kewiraan demo anarkisme umi
TRANSCRIPT
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di awal tahun 2010 ini terjadi serangkaian aksi demonstrasi di
berbagai daerah di Indonesia, aksi demonsrasi tersebut melibatkan berbagai
elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa buruh dan masyarakat
umum.
Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap orang bebas
mengungkapkan pikiran danpendapatnya. Namun tentu saja kebebasan itu
harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengganggu kepentingan
masyarakat. Di negara kita, kebebasan berpendapat diatur dalamUUD 1945
pasal 28. Secara lebih spesifik, aksi ini kemudian diatur dengan adanya UU
No.9/1998 tentang Mekanisme Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Salah satu cara untuk berpendapat secara masal adalah dengan melakukan
demonstrasi.
Demo umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian
aspirasi atau buntunya metode dialog. Dalam trias politika, aspirasi rakyat
diwakili oleh anggota legislatif.Namun dalam kondisi pemerintahan yang
korup, para legislator tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat
langsung mengambil jalan pintas dalam bentuk aksi.Demo juga dilakukan
dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan
demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball. Dari isu
mahasiswa menjadi isu masyarakat kebanyakan, seperti dalam kasus aksi
menuntut mundur Soeharto. Namun belakangan ini, demonstrasi sudah
melenceng dari tujuan awalnya. Dan justru demonstrasi yang melenceng ini
yang membudaya di masyarakat kita.
1
Selepas dari aksi anarkis itu semua, dibalik maksud sebenarnya dari
makna Demonstrasi, terdapat beberapa nilai-nilai dari dampak demonstrasi
tersebut yang positif bagi sebagian rakyat, namun ada juga dampak
negatifnya. Makalah ini akan membahas Demo Anarkis Peringatan Tragedi
AMARAH (April Makassar Berdarah) yang terjadi di tahun 1996 dimana
saat itu Militer menyerbu masuk kampus mereka dan membunuh 3
mahasiswa UMI (Universitas Muslim Indonesia) serta dampak demonstrasi
secara umum bagi masyarakat sipil lokal maupun global.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai
berikut :
1.2.1. Mengapa para demonstran melakukan berbagai tindakan anarkis
dalam demonstrasi?
1.2.2. Apa saja dampak positif dan negatif dari demonstrasi?
1.2.3. Bagaimana kronologis kejadian Demo Anarkis Peringatan
AMARAH?
1.2.4. Apa solusi dari kejadian tersebut?
1.2.4. Bagaimana wujud demonstrasi yang diharapkan?
1.3 Tujuan
Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan
makalah ini dapat di simpulkan sebagai berikut:
1.3.1. Mengetahui faktor tindakan anarkis dalam demonstrasi.
2
1.3.2. Mengetahui secara rinci dan jelas apa saja dampak positif dan negatif
dari pelaksanaan demokrasi.
1.3.3. Mengetahui kronologis yang sebenarnya dari aksi Demo Anarkis
Peringatan AMARAH.
1.3.4. Mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Mahasiswa
dan Masyarakat dalam mencegah dan menangani aksi demo anarkis.
1.3.5. Mengetahui bagaimana cara mengemukakan pendapat sesuai dengan
aturan yang berlaku.
1.4 Manfaat
1.4.1. Manfaat Teoritis
Makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak
terkait masalah demonstrasi, termasuk Mahasiswa, Pemerintah dan
Masyarakat.
1.4.2. Manfaat praktis
Dengan ditulisnya makalah ini semoga dapat memberikan wawasan kepada
mahasiswa atau masyarakat tentang tata cara demonstrasi yang benar sesuai
dengan aturan yang berlaku, sehingga Demonstran tidak menjadikan
demonstrasi sebagai wahana untuk menyalurkan emosi, tetapi untuk
menyalurkan aspirasi berupa kritikan yang bersifat membangun, yang
mewakili aspirasi masyakat luas, sehingga masyarakat tidak menganggap
demonstrasi sebagai kegiatan yang buruk serta menambah pengetahuan
tentang realitas dampak-dampak dari demonstrasi yang terjadi dalam dunia
demokrasi.
