kongres maritim indonesia · 2017. 8. 31. · kongres maritim indonesia jenderal [purn.] luhut...
TRANSCRIPT
Kongres Maritim Indonesia
Jenderal [Purn.] Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Makassar, 9 Agustus 2017
Kongres Maritim Indonesia
1. Indonesia hari ini dan visi masa depan
2. Kemaritiman
3. Infrastruktur
Indonesia hari ini dan visi masa depan
• Tingkat kepercayaan kepada Pemerintah yang tinggi, baik dari publik dalam
negeri maupun dari persepsi internasional
• Prospek masa depan Indonesia sangat baik
• Penggunaan anggaran yang lebih produktif dan berdampak langsung
Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah:
Indonesia #1 di Dunia
[Gallup World Poll]
Indonesia Hari ini dan Masa Depan
Status Investment Grade bunga pinjaman obligasi
pemerintah lebih murah, sehingga APBN dapat digunakan
untuk alokasi yang lebih produktif
GDP Indonesia 2016: US$ 932.259 billion
GDP Indonesia 2030: US$ 5.4 trillion [#5]
#1 China: US$ 38 T
#2 USA: US$ 23.5 T
#3 India: US$ 19.5 T
#4 Japan: US$ 5.6 T
#6 Russia: US$ 4.7 T
#7 Germany: US$ 4.7 T
#8 Brazil: US$ 4.4 T
#9 Mexico: US$ 3.7 T
#10 UK: US$ 3.6 T
Sumber: Standard & Poor Sumber: World Economic Forum
Risiko Utang Indonesia Terjaga
• Indonesia dengan defisit
yang rendah, menjadi
salah satu negara dengan
pertumbuhan ekonomi
yang paling tinggi
• Tambahan utang menjadi
lebih kecil dibandingkan
tambahan manfaat
• Inilah yang disebut utang
dikelola dengan baik,
terjaga dan hati-hati
World Economic Outlook –IMF April 2017, CEIC
Rata-rata pertumbuhan PDB satu dekade terakhir
Rata-rata defisit satu dekade terakhir
Perbandingan Tingkat Utang 2016
[Rasio terhadap PDB dan Tingkat per Kapita]
• Indonesia adalah negara yang paling
rendah nilai rasio utang terhadap PDB
dan tingkat per kapita tahun 2016
• Utang pemerintah memang meningkat,
namun perbandingannya dengan
Produk Domestik Bruto [PDB], utang
Indonesia tetap terkendali
• Pemerintah terus melakukan reformasi
perpajakan untuk meningkatkan
penerimaan negara dan menjaga
keberlangsungan keuangan negara.
• Kondisi ini menciptakan ketahanan dan
kesinambungan fiskal
Indonesia berada dalam zona hijau,
dengan rasio utang terhadap PDB <30%
• 3 lembaga pemeringkat kredit internasional menggolongkan
Indonesia sebagai negara ‘layak investasi’ [investment grade]
• Artinya, Indonesia mempunyai kemampuan bayar yang tinggi
dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah
The Snow-Ball of Debt
Tantangan Indonesia Saat ini dan Strategi Pengelolaan
• Ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa
• Kebutuhan Peningkatan Infrastruktur
• Pengembangan SDM dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan
Tantangan: Konsentrasi Ekonomi di Jawa dan Sumatera
Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan pertumbuhan industri
Sumatera
23.0%
Jawa
57.4%
8.8% 5.6%
2.9%
2.3%
PDB Indonesia 2014 [Sumber: BPS]Konsentrasi Pertumbuhan Industri [Bank Dunia]
Pertumbuhan Ekonomi 2016 per Provinsi
Sulteng: 9,98%
Papua
9,21%
Sulsel
7,41%
Gorontalo
6,52%
Sultra
6,51%
Kalteng
6,36%
Bali
6,24%
Sulut
6,17%
Sulbar
6,03%
DKI
5,85%
NTB
5,82%
Malut
5,77%
Maluku
5,76%
Jabar
5,67%
Jatim
5,55%
Bengkulu
5,30%
Jateng
5,28%
Sumbar
5,26%
Banten
5,26%
Kalbar
5,22%
Sumut
5,18%
NTT
5,18%
Lampung
5,15%
DIY
5,05%
Sumsel
5,03%
Kepri
5,03%
Papua Barat
4,52%
Kalsel
4,38%
Jambi
4,37%
Babel
4,11%
Kaltara
3,75%Aceh
3,31%Riau
2,23%
Kaltim
-0,38%
Nasional: 5,02%
1. Sulawesi Tengah: 9,98%
34. Kalimantan Timur: - 0,38%
Strategi Pembangunan Baru
untuk Mendorong Pertumbuhan Berkeadilan
Strategi
Pembangunan
Peningkatan
Dayasaing
Komoditas vs.
