kertas kerja penyusunan rekomendasi kebijakan
DESCRIPTION
Peningkatan dan Percepatan penyusunan rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengkajianTRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan zaman, tatanan kehidupan manusia
pun melaju dengan dinamis. Perubahan sosial terjadi dan diikuti oleh
dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan.
Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi,
reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan
perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal
dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang
sekarang, yaitu reinventing government dan good governance.
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya
dilakukan berdasarkan pendekatan rule government (legalitas). Paradigma
good governance mengedepankan proses dan prosedur, di mana dalam
proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu
kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pelibatan elemen pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi
sangat penting, karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk
mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Penjaringan
aspirasi masyarakat (stakeholder) dilakukan secara optimal melalui
1
berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalamnya melalui kegiatan
penelitian/pengkajian.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (selanjutnya
disebut Pusjianbang) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas
Kementerian Hukum dan HAM RI (selanjutnya disebut Kemenkumham) di
bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Pusjianbang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
pengembangan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual, keimigrasian,
pemasyarakatan, pelayanan hukum dan jasa hukum lainnya serta
administratif-fasilitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (pasal 1161-1162 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :
M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan HAM RI).
Keluaran (Output) dari kegiatan pengkajian dan pengembangan
kebijakan yang dilakukan oleh Pusjianbang adalah berupa rekomendasi
kebijakan sebagai bahan masukan bagi menteri dan pimpinan kementerian
lainnya (Unit-unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI). Dilihat
dari bentuk output kegiatannya tersebut, maka Pusjianbang berperan dalam
proses pembuatan kebijakan. Perannya dalam proses pembuatan
kebijakan (policy making) dijabarkan dalam penyelenggaraan fungsi
pelaksanaan pengkajian, pengembangan, serta perumusan rekomendasi
kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual, keimigrasian,
2
pemasyarakatan, pelayanan hukum dan jasa hukum lainnya serta
administratif-fasilitatif. Karena output kegiatan penelitian yang dilakukan
adalah berupa rekomendasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa jenis
penelitian yang dilakukan oleh Pusjianbang termasuk dalam kategori
penelitian kebijakan. Fokus penelitian kebijakan pada dasarnya adalah
beorientasi pada solusi dari permasalahan yang muncul akibat
diterapkannya sebuah kebijakan.
Peran Pusjianbang menjadi penting karena luas dan kompleksnya
tugas dan fungsi yang diemban Kemenkumham. Di jajaran Kemenkumham
terdapat 11 (sebelas) unit eselon I dan 33 Kanwil sebagai instansi vertikal di
daerah (provinsi). Kompleksitas tugas dan fungsi tersebut menyebabkan
makin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan di
kementerian. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diatasi
sendiri tanpa pendapat atau informasi yang memadai, baik kualitatif
maupun kuantitatif.
Penelitian kebijakan (policy research) secara spesifik ditujukan
untuk membantu pembuat kebijakan (pimpinan kementerian) dalam
menyusun rencana kegiatan dengan jalan memberikan pendapat atau
informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Dinamika masalah
di Kemenkumham terjadi secara cepat dan membutuhkan pemecahan serta
pengambilan kebijakan (keputusan) yang cepat pula. Penelitian kebijakan
dengan demikian harus dapat mengimbangi dinamika perubahan yang
terjadi. Artinya, penelitian kebijakan harus dapat memberikan sumbangan
3
rekomendasi kebijakan secara cepat dan tepat waktu. Rekomendasi
kebijakan yang diberikan tidak tepat waktu akan menyebabkan kebijakan
yang diambil menjadi tidak tepat pula.
Periode waktu penyelesaian sebuah penelitian/pengkajian
di Pusjianbang yang umum berlaku adalah 11 (sebelas) bulan atau
mengikuti waktu satu periode anggaran (satu tahun). Lamanya waktu
penelitian/pengkajian tersebut menyebabkan rekomendasi kebijakan
yang dihasilkan menjadi out of date, tidak dapat mengejar dinamika
masalah dan perubahan organisasi. Ketika rekomendasi kebijakan
disampaikan kepada pimpinan kementerian, rekomendasi tersebut
menjadi ‘basi’ dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan organisasi.
Dengan kondisi tersebut, maka hasil-hasil penelitian/pengkajian
Pusjianbang menjadi kurang bermanfaat karena tidak dijadikan
sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan kementerian.
Kemudian pada tahun anggaran 2012, dilakukan terobosan
untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan
mempersingkat satu periode penelitian/pengkajian menjadi (hanya) 3
(tiga) bulan. Dengan periode yang cukup singkat tersebut, diharapkan
hasil penelitian/pengkajian berupa rekomendasi kebijakan menjadi
lebih dapat mengimbangi dinamika perubahan dan permasalahan
dalam organisasi Kemenkumham. Namun kenyataannya, sampai
4
triwulan 4 tahun anggaran 2012, banyak kegiatan
penelitian/pengkajian yang belum terselesaikan sesuai periode waktu
yang telah ditetapkan. Dari sejumlah 18 judul (kegiatan)
penelitian/pengkajian yang telah dianggarkan, hanya 6 judul
(kegiatan) penelitian/pengkajian yang telah berhasil diselesaikan.
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 –
2014 menetapkan ukuran kinerja Pusjianbang dalam satuan jumlah
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Keterlambatan penyelesaian
perumusan rekomendasi kebijakan bersama-sama dengan faktor
penghambat kinerja lainnya (kurangnya jumlah dan kompetensi
tenaga fungsional peneliti serta belum adanya database yang
memadai untuk mendukung kualitas penelitian/pengkajian) selain
berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja, juga
berdampak pada tingkat kepercayaan stakeholder pemakai produk
penelitian/pengkajian yang dilakukan Pusjianbang. Tingkat
kepercayaan yang kurang akan menyebabkan kurangnya perhatian,
kebutuhan, dan minat para stakeholder untuk memanfaatkan hasil
penelitian/pengkajian yang dilakukan Pusjianbang sehingga ‘stigma’
atau anggapan yang melekat bahwa kegiatan penelitian/pengkajian
sebagai sesuatu yang tidak penting dan merupakan pemborosan
anggaran negara makin sulit untuk dihilangkan. Berdasarkan latar
5
belakang tersebut, dalam Kertas Kerja Perseorangan ini penulis
menetapkan judul “Rencana Kerja Peningkatan Kinerja
Perumusan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kegiatan
Pengembangan Pada Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian
Hukum dan HAM RI”
B. Isu Aktual
Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan mempertimbangkan
relevansinya dengan bidang kerja penulis, maka dalam Kertas Kerja
Perseorangan ini penulis mengangkat isu aktual “Lambatnya
penyelesaian perumusan rekomendasi kebijakan hasil kegiatan
pengembangan pada Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi
Kebijakan”
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan isu aktual yang diangkat, maka
rumusan masalah Kertas Kerja Perseorangan ini adalah “Bagaimana
merumuskan rekomendasi kebijakan hasil kegiatan pengembangan
secara tepat waktu”
6
D. Pengertian dan Lingkup Bahasan
1. Pengertian
Untuk memperjelas dan menyamakan persepsi atas permasalahan
yang diangkat, perlu dijelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan
isu aktual yang diangkat dalam Kertas Kerja Perseorangan ini. Konsep-
konsep yang berkaitan dengan Isu Aktual dalam Kertas Kerja
Perseorangan ini adalah sebagai berikut:
a. Rencana Kerja adalah rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan
pada masa yang akan datang.
b. Peningkatan adalah suatu kegiatan yang terencana dan bertujuan
untuk mempertinggi kegiatan kerja, sehingga hasil kerja yang
dilakukan tersebut meningkat.
c. Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengaan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka
mewujudkan tujuan dari tanggung jawab masing-masing dalam
rangka mewujudkan tujuan dari organisasi secara legal dan tidak
melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.
d. Pusjianbang adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok
Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusjianbang
dipimpin oleh Kepala.