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Faktor Terjadinya Demonstrasi Anarkis
Ada beberapa factor yang menyebabkan munculnya tindakan anarkis
dalam demonstrasi:
2.1.1 Sikap para demonstran yang menganggap pendapat mereka paling
benar dan harus dituruti.
Hal ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan demonstrasi, para
demonstran menganggap bahwa aspirasi atau pendapat yang mereka
suarakan merupakan merupakan aspirasi yang benar, mereka juga
menganggap bahwa aspirasi yang mereka suarakan merupakan
aspirasi yang mewakili suara hati seluruh rakyat Indonesia, dengan
dasar itulah mereka mengaggap bahwa apa yang mereka pikirkan,
apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan merupakan
hal yang benar dan mereka menginginkan agar apa yang mereka
suarakan bisa terrealisasikan.
Dengan dasar kebenaran ini maka dalam pelaksanaan demonstrasi
para demonstran bukan hanya sekedar mengemukakan pendapat
namun lebih mengarah pada memaksakan pendapat, sehingga untuk
meksakan kehendaknya ini mereka melakukan tindakan anarkis. Jadi
tindakan anarkis yang di lakukan merupakan wujud dari pemaksaan
kehendak, dengan harapan agar kehendak atau aspirasi yang mereka
suarakan di perhatikan.
2.1.2. Suasana panas, sesak dan penat akan membuat para demonstran
cunderung mudah terpancing emosi.
4
Anarkisme dalam demonstrasi juga bisa di sebabkan karena
situasi ketika demo terjadi, umumnya dalam suatu demonstrasi
memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dilakukan di siang hari,
suasana yang panas, sesak dan penat akan mudah membuat para
demonstran untuk terpancing emosinya dan mudah marah. Ketika
demonstrasi kondisi fisik dari para anggota juga pasti mengalami
kelelahan, dengan kondisi ini jika dalam suasana yang panas atau
hujan deras maka akan membuat para demonstran mudah marah, hal
ini akan mengakibatkan tindakan anarkis, jika salah satu anggota
demonstran melakukan tindakan anarkis maka anggota lain akan
mudah tertular untuk melakukan tindakan yang serupa.
2.1.3. Tidak ada perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara
dengan demonstran.
Ketika ada niat untuk melakukan demonstrasi, tentunya suatu
kelompok atau pihak yang akan melakukan demonstrasi sudah
mempunyai suatu pandangan, gagasan dan pemikiran yang mereka
yakini kebenarannya, inilah yang nantinya akan mereka suarakan
dengan harapan apa yang mereka suarakan bisa menjadi kenyataan,
atau paling tidak mendapatkan tanggapan dari pihak yang mereka
harapkan. Namun banyak kejadian ketika ada demonstrasi tidak ada
satupun orang yang bersedia menemui para demonstran untuk
berbicara dan member penjelasan, hal ini membuat para demonstran
kecewa, marah sehingga melakukan berbagai tindakan anarkis
sebagai luapan emosinya.
Solidaritas yang tinggi antara para anggota demonstran.
Dalam suatu demonstrasi umunya, para demonstran memiliki
solidaritas yang sangat tinggi antara anggota satu dengan anggota
yang lainnya, jika salah satu anggota melakuakan hal yang baik
5
maka kemungkinan besar anggota yang lain akan melakukan hal
yang sama, tetapi yang dalam demo selama ini khususnya di awal
tahun 2010 ini bukanlah solidaritas yang baik, tetapi lebih mengarah
pada solidaritas yang buruk, jika salah satu anggota berteriak SBY
malinng, maka yang lain juga akan melakukan hal yang sama.
Salah satu hal yang menyebabkam tindakan anarkis dalam
demonstrasi adalah kuatnya solidaritas antara demonstran satu
dengan yang alainnya, tindakan anarkis awalnya hanya dilakukan
oleh satu atau beberapa orang saja, namun karena para demonstran
mempunyai kesamaan visi, misi dan tujuan maka mereka
mempunyai solidaritas yang tinggi. Jika salah seorang anggota
melakukan tindakan anarkis maka anggota lain akan melakukan hal
yang sama, jika salah seorang anggota di amankan oleh pihak
kepolisian maka anggota yang lain akan berusaha menyelamatkan
rekannya. Hal ini terkadang memicu kerusuhan antara demonstran
dengan aparat kepolisian.