Nilai Tambah
Indonesia Centric
• Melarang ekspor bahan mentah
• Mengembangkan UMKM
• Menyediakan insentif
• Meningkatkan kualitas SDM
• Menciptakan iklim investasi yang kondusif
• Mengembangkan konektivitas nasional
• Mendorong pertumbuhan di luar Jawa
• Mengembangkan dan membangun
infrastruktur di luar Jawa
Kualitas Alokasi Belanja Pemerintah
Lebih Produktif
Rp Triliun
Subsidi Energi
2009 – 2014:
Rp 1.486 T
Pembangunan Jalan Tol di Indonesia 1973 – 2017 [km]
490
7.2
5.5
34
212
568
Suharto
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Pemanfaatan Dana Desa
Infrastruktur Meter Unit
Jalan 50.378.782
Jembatan 412.199
Embung 628
Air Bersih 15.948
Pasar 1.557
Polindes 2.448
PAUD 9.727
Posyandu 5.485
Perahu 1.068
Drainase 49.558
Sumur 11.626
Irigasi 10.609
Peningkatan Akses dan Layanan Kesehatan
Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan
Bonus Demografi dan Tingkat Pendidikan
Usia Kerja
~ 70%
Anak-anak 25%
Orangtua 5%
“Bonus Demografi”
63.00%
17.70%
10.30%
5.50%
1.60%
1.80%
55.50%
20.20%
12.70%
6.20%
2.20%
3.20%
51.50%
18.90%
14.60%
7.80%
2.70%
4.60%
SD atau tidak tamat SD
SMP
SMA
SMK
Diploma I,II,III
Universitas
2010
2006
2001
• ~ 50% penduduk
Indonesia berpendidikan
SD atau tidak tamat SD
• ~ 5% lulusan Pendidikan
Tinggi
Kemaritiman
• Potensi ekonomi Maritim luar biasa
• Fungsi laut sebagai pemersatu NKRI
• Pembangunan dengan konsep nilai tambah
Peristiwa Penting Perkembangan
Indonesia sebagai Negara Maritim
1928 1945 1957 1963 1982 1985 1996 2000 2005 2014
Sumpah Pemuda
Deklarasi Djoeanda
Wawasan Nusantara
Proklamasi
Kemerdekaan
Konvensi Maritim
Nasional I
“Sebagai negara maritim; samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama
memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya,
sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali”
[Kutipan Pidato Pelantikan Presiden Jokowi, 20 Oktober 2014]
UNCLOS [1982]: Indonesia
sebagai Negara Kepulauan
Konvensi Benua Maritim
Departemen Eksplorasi
Kelautan dan Perikanan
Asas Cabotage
Nawacita
Poros Maritim
1336
Sumpah
Palapa
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017:
7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia
Perikanan Tangkap1%
Akuakultur16%
Industri PengolahanIkan7%
Industri Bioteknologi14%
Pertambangan dan Energi16%
Wisata Bahari4%
Transportasi Laut2%
Industri Jasa Maritim15%
SumberdayaPulau-Pulau Kecil
9%
Hutan Mangrove1%
Sumberdaya Non Konvensional
15%
US$ 210
Billion/year
US$ 180
US$ 210US$ 200
US$ 200
US$ 120 US$ 100
US$ 60US$ 30
US$ 8US$ 12
Potensi Ekonomi Maritim
BPS, 2015
Potensi Ekonomi Maritim Indonesia US$ 1,33 triliun per tahun
Eksplorasi Ikan Lautdalam
Indonesia Jepang [2003 – 2004]
Kerjasama KKP – BPPT – Jepang
Ditemukan 370+ spesies pada kedalaman
hingga ~237 meter. +|- 10% belum pernah
ditemukan sebelumnya
Keanekaragaman Hayati Laut IndonesiaPotensi besar untuk obat-obatan, kosmetik, dll.
