kewarganegaraan (golput)

7/22/2019 Kewarganegaraan (golput)

1/7

BAB I

PENDAHULUAN

Tahun 2009, Indonesia kembali menggelar Pemilu. Pertama untuk memilih

anggota legislatif di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten / kota serta anggota

Dewan Perwakilan Daerah. Menyusul kemudian pemilihan presiden dan wakil

presiden secara langsung. Seluruh proses ini jika dihitung dalam skala waktu di

luar waktu pembahasan peraturan dan perundangan, sosialisasi-sosialisasi, hingga

persiapan partai-partai berlangsung antara enam hingga sepuluh bulan. Betapa

panjang, berat, mahal, dan melelahkannya proses Pemilu era reformasi ini. Karena

itu sepertinya Pemilu tetap akan menjadi topik paling menarik dan favorit untuk

dibicarakan sepanjang saat ini.

Yang akan dibahas dalam makalah ini bukanlah jantung dari topik ini, tapi

boleh dikata pinggiran dari isu besar tersebut, yaitu tentang Golput, akronim dari

golongan putih. Melihat betapa besar kecenderungan Golput dalam pemilihan

kepala-kepala daerah sepanjang lima tahun terakhir ini, muncul pertanyaan :

apakah kecenderungan serupa akan berlangsung juga dalam Pemilu 2009? Inilah

pokok utama, dengan segala aspek, yang hendak ditelusuri. Golput bukanlah

isapan jempol. Golput adalah suatu gejala yang kompleks, yang bersumber dari

sikap apatis, kurang pemahaman tentang perundangan, ketidakpuasan politik

hingga sungguh-sungguh suatu resistensi terhadapsistem politik.

Setelah menengok gejala Golput di berbagai negara dan kajian-kajian teoritis

yang membahasnya, Munawar Ahmad, pengajar Sosiologi Agama,

Fak.Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, memprediksikan Golput akan

terus ada, hanya persoalannya apakah gerakan tersebut akan mengganggu arah

dinamika politik menuju satu tujuan yang pasti, yakni kesejahteraan bersama

ataukah justru membelokkan dinamika politikke arah yang destruktif. Tingginya

angka Golput tidak ada korelasinya dengan cita-cita politik, sejauh system

perpolitikan sudah tertata dengan mapan. Tetapi, keadaan tersebut akan berbalik

apabila sistem perpolitikan belum mapan. Apalagi, kini sudah ada gejala


2/7

reproduksi makna terhadap kata Golput sebagai kelompok yang bersih, paham

politik, tidak emosional dan lebih ningrat, di tengah hiruk pikuk dinamika politik

yang dinamis.

Nyoman Subanda dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, menelaah

kembali akar-akar Golput di era reformasi secara lebih luas. Bagi masyarakat,

problem korupsi, kemiskinan hingga kriminalitas adalah agenda-agenda yang

harus diselesaikan oleh pemerintah. Sekali janji penyelesaian masalah-masalah ini

tidak dilaksanakan, mereka akan mengutarakan protes, kritik, dan ketidakpuasan.

Golput di sini menjadi instrumen paling murah dan mudah untuk melakukan kritik

dan protes. Memahami Golput dengan demikian bisa juga dilakukan dengan

memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Arie Sujito, sosiolog dari UGM dan Direktur eksekutifInsttitute for Research

and Empowerment (IRE),melihat Golput sebagai suatu tindakan politik, atau dari

sisi, perlawanan aktif dan sadar masyarakat terhadap sistem politik yang

ditulangpunggungi partai. Golput menjadi sebuah warning agar partai-partai

segera membenahi diri : merumuskan ideologi secara lebih jelas, rekruitmen kader

yang serius, tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis, konsisten

menjalankan program yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat, dan

mempunyai kerangka program kerja yang jelas dan nyata.

Golput dianggap tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap hasil Pemilu.

Bahkan , jika suara Golput itu lebih besar daripada suara yang dinayatakan

sebagai pemenang, ia tetap kalah Tapi seperti seorang yang kena slilit,

keadaan pasti tidak akan berjalan tenang dan mudah. Itulah pentingnya kita

memahami Golput.


3/7

BAB II

ISI

2.1 Makna Golput

Golput bisa diartikan sebagai protes atau penolakan terhadap mekanisme

dan sistem yang sedang berjalan. Dan hendaknya harus disikapi dengan etika,

moral dan civil society sebagai hal yang positif terhadap masalah-masalah yang

sifatnya struktural, susbtansi dan procedural sebagai sebuah gerakan moral politik.