2.1.4. Kerusuhan dalam demo memang sudah di rencanakan
Salah satu faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dalam
demo yaitu kerusuhan dalam demonstrasi memang sudah di
rencanakan sebelumnya, kerusuhan ini biasanya dilakukan oleh
lawan politik atau pihak-pihak lain yang tidak suka dengan
pemeritahan yang sedang berjalan. Kasus seperti ini sering terjadi di
Indonesia, yang paling hangat adalah kasus demonstrasi di
Mojokerto, dalam demo di mojokerto beberapa waktu lalu terjadi
kerusuhan yang mengakibatkankerugian hingga 1,4 M, demo ini
disebabkan karena salah satu kandidat calon bupati tidak diloloskan
menjadi calon bupati oleh KPU setempat. Akibatnya para
pendukung bupati yang tidak lolos berdemo di depan KPU
6
Mojokerto dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas Negara.
Dalam demo ini hampir 100 orang di tahan, dari barang bukti yang
berhasil di amankan oleh Polisi bisa di simpulkan bahwa kerusuhan
memang sudah di rencanakan.
Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 20 Mei 2008, pada saat
itu terjadi demonstrasi anarkis dalam rangka kenaikan haraga BBM
yang berujung pada kerusuhan, dalam kerusuhan ini terjadi
pembakaran Toyota Avansa di depan gedung DPR-RI, demo ini
melibatkan sekitar 4000 orang. Dalam kasus ini Ferry Julianto di
tuding sebagai dalang kerusuhan, Ferry telah merencanakan
demonstrasi sebelumnya dan mengeluarkan biaya sebesar 14 juta
rupiah. Dan akhirnya dia di jebloskan kedalam penjara.
Dalam demonsatrasi Century dan juga 100 hari pemerintahan
SBY-Budiono, mungkin saja bila tindakan anarkis juga sudah di
rencanakan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini mungkin
saja di lakukan oleh partai oposisi, karena partai oposisi selalu
mengkritisi kebijakan pemerintahan SBY-Budiono. Jika di fikirkan
dengan akal sehat kita, tidak mungkin pihak yang Pro dengan
kebijakan pemerintah saat ini meneriaki SBY maling, Boediono
maling dan Sri Mulyani maling, bahkan hingga menyamakan SBY
seperti kerbau. Tindakan seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh
lawan politik dari SBY yang berasal dari luar Partai Demokrat. Bisa
partai oposisi yang selalu menguarkan kritikan dan juga kecaman
terhadap pemerintah dan juga bisa juga dilakukan oleh partai mitra
koalisi yang memang kecewa dengan sikap pemerintah. Yang jelas
tindakan anarkis dalam demonstrasi 100 hari pemerintahan SBY-
Boediono dan juga demo Century dilakukan oleh pihak diluar partai
Demokrat.
7
2.1.5. Adanya provokasi
Setiap demonstrasi tentunya melibatkan banyak orang, hal ini
membuat situasi sangat sulit untuk di kontrol dan di kendalikan,
selain itu banyaknya demonstran jug sangat rawan dengan
provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi
dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu anggota demonstran
yang mempunyai kecenderungan prilaku menyimpang dalam
kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka
akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya.
Lalu provokasi juga munkin dilakukan oleh pihak-pihak dari luar
yang menginginkan suasana demo menjadi rusuh. Dalam suatu
demonstrasi umumnya pihak atau Kelompok yang melakukan demo
mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga dengan kesamaan ini
para demonstran cenderung memiliki solidaritas yang tinggi antar
sesame anggota. Sehingga jika salah satu anggota melakukan
tindakan anarkis maka anggota lain juga akan sangat mudah untuk
mengikuti tindakan itu.
2.1.6. Demonstrasi anarkis menurut tinjauan demokrsi
Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk
demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehinga kepentingan
umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil,
rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian
rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya
sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan
menjadi kacau, yang disebut anarki.
