komposisi anggaran - depkop.go.id filegubernur/bupati/wali kota tentang rencana tata ruang wilayah...

Komposisi Anggaran

Tahun 2017Total DIPA Deputi Bidang

Produksi dan Pemasaran

Rp. 91.535.962.000,-

-TP (Pasar dan PKL) 56,21 %

- Pusat 2,79 %

Sesdep, Rp. 6,187 M(6,76%)

Asdep Pertanian & Perkebunan, Rp. 2,088 M

(2,28%)

Asdep Perikanan & Peternakan, Rp. 1,731 M

(1,89%)

Asdep Industri & Jasa, Rp. 3,932 M

(4,30%)

Asdep Standardisasi, Rp. 8,952 M

(9,78%)

AsdepPemasaran, Rp.

68,643 M (74,99 %)

BASELINE :

1. Pertumbuhan TK 10%

2. Peningkatan Pendapatan Kop 10%

3. Jumlah UMKM & Kop menerapkan

Standarisasi dan Sertifikasi 2.025

Perluasan Akses

Pasar melalui

Pameran DN-LN

460 UKM

Kerjasama

Internasional

ACEDAC

ASEAN

BIMP - EAGA

Peningkatan Penerapan

Standarisasi dan Sertifikasi

- Hak Merk : 1.150 UKM

- Hak Cipta : 650 UKM

- Halal : 100 UKM

- SNI, ISO, HACCP : 125 UKM

Penguatan Koperasi

dan UMKM Yang

Menghasilkan Produk

Ramah Lingkungan

22 Kop

Peningkatan Sistem Bisnis

Koperasi (96 Kop)

• Pertanian & Perkebunan :

30 Kop

• Perikanan & Peternakan :

26 Kop

• Industri & Jasa : 40 Kop

Peningkatan Akses Pasar

bagi KUKM melalui

Pemenuhan Ketersediaan

Sarana Pemasaran

51 pasar di 24 Prov

6 kawasan PKL

• RENCANA ALOKASI

• REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI

• TAHUN 2015-2019

TIPE/JENIS

PASAR/ALOK

ASI

BANTUAN

2015/

BANSOS2016/TP 2017/ TP

Rencana

2018

Rencana

2019

Juml

ah

(Unit

)

Alokasi

(Rp/

Milyar)

Juml

ah

(Unit

)

Alokasi

(Rp/

Milyar)

Juml

ah

(Unit

)

Alokasi

(Rp/

Milyar)

Jumla

h

(Unit)

Alokasi

(Rp/

Milyar)

Juml

ah

(Unit

)

Alokasi

(Rp/

Milyar)

Di daerah Ter-

tinggal/

Perbatas an

/mitigasi

bencana

20 18 20 19 11 10.45 50 64,2 50 68,7

Di daerah

reguler /

kecamatan/

pedesaan

45 40,5 65 61,75 40 38 205 238,4 205 250,4

SUMBER : Update hasil pertemuan sebelumnya oleh Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas

MEKANISME

PROGRAM

TUGAS

PEMBANTUAN

REVITALISASI PASAR

RAKYAT YANG

DIKELOLA

OLEH

KOPERASI

DAN PENATAAN

KAWASAN PKL

Persyaratan peserta program Revitalisasi Pasar

Rakyat Sebagai berikut :

a. Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota bersedia menyiapkan lahan pasar rakyat dengan luas

lahan minimal 1.000 M2, tidak dalam sengketa dan memiliki status lahan yang jelas;

b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah dan/atau surat pernyataan dari pejabat

yang berwenang;

c. Pasar yang diajukan untuk direvitalisasi merupakan pasar tradisional yang kondisinya belum

permanen dan/atau kurang layak;

d. dana tugas pembantuan dipergunakan untuk pembangunan kios, los, toilet dan bak sampah

dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah;

e. memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk revitalisasi pasar rakyat meliputi:

1) surat permohonan sebagai calon peserta program revitalisasi pasar rakyat yang

ditandatangani oleh gubernur/bupati/ wali kota;

2) surat pernyataan gubernur/bupati/wali kota kesediaan menerima program Revitalisasi

Pasar Rakyat melalui pola tugas pembantuan;

3) foto copy sertifikat dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh

lembaga berwenang yang akan dialokasikan untuk pembangunan pasar rakyat;

4) dalam rangka relokasi pasar rakyat, harus disertai dengan surat pernyataan

gubernur/bupati/wali kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa lokasi

diperuntukan untuk pasar rakyat;

5) surat pernyataan tertulis untuk mengoptimalkan keberlanjutan pemanfaatan pasar rakyat

yang dikelola oleh koperasi.