hasil kerjasama riset Indonesia – Amerika di perairan utara Sulawesi 2010
Potensi Migas di Laut [Dalam]
Deepwater Area
Sumberdaya Migas di darat sudah sangat sedikit
• Posisi geostrategis berpotensi menjadikan Indonesia negara utama maritim dunia
• Perdagangan dunia 70% di kawasan Asia Pasifik, 45% melalui ALKI
• Indonesia harus meningkatkan kualitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan
Posisi Geostrategis Indonesia
Kedalaman rata-rata pelabuhan di Indonesia: 8 meter [500 TEUs Peti Kemas]
Untuk menurunkan biaya logitik 50%, diperlukan pelabuhan dengan kedalaman 12 meter [3.000 TEUs]
Indonesia
Tanjung Priok
Tanjung Perak
Batam
Target Indonesia
Port Klang
Tanjung Pelepas
Port of Singapore
45.2%
27.7%
13.7%
13.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pelabuhan BBM Operasi Modal
Efisiensi pelabuhan dan Biaya BBM yang kompetitif akan
menurunkan biaya angkutan laut secara signifikan1. Tingginya Biaya Pelabuhan: Sistem operasi
yang tidak efisien, pungli yang masih tinggi.
2. Biaya Bahan Bakar: Saat ini harga BBM
kapal ~30% lebih tinggi dibandingkan
singapura. Perlu dievaluasi dengan Pertamina
untuk penurunan harga serta membuka pasar
untuk penyedia BBM yang baru.
3. Biaya Modal: Terkait dengan tingkat suku
bunga yang tidak kompetitif. Perlu menjaga
stabilitas makro dan inflasi untuk menurunkan
suku bunga
Sumber: analisis perusahaan public di bidang pelayaran
Meningkatkan Efisiensi Pelabuhan
untuk Menurunkan Biaya Logistik
• 15 Bandara baru
• Pengembangan 9 Bandara Kargo
• Pengembangan 25 bandara di daerah
terluar dan daerah rawan bencana
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
• 5 Pelabuhan Laut dalam:
Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung
Perak, Makassar, Bitung
• 19 Feeder Ports
• 100 sub-feeder ports
Pengembangan Kawasan Pertumbuhan
Kebijakan: Membangun pusat
pertumbuhan ekonomi berbasis
gas di kawasan timur dan di
kawasan perbatasan Indonesia
1. Pengembangan kawasan
2. Pengembangan industri turunan
3. Kajian Lingkungan
4. Kapasitas Nasional
5. Penyiapan SDM
Masela
Natuna
Program Tol Laut
• Memastikan kehadiran Negara dalam hal ketersediaan [availability], keterjangkauan
[accessibility], dan kemampuan [affordability] terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau
terluar, terpencil, dan terbelakang
• Pemerintah menyediakan subsidi biaya transportasi dan biaya logistik
• Menggunakan transportasi multimodaa, yaitu: laut, udara, darat, dan sungai
• Sinergi BUMN menyediakan Pusat Logistik “Rumah Kita” di ~30 daerah terpencil
Evaluasi dan Tindaklanjut
1. Disparitas harga berkurang cukup
signifikan
2. Muatan, khususnya muatan balik, tidak
optimal
3. Belum menjangkau hingga pulau terpencil,
termasuk pulau terluar di wilayah barat
4. Waktu perjalanan terlalu lama
5. Kurang alat bongkar muat
Gerakan Indonesia Bersih
• Indonesia penghasil sampah plastik #2 [setelah Tiongkok]
dengan jumlah sampah plastik 0,48 – 1,29 juta ton/tahun
• 80% sampah plastik laut berasal dari darat
• Sampah plastik mengganggu kesehatan dan industri pariwisata
• Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental Kemenko Maritim sebagai Koordinator Program
