komisi informasi provinsi banten komisi informasi provinsi … · 2020-06-09 · halaman 2 dari 15...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 15
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PUTUSAN
Nomor: 076/X/KI BANTEN-PS/2019
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan
putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 076/X/KI BANTEN-PS/2019 yang
diajukan oleh:
Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Alamat : BTN Pepabri Pariuk Blok BB No. 46 RT: 03 RW: 09 Desa
Sukamekarsari, Kec. Kalang Anyar Kabupaten Lebak – Provinsi
Banten
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Nama Badan Publik : Inspektorat Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kec. Curug (KP3B) Kota Serang -
Banten
Selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 2 dari 15
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09
Oktober 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 076/X/KI BANTEN-PS/2019
pada tanggal 14 Oktober 2019.
Kronologi
[2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik
Kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten selaku PPID Inspektorat Provinsi Banten
melalui surat nomor: 005/MBI-KIP/VIII/19 dikirim melalui jasa pengiriman pada tanggal
12 Agustus 2019 dan diterima pada tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan lacak pengiriman
online. Adapun Informasi yang diminta adalah berupa salinan/copy dokumen yaitu:
1. SPJ atau dokumen yang sejenis khususnya yang menyangkut pembiayaan Satuan
Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran
2018;.
2. Aturan tentang Standar Satuan Harga yang digunakan sebagai dasar dalam
pembiayaan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten baik
yang digunakan pada tahun anggaran 2018 maupun tahun anggaran 2019;
3. Dasar hukum/aturan atau yang sejenis yang dijadikan dasar pertimbangan
pemberian honor untuk penanggungjawab, Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas
Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten yang berdasarkan DPPA Tahun
2018 dan DPA lainnya yang dijadikan dasar pemberian honor untuk
penanggungjawab Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan
Daerah Provinsi Banten.
[2.3] Pada tanggal 23 Agustus 2019, Termohon memberikan jawaban permohonan
informasi kepada Pemohon melalui surat nomor : 700/6062/Inspektorat/2019 Perihal
Jawaban Permohonan Informasi Publik yang dikirim melalui email.
[2.4] Pada tanggal 26 Agustus 2019, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris
Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID – Inspektorat Daerah Provinsi Banten melalui
surat nomor: 010/MHI-KIP/VIII/19.
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 3 dari 15
[2.5] Pada tanggal 09 Oktober 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinai Banten.
[ 2.6] Pada tanggal 14 Oktober 2019 Permohonan di register.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.7] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Petitum
[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon
adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada
Permohon.
B. Alat Bukti
Keterangan Pemohon
[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Maret 2020 dengan agenda
Sidang Pemeriksaan, Pemohon tidak hadir dalam persidangan.
[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Maret 2020 dengan agenda
Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua
Perkumpulan Maha Bidik Indonesia menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Inspektorat
Provinsi Banten melalui Pos dan diterima termohon berdasarkan lacak pengiriman
online pada tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Riski.
2. Bahwa benar Pemohon mendapatkan tanggapan dari Termohon atas permohonan
informasi melalui email dengan surat nomor 700/6062/Inspektorat/2019.
3. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah
Provinsi Banten.
4. Bahwa Pemohon tidak ada komunikasi dengan pihak Termohon.
5. Bahwa Perkumpulan Maha Bidik adalah sebuah singkatan dari Perkumpulan
Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik.
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 4 dari 15
6. Bahwa Pemohon dalam mekanisme mengkritisi dalam kebijakan publik biasanya
menuangkannya di dalam surat salah satunya adalah seperti informasi publik.
7. Bahwa Pemohon kemudian berkirim surat sesuai dengan Pasal 14 yang terdapat di
dalam Akta Notaris.
8. Bahwa perbedaan tanda tangan dalam surat menyurat Pemohon mengacu kepada Pasal
14 angka 6 yang terdapat didalam akta notaris.
9. Bahwa Pasal 14 angka 5 dan angka 6 yang tertuang didalam akta notaris tersebut
Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahannya dikarenakan dua poin tersebut
dinilai identik.
10. Bahwa Organisasi Pemohon tidak memiliki struktur Wakil Ketua.
Surat-Surat Pemohon
[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. selaku Ketua
Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Bukti P-2 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Huku Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Bukti P-3 Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Nomor 99 Tanggal 25 Juni 2019.
Bukti P-4 Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 005/MBI-KIP/VIII/19
ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat tertanggal 12 Agustus 2019.
Bukti P-5 Bukti tanda pengiriman Surat Permohonan melalui jasa Pos pada tanggal
12 Agustus 2019 dan Bukti tanda selesai pengiriman berdasarkan lacak
online pada tanggal 13 Agustus 2019
Bukti P-6 Salinan surat Jawaban Permohonan Informasi dari Termohon nomor:
700/6062/Inspektorat/2019 tertanggal 21 Agustus 2019
Bukti P-7 Salinan Bukti Tanda terima email jawaban Permohonan informasi pada
tanggal 23 Agustus 2019.
Bukti P-8 Salinan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah
Provinsi Banten dengan nomor: 010/MHI-KIP/VIII/19 tertanggal 26
Agustus 2019.
Bukti P-9 Salinan bukti tanda terima yang tertulis di dalam surat Keberatan pada
tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Desfi.
Bukti P-10 Salinan surat permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi
Provinsi Banten surat nomor: 017/PMBI-PSI/X/19 tertanggal 9 Oktober
2019.
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 5 dari 15
Bukti P-11 Salinan Formulir Permohonan sengketa Informasi Nomor:
BP.PSIP.076/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019
[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon
[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Maret 2020 dengan agenda
Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Drs. Sugiyono, M.M. dan Dadi
Supriadi, S.H. berdasarkan surat kuasa dari Inspektur Provinsi Banten Drs. H. E.
Kusmayadi, M.Si tertanggal 02 Maret 2020, menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa benar Termohon sudah menanggapi surat permohonan Pemohon melalui
email.
2. Bahwa menurut Termohon tahun sebelumnya yang dimohonkan oleh Pemohon
sudah pernah dimohonkan oleh Pemohon dan sudah pernah di mediasi dan menurut
Termohon sudah selesai.
3. Bahwa menurut Termohon substansi Permohonan informasi sifatnya sama, tetapi
Pemohon sebelumnya meminta atas nama Pribadi namun kemudian meminta
informasi kembali atas nama lembaga.
[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Maret 2020 dengan agenda
Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Drs. Sugiyono, M.M, Agus Sunandar,
S.H., Dadi Supriadi, S.H. dan Syamsurianto, S.H. berdasarkan surat kuasa dari Inspektur
Provinsi Banten Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si tertanggal 02 Maret 2020 menyatakan
keterangan sebagai berikut:
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 6 dari 15
1. Bahwa Termohon benar belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan
Pemohon, namun berkomunikasi melalui surat menyurat.
2. Bahwa Pemohon atas nama Moch Ojat Sudrajat S ada beberapa permintaan informasi
yang sebelumnya atas nama pribadi namun sudah selesai dan yang kedua atas nama
kelembagaan.
3. Bahwa menurut Termohon apabila atas nama lembaga tentu ada kepengurusannya,
semestinya juga ada salah satu yang mengikuti persidangan atau dapat menunjukkan
surat kuasa yang dihadiri oleh perorangan dalam hal ini hanya Moch Ojat Sudrajat S
sendiri
4. Bahwa menurut Termohon informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi
yang bersifat terbuka.
5. Bahwa pada poin 1 permohonan informasi yang diminta Pemohon yang berkaitan
dengan pertanggungjawaban itu merupakan bersifat terbuka dengan pengecualian
karena didalamnya berisi informasi pribadi seperti contoh SPK ada nomor rekening
perusahaan, ada hak atas kekayaan intelektual sehingga biasanya Termohon akan
memberikan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran itu sudah mengakomodir
apa yang dimohonkan Pemohon karena yang dimohonkan Pemohon adalah SPJ
dan/atau dokumen sejenis.
Surat-Surat Termohon
[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Bukti T-1 Surat Kuasa Khusus kepada Drs. Sugiyono, M.M, Agus Sunandar, S.H.,
Dadi Supriadi, S.H. dan Syamsurianto, S.H. dari Drs. H. E. Kusmayadi,
M.Si selaku Inspektur Provinsi Banten tertanggal 02 Maret 2020.
Bukti T-2 Salinan surat Jawaban Permohonan Informasi dari Termohon nomor:
700/6062/Inspektorat/2019 tertanggal 21 Agustus 2019.
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 7 dari 15
[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
1. Primer
Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.
2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai
berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam
sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten
[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki PPSIP, Komisi Informasi
Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan
relatif.
Kewenangan Relatif
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:
“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa
yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 8 dari 15
[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:
“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”
[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:
“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang
menyangkut Badan Publik Pusat”
[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:
“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup
kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis.
Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik
tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara
lain di tingkat pusat,”
[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:
“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik
yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”
[3.8] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:
“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup
kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu
lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan
tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat
provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi,
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi
lainnya”.
“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana
yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan
kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di
Provinsi tertentu”.
[3.9] Menimbang bahwa Inspektorat Provinsi Banten adalah merupakan badan publik
tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten.
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9]
bahwa Termohon Inspektorat Provinsi Banten adalah merupakan badan publik tingkat
Tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan
Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 9 dari 15
berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara a quo. Dengan demikian. Kewenangan
Relatif terpenuhi.
Kewenangan Absolut
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan
bahwa:
“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP
dan peraturan pelaksanaannya, rnenetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.
[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1
angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:
“Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 22 ayat (1) UU KIP
"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Infomasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."
Pasal 22 ayat (7) UU KIP
"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan:
a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada
dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;
e. Dalam hal suatu dokumen mengandung rnateri yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 10 dari 15
Pasal 35 ayat (1) UU KIP
“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9;
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang¬Undang ini.”
Pasal 36 ayat (1) UU KIP
"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."
Pasal 36 ayat (2) UU KIP
"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP
"Komisi Informasi bertugas menerima, rnemeriksa, dan memutus
permohonan penyelesaian Sengketa Inforrnasi Publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon
Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU
KIP."
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:
"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh
apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan
oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah
diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf
[3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi
Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 11 dari 15
a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa
informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara
Pemohon dengan Badan Publik.
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:
1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala
Inspektorat Provinsi Banten (Bukti P-4). Berdasarkan fakta persidangan Surat
Permohonan Informasi yang dilayangkan Pemohon ke Termohon hanya di
tandatangani oleh Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha
Bidik Indonesia.
2. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Banten (Bukti P-8). Berdasarkan fakta persidangan
Surat Permohonan Informasi yang dilayangkan Pemohon ke Termohon hanya
di tandatangani oleh Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha
Bidik Indonesia.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 09 Oktober
2019 (Bukti P-10). Berdasarkan fakta persidangan Surat tersebut di
tandatangani oleh Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua Perkumpulan Maha
Bidik Indonesia dan Hapid, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Perkumpulan Maha
Bidik Indonesia.
[3.17] Menimbang bahwa ditemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum
berdasarkan bukti surat Permohonan informasi (Bukti P-4), surat Keberatan (Bukti P-8) dan
bukti Surat Permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-
10). Majelis Komisioner menilai terdapat satu nama baru yaitu atas nama Hapid, S.HI.,
M.H. selaku Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia saat pengajuan permohonan
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 12 dari 15
sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang tidak terdapat di
dalam Surat Permohonan Informasi (Bukti P-4) dan Surat Keberatan (Bukti P-8).
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 angka 5 yang tertuang di dalam Akta
Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Nomor 99 tanggal 25 Juni 2019
menyebutkan:
“Semua Surat-menyurat dengan pihak lain harus ditandatangani oleh Ketua dan salah
satu Sekretaris, adapun hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran
uang Bendahara harus turut pula menandatangani”.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisioner menilai hanya Surat Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten adalah Sah
Menurut Hukum karena disertai dengan ditandatangani bersama Sekretaris Perkumpulan
Maha Bidik Indonesia, sedangkan Surat Permohonan Informasi (Bukti P-4) dan Surat
Keberatan (Bukti P-8) yang diajukan Pemohon baik ke Termohon maupun ke Atasan
Termohon adalah tidak Sah menurut hukum. Sehingga Pemohon dinilai tidak melalui
mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dengan
tidak menyertakan Surat Permohonan Informasi (Bukti P-4) dan Surat Keberatan (Bukti P-
8) yang ditandatangani bersama dengan Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf
[3.18] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi (Bukti P-4) dan Surat Keberatan
(Bukti P-8) tidak disertai dengan tandatangan bersama Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik
Indonesia sehingga tidak sah menurut hukum. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten
tidak memiliki kewenangan absolut menyelesaikan Sengketa a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal
36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30
ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 13 dari 15
11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan
Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu
menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.
[3.21] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian
sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
[3.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:
(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang
dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal
Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal
Pemohon mewakili kelompok orang.
b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda
pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan
informasi;
c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda
pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
[3.23] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Badan Hukum yang memiliki
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah
tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
Halaman 14 dari 15
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum Surat
Permohonan Informasi (Bukti P-4), Surat Keberatan (Bukti P-8) dan Bukti Surat
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten
(Bukti P-10). Majelis Komisioner menilai bahwa hanya Bukti Surat Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-10) yang sah menurut hukum karena
sudah sesuai dengan Pasal 14 angka 5 yang tertuang di dalam Akta Pendirian Perkumpulan
Maha Bidik Indonesia Nomor 99 tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-3). Sehingga Pemohon
dianggap belum menempuh upaya hukum mekanisme Surat Permohonan Informasi dan
Surat Keberatan.
[3.25] Bahwa dengan belum ditempuhnya upaya hukum mekanisme Surat Permohonan
Informasi dan Surat Keberatan. Majelis Komisioner menilai syarat kedudukan Legal
Standing Pemohon yang tertuang di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik belum terpenuhi.
[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai paragraf [3.25]
Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP
menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela
untuk menerima atau menolak permohonan.
[3.28] Menimbang bahwa:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam
sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi;
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten
S A L
I N A
N
Komisi
Info
rmas
i Pro
vinsi
Banten