7
e. Pimpinan Kementerian adalah Menteri Hukum dan HAM dan
Pimpinan Unit Eselon I pengguna hasil penelitian/pengkajian
Pusjianbang
f. Pengkajian adalah kegiatan pengumpulan data melalui
metode survei maupun eksperimen yang hasilnya merupakan
informasi tentang keadaan atau kondisi sasaran, yang
selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan unit
dan institusi. Pengkajian melibatkan upaya pengumpulan data
secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga
masalah yang dihadapi dapat ditemukan pemecahannya.
Pengertian pengkajian dangat dekat dengan pengertian penelitian.
Kedua konsep tersebut dapat dan sering disamakan pengertiannya
dan kadang dibedakan. Kegiatan penelitian dan pengkajian sering
kali sulit untuk dibedakan. Jikapun harus membedakan, perbedaan
utama yang disepakati tentang keduanya adalah bahwa kegiatan
peneltian lebih merujuk pada kegiatan yang lebih ilmiah (untuk
pengembangan ilmu pengetahuan) dan pengkajian merujuk pada
kegiatan yang lebih berat kepada aspek yang aplikatif.
g. Kebijakan: kata kebijakan berasal dari kata dalam bahasa inggris
yaitu policy. Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis
dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam
bahasa latin kata ini menjadi politia, artinya negara. Masuk ke
dalam bahasa Inggris lama (Middle English), kata tersebut menjadi
8
policie, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau
administrasi pemerintah. Dalam pengertian umum kata ini
seterusnya diartikan sebagai,”…a course of action intended to
accomplish some end” atau sebagai “…whatever government
chooses to do or not to do”.
Kebijakan dapat pula diartikan sebagai seperangkat
keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik (penyelenggara
negara/pemerintah) dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana
cara untuk mencapainya. Secara teoritikal kebijakan (policy) dapat
diartikan secara luas (board) maupun secara sempit (narrow). Dari
kepustakaan dapat diketahui bahwa policy dalam arti luas (board)
merupakan, “…a general pattern of decision and action by
governmental authorities that are tied together by a common and
general goal to which all of the decisions and action are directed”.
Sedangkan “policy“ dalam arti sempit (“narrow”) merupakan, “…is a
body of principles to guide action. It consists of decisions about the
future. It is an authoritative declarations of prescription consisting
of: Statutes, An appropriation, A set of rule, An executive order, or
A judicial decision reacted by political process.
Dengan pengertian tersebut tersirat makna adanya proses
berpikir yang cepat atau dapat menemukan jawaban bagi suatu
persoalan yang dihadapi secara cepat.
9
h. Pengembangan kebijakan adalah suatu penyelidikan yang
menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen
untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan
dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik
dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.
i. Perumusan Kebijakan. Perumusan kebijakan atau policy
formulation merupakan salah satu tahap dalam proses pembuatan
kebijakan. Perumusan Kebijakan terkait dengan proses pemilihan
alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya
mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari
pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan
mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik
di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap
perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau
merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah
permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut
sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir .
Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone
(1999), menurut Sidney (2007:79) perumusan kebijakan mencoba
menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu: apa rencana untuk
menyelesaikan masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas?
Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa
saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas
10
apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap
alternatif? Perumus kebijakan perlu mempertimbangkan sejumlah
hal yang dapat meningkatkan peluang berhasilnya usulan kebijakan
yang dirumuskannya
j. Rekomendasi kebijakan adalah usulan pemecahan masalah yang
disertai dengan bukti-bukti yang didapatkan melalui kegiatan
pengembangan kebijakan (penelitian dan pengkajian) dan didukung
dengan data yang valid dan reliabel.
k. Kepercayaan adalah kemauan satu pihak (seseorang) untuk
bertumpu pada orang lain di mana ia memiliki keyakinan pada
orang tersebut. Kepercayaan dapat diartikan pula sebagai
kesediaan seseorang untuk menerima resiko dari tindakan pihak
lain. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih
keputusan berdasarkan dari orang-orang (pihak-pihak) yang lebih
dapat dipercaya.
2. Ruang Lingkup
Kertas Kerja Perseorangan ini membahas tentang tugas pokok
dan fungsi Pusjianbang sebagai institusi yang mempunyai peran
membantu Menteri Hukum dan HAM dan pimpinan kementerian lain
dalam merumuskan, membuat, dan mengevaluasi kebijakan melalui
kegiatan pengkajian/penelitian. Pembahasan dalam Kertas Kerja
Perseorangan ini dibatasi hanya pada lingkup perumusan rekomendasi
kebijakan sebagai salah satu fungsi pada Sub Bidang Rekomendasi
11
Kebijakan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pusjianbang
Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam upaya mengidentifikasi, menganalisa dan memberikan solusi
alternatif permasalahan yang ada, dalam Kertas Kerja Perseorangan (KKK)
ini digunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.
1. Metode pengumpulan data primer
Data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan
pengalaman penulis selama menjadi staf pada Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengkajian dan
Pengembangan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Metode pengumpulan data sekunder
Data sekunder ini penulis ambil dengan beberapa cara antara lain :
a. Studi kepustakaan terhadap buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dan literatur lain dan pencarian melalui internet yang
berkaitan permasalahan yang dibahas dalam Kertas Kerja
Perseorangan ini.
b. Diperoleh dari materi pelajaran selama penulis mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV yang sedang berlangsung.
12
4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan Kertas Kerja
Perseorangan ini adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang, Isu Aktual,
Pengertian dan Lingkup Bahasan, Metode Pengumpulan Data,
dan Sistematika Penulisan;
BAB II : Gambaran Keadaan Sekarang, menjelaskan Keadaan Sarana
dan Prasarana Pusjianbang, Keadaan Pegawai Berdasarkan
Kepangkatan/Golongan dan Jenis Kelamin, Keadaan Pegawai
Berdasarkan Pendidikan struktural/diklat kepemimpinan,
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan/diklat teknis; Fakta,
Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
BAB III : Keadaan yang diinginkan meliputi Tujuan Sasaran, Tugas
Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan
Prasarana, Gambaran Target dan Realisasi
BAB IV : Masalah dan Pemecahannya yang terdiri dari Identifikasi dan
Analisa Masalah, Sasaran, Alternatif Kegiatan, langkah-langkah
tindakan/kegiatan.
BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari Bab I sampai
dengan Bab IV Kertas Kerja Perseorangan ini.