Indonesia Bersih
• Pemanfaatan sampah plastik untuk pelapisan jalan [kerjasama
dengan India]
• Mendapat dukungan dunia internasionalRencana Aksi Nasional
1. Peningkatan kesadaran pemangku
kepentingan
2. Pengendalain sampah plastik
terestrial dan pesisir
3. Pengendalian sampah laut
4. Mekanisme pendanaan dan
penguatan kelembagaan
No. Sub Index / Pillar Singapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Vietnam
Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 11 25 35 50 74 75
I ENABLING ENVIRONMENT 5 40 74 80 90 73
1 Business Environment 1 10 38 63 60 66
2 Safety and Security 8 42 132 83 128 75
3 Health and Hygiene 61 73 89 109 91 834 Human Resources and Labour Market 3 30 29 53 42 55
5 ICT Readiness 10 54 60 85 86 97
IITRAVEL AND TOURISM POLICY AND
ENABLING CONDITION1 24 49 9 17 112
6 Prioritization of Travel and Tourism 4 56 40 15 27 119
7 International Openness 1 46 49 55 29 89
8 Price Competitiveness 116 6 36 3 24 22
9 Environmental Sustainability 51 119 116 134 112 132
III INFRASTRUCTURE 5 41 37 75 82 94
10 Air Transport Infrsatructure 6 21 17 39 67 68
11 Ground and Port Infrastructure 2 35 71 77 93 87
12 Tourist Service Infrastructure 34 68 21 101 82 105
IV NATURAL AND CULTURAL RESOURCES 40 24 21 17 56 33
13 Natural Resources 69 26 16 19 49 40
14 Cultural Resources and Business Travel 22 27 34 25 62 33
Sumber: Travel and Tourism Competitiveness Index
Daya Saing Pariwisata Indonesia yang Rendah
Dipengaruhi oleh Buruknya Tatakelola Sampah
10 Destinasi Pariwisata Strategis
Lake Toba
Kepulauan Seribu
Bromo – Tengger – Semeru
Wakatobi
Morotai
Tanjung Lesung
Labuhan BajoMandalikaBorobudur
Tanjung Kelayang
• Improving infrastructure,
environment, promotion, and
local people participation
• “Single Destination, Single
Management”
• Target: 20 million
international tourists in 2019
Kawasan Industri di Luar Jawa
Kuala Tanjung
Alumina, CPO
Ketapang
Alumina
Landak
Rubber,
CPOPalu
Rattan, Rubber,
Cacao, Smelter
Bitung
Agroindustry,
LogisticsBuli
Ferronickel,
Stainless
Steel SmelterGulf of Bintuni
Oil & Gas,
Fertilizer
Tanggamus
Maritime,
Logistics
Jorong
Downstream
Minerals
[Bauxite], CPO
Batulicin
Iron, Steel
Konawe
Ferronickel,
[downstream] Stainless
Steel Smelter
Bantaeng
Ferronickel,
[downstream] Stainless
Steel Smelter
Morowali
Ferronickel,
[downstream] Stainless
Steel Smelter
Sei Mangkei
CPO Processing
Kawasan Industri Morowali
Power Plant
Ferro Nickel Smelter
Residential
Processing Zone
Manufacturing
Production
2.000 ha
45%
industrial
24% power
plant and
processing
28%
residential
Port
Research
Pengembangan Kawasan Industri Morowali
1. Investasi mencapai Rp 78 triliun, yang digunakan untuk membangun industri sekaligus infrastruktur penunjang. Adapun
infrastruktur lain yang dibangun termasuk pelabuhan, bandara, dan rumah sakit
2. Proyek terdiri dari:
• Smelter 1 (sudah ekspor): Berkapasitas 300 ribu ton per tahun (beroperasi sejak januari 2015), yang dilengkapi
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x65 MW. Smelter ini akan terintegrasi dengan pabrik stainless steel
berkapasitas 1 juta ton per tahun yang akan beroperasi November 2016.
