kerangka pelaksanaan tujuan pembangunan · pdf file•peningkatan kapasitas inovasi dan...
TRANSCRIPT
KERANGKA PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
Deputi Kemaritiman dan SDAKementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Rapat Pedoman Teknis Perumusan RAN TPBJakarta, 23 Juni 2016
OUTLINE
2
1. TPB/SDGs UNTUK MENYEMPURNAKAN MDGs
2. PERAN DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
3. GOAL, TARGET DAN INDIKATOR TPB
4. KEGIATAN YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN
5. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
3
1
Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih
banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara
maju dan berkembang
2
Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan
negara maju juga sumber dari swasta
3
Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya
4Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – no one left behind
5 Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS & media, filantropi & bisnis, serta pakar & akademisi
6MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator ”Zero Goals”
7Tidak hanya memuat Goalstetapi juga Cara Pelaksanaan(Means of Implementation)
1. TPB/SDGs UNTUK MENYEMPURNAKAN MDGs
1. Universality – SDGs dilaksanakan oleh negera maju maupun negara berkembang
2. Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
3. No One Left Behindi. harus memberi manfaat bagi semua, terutama
yang rentan;
ii. pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan;
4
1a. Prinsip Pelaksanaan TPB
1b. Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet 23 Desember 2015
Pokok Arahan:1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kemen
PPN/Bappenas dalam pembangunan, mengingat hampir seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah terakomodasi dalam RPJMN;
2. Melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak;
3. Kelembagaan bisa langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional;
KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI SELAMA OWG
PERSIAPAN PELAKSANAAN
TAHUN PERTAMA
UNGA 2016
KOMUNIKASI DENGAN PEMDA
RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
IMPLEMENTASI DI TINGKAT
NASIONAL DAN DAERAH
6
1c. Tahapan Proses
2013/2014 2015/2016 SEP 2016 2017
• KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN SEKTORAL (NASIONAL & GLOBAL)
• MASUKAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
• MASUKAN PEMERINTAH DAERAH
• ANALISIS RPJMN 2015-2019, RENCANA SEKTORAL – TERKAIT GOAL, TARGET & INDIKATOR
• TPB INDONESIA: 17 GOAL, 108 TARGET TERKAIT
• IDENTIFIKASI PERAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
• RENCANA AKSI NASIONAL TPB
• KOMUNIKASI DENGAN PEMDA & PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
1. KOMITMEN PENGAMBILKEBIJAKAN UNTUK PELAKSANAAN TPB
2. SIDE EVENT:A. PELAKSANAAN
MDGs 15 TAHUNB. TPB INDONESIA:
PELAKSANAAN TAHUN PERTAMA
• IDENTIFIKASI PERENCANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
• FASILITASI PENYUSUNAN RAD TPB
• PETA JALAN TPB
• KAJI ULANG RANPENGALAMAN, PERBAIKAN, INPUT BARU
• IMPLEMENTASI LANJUTAN
• IDENTIFIKASIDATA DAN INDIKATOR TPB
• KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI• DATA DAN PENYESUAIAN DATA – PENGEMBANGAN INDIKATOR
• PENINGKATAN KAPASITAS
2. PERAN DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMERINTAH
&
PARLEMEN
AKADEMISI
&
PAKAR
FILANTROPI
&
BISNIS
OMS
&
MEDIA
Implementasi TPB
1. Pemerintah meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota);
2. Parlemen meliputi DPD, DPR dan DPRD.
1. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan & sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan;
2. Bisnis mencakup swasta dan pemerintah (BUMN &BUMD).
1. Akademisi meliputi seluruh pihak yang bergerak dalam bidang pendidikan;
2. Pakar meliputi para ahli dalam bidang yang terkait TPB;
1. OMS mencakup seluruh organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi profesi dan ikatan ahli yang ada di Indonesia;
2. Media mencakup seluruh media (cetak, elektronik, dll)
2a. PERAN DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMERINTAH
&
PARLEMEN
AKADEMISI
&
PAKAR
FILANTROPI
&
BISNIS
OMS
&
MEDIA
Implementasi TPB
1. Penetapan Indikator2. Kebijakan & Program3. Persiapan Data dan
Informasi4. Sosialisasi/Diseminas,
Komunikasi & Advokasi5. Monev & Pelaporan6. Dukungan Regulasi &
Anggaran
1. Advokasi Pelaku Usaha2. Fasilitasi Program3. Peningkatan Kapasitas4. Dukungan Pendanaan
1. Peningkatan Kapasitas2. Pemantauan dan
Evaluasi3. Policy Paper/Policy Brief
sebagai dasar Policy Formulation
1. Diseminasi danAdvokasi
2. Fasilitasi Program3. Membangun
pemahaman publik4. Diseminasi dan
Monitoring
3. GOAL, TARGET DAN INDIKATOR TPB
TPB
17 Goals, 169 Target, 240Indikator
Pilar Pembangunan Sosial
6 Goals, 55 Target, 88 Indikator
Goal 1: PenghapusanKemiskinan;
Goal 2: PenghapusanKelaparan;
Goal 3: Kesehatan danKesejahteraan;
Goal 4: PendidikanBerkualitas;
Goal 5: Kesetaraan Gender;
Goal 6: Air Bersih danSanitasi;
Pilar Pebangunan Ekonomi
5 Goals, 45 Target, 61 Indikator
Goal 7: Energi Bersih & Terjangkau;
