Komitmen Bersama untuk Membangun E-Goverment (Penerapan Aplikasi SID) Kabupaten Bantul sampai Pemerintah Tingkat Desa

oleh: Fatchur Rahman

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2015, dengan tajuk utama adalah penyerahan secara simbolis MOU kerjasama berkomitmen membangun Egoverment antara Combine dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Dalam pelaksanaan penerapan sistem informasi desa di masing-masing pemerintah desa sekabupaten Bantul akan di dampingi oleh institusi lain yang pada kesempatan ini akan dilakukan penyerahan dokumen MOU antara pemerintah kabupaten Bantul, UKDW dan Combine. Maksud pelaksanaan workshop saat ini adalah pengkajian pengembangan sistem informasi yang bertujuan melegalkan komitmen bersama untuk membangun e-Goverment kabupaten Bantul hingga pemerintah desa. Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Bupati Bantul asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Drs Suyitno HS. Msi, MA., ketua komisi A DPRD Bantul, Bapak Ahmad Muharam Direktur Combine, dan SKPD Kabupaten Bantul serta Dekan Fakultas Teknologi Informasi dari UKDW. Peserta yang hadir dari staf ahli Bupati, Kepala kantor KPDT Bantul, Camat sekabupaten Bantul, dan lurah desa seluruh Kabupaten Bantul.

Misi kedua, rencana kerjasama dalam pembangunan wilayah sekabupaten Bantul adalah untuk meningkatkan taraf kualitas kehidupan rakyat menuju masyarakat Bantul yang cerdas dan mendunia dengan mempertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Pemeritah Kabupaten Bantul dengan mengolah data bersama bidang informasi dan telematika telah menindaklanjuti sebagai pedoman untuk melakangkah yang mewujudkan Bantul yang informatif melalui pembangunan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi terintegrasi berkesinambungan dan ramah lingkungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut yang bertumpu pada UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta UU no.6 tahun 2015 tentang desa maka Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong untuk lebih intensif dalam mendampingi dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga tingkat desa melalui sistem informasi dan telekomunikasi berbasis elektronik atau teknologi yang terintegrasi berkesinambungan dan ramah lingkungan. Juga bertumpu pada UU no.6 tahun 2015 tentang desa pada pasal 26 menyatakn bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten dan Pemeritah Desa wajib mengembagkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Yang ketiga, sistem informasi desa sebagaimana yang dimaksud pasal 2, meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak jaringan serta sumber daya manusia. Yang ke empat, sistem informasi desa sebagaimana termasauk ayat 2, meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembanguanan pedesaan. Yang kelima, sistem informasi desa sebagaimana dimaksudkan ayat 2 di kelola pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Yang ke enam, pemeritah daerah kabupaten kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten Kota. Sehubungan dengan itu Kabupaten Bantul telah melangkah dan melaksankan kegiatn program yang terkait sebagai berikut:Sosialisasi penumbuhan komitmen dan pengembangan pembangunan melalui workshop di seluruh stakeholder,

Pembangunan infrastruktur internet dan intranet di seluruh lingkungan SKPD, Kecamatan dan Pemerintah Desa,

Menyediakan tempat sebagai pusat data,

Menyediakan domain sejumlah 75 desa,

Fasilitasi penyediaan aplikasi sistem informasi desa,

Fasilitasi peningatan sumber daya manusia informasi dan telekomunikasi, melalui kegiatan bimbingan teknis.

Mengapa Egoverment (SID) di Bantul itu penting?

Lahan pertanian di kabupaten bantul sebesar 15.465 hektar, setiap tahunnya terutama di kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan dan beberapa di kota yang strategis menunjukkan bahwa pengurangan lahan pertanian setiap tahun tercatat 40-50 hektar lahan subur, itu yang tercatat di BPS. Belum lagi yang tidak tercatat, pasti akan lebih banyak lagi. Jika tidak hati-hati, maka swasembada pangan di Kabupaten Bantul akan terancam. Tantangan pemeritah Kabupaten Bantul kedepan akan di cantumkan di website Pemerintah Bantul. Sehigga harus mulai hati-hati dalam mengubah lahan pertanian subur menjadi alih fungsi lahan yang lain. Palang pintu pertama sesungguhnya adalah lurah masing-masing desa. Bantul berharap dalam 10 tahun kedepan lahan pertanian minimal harus pada 13 ribu hektar lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian tetap di pertahankan sebagai lahan subur. Informasi ini juga sudah diterapkan di dalam kebijakan yang tertera di Egoverment Kabupaten Bantul. Kawasan Selatan Bantul (Srandakan, Kretek, Bambanglipuro) akan di kembangkan sebagai menjadi kawasan yang moblitas ekonominya sangat besar. Jalan sepanjang Dandels menuju kawasan tersebut (Bantul Selatan & Kulonprogo) hampir 70% dikuasai oleh pihak luar.

Tentang kebudayaan, Bantul sangat kaya dengan budaya, ada jatilan, ketoprak, wayang, ledek ketek, tetapi dikarenakan banyak kebudayaan yang di miliki hampir semuanya tidak terkelola dengan baik, malahan Danais DIY tidak terserap. sebetulnya banyak hal yang bisa dianggarkan lewat Danais, tetapi tidak terserap. Harapan Kabupaten Bantul, mulai mengidentifikasi budaya budaya lokal apa yang masih bisa dikembangkan sehingga pada tahun 2016 bisa menyerap anggarap Danais dan APBD DI Yogyakarta. Sekarang 2015, Kabupaten Bantul masih bisa menganggarkan dana sekitar 20 miliar, membiayai pengembangan kebudayaan daerah Bantul.

Pengembangan kawasan industri sperti di Piyungan, di sebagian Sedayu dan sebagian Pajangan, kedepan akan mempunyai daya tarik dan daya aspek kebijakan publik itu dikembangkan sebagai kawasan perindustrian. Artinya, jika Bantul mempunyai 38 ribu tenaga kerja yang menganggur, jika ada 12 inverstor yang masuk yang padat karya maka akan teratasi pengangguran di wilayah Bantul. Lurah diharapkan harus bisa mengusulkan program-program pelatihan untuk remaja atau anak muda yang di akan biayai dari APBD Kabupaten Bantul, DIY dan APBN. Pemerintah Bantul sangat mensupport dan peduli tentang ketenagakerjaannya. Dilihat dari mata pencaharian utama yang ada di Bantul, adalah 41% warga bekerja di pertanian itu sekitar 410 ribu jiwa, 18% di bidang kerajianan artinya pengrajin sebanyak 180 ribu jiwa, kemudian pasar tradisional 14% artinya 140 ribu jiwa bekerja sebagai pedagang, maka Kabupaten Bantul bertekad pada 5 tahun kedepannya untuk seluruh pasar tradisional pedesaan terkecil di Bantul akan di bangun paling tidak setara dengan pasar Niten, pasar Imogiri, pasar Bantul. Dengan harapan bahwa pasar tradisional akan di dorong untuk menjadi pengembangan mobilitas perekonomian kota. Bantul sebenarnya kekuatannya ada pada tiga hal, yaitu, pariwisata, kerajinan dan wisata. Tiga hal ini harus selalu menjadi prioritasnya Lurah ketika mengusulkan program.

Egoverment yang dibangun dan dikembangkan oleh Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan Combine juga UKDW, pada intinya adalah merupakan penggunaaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, untuk urusan bisnis yang akan dikembangkan oleh Pemda, Badan Usaha Milik Daerah, dan seterusnya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan seperti perijinan, pelatihan dan informasi ketenagakerjaan. Kemudian aplikasi Egoverment dapat dilakukan di ranah legislatif, yudikatif ataupun di ranah administrasi publik untuk meningkatan efisiensi internal dalam penyampaian pelayanan publik kepada masyarakat secara demokratis. Jadi setiap kelurahan punya komitmen untuk membangun Egoverment hingga ke pedesaaan dimulai tahun 2015. Terutama disiapkan apa dan bagaimana sumber alam dan sumber daya manusia dan seluruh potensi yang ada di desa dapat di informasikan, sehingga menjadi daya tarik orang lain untuk datang meihat. Model penyampaian yang utama adalah pemerntah dengan masyarakat, pemeritah dengan pebisnis, dan pemerintah dengan pemerintah. Di dalam egoverment nanti dapat mencakup seluruh informasi potensi desa, tantangan yang di hadapi desa dapat dilihat dengan gamblang, termasuk perencanaan yang akan di buat desa dapat dicantumkan di Egoverment yang terintegrasi tersebut, bahkan pelaksanaan APBDes pun sesungguhnya dapat menjadi informasi terbuka. Egoverment itu adalah media informasi, adalah media untuk mempromosikan, media untuk berdiskusi dan berinteraksi, masyarakat bisa bertanya dan pemerintah Kabupaten Bantul bisa menjawab dengan santun, bahkan media ini juga bisa menjadi forum media bisnis juga bisa menjadi media silaturahmi.