13
BAB II
GAMBARAN KEADAAN SEKARANG
A. Visi dan Misi
a. Visi
Visi adalah pernyataan tentang suatu gambaran masa depan
yang ingin dicapai oleh organisasi pada kurun waktu tertentu, yang
ditentukan dari hasil suatu perenungan yang mendalam. Dalam rangka
pencapaian masa depan yang diinginkan maka Pusjianbang sebagai
unsur pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan akan selalu berupaya
mewujudkan visi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu:
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”
Untuk mendukung teruwudknya Visi Kementerian tersebut, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, Pusjianbang kemudian menyusun
Visi Organisasi (unit eselon II), yaitu:
“Menjadi institusi yang handal dalam mendukung
pengambilan keputusan strategis Pimpinan Kementerian
Hukum dan HAM RI melalui proses penelitian dan pengkajian
yang tepat dan efektif serta didukung oleh sumber daya
manusia yang profesional”
14
b. Misi
Misi adalah suatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
agar visi organisasi dapat dicapai dan berhasil dengan baik atau
pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak
yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan
mengetahui alasan keberadaannya maupun peranannya secara baik.
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Pusjianbang Kementerian
Hukum dan HAM RI mempunyai misi sebagai berikut:
“Menyajikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan berkualitas
berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dengan didukung
oleh manajemen organisasi dan sumber daya manusia yang
profesional”
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor M.HH-05.OT.01.01.2010 Tanggal 10 Desember 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusjianbang
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan
di bidang hak kekayaan intelektual, pemasyarakatan, keimigrasian,
pelayanan jasa hukum lainnya dan administrasi bidang lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana isi Pasal 1213 Keputusan
Menteri Hukum dan HAM Nomor.M.03-PR.07.10 tahun 2005 Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi
penyusunan laporan Pusjianbang;
2. Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan serta perumusan
rekomendasi kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual,
Pemasyarakatan, Keimigrasian, Pelayanan Jasa Hukum lainnya dan
Administrasi bidang lainnya serta administrasi fasilitatif;
3. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Rumah
Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Pusjianbang;
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan;
5. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, analisa dan pengembangan kebijakan,
perumusan rekomendasi kebijakan serta pengelolaan urusan dokumentasi
dan perpustakaan.
16
Struktur organisasi Pusjianbang adalah sebagai berikut:
Pusjianbang adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok
kementerian di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal. Pusjianbang dipimpin oleh Kepala
1. Tugas
Pusjianbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan
pengembangan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual,
keimigrasian,
17
pemasyarakatan, pelayanan hukum dan jasa hukum lainnya serta
administrasi fasilitatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusjianbang menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan
penyusunan laporan Pusjianbang;
b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta
perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Hak Kekayaan
Intelektual, Keimigrasian, Pemasyarakatan, Pelayanan Hukun dan
Jasa Hukum Lainnya serta Administrasi fasilitatif;
c. Pengolahan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Rumah
Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Pusjianbang;
d. Pengelolaan Dokumentasi dan Perpustakaan;
e. Pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional;
Pusjianbang terdiri atas:
1. Bagian Umum;
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan tata usaha, kepegawaian, administrasi jabatan
fungsional, keuangan, serta pengelolaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan.
18
Untuk melaksanakan tugas tersebut Umum
menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan tata usaha,
kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;
pengelolaan urusan keuangan; dan pengelolaan urusan
rumah tangga dan perlengkapan.
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat
menyurat, penataan kearsipan, kepegawaian dan administrasi
jabatan fungsional di lingkungan Pusjianbang.
b. Subbagian Keuangan;
mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga,
penerimaan, pembukuan, pemeliharaan, perawatan barang
inventaris dan pengamanan sarana dan prasarana.
2. Bidang Program dan Pelaporan.
Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran serta laporan Pusjianbang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Program dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi: penyiapan koordinasi dan
19
penyusunan rencana, program dan anggaran ; dan penyiapan
evaluasi program dan penyusunan laporan.
Bidang Program dan Pelaporan terdiri atas:
a. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Anggaran; mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana, program dan anggaran
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; mempunyai tugas
melakukan evaluasi program dan laporan akuntabilitas kinerja di
lingkungan Pusjianbang.
3. Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, pengkajian, analisa dan pengembangan
kebijakan, perumusan rekomendasi kebijakan serta pengelolaan
urusan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengkajian kebijakan;
b. pelaksanaan kegiatan pengembangan hasil penelitian dan
pengkajian kebijakan;
c. pembuatan perumusan rekomendasi kebijakan; dan
d. pengelolaan urusan dokumentasi, informasi dan perpustakaan.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri atas:
a. Subbidang Pengkajian dan Analisa Kebijakan; mempunyai tugas
melakukan penelitian, pengkajian, pengumpulan, pengolahan
20
dan analisa data serta penyajian hasil penelitian dan pengkajian
kebijakan.
b. Subbidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan;
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan
melalui kegiatan diskusi, diseminasi, seminar dan sosialisasi
hasil penelitian dan pengkajian kebijakan serta perumusan atas
hasil pengembangan kebijakan guna dijadikan rekomendasi
kepada Pimpinan Kementerian.
c. Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan; mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan
atas hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan kebijakan
serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan guna
mendukung kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
B. Sasaran dan Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
Secara umum tugas dan tanggung jawab Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan adalah melalukan penyiapan
bahan pengembangan melalui kegiatan diskusi, diseminasi, seminar, dan
sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian kebijakan serta perumusan atas
hasil pengembangan kebijakan guna dijadikan rekomendasi kepada
pimpinan kementerian
21
Dikaitkan dengan siklus pengembangan kebijakan
(penelitian/pengkajian), kerja Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan berada pada tahap akhir (setelah kegiatan
pembuatan proposal penelitian/pengkajian, pengambilan data, pengolahan
dan analisis data dan penyusunan laporan penelitian). Dengan posisi
tersebut, kecepatan penyelesaian tugas dan tanggung jawab Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan sangat tergantung pada Sub
Bidang lain yang terkait (tim-tim penelitian yang ada). Keterlambatan
penyelesaian pada salah satu atau beberapa tahap kegiatan akan
menimbulkan keterlambatan pada proses penyelesaian kerja pada Sub
Bidang Pengembangan dan Rekomendasi. Dengan kata lain, kinerja Sub
Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan sangat dipengaruhi
oleh tingkat kinerja sub bidang dan bidang-bidang terkait.
Percepatan proses pengembangan kebijakan bukannya tidak
diupayakan. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah dengan
memperpendek periode waktu kegiatan pengembangan kebijakan
(penelitian/pengkajian) menjadi setiap 3 bulan (triwulan). Dengan
memperpendek periode penelitian/pengkajian diharapkan kinerja Bidang
Pengkajian dan Pengembangan dapat ditingkatkan: berhasil merumuskan
rekomendasi kebijakan (hasil kegiatan pengembangan kebijakan, yaitu
penelitian dan pengkajian) secara lebih cepat.
Unsur ‘kecepatan’ dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan
sangat penting karena sifat permasalahan yang sangat dinamis.
22
Permasalahan-permasalahan yang ditemukan di Kemenkumham harus
segera dicari solusi pemecahannya. Keterlambatan dalam perumusan
rekomendasi kebijakan akan membuat rekomendasi kebijakan menjadi basi
(out of date) atau ketinggalan jaman dan tidak lagi relevan.