Goal 8: PertumbuhanEkonomi & PekerjaanLayak;
Goal 9: InfrastrukturTangguh, Industri Inklusif& Inovatif;
Goal 10: PenurunanKesenjangan;
Goal 11: Kota Inklusif & Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Lingkungan
4 Goals, 38 Target, 43Indikator
Goal 12: Konsumsi & ProduksiBerkelanjutan;
Goal 13: Perubahan Iklim & Pengurangan RisikoBencana;
Goal 14: Pelestarian & Pemanfaatan BerkelanjutanEkosistem Laut;
Goal 15: Pelestarian & Pemanfaatan BerkelanjutanEkosistem Darat;
Pilar Pembangunan Inklusif & Cara Pelaksanaan
2 Goals, 31 Target, 48 Indikator
Goal 16: Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yg Kokoh,
Goal 17: Kemitraan untukSemua TujuanPembangunan
10
3a. Keterkaitan TPB dengan Rencana Pembangunan Nasional
GOALSTARGET
GLOBAL
TARGET
RPJMNPRIORITAS NASIONAL
7 4
• Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan Berkelanjutan
• Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal
8 5 Peningkatan Kedaulatan Pangan
13 8 Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
10 5 Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
9 6 Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal
8 6 Ketahanan Air
11
GOALSTARGET
GLOBAL
TARGET
RPJMNPRIORITAS NASIONAL
5 3 Kedaulatan Energi
12 9
• Pertumbuhan Ekonomi Nasional• Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja• Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai
Keseimbangan Pembangunan• Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan• Penguatan Investasi• Akselerasi Industri Manufaktur• Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
8 3
10 6
• Pengembangan Kawasan Perbatasan• Pembangunan Daerah Tertinggal• Pemerataan pembangunan antar wilayah• Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemlikan Tanah
10 7 Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman
3b. Keterkaitan TPB dengan Rencana Pembangunan Nasional
12
GOALSTARGET
GLOBAL
TARGET
RPJMNPRIORITAS NASIONAL
11 7
• Peningkatan agroindustri, hasil hutan kayu, perikanan dan hasil tambang berkelanjutan
• Perbaikan kualitas lingkungan (termasuk perilaku ramah lingkungan)
5 2Penanganan Perubahan iklim dan Penyediaan informasi Iklim
dan Kebencanaan
10 7
Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan:i. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung
dan kelestarian fungsi lingkungan laut;ii. Meningkatkan harkat hidup nelayan dan masyarakat pesisir
12 7
• Pelestarian SDA, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana:i. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutanii. Perbaikan kualitas lingkungan hidupiii. Pelestarian dan pemanfaatan kehati
• Pemberantasan tindakan penebangan liar dan penambangan liar
3c. Keterkaitan TPB dengan Rencana Pembangunan Nasional
13
GOALSTARGET
GLOBAL
TARGET
RPJMNPRIORITAS NASIONAL
12 10
• Meningkatkan kualitas perlindungan warga negaraIndonesia
• Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan• Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan
19 13
• Pelaksanaan politik LN bebas aktif• Memperkuat peran dalam kerjasama global dan
regional• Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi• Peningkatan kualitas data dan informasi• Penguatan sektor keuangan
JUMLAH 169 108
3d. Keterkaitan TPB dengan Rencana Pembangunan Nasional
4. KEGIATAN YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN
1. Pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan (KL, CSO dan Media, Filantropis dan bisnis, Akademisi danPakar, Mitra Pembangunan Internasional);
2. Workshop dengan Jeffrey Sachs tentang TPB3. Workshop/Sosialisasi TPB Regional di Wilayah Barat
(Surabaya, 23 – 24 Mei 2016); 4. Workshop/Sosialisasi TPB Regional di Wilayah Timur
(Makassar, 30 – 31 Mei 2016);5. Fasilitasi Daerah di Sekretariat TPB (DI Yogyakarta,
Sumbar, Sumsel, Kepri, Sulut, Jatim, Konawe Utara, MusiBanyuasin, Kampar, dll).
6. Penyusunan Draft Pedoman Teknis Perumusan RencanaAksi Nasional (RAN) TPB;
7. Penyusunan Draft Definisi Operasional Indikator TPB.
1. Penyusunan Draft Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2016-2019;
2. Penyusunan Draft Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB;
3. Penyusunan RAD TPB;4. Fasilitasi penyusunan RAD TPB;5. Workshop/sosialisasi lanjutan TPB Provinsi yang belum
hadir di pertemuan regional 1 dan 2;6. Penyusunan Draft Monev dan Pelaporan TPB;7. Lanjutan pertemuan dengan pemangku kepentingan
(Majelis Rektor PTN, Forum Rektor, kelompok Youth);8. Penyusunan Peta Jalan (Road Map) TPB 2016-2030;9. Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi.
4a. Kegiatan yang akan dilaksanakan
5. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
A. Kegiatan yang sudah dilaksanakan:1. Pertemuan dengan BPS untuk pengelolaan data TPB;2. Pertemuan dengan Mitra Pembangunan untuk
pengembangan “missing indicators” dan dukungandata management system.
B. Kegiatan yang akan dilaksanakan:1. Pertemuan dengan BPS dan seluruh pemangku
kepentingan untuk penetapan indikator TPB;2. Fasilitasi penyusunan Definisi Operasional Indikator
TPB antara TKN, BPS dan K/L terkait;3. Penyempurnaan Matriks Utama TPB bersama BPS.