kodifikasi peraturan bank indonesia non bank - bi.go.id filehubungan non bank dengan bi...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Non Bank Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul

Tresna Kholilah Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021-3817321 Fax.: 021-3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia 2012

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Hubungan Non Bank dengan BI

Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

mailto:[email protected]

Hubungan Non Bank dengan BI Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi

Hal. i

Rekam Jejak Regulasi Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

Hal. ii

Dasar Hukum

Hal. iii

Regulasi Terkait

Hal. iii

Regulasi Bank Indonesia

Hal. iii

Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1

Tujuan dan Ruang Lingkup Survei Pg. 2 – 3 Hal. 1

Penyelenggaran Survei Pg. 4 – 6 Hal. 1 – 3

Koordinasi dan Kerja Sama dengan Pihak Lain Pg. 7 Hal. 3

Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan dan Data Pg. 8 Hal. 4 – 5

Hasil Survei Pg. 9 Hal. 5

Hak dan Kewajiban Pg. 10 – 13 Hal. 6 – 7

Sanksi Administratif Pg. 14 –15 Hal. 7 – 9


ii

Rekam Jejak Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia

1/4/PBI/1999Penyelenggaran Survei oleh Bank

Indonesia

SE 1/2/DSM 1999Tata Cara Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan dan

Data, Persyaratan Lain bagi Lembaga Penelitian dan Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif dalam

Pelaksanaan Survei

Keterangan :

PBI Masih Berlaku

SE Masih Berlaku


iii

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaran Survei oleh Bank Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/22/DSM 1999 perihal Tata Cara Pengumpulan dan Penyampaian

Keterangan dan Data, Persyaratan Lain bagi Lembaga Penelitian dan Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Survei


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Hubungan Non Bank dengan BI Penyelenggaran Survei oleh Bank Indonesia BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 1/4/PBI/1999

1. Survei adalah cara mengumpulkan keterangan dan data melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;

2. Keterangan adalah informasi yang bersifat kualitatif tentang karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;

3. Data adalah informasi yang bersifat kuantitatif tentang karakteristik dari setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;

4. Lembaga Survei adalah lembaga penelitian atau lembaga lain (lembaga konsultan, asosiasi peneliti, atau lembaga lain yang disetarakan) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Survei berdasarkan suatu perjanjian kerja;

5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang memuat kesepakatan kerja antara Bank Indonesia dan Lembaga Survei yang mencakup tugas pekerjaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Survei;

6. Responden adalah perseorangan dan/atau badan yang ditetapkan sebagai sumber Keterangan dan Data dalam rangka Survei;

7. Badan adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, dan asosiasi;

8. Petugas Survei adalah orang yang diberi tugas oleh pelaksana Survei untuk melakukan pengumpulan Keterangan dan Data;

9. Laporan Hasil Survei adalah laporan hasil pengolahan Keterangan dan Data yang diperoleh dari kegiatan Survei.

BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup Survei 2 Pasal 2

1/4/PBI/1999 Survei bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan Keterangan dan Data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

3 Pasal 3 1/4/PBI/1999

Ruang lingkup Survei meliputi seluruh Keterangan dan Data yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

BAB III Penyelenggaran Survei 4 Pasal 4

1/4/PBI/1999 (1) Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Survei.

Sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan suatu informasi, Bank Indonesia berinisiatif mengadakan Survei dan bertanggung jawab terhadap seluruh keberhasilan penyelenggaraan Survei, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan Laporan Hasil Survei.

(2) Pelaksanaan Survei dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau

Lembaga Survei.

Bank Indonesia berwenang menunjuk lembaga penelitian tertentu sebagai


2


Lembaga Survei berdasarkan asas-asas penilaian yang baik terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berstandar nasional maupun internasional.

(3) Pelaksanaan Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei diatur dalam

Perjanjian Kerja. Pokok-pokok persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan kerja (terms of reference) sekurang-kurangnya memuat : a. pokok yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai Laporan

Hasil Survei, jenis ataupun ruang lingkup Keterangan dan Data, serta jumlah Responden;

b. harga nilai kontrak, cara, dan persyaratan pembayaran; c. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci; d. jangka waktu dan syarat penyelesaian/penyerahan; e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; f. sanksi dalam hal Lembaga Survei tidak memenuhi kewajibannya; dan g. kepemilikan produk yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja.

5 Pasal 5 1/4/PBI/1999

(1) Survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersifat makro atau mikro.

(2) Penyelenggaraan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Survei yang bersifat makro dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi besaran/agregat ekonomi dan moneter, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti Survei pasar uang, Survei kegiatan dunia usaha, Survei ekspektasi konsumen, dan Survei harga aset. Survei yang bersifat makro pada umumnya dilakukan secara berkala berkenaan dengan informasi yang berkaitan dengan upaya pengendalian moneter yang sifatnya terus-menerus. Survei yang bersifat mikro dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi secara langsung kepentingan individual pelaku dunia usaha, seperti Survei kartu kredit, Survei biaya pendirian kantor bank, Survei tingkat kejenuhan bank, dan Survei tingkat hunian hotel. Survei yang bersifat mikro pada umumnya dilakukan sewaktu-waktu berkenaan dengan

informasi spesifik yang dibutuhkan pada waktu tertentu.

6 Pasal 6 1/4/PBI/1999

Lembaga penelitian atau lembaga lain yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Survei harus memenuhi persyaratan: a. independen, kompeten, dan profesional;

1) suatu Lembaga Survei dapat dikatakan independen apabila dalam

mengambil keputusan untuk membuat Laporan Hasil Survei bebas dari pengaruh pihak mana pun;

2) suatu Lembaga Survei dapat dikatakan kompeten apabila memiliki kewenangan dan kemampuan yang berstandar tinggi dalam melakukan


3


SE 1/2/DSM 1999 Romawi II

kegiatan Survei, antara lain berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi terkait, dan memiliki sumber daya manusia yang cukup. Khusus lembaga yang berafiliasi dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya dikecualikan dari persyaratan badan hukum, tetapi harus dapat diyakini kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas lembaga dimaksud;

3) suatu Lembaga Survei dapat dikatakan profesional apabila mempunyai keahlian dan menguasai bidang pekerjaan yang dilakukannya, antara lain mempunyai kinerja yang baik dan berpengalaman melakukan kegiatan Survei minimal selama tiga tahun.

Penunjukan Lembaga Survei dilakukan dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

b. persyaratan lain yang ditetapkan dengan ketentuan ini.

Pelaksanaan kegiatan survei dapat dilakukan baik oleh Bank Indonesia sendiri maupun oleh lembaga survei berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Persyaratan umum yang harus dipenuhi lembaga penelitian untuk dapat ditunjuk menjadi pelaksana survei adalah independen, kompeten dan profesional. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi yaitu : a. Mengajukan proposal survei yang mengacu pada kerangka acuan (terms

of reference) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. Jenis dan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. Jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci dan jelas.

Hal-hal yang perlu dilampirkan oleh Lembaga survei dalam pengajuan proposal survei antara lain :

a. Daftar susunan tim peneliti/surveyor. b. Fotokopi surat ijin usaha bagi lembaga penelitian yang bukan bagian

dari Universitas/Perguruan Tinggi. c. Keterangan pengalaman kerja lembaga survei sesuai dengan bidangnya; d. Daftar atau keterangan mengenai sumber daya manusia yang

dipergunakan; e. Surat ketetapan nomor pokok wajib pajak (NPWP); f. Surat pernyataan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan survei

dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV Koordinasi dan Kerja Sama dengan Pihak Lain 7 Pasal 7

1/4/PBI/1999 (1) Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak

lain dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Keterangan dan Data.

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua Badan, instansi pemerintah, asosiasi, lembaga penelitian, dan pihak yang dapat menyediakan Keterangan dan Data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

(2) Kerja sama dengan pihak lain diatur dengan perjanjian kerja sama.


4


BAB V Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan dan Data 8 Pasal 8

1/4/PBI/1999 Ayat (1) a SE 1/2/DSM 1999 Romawi I Pasal 8 1/4/PBI/1999 Ayat (1) b SE 1/2/DSM 1999 Romawi I

(1) Pengumpulan Keterangan dan Data dilakukan dengan : a. wawancara;

Wawancara adalah suatu metode untuk memperoleh Keterangan dan Data dengan cara menanyakan langsung kepada Responden, baik melalui tatap muka maupun melalui media telekomunikasi.

1. Pengumpulan dan penyampaian keterangan dan data melalui

wawancara dilakukan oleh petugas survei dengan menanyakan langsung kepada responden baik secara tatap muka maupun dengan media telekomunikasi.

2. Dalam hal responden belum dapat memberikan seluruh jawaban pada saat wawancara atau ingin melakukan koreksi jawaban setelah wawancara, responden wajib menyampaikan keterangan dan data yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan batas waktu penyampaian keterangan dan data.

3. Dalam pengumpulan keterangan dan data, setiap petugas survei dilarang mengarahkan atau mempengaruhi jawaban dari responden.

b. pengisian kuesioner oleh Responden;

Pengisian kuesioner adalah suatu metode untuk memperoleh Keterangan dan Data dengan cara meminta Responden melakukan pengisian atau menjawab sendiri semua pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang telah dirancang/dipersiapkan.

1. Pengumpulan dan penyampaian keterangan dan data melalui

pengisian kuesioner dilakukan dengan cara meminta responden untuk: 1) mengisi atau menjawab sendiri seluruh pertanyaan yang terdapat

pada kuesioner; 2) menyampaikan jawaban kuesioner sebagaimana pada angka 1)

kepada petugas survei atau pelaksana survei. 2. Batas waktu terakhir penyampaian jawaban kuesioner ditentukan

tersendiri untuk masing-masing survei sesuai dengan sifat, ruang lingkup dan periodisasi survei yang bersangkutan. Batas waktu terakhir survei ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dicantumkan pada surat pengantar kepada responden atau pada kuesioner yang dikirimkan. Apabila batas waktu terakhir penyampaian jawaban kuesioner jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur baik hari libur nasional maupun hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas waktu terakhir penyampaian jawaban kuesioner adalah hari kerja berikutnya.

3. Dalam hal responden melakukan koreksi terhadap jawaban kuesioner, responden wajib menyampaikan koreksi jawaban kuesioner tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

4. Waktu penyampaian jawaban kuesioner dan koreksi jawaban kuesioner dibuktikan dengan : 1) Tanggal bukti pengambilan oleh petugas survei;


5


Pasal 8 1/4/PBI/1999 Ayat (1) c Pasal 8 1/4/PBI/1999 Ayat (2) Pasal 8 1/4/PBI/1999 Ayat (3) SE 1/2/DSM 1999 Romawi I

2) Tanggal bukti penerimaan oleh petugas apabila jawaban dikirim melalui kurir;

3) Tanggal stempel pos pengiriman apabila jawaban kuesioner dikirim melalui pos;

4) Tanggal penerimaan jawaban kuesioner yang tercatat di Bank Indonesia atau lembaga survei apabila dikirim melalui faksimile, surat elektronik (e-mail), telepon atau media lainnya.

5. Untuk memperlancar dan mempermudah responden dalam penyampaian jawaban kuesioner dan atau koreksinya, pelaksana survei sedapat mungkin tidak membebani responden.

c. cara lain.

Yang dimaksud dengan cara lain seperti observasi dan pengukuran.

(2) Penyampaian Keterangan dan Data dari Responden kepada pelaksana

Survei dapat melalui : a. pos atau kurir; b. telepon, faksimile, electronic mail (surat elektronik); c. media komunikasi lain.

