kerangka acuan kerja-fasilitasi legalisasi ok

7/25/2019 Kerangka Acuan Kerja-fasilitasi Legalisasi Ok

1/9

1

KERANGKA ACUAN KERJA

FASILITASI LEGALISASI

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI PROVINSI

KONTRAKTUAL

TAHUN ANGGARAN 2016

I. LATAR BELAKANG


2/9

2

Sejak diundangkannya Undang-undang N0. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG)

yang selanjutnya diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 28 Tahun 2002, maka setiap kabupaten/kota diamanahkan

untuk memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG). Sesuai amanah UU

tersebut, Perda BG dibutuhkan sebagai peraturan pelaksanaan bagi penyelenggara bangunan

gedung di kabupaten/kota, yang mampu mengakomodasi berbagai muatan lokal yang bersifat

spesifik.

Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan bangunan gedung di kabupaten/kota

terus meningkat pesat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Namun, tanpa adanya

keberadaan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan dan gedung dikhawatirkan akan banyak

bangunan gedung terbangun yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan

teknis. Mengacu pada kedua hal tersebut, maka kabupaten/kota perlu segera melakukan

penyusunan Rancangan Perda BG, yang dapat disahkan menjadi Perda BG yang selanjutnya

digunakan sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pembangunan gedung

agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan tertib.

Berdasarkan kompilasi data yang telah diterima dari sebagian besar daerah di Indonesia mengenai

status kepemilikan Perda BG, tiap daerah memiliki status yang berbeda-beda yang dapat

dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok besar yaitu: (1) Daerah yang belum memiliki

Ranperda, (2) Daerah yang baru menyusun Ranperda BG, (3) Daerah menyusun kembali Ranperda

BG, (4) Daerah yang sudah memiliki Ranperda namun belum masuk k tahap Prolegda, (5) Daerah

yang sudah memiliki Ranperda dan sudah Prolegda/sedang pembahasan DPRD, serta (6) Daerah

yang sudah memiliki Perda BG.

Demi tercapainya kepemilikan Perda BG di tiap kabupaten/kota sejalan dengan amanat UUBG,

maka perlu dilakukan bantuan tertentu untuk tiap kelompok status tersebut di atas. Kelompok

satu, dua, dan tiga membutuhkan fasilitasi penyusunan dari pusat agar pemerintah

kabupaten/kota dapat segera memiliki Ranperda BG yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi

Perda BG. Kelompok empat dan dan lima membutuhkan fasilitasi legalisasi, sedangkan kelompok

enam membutuhkan fasilitasi pemantauan dan evaluasi implementasi terhadap Perda BG yang

suda ada.

Sesuai dengan Tupoksinya, maka Direktorat Bina Penataan Bangunan pada tahun anggaran 2016

ini melaksanakan kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di

Provinsi ........................................ sebagai bentuk bantuan teknis dari Pemerintah Pusat untuk

membantu pemerintah daerah, sesuai dnegan amanah dalam pasa 106 ayat 3 dari PP Nomor 36


3/9

3

tahun 2005 yang berbunyi: Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dalam penyusunan

peraturan dan kebijakan daerah di bidang Bangunan dan Gedung yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.

Bantuan fasilitasi legalisasi diberikan untuk membantu daerah terutama daerah yang termasukdalam kelompok empat dan lima dari status kepemilikan Perda BG, yaitu mulai dari daerah yang

sudah memiliki Ranperda, baik belum masuk prolegda maupun sudah masuk Prolegda atau

sedang pembahasan DPRD. Diharapkan dengan adanya bantuan fasilitasi legalisasi, daerah-daerah

yang termasuk dalam kelompok tersebut di atas dapat segera menetapkan Perda BG sebagai

acuan penyelenggaraan bangunan gedung yang baik, tertib dan sesuai dengan kondisi dan potensi

daerah masing-masing.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Provinsi

........................................ dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi percepatan penetapan Perda

BG bagi kabupaten/kota yang telah memiliki Ranperda BG, melalui koordinasi dengan instansi

terkait, fasilitasi pembahasan, pemberian masukan teknis dan penyempurnaan dokumen sesuai

hasil pembahasan, agar proses legalisasi Perda BG dapat dipercepat secara efektif dan efisien

serta menghasilkan dokumen yang sesuai dengan kondisi daerah dan aspirasi stakeholdersterkait.

Tujuan dan dari kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di

Provinsi ........................................ adalah:

1. Memberikan fasilitasi pembentukan Tim Pokja Legalisasi Perda BG dalam bentuk SK Kepala

Daerah serta pendaftaran dalam Prolegda tahun 2016.

2.

Memberikan fasilitasi dan pemantauan proses legalisasi Perda BG bagi kabupaten/kota yang

pada tahun 2014 diberikan fasilitasi legalisasi namun belum menetapkan Perda BG pada

tahun 2015 dan berkomitmen untuk menetapkan Perda BG pada awal tahun 2016.

3.

Memberikan fasilitasi legalisasi Perda BG bagi kabupaten/kota yang pada tahun 2015diberikan fasilitasi penyusunan Ranperda BG dan akan ditindaklanjuti dengan legalisasi Perda

BG pada tahun 2016 ini.

4. Memberikan pemahaman kepada perwakilan DPRD mengenai pentingnya Perