konsep perencanaan terpadu berbasis kawasan - …...pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum...
TRANSCRIPT
KONSEP
PERENCANAAN
TERPADU BERBASIS
KAWASAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pelatihan
Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)
Surabaya, 9 September 2019
1
OUTLINE 1. Urgensi Keterpaduan
Perencanaan
2. Aspek Normatif
3. Hirarki Kawasan
Permukiman
4. Komponen PSU
5. Konsep Keterpaduan
PSU
6. Kerangka Pelaksanaan
Keterpaduan
7. Perencanaan Kawasan
Permukiman
8. Instrumen Keterpaduan
9. Catatan Penutup 2
URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN
PENDANAAN & LAHAN
BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?
Pembangunan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan yang dilakukan
oleh pemerintah,
pemerintah Daerah,
dan/atau setiap orang
wajib dilakukan sesuai
dengan rencana, rancangan
dan perizinan
Perencanaan harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Pembangunan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum
Perumahan didukung
dengan pengadaan
lahan dan diserahkan
pengelolaannya
kepada pemerintah
daerah
PELAKU PEMBANGUNAN
PRODUK PERENCANAAN
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 3
ASPEK NORMATIF
UU 28/2002 Bangunan Gedung
UU 38/2004 Jalan
UU 11/1974 Pengairan
UU 18/2008 Pengelolaan Sampah
UU 20/2011 Rumah Susun
UU 26/2007
Penataan Ruang
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
UU 32/2009
Lingkungan Hidup
SEKTOR
TATANAN
KEPEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN LINGKUNGAN
HIDUP
UU No.1
Tahun 2011 Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
UUD 1945
pasal 33 ayat 3
“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran
rakyat.”
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 4
ASPEK NORMATIF
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
• Penetapan sistem pengembangan
infrastruktur secara nasional.
• Penyelenggaraan infrastruktur permukiman
di KSN
Penyelenggaraan
infrastruktur permukiman di
KSP
Penyelenggaraan infrastruktur
Permukiman di Kab/Kota
PERMUKIMAN
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
• Penetapan sistem kawasan
permukiman.
• Penataan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan
luas 15 ha atau lebih.
Penataan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh
dengan luas 10-15 ha.
Penataan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 10 ha.
KAWASAN PERMUKIMAN
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
Penyelenggaraan PSU di lingkungan
hunian dan kawasan permukiman.
Penyelenggaraan PSU
permukiman.
Penyelenggaraan PSU perumahan.
PSU
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 5
Rumah
Perumahan
Permukiman
Lingkungan Hunian
KAWASAN PERMUKIMAN
DIIKAT OLEH
KETERPADUAN
INFRASTRUKTUR
DIDUKUNG DENGAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG
(PEMERINTAHAN,
SOSIAL BUDAYA DAN
EKONOMI)
ILUSTRASI KONSTRUKSI
RUANG
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN
6
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN
PERUMAHAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
RUMAH
DIDUKUNG DENGAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG
(PEMERINTAHAN,
SOSIAL BUDAYA
DAN EKONOMI)
DIIKAT OLEH
KETERPADUAN
INFRASTRUKTUR
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
ILUSTRASI
KONSTRUKSI
RUANG 7
LINGKUNGAN HIDUP
KAWASAN PERMUKIMAN
KAWASAN LINDUNG
Kawasan Permukiman
Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Lingkungan Tempat Tinggal
(Lingkungan Hunian)
Tempat Kegiatan
Permukiman
Permukiman
Satuan Perumahan
Pusat Kegiatan Fungsi Lain
Kelompok Rumah
PSU
KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HUNIAN
PERMUKIMAN PERUMAHAN RUMAH
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 8
HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN
(KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.
(LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas
lebih dari satu satuan permukiman.
(P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan
perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai
penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
(SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah
kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
(R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 9
KOMPONEN PSU
PRASARANA
JARINGAN JALAN ●
JARINGAN DRAINASE ●
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ●
SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
● SISTEM SANITASI
● SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN
SARANA
PEMERINTAHAN ●
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
● KEBUDAYAAN DAN
REKREASI ●
PERIBADATAN ●
KESEHATAN ●
RUANG TERBUKA HIJAU ●
PERDAGANGAN DAN NIAGA
UTILITAS
JARINGAN ENERGI ●
JARINGAN TELEKOMUNIKASI
● JARINGAN GAS
Pemenuhan oleh
Ditjen Cipta Karya Pemenuhan oleh
Ditjen Cipta Karya
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 10
KONSEP KETERPADUAN PSU
KETERPADUAN
PSU PKP
PENGIKAT
SATU KESATUAN SISTEM
MEMPERHATIKAN RENCANA
PENYEDIAAN TANAH
MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN
PELAYANAN SESUAI
STANDAR TEKNIS
KETENTUAN PEMBANGUNAN
DALAM KETERPADUAN PSU
Keterpaduan prasarana dan sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan hirarkinya berdasarkan RTRW.
Dilakukan oleh Pemerintah,
pemda, dan/atau setiap orang
Sesuai rencana & izin yang
dikeluarkan oleh Pemda
Kerjasama pembangunan sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan
TINDAK LANJUT AMANAT
PERATURAN
PASAL 90 AYAT (4):
Ketentuan mengenai pedoman
keterpaduan prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai
hierarki Perumahan dan Kawasan
Permukiman diatur dalam Peraturan
Menteri.
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 11
Pasal 90
Ayat (1)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan
sebagai pengikat satu kesatuan sistem
perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai
dengan hierarkinya berdasarkan RTRW
Ayat (2)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan
rencana penyediaan tanah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud Rada ayat (l) dilakukan dengan
memperhitungkan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan standar teknis yang berlaku.
Ayat (4)
Ketentuan mergenai pedoman keterpaduan
prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan
dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai hierarki Perumahan dan
Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan
Menteri
STANDAR TEKNIS & PELAYANAN MINIMAL PSU MENGACU PADA KEBUTUHAN LAYANAN/POPULASI, LUAS WILAYAH, DAN KESESUAIAN JARINGAN EKSISTING
STANDAR TEKNIS & PELAYANAN PSU MENGACU HIRARKI SISTEM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERDIRI DARI:
RUMAH ● SATUAN ● SATUAN ● LINGKUNGAN ● KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN HUNIAN PERMUKIMAN
Sumber:
PP No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
JENIS DAN HIRARKI PSU
12
KONSEP KETERPADUAN PSU
Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan; 1
a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb
b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb
Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; 2 a) Intra: dalam lingkup ke cipta karyaanAntar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air
baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan)
b) Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan)
Sinkronisasi Program dan anggaran 3
a) Penyiapan program akurat.Penyiapan anggaran prioritas.
b) Penyiapan anggaran prioritas.
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 13
PENATAAN RUANG
PENYELENGGARAAN PKP
KAWASAN PERMUKIMAN
LINGKUNGAN HUNIAN
PERMUKIMAN
PERUMAHAN
DIPERLUKAN KETERPADUAN PSU SEBAGAI
PENGIKATPERMUKIMAN
MENTERI PUPR
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
TERKOORDINASI &
TERPADU
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
RUMAH
& PSU
KESEPAKATAN & KONSENSUS
HIRARKI
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
JENIS DAN HIRARKI PSU
14
ILUSTRASI KETERPADUAN PRASARANA
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 15
STANDAR TEKNIS PELAYANAN
UTILITAS
UMUM
Jaringan Gas
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Jarigan Telekomunikasi
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Jaringan Listrik
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan
PRASARANA
Sistem Penyediaan Air
Minum
Sistem Pengelolaan Air
Limbah
Permen PU No.04/PRT/M/2017
Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Permen PU No.27/PRT/M/2016
Tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum
Jaringan Drainase
Permen PU No.12/PRT/M/2014
Tentang Penyelenggaraan Sistem
Drainase Perkotaan
Jaringan Jalan
Permen PU No.19/PRT/M/2011
Tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Kriteria Perencanaan Teknis
Jalan
Sistem Pengelolaan
Persampahan
Permen PU No.03/PRT/M/2013
tentang penyelenggaraan Prasarana
dan sarana persampahan dalam
penanganan sampah rumah tangga
dan Sampah sejenis rumah tangga
Sistem Proteksi
Kebakaran
Permen PU No.26/PRT/M/2008
Tentang Tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan
SARANA
Sarana Peribadatan
