DRAFT Pedoman Operasional Proyek Pemerintah Daerah & Desentralisasi (P2D2)

Overview dan Progress Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

KeMENTERIAN KeuanganKeMENTERIAN Pekerjaan UmumKeMENTERIAN Dalam negeriKEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Konsolidasi Data WBRSWeb-Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS-DAK)

TUJUAN P2D2Meningkatkan monitoring, pelaporan, dan penguatan verifikasi output DAK di bidang infrastruktur (jalan, irigasi, dan air minum);Menghasilkan mekanisme verifikasi DAK;Penguatan kelembagaan pelaksanaan DAK di daerah;Dukungan pembiayaan APBN (budget support);

2Daerah PercontohanJambiSulawesi Barat Kalimantan TengahJawa TimurMaluku UtaraProv. JambiProv. Jawa TimurProv. Kalimantan TengahProv. Sulawesi BaratProv. Maluku UtaraPilot Project3Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Penetapan Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi:2011, Nomor : KEP-26/PK/2011 =72 daerah2012, Nomor : KEP-35/PK/2012 =75 daerah2013, Nomor : KEP-7/PK/2013 =77 daerah

Kriteria penentuan daerah pilot project : Letak geografis; pemetaan pendanaan DAK ke daerah; aspek pelaporan ke-PU-an; dan kapasitas penyerapan dana.Komponen 1 : DAK ReimbursementDAK Reimbursement dari World Bank kepada Pemerintah (APBN)DAK Incentive/RewardsSebagai insentif kepada daerah pilot project, diberikan dana insentif sebesar maksimal 10% dari output DAK yang eligible.

Komponen 2: Penguatan Institusi Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dukungan Pelaksanaan Melalui pemberian technical assistance

Komponen 3 : Verification of Outputs yang akan dilakukan oleh BPKP Komponen Proyek4Komponen 1: REIMBURSEMENT DAN INSENTIFKomponen DAK Reimbursement terdiri dari 2 (dua) sub komponen sebagai berikut:1. Reimbursement atas verifikasi output DAK Bidang Infrastruktur Bank Dunia akan memberikan pinjaman program kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan hasil verifikasi output DAK Bidang Infrastruktur pada daerah percontohan

2. DAK Incentive/RewardsSebagai insentif kepada daerah percontohan diberikan dana insentif sebesar maksimal 10% dari output DAK yang dihasilkan.Besaran 10% tersebut dapat digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik dalam rangka mendukung keinfrastrukturan.Insentif diberikan dalam bentuk Dana Penyesuaian dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri KeuanganTujuan

Agar Pemerintah mendapatkan sumber pendanaan dari program loan untuk pengendalian defisit APBN

Agar daerah memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan DAK hingga mencapai kinerja fisik yang memadai. Komponen Proyek5Komponen 2:Institutional Strengthening for Central and Local Government and Project Management Support Technical Assistance:Peningkatan kemampuan Pemda untuk menghasilkan output dan laporan DAK yang dipersyaratkan dan meningkatkan pengendalian internal Pemda;Peningkatan kapasitas Kemenkeu, Kemen PU, Bappenas dan Kemendagri dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK;Pengembangan Web-Based Reporting Systems (WBRS) untuk pelaporan keuangan dan teknis.

Manajemen Proyek:Koordinasi lintas kementerian dan daerah pilot;Manajemen keproyekan;

TujuanAgar Pemda dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan output oriented dengan akuntabilitas yang cukup tinggi.Agar secara bersinergi Kem Keu, Kem PU & Bappenas dapat melakukan monitoring dan evaluasi dan merumuskan hasil evaluasi untuk menyempurnaan pelaksanaan DAK.Agar terwujud suatu sistem aplikasi yang mampu menggabungkan antara kemajuan pencapain kinerja fisik dan penyerapan dana6Bimtek Pengadaan Barang dan JasaBimtek Manajemen InfrastrukturBimtek Keinfrastrukturan dan Pelaporan DAKBimtek Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Intern DaerahBimbingan Teknis WBRSIn-house training WBRS7BIMBINGAN TEKNIS YANG TELAH DISELENGGARAKAN Technical AssistanceKomponen 3: Verification of OutputsPelaksanaan verifikasi kinerja pelaksanaan DAK oleh BPKP;Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja fisik oleh Kem PU;Konsolidasi antara hasil verifikasi BPKP dengan evaluasi Kem PU;Penyusunan laporan kinerja sebagai dasar reimbursment loan ke Kas Negara, serta dana insentif ke daerah.TujuanAgar dapat diketahui mekanisme pelaksanaan DAK mulai dari penerimaan tranfer DAK dari Kas Negara ke Kas daerah, pencatatan dalam APBD, perencanaan , proses pengadaan, pelaksanaan, pencapaian target fisik, sampai pelaporan.Agar dapat tersusun laporan konsolidasi verifikasi kinerja keuangan dan evaluasi kinerja fisik Komponen Proyek8DampakOutputKegiatanPeningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur.Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output.Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat.