Hal ini sangat sesuai dengan demonstrasi anarkis yang terjadi di
Indonesia saat ini. Dalam demonstrasi para demonstran umumnya
tidak hanya mengemukakan pendapat, tetapi pada ujungnya sampai
8
pada tahap memaksakan kehendak dan pendapatnya, yang kemudian
mereka melakukan berbagai tindakan anarkis dan amoral dalam
memaksakan pendapatnya, yang akhirnya berujung pada kekerasan
atau tindakan yang anarkis.
2.2 Dampak Positif dan Negatif dari Demonstrasi secara Umum
2.2.1 Dampak positif Demonstrasi
Apabila dilakukan sesuai dengan aturan, demonstrasi dapat
memberikan pengaruh positif dalam kehidpan bermasyarakat,
diantaranya:
1. Mengeluarkan aspirasi rakyat yang selama ini tertahankan
2. Mengeritik pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang lebih
baik sesuai dengan harapan rakyat
3. Salah satu wujud implementasi serta pengembangan konsep
ekonomi kerakyatan. Terjadi transaksi finansial yang sangat adil.
4. Mengeluarkan pendapat rakyat yang belum terelasikan
5. Menyadarkan pemerintah akan kebijakannnya dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut hidup rakyat.
6. Mendesak pemerintah dalam mengeluarkan keputusan bersama yang
disetujui bersama
7. Dapat membuka pikiran semua orang, baik pemerintah maupun
masyarakat terhadap masalah yang didemonstrasikan
8. Merupakan ciri Negara demokrasi yang tidak dapat dihilangkan
sebagai akibat dari pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan
yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
9. Untuk mengetahui keberhasilan dari program pemerintah yang telah
dijalankan
10. Membuat perubahan terhadap sesuatu hal, baik itu berupa kebijakan,
program, maupun masalah lainnya dalam pemerintahan.
9
11. Menambah lapangan kerja bagi pengangguran, karena ada
rumor yang mengatakan bahwa orang-orang yang berdemonstrasi
adalah pengangguran ataupun mahasiswa abadi yang dibayar oleh
pihak lain
12. Membuat pemerintah berintropeksi diri atas aspirasi Masyarakat
13. Membuat pemerintah mengintropeksi diri atas aspirasi masyarakat.
14. Memberi celah kepada pemerintah untuk melakukan perubahan di
berbagai bidang atas usul yang diberikan masyarakat.
15. Memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam
kegiatan tersebut
16. Melatih masyarakat untuk bertanggung-jawab mengenai aspirasinya.
2.2.2 Dampak negative Demonstrasi anarkis
1. Merugikan diri sendiri dan masyarakat luas.
2. Mengganggu ketertiban umum.
3. Traumatis masyarakat sekitar.
4. Dapat menimbulkan korban luka, bahkan korban meninggal baik
dari pihak demonstran (mahasiswa), masyarakat sipil, ataupun pihak
kepolisian.
5. Menurunnya image mahasiswa sebagai kaum intelektual muda
dimata masyarakat.
6. Merusak fasilitas pribadi dan Negara.
7. Dengan adanya demonstrasi yang anarkhis, para calon investor akan
melihat Indonesia sebagai tempat yang sangat riskan untuk
berinvestasi, sehingga demonstrasi jenis itu dapat mengurangi minat
para investor, terutama investor asing untuk menanamkan modalnya
di Indonesia.
8. Menimbulkan kemacetan sehingga meresahkan rakyat.
9. Menjadikan pembuat masalah ketakutan.
10. Menghambat pelaksanaan program pemerintah secara optimal.
10
11. Membuat masyarakat ketakutan terhadap aksi anarkis yang
dilakukan demonstran.
12. Sampah berserakan di jalanan akibat aksi anarkis yang dilakukan,
seperti batu/kerikil, pecahan kaca.
13. Dapat merusak taman-taman kota disekitar area tempat demonstran
jika telah berbuat anarkis.
14. Menimbulkan banyak masalah apabila aksi anarkis telah terjadi.
Dapat menimbulkan polusi tanah akibat lelehan ban yang telah
dibakar, polusi suara akibat suara-suara teriakan, polusi udara akibat
asap yang ditimbulkan oleh pembakaran ban.