Artinya, partai politik dalam mengusung calon harusnya memberi ruang kepada

masyarakat pemilih dalam merumuskan kepentingan dan konfirmasi kepada

pendukung dalam mengusulkan calon dalam kontestasi politik. Jika tidak,

tingginya angka Golput menjadi pekerjaan rumah bagi partai-partai politik di

Indonesia untuk secepatnya kembali memikirkan formulasi agar konstituennya

bias kembali pulang kandang dan merapat. Golput menuai tafsir sebagai

manifestasi sikap kritis yang menghendaki adanya perubahan system politikdalam electoral law dan electoral process. Pada Pilkada, momentumnya adalah

keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) yang membatalkan UU

Pemerintahan Daerah terkait item calon perorangan. Seperti yang diketahui,

menjelang pelaksanaan Pilkada, secara bersamaan keluar keputusan MK yang

melapangkan jalan adanya calon perorangan dalam Pilkada. Seperti diketahui,

menjelang pelaksanaan Pilkada, kandidat-kandidat yang tidak mendapatkan

kendaraan politik kemudian menggunakan peluang politik dengan adanya calon

perorangan dalam Pilkada, meski keputusan MK itu belum operasional.

Mencuatnya angka Golput bisa dibaca bahwa masyarakat tidak peduli terhadap

politik. Masyarakat tidak hirau, tidakp eduli dengan arah kebijakan politik.

Dengan demikian, fenomena Golput bisa diartikan bahwa tingkat apatisme politik

masyarakat terhadap masalah politik sangat rendah. Tentu apatisme politik seperti

itu terkait dengan perjalanan politik selama ini, dimana tingkat partisipasi

masyarakat politik yang tinggi setelah reformasi, tetapi tidak ada korelasinya


4/7

dengan membaiknya tarap kehidupan masyarakat bidang ekonomi dan politik.

Politik dengan demikian, hanya menjadi urusan elit belaka dan tidak memiliki

hubungan dengan masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari. Ada beberapa hal yang perlu dicermati pada fenomena Golput :pertama,

Golput mampu menyeruak menjadi basis atas ketidakpercayaan pada kader

Parpol. Fenomena Golput juga dapat menjadi simbol pembelajaranbagi setiap

Parpol, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei

nasional menunjukkan bahwa kondisi Parpol saat ini mengalami krisis

kepercayaan dari masyarakat. Kedua, Golput mencoba diakui sebagai sebuah

peradaban semacam ideologi (hak asazi manusia) dengan alasan kapok karena

Parpol yang ada dianggap tidak capable, dan melanggar janjinya. Ketiga,

persoalan ekonomi, masyarakat lebih mengutamakan adanya pendapatan dan

pekerjaan. Mereka tidak mau meninggalkan pekerjaannya untuk memilih, karena

merasa jenuh dan tidak mau terlibat politik. Yang penting bagaimana memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Keempat, alasan teknis yaitu proses pendaftaran

pemilih yang masih belum tertib dan banyak manipulasi data pemilih. Dengan

kata lain, koordinasi antar departeman yang terlibat belum terlihat jelas dan masih

tumpang tindih, terutama data jumlah pemilih dan mekanisme yang panjang dan

menjelimet. Kearifan Golput adalah fenomena kerusakan dan sekaligus proses

perbaikan politik. Bila gagal, demokrasi akan mereduksi dirinya sendiri sebagai

bentuk festival yang penuh pesta pora dan kepentingan. Dalam arti, Golput

adalah kekuatan dan sekaligus menjadi ancaman dalam pengkhianatan terhadap

ideology bangsa. Kita karus belajar banyak dari pengalaman Majapahit dan

penjajahan Kolonialisme, artinya kekuatan integrasi politik sangat mendesak kita

perlukan dan kita distribusikan kenation state ini. Jangan sampai kita menunggu

kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat yang menjamin bagi kehidupan yang

lebih baik di kemudian hari. Tidak layak bagi Golput untuk selalu di cap negatif,

namun lebih kepada bagaimana mengelola perbedaan sebagai momentum

kedaulatan rakyat tercipta atas sepengetahuan dan keterlibatan penuh dari rakyat

itu sendiri.


5/7

2.2 AKAR PERMASALAHAN MAKIN BERKEMBANGNYA GOLPUT

Di bawah ini akan disampaikan beberapa faktor yang membuat Golput

semakin berkembang dalam masyarakat Indonesia :

1. KegagalanStudi yang dilakukan world economic forum dari Universitas Harvard

sekitar tahun 2002 tentang Negara gagal, ciri-ciri dan apa akibatnya di 59

negara dan Indonesia termasuk didalamnya. Studi ini telah menyimpulkan

indikator dan karakteristik dari Negara yang gagal:

a. Tingginya angka kriminalitasMunculnya aneka kasus dan tindakan fandalisme, kriminal yang terjadi di

masyarakat akhir-akhir ini merupakan gejala awal bahwa Negara kita

gagal dalam berdayakan masyarakatnya.