Pemerintah (K/L) berwenang menentukan lokasi, anggaran dan kegiatan yang akan

didekonsentrasikan dan ditugaskan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,

keseimbangan pendanaan di daerah, dankebutuhan pembangunan daerah.”

( PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 )

Penjelasan PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50

• Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan

kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui

bagian anggaran K/L

• Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian

mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari

besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah

• Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan

dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan

daerah

PRINSIP DASAR PENDANAAN TUGAS

PEMBANTUAN

TUGAS DAN KEWAJIBAN SKPD PENERIMA

ALOKASI TUGAS PEMBANTUAN

1. Mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta

membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

2. Menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi

baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna

anggaran serta buku pembantu Pengawasan pelaksanaan

Mata Anggaran Kegiatan (MAK), untuk memudahkan proses

administrasi yang baik, akuntable dan transparan;

3. Melaksanakan Pembangunan fisik pasar rakyat dengan

melaksnakan:

a. Proses Perencanaan kegiatan Fisik yang matang

b. Melalukan proses lelang melalui LPSE-ULP diwilayah SKPD

terkait dengan baik dan transparan.

c. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Fisik yang diawasi

oleh Konsultan Pengawas

4. Bagi Penerima TP Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi

Agar:

a. Menyiapkan dan membina koperasi sebagai pengelola pasar rakyat.

b. Menyerahkan pengelolaan pasar rakyat yang telah selesai dibangun

kepada koperasi.

c. Menyusun mekanisme pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi.

5. Memfasilitasi pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung pasar

rakyat;

6. Mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai pembangunan pasar rakyat;

7. Wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun

keuangan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta

melaporkan secara priodik kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT

PELAKSANAAN PERENCANAAN,

PELELANGAN, PELAKSANAAN PEKERJAAN,

PENGAWASAN, PENCAIRAN SEBAGAI

BERIKUT:

a. Tenggat Waktu Pelaksanaan Masing-masing Item

Pekerjaan

b. Proses Pencairan Anggaran Sesuai Dengan Termin

Prestasi Pekerjaan;

c. Proses Pelaksanaan Lelang Di Ulp-lpse Setempat;

d. Proses Kontraktual

e. Proses Pelaksanaan Pekerjaan

f. Proses Administrasi

g. Pelaporan Kegiatan

h. Dokumentasi Tiap-tiap Item Pekerjaan

i. Proses Hibah

REVIEW HASIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pelaksana penerima Bantuan Program Tugas Pembantuan wajib

melaporkan:

a. Dokumen proses perencanaan dan DED (Detail Engineering

Design)

b. Shop drawing (Gambar acuan/panduan pelaksanaan dilapangan)

c. Dokumen Bukti proses lelang kegiatan di ULP-LPSE wilayah

penerima program

d. Dokumen proses pelaksanaan pengawasan

e. Dokumen Kontraktual fisik

f. Laporan Progres pelaksanaan Fisik

g. Dokumentasi Progres Fisik 0% s/d 100%

h. Asbuilt Drawing (Gambar koreksi/perbaikan/revisi, dari Gambar

acuan/panduan pelaksanaan dilapangan, dikarenakan adanya

permasalahan di proyek pada saat bangunan dikerjakan atau pekerjaan

tambah kurang)

i. Dokumen CCO (Change Contract Order)/Adendum (apabila

dilakukan perubahan)

j. Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO (Provisional

hand Over)

k. Dokumen Proses Pengusulan Hibah

PROSES HIBAH

PASAR RAKYAT

PENGAJUAN PROSES HIBAH

Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan surat

permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta

program revitalisasi pasar rakyat atau Penataan Kawasan

PKL dan kesediaan menerima pelimpahan tugas

pembantuan dari Menteri;

Menteri menetapkan peserta dan besaran anggaran

alokasi program pasar rakyat atau Penataan Kawasan PKL

melalui tugas pembantuan dalam Peraturan Menteri;

Gubernur/bupati/wali kota menetapkan SKPD yang

membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

sebagai penanggung jawab pelaksanaan pasar rakyat

atau Penataan Kawasan PKL ;

SKPD yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Anggaran Tugas Pembantuan dialokasikan untuk:

• Perencanaan: 3,5%;

• Administrasi Proyek (AP): 3% ;