Sarana Kesehatan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Sarana Pendidikan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Sarana Pemerintahan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Sarana Ruang Terbuka
Hijau
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Sarana Perdagangan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
Sarana Kebudayaan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata
cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 16
Kolektor/Lokal
KAWASAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
Arteri
Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri Sekunder
Arteri Sekunder Arteri
Sekunder
Kolektor Sekunder
Kolektor Sekunder Kolektor Sekunder
PERMUKIMAN PERMUKIMAN Lokal
Sekunder
PERUMAHAN
Lokal Sekunder
Lingkungan
Sekunder PERUMAHAN
Arteri Sekunder
Lokal Sekunder
Kolektor Sekunder
Lokal Sekunder
Lokal Sekunder
Lingkungan Sekunder
Lingkungan Sekunder
Sumber:
Permen PU No: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
HIRARKI PSU PRASARANA JALAN
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 17
Skema Keterpaduan Jaringan Air Minum
Sumber:
Peraturan Pemerintah No: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri PUPR No: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Unit Air Baku
Unit Produksi
Unit Distribusi
Unit Pelayanan
• Sambungan Langsung
• Hidran Umum
Masyarakat/Pengguna
Sumur Dangkal Sumur Pompa Bak
Penampung Air
Hujan
Terminal Air Bangunan
Penangkap
Air
SPAM JP
SPAM BJP
HIRARKI PSU PRASARANA AIR MINUM
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 18
HIRARKI SISTEM DRAINASE
PERKOTAAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN
A
C
B
A Penanganan dilakukan oleh Ditjen SDA
B Penanganan oleh Kab/Kota apabila di dalam daerah Kab/Kota, Penanganan oleh Provinsi apabila lintas Kab/Kota dengan pembinaan oleh Ditjen. SDA, Penanganan oleh Ditjen SDA jika kepentingan strategis nasional
C Penanganan oleh Kab/Kota dengan pembinaan Ditjen CK Penanganan juga dapat dilakukan oleh Ditjen CK untuk kepentingan strategis nasional
Sungai
Kolam Retensi
Kolam Retensi
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman
Drainase Lingkungan
Sistem Drainase Kota
Escape Route
B
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 19
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Setempat (SPALD-S)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
Sub-Sistem Pengangkutan
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja
Sub-Sistem Pengolahan Setempat
INDIVIDUAL TRUK TINJA
Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak Penangkap Lemak, Pipa Persil,
Bak Kontrol, dan Lubang Inspeksi
IPLT
IPALD Skala Perkotaan
(> 20.000 jiwa)
IPALD Skala Permukiman
(50 – 20.000 jiwa)
IPALD Skala Kws Tertentu
SKALA
INDIVIDUAL
KOMUNAL (2-10 KK/
10-50 Jiwa)
SKALA KOMUNAL
MCK
Sub-Sistem
Pengumpulan
Sub-Sistem Pengolahan Terpusat
Sub-Sistem Pelayanan
Pipa Retikulasi, Pipa Induk, Prasarana
dan Sarana Pelengkap
(manhole, stasiun pompa dll)
Peng- olahan Lumpur
HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 20
HIRARKI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PEMILAHAN DAN
PEWADAHAN
TEMPAT PENAMPUNGAN
B3
TPS 3R
RESIDU
Kertas dll
Organik
Bahan Beracun Berbahaya
Gelas dll
Residu
SUMBER SAMPAH
TPST, RDF, dan WtE
Teknologi yang digunakan, adalah: - Teknologi non termal termasuk: anaerobic digestion, fermentasi, dan Mechanical Biological Treatment (MBT). - Teknologi termal termasuk: insinerasi, gasifikasi, pirolisis, dll
30% pengurangan
70% penanganan
TPS 3R: Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recyle, berbasis masyarakat TPST: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, berbasis institusi
TPA SAMPAH
21
Skema Sistim Pemadam Kebakaran
Sumber:
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
Pos Pemadam
Kebakaran
Perumahan
Permukiman
Sektor Pemadam
Kebakaran Lingkungan Hunian
Wilayah Pemadam
Kebakaran Kawasan Permukiman
HIRARKI PSU PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 22
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
RUMAH ● PERUMAHAN ● PERMUKIMAN ● LINGKUNGAN HUNIAN ● KAW. PERMUKIMAN
Jumlah Jiwa
Terlayani 1-5 <2.500 2.500 – 30.000 30.000 – 120.000 >120.000
Jaringan
Energi SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI
Jaringan
Telekomunikasi SAMBUNGAN RUMAH STO STO
KANTOR CABANG
POS/TELEKOMUNIKASI
KANTOR PUSAT
POS/TELEKOMUNIKASI
Jaringan Gas SAMBUNGAN RUMAH UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI UNIT DISTRIBUSI
HIRARKI PSU
Sumber:
SNI 173.3 Tentang Jaringan Utilitas
HIRARKI PSU KETERPADUAN JARINGAN UTILITAS
23
KETERATURAN BANGUNAN KEPADATAN BANGUNAN
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tampak Atas Tampak Samping
Luas lantai dasar
Luas kapling
Lantai dasar
Lantai 2
Luas lahan
Luas Total Lantai = Luas
Lantai Dasar + Luas
Lantai 2
Keterangan:
KDB : Luas Lantai Dasar per Luas Kapling / persil
KLB : Luas Total Lantai per Luas Kapling / persil
Kepadatan Bangunan dalam
Perumahan / Permukiman
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
• Harus ada Pengendalian Dampak Lingkungan
Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi
bangunan gedung yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan yaitu
AMDAL dan UKL/UPL.
• Pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum yang dibangun dengan
memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak
bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan
faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan
kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki
perizinan.
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
BANGUNAN GEDUNG
24
KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM
PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN
KUALITAS PERMUKAAN JALAN, MENGACU DAN MENYESUAIKAN DENGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN
Jalan Aspal dan Beton/Penmac
KETERHUBUNGAN ANTAR PERSIL DALAM
PERUMAHAN DALAM SKALA KAWASAN
Jalan Dengan Perkerasan
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
PRASARANA JALAN
25
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN
JARINGAN PERPIPAAN (SPAM)
KOMPONEN SPAM
• Unit air baku dengan kapasitas Rencana
130% dari kebutuhan rata-rata
• Unit produksi dengan kapasitas rencana
120% dari kebutuhan rata-rata
• Unit distribusi dengan kapasitas rencana
115% - 300% dari kebutuhan rata-rata
• Unit pelayanan dengan komponen
Keterangan:
A. Sumber Air
B. IPA
C. Reservoir
D. Hidran Umum
E. Jaringan Perpipaan
Keterangan:
A. Area Tempat Cuci Rumah
B. Mesin Pompa Air
B.1 Pipa Hisap Air Bersih
C. Mesin Pompa Saringan
& 1 Pipa Saringan
Keterangan:
A. Atap Rumah
A.1 Talang Air Hujan
B. Bak Penampungan Air Hujan
B.1 Pipa Buangan Air Hujan
C. Bak Penyaring Air Hujan
D. Bak Pengendap Air Hujan
E. Mesin Pompa Air Hujan
F. Tandon Air / Profil Tank
G. Pipa Distribusi
H. Pagar Pengaman
SUMUR DANGKAL /
SUMUR DALAM
PENAMPUNGAN
AIR HUJAN (PAH)
Keterangan:
A. Pipa dari Mata Air
B. Bak Penampungan
C. Bak Kontrol
D. Pipa Peluap
E. Pipa Distribusi
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN JARINGAN
PERPIPAAN (SPAMBJP)
PERLINDUNGAN
MATA AIR
Keterangan:
A. Wadah Sarut dari Fiber
B. Sumber Air
C. Pipa Saringan
D. Mata Kran
E. Area Cuci Rumah
SARINGAN RUMAH
TANGGA (SARUT)
DESTILATOR SURYA
ATAP KACA
Keterangan:
A. Atap Kaca / Konsensor Kaca
B. Pipa dari sumber air
C. Stop Kran D. Pipa PVC E. Kran Air
F. Konstruksi bersi siku
IPAL SEDERHANA
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
PENYEDIAAN AIR MINUM
26
SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
LINGKUNGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN BIOFILTER PENAMPUNGAN AIR HUJAN WETLAND CONSTRUCTED
SUMUR RESAPAN BIOREMEDIASI KOLAM RETENSI
Penanganan Sampah/Air Limbah dari sumbernyadikawasan tangkapan
(catchment area) dgn program3-R dan Sanimas
Sampah bertebarandisaluran dan
menumpuk dihilir
Penanganan sampah/ air limbahdari sumbernya dikawasan
tangkapan (catchment area) dengan program 3-R dan Sanimas
Sampah yang tertangkapdibawa ke TPA atau
diolah/dibakar ditempat
Bioremediasiuntuk
perbaikankualitas air
Kualitas air lebih baik
LOKASI TRASH RAKE
1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rake,
2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rake(Bioremediasi),
3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.