SASARAN kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi hal tersebut di
atas adalah “Terwujudnya perumusan rekomendasi kebijakan hasil
kegiatan pengembangan pada Subbidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan secara tepat waktu”.
Untuk memenuhi tuntutan kerja yang dinamis, Subbidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan memerlukan dukungan
sumber daya manusia, program dan kegiatan, sarana dan prasarana serta
mekanisme kerja yang memadai. Akan tetapi hal itu belum dapat terpenuhi
secara optimal.
Adapun gambaran sekarang mengenai sasaran, program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala Sub Bidang Pengembangan
dan Rekomendasi Kebijakan didukung oleh 4 (empat) orang petugas
(staf) dengan komposisi sebagai berikut :
23
Tabel 1Komposisi Pegawai Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan Jenis KelaminNO JENIS KELAMIN JUMLAH
1. Laki – laki 3
2. Perempuan 1
JUMLAH 4
Jumlah tersebut dapat dikatakan kurang memadai untuk
penyelesaian perumusan rekomendasi kebijakan hasil kegiatan
pengembangan yang ada (6 kegiatan per triwulan). Jumlah tersebut
makin terasa kurang memadai jika dihubungkan dengan sifat kerja
kegiatan perumusan rekomendasi yang memerlukan kecepatan dan
kemampuan analisis yang tinggi,
Sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2
Komposisi Pegawai Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1. S1 3
2 D2 1
JUMLAH 4
Tugas perumusan rekomendasi kebijakan memerlukan kemampuan
daya analisis yang tajam. Gambaran komposisi berdasar tingkat
24
pendidikan seperti pada tabel di atas dapat dikatakan sudah cukup
memadai.
Sedangkan komposisi pegawai menurut jabatan dan golongan
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3Komposisi Pegawai Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan Golongan / Jabatan
NO JABATAN GOLONGAN JUMLAH
1. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
IVA 1
2 Staf III/B 2
2 Staf IV/A 1
3 Staf III/D 1
JUMLAH 4
Dari tabel di atas dapat diketahui pada golongan kepangkatan
pegawai pada Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
adalah tinggi bahkan dapat dikatakan sudah terlalu tinggi untuk
menduduki jabatan sebagai staf (pelaksana).
2. Dukungan Sarana dan Prasarana
25
Dalam pelaksanaan tugas, ketersediaan sarana dan prasarana
sangatlah penting. Dukungan sarana dan prasarana pada Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan dijelaskan pada tabel
berikut:
Tabel 4Dukungan Sarana pada Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan
No Jenis Sarana Jumlah Keterangan
1. Komputer (PC) 3 unit Kondisi:
1 unit baik
2 unit rusak
2. Jaringan Internet Koneksi menggunakan wifi
3. Printer 2 unit Kondisi baik
4. Meja dan Kursi Kerja 5 set
5. Filling Kabinet 2 unit
6. Lemari penyimpan arsip 1 unit
7. Pendingin ruangan (AC) 2 unit
Kondisi sarana dapat dikatakan sudah cukup memadai, kecuali
dengan ketersediaan komputer (PC). Mengingat sifat kerja pada Sub
Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan, ketersediaan PC
merupakan suatu keharusan.
Selain sarana tersebut, terdapat 2 (dua) ruangan yang terdiri dari :
a. Ruangan Kerja Kepala Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan.
b. Ruang kerja staf.
26
3. Program dan Kerja Yang Telah Dilaksanakan
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Bidang Pengembangan
dan Rekomendasi Kebijakan melaksanakan tugas rutin sebagaimana
telah tertuang dalam uraian tugas sebagai wujud pelaksanaan tugas dan
fungsi. Program dan kegiatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 5Program dan Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
NO PROGRAM KETERANGAN
1 Menyelenggarakan kegiatan seminar 2 Kegiatan
Menyelenggarakan kegiatan instansi terkait Berupa Bimtek kerjasama dengan UI dan Pusat Bahasa
2 Menyelenggarakan kegiatan Bimtek 2 Kegiatan
3 Menerbitkan jurnal ilmiah 3 edisi (satu edisi per triwulan)
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan hasil kegiatan pengembangan kebijakan
18 rekomendasi kebijakan
4 Peningkatan kompetensi staf Memberi petunjuk dan pengarahan kepada staf
C. Gambaran Tingkat Kinerja Sekarang
Tingkat kinerja sekarang pada Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan dapat dikatakan cukup baik walaupun masih
terdapat kekurangan di sana-sini. Mengingat sifat kegiatan pengembangan
kebijakan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pusjianbang adalah sebuah
siklus yang prosesnya terdiri dari beberapa tahap dan kegiatan yang
27
menjadi tugas pada Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
berada pada tahap akhir, kendala-kendala yang dihadapi oleh Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan merupakan imbas atau
dampak dari kurangnya kinerja pada tahap sebelumnya.
Selain kendala yang sumbernya berasal dari faktor ekstern tersebut
di atas, kendala-kendala yang dihadapi oleh Sub Bidang Pengembangan
dan Rekomendasi dalam upaya pencapaian sasaran adalah:
1. Belum adanya pedoman penyusunan kertas kebijakan (perumusan
rekomendasi kebijakan)
Pedoman perumusan rekomendasi kebijakan yang jelas tentang
bagaimana menyusun rekomendasi kebijakan disertai langkah demi
langkah dan petunjuk teknisnya akan mempercepat penyelesaian
perumusan rekomendasi kebijakan
2. Tidak adanya kegiatan konsinyering penyusunan kertas kebijakan (untuk
merumuskan rekomendasi kebijakan hasil penelitian/pengkajian.
Konsinyering, penyelesaian perumusan rekomendasi kebijakan dengan
mengambil tempat dan waktu yang khusus, diperlukan agar para
personil perumus kebijakan dapat bekerja dengan lebih fokus sehingga
penyelesaiannya pun akan lebih cepat dan tepat.
3. Belum adanya database sebagai penyedia data pendukung perumusan
rekomendasi kebijakan. Kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan di
satu pihak adalah kegiatan yang memerlukan ‘gerak’ cepat, namun di sisi
lain juga memerlukan pemikiran yang mendalam. Tuntutan tersebut akan
28
terbantu jika ada dukungan data yang lengkap dan dapat diakses dalam
waktu cepat. Database yang terintegrasi merupakan sebuah kebutuhan.
4. Kurangnya kompetensi pegawai
Tingkat kompetensi pegawai di Pusjianbang yang tidak merata
menyebabkan terjadinya penumpukan beban kerja hanya pada beberapa
orang pegawai. Dengan kondisi yang demikian maka upaya
mempercepat penyelesaian perumusan rekomendasi kebijakan menjadi
sulit terlaksana.
