kerangka hukum & regulasi kesehatan lingkungan yang...
TRANSCRIPT
Kerangka Hukum & Regulasi Kesehatan Lingkungan
Yang Berorientasi Pada Pembangunan Berkelanjutan
Disampaikan dalam Kuliah S2 KMPK-IKM UGM “Hukum, Etika dan Regulasi Kesehatan Masyarakat”
Oleh :
Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum
Yogyakarta, 15 Maret 2018 Dinar 2018
Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Lingkungan
* Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan
penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko
lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun
sosial.
* Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik
dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang
memungkinkan setiap orang mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.
Dinar 2018
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• Pasal 1 butir 3 UUPPLH
• Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam startegi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
• Faktor pembangunan berkelanjutan:
ekonomi, sosial, lingkungan Dinar 2018
Definisi Pencemaran dan Kerusakan LH
Pencemaran
masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
Kerusakan Lingkungan Hidup
perubahan langsung dan/aau tidak langsung terhadap
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup
Dinar 2018
Pemahaman Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
1. pencegahan
2. penanggulangan
3. pemulihan Dinar 2018
Instrumen Pencegahan Pencemaran- Kerusakan Lingkungan
1. KLHS
2. Penataan ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
5. AMDAL
6. UKL-UPL
7. Perizinan
8. Instrumen Ekonomi LH
9. Peraturan perundang-undangan berbasis LH
10. Anggaran berbasis LH
11. Analisis resiko LH
12. Audit LH
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan IPTEK
Dinar 2018
Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012
Tentang IJIN LINGKUNGAN
Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang
berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan
prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan
perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian
hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
Dinar 2018
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang PENATAAN RUANG
• Faktor penataan ruang :
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan
• Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.
• Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang
terbuka hijau privat.
Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30%
dari luas wilayah kota.
Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal
20% dari luas wilayah kota
Dinar 2018
Instrumen Penanggulangan
Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dilakukan dengan cara:
1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi Dinar 2018
Instrumen Pemulihan
Pencemaran dan/atau Kerusakan LH
Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan cara:
1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur
pencemar
2. Remediasi untuk perbaiki mutu LH
3. Rehabilitasi kembalikan nilai, fungsi, manfaat LH
termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, berikan
perlindungan & perbaiki ekosistem
4. Restorasi jadikan LH berfungsi seperti semula
5. Cara lain sesuai perkembangan IPTEK
Dinar 2018
PENCEMARAN AIR – PP 82/2001
Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya
Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air Dinar 2018
Contoh Pencemaran Air
1. Limbah Permukiman/RT
2. Limbah Pertanian 3. Limbah
Perindustrian 4. Limbah
Pertambangan 5. Limbah Kegiatan
Perusahaan – Jasa Pariwisata
Logam yang paling berbahaya dari limbah industri adalah merkuri atau yang dikenal juga sebagai air raksa (Hg) atau air perak Di Jepang antara tahun 1953- 1960, lebih dari 100 orang meninggal atau cacat karena mengkonsumsi ikan yang berasal dari Teluk Minamata. Teluk ini tercemar merkuri yang bearasal dari sebuah pabrik plastik
Dinar 2018
PENCEMARAN UDARA
PP No. 41 Th 1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara: pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tdk dapat memenuhi
fungsinya.
WHO menetapkan empat tingkatan pencemaran sebagai berikut:
Pencemaran tingkat pertama; yaitu pencemaran yang tidak menimbulkan
kerugian bagi manusia.
Pencemaran tingkat kedua; yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan
kerugian bagi manusia seperti terjadinya iritasi pada indra kita.
Pencemaran tingkat ketiga; yaitu pencemaran yang sudah dapat bereaksi
pada faal tubuh dan menyebabkan terjadinya penyakit yang kronis.
Pencemaran tingkat keempat; yaitu pencemaran yang telah menimbulkan
sakit akut dan kematian bagi manusia maupun hewan dan tumbuh-
tumbuhan. Dinar 2018
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pengaturan:
UUPPLH
Ordonansi Bahan Berbahaya Stb. 1949/377
PP 7/1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan,& Penggunaan Pestisida
PP 18/1999 jo. PP 85/1999 ttg Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya& Beracun
PP 74/2001 ttg Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun
Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 (MARPOL)
Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal 1989 (Basel)
Dinar 2018
Apakah yang dimaksud dengan limbah bahan
berbahaya beracun (B3)?
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang
mengandung B3 yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau
dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup
lainnya (Pasal 1 PP No. 18 Tahun 1999)
Dinar 2018
Kaitan Limbah Medis dan Limbah B3
Berdasar Lampiran Tabel 2 PP No 18 Tahun 1999 jo PP
No 85 Tahun 1999
Limbah medis masuk dalam kategori limbah B3,
sesuai dengan daftar limbah spesifik dengan kode
limbah D 227 (limbah klinis, produk farmasi
kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi,
kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, residu
dari proses insinerasi)
Dinar 2018
Akibat Hukum berdasar UUPPLH
1. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3
tanpa izin :
pidana penjara 1-3 tahun
denda Rp 1 miliar – Rp 3 miliar
2. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak
melakukan pengelolaan :
pidana penjara 1-3 tahun
denda Rp 1 miliar – Rp 3 miliar
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
• Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa
• Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa Dinar 2018
1.Sanksi Administratif (Pasal 71-83)
2.Sanksi Keperdataan (Pasal 84-93)
a. Litigasi
i. Proses acara perdata
ii. Class Action
iii. Legal Standing
iv. Citizen Law Suit – Actio
Popularis
b. Non Litigasi
ADR (UU No 30 Tahun 1999)
3. Sanksi Pidana (Pasal 94-120)
1. Teguran tertulis
2. Paksaan Pemerintah
3. Pembekuan izin
lingkungan
4. Pencabutan izin
lingkungan
Penegakan Hukum - UUPPLH Sanksi Administrasi
(UUPPLH)
Dinar 2018
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
melalui pengadilan dijelaskan dalam pasal
87-93 UUPPLH.
Penyelesaian sengketa LH melalui
pengadilan :
1. Dengan gugatan biasa
2. Class Action
3. Legal Standing
4. Actio Popularis
5. Citizen Law Suit
Dinar 2018
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
1. Bentuk dan besarnya ganti rugi
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau
perusakan
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif
terhadap lingkungan hidup
Pengecualian :
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup
Dinar 2018
Keuntungan mekanisme ADR :
1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedurnya cepat
3. Keputusan non-judicial
4. Kontrol oleh manajer yg paling tahu ttg kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (confidential)
6. Fleksibilitas yg besar dalam penyelesaian masalah
7. Hemat waktu & biaya
8. Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi
9. Kesepakatan yg lebih baik daripada sekedar kompromi
10. Keputusan bertahan sepanjang waktu
- Arbitrase
- Mediasi
- Negosiasi
- Konsiliasi
Dinar 2018
Penyelesaian Sengketa Alternatif
(ADR = Alternative Dispute Resolution) UU No 30 Tahun 1999 ttg Arbitrase & alternative Penyelesaian Sengketa
Dinar 2018