komisi pemilihan umum kabupaten bandung · melainkan pemberitahuan dan pemilih wajib membawa ktp...
TRANSCRIPT
-
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
-
DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130)
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109)
• PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wkl. Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
• Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-
PELAKSANA TUNGSURA DI TPS
Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan oleh Petugas KPPS, Petugas KPPS terdiri dari Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : • 1 (Satu)orang ketua merangkap
anggota • 6 (Enam) orang anggota • 2 (Dua) orang petugas ketertiban dan
keamanan
-
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di
TPS:
• Petugas KPPS (7) + Petugas Kamtibmas (2)
• Pengawas TPS/ PPL (1)
• Saksi (1-2 per Pasangan Calon)
• Pemantau
• Pemilih
-
PEMBAGIAN TUGAS
1. Manajemen petugas KPPS sangat penting
2. Penentuan yang menjadi Ketua KPPS, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7 disesuaikan dengan latar belakang dan kemampuan petugas
3. Ketua KPPS, sebaiknya, dipilih dari anggota yang paling menguasai dan memahami procedure pemungutan dan penghitungan suara, yang dinilai paling dewasa, dan memiliki kepemimpinan diantara anggota lainnya
4. Petugas KPPS 4 dan 5 sebaiknya dipilih anggota yang memiliki ketelitian, kerapihan menulis, serta orang yang mengenali sebagian besar pemilih atau warganya.
5. KPPS 2 dan 3 sebaiknya dipilih dari anggota yang memiliki ketelitian dalam menghitung dan memeriksa
-
BEBERAPA HAL YANG MENJADI PERHATIAN PENTING
• Jumlah pemilih paling banyak 800 orang tiap TPS;
• Pengisian identitas pemilih sesuai KTP pada formulir C7-KWK serta menandanganinya;
• Terdapat pengawas TPS
• Pencatatan pengguna hak pilih disabilitas di formulir C-KWK
• KPPS mengembalikan formulir C6 yang tidak terdistribusikan kepada PPS menggunakan formulir D1-KWK
• Terdapat perubahan tugas KPPS, khususnya KPPS 4 dan KPPS 5 dalam pendataan pemilih yang hadir
• Anggota KPPS 4 membuat 2 rangkap Salinan DPTb (A.Tb-KWK)
-
• KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap Salinan formulir Model C-KWK dan
Model C1-KWK kepada PPS pada hari yang sama
• KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap Salinan formulir Model C-KWK dan
Model C1-KWK dan Salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas
yang berisi label dan disegel kepada KPU Kab/Kota melalui PPS dan PPK
pada hari yang sama untuk di Upload ke dalam SITUNG.
• Apabila tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi pada
pelaksanaan P2S di TPS, maka anggota KPPS harus menulis NIHIL pada
formulir C2-KWK (catatan kejadian khusus)
• Memberikan penjelasan berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan
suara kepada pemilih mengenai tata cara pemberian suara
-
• Penekanan kepada KPPS bahwa dibutuhkan kecermatan dalam pengadministrasian
data pemilih;
• Pengecekan EKTP dan tanda tinta pada jari pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
• Larangan menggunakan telepon genggam/alat perekam gambar lainnya pada bilik
suara;
• Pada pukul 12.00, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara
hanya pemilih yang telah hadir, telah tercatat kehadirannya pd form C7-KWK (Psl.
42)
• Penekanan informasi kepada pemilih bahwa Formulir C6 bukan UNDANGAN
melainkan PEMBERITAHUAN dan pemilih wajib membawa KTP elektronik
• Pemilih wajib mengisi dan menadatangani Formulir Model C7-KWK;
• Kelengkapan TPS yang berada di luar Kotak yaitu ATK, Formulir C7-KWK, Daftar
Pemilih, Tanda Pengenal KPPS, Saksi dan Pemantau
• Seluruh Proses Tahapan wajib terinformasikan dan terdata ke dalam aplikasi SITUNG
-
Penyiapan TPS Aksesibel
Ukuran TPS 8 x 10 mtr dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan ( Pasal 16 ayat 1)
Tempatkan TPS dilokasi yang mudah untuk dijangkau ( tempat yang
rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu- batu, tidak berumput
tebal, tidak melompati parit. (Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 15 )
Pintu masuk dan keluar TPS dapat menjamin akses gerak
disabilitas pengguna kursi roda lebar pintu masuk TPS 90 cm (
Pasal 16 ayat 3 )
Bila TPS diruang terbuka, pastikan rute jalan menuju lokasi TPS
tidak menghambat pengguna kursi roda
TPS diruang tertutup, pastikan pintu masuk dan pintu keluar
ruangan lokasi TPS tidak menghambat pengguna kursi roda ( Pasal
16 ayat 3 )
-
Sarana dan Prasarana TPS Aksesibel
Ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga (Pasal 18 ayat 1
huruf h dan j )
Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh
pengguna kursi roda (Pasal 18 ayat 1 huruf h dan j )
Jarak penempatan meja bilik suara dengan batas bilik suara minimal
1 mtr, agar pengguna kursi roda tidak terhambat untuk berputar balik
( Pasal 18 ayat 1 huruf i )
Di TPS tersedia alat bantu coblos bagi pemilih tunanetra.
Di TPS tersedia formulir C3 /form pendampingan bagi pemilih
disabilitas.
-
Tata Cara Pemberian Bantuan Untuk Pemilih
Disabilitas
• Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk
membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara
dilakukan oleh pemilih sendiri
• Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua tangan dan tunanetra,
pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai
kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS
• Pendamping yang ditunjuk mendampingi pemilih disabilitas, wajib
merahasikan pilihan pemilih (Pasal 41 ayat 1 dan 2 )
-
BEBERAPA HAL YANG MENJADI PERHATIAN PENTING
• KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap Salinan formulir Model C-KWK
dan Model C1-KWK kepada PPS pada hari yang sama
• KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap Salinan formulir Model C-KWK
dan Model C1-KWK dan Salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul
kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kab/Kota melalui
PPS dan PPK pada hari yang sama untuk di Upload ke dalam SITUNG.
-
PROSES PEMUNGUTAN SUARA
-
Kotak Naik
-
COBLOSAN SUARA SAH
-
COBLOSAN SUARA SAH
-
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIDAK DILAKUKAN PEMUTAKHIRAN
-
Pemilih yang terdaftar dalam DPT
Pemilih yang terdaftar dalam DPPh
WAJIB MEMBAWA KTP ELEKTRONIK / SURKET
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPt dan DPPh namun
memiliki EKTP (DPTb), pemilih ini menggunakan hak
pilihnya dengan ketentuan:
• menggunakan hak pilihnya di wilayah sesuai dengan
yang tercantum dalam DPTb/DPPh pada KTP
elektronik / Suket
• menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 waktu
setempat;
• apabila surat suara masih tersedia di TPS tersebut.
YANG BERHAK MEMILIH
-
CEK TERDAFTAR
DI TPS MANA
SIJALIH
Download di HP Android
-
LOGISTIK DI TPS DALAM PILKADA 2018 NO JENIS KETERANGAN 1 Kotak Suara Jumlah sesuai jenis Pemilihan
2 Bilik Suara
3 Surat Suara Jumlah sesuai jenis Pemilihan
4 Formulir Moldel C Plano Jumlah sesuai jenis Pemilihan
5 Formulir Model C, C2, C3,C4 C5 dan C7
6 Formulir Model C1 Jumlah sesuai jenis Pemilihan
7 Formulir A.Tb, A3dan A4 (2 set)
1 untuk didata KPU Kab/Kota sebagai pemilih dalam pemilu
8 Alat Bantu Tuna Netra Jumlah sesuai jenis Pemilihan
9 Daftar Pasangan Calon Jumlah sesuai jenis Pemilihan
10 Tinta dan Segel
11 Tanda Pengenal 1 setiap KPPS dan Pengamanan
13 Perlengkapan lainnya Kantong plastik, sampul, lem, spidol, Ball point, Karet
-
Kotak Turun Ke TPS
-
Kotak Naik
-
Setelah Pemungutan Suara
-
1 Upayakan ada satu KPPS yang memiliki HP Android
2 Download Aplikasi Sitagis dari PlayStore
3 Minta username dan password untuk masuk ke dalam Aplikasi melalui operator Kabupaten/Kota atau PPK
4 Log In ke dalam Aplikasi
-
C.7-KWK
Daftar Hadir Pemilih di TPS
A.4-KWK
Daftar Pemilih Pindahan
A.Tb-KWK
Nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat
ISI JUMLAH DALAM
APLIKASI
AMBIL FOTO DALAM
APLIKASI
KIRIM LAPORAN SETELAH MASA PEMUNGUTAN SUARA DITUTUP
-
C.1.Plano-KWK
Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS
KIRIM LAPORAN SETELAH SELESAI PENGHITUNGAN SUARA
ISI JUMLAH DALAM APLIKASI
AMBIL FOTO DALAM
APLIKASI
C.1-KWK
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara
SCAN FORMULIR DAN KIRIM KE KPU RI
-
Jarak pengambilan foto harus melingkupi format ini
-
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
• Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
-
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pemungutan Suara di TPS diulang disebabkan terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas
Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
• pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan
menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
• petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau
alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
• petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih
sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
• lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang
sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
• lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan
memberikan suara pada TPS
-
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat meminta untuk dilaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS
seketika apabila
• Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
• Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat
penerangan cahaya;
• Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
• Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
• Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
Penghitungan Suara secara jelas;
• Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
• Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak
sah
-
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah
Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
a) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau
Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal
pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah
Konstitusi;
b) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara
ulang.
-
PENGHITUNGAN SUARA
-
Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
TINGKAT KECAMATAN
• 28 Juni s.d. 4 Juli 2018
TINGKAT KABUPATEN/
KOTA
• 4 s.d 6 Juli 2018
TINGKAT PROVINSI
• 4 s.d 6 Juli 2018
-
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN
DILAKSANAKAN DALAM 2 (DUA)
TAHAP
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam
satu wilayah desa/ kelurahan (Formulir DAA)
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam
satu wilayah kecamatan (Formulir DA dan DA1)
-
Jenis Formulir Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan
Tahap 1: • Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS; • Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan; • Model DAA.Plano-KWK merupakan merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap
TPS di tingkat Desa yang berukuran plano; Tahap 2 : • DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Desa atau sebutan
lain/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano; • Model DA-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
Kecamatan; • Model DA1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat Kecamatan; • Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan; • Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dari tingkat Desa/Kelurahan; • Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan kepada tingkat Kabupaten/Kota; • Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan; • Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat Kecamatan; dan • Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di tingkat Kecamatan.
-
REKAPITULASI SECARA PARALEL
“REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DAPAT DILAKSANAKAN
SECARA SIMULTAN/ PARALEL MAKSIMAL
MENJADI 4 KELOMPOK, DISESUAIKAN DENGAN
JUMLAH DESA PADA MASING-MASING
KECAMATAN”
-
Pelaksanaan Rekapitulasi
• Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
• Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
-
Pengumuman dan Pemindaian
• PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
• PPK mengirim salinan formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.
-
DENAH REKAPITULASI DI KECAMATAN
-
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
REKAPITULASI DILAKSANAKAN SELAMA 7 (TUJUH) HARI
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES REKAPITULASI
PPK
PPS
Panwas
Saksi
-
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PROSES REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
Ruang rapat indoor maupun outdoor dengan tetap memperhatikan cuaca, dan kapasitas peserta;
LCD proyektor apabila ada;
PC Komputer/ Laptop apabila ada;
Kalkulator;
Papan tempel;
-
Meja dan kursi secukupnya disesuaikan dengan jumlah peserta dan undangan;
Kotak minimal 3 buah untuk menyimpan:
• Hasil rekap dalam satu wilayah desa/ kelurahan serta hasil rekap dalam satu wilayah kecamatan;
• Sampul daftar pemilih;
• Sampul seluruh C, C1, C1 plano dan C2
Formulir, segel, dan kelengakapan lainnya
-
PERAN SAKSI (1)
A. SAKSI DIPERBOLEHKAN
UNTUK
1. Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
2. Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
3. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.
-
PERAN SAKSI (2)
B. SAKSI DILARANG UNTUK :
1. Mengganggu PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Menganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
3. Mengenakan atribut partai politik & calon.
c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan
Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota
paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan
-
LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA (1)
a. PPK dibantu oleh PPS melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa menggunakan form DAA dan DAA Plano, di mulai dari desa pertama sesuai dengan urutan penyerahan Kotak Suara
b. Pembacaan hasil penghitungan suara dimulai dengan penyebutan hasil perolehan suara sah pasangan calon dan suara tidak sah
c. Petugas PPK menyalin formulir C dan C1 yang dibacakan oleh PPS ke dalam formulir DAA
-
d. Apabila dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditemukan kekeliruan penjumlahan maupun penulisan dalam formulir C dan C1, PPK dapat langsung mengoreksi pada formulir DAA maupun DA1, dengan memberikan catatan pada formulir DA2 (kejadian khusus)
e. Setelah selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa, PPK dibantu PPS melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan menggunakan form DA, DA1, dan lampirannya
f. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat
g. PPK menyerahkan salinan hasil rekapitulasi kepada Panwas dan Saksi
LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA (2)
-
LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA (3)
h. PPK dibantu PPS menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/ sebutan lain/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/ Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan
i. PPK mengunci dan menyegel kembali kotak suara masing-masing TPS, kemudian anak kunci beserta sampulnya dihimpun menjadi satu bagian wilayah kecamatan dan dimasukkan kedalam kotak C dan C1
j. PPK menyerahkan kotak suara C dan C1, kotak suara daftar pemilih, dan kotak suara hasil rekpaitulasi serta seluruh kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan TPS kepada KPU Kabupaten/ Kota dalam keadaan disegel
-
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM REKAPITULASI
Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam Model C1, dilakukan penulisan
yang benar pada DAA-KWK dan dicatatkan perbaikannya pada Catatan
Kejadian Khusus (Model DA2-KWK) tanpa merubah C1.
Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam Model DAA, dilakukan penulisan
yang benar pada DA1-KWK dan dicatatkan perbaikannya pada Catatan
Kejadian Khusus (Model DA2-KWK) tanpa merubah DAA.
Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku mutatis mutandis untuk
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat atasnya.
Rekapitulasi tetap dapat berjalan meskipun saksi tidak hadir atau melakukan
aksi walkout
-
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM REKAPITULASI
Pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di
tingkat kecamatan, PPK agar meminta kepada Panwascam di
wilayahnya masing-masing untuk memaparkan kejadian
khusus/keberatan saksi yang menjadi catatan pada saat
proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
PPK bersama-sama Panwascam dan saksi paslon agar dapat
menyelesaikan kejadian khusus/keberatan saksi yang menjadi
catatan PPL/Pengawas TPS, sehingga tidak menjadi masalah
pada saat rekapitulasi di jenjang berikutnya
-
Penyampaian Hasil rekap Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota
1. Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi: Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA1.Plano-KWK, Model DA2-KWK, Model DA7-KWK;
2. Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: Model C-KWK berhologram Model C1.Plano-KWK berhologran Model C1-KWK berhologram Model C2-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan);
3. Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: Salinan DPT (Model A3-KWK) DPPh (Model A4-KWK) DPTb (Model A.Tb-KWK) Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan);
4. Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi: Surat suara semua TPS Formulir di tingkat TPS.
-
Rekomendasi Panwascam
• Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
• PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
• Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
-
Dokumentasi Hasil Rekap
• PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
• Dokumentasi dapat berupa foto atau video.
-
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
Pada prinsipnya rekapitulasi hasil penghitungan suara
di tingkat Kabupaten/ Kota merekap hasil rekapitulasi
di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir
DB dan DB1
-
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA ULANG
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ppk,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat diulang,
dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang
kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang
kurang jelas;
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas;
-
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Saksi, pengawas pemilihan dan warga masyarakat tidak
dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara secara jelas;
Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di luar
tempat atau waktu yang telah ditentukan.
Putusan Mahkamah Konstitusi;
-
REKAPITULASI PSU
Putusan Tahapan DA & DA1 DB & DB 1 DC & DC1
Mahkamah Konstitusi Tahapan berubah 1. DA dan DA1 Rekapitulasi
2. DA dan DA1 Rekapitulasi PSU
1. DB dan DB1 Rekapitulasi
2. DB dan DB1 Rekapitulasi
PSU
1. DC dan DC1 Rekapitulasi
2. DC dan DB1 Rekapitulasi PSU
Panwas/Bawaslu Sesuai dengan tahapan DA dan DA1 Rekapitulasi DB dan DB1 Rekapitulasi DC dan DC1 Rekapitulasi
-
PENGUSULAN DAN PENGESAHAN
Keputusan penetapan calon terpilih disampaikan kepada dprd paling lambat
satu hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota atau Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka
dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
-
Terima Kasih