Dengan adanya kendala-kendala tersebut, tingkat pencapaian
kinerja Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan pada
tahun 2012 dapat dikatakan masih rendah seperti digambarkan pada tabel
berikut:
29
TABEL 6
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARANTAHUN 2012
SASARAN INDIKATORSASARAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA CAPAIAN
KET
Terselesaikannya perumusan
rekomendasi kebijakan hasil
kegiatan pengembangan
pada Sub Bidang Pengembangan
dan Rekomendasi Kebijakan secara
tepat waktu
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
18 6 34%
Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan
1 Bulan 3 bulan 34%
Disiplin pegawai dalam penyelesaian rumusan rekomendasi kebijakan
100% 75% 75%
30
BAB III
GAMBARAN KEADAAN YANG DIINGINKAN
A. Sasaran Dan Kebijakan Operasional
Untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi pada Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan dalam menghasilkan rumusan
rekomendasi kebijakan (kertas kebijakan) secara tepat dan cepat, maka
diperlukan adanya pedoman penyusunan kertas kerja (rumusan
rekomendasi kebijakan), database sebagai penyedia data pendukung dalam
perumusan rekomendasi kebijakan dan alokasi anggaran untuk
menyelenggarakan kegiatan konsinyering penyusunan kertas kebijakan
(rumusan rekomendasi kebijakan).
Dalam kaitannya dengan penulisan Kertas Kerja Perseorangan ini,
penulis mengangkat permasalahan yang dianggap sangat penting yaitu
tentang belum adanya buku pedoman penyusunan rekomendasi kebijakan
(kertas kebijakan) untuk mendukung terwujudnya penrumusan rekomendasi
kebijakan secara cepat dan tepat waktu.
Agar pelaksanaan penyusunan buku pedoman penyusunan perumusan
rekomendasi kebijakan (kertas kerja) dapat berjalan dengan baik, perlu
diupayakan hal-hal sebagai berikut: tersebut bisa berjalan dengan baik perlu
diupayakan hal-hal sebagai berikut :
1. Perlu adanya dukungan dari Kepala Pusjianbang
31
Dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk bersama-bersama
memperbaiki kinerja dan maju bersama adalah sebuah kebutuhan.
Pimpinan akan dapat memberi dukungan jika ia setidaknya mengetahui
sifat dasar dan kebutuhan khusus dari pekerjaan di bidang
penelitian/pengkajian dan tertarik pada bidang penelitian/pengkajian.
2. Perlu adanya dukungan anggaran
Kegiatan penelitian/pengkajian bukanlah kegiatan yang dapat
dirasakan hasilnya dengan mudah cepat namun memerlukan alokasi
anggaran yang tidak sedikit. Alokasi anggaran yang memadai dengan
pengawasan penggunaan anggaran yang baik akan menghasilkan
penelitian/pengkajian yang berkualitas.
3. Perlunya koordinasi dan kerja sama yang baik antar sub bidang dan
bidang terkait
Kegiatan penelitian adalah pekerjaan yang berbentuk siklus dan
antar bagian dalam siklus saling kait mengkait. Hambatan pada satu
bagian siklus akan menghambat bagian yang lain. Maka kerja sama dan
koordinasi antar bagian menjadi sesuatu yang penting.
4. Motivasi yang kuat dari Kepala Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan dan seluruh staf dalam penyusunan buku
pedoman dimaksud.
B. Gambaran Tingkat Kinerja Yang Diinginkan
Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan sebagai salah
satu unsur penunjang kinerja Pusjianbang telah ikut memberi sumbangan
32
bagi tercapainya target kinerja Pusjianbang. Namun demikian masih
terdapat hal-hal yang belum dapat dicapai untuk mewujudkan perumusan
rekomendasi kebijakan secara tepat waktu.
Pada Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Pusjianbang, tingkat kinerja yang diinginkan digambarkan pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 7
RENCANA KERJA TAHUNANTAHUN 2013
SASARANINDIKATORSASARAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Terselesaikannya perumusan rekomendasi kebijakan hasil kegiatan pengembangan pada Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan secara tepat waktu
1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dirumuskan
2. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan
3. Disiplin pegawai dalam penyelesaian rumusan rekomendasi kebijakan
18 Rekomendasi Kebijakan
1 (satu) Bulan
100%
33
BAB IV
MASALAH DAN PEMECAHANNYA
A. Identifikasi Masalah Utama dan Analisis Masalah
Identifikasai masalah adalah salah satu cara untuk menentukan
masalah yang paling dominan dari keadaan sekarang dan keadaan yang
diinginkan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis masalah
dengan mempergunakan analisis pohon masalah. Metode ini berisi
pernyataan-pernyataan yang sifatnya negatif sehingga mengakibatkan
belum terwujudnya suatu sasaran yang diinginkan.
Pada umumnya terjadinya masalah adalah karena adanya kesenjangan
antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Kesenjangan
tersebut merupakan situasi dan kondisi yang tidak diinginkan terjadi dalam
pelaksanaan organisasi. Melalui instrumen pola kerja terpadu (PKT)
pengkajian masalah penentuan penyebab dan pemantauan sasaran dapat
dilakukan secara sistematis dengan menguji hubungan sebab akibat antara
masalah yang dihadapi dengan penyebab timbulnya masalah tersebut.
Masalah-masalah pokok penyebab kurang optimalnya kinerja Pusjianbang
adalah sebagai berikut:
34
TABEL 8
MATRIK PERMASALAHAN POKOK
NO PENILAIAN
ISU/MASALAH
KriteriaTOTAL NILAI
PRIORITAS
U S G
1 Rendahnya tingkat kepercayaan pimpinan kementerian terhadap hasil penelitian/pengkajian Pusjianbang
5 5 5 15 I
2 Kurangnya kualitas penelitian/pengkajian
5 5 4 14 II
3 Terlambatnya penyusunan action plan hasil penelitian/pengkajian
4 4 4 12 III
Berdasarkan analisa tersebut, permasalahan pokok yang perlu dibahas
dalam Kertas Kerja Perseorangan ini adalah “rendahnya tingkat
kepercayaan pimpinan kementerian”
Permasalahan pokok tersebut terjadi karena beberapa masalah spesifik,
yaitu:
1. Terlambatnya perumusan rekomendasi kebijakan
Perubahan lingkungan yang cepat menuntut pula pengambilan
kebijakan/keputusan yang cepat pula. Lambatnya penyelesaian
rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan
keputusan tersebut menyebabkan kepercayaan pimpinan kementerian
menurun. Pusjianbang yang seharusnya menjadi unit yang dapat
35
diandalkan dalam penyediaan rekomendasi kebijakan sebagai dasar
pengambilan kebijakan menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Kurang sesuainya rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan pimpinan
kementerian
Hal ini langsung atau tidak langsung berkaitan dengan poin penyebab
masalah nomer 1. Keterlambatan perumusan rekomendasi kebijakan
menyebabkan rekomendasi yang dihasilkan menjadi ‘basi’ (out of date)
atau ketinggalan jaman. Ketika rekomendasi ‘disodorkan’ (kepada pimpinan
kementerian) bisa jadi masalahnya sudah makin rumit atau jika pun sudah
ditemukan solusinya, maka solusi penyelesaiannya menjadi kurang tepat.
3. Kurangnya kompetensi tenaga peneliti.
Pekerjaan bidang penelitian adalah pekerjaan yang dinamis, memerlukan
kemauan pengembangan diri yang tinggi. Ketika motivasi untuk
mengembangkan diri rendah, maka kompetensi juga menjadi rendah.
Rendahnya kompetensi turut memberi sumbangan dalam hal turunnya
tingkat kepercayaan pimpinan kementerian.