15. Nilai tukar mata uang menurun drastis apabila demonstrasi
ditayangkan secara global.
16. Demonstrasi merupakan kunci yang akan menyeret pelakunya untuk
memberontak terhadap para penguasa, padahal kita dilarang
melakukan pemberontakan dengan cara membangkang kepada
mereka. Betapa banyak, demonstrasi yang mengantarkan suatu
negara menuju kehancuran, sehingga timbullah pertumpahan darah,
perampasan kehormatan, dan harta benda serta tersebarlah
kerusakan yang begitu luas.
17. Demonstrasi menjadikan orang-orang dungu dan orang-orang yang
tidak berkompeten bisa berpendapat karena merasa sebagai pihak
yang tertindas dan patut didengarkan opininya. Dalam perkara yang
besar dan berdampak luas, orang-orang yang bukan ahlinya ikut
berbicara. Sehingga, memungkinkan tuntunan mereka dipenuhi
meskipun merugikan mayoritas masyarakat.
11
2.3 Kronologis Aksi Demo Anarkis Peringatan AMARAH (April Makassar
Berdarah)
Selasa 24 April 2007, Prof Mappadjantji dosen FMIPPA Universitas
Hasanuddin yang sedang dirawat di ICCU RSU Wahidin Makassar karena
serangan jantung, menjalankan kewajiban sebagai anak yang harus
melayat mertuanya Prof. Syamsi Lili yang jenasahnya disemayamkan di Jl
Kartini. Prof MA izin keluar ICCU dilengkapi dengan botol infus dan
diantar oleh seorang suster.
Dalam perjalanan kembali ke RSU Wahidin sepulang melayat,
kendaraan mereka yang melintas di jalan Urip Sumoharjo dilarang lewat
oleh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang sedang demo.
Walaupun Prof MA sudah memperlihatkan kondisinya yang darurat
lengkap dengan selang infus dan seorang suster yang mendampingi,
mereka tetap tidak diizinkan lewat.
Putri Prof MA, Vita yang menyetir kendaraan mengikuti keinginan
mahasiswa untu masuk ke jalur angkutan kota pete-pete. Di mulut pintu
keluar, jalan mereka ditutup dan diwajibkan memutar haluan kembali ke
kota. Melihat kondisi tersebut, putra Prof MA, Bayu memindahkan kayu
penghalang agar bisa lewat karena ayahnya harus sesegera mungkin
masuk ICCU kembali. Bayu kemudian dikeroyok hingga babak belur oleh
12
mahasiswa UMI, bahkan ketika sudah masuk ke mobil, Bayu ditarik
kakinya dipaksa turun untuk dihajar lagi. Melihat putranya babak belur,
Prof MA melupakan kondisinya penyakitnya, dan bergegas menolong
anaknya dengan melawan para mahasiswa yang brutal ini. Para
mahasiswa tidak lagi mempedulikan bahwa Prof MA adalah pasien
emergency, beramai-ramai menyerang termasuk menari kacamata yang
dipakai. Mahasiswa UMI berhenti menyerang ketika Prof MA berhasil
menangkap salah satu pimpinan mahasiswa.
Beberapa hari kemudian, Mahasiswa UMI Minta Maaf . Pengurus
Lembaga Mahasiswa (Lema) Se-UMI menggelar konferensi pers di depan
gedung Kedokteran Kampus II UMI. Dalam kesempatan tersebut mereka
menyampaikan tuntutan sikapnya, sekaligus permohonan maaf atas
insiden kekerasan yang terjadi."Aksi ini kami hentikan karena kondisi
yang tidak memungkinkan. Massa sulit dikontrol lagi. Kami juga meminta
maaf kepada keluarga korban Amarah dan kepada pihak yang menjadi
korban dalam insiden yang terjadi," kata perwakilan pengurus Lema Se-
UMI, Firman.
