kode etik pegawai negeri sipil oleh kapusdiklat
TRANSCRIPT
PENINGKATAN KAPASITAS
APARAT PENGAWAS
INTERNAL DALAM MELAKUKAN
AUDIT BERBASIS RESIKO
Disampaikan dalam Training Peningkatan
Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Itjen
KemenristekdiktiBogor 29 April 2016
WISNU SARDJONO SOENARSO
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
REVIEW
1. Aparatur Sipil Negara
2. Reformasi Birokrasi
3. Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai
4. Manajemen Resiko dan Audit Berbasis Resiko
Tujuan UU No. 5/2014
melayani masyarakat
dan dunia usaha/
investasi.
MENCIPTAKAN
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
kompeten terhadap
tugas dan tanggung
jawab yang diemban
bersih dari KKN dan
politisasi
APARATUR SIPIL NEGARA
Kompetensi ASN Rendah?
Menurut Penilaian BKN,
mayoritas pejabat
Eselon I dan II instansi
pemerintah memiliki
kompetensi yang
rendah(Kompas, 7 April 2016)
APARATUR SIPIL NEGARA (2)
Pasal 70
1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dankesempatan untuk mengembangkankompetensi
2) Pengembangan Kompetensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan danpelatihan, seminar, kursus, danpenataran
KOMPETENSI ASN
• Setiap ASN berhakmendapat pelatihanminimal 80 jam pelajaran(JP) per tahun
• Dalam mengembangkankompetensi ASN, setiapInstansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunaninstansi masing-masing
RANCANGAN PP MANAJEMEN ASN
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
PERMASALAHAN BIROKRASI
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di
bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi
saat ini
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang
profesional
Praktik manajemen SDM Belum optimal
meningkatkan profesionalisme
Distribusi PNS belum merata dan
proporsional secara geografis
Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah
tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar
Sistem pengawasan internal belum mampu
berperan sebagai quality assurance
Kualitas pelayanan publik masih belum
memenuhi harapan publik
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian
belum dibangun dengan baik
REFORMASI BIROKRASI
Mengapa Harus
Reformasi Birokrasi?
Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki
integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki
kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui
perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
dalam sistem manajemen pemerintahan
Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi
birokrasi
REFORMASI BIROKRASI (2)
Untuk memberikan arah
kebijakan pelaksanaan
reformasi birokrasi selama
kurun waktu 2010-2025
agar pelaksanaan
reformasi birokrasi di K/L
dapat berjalan secara
efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi,
melembaga dan
berkelanjutan.
TUJUAN
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (3)
2014
2019
2025
DYNAMIC GOVERNANCE
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
RULE BASED
BUREAUCRACY
• efektif, efisien dan ekonomis• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes
(hasil)• menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas
terhadap kinerja organisasi
... diharapkan melalui reformasi birokrasi, pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan
yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada
tatanan pemerintahan yang dinamis ...
TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI
Ag
en
da
Re
form
asi
Bir
ok
rasi
4. PENGUATAN TATALAKSANA
2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
3 PENGUATAN KELEMBAGAAN
6. PENGUATAN SISTEM
PENGAWASAN
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
5. PENGUATAN SISTEM
MANAJEMEN SDM APARATUR
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKa. Penguatan Layanan Mahasiswa
b. Penguatan Layanan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
c. Penguatan Layanan Riset dan
Pengembangan
Ha
sil y
an
g D
iha
rap
ka
n
Mendorong efisiensi penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan,sekaligusjuga untuk mengubah mental aparatur
Sistem peraturan perundang-undangan
yang lebih efektif dan menyentuh
kebutuhan masyarakat
Birokrasi lebih berkinerja dan mampumempertanggungjawabkan kinerjanyasesuai dengan segala sumber-sumberyang dipergunakannya
Terciptanya budaya/perilaku yang lebihkondusif dalam upaya mewujudkanbirokrasi yang efektif dan efisien
Meningkatnya penyelenggaraanbirokrasi yang bersih & bebas KKN
Terciptanya budaya kerja positif yang
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang
bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien
serta mampu memberikan pelayanan
yang berkualitas
Sistem manajemen SDM yang mampu
menghasilkan pegawai yang profesional
mendorong perubahan
profesionalisme para penyedia
pelayanan serta peningkatkan
kualitas pelayanan
PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2015-
2019
BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK
PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK
NILAI DAN BUDAYA KERJAPEGAWAI
KEMENRISTEKDIKTI
CURAH PENDAPAT DAN PENENTUAN
Desember 2015
BUDAYA KERJA PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas
Komitmen terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab
Memberikan kesetiaan penuh kepada tugas dan tanggung
jawab jabatan
Ketaatan pada aturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan
penyempurnaan
Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru
Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi
Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan
masalah
Rancangan Permen Ristekdikti 2016
Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari
perencanaan, proses, hingga hasil
Transparan dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban
tugas dan fungsi
Bersedia mengambil tanggung jawab atas hasil kerja
Berupaya untuk meningkatkan Kompetensi
Senantiasa memberikan hasil kerja terbaik
BUDAYA KERJA PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI (2)
Rancangan Permen Ristekdikti 2016
KODE ETIK PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
1.Nilai Dasar Etika
2.Kewajiban
3.Larangan
ISI ATURAN KODE ETIK
KODE ETIK PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI (2)
Sebagai panduan dalam bersikap,
berperilaku, dan bertindak bagi Pegawai
1. Meningkatkan disiplin
pegawai
2. Memelihara tata tertib
3. Menjaga martabat,
kehormatan, citra dan
kredibilitas
Kementerian
4. Menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas
5. Menjaga iklim kerja
yang kondusif
6. Menciptakan kondisi
dan perilaku kerja
yang profesional
TUJUAN
Rancangan Permen Ristekdikti 2016
PELANGGARAN ETIKA
Segala bentuk ucapan, tulisan, atau
perbuatan Pegawai yang melanggar
ketentuan Kode Etik, merupakan
pelanggaran Kode Etik
Berasal dari :
- Pengaduan Tertulis (Internal & Eksternal)
- Temuan Atasan
MANAJEMEN RESIKO, AUDIT
BERBASIS RESIKO
MANAJEMEN RESIKO SNI: ISO 31000
PENGERTIAN
EFEK KETIDAKPASTIAN YANG BERDAMPAK PADA SASARAN
YANG HENDAK DICAPAI
PEMILIK RESIKO : PEJABAT ATAU ENTITTAS DENGAN AKUNTABILITAS DAN KEWENANGAN UNTUK MENGELOLA RESIKO
Risiko audit (audit risk) merupakan Risiko (kesalahan) auditor
dalam memberikan pendapat atas laporan (yang salah saji)
secara material. (TOR Pelatihan)
AUDIT BERBASIS RESIKO
Bersikap independen, obyektif, tanggung jawab, jujur, dan profesional
dalam pelaksanaan tugas
BUDAYA KERJA ETIKAKOMPETENSI
1. Kompetensi merupakan salah satu kunci profesionalisme
2. Pelatihan pegawai merupakan hak dan harus
direncanakan dan dilaksanakan oleh unit kerja dengan
baik
3. Seluruh unsur pegawai Kemenristekdikti bekerja
berbasiskan budaya kerja dan mentaati etika yang berlaku
4. Segala tindakan dan hasil kerja harus mempertimbangkan
unsur resiko dikemudian hari
5. Untuk meningkatkan kompetensi yang berdampak pada
penguasaan resiko dikemudian hari diperlukan pelatihan-
pelatihan
PENUTUP
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
24