• Pengawasan: 2,5%; dan

• Pembangunan fisik gedung pasar rakyat: 91%, biaya

tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku

MEKANISME

PROGRAM

TUGAS

PEMBANTUAN REVITALISASI

PASAR

RAKYAT YANG

DIKELOLA

OLEH KOPERASI

DAN

PENATAAN

KAWASAN PKL

No Provinsi Jml Penerima Kab/Kota Jml Pengelola Koperasi Pagu (Rp.000)

1 Aceh 22 Kab/Kota 27 Koperasi 25,300,000

2 Sumatera Utara 16 Kab/Kota 24 Koperasi 21,550,000

3 Sumatera Barat 15 Kab/Kota 25 Koperasi 22,850,000

4 Sumatera Selatan 13 Kab/Kota 24 Koperasi 45,752,000

5 R i a u 11 Kab/Kota 20 Koperasi 18,100,000

6 Kepulauan Riau 6 Kab/Kota 11 Koperasi 9,400,000

7 Jambi 10 Kab/Kota 18 Koperasi 16,150,000

8 Bengkulu 9 Kab/Kota 17 Koperasi 17,350,000

9 Bangka Belitung 4 Kab/Kota 5 Koperasi 4,500,000

10 Lampung 13 Kab/Kota 16 Koperasi 14,700,000

11 Banten 5 Kab/Kota 11 Koperasi 10,450,000

12 Jawa Barat 20 Kab/Kota 51 Koperasi 47,450,000

13 Jawa Tengah 28 Kab/Kota 73 Koperasi 67,875,000

14 DI. Yogyakarta 4 Kab/Kota 18 Koperasi 15,894,513

15 Jawa Timur 28 Kab/Kota 56 Koperasi 52,300,000

16 B a l i 9 Kab/Kota 21 Koperasi 19,600,000

17 Kalimantan Timur 6 Kab/Kota 8 Koperasi 6,650,000

18 Kalimantan Utara 4 Kab/Kota 6 Koperasi 5,500,000

19 Kalimantan Barat 10 Kab/Kota 15 Koperasi 12,650,000

20 Kalimantan Selatan 9 Kab/Kota 11 Koperasi 9,800,000

21 Kalimantan Tengah 10 Kab/Kota 14 Koperasi 12,750,000

22 Sulawesi Utara 14 Kab/Kota 26 Koperasi 23,100,000

23 Sulawesi Tengah 8 Kab/Kota 15 Koperasi 13,950,000

24 Sulawesi Tenggara 15 Kab/Kota 25 Koperasi 22,850,000

25 Sulawesi Barat 6 Kab/Kota 18 Koperasi 16,800,000

26 Sulawesi Selatan 23 Kab/Kota 49 Koperasi 37,016,100

27 Gorontalo 5 Kab/Kota 17 Koperasi 15,550,000

28 Maluku 9 Kab/Kota 21 Koperasi 23,800,000

29 Maluku Utara 10 Kab/Kota 13 Koperasi 11,300,000

30 N T T 17 Kab/Kota 28 Koperasi 24,301,353

31 N T B 10 Kab/Kota 24 Koperasi 21,050,000

32 Papua 10 Kab/Kota 15 Koperasi 12,850,000

33 Papua Barat 6 Kab/Kota 9 Koperasi 7,900,000

Jumlah 385 Kab/Kota 731 Unit pasar 687,038,966

2 Kop

2 Kop

2 Kop

1 Kop2 Kop

1 Kop

4 Kop

1 Kop

3 Kop

1 Kop

7 Kop

2 Kop

7 Kop

2 Kop

1 Kop

1 Kop

1 Kop

Kalimantan

Utara

1 Kop

2 Kop

1 Kop

2 Kop

2 Kop1 Kop

2 Kop

1 Lok

1 Lok

1 Lok

1 Lok

1 Lok

1 Lok

NoProvinsi Kab/Kota Nama/Alamat Koperasi

KETNama Nama Pasar Pengelola

A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL,

PERBATASAN DAN PASCA BENCANA

1 Aceh Aceh Selatan Pasar Gampong Ujung Tanah

Koperasi Perkebunan

(Koperbun) "Rahmat

Tamita"

2 Sumatera Barat Solok Selatan

Pasar Desa Sungai Sungkal Jorong Sungai

Sungkai Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir

Balai Janggo

Koperasi Bina

masyarakat II

3 Sumatera SelatanOgan

Komering Ilir

Pasar Desa Kerta Mukti Desa Sinar Harapan

Mulya Kec. Teluk GelamKUD Tunggal Mulya

4 RiauKepulauan

Meranti

Pasar Desa Topang, Desa Topang Kec.

RangsangKSU Nilam

5 Riau Indragiri Hilir Pasar Senin Kel. Kempas Jaya Kec. KempasKoperasi Langeng

Jaya

6 Kalimantan Barat Sintang Jl. Poros Pandan-Sintang RT/RW 024/006

Desa Merarai Satu Kec. Sungai Tebelian

Koperasi Produksi

Rimba Harapan

7 Kalimantan Utara NunukanDesa Atap RT. 04 Jl. Aji Bakti Kec.

Sembakung

KSU Genggilad

Lumampu

8 Gorontalo PahuwatoPasar Desa Tamala Desa Molosipat Kec.

Popayato

Koperasi Wanita Mega

Duren



A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA

BENCANA

9 Sulawesi Tengah DonggalaDesa Lalundu

Kecamatan Ri Pakava

Koperasi Sejatera

Bersama

10 Papua Mimika

Pasar Kangguru Jaya

Kampung Utikini SP XII

Distrik Kuala Kencana

Kopwan"Kangguru Jaya"

11 Papua Pegunungan

BintangDistrik Batom KUD ASBE

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI DI DAERAH REGULER

1 Aceh Kota Banda Aceh

Pasar Gampong

Batoh,Jl. Unmuha

Gampong Batoh Kec.

Luweng Batoh

Koperasi Wanita Batoh

Sepakat

2 Sumatera UtaraHumbang

Hasudutan

Pasar Rakyat Sihombu

Desa Sihombu Kec.

Tarabintang

Koperasi Tani

Tapadenggan

3 Sumatera Utara Nias UtaraPasar Sawo Desa Sawo

Kec. Sawo KSU Gowe

4 Sumatera SelatanPenukal Abab

Lematang Ilir

Desa Pengabuan

Kecamatan Abab

Koperasi Muncul Jaya

Pali

5 Sumatera Selatan Musi RawasPasar Benai, Megangsakti

IV Kec.MegangsaktiKoperasi Berkat

6 Sumatera SelatanOgan Komering Ulu

Timur

Desa Sri Bantalo

Kecamatan Belitang IIKUD Mitra Usaha




7 Jambi Batang Hari Pasar Senen Desa Karya Mukti KUD Barokah

8 Jambi Bungo

Pasar Desa Mayangsari Desa Tebo

Jaya Kecamatan Limbur Lubuk

Mengkuang

KUD Dharma Bakti

9 Bengkulu SelumaPasar Air Makmur Desa Sukasari

Kecamatan Air PeriukanKoperasi Mega Tani

10 Lampung Lampung TimurPasar Desa Taman cari Kecamatan

Purbolinggo

Kopnak (Koperasi Peternak) Perintis

Jaya

11 Banten SerangPasar Desa Sindang Laya Jl. Desa

Ohen JayawinataKoperasi "Satu Hati Ciparay (KSHC)

12 Jawa Barat KarawangDesa Wancimekar Kecamatan

Kotabaru

Koperasi Serba Usaha (KSU)

Sejahtera

13 Jawa Barat CiamisPasar Desa Cigayam Kecamatan

BanjarsariKoperasi Tani Sekar Melati

14 Jawa Barat Kuningan Desa Bojong Kec. Cilimus Koperasi Simpan Pinjam "MANDIRI

15 Jawa Tengah GroboganPasar Desa Kradenan Desa Kradenan,

Kec. KradenanKUD Lesanpuro

16 Jawa Tengah Kota Salatiga Desa Tingkir Kec. Tingkir KSP Mentari Dana Mandiri




17 Jawa Tengah BrebesPasar Grengseng Kecamatan

Paguyangan, Pasar desa TarabanKUD Paguyangan

18 Jawa Tengah Boyolali Ringin Larik, Kec. Musuk KSU Bina Arta Sejahtera

19 Jawa Tengah DemakPasar Desa Wonosekar, Kec. Karang

awenKoperasi Adil Sejahtera

20 Jawa Tengah Karang AnyarPasar Klumpit Desa Dawung Kec.

MatesihKSU Mantep Sejahtera

21 Jawa Tengah Cilacap Desa Welahan Wetan Kec. Adipala KUD Sri Widodo

22 D.I Yogyakarta Kulon ProgoPasar Desa Bangun Cipto Desa Bangun

Cipto Kec. SentoloKSU BMT Surya Parama Arta

23 D.I Yogyakarta Gunung KidulPasar Desa Mulusan Desa Mulusan

Kecamatan PaliyanKUD Widodo

24 Jawa Timur MalangPasar Desa Waturejo Desa Waturejo

Kec. NgantangKUD Sumber Makmur

25 Jawa Timur Pacitan Pasar Desa Ketro, Kec. Tulakang KUD Mitra

26 Jawa Timur BondowosoPasar Desa Maskuning Wetan Desa

Maskuning Wetan Kec. PujerKopwan Pelangi Nusantara




38 Sulawesi Selatan BantaengPasar Sinoa Kec. Sinoa

BantaengKoperasi Wanita Puspa Mandiri

39 Sulawesi Selatan Kepulauan SelayarPasar Barugaia, Desa Barugaia

Kec. BontomaniaKSU Reski Bersama

40 Sulawesi UtaraMinahasa

Tenggara

Pasar Desa Minanga Desa

Minanga Kec. Pusomaen Koperasi Produsen Mulalaliwu

c. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH REGULER

NO ProvinsIKabupaten/Kota

Nama Kawasan PKL Alamat Kawasan PKL Ket

1 Aceh Kabupaten Aceh

Tenggara

Kawasan PKL Aceh Tenggara Desa Purwodadi Kec.Badar

Kab.Aceh Tenggara

2 Maluku Utara Kota Tidore

Kepulauan

Kawasan PKL Pantai Tugulufa Spot 1 Kawasan Pantai Tugulufa,

Tidore

3 Nusa Tenggara

Barat

Kabupaten

Lombok Timur

Kawasan PKL Alun-alun

Masbagik Selatan

Jl. Masbagik – Pancor

Kab.Lombok Timur

4 Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi

Moutong

Kawasan PKL Pasar Moutong Jl.Trans Sulawesi, Kab.Parigi

Moutong

5 Sulawesi Selatan Kabupaten

Bantaeng

Kawasan PKL Pantai Seruni Jl. Seruni, Kab.Bantaeng Sulawesi

Selatan

c. ALOKASI PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH PERBATASAN

Provinsi Kabupaten/KotaNama Kawasan PKL Alamat Kawasan PKL

Ket

1 Kalimantan Barat Kabupaten

Kapuas Hulu

Kawasan PKL Pujasera

Putussibau

Jl.Gajah Mada, Kel.Putussibau

Kota Kec.Putussibau Utara

Rencana Revitalisasi Pasar

Rakyat Tahun 2018 melalui DAK

dan TP:

1. RencanaTP Revitaslisasi Pasar Rakyat 25 unit

- 10 reguler

- 15 daerah perbatasan dan tertinggal

2. Rencana DAK Revitalisasi Pasar Rakyat 115 unit

- 110 reguler

- 5 daerah perbatasan, tertinggal/bencana

Dasar Hukum DAK

UU17/2003

- Tentang keuangan Negara

- Pasal 8: Menkeu mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi

makro serta menyusun rancangan APBN dan APBN P

- Pasal 22: Dana Perimbangan dialokasikan berdasarkan UU Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah

UU 33/2004- Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

- Berisi Besaran DAK dalam APBN, Definisi, Kreteria Pengalokasian dan kewajiban Dana

Pendamping DAK

PP 55/2005- Tentang perimbangan

- Berisi proses perencanaan, perhitungan, penganggaran, pelaporan dan pemantauan dan

evaluasi DAK

PMK

PMT

PMD

- Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi DAK Perdaerah

- Permenkeu tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah

- Permenkeu

- Berisi proses perencanaan, perhitungan, penganggaran, pelaporan dan pemantauan dan

evaluasi DAK

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) 1

• Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN

• Dialokasikan kepada daerah tertentu

• Untuk membantu

• Mendanai kegiatan khusus

• Yang merupakan urusan daerah

• Sesuai prioritas nasional

Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar

masyarakat, dan untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas

nasional.

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) 2

• Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat

memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kreteria khusus, kriteria

teknis;

• Membantu dalam arti” bukan penyedia dana yang utama’dan/atau “bukan

menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian juga hanya “diberikan

kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannya harus dibantu;

• Kegiatan khusus yang ditetapakn oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan

pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan

sarana dan prasarana FISIK pelayanan dasar masyarakat dengan umur

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang;

• Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat;

• Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat

dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. RKP

disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam nota keuangan dan RAPBN

Prinsip-prinsip DAK

• Kegiatan yang didanai DAK dimuat dalam RKP sebagai prioritas

nasional;

• Kegiatan yang didanai bersifat fisik dan merupakan kewenangan

daerah;

• Kegiatan dan alokasi DAK dibahas dengan DPR RI dan disahkan

dalam UU APBN;

• Pengalokasian DAK menggunakan formula indeks dari tiga kriteria,

yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, sehingga

dimungkinkan tidak semua daerah bisa mendapatkan DAK;

• DAK masuk APBD dan disalurkan dari Kas Negara ke Kas Daerah

• Daerah wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% dari

besaran DAK yang diterimanya juga untuk fisik

Tahapan Perencanaan dan Pengalokasian DAK

1) Penetapan Program dan kegiatan DAK;

2) Perhitungan DAK

3) Penetapan alokasi, penggunaan dan penganggaran DAK; dan

4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK

Mekanisme pengusulan, penilaian, pembahasan, dan penetapan

alokasi DAK

Tahapan pengusulan

• Penyiapan/pengisiantemplate proposal standar

Tahapan Penilaian

• 1. Kemenkeu

• 2 Bappenas

• 3 K/L terkait

Tahapan pembahasandan Penetapan

Alokasi

• Penyamapain keDPR RI

Kepala Daerah

Bapeda/Biro

Keuangan/BPKAD

(rekap/konsolitasi

usulan)

Usulan SKPD (data

teknis dan rencana

kegiatan

Verifikasi K/L teknis

atas

usulan/proposal

Hasil Verifikasi

berupa konsolidasi

usulan, data teknis

dan bobot

Penilian oleh tim pusat

atas hasil verifikasi untuk

penentuan daerah

penerima

Pembahasan

Alokasi DAK

Penetapan

Alokasi DAK

Penetapan Alokasi, Penggunaan dan

Penganggaran DAK

• Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

segera setelah UU APBN diterbitkan;

• Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Menteri teknis menyusun Petunjuk

Teknis DAK, paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan;

• Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK

dalam APBD

• Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan

DAK

• DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,

penyiapan kegiatan fisik, penelitian dan perjalanan dinas.

Pameran Dalam dan Luar

NegeriKreteria calon peserta pameran:

a. KUKM produsen dengan produk berkualitas yang berorientasi ekspor;

b. Memiliki kapasitas produksi yang memadai;

c. Diutamakan yang belum pernah difasilitasi oleh Kementerian KUKM;

d. KUKM yang memilik komitmen tindak lanjut dengan buyers pada pameran

sebelumnya (untuk pameran luar negeri);

e. Memiliki trade record sebagai pengusaha yang baik.

Persyaratan calon peserta pameran:

a. Memiliki ijin usaha dan NPWP;

b. Memiliki komitmen untuk melakukan ekspor (untuk pameran luar negeri);

c. Direkomendasikan oleh Dinas KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota;

d. Diutamakan dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris (untuk pameran luar negeri);

e. Mampu berkontribusi biaya partisipasi (biaya perjalanan) untuk peserta pameran luar

negeri di luar ASEAN, serta memiliki website/email yang aktif digunakan;

f. Dinyatakan lolos seleksi/kurasi oleh Tim seleksi Kementerian Koperasi dan UKM

Fasilitasi peserta pameran luar negeri dan dalam negeri

a. Penyediaan stand pameran (untuk pameran dalam maupun luar negeri);

b. Subsidi biaya perjalanan maksimal 50% untuk pameran luar negeri di luar

Negara ASEAN;

c. Fasilitasi kargo untuk pameran di luar Negara ASEAN;

d. Katalog produk peserta;

e. Pendampingan selama pameran berlangsung

NO NEGARA NAMA EVENT WAKTU LOKASI

1 MALAYSIAMALAYSIA INTERNATIONAL HALALSHOWCASE (MIHAS)

5 - 8 APRILKUALA LUMPUR CONVENTION CENTER (KLCC)

2 FILIPINA MANILA FAME 21 - 23 APRIL MANILA

3 KOREA HANDMADE KOREA 20-23 JULI SEOUL

4 UK INDONESIAN WEEKEND 26-27 JULI LONDON

5 ARAB SAUDI

a. Jewellery Salonb. Foodex Saudic. Deco Fair

1-4 Mei 13-16 Nov6-9 Nov

RIYADH/JEDDAHJEDDAH

NO NAMA PAMERAN WAKTU LOKASI PRODUK1 Indonesia Fashion Week 2017 1 - 5 Februari 2017 Jakarta Convention Center Fesyen2 Solo Great Sale 8 - 12 Februari 2017 Solo Multi Produk3 IFEX 2017 11 - 14 Maret 2017 Jakarta International expo Furniture4 AGRINEX Expo 31 Maret - 2 April 2017 Jakarta Convention Center Makanan Olahan5 Adiwastra Nusantara 2017 5 - 9 April 2017 Jakarta Convention Center Kain Adati6 Muslim Fashion Festival 2017 6 - 9 April 2017 Jakarta Convetion Center Fashin Muslim7 INACRAFT 26 - 30 April 2016 Jakarta Convention Center Craft8 Jakarta International Jewellery 20 - 23 April 2017 Jakarta Convention Center Jewelerry9 Nusantara Expo 28 April - 2 Mei 2017 Pontianak Convention Center Multi Produk

10Indo Leather & Footwear Expo danShoes Festival

Mei 2017 Jakarta International Expo Kulit

11 Dekranas Mei 2017 SMESCO Handicraft12 Gelar Batik Nusantara 7 - 11 Juni 2017 Jakarta Convention Center Batik

13Internasional Franchise, License & Business Concept Expo

Juni 2017 Jakarta Convention Center Franchise

14APKASI International Trade & Investment Summit 2017

19 - 21 Juli 2017 Jakarta Convetion Center Multi Produk

15 Harkopnas Expo Juli 2017 Makasar Multi Produk16 Hari Keluarga Nasional Juli 2017 Tentative Multi Produk17 Mutumanikam Agustus 2017 JCC Jewelry18 Jember Fashion Carnaval Agustus 2017 Alun - alun Jember Fesyen19 Pekan Batik Internasional 2017 4 - 8 Oktober 2017 Jatayu Pekalongan Batik

20 Trade expo Indonesia Oktober 2017 Jakarta International Expo (JIExpo) Home Decor

21 Pekan Produk Budaya Indonesia Oktober 2017 Tentative Multi Produk

22 Temanggung Fair 2017 19 - 23 Oktober 2017 Gedung Pemuda Temanggung Multi Produk23 Halal Life Style Oktober 2017 Jakarta Multi Produk

24 Sial Interfood November 2017 Jakarta International Expo (JIExpo) Makanan & Minuman

25 Festival Buah November 2017 Parkir Timur Senayan Multi Produk

Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

TUJUAN :

1. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah

Produk

2. Melindungi dan menjamin usaha UMKM lebih

aman dan berdaya saing.

3. Melindungi konsumen dan produk palsu

berkualitas cenderung rendah

4. Meningkatkan Kreatifitas UMKM

5. Meningkatkan kualitas produk sehingga

memiliki Jaminan Keamanan khususnya Syarat

Kehalalan.

6. Meningktakan Kualitas Manajemen Usaha

KUMKM sesuai dengan Standar Mutu

Indonesia ISO 9001:2008.

Dampak :

1. Meningkatkan Omset Usaha UMKM

2. Meningkatkan Tenaga Kerja yang terlibat dalam

Usaha UMKM

HAK MEREK 1.150 UMKM

HAK CIPTA 650 UMKM

TARGET :

2.025 KUMKMterdiri dari :

KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KERJASAMA DENGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL, LPPOM-MUI

DAN BPOM

HALAL 100 UMKM

ISO/HACCP 125 KUMKM

Hak cipta adalah hak

eksklusif bagi pencipta

berprinsip deklaratif setelah

sesuatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan

sesuai peraturan perundang

- undangan.

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Ciptaan sebagaimana

terlampir dibuat 3 (tiga) rangkap (diketik) dikertas F4

(lembar pertama bermaterai) sebagaimana terlampir

2. Surat Pernyataan Bahwa Ciptaan Yang Dimohonkan

Pendaftarannya adalah Milik Pemohon atau Milik

Pendesain dan Tidak Meniru atau Menjiplak Karya Milik

Orang Lain dengan Dibubuhi Materai dan Tanda Tangan

(diketik)

3. Foto Copy KTP dan NPWP

4. Foto Berwarna Produk yang akan didaftarkan Hak Cipta

(min ukuran 9 x 13 cm, max 12 x 17 cm) sebanyak 10

lembar

Form Manual Kosong Hak Cipta.doc

Hak Merek adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh

Negara kepada pemilik

merek yang terdaftar dalam

Daftar Umum Merek untuk

jangka waktu tertentu,

dengan menggunakan

sendiri merek tersebut atau

memberikan izin kepada

pihak lain untuk

menggunakannya.