Dari hasil identifikasi masalah pokok selanjutnya dilakukan analisis
masalah spesifik yang paling dominan untuk dicarikan solusi
pemecahannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pisau
analisis USG (Urgent, Seriousness and Growth) sebagai berikut :
36
TABEL 9
MATRIK PERMASALAHAN SPESIFIK
NO PENILAIAN
ISU/MASALAH
KriteriaTOTAL NILAI
PRIORITAS
U S G
1 Kurangnya kompetensiTenaga Peneliti
3 4 3 10 III
2 Terlambatnya Perumusan Rekomendasi Kebijakan
5 5 4 14 I
3 Kurang sesuainya rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan pimpinan
4 4 4 12 II
ket : 1= sangat kecil, 2= kecil, 3= sedang, 4= besar, 5 =sangat besar
Hasil dari analisis dengan metode USG yang digambarkan di atas
menunjukan bahwa masalah spesifik yang paling dominan adalah
“Terlambatnya Perumusan Rekomendasi Kebijakan”.
37
AKIBAT
SEBAB
2MP
3MS
POHON MASALAH(Pernyataan Negatif)
a b c
a b c
Keterangan :- Masalah Utama adalah No.1- Penyebab Masalah No.1 adalah Masalah Pokok No.2b- Penyebab Masalah No.2b adalah Masalah Spesifik No.3b- Akibat masalah No.1 adalah No.4
38
KURANG TERCAPAINYA
TARGET KINERJA PUSJIANBANG
TIDAK DIPAKAINYA HASIL PENELITIAN SEBAGAI DASAR
PEMBUATAN KEBIJAKAN
TERLAMBATNYA PENYUSUNAN ACTION
PLAN HASIL PENGKAJIAN
KURANGNYA KUALITAS
PENELITIAN
RENDAHNYA TINGKAT KEPERCAYAAN PIMPINAN
KEMENTERIAN
KURANG SESUAINYA REKOMENDASI KEBIJAKAN
DENGAN KEBUTUHAN PIMPINAN KEMENTERIAN
TERLAMBATNYA PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN HASIL KEGIATAN
PENGEMBANGAN
KURANGNYA KOMPETENSI
TENAGA PENELITI
1
MU
4
B. Analisis Sasaran dan Alternatif Kegiatan
Berdasarkan pernyataan negatif yang ada pada pohon masalah,
kemudian diubah menjadi pernyataan positif yang dapat digambarkan
dalam pohon sasaran yang diperoleh dari hubungan sebab akibat.
Sasaran pokok pada Sub Bidang Pengembangan dan Rekomendasi
Kebijakan Pusjianbang Kemenkumham adalah “Terwujudnya
kepercayaan pimpinan kementerian”.
. Sasaran pokok tersebut dapat terwujud dengan menggunakan
beberapa sasaran spesifik sebagai berikut :
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang sesuai kebutuhan
pimpinan
2. Terwujudnya perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu
3. Tersedianya tenaga peneliti yang kompeten
39
AKIBAT
SEBAB
2SP
3SS
POHON SASARAN(Pernyataan Positif)
a b c
a b c
Keterangan :- Sasaran Utama adalah No.1- Untuk meningkatkan sasaran No.1 adalah No.2b- Untuk meningkatkan sasaran No.2b adalah No.3b- Dengan meningkatnya sasaran No.3b maka sasaran No.4 juga
meningkat
Alternatif kegiatan untuk mengatasi masalah haruslah dalam bentuk
kegiatan yang realistis, dapat dilaksanakan dan dapat diukur, serta
merupakan alternatif yang memudahkan pencapaian sasaran yang
40
TERCAPAINYA
TARGET KINERJA PUSJIANBANG
TERPAKAINYA HASIL PENELITIAN SEBAGAI DASAR
PEMBUATAN KEBIJAKAN
TERSELENGGARANYA PENYUSUNAN ACTION PLAN
HASIL PENGKAJIAN TEPAT WAKTU
TERCIPTANYA PENELITIAN YANG
BERKUALITAS
TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN PIMPINAN
KEMENTERIAN
TERSEDIANYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG SESUAI KEBUTUHAN PIMPINAN
KEMENTERIAN
TERSELESAIKANNYA PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN HASIL KEGIATAN
PENGEMBANGAN TEPAT WAKTU
TERSEDIANYA TENAGA PENELITI YANG KOMPETEN
1
SU
4
spesifik. Sasaran spesifik Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasian adalah “Terwujudnya perumusan rekomendasi kebijakan
hasil kegiatan pengembangan pada Sub Bidang Pengembangan dan
Rekomendasi Kebijakan secara tepat waktu”.
Alternatif kegiatan yang efektif dalam mencapai sasaran dimaksud
adalah :
1. Membuat buku pedoman penyusunan rumusan rekomendasi
kebijakan.
2. Menyelenggarakan kegiatan konsinyering penyusunan rumusan
rekomendasi kebijakan
3. Menyediakan databasa pendukung penyusunan rumusan
rekomendasi kebijakan
Guna menentukan salah satu alternatif kegiatan yang efektif dalam
mencapai sasaran spesifik dimaksud adalah dengan menggunakan Cost
Benefit Analysis sebagai berikut :
Tabel 10PEMILIHAN ALTERNATIF KEGIATAN
COST BENEFIT ANALYSIS (CBA)
NO ALTERNATIF COS
T
BIAYA RASIO
1. Menyelenggarakan konsinyering
perumusan rekomendasi kebijakan 10 4 2,5
2. Membuat buku pedoman perumusan
kebijakan 10 3 3,4
3. Membuat database pendukung
41
perumusan rekomendasi kebijakan 9 4 2,25
Dari analisis di atas yang mempunyai rasio yang paling tinggi adalah
“Membuat Buku Pedoman Perumusan Rekomendasi Kebijakan”. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada pohon alternatif sebagi berikut :
POHON ALTERNATIF
42
TERCAPAINYA
TARGET KINERJA PUSJIANBANG
TERPAKAINYA HASIL PENELITIAN SEBAGAI DASAR
PEMBUATAN KEBIJAKAN
TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN PIMPINAN
KEMENTERIAN
Menyelenggarakan Konsinyering Perumusan
Rekomendasi Kebijakan
TERSELESAIKANNYA PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN HASIL KEGIATAN
PENGEMBANGAN TEPAT WAKTU
Membuat Buku Pedoman Perumusan
Rekomendasi Kebijakan
Membuat Database Pendukung Perumusan
Rekomendasi Kebijakan
Dari penjabaran di atas dapat ditentukan bahwa sasaran
utamanya adalah Tersusunnya pedoman perumusan rekomendasi
kebijakan sedang sasaran khususnya adalah Tersusunnya
pedoman perumusan rekomendasi kebijakan melalui pembuatan
satu buku pedoman perumusan rekomendasi kebijakan pada
tanggal 1 April sampai dengan 30 Juli 2013 dengan biaya
Rp.10.400.000,- sumber dana dari Dipa Pusjianbang Tahun 2013
yang dilaksanakan oleh Subbid. Pengembangan dan Rekomendasi
Kebijakan, Pusjianbang Kementerian Hukum Dan Ham RI.