Laut/Danau/
Kolam Retensi
/Bozem
Muara
Penanganan Sampah/Air Limbah dari sumbernyadikawasan tangkapan
(catchment area) dgn program3-R dan Sanimas
Sampah bertebarandisaluran dan
menumpuk dihilir
Penanganan sampah/ air limbahdari sumbernya dikawasan
tangkapan (catchment area) dengan program 3-R dan Sanimas
Sampah yang tertangkapdibawa ke TPA atau
diolah/dibakar ditempat
Bioremediasiuntuk
perbaikankualitas air
Kualitas air lebih baik
LOKASI TRASH RAKE
1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rake,
2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rake(Bioremediasi),
3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.
Laut/Danau/
Kolam Retensi
/Bozem
Muara
SUMBER : Agus maryono 27
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
SPALD-Terpusat
SPALD-Setempat
PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Rumah
Kloset leher angsa
dan kamar mandi
WC Umum
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Cubluk yang Terhubung
dengan Kloset untuk area
dengan kepadatan
penduduk < 25 jiwa per Ha
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
Pengolahan Limbah
Fabrikasi
Tangki Septik
Biofilter
PRASARANA DAN SARANA
AIR LIMBAH DOMESTIK
28
PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PEWADAHAN
PENGANGKUTAN
PEMROSESAN AKHIR
PENGOLAHAN SAMPAH
Triseda Pick up Gerobak
Organik B3 Residu Plastik Kertas
Compactor Truck
Dump Truck
Arm Roll Truck
PENGUMPULAN
TPA Sistem Sanitary Landfill
Fasilitas : 1. Pre processing 2. Pemilahan 3. Pengolahan fisik 4. Komposting/ RDF
TPST (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU)
Fasilitas : 1. Pengumpulan dan pemilahan 2. Pengolahan sampah anorganik 3. Komposting 4. Penanganan residu
TPS 3R (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH Reduce Reuse Recycle)
SPA (STASIUN PERALIHAN ANTARA)
Fasilitas : 1. Area transfer 2. Unit pemilahan 3. Unit pereduksi volume 29
JALAN LINGKUNGAN HARUS BEBAS HAMBATAN DARI
APAPUN YANG MEMPERSULIT KELUAR MASUKNYA
PEMADAM KEBAKARAN
PASOKAN AIR YANG DIPEROLEH DARI SUMBER ALAM MAPUPUN BUATAN
Iustrasi Salah Satu Bentuk Pasokan Air ke Hidran Kebakaran Iustrasi Jalan Lingkungan Yang Dilalui Kendaraan
Pemadam Kebakaran
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
PROTEKSI KEBAKARAN
30
KERANGKA PELAKSANAAN KETERPADUAN
DIT. PENGEMBANGAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
SESDITJEN
DIT. KIP
DIRJEN CIPTA KARYA
SUBDIT. STANDARDISASI
DAN KELEMBAGAAN
SUBDIT. PERENCANAAN
TEKNIS
SUBDIT. KAWASAN
PERMUKIMAN
WILAYAH I
SUBDIT. KAWASAN
PERMUKIMAN
WILAYAH III
SUBDIT. KAWASAN
PERMUKIMAN
WILAYAH II
SUB.BAGIAN TATA USAHA
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PERUMUSAN NORMA
DAN STANDAR TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PKP
PEMROGRAMAN DAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN/
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN/SERAH TERIMA
PEMANFAATAN DAN
PEMELIHARAAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN
KETERPADUAN PRASARANA
PERMUKIMAN
UPT/BALAI
PROSES/INPUT
PELAPORAN
DIT. BPB
DIT. PLP
DIT. SPAM
PUSAT PSPOP
BP SPAM
ARAHAN DAN KEBIJAKAN
STRATEGIS
PEMANTAUAN, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN TEKNIS, DAN
EVALUASI
PELAKSANA
PEMBANGUNAN
PENGELOLAA
N SDM, BMN,
LHP, &
ADVOKASI
HUKUM
WASDAL &
MONEV
BIMBINGAN
TEKNIS DAN
SUPERVISI
PROSES PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BIDANG CIPTA KARYA
PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
MENYUSUN
RENCANA
PEMBANGUNAN,
PEMANTAUAN
DAN EVALUASI,
FASILITASI
PENGADAAN
LAHAN
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 31
PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN
UU Sektor
Penyiapan NSPM sektor RKP/RP3
Pedoman teknis
Bantuan teknis
RENSTRA
SEKTOR
(PUPR)
RPJPN
RPJMN
RTRWN/RTWP
Urban System
(Fungsi dan Skala)
JAKSTRANAS Pembangunan Kota &
JAKSTRA Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