Masyarakat semakin mudah marah oleh sebab sepele lalu berprilaku atalis.

Gejala kekerasan dan kekejian adalah fenomena dan indikator kehidupan

masyarakat yang anomidan krisis identitas. Kasus mutilasi menjadi contohriil masyarakat yang cenderung mengambil jalan kekerasandan kekejian

dianggap lumrah bagi masyarakat.

b. Korupsi merajalelaModus korupsinya bervariasi yakni eksekutif berupa penggunaan sisa dana

tanpa prosedur, penyimpangan penggunaan sisa APBD dan manipulasi

proses pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pihak legislative berupa

memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, menyalurkan dana

APBD bagi lembaga fiktif dan manipulasi perjalanan dinas. Data inilah

yang menguatkan bahwa korupsi adalah proses bunuh diri yang sangat

efektif dalam proses pembangunan sekaligus memandulkan proses

demokrasi yang akan berkembang.


6/7

c. Miskinnya opini publikMiskinnya opini publik ini terjadi karena agen opini publik itu sendiri

bersikap oportunitis dan berselingkuh dengan penguasa yang ada.

d. Suasana ketidakpastian yang tinggiKrisis kepercayaan ini tentu tak kekecewaannya dengan Golput lepas dari

ulah partai-partai politik sebagai aninfrastruktur yang mengolah,

mengkader dan memproses elit politik. Masyarakat Indonesia ditengarai

semakin apatis dan tidak lagi mengapresiasi keberadaan partai-partai

politik, sebab keberadaan partai politik dianggap tidak sungguh-sungguh

dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mengartikulasikan aspirasi

masyarakat.

2. Pemilu Yang Tidak Bermanfaat Langsung kepada RakyatKonstituen atau para pemilih dan para peserta Pemilu atau yang disebut

Parpol, menawarkan janji-janji atau programnya pada masa kampanye,

sedangkan konstituen terjebak atau sepaham dalam ideologisnya partai yang

bermuara terhadap radikalisme dan anarkisme. Dari program-program yang

telah disosialisasikan pada masa kampanye, secara implementasinya pada akar

rumput, ternyata tidak sesuai dengan program-program pada saat kampanye,

sehingga munculnya faham golongan putih atau Golput yang merupakan

representatif konstituen akan ketidak sinkronisasinya program-program

dengan implementasi. Hal mendasar inilah yang menjadi Golput kian

bertambah tiap tahun berujung pada kepercayaan publik semakin menurun

terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga Golput bagi masyarakat

bukan lagi menjadi fenomena tetapi realitas dan cara untuk mengembalikan

kepercayaan masyarakat akan masa depan demokrasi.

3. Demokrasi Tanpa Substansi Dan EsensiEsensi dan substansi yang diperjuangkan dalam demokrasi adalah

kesejahteraan rakyat, kebaikan bersamadan keadilan sosial (commond


7/7

$good,bonum publicum). Namun cita-cita ideal dari demokrasi ini sengaja

dilupakan untuk diaplikasikan dan di implementasikan.

Demokrasi yang ada hanya mengutamakan demokrasi politik, tanpa

diimbangi dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Korelasi antara

demokrasi politik tidak berbanding lurus dengan perkembangan ekonomidan

sosial. Sesuatu yang sangat paradox dan antagonisme politik ketika

mengutamakan kepentingan politik tetapi meniadakan kepentiangan ekonomi

masyarakat dan sosial.

2.3 Solusi untuk Mengurangi Banyaknya Golput :

KPUD, partai-partai, para kandidat dan kalangan lembaga swadaya

masyarakat selayaknya menyikapinya sebagai salah satu tantangan yang perlu

jawaban layak dan segera. Ancaman golput yang tinggi semestinya mendorong

berbagai kalangan itu untuk melipat gandakan kerja. KPUD mesti memperbaiki

kerjanya untuk mempersempit kemungkinan kebocoran dan pencederaan hak-hak

pemilih. Partai dan kandidat mesti mendekatkan isu dan program yang mereka

tawarkan pada persoalan sehari-hari masyarakat dan pada pembelaan konkret

hajat hidup orang banyak. Kalangan LSM juga selayaknya tergerak ikut

memfasilitasi terbangunnya pemilih maupun golput yang bertanggung jawab.

Yang penting disadari para pemilih dan calon golput, ketika penyontrengan

dilakukan, pekerjaan sebagai warga Negara Indonesia bukannya berakhir, tapi

baru saja dimulai.

kewarganegaraan (golput)

Documents