Dalam tuntutannya para mahasiswa meminta kepada Presiden RI
untuk menegaskan bentuk keprihatinan terhadap Amarah, dan menjadikan
kekerasan dalam dunia pendidikan sebagai agenda nasional. Mereka juga
meminta kepada Komnas HAM untuk membentuk tim independen
penyelesaian kasus tersebut. Amarah merupakan tragedi yang terjadi 24
April 1996 di UMI. Saat itu, mahasiswa yang melakukan demonstrasi
besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang
disusul aksi penolakan tarif petepete yang berimbas bentrokan dan
penyerangan yang melibatkan TNI-Polri.
13
Kejadian ini menyebabkan tiga orang mahasiswa UMI meninggal
dunia yakni Almarhum Andi Sultan Iskandar (Fakultas Ekonomi), Syaiful
Bya (teknik arsitektur), dan Tashrif (fakultas ekonomi).
2.4 Solusi Menghindari dan Penanganan Demo Anarkis
- Mengacu pada hak Masyarakat untuk menyuarakan pendapat, dukungan,
kritikan,ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan yaitu dengan salah satu
caranya dengan berdemonstrasi sebagaimana yang sudah diatur dalam
UUD 1945. Sebagai “matching point” dari Hak masyarakat untuk
menyuarakan pendapat tersebut, masyarakat pendemo juga harus
melaksanakan kewajiban sebagai warganegara yang baik saat
melaksanakan demonstrasi, yaitu dengan tetap menjaga ketertiban,
keamanan sesama pendemo, dengan masyarakat sekitar, maupun dengan
pemerintah dan aparat yang merupakan juga hak mereka sebagai
warganegara.
- Untuk demonstran, alangkah baiknya jika dalam berdemonstrasi paling
tidak menghindari hal-hal yang mengganggu masyarakat lain untuk
beraktifitas sebagai hak mereka. Seperti menghindari penghadang-
hadangan akses masyarakat lain untuk mengkases fasilitas umum
maupun pribadinya, sebagai contoh menghindari akses menutup jalan
yang sebenarnya mengganggu kepentingan masyarakat lain,
penyanderaan terhadap aset-aset milik publik, maupun upaya merusak
fasilitas publik.
- Aparatur negara pun harus tetap menghormati hak pendemo, cukuplah
kewajiban aparat untuk mengamankan dan menertibkan demonstrasi.
“menertibkan dan mengamankan” dalam hal ini tidak serta merta dengan
cara kekerasan dan emosi kemarahan, yang nantinya berujung menyulut
14
kemarahan pendemo. Seharusnya aparat menertibkan dan mengamankan
dengan tetap menghormati pendemo. Tertibkan dan amankanlah mereka
secara manusiawi dengan hati yang bersih dan ikhlas.
- Apabila dari pihak kepolisian melakukan tindakan penangan yang tidak
termasuk dalam standar operasi penanganan demonstrasi, seperti ikut
melempari batu dan memukul para demonstran, maka polisi tersebut
haris mendapat tindakan khusus dan hukuman dari atasannya dengan alas
an telah melakukan aksi yang cenderung mencoreng nama institusi
kepolisian.
- Untuk pemerintah sendiri, sebaiknya menghormati para pendemo dengan
cara “mendengarkan” dengan kata lain menanggapi mereka, karena pada
dasarnya niat mereka mengeluarkan pendapat hingga turun ke jalan
dikarenakan suara mereka kurang terdengar atau terwakili oleh para
wakil rakyat.
- Polisi harus menjaga ketat setiap terjadi demo, agar tidak terulang
perusakan fasilitas umum. Dalam hal ini, pihak kepolisian perlu
mengadakan simulasi dalam menangangi demo anarkis sebagai latihan
kesiapan. Simulasi dilakukan dengan kemungkinan yang terburuk.
- Menghindari omongan orator yang menyulut terjadinya bentrokan
- Pembentukan karakter masyarakat berbasis kearifan lokal dimulai sejak
bangku sekolah dasar dan diteruskan sampai perkuliahan untuk
menghindari mudahnya terprovokator oleh ucapan-ucapan yang sengaja
dilontarkan untuk memancing emosi.
- Akhirnya dengan menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing
pihak, demonstrasi sebagai salah satu wujud masyarakat demokrasi dapat
berjalan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan
15
yang telah diatur dalam UUD 1945 sebagai dasar berdirinya negara
Indonesia.
