ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR

dan

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK INDONESIA( PDGKI )

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAPERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pengembangan pelayanan kemanusiaan, perlu ditingkatkan pengamalan profesi kedokteran kepada masyarakat dengan berpegang teguh kepada lafal Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Bahwa dalam pengamalan profesi kedokteran, Dokter spesialis yang menekuni bidang Gizi Klinik terpanggil mendharmabaktikan keahliannya bagi pengembangan Ilmu Gizi Klinik untuk kepentingan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa dalam rangka menunjang tercapainya cita-cita, maksud dan tujuan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta dalam rangka menggalang potensi dokter-dokter Ahli yang menekuni bidang Ilmu Gizi Klinik di Indonesia, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia (PDGKI) yang bernaung di bawah IDI dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

B A B I

ORGANISASI

Pasal 1

NAMA, STATUS, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

1. Nama organisasi adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia, disingkat PDGKI, dengan terjemahan bahasa Inggrisnya Indonesian Clinical Nutrition Physician Association disingkat ICNPA. 2. Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia berstatus sebagai kelengkapan IDI dalam bidang kegiatan ilmiah kedokteran dan kesehatan, khususnya gizi klinik.3. Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia dikukuhkan pada Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXV di Balikpapan tanggal 11 Oktober 2003 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, demi kepentingan pengembangan ilmu dan pelayanan gizi yang bersifat spesialistik.4. Pengurus Pusat (PP) PDGKI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

A Z A S

Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia berazaskan Pancasila

Pasal 3

DASAR DAN TUJUAN

1. Dasar dan sifat PDGKI berlandaskan pada dasar dan sifat IDI.2. Tujuan PDGKI adalah :a. Mengembangkan Ilmu Gizi Klinikb. Membantu pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui pelayanan gizi klinikc. Mengembangkan profesi gizi klinik baik lokal, nasional maupun internasional.d. meningkatkan kesejahteraan anggota PDGKI.

Pasal 4

U S A H A

1. Standardisasi pendidikan profesi dalam rangka pengembangan Ilmu Gizi Klinik 2. Bersama dengan organisasi profesi lain, meneliti dan mengembangkan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan khususnya Ilmu Gizi Klinik.3. Menyusun pedoman pelayanan gizi klinik di fasilitas kesehatan dan masyarakat.4. Membantu Pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui pelayanan gizi klinik.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

JENIS, KETENTUAN, DAN PENERIMAAN ANGGOTA

1. Anggota PDGKI terdiri dari :a. Anggota biasab. Anggota mudac. Anggota kehormatan2. Ketentuan :a. Anggota biasa PDGKI adalah anggota IDI, yang mempunyai jenjang pendidikan profesi Gizi Klinik.b. Anggota muda PDGKI adalah anggota IDI yang sedang dalam pendidikan formal spesialis dalam bidang Gizi Klinikc. Anggota kehormatan PDGKI adalah dokter yang telah berjasa dalam Ilmu Gizi pada umumnya, dan Ilmu Gizi Klinik pada khususnya atau perkembangan organisasi PDGKI

3. Tata Cara Penerimaan Anggota :a. Anggota biasa dan anggota muda1)Anggota biasa dan anggota muda diterima oleh Pengurus Cabang setempat melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGKI.

2)Bila di tempat tersebut belum ada Cabang PDGKI, pendaftaran dilakukan melalui Pengurus Cabang terdekat.

3)Keanggotaan ini disahkan oleh Pengurus Pusat PDGKI.

b. Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat dan disahkan oleh Kongres Nasional.

Pasal 6

H A K A N G G O T A

1. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan mempunyai hak memilih serta dipilih.2. Anggota muda dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.3. Tiap anggota berhak mendapat dukungan moril dalam pengembangan Ilmu Gizi Klinik.4. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas PDGKI.

Pasal 7

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota biasa dan anggota muda berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala peraturan dan keputusan PDGKI.2. Anggota kehormatan berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik dan kehormatan PDGKI.3. Anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran keanggotaan

Pasal 8

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Anggota dinyatakan hilang keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDGKI.

Pasal 9

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Pusat, paling lambat satu bulan sebelumnya.2. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang sesudah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.3. Selama-lamanya 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan.4. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung yang kemudian diberitahukan kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 10

HAK PEMBELAAN ANGGOTA

1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri di hadapan rapat anggota cabang.2. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan membela diri di hadapan Panitia Khusus yang dibentuk oleh Pengurus Pusat PDGKI.3. Pengukuhan pengurus pusat PDGKI atas keputusan pemberhentian yang diambil Panitia Khusus dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Panitia Khusus.4. Keputusan pemberhentian yang diambil oleh panitia khusus disahkan dalam Kongres Nasional.

BAB III

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

JENIS-JENIS KELENGKAPAN

1. Organisasi PDGKI terdiri dari Badan Legislatif, Badan Eksekutif, dan Badan-Badan Khusus.2. Badan Legislatif adalah Kongres Nasional dan Rapat Anggota.3. Badan Eksekutif adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang PDGKI.4. Badan-badan Khusus adalah kelengkapan PDGKI yang dibentuk secara khusus.

Pasal 12

KONGRES NASIONAL

1. Status Kongres Nasionala. Kongres Nasional merupakan Badan Legislatif tertinggi PDGKI.b. Kongres Nasional merupakan musyawarah utusan Cabang-cabang PDGKI.c. Kongres Nasional diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.d. Dalam keadaan luar biasa, Kongres Nasional dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 1 (satu) Cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh setengah dari jumlah Cabang yang ada.e. Kongres Nasional dapat menyelenggarakan Sidang Ilmiah di luar Sidang Organisasi.

2. Kekuasaan dan Wewenang Kongres Nasionala. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-pedoman Pokok serta Garis-garis Besar Program PDGKI.b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Kolegium periode yang lalu mengenai amanat yang diberikan oleh Kongres Nasional.c. Memilih Ketua dan anggota formatur sebanyak 4 (empat) orang.d. Menetapkan Ketua Formatur menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat.e. Menetapkan anggota Kolegium Ilmu Gizi Klinik. f. Menyusun Badan-badan Khusus sebagai kelengkapan organisasi.

3. Tata Tertib Kongres Nasionala. Kongres Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana Kongres Nasional yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.b. Panitia Pelaksana Kongres Nasional bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Kongres Nasional.c. Kongres Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Utusan-utusan Cabang, Peninjau, dan Undangan Pengurus Pusat.d. Kongres Nasional sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Cabang.e. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Kongres Nasional diundur selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam, dan setelah itu Kongres Nasional dianggap sah dengan jumlah utusan cabang yang hadir.f. Utusan cabang (dengan mandat resmi) mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara.g. Kongres Nasional dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.h. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan tata tertib, dan sidang pemilihan pimpinan Kongres Nasional dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Kongres Nasional.i. Apabila penilaian pertanggungjawaban Pengurus Pusat selesai, maka Pengurus Pusat yang bersangkutan dinyatakan demisioner dan selanjutnya anggota Pengurus Pusat tersebut mempunyai status sebagai peninjau.j. Banyaknya suara Cabang dalam Kongres Nasional mewakili jumlah Cabang.k. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

Pasal 13

RAPAT ANGGOTA

1. Statusa. Rapat Anggota merupakan Badan Legislatif tertinggi pada tingkat Cabang.b. Rapat Anggota merupakan musyawarah para anggota.c. Rapat Anggota diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.d. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota dapat diadakan sewaktu-waktu, atas usul sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota biasa dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh setengah dari jumlah anggota biasa.2. Kekuasaan dan Wewenanga. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang periode yang lalu mengenai amanat yang diberikan oleh Rapat Anggota.b. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja Cabang dan menjabarkan program kerja Pengurus Pusat.c. Memilih formatur Pengurus Cabang untuk periode berikutnya.3. Tata Tertib Rapat Anggotaa. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang bersama Panitia Pelaksana Rapat Anggota yang dibentuk oleh Pengurus Cabang.b. Panitia Pelaksana Rapat Anggota bertanggung jawab dalam segi teknis penyelenggaraan Rapat Anggota.c. Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus Cabang, anggota biasa, peninjau, dan undangan Pengurus Cabang.d. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa.e. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka rapat anggota diundur selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam, dan setelah itu rapat anggota dianggap sah dengan jumlah anggota biasa yang hadir.f. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau hanya mempunyai hak bicara.g. Sidang pengesahan kuorum, pengesahan acara, pengesahan tata tertib, dan pemilihan pimpinan Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Rapat Anggota.h. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan, seorang Wakil Pimpinan, dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta sidang. i. Apabila penilaian pertanggungjawaban Pengurus Cabang selesai, selanjutnya Pengurus Cabang yang bersangkutan dinyatakan demisioner dan selanjutnya anggota Pengurus Cabang tersebut mempunyai status sebagai anggota biasa.j. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

Pasal 14

PENGURUS PUSAT

1. Statusa. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi PDGKI.b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.c. Seorang anggota biasa PDGKI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Pengurus Pusat PDGKI maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan berturut-turut.d. Menyusun badan-badan khusus sebagai kelengkapan organisasi.2. Kewajiban dan Wewenanga. Melaksanakan isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan Muktamar IDI yang menyangkut PDGKI.b. Melaksanakan isi Anggaran Rumah Tangga PDGKI dan semua keputusan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional.c. Menyampaikan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan Kongres Nasional kepada seluruh Pengurus Cabang dan kemudian mempertanggungjawabkannya pada Kongres Nasional berikutnya.d. Bersama dengan jajaran dan perangkat IDI lainnya berupaya mencapai tujuan IDI.e. Membina hubungan baik dengan semua pihak yang ada, Pemerintah maupun Swasta, di dalam ataupun di luar negeri.3. Tata Cara Pengelolaana. Formatur terpilih dalam Kongres Nasional selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari telah menyusun susunan kepengurusan Pengurus Pusat dan mengkomunikasikannya kepada semua Pengurus Cabang.b. Selama Pengurus Pusat yang baru belum terbentuk, pengurus lama tetap bertugas sampai tugas tersebut diserahterimakan kepada Pengurus Pusat yang baru.c. Serah terima kepengurusan harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 40 hari setelah selesainya Kongres.d. Untuk menyelenggarakan kegiatannya, Pengurus Pusat harus mengadakan rapat-rapat berupa Musyawarah Kerja, Rapat Pleno Diperluas, Rapat Pleno Terbatas serta Rapat Pengurus Harian.e. Musyawarah Kerja diadakan pada tahun pertama kepengurusan Pengurus Pusat f. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh para Ketua Pengurus Cabang dan segenap anggota Pengurus Pusat serta diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.g. Rapat Pleno Terbatas dihadiri oleh segenap anggota Pengurus Pusat dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.h. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh segenap anggota Pengurus Harian Pusat dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan serta disebarkan.i. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal 15

PENGURUS CABANG

1. Statusa. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di Propinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang diketuai oleh satu orang anggota.b. Dalam satu Provinsi dapat dibentuk lebih dari satu Cabang, dalam satu Kabupaten dan Kota hanya ada satu Cabang.c. Susunan pengurus dan perangkat Cabang menyesuaikan dengan susunan dan perangkat Pusat.d. Dokter Spesialis Gizi Klinik yang bertempat tinggal di Daerah yang belum mempunyai Pengurus Cabang dapat menjadi anggota dari Cabang yang terdekat.e. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 4 (empat) tahun.f. Seorang anggota biasa PDGKI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Cabang maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan berturut-turut.2. Kewajiban dan Wewenanga. Mewakili Pengurus Pusat pada wilayah kerja cabang yang bersangkutan.b. Membina hubungan dengan Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi lain yang menangani kedokteran, kesehatan, dan gizi.c. Bersama dengan jajaran dan perangkat IDI lainnya berupaya mencapai tujuan IDI.d. Memberikan laporan kepada Pengurus Pusat tentang hasil kerja yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.e. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan Pengurus Pusat.3. Tata Cara Pengelolaana. Formatur Pengurus Cabang yang dipilih oleh Rapat Anggota harus telah menyusun kepengurusan paling lambat dalam waktu 30 hari.b. Pengurus Cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Cabang demisioner.c. Serah terima kepengurusan dilakukan paling lambat dalam waktu 40 hari setelah selesai Rapat Anggota.d. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Cabang dapat mengadakan Rapat Pengurus dan Rapat Pleno.e. Anggota yang dapat menjadi pengurus adalah anggota biasa PDGKI.f. Hal-hal yang belum diatur dalam tata cara pengelolaan ini diatur kemudian dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal 16

KOLEGIUM ILMU GIZI KLINIK1.Status

1. Kolegium adalah salah satu unsur pimpinan dari satu kesatuan pimpinan kolektif organisasi PDGKI di tingkat pusat, yang bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik.2. Dalam bidang pendidikan kedokteran, Kolegium bersifat sebagai instansi pelaksana kebijakan yang otonom.3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kongres Nasional.4. Kolegium hanya ada di tingkat pusat.5. Seorang anggota PDGKI yang juga anggota Kolegium Ilmu Gizi Klinik, hanya diperbolehkan menjadi Ketua Kolegium maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.6. Pengurus Kolegium disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.7. Masa jabatan kepengurusan Kolegium adalah 4 (empat) tahun.

2.Tugas dan wewenang

1. Melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional.2. Mempunyai kewenangan menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik.3. Menetapkan program studi Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik beserta kurikulum.4. Menetapkan kebijakan dan pengendalian Ujian Nasional Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik.5. Menetapkan pengakuan keahlian (sertifikasi).6. Menetapkan kebijakan akreditasi Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dan Rumah Sakit Pendidikan.7. Mengembangkan sistem informasi Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik.

3.Tata Tertib Pengelolaan

1. Ketua Kolegium Ilmu Gizi Klinik dipilih oleh anggota Kolegium Ilmu Gizi Klinik 2. Pengukuhan kepengurusan harus dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah selesai Kongres Nasional. 3. Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus Kolegium mengadakan rapat harian, rapat pleno, musyawarah kerja dan rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

MAJELIS PERTIMBANGAN

1. Statusa. Majelis Pertimbangan ialah kelengkapan PDGKI yang dibentuk secara khusus.b. Masa jabatan Majelis Pertimbangan sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Cabang.c. Kepengurusan Majelis Pertimbangan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan Anggota.d. Kepengurusan Majelis Pertimbangan dipilih oleh Pengurus Pusat dan Anggota Biasa.e. Ketua Majelis Pertimbangan di tingkat Pusat dirangkap oleh Ketua Bidang Pengembangan Profesi PP PDGKI, sedang prosedur dan tatalaksana penunjukkan Ketua Majelis di daerah mengikuti tingkat pusat.2. Kekuasaan dan Wewenanga. Memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat PDGKI dalam hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan.3. Tata Cara Pengelolaana. Pengurus Majelis Pertimbangan terdiri dari anggota biasa PDGKI yang dianggap mempunyai kemampuan dalam pengembangan Ilmu Gizi Klinik di Indonesia.b. Majelis Pertimbangan mengadakan rapat berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak-pihak lain, dengan sepengetahuan Pengurus Pusat.c. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal 18

DEWAN PENASEHAT

1. Statusa. Dewan Penasehat adalah kelengkapan PDGKI yang dibentuk untuk menjalankan fungsi memberi nasehat diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat dan Cabang.b. Masa jabatan Dewan Penasehat sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat/Cabang.c. Dewan Penasehat terdiri dari para mantan Ketua Umum PDGKI dan anggota senior yang diangkat untuk tujuan tersebut.d. Ketua Dewan Penasehat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasehat menjadi anggota ex officio dalam kepengurusan pleno PDGKI.2. Kewajiban dan Wewenanga. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus PDGKI dalam menjalankan kebijaksanaan perhimpunan.b. Bertanggung jawab kepada Pengurus PDGKI.3. Tata Cara Pengelolaana. Dewan Penasehat segera bertugas setelah ditunjuk oleh Pengurus Pusat PDGKI.b. Dewan Penasehat mengadakan pertemuan berkala sesama anggota ataupun pihak-pihak lain yang ditentukan sendiri oleh Dewan.c. Hal-hal yang belum diatur dalam tata cara pengelolaan ini akan diatur kemudian dalam peraturan khusus sejauh tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal 19

BADAN PEMBELAAN ANGGOTA

1. Statusa. Badan Pembelaan Anggota adalah kelengkapan Pengurus Pusat PDGKI yang dibentuk khusus untuk menjalankan tugas membela anggota baik diminta atau tidak diminta dalam hubungan dengan keanggotaannya di dalam PDGKI.b. Badan ini sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan Anggota.c. Masa jabatan Badan Pembelaan Anggota sama dengan masa jabatan Pengurus Pusatd. Ketua Badan Pembelaan Anggota menjadi anggota ex-officio dalam kepengurusan Pengurus Pusat PDGKI.2. Kewajiban dan Wewenanga. Membela anggota dalam hubungannya dengan keanggotaannya dalam PDGKI, diminta atau tidak diminta.b. Membela hak anggota dalam hubungannya dengan pelanggaran etik dan disiplin kedokteran.c. Dalam menjalankan tugas pembelaan perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan PDGKI lainnya yang berkaitan dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.d. Badan Pembelaan Anggota bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat PDGKI. 3. Tata Cara Pengelolaana. Anggota yang dapat dipilih sebagai Ketua Badan Pembelaan Anggota adalah anggota biasa PDGKI.b. Kepengurusan dapat mengikutsertakan profesi lain yang dipandang perlu.c. Hal-hal yang belum diatur, akan diatur kemudian dalam peraturan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Pasal 20

MUSYAWARAH KERJA

1. Statusa. Musyawarah Kerja adalah rapat antara Pengurus Pusat dengan kelengkapan organisasi dari tingkat Pusat dan tingkat Cabang.b. Musyawarah Kerja (disingkat dengan Muker) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode kepengurusan Muker.c. Dalam keadaan luar biasa Rakernas dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dan mendapat persetujuan dari setengah jumlah Cabang yang ada.2. Kewajiban dan Wewenanga. Membuat rencana kerja penjabaran hasil Kongres Nasional dan mengimplementasikan segera setelah Muker berakhir.3. Tata Tertib Mukera. Muker diadakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana Muker yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.b. Panitia Pelaksana Muker bertanggung jawab mengenai segi teknis penyelenggaraan Muker.c. Muker dihadiri oleh Pengurus Pusat, Utusan Cabang, peninjau, dan undangan Pengurus Pusat.d. Muker sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah cabang.e. Bila persyaratan tidak terpenuhi maka Rakernas diundur paling lama 1 x 24 jam, dan setelah itu Rakernas dianggap sah dengan jumlah utusan yang hadir.f. Muker dipimpin oleh Pengurus Pusat.g. Hal-hal yang belum diatur oleh tata tertib ini akan diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

BAB IV

KEPUTUSAN

Pasal 21

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan PDGKI dilakukan secara musyawarah dan mufakat.2. Bilamana musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil atas dasar jumlah suara terbanyak.

Pasal 22

K U O R U M

Keputusan dianggap sah bila diputuskan oleh setengah dari jumlah suara yang hadir ditambah 1 (satu) suara.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 23

1. Kekayaan PDGKI diperoleh dari :a) Uang iuran.b) Donasi/sumbangan.dan Usaha-usaha lain yang tidak mengikat.

2.Pertanggung jawaban kekayaan dilaporkan dalam Kongres Nasional

Pasal 24

UANG IURAN

1. Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Kongres Nasional. 2. Pengurus Cabang mengumpulkan uang iuran dari anggota biasa PDGKI.3. Pengurus Cabang diwajibkan menyerahkan 25% uang iuran anggotanya kepada Pengurus Pusat.4. Untuk kepentingan masing-masing Cabang, Pengurus Cabang dapat menetapkan uang iuran tambahan, jika disetujui oleh Rapat Anggota.

BAB VI

Pasal 25

ATRIBUT DAN LAMBANG

1. Atribut berupa lambang, kartu anggota, dan simbol-simbol PDGKI lain mencantumkan : Lingkaran spektrum warna biru dan lingkaran hijau di atas palang hijau. Ditengahnya terdapat sebuah tongkat dengan ular melingkar berwarna hitam yang kepalanya menghadap ke kiri jika dilihat dari sisi pengamat. Di luar lingkaran spektrum warna biru, bagian bawah terdapat untaian padi berwarna kuning yang simetris. Pada Lingkaran terluar terdapat tulisan PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK INDONESIA *PDGKI* berwarna hitam.2. Ukuran atribut, lambang, kartu anggota dan simbol tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.3. Atribut, lambang, dan simbol semua kepanitiaan yang dibentuk oleh PDGKI harus mencerminkan identitas PDGKI.

BAB VII

Pasal 26

PERUBAHAN ANGGARAN DASARdanANGGARAN RUMAH TANGGA PDGKI

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional.2. Rencana perubahan tersebut diajukan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.3. Rencana perubahan telah disampaikan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kongres Nasional dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi.

Pasal 27

PEMBUBARAN PDGKI

1. Pembubaran PDGKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang khusus diadakan untuk itu.2. Keputusan pembubaran PDGKI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara yang ada dalam Kongres Nasional.3. Setelah dilakukan pembubaran, maka segala harta benda PDGKI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional.

BAB VIII

Pasal 27

ATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGKI.2. Setiap anggota PDGKI dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGKI.3. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Kongres Nasional.

20