(3) Tata cara pengumpulan dan penyampaian Keterangan dan Data diatur

dengan ketentuan ini.

Pelaksanaan survei diawali dengan penjelasan dari petugas survei kepada responden mengenai hal-hal sebagai berikut : a. Tujuan survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berdasarkan

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Paragraf 2 ketentuan ini tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia;

b. Ruang lingkup survei; c. Manfaat survei secara umum bagi responden; d. Jaminan kerahasiaan keterangan dan data yang diberikan oleh

responden berdasarkan pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Paragraf 10 ayat (2), Paragraf 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Paragraf 12 huruf c ketentuan ini tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia;

e. Tata cara dan batas waktu penyampaian keterangan dan data dari responden;

f. Hak, kewajiban, dan sanksi administratif yang berlaku baik terhadap pelaksana dan petugas survei maupun terhadap responden.

BAB VI Hasil Survei 9 Pasal 9

1/4/PBI/1999 (1) Laporan Hasil Survei adalah milik Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan Laporan

Hasil Survei sebagai bagian dari pernyataan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, ataupun dalam rangka transparansi informasi.


6


BAB VII Hak dan Kewajiban 10 Pasal 10

1/4/PBI/1999 (1) Bank Indonesia berhak meminta Keterangan dan Data dari Responden

mengenai objek Survei. (2) Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber, Keterangan, dan Data

Responden yang bersifat individual.

11 Pasal 11 1/4/PBI/1999

(1) Lembaga Survei berhak meminta Keterangan dan Data dari Responden. (2) Hak Lembaga Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja. (3) Keterangan dan Data yang diminta oleh Lembaga Survei sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tujuan dan ruang lingkup survei yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.

(4) Lembaga Survei wajib merahasiakan sumber, Keterangan, dan Data Responden yang bersifat individual.

(5) Lembaga Survei dilarang memberikan kepada pihak lain kertas kerja dan Laporan Hasil Survei yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Survei.

(6) Lembaga Survei bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Petugas Survei.

Tanggung jawab Lembaga Survei termasuk pula atas pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Survei dalam menjaga kerahasiaan kertas kerja, sumber, Keterangan, dan Data Responden yang bersifat individual.

(7) Lembaga Survei wajib menyampaikan kertas kerja, Laporan Hasil Survei,

Keterangan, dan Data kepada Bank Indonesia. Kertas kerja, Laporan Hasil Survei, Keterangan, dan Data yang disampaikan oleh Lembaga Survei kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan kualitas dan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.

12 Pasal 12 1/4/PBI/1999

Dalam melaksanakan tugas, setiap Petugas Survei wajib : a. membawa surat tugas dan tanda pengenal;

Dalam hal Survei dilaksanakan oleh Lembaga Survei, surat tugas dikeluarkan oleh Lembaga Survei dengan melampirkan kopi surat penugasan dari Bank Indonesia kepada Lembaga Survei yang bersangkutan.

b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan

ketertiban umum; c. menjaga kerahasiaan sumber, Keterangan, dan Data Responden yang

bersifat individual; d. menyampaikan Keterangan dan Data dari Responden kepada pelaksana

Survei yang memberi tugas.

Yang dimaksud dengan pelaksana Survei adalah Bank Indonesia atau Lembaga Survei.

13 Pasal 13 1/4/PBI/1999

(1) Setiap Responden berhak mengetahui tujuan, ruang lingkup, dan manfaat kegiatan Survei.

(2) Setiap Responden berhak menolak Petugas Survei yang tidak memenuhi


7


ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 huruf a. (3) Setiap Responden wajib memberikan Keterangan dan Data yang diminta

oleh Petugas Survei secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Keterangan dan Data yang diminta oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk pemeriksaan tetapi untuk kepentingan statistik.

(4) Dalam hal Survei dilakukan secara berkala, setiap Responden wajib menyampaikan Keterangan dan Data secara berkala kepada Bank Indonesia.

BAB VIII Sanksi Administratif 14 Pasal 14

1/4/PBI/1999

SE 1/2/DSM 1999 Romawi III.1

(1) Lembaga Survei yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penetapan besarnya sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: 1) besarnya dampak cidera janji Lembaga Survei terhadap kualitas

hasil Survei; 2) pentingnya Survei dan besarnya nilai kontrak.

c. ketidakikutsertaan dalam pelaksanaan Survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau

d. pencabutan izin usaha melalui instansi berwenang. Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap Badan dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

(2) Prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan ini. a. Sesuai dengan Paragraf 14 ketentuan ini, lembaga survei dapat

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, ketidakikutsertaan dalam survei selanjutnya dan atau pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Selain sanksi tersebut di atas, lembaga survei dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan survei sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja.

b. Sanksi denda, ketidakikutsertaan dalam survei selanjutnya dan atau pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang, sebelumnya didahului dengan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai jenis pelanggaran (kewajiban yang tidak dipenuhi) dan sanksi yang akan dikenakan.

c. Lembaga Survei yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) di atas, dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai alasan tidak dipenuhinya


8


kewajiban sebagaimana diatur dalam Paragraf 11 ayat (4), (5), (6) dan (7) ketentuan ini.

15 Pasal 15 1/4/PBI/1999 SE 1/2/DSM 1999 Romawi III.2

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bagi Badan yang ditetapkan sebagai Responden dalam suatu Survei yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis; b. denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

Penetapan besarnya sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain : 1) kontribusi jawaban Responden terhadap hasil Survei; 2) pentingnya Survei; 3) besarnya skala usaha Responden.

c. pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang.

Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

(2) Prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan ketentuan ini. a. Sesuai dengan Paragraf 15 ketentuan ini, responden yang berbentuk

badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan atau pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang apabila responden yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai berikut: 1) Responden tidak bersedia menjawab

Yang dimaksud responden tidak bersedia menjawab adalah apabila responden: a) secara eksplisit menyatakan tidak bersedia menjawab baik

secara lisan maupun tertulis; dan atau b) dalam satu bulan setelah berakhirnya batas waktu

penyampaian jawaban kuesioner, tetap tidak menyampaikan jawaban setelah dilakukan konfirmasi oleh pelaksana survei.

2) Responden menjawab sebagian atau kurang lengkap Yang dimaksud responden menjawab sebagian atau kurang lengkap adalah apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, responden tidak melengkapi atau menyampaikan kekurangan jawaban kuesioner walaupun telah diberitahu oleh pelaksana survei.

3) Responden memberikan jawaban yang salah Yang dimaksud responden memberikan jawaban yang salah adalah apabila responden dengan sengaja memberikan jawaban kuesioner tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang


9


sebenarnya, dan tidak menyampaikan koreksi jawaban dalam batas waktu penyampaian jawaban kuesioner.

4) Responden terlambat menyampaikan jawaban kuesioner Yang dimaksud responden terlambat menyampaikan jawaban kuesioner adalah apabila penyampaian jawaban kuesioner atau koreksinya telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Pengenaan sanksi administratif terhadap responden yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut di atas, dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk yang surveinya dilaksanakan oleh lembaga survei. Dalam hubungan ini, lembaga survei yang bersangkutan wajib menyampaikan daftar responden yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tersebut di atas.

c. Pengenaan sanksi administratif terhadap responden dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jenis kewajiban yang tidak dipenuhi, besarnya kontribusi jawaban responden terhadap hasil survei, pentingnya survei, dan besarnya skala usaha responden.

d. Sanksi denda dan pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang kepada responden sebelumnya didahului dengan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai jenis kewajiban yang tidak dipenuhi dan sanksi yang akan dikenakan.

e. Responden yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf d) di atas, dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai alasan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Paragraf 13 ayat (3) dan (4) ketentuan ini.

kodifikasi peraturan bank indonesia non bank - bi.go.id filehubungan non bank dengan bi...

Documents