NASIONAL
&
PROVINSI
KOTA/
KABUPATEN
DED & Konstruksi
Kawasan/
Lingkungan Hunian/
Perumahan
PSU (Prasarana,
Sarana, Utilitas)
Green City
Smart City
Urban Transportation
TURBIN
RTRWK /
RDTR
Permukiman
(liveable, green,
smart)
Berkembang &
Kompak/ Efisien
Sesuai karakter
Sesuai fungsi
dalam wilayah
nasional
UU 25/2004
SPPN
NAWACITA
UU 1/2011 PKP
PP 14/2016 PPKP
UU 26/2007
PENATAAN RUANG
JAKSTRANAS bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Arahan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Dalam Sistem Pembangunan
Nasional
NSPM
Jalan/
Drainase
NSPM
SPAM
NSPM
DLL
NSPM Air
Baku
NSPM Urban
Transport
NSPM Solid
waste/
Sewage
NSPM
Bangunan
Gedung
Green City
NSPM
Smart City
RKP
RP3
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 32
INSTRUMEN KETERPADUAN
WPS
RTRW
Nasional RPJP/
RPJMN
RTRW
Provinsi RPJPD/
RPJMND
RTRW
Kab/Kota RPJPD/
RPJMND
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RENCANA RINCI
TATA RUANG
RENSTRA
PUPR
SUMBER
DAYA AIR
JALAN DAN
JEMBATAN PERUMAHAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
RKP
RP3
SSK | RISPAM | RP2KPKP
SPKP
RPIP
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN 33
INSTRUMEN KETERPADUAN
SPKP RPIP
PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA
MENENGAH
Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi &
penyelarasan dari berbagai dokumen terkait
pengembangan permukiman yang telah ada baik di
Pusat maupun daerah
PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan
prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan
program prioritas nasional yang masuk dalam sistem
penganggaran
Dokumen perencanaan pembangunan
infrastruktur, yang didalamnya memuat
Rencana Program Investasi Jangka Menengah
(RPIJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagai output akhir. Yang memuat Arahan
kebijakan dan rencana strategis bidang
permukiman, Profil bidang permukiman
kabupaten/kota, Strategi penyelenggaraan
kawasan permukiman dan RPIJM.
Dokumen tindak lanjut SPKP pada skala kawasan dan/atau
antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya
adalah:
• hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif SPKP yang siap
untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR,
serta
• kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED,
Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang
memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan
pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya.
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN
KAWASAN PERMUKIMAN
RENCANA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
34
INSTRUMEN KETERPADUAN
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
SPKP ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA
STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN
PROFIL BIDANG PERMUKIMAN
KABUPATEN/KOTA
STRATEGI PENYELENGGARAAN
KAWASAN PERMUKIMAN
RPIJM
RPIP Identifikasi:
• Kondisi fisik kawasan
• Potensi dan permasalahan
Konsep Pengembangan Kawasan Pilihan Prasarana
Demand Supply
Kebutuhan Prasarana
(Keseimbangan dan
Keterpaduan)
Rencana Kawasan:
• Rencana Penanganan
• Sisten desain
• Peta Rencana
Rencana Program/ Kegiatan:
1. Volume
2. Waktu/Pentahapan
3. Biaya
1. Kebijakan
2. Fisik
3. Sosial
4. Ekonomi
5. Lingkungan
35
CATATAN PENUTUP
KONSEP PERENCANAAN TERPADU BERBASIS KAWASAN
1. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara terpadu antar sektor, berbasis tata ruang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Aspek regulasi penting sebagai dasar hukum untuk mewujudkan Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.
3. Untuk mewujudkan tujuan dari keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan kolaborasi dan dukungan stakeholder baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.
36
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT