kisah pedih itu terulang kembali; apalah arti devisa jika nyawa taruhannya?

8/8/2019 Kisah Pedih Itu Terulang Kembali; Apalah Arti Devisa Jika Nyawa Taruhannya?

1/3

Najmu Laila - FHUI 2010

KISAH PEDIH ITU TERULANG KEMBALI:

APALAH ARTI DEVISA JIKA NYAWA TARUHANNYA?

oleh Najmu Laila1

Kisah pedih mengenai nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri nampaknya tidak (akan) ada habisnya. Penganiayaan terhadap Kikim yang

berujung kepada kematian dan Sumiati yang digunting mulutnya hanyalah merupakan

segelintir kisah pedih yang kerap kali menimpa mereka. Fakta bahwa mereka adalah

pahlawan devisa nampaknya tidak sebanding dengan apa yang harus mereka terima. Hal

ini lantas mengguratnya tanda tanya besar di benak kita semua, mengapa hal ini selalu

terjadi?

Maka inilah cerita tentang mereka. Mereka yang suaranya terlalu lemah untuk

sekedar bisa didengar. Mereka yang kehadirannya tidak begitu berarti sehingga

seringkali diabaikan, atau malah dilupakan. Mereka yang tenaganya terlalu rapuh untuk

terus dapat melawan ketidakberdayaan.

Indonesia, Negeri Para Buruh?

Sebuah anekdot yang kerap kali dilontarkan dengan miris adalah, jika negara

lain mengekspor teknologi, maka Indonesia mengekspor TKI. Memang bukan hal yang

salah, tetapi ketika hal tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan yang menjamin

perlindungan hak-hak asasi mereka, maka tidak akan mengagetkan jika berkali-kali kita

akan berhadapan dengan rangkaian masalah.

Negara Indonesia lebih dari satu dekade ini telah menjadi negara pemasok

tenaga kerja terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Hingga saat ini, tercatat ada 6 juta

TKI yang ada di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Hongkong,

Taiwan, Korea Selatan, Kuwait, dan lain sebagainya (Kompas, 5 Februari 2010). Dari

angka tersebut, hampir 70 persen diantaranya bekerja di sektor informal, seperti Pekerja

Rumah Tangga (PRT), buruh konstruksi, perkebunan, dan sopir. Sekitar 72 persen TKI

tersebut berjenis kelamin perempuan, dan 90 persennya bekerja sebagai pekerja

rumah tangga (Republika 13 Mei 2005).

Tingginya angka TKI yan g bekerja di luar negeri tersebut sejatinya merupakan

imbas dari tidak mencukupinya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Lebih dari itu,

fenomena ini secara gamblang menggambarkan ketidakmampuan Pemerintah dalam

menunaikan amanat konstitusi untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini, uang TKI sukses menaikkan cadangan

devisa nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Betapa tidak, TKI merupakan

penyumbang devisa nasional terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas. Berdasarkandata BI dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI), jumlah remittance (uang yang dikirim TKI ke tanah air) meningkat setiap

tahunnya. Dalam semester pertama tahun ini saja, jumlah remittance sudah mencapai

3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 29,7 triliun. Jumlah remittance pada 2005 tercatat

5,3 miliar dolar AS, 5,6 miliar dolar AS (2006), 6 miliar dolar AS (2007), 6,6 miliar do-

lar AS (2008) dan 6 miliar dolar AS (2009).

Melihat besarnya devisa yang disumbangkan oleh para TKI ini, adalah sangat

wajar adanya apabila Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada mereka,

terutama dengan serangkaian kebijakan yang jelas memihak kepada mereka. Namun apa

1

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2008. Anggota Lembaga KajianKeilmuan (LK2) FHUI.

1


2/3


yang yang terjadi selama ini? Semacam dejavu, rasanya sudah ratusan kali atau bahkan

ribuan kali berbagai media massa ramai-ramai memberitakan permasalahan TKI, judul

besarnya sama: kisah pedih para TKI di luar negeri. Menurut Migrant Care, sepanjang

tahun 2010 ini 5.635 para TKI mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, perolehan

gaji yang tak layak, sampai kerja yang melebihi waktu. (Koran Tempo, 26 November2010).

Selama ini, sikap Pemerintah bak pemadam kebakaran yang memecahkan

permasalahan-permasalahan TKI secara kasuistis tanpa menyentuh akar

permasalahannya. Langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah pun cenderung

lembek. Hal ini terbukti dengan selalu gagalnya perundingan pemerintah dengan

pemerintah Arab Saudi mengenai perlindungan dan perbaikan nasib TKI. Padahal

berdasarkan statistik, kasus kekerasan TKI terbesar justru berasal dari TKI yang berada

di Arab Saudi. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 27 Undang Nomor

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang

menyatakan bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara

tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan PemerintahIndonesia atau memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja

asing. Arab Saudi jelas tidak termasuk ke dalam kriteria negara yang dimaksud.