Pencairan Program Loan dari WB kepada Pemerintah Pusat untuk alokasi DAK yang sudah ditransfer kepada daerah (reimbursement)Insentif untuk Pemerintah DaerahPeningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/ KotaDimulainya penggunaan Web base Monitoring & Reporting

Komponen I: Reimbursement atas verifikasi output DAK Bidang Infrastruktur dan Pemberian Dana Insentif kepada Pemerintah Daerah Percontohan PilotKomponen II: Penguatan institusi Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/KotaMembangun sistem monitoring dan evaluasi dan web-based reporting systemBantuan teknisDukungan manajemen proyekKomponen III: Verifikasi Output

Kerangka Proyek9Jadwal Reimbursement Pinjaman Program dan Pelaksanaan Verifikasi

Time Frame10Kriteria output yang eligible atas pelaksanaan DAK yang akan mendapatkan reimbursement dan insentif :Realisasi pembangunan fisik: Sertifikat Penyelesaian Konstruksi dan Compliance dengan design teknis dan spesifikasi teknis dari Panduan Teknis Kementerian PU;Pengadaan melalui pelelangan (Kepatuhan atas dengan Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terkait pengadaan barang dan jasa);Kepatuhan dengan Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environment and Social Safeguards) sesuai petunjuk teknis dari Kementerian PU;Masuk dalam daftar subproyek yang disampaikan oleh pemerintah daerah percontohan kepada BPKP untuk kemudian diverifikasi.KRITERIA KELUARAN YANG MEMENUHI SYARAT (1)*Kriteria Eligibilitas*subject to be revised, based on Loan Agreement11Batasan Nilai Kontrak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:Kontrak dengan nilai sampai dengan $400.000;Kontrak dengan nilai $400.000 < x < $500.000, harus sudah membuat Procurement Plan sebelum proses pengumuman pemenang dilakukan;Kontrak dengan nilai $500.000 < x < $1.000.000 harus sudah:Memiliki Procurement Plan;SK pembentukan ULP telah ditetapkan; danULP harus sudah memiliki anggaran dan staff.Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah menyampaikan Commitment Letter. KRITERIA KELUARAN YANG MEMENUHI SYARAT (2)Kriteria Eligibilitas12Dana Insentif TA 2012UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 jo. UU Np. 4 Tahun 2012 tentang APBN-P TA 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomo 149/PMK.07/2012 tentang Pedum dan Alokasi DP2D2 TA 2012.

Dana Insentif TA 2013UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013Peraturan Menteri Keuangan Nomo 127/PMK.07/2013 tentang Pedum dan Alokasi DP2D2 TA 2013 insentif.Dana InsentifProvinsi/kabupaten/kota yang dapat menyerap DAK dengan memenuhi standar kualitas output yang ditentukan serta dalam kurun waktu yang tepat, akan mendapat insentif/reward di tahun anggaran berikutnya sebesar 10 % dari nilai keluaran DAK Infrakstruktur yang telah memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi BPKP.Dana insentif ditujukan untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur, jalan, irigasi, dan air minum (fisik dan non-fisik)13Dana Insentif TA 2014UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014Hasil rekomendasi BPKP atas verifikasi output DAK TA 2013, Dana (insentif) P2D2=Rp63.860.172.687,98

14

LegendaReimbursement rates (%)0-2526-5051-7576-100Source: http://maps.worldbank.org/maps/3057LegendaReimbursement rates (%)0-2526-5051-7576-100Peta Tingkat Reimbursement P2D2 Tahun 201115

Source: http://maps.worldbank.org/maps/3057LegendaReimbursement rates (%)0-2526-5051-7576-100Secara umum tingkat Reimbursement menunjukkan peningkatan, 84% di tahun 2011 dan 89% di tahun 2012, namun demikian, kondisi masing-masing pemda beragam sistem monitoring P2D2 dapat memfokuskan dukungan yang diperlukan oleh masing-masing pemda.Peta Tingkat Reimbursement P2D2 Tahun 201216

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap penambahan rupiah DAK mendorong penambahan 2,3 rupiah belanja modal pada daerah P2D2, sedangkan untuk daerah diluar P2D2 penambahan belanja yang terjadi hanya 1,2 rupiah.Dampak Pelaksanaan P2D2Web-Based Reporting System WBRS adalah sistem pelaporan dan monitoring berbasis web yg digunakan untuk melaporkan penggunaan dana transfer khususnya DAK. Output berupa laporan realisasi keuangan dan perkembangan fisik pekerjaan bidang jalan, irigasi dan airminum.

Tujuan

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastrukturDapat mendorong dan memastikan daerah penggunaan DAK sesuai dg petunjuk teknis Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan UmumSebagai informasi awal bagi BPKP dalam rangka verifikasi pelaksanaan DAK infrastruktur 17

Daftar Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

1819Foto Fisik 100 %

19TERIMA KASIHSheet1

Year nYear n+1JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayGOIDAK 30%DAK 45%DAK 25%DAK 30%

BPKP

WB

Advanced Payment (AP)ReimbursementVerification of DAK 1 received by LGsOutput VerificationAPDAK 1 to LGs

Sheet2

Sheet3