• Smelter 2 (sudah beroperasi sejak Januari 2016): Berkapasitas 600 ribu ton per tahun. Perusahaan ini juga membangkit
PLTU berkapasitas 2x150 megawatt (MW).
• Dalam tahap pembangunan Smelter 3 dan stainless steel berkapasitas 1 juta per tahun. Fasilitas ini dilengkapi PLTU
2x150 MW, yang sampai saat ini sudah rampung.
• Rencana investasi baru berupa pabrik carbon steel dan power plant dengan total investasi US$ 1.7 miliar
3. Proyek ini sejak 2010-2017 sudah memberi pendapatan pajak dan royalti sebesar Rp 1.7 trilyun dan ekspor lebih dari US$ 1
miliar
4. Total pekerja adalah sebesar 11.000 orang dengan Tenaga kerja asing (China) saat ini di bawah 20% dari total pekerja, akan
diturunkan ke bawah 10% bila pembangunan fasilitas pabrik sudah selesai.
Infrastruktur
• Kondisi infrastruktur Indonesia perlu ditingkatkan
• Proyek-proyek Strategis Nasional dan Skenario Pembiayaan
• Upaya Menarik Investasi Internasional
Indeks Infrastruktur 2016
• Krisis ekonomi 1998/1999 mengharuskan Indonesia mengelola dampak krisis agar perekonomian stabil dan
memastikan lembaga keuangan sehat dan kuat
• Akibatnya, selama 20 tahun pembangunan infrastruktur tertunda sehingga pembangunan infrastruktur menjadi
kebutuhan saat ini
Ketersediaan
infrastruktur Indonesia
lebih rendah
daripada rata-rata
Proyek Strategis Nasional
• 243 Proyek dan 2 Program
• Total investasi: US$ 305 miliar
Jalan: 74
Kereta Api: 23
Pelabuhan: 10
Bandara: 7
Kawasan: 30
Perumahan: 3
Kawasan
Berikat: 3
Air bersih &
Sanitasi: 9
Bendungan: 55
Irigasi: 7
ICT: 4
Smelter: 6
Energi: 12
Listrik
35 GWPesawat Terbang
Nasional
Sumatera61 Proyek
US$ 44 miliar Jawa95 Proyek
US$ 73 miliar
Bali & Nusa
Tenggara15 Proyek
US$ 0.8 miliar
Kalimantan23 Proyek
US$ 43 miliar
Sulawesi25 Proyek
US$ 13 miliar
Papua13 Proyek
US$ 33 miliar
Cakupan nasional: 11 Proyek dan 2 Programs [US$ 98 miliar]
KPPIP, Maret 2017
Luar Jawa: US$ 133,8 miliar [137 Proyek] , Jawa: US$ 73 miliar
Perlu Menambah Armada Kapal Nasional
Kargo Domestik
Armada Nasional Internasional
360 Juta Ton 1,3 Juta Ton
99.65 % 0.35 %
Kargo Internasional
Armada Nasional Internasional
61 Juta Ton 540 Juta Ton
10 % 90 %
Sumber: INSA, Pelindo II, data 2013
Kapal Barang
20.609
Kapal Ikan
19.458
Kapal Penumpang: 1.298
Tongkang
Tunda
General Cargo
Tanker
LCT
Penumpang Petikemas
Bulk Carrier
Ro-RoFerry
Armada kapal Indonesia kurang berperan
dalam pengangkutan kargo internasional
Jumlah kapal penumpang sedikit
Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara [NCICD]
Laju penurunan muka tanah
Pluit, Muara Baru 360 m [PUPR]
Skema Opsi-opsi Pembangunan dan Pembiayaan
2015 2018 2022 2025 2030 2040
OD M
90 T 116 T (Opsional)
D A+ O
43 T 116 T
2028
Review
Land Subsidence
= 47 T
Updated Masterplan
NCICD 2016
Usulan PMU NCICD
2017
Skenario 1
Skenario 2 = 69 T
= Selisih investasi jika land subsidence melambat = Selisih investasi jika land subsidence tidak dapat diperlambat
Selisih investasi yang dibutuhkan dengan asumsi :
