komisi sumberdaya, pengembangan dan kerjasama …sa.ipb.ac.id/pdf/klp 3.msa komisi sumberdaya,...

FORUM SENAT AKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-bh)

KOMISI SUMBERDAYA, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

KOMISI SUMBERDAYA, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

24-26 OKTOBER 2017

Pertemuan MSA PTN-BH

Bogor, 24-26 Oktober 2017

Ketua :Prof. Sudarsono (IPB)

Wakil : Prof. Wahyono Hadi (ITS)

Anggota :

1.Prof. M. Syukur (IPB)

2.Prof. Sutardi (ITS)

3.Prof. Syamsul Ma’arif (IPB)

4.Prof. Sekartedjo (ITS)

5.Prof. Dodi Nandika (IPB)

6.Prof. Bangun Muljo Sukojo (ITS)

7.Prof. Bambang Purwantara (IPB)

8.Prof. Taslim Ersam (ITS)

9.Dr. Sri Estuningsih



Otonomi PTNBH dalam Kenaikan

Pangkat dan Jabatan Dosen

ke Lektor Kepala dan Guru Besar

1. Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi (PT) adalah

a. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi,

b. pusat pengembangan peradaban bangsa

2. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk

mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat

penyelenggaraan Tridharma.

3. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi

dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta

kemampuan Perguruan Tinggi.

4 Pertemuan MSA PTN-BH


I. Latar Belakang (UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

4. Penyelenggaraan otonomi Perguruan

Tinggi dapat diberikan secara selektif

berdasarkan evaluasi kinerja oleh

Menteri kepada PTN dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum atau dengan

membentuk PTN badan hukum untuk

menghasilkan Pendidikan Tinggi

bermutu.



5. PTN badan hukum memiliki:

- wewenang mengangkat dan

memberhentikan sendiri Dosen dan

tenaga kependidikan.

6. Otonomi pengelolaan di bidang

nonakademik salah satunya meliputi

penetapan norma dan kebijakan

operasional serta pelaksanaan

ketenagaan.



7. Dosen adalah pendidik profesional dan

ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

8. Penjenjangan karier dosen seyogianya dapat

berfungsi sebagai salah satu instrumen

kebijakan dalam meningkatkan produktivitas

dan kualitas kinerja Dosen di Indonesia dalam

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.



(UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

9. Persyaratan untuk kenaikan jabatan akademik

Dosen, khususnya untuk ke jenjang Lektor

Kepala dan Guru Besar, yang berlaku sekarang

diduga belum optimal dalam mendorong para

Dosen di Indonesia untuk meningkatkan kinerja.

10. Pengalamam empiris menunjukkan bahwa rata-

rata jumlah usulan, persentase keberhasilan

usulan dan penambahan jumlah Lektor Kepala

dan Guru Besar per tahun pada Periode 2009-

2014 ke 2015-2016 menurun di semua Perguruan

Tinggi.



Hasil Diskusi Sebelumnya

7. Arah dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan penelitian di PT (UU tentang

Dikti, Pasal 45: Penelitian di Perguruan

Tinggi diarahkan untuk mengembangkan

Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan daya saing bangsa), belum seluruhnya

terakomodasikan secara optimal dalam

persyaratan khusus kenaikan Jabatan

Akademik Dosen ke LK dan GB.



II. Landasan Hukum

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009

Tentang Dosen.

4. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 17

Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan

Angka Kreditnya.



III. Azas

a. Keadilan

b. Inklusivitas

c. Akuntabilitas

d. Manfaat



Yang berorientasi pada kualitas

minimal memenuhi standard nasional

IV. Usulan Ketentuan Kenaikan Jabatan

Akademik Dosen ke Lektor Kepala dan

Guru Besar



1. Sebagai bentuk penjabaran otonomi dalam hal

kepegawaian maka:

PTN-bh layak diberikan kewenangan untuk

penetapan kenaikan jabatan dosen sampai

dengan jabatan Guru Besar dengan tetap

memperhatikan azas akuntabilitas dan

berorientasi pada kualitas, dan dilaporkan

kepada Menteri Ristekdikti.

(Selama ini kenaikan jabatan yang menjadi

kewenangan Perguruan Tinggi Negeri baru sampai

pada Lektor).



2. Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk

mewujudkan tridharma PT secara utuh

(meliputi kegiatan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat).

Maka kriteria/persyaratan kenaikan

jabatan dosen seyogyanya diselaraskan

dengan pelaksanaan misi tersebut.



3. Kenaikan jabatan dosen dilaksanakan

berdasarkan evaluasi terhadap kinerjanya

dalam masing-masing komponen tridharma PT

secara proporsional. Dengan demikian bobot

persentase kegiatan untuk persyaratan

kenaikan pangkat bersifat dinamis.

4. Khusus untuk dharma penelitian, persyaratan

khusus untuk jabatan dosen ke Lektor Kepala

dan Guru Besar dapat dicapai melalui

beberapa alternatif capaian kinerja.



Rekapitulasi persyaratan khusus Kenaikan Ke LK

Karya Ilmiah Jumlah Karya Ilmiah Minimum Alternatif Ke

I II III

A. Berijazah S2

1. JII Bereputasi II, Penulis 1 1 - -

2. JII Bereputasi II,

Corresponding

- 1 -

3. JII Bereputasi II, Anggota - - 2

B. Berijazah S3

1. JIN Terakreditasi, Penulis

1

1 - -

2. JIN Terakreditasi,

Corresponding

- 1 -

3. JIN Terakreditasi, Anggota - - 2

Bukti a, b a, b a, b

17 Keterangan Bukti : a = URL Karya Ilmiah

b = Scan Surat Pernyataaan

Persyaratan Khusus Kenaikan Ke GB

Karya Ilmiah

Jumlah Karya Ilmiah Minimum Untuk Alternatif

Ke

I II III IV V VI

1. Karya Ilmiah berkualitas, Penulis 1 1 - - - - -

2. Karya Ilmiah berkualitas, Corresponding - 1 - - - -

3. Karya Ilmiah berkualitas, Anggota - - 3 2 2 1

4. Makalah yang disajikan pada forum

Ilmiah Internasional, sebagai pemakalah - - - 1 - -

5. Paten Nasional - - - 1 -

6. Paten Internasional - - - - - 1

Bukti a,b a,b a,b a,b,c a, b, d a, b, d

Keterangan bukti : a = URL Karya Ilmiah; b = Sintasan Surat Pernyataan;

c = URL Makalah, Sertifikat, Agenda, Undangan;

d = Sertifikat Paten

komisi sumberdaya, pengembangan dan kerjasama …sa.ipb.ac.id/pdf/klp 3.msa komisi sumberdaya,...

Documents