Menyikapi hal tersebut, kerap kali Pemerintah berdalih bahwa posisi Indonesia

selalu menjadi sub-ordinat di mata Arab Saudi karena setiap kali ada upaya pendesakan

bilateral agreement perlindungan dengan Arab Saudi, setiap kali pula ancaman

pengurangan kuota haji dari Indonesa dilontarkan oleh otoritas Arab Saudi. Dalih

tersebut tentu tidak dapat menjadi sebuah pembenaran mengingat justru itulah tugas

Pemerintah untuk melindungi seluruh warga negara. Kita dapat mencontoh sikap

Australia yang begitu gigih mengajak Indonesia untuk berunding di dalam kasus Corby

dan Bali Nine untuk melindungi warga negaranya. Maka saatnya Indonesia berani tegak

kepala untuk memperjuangkan nasib para TKI di Saudi Arabia.

Selain itu, tidak adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

(PRT) semakin menegaskan ketidakseriusan Pemerintah dalam menangani

permasalahan ini. Hal ini menjadi sebuah permasalahan serius karena selama ini para

PRT tidak mendapatkan perlindungan yang cukup mengingat UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan belum mengakomodir kepentingan mereka. Bagaimana kita

bisa mendesak negara-negara lain untuk melindungi para TKI sementara kita sendiri

belum memiliki Undang-Undang yang melindungi mereka?

Di dalam konteks Internasional, perlindungan mengenai buruh migran telah

diatur di dalam Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh

Migran dan Anggota Keluarganya (UN Convention on the Protection of the Rights ofAll Migrant Workers and Member of Their Families). Sayangnya, meski telah menjadipeserta dan menandatangani konvensi tersebut sejak September 2004, sampai saat ini

pemerintah belum juga meratifikasi konvensi tersebut. Keengganan Pemerintah untuk

melakukan ratifikasi lebih banyak disebabkan karena dari 14 negara tujuan TKI, belum

ada satu pun negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Jalan pikiran tersebut sedikit

banyak dapat dimengerti mengingat konvensi tersebut hanya berlaku bagi para pihak

yang menjadi peserta konvensi. Namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan

pembenar bagi Pemerintah untuk tidak melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut.

Dengan melakukan ratifikasi, posisi tawar Indonesia menjadi lebih kuat di mata negara

lain karena menunjukkan kesungguhan sikap Indonesia dalam melakukan perlindungan

terhadap para buruh migran, termasuk TKI.

2


3/3


Bukan Sekedar Deretan Angka

Wacana yang saat ini beredar bahwa Pemerintah akan membagi-bagikan telepon

seluler kepada seluruh kepada para TKI untuk menjamin keselamatan mereka. Hal

tersebut sungguh merupakan sebuah tindakan yang dangkal dan menggelikan karenatidak berpijak pada realitas yang terjadi. Hampir seluruh PRT migran yang bekerja di

Saudi Arabia dilarang untuk memegang telepon seluler. Bahkan adakalanya sejak

berada di penampungan di Indonesia, akses untuk berkomunikasi sudah mulai dibatasi.

Tindakan politik yang paling logis untuk dilakukan adalah melakukan high-leveldialogue dengan berkomunikasi langsung dengan raja Saudi Arabia. Sikap seperti inilahyang pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada saat

memperjuangkan pembatalan eksekusi mati terhadap Siti Zaenab, PRT migran asal

Bangkalan yang dituduh membunuh majikannya di Saudi Arabia. Saat itu, Presiden Gus

Dur menelpon langsung Raja Fahd untuk meminta pembatalan hukuman mati dan

permintaan tersebut akhirnya dikabulkan.

Nyawa dan nasib para TKI tidak hanya sekedar deretan angka dan serangkaianfoto mengerikan. Mereka adalah manusia, punya nama, punya keluarga, punya

kehidupan. Sudah seharusnya Pemerintah menegaskan sikap untuk tidak mentoleransi

segala bentuk kekerasan terhadap TKI sekecil apapun jumlahnya. Hanya dengan sikap

seperti itulah Pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan jaminan

pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya, tanpa

terkecuali.

Oleh karena itu, solusinya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap

penanganan dan perlindungan TKI. Evaluasi ini meliputi berbagai element pemerintah

dan masyarakat baik dari segi struktur, substansi hukum, dan budaya masyarakat. Dari

segi struktur, harus dipertegas tugas pokok, fungsi dan wewenang antara regulator dan

operator. Harus jelas lembaga yang bertanggung jawab terhadap isu-isu penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri. Dari segi substansi hukum, sudah saatnya pemerintah

mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan melakukan

ratifikasi Konvensi PBB untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggotanya.

Selain itu, pemerintah juga harus mereformasi sistem pengiriman tenaga kerja legal,

terutama Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

tahun 2004 dan menyelesiakan perjanjian perlindungan TKI dengan negara-negara

tujuan, terutama Arab Saudi. Langkah-langkah tersebut juga harus dibarengi dengan

edukasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar tidak terjebak ke dalam

lingkar hitam sindikat perdagangan manusia berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar

negeri. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah diplomasi yang kuat untukmelindungi para TKI dimana pun mereka berada.

3

kisah pedih itu terulang kembali; apalah arti devisa jika nyawa taruhannya?

Documents