1- Land subsidence dapat diperlambat, fase D-M akan lebih hemat 69 T
dibandingkan fase D-A-O
2- Land subsidence tidak dapat diperlambat, fase D-M-O akan lebih besar 47 T
dibandingkan fase D-A-O
Skenario 1 : jika land subsidence dapat diperlambat tahun 2028, hanya
membutuhkan tahap D-M
Skenario 2 : jika land subsidence tidak dapat diperlambat, tahap O perlu dilakukan
Perlu kajian
keberlanjutan
penurunan tanah untuk
memutuskan pilihan
skenario
Pembiayaan Utang dan Anggaran Infrastruktur
• Masalah infrastruktur dan
konektivitas menimbulkan biaya
ekonomi tinggi, sehingga murunkan
dayasaing nasional
• Inilah alasan pemerintah
mengakselerasi pembangunan
infrastruktur demi mengejar
ketertinggalan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
• Ketidakpastian ekonomi global
membuat pemerintah mengambil
kebijakan fiskal ekspansif untuk
mendorong perekonomian tetap
tumbuh dan melindungi masyarakat
Triliun
Proposal Kerjasama Investasi
berbasis Pengembangan Wilayah Terpadu
• Pemerintah Indonesia menyampaikan proposal secara rinci kepada mitra internasional
• Topik kerjasama:
– Pengembangan koridor ekonomi terpadu di Sumatra Utara, Sulawesi Utara,
Kalimantan Utara, dan Bali
– Kerjasama industri berbasis teknologi tinggi [Tsinghua University]
– Mitra potensial: RRT
Menko Maritim Forum RI – RRT Wamen Perdagangan RRT Tsing San, Delong, IMIP CCCC CDB
Proposal Kerjasama Investasi
berbasis Pengembangan Wilayah Terpadu
Sumatera Utara
• Kawasan Industri
• Pelabuhan dan Sentra
Logistik
• Bandara dan Aerocity
• Pariwisata dan MICE
• Infrastruktur Konektivitas
Kalimantan Utara
• Sentra Energi dan Mineral
• Kawasan Industri
• Infrastruktur Konektivitas
Sulawesi Utara
• Kawasan Industri
• Pelabuhan dan Sentra Logistik
• Pariwisata dan MICE
• Infrastruktur Konektivitas
Bali
• Infrstruktur Konektivitas
• Pusat Unggulan Industri
Teknologi Tinggi
Topik Khusus
• Biodiesel B5
• Teknologi Tinggi
Tiongkok Adalah Salah Satu Sumber Investasi Dunia
• Tiongkok adalah sumber FDI ke 2 di dunia dengan US$ 217 miliar tahun 2016, tumbuh 25% dibandingkan 2015
• Amerika Serikat, sumber utama FDI dunia, pada 2016 total investasi mereka ke luar negeri turun sebesar 1%
322
174
129
318
217
145
-
50
100
150
200
250
300
350
United States China Japan
Sumber FDI Dunia [US$ Miliar]
2015 2016
Sumber: IMF dan OECD
World Economic Forum
Proses Pengambilan Keputusan di Pemerintahan
Sidang Kabinet |
Rapat Kabinet Terbatas
Rapat Koordinasi
Antar-Kemenko
Kemenko
PMKKemenko
Polhukam
Kemenko
Ekonomi
Kemenko
Maritim
Kementerian |
Lembaga
Masalah
Pembangunan |
Dinamika Politik
Keputusan,
Kebijakan
Perpres |
PP, dll.
o Ratas dapat dilakukan beberapa kali
seminggu, hanya dengan menteri terkait,
sehingga pembahasan cepat dan fokus.
o Pengelolaan negara dilakukan secara
terstruktur dan baik.
Kongres Maritim Indonesia
Jenderal [Purn.] Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Makassar, 9 Agustus 2017