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Merek dibuat 4 empat rangkap

(diketik) dikertas F4 sebagaimana terlampir

2. Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Merek Bermaterai dan

Ditandatangani (diketik)

3. Foto Copy KTP dan NPWP

4. Nama dan Label Merek (Ukuran Minimal 2x2cm dan maksimal

9x9cm) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar

formulir_pendaftaran_merek. per.doc

1. Sertifikasi Halal merupakan proses pembuatan

sertifikat halal yang menjadi pengakuan

kehalalan suatu produk berdasarkan Fatwa MUI.

2. Sertifikasi Halal menjadi syarat untuk

mendapatkan izin pencantuman label halal pada

kemasan produk dan Instansi yang berwenang.

3. Pemegang sertifikat Halal MUI

bertanggungjawab memelihara kehalalan

produknya. Sertifikat Halal MUI tidak

dipindahtangankan.

1. Memiliki legalitas usaha S-PIRT (Perizinan Pangan Industri

Rumah Tangga)

2. Memiliki minimal 1 (satu) jenis produk/jasa yang sudah

memiliki pelanggan/pasar

3. Telah berproduksi secara kontinu serta potensial

dikembangkan minimal 1 (satu)

PROTOTYPE REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Model Hanggar

Model Letter U

Model Letter L

PROTOTYPE PENATAAN KAWASAN PKL

Model LOS dengan MejaPajang

REVITALISASI PASAR RAKYAT OLEH KEMENTERIAN

KOPERASI DAN UKM

SEBELUM DAN SESUDAHKABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALINomenklatur : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

PROFIL PASARNama Pasar : Pasar Desa Pekraman AdnyasariAlamat Pasar : Desa Ekasari Kecamatan Melaya Hari Pasar : Setiap HariTotal Pedagang : 33 orangJumlah Kios : 12 unitJumlah Los : 2 unit

PROFIL PENGELOLA PASARNama Pengelola Pasar : KUD MenusariBadan Hukum : 338/BH/PAD/KWK.22/III/1996

Tanggal 29 Maret 1996Alamat Koperasi : Desa Ekasari Kecamatan MelayaJumlah Anggota : 1.176 orang

KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMURNomenklatur : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

PROFIL PASARNama Pasar : Pasar PelalanganAlamat Pasar : Desa Pelalangan Kecamatan Cerme Hari Pasar : HarianTotal Pedagang : 40 OrangJumlah Kios : 14 unit (3x3.5 m²)Jumlah Los : 1 unit (10x15 m²)

PROFIL PENGELOLA PASARNama Pengelola Pasar : Koperasi Wanita Baitul GharinBadan Hukum : 14/BH/XVI.5/2010

Tanggal 10 Juni 2010Alamat Koperasi : Desa Pelalangan Kecamatan CermeJumlah Anggota : 300 orang

KABUPATEN ALOR PROVINSI NTTNomenklatur : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

PROFIL PASARNama Pasar : Pasar Desa Alor KecilAlamat Pasar : Kecamatan Alor Barat Laut Desa Alor KecilHari Pasar : Selasa dan JumatTotal Pedagang : 100 OrangJumlah Kios : 14 unitJumlah Los : 1 unit (10x12 m²)

PROFIL PENGELOLA PASARNama Pengelola Pasar : KSU Sajang LavoBadan Hukum : 01/BH/XXIX.1/XII/2012

Tanggal 15 Desember 2012Alamat Koperasi : Desa Dulolong

Kecamatan Alor Barat LautJumlah Anggota : 112 orang

KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUANomenklatur : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

PROFIL PASARNama Pasar : Pasar Skow / Pasar PenyanggaAlamat Pasar : Distrik Muara Tami Perkampungan SkowsayHari Pasar : Selasa, Kamis, SabtuTotal Pedagang : 25 orangJumlah Kios : 6 unit (3x3 m²)Jumlah Los : 2 unit (4x4 m²)

PROFIL PENGELOLA PASARNama Pengelola Pasar : Chisai Wangi MakmurBadan Hukum : 188.5/09/BH/XXXII.4/2015

Tanggal 22 Juni 2015Alamat Koperasi : Kampung Skow SaeJumlah Anggota : 20 orang

komposisi anggaran - depkop.go.id filegubernur/bupati/wali kota tentang rencana tata ruang wilayah...

Documents