C. Rencana Kerja
Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah, sasaran dan
alternatif pemecahannya, untuk mewujudkan sasaran spesifik yaitu
terselesaikannya perumusan rekomendasi kebijakan secara tepat waktu,
maka kegiatan yang dianggap efektif untuk mencapai hal tersebut adalah
membuat buku pedoman perumusan rekomendasi kebijakan.
Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan berupa rencana
kerja yang menggambarkan tentang matriks rincian kerja, paket kerja,
penjadwalan, dan rekapitulasi biaya.
1. Matriks Rincian Kerja (MRK) dan Paket Kerja
43
Melalui Matrik Rincian Kerja (MRK), penulis akan menguraikan
secara terperinci dari masing-masing kegiatan tersebut yang
merupakan satu kesatuan yang memudahkan dalam pengawasan,
karena kegiatan tersebut menguraikan dengan siapa yang
mengerjakan, apa yang dikerjakan, bilamana sasaran akan
diwujudkan dan bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut.
Matriks Rincian Kerja (MRK) adalah merupakan penjabaran
kerangka hubungan antara sasaran, kegiatan dan pokok akhir yang
menunjukkan siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana
(SiABiDiBa), artinya ada keterangan yang menunjukkan suatu
tanggung jawab. Adapun pembuatan MRK perlu ditempuh melalui
prosedur sebagai berikut :
a. Menciptakan sasaran dalam bentuk bulatan.
b. Menetapkan kegiatan dalam bentuk empat persegi panjang.
c. Menetapkan pokok kerja ke dalam bagian yaitu persiapan,
pelaksanaan dan pengendalian.
d. Setiap pokok kerja tersebur selanjutnya dijabarkan lagi kedalam
pokok akhir (PA) yang merupakan poin-poin sebagai urutan suatu
kegiatan sesuai kebutuhannya.
e. Selanjutnya menentukan penanggungjawab SiaBiDiBa.
Matriks Rincian Kerja terdiri dari 3 (tiga) pokok kerja :
a. Persiapan yang merupakan pokok akhir kegiatan
b. Pelaksanaan yang meliputi pokok akhir kegiatan
44
c. Pengendalian yang meliputi akhir pokok kegiatan
45
Sedang Paket Kerja merupakan penjabaran SiABiDiBa (setiap
penanggungjawab kegiatan memahami dan mengetahui apa yang
harus dikerjakan serta apa yang menjadi tanggung jawabnya),
maksudnya agar dapat memudahkan dalam hal pengendalian. Maka
setiap pokok akhir dalam MRK dibuat paket kerja berisi uraian
pekerjaan oleh setiap penanggungjawab sebagaimana duraikan
kedalam masing-masing paket kerja.
Paket kerja kegiatan pembuatan buku pedoman perumusan
rekomendasi kebijakan disajikan pada matrik berikut:
46
Pokok Akhir : Pembentukan Tim Kerja
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 1
Penyelesaian : 5 hari kerja (1 – 5 April 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Membuat konsep surat perintah kerja
Mengetik surat perintah kerja tim
Memeriksa ketikan dan
membubuhkan paraf pada hasil final
Menandatangani surat perintah kerja
Menggandakan dan penomoran surat
Menyiapkan dan menyebarkan surat
kepada pegawai/pejabat terkait
Memimpin rapat tim
Menyiapkan snack 20 orang x
@Rp.10.000
Menyelesaikan administrasi
keuangan
Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan (Bangrek)Marulah
Kabid Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang)Kapusjianbang
Marulah
Marulah
Kabid Jianbang
Abdurahman
Bendahara
1
¼
¼
¼
¼
1
1
1
(5)
100.000
200.000
Jumlah 7 orang 5 300.000
47
Pokok Akhir : Penyusunan Rencana Kerja
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 2
Penyelesaian : 8 hari kerja (8 – 15 April 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Membuat format rancangan program
Mengetik konsep rancangan
Menyiapkan bahan penggandaan
Mengundang tim pengembangan
Menyiapkan snack 20 orang x
@Rp.10.000
Menyempurnakan rancangan menjadi
rancangan kerja
Mengajukan rancangan kerja kepada
Kepala Pusjianbang
Memberitahukan kembali rancangan kerja
kepada tim kerja
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kabid Jianbang
Marullah
Abdurrahman
Kabid Jianbang
Abdurrahman
Kasubbid
Bangrek
Bendahara
2
1/3
1/3
1
1/3
1
1
2
(5)
200.000
200.000
Jumlah 7 orang 15 hari 400.000
48
Pokok Akhir : Pengajuan Anggaran
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 3
Penyelesaian : 6 hari kerja (17 – 22 April 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membuat usulan biaya
Meneliti usulan biaya
Mengirim usulan biaya kepada Kabag
Umum
Menyetujui usulan biaya
Mengambil dan mencairkan dana bank
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubid Bangrek
Kabid Jianbang
Marullah
Kabag Umum
Abdurrahman
Bendahara
2
½
½
2
1
(6)
Jumlah 7 orang 6
49
Pokok Akhir : Pengumpulan Bahan
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 4
Penyelesaian : 14 hari kerja (18 April – 1 Mei 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
Membeli buku-buku referensi
Mengumpulkan informasi dari sumber
lain
Memfotocopy bahan-bahan referensi
Mendistribusikan bahan referensi
kepada anggota tim
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubid Bangrek
Kasubbid Bangrek
Abdulrrahman
Adurrahman
Bendahara
5
5
2
2
(14)
1.000.000
250.000
250.000
Jumlah 3 orang 14 hari
1.500.000
50
Pokok Akhir : Pembahasan Materi
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 5
Penyelesaian : 5 hari kerja (3 – 7 Mei 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Menulis konsep surat undangan
Mengetik surat undangan
Menandatangani surat undangan
Menggandakan dan memberi nomor
surat
Mendistribusikan surat undangan
Memimpin rapat
Membayar honor narasumber
Menyediakan snack 10 orang X 10.000
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubbid
Bangrek
Marullah
Kabid Jianbang
Marullah
Kabid Jianbang
Abdurrahman
Marullah
Bendahara
1/3
1/3
1/3
½
1
1
1
½
(5)
1.500.000
100.000
5 orang 5 1.600.000
51
Pokok Akhir : Pengetikan Draft
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 6
Penyelesaian : 31 hari kerja (9 Mei – 8 Juni 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
Menulis konsep buku pedoman dengan
memadukan konsep dan hasil pertemuan
tim kerja
Mengetik konsep pedoman
Mengedit pedoman
Memeriksa dan mengoreksi konsep
pedoman
Mengetik hasil koreksi pedoman
Menggandakan dan mendistribusikan
konsep pedoman kepada para anggoata
tim
Meminta hasil koreksi dan masukan tim
Memperbaiki konsep pedoman
berdasarkan hasil masukan dan koreksi
dari tim
Mengetik draft akhir pedoman
Memeriksa draft akhir pedoman
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubbid
Bangrek
Marullah
Kasubbid
Bangrek
Kabid Jianbang
Marullah
Abdurrahman
Marullah
Kasubbid
Bangrek
Abdurrahman
Kasubbid
Bangrek
Bendahara
5
4
3
2
3
2
2
3
4
3
(31)
250.000
5 orang 31 250.000
52