2.5 Tata Cara Demonstrasi Yang Benar
Aturan dan tata cara dalam penyampaian pendapat melalui demokrasi
Hak untuk mnyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari
Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia Hak ini dapat
dilaksanakan dalam berbagai bentuk, hal ini di atur dalam pasal (9) UU
No. 9 tahun 1998 yaitu :
1. Unjuk rasa atau demonstrasi
2. Pawai
3. Rapat umum, atau
4. Mimbar bebas
Pelaksanaan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum
tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, namun
ada beberapa tempat yang dikecualikan dan waktu-waktu yang dilarang
dalam menyampaikan pendapat di muka umum pasal 9 (2) UU No. 9 tahun
1998.
1. Di lingkungan istana kepresidenan.
2. Tempat ibadah.
3. Instansi militer.
4. Rumah sakit.
5. Pelabuhan udara atau laut.
16
6. Ttasiun kereta api.
7. Terminal angkutan darat.
8. Dan obyek-obyek vital nasional.
9. Pada hari besar Nasional.
Sebelum melaksanakan demokrasi/pawai/rapat umum, maupun
mimbar bebas terlebih dahulu wajib memberitahukan secara
tertulis.Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Polri. Di mana polri
yang dimaksud adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian
pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada :
1. Kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada polsek setempat.
2. Kecamatan atau lebih dalam lingkukan kabupaten/kotamadya
3. Kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi,
pemberitahuan ditujukan kepada polri setempat.
4. Propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemberitahuan secara
tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau
pennggung jawab kelompok selambat-lambatnnya 3 × 24 jam
sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
Surat pemberitahuan sebagaimana di maksud di atas memuat :
a. Maksud dan tujuan
b. Tempat, lokasi dan rute
c. Waktu dan lama
d. Bentuk
17
e. Penanggung jwab
f. Nama dan alamat organisasi kelompok atau perorangan
g. Alat peraga yang dipergunakan, dan atau
h. Jumlah peserta
Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau
demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 orang penanggung
jawab. Bnerdasarkan pasal 16 UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum ”pelaku atau peserta pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan
melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kemerdekaan terkandung dua makna yaitu kebebasan dan
tanggung jawab. Karena itu kita harus menyeimbangkan antara kebebasan
dan tanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu :
1. Pendapatnnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal,
sehingga tidak sembarang pendapat
2. Pendapat hendaknnya mewakili kepentingan orang banyak,
sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama.
3. Pendapatnnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang
berlaku, sehingga tidak melanggar hukum.
4. Orang yang berpendapat septutnnya terbuka terhadap tanggapan,
sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik
5. Penyampaian pendapat hendaknnya dilandasi oleh keinginan untuk
mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.
18
Hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang
berlaku, yaitu : melalui saluran yang resmi atau konstitusional.
Dalam pasal 1 Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum di jelaskan bahwa “ kemerdekaan
menyampaikan pendapat” adalah hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikirin dengan lisan dan tulisan dan sebagainnya. Secara
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kebebasan
menyampaikan pendapat, agar dilaksanakan dengan bertanggunmg jawab.
Maka dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnnya
dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada
setiap masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat.
Pasal 5 UU No. 9 tahun 1998 tentang kemrdekann menyampaikan
pendapat di muka umum dinyatakan bahwa setiap Warga negara yang
menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
b. Memperoleh perlindungan hukum
Yang dimaksud dengan “ mengeluarkan pikiran secara bebas” adalah
mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas
dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan
tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang No. 9 Tahun
1998 dimana tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum adalah :
19
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila dan
Undang-undanmg dasar 1945
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan
pendapat
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnnya partisipasi
dan kreativitas setip warga negara sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan
kepentingan perorangan atau kelompok. Yang dimaksud dengan
“memperoleh perlindungan hukum” termasuk di dalamnnya
jaminan keamanan.
Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan
terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum
termasuk pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
Kewajiban yang harus diperhatikan bagi setiap Warga Negara
Indonesia dalam menyampaikan pendapatnnya telah diatur dalam pasal 6
UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapatnnya
di muka umum bahwa “Warga Negara yang menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
20
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan e.
menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa menghormati
hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah ikut
memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup
aman, tertib, dan damai.
Yang dimaksud dengan “menghormati aturan-aturan moral yang
diakui umu” adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan
kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Menjaga dan menghormati
keamanaan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang
dapat mencegah timbulnnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan
umum., baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.
Sedangkan yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan
kesatuan bangsa” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnnya
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan
antar golongan dalam masyarakat.
21
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Menyimpulkan dari isi makalah bab-bab sebelumnya, apabila
diibaratkan demonstrasi adalah layaknya sebilah pisau, apabila
penggunaanya benar sesuai aturan, maka dapat sangat berguna atau
bermanfaat suatu pihak, namun apabila dalam penggunaanya melenceng
dari fungsi dan tatacara penggunaanya, ini akan berakibat terlukanya
pihak-pihak tertentu. Demonstrasi akan berdampak merugikan apabila
demonstran, aparat, maupun pemerintah salah dalam menanggapi
demonstrasi tersebut. Namun sebaliknya, demonstrasi akan berjalan saling
menguntungkan apabila tata cara dan penyikapan demonstrasi tersebut
dijalankan dengan cara yang benar, semua pihak dari demonstran, aparat,
maupun pemerintah saling menjaga ketertiban, keamanan, dan
menghormati hak dan kewajiban yang mengandung nilai-nilai Pancasila
dan tercantum pada UUD 1945.
3.2 Saran
Hukum dibuat dalam rangka untuk menciptakan ketertibah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga Negara yang baik kita
semua harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku, jangan jadikan
hukum hanya sebagai wacana dan pajangan yang kehilangan fungsinya,
kita telah melihat berbagai bukti peristiwa yang menunjukkan ketidak
patuhan pada hukum pasti menimbulkan kekacauan dalam kehidupan,
jangan biarkan ini terjadi agar eksistensi bangsa Indonesia tetap terjaga.
22
Gunakan kebebasan yang kita miliki dengan bijak sesuai dengan amanat
demokrasi.
Kita sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila dan sangat
menjujung tinggi makna tersebut sebaiknya mengetahui sebelumnya
bagaimana demonstrasi yang diharapkan, supaya dalam upaya
melaksanankan hak, tidak mengganggu atau merugikan hak milik orang
lain yang meupakan kewajiban kita.
23
DAFTAR PUSTAKA
1. Chalim, ibn, Asykuri, Dkk. 2003. Pendidikan kewarganegaraan.
Majelis pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan (diktilitbang)
pimpinan Pusat muhamadiah. Yogyakarta.
2. Rosyada, Dede, Dkk. 2000. Demokrasi hak azasi manusia dan
masyarakat madani. ICCE UIN. Jakarta.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998. Tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum : Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak
azasi manusia.
4. Octavianus, Fanny. 2009. Kerbau pun Ikut Demonstrasi 100 Hari.
http://www.antaranews.com. edisi Kamis, 28 Januari 2010 di akses 12
Mei 2012
5. Mahyudin ,Edy. 2008. Prinsi-prinsip demokrasi pancasila.
http://tugassekolahonline.blogspot.com/2008/10/prinsip-prinsip-
demokrasi-pancasila.html diakses 12 Mei 2012
6. Prasaja, Lanang.2005. makalah pendidikan kewarganegaraan.
http://www.lprasaja.web.ugm.ac.id/files/MAKALAH
%20PENDIDIKAN%20KEWARGANEGARAAN.doc diakses 12 Mei
2012
7. Noertika. 2007. Artikel : Demonstrasi Mahasiswa UMI dan Sensitifitas
Kita http://noertika.wordpress.com/2007/04/25/demonstrasi-
mahasiswa-umi-dan-sensitifitas-kita/ diakses 12 Mei 2012.
8. Nurhayadi. 2011. Simulasi Penangan Demo Anarkis.
http://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=penanganan+demo+anarkis&source=web& 2Fberita
%2F929%2FSimulasi.Penanganan.Demo.Anarkis diakses 12 Mei 2012
24