Pokok Akhir : Pencetakan
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 7
Penyelesaian : 10 hari kerja (10 – 19 Juni 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Menghubungi penerbit
Menegosiasi harga
Mengirim draft ke penerbit
Memeriksa layout
Menyetujui layout
Mengirim ke penerbit
Mengambil hasil cetakan dari penerbit
Membayar percetakan 50 eksp X
30.000.000
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubag Rumah
Tangga
Kabid Jianbang
Marullah
Kasubbid
bangrek
Kabid Jianbang
Marullah
Abdurrahman
Abdurrahman
Bendahara
½
2
1
3
½
1
1
1
1
(10)
100.000
100.000
100.000
1.500.000
Jumlah 8 orang 10 hari 1.800.000
53
Pokok Akhir : Pendistribusian
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 8
Penyelesaian : 5 hari kerja (20 – 24 Juni 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Menerima buku hasil cetakan
Membuat konsep memo pendistribusian
Mengirim konsep memo ke Kabid
Jianbang
Memaraf memo
Mengirim memo ke Kabag Umum
Menandatangani memo
Menggandakan memo dan memberi
nomor
Mengirim buku pedoman beserta memo
kepada seluruh pegawai Pusjianbang
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubbid
Bangrek
Kabid Jianbang
Abdurrahman
Kabid Jianbang
Abdrurrahman
Kasubbid
Bangrek
Abdurrahman
Marullah
Bendahara
½
1
1/3
1/3
1/3
1/2
½
2
5 (hari)
50.000
Jumlah 5 5 50.000
54
Pokok Akhir : Pemantauan
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 9
Penyelesaian : 3 Bulan (1 April – 30 Juni 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab
Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membuat jadwal pemantauan digitalisasi
Melaksanakan pencatatan pemantauan digitalisasi
Mengolah hasil pencatatan pemantauan digitalisasi
Pengetikan hasil pencatatan pemantauan digitalisasi
Menyerahkan hasil pemantauan digitalisasi kepada penanggung gugat
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kabid Jianbang
Abdurrahman
Kasubbid Bangrek
Abdurrahman
Abdurraahman
Bendahara
3
bulan
Jumlah 4 orang 3 Bulan
55
Pokok Akhir : Penilaian
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 10
Penyelesaian : 3 Bulan (1 April – 30 Juni 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mempelajari hasil pemantauan
Membandingkan dengan standar
Mengecek waktu pelaksanaan
Mengidentifikasi hambatan dan
penyimpangan
Mengadakan koreksi bila ada
penyimpangan
Mengendalikan
Kasubbid Bangrek
Kasubbid Bangrek
Kasubbid Bangrek
Kasubbid Bangrek
Kabid Jianbang
Kabid Jianbang
3
Bulan
Jumlah 2 Orang 3 Bulan
56
Pokok Akhir : Pelaporan
Penanggung Gugat : Kasubbid Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan
Paket Kerja Nomor : 11
Penyelesaian : 4 hari kerja (1 April – 31 Juli 2013)
No Uraian Kerja Penanggung Jawab Waktu (Hari)
Biaya(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
Menyiapkan bahan laporan
Membuat konsep laporan
Mengetik draft laporan
Meneliti draft laporan
Mengetik laporan final
Meneliti ketikan laporan
Menandatangani laporan
Mengirim laporan
Menyelesaikan administrasi keuangan
Kasubbid Bangrek
Kasubbid Bangrek
Marullah
Kasubbid Bangrek
Abdurrahman
Kasubbid Bangrek
Kabid Jianbang
Abdurrahman
Bendahara
4
Bulan 1.500.000
Jumlah 5 Orang 4 Bulan 1.500.000
57
2. Rekapitulasi Biaya
Rekapitulasi biaya menunjukkan jumlah biaya yang dibutuhkan
sesuai dengan masing-masing pokok kegiatan pada masing-masing
paket kerja. Kebutuhan biaya kegiatan penyusunan buku pedoman
perumusan rekomendasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:
Tabel 12
REKAPITULASI BIAYA
No Pokok Akhir Biaya
(Rp)
1. Pembentukan tim kerja 300.000
2. Penyusunan rencana kerja 400.000
3. Pengajuan anggaran -
4. Pengumpulan bahan referensi 1.500.000
5. Pembahasan materi 1.700.000
6. Pengetikan draft 250.000
7. Pencetakan 1.800.000
8. Pendistribusian 50.000
9. Pemantauan -
10. Penilaian -
11. Pelaporan 1.500.000
Jumlah 7.750.000
3. Rencana Jadwal Kegiatan
Penjadwalan menunjukkan ukuran waktu suatu kegiatan
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan
pokok kegiatan. Dimana akan mewujudkan sasaran yang
58
menggambarkan kapan akan dimulai dan kapan direncanakan
selesai.
Penjadwalan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
TABEL 13PENJADWALAN
No Penjadwalan Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agus
1Pembentukan tim kerja
2Penyusunan rencana kerja
3Pengajuan anggaran
4Pengumpulan bahan
5Pembahasan materi
6Pengetikan draft
7 Pencetakan
8Pendistribusian
9 Pemantauan
10 Penilaian
11 Pelaporan
Keterangan:
: Persiapan : Pelaksanaan dan Pengendalian
(24 Juni – 30 Juni)
59
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil uraian dan analisa yang telah dipaparkan pada
Bab I sampai dengan Bab IV, dapat disimpulkan bahwa masalah
utamanya adalah “rendahnya tingkat kepercayaan pimpinan
kementerian (terhadap kualitas kerja pusjianbang). Sedangkan
masalah pokoknya adalah terlambatnya perumusan rekomendasi
kebijakan hasil kegiatan pengembangan pada Sub Bidang
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan”. Masalah spesifik yang
dicari pemecahannya pada Kertas Kerja Perseorangan ini adalah
“belum adanya pedoman perumusan rekomendasi kebijakan”.
Dengan demikian sasaran utamanya adalah “terwujudnya
kepercayaan pimpinan kementerian” dan sasaran pokoknya adalah
“terwujudnya perumusan rekomendasi kebijakan secara tepat waktu.
Sasaran spesifiknya adalah tersedianya buku pedoman perumusan
rekomendasi kebijakan. Sasaran umum Kertas Kerja Perseorangan ini
adalah “tersedianya pedoman perumusan rekomendasi kebijakan”
dan sasaran khususnya adalah “tersedianya pedoman perumusan
rekomendasi kebijakan melalui pembuatan satu buku pedoman
perumusan rekomendasi kebijakan pada tanggal 1 April sampai
dengan 30 Juli 2013 dengan biaya Rp. 7.750.000,- sumber dana dari
DIPA Pusjianbang tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Subbidang
60
Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan Pusjianbang
Kementerian Hukum dan HAM RI.
61
DAFTAR PUSTAKA
Drs. Pitoyo, MA dan Drs. Djoenaidi Tamim, Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia, Paket Kerja Terpadu (PKT), Jakarta, 2001.
W.J.S. Poerwadarminta, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta, 2003.
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta; Tahun
2010.
Drs. Suparman, SKM dan Drs. Djoenaedi Tamim, Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia, Kertas Kerja Perseorangan (KKP), Jakarta,
2004.
Kementerian Hukum dan HAM RI, Rencana Strategis Kementerian Hukum
dan HAM RI Tahun 2010 – 2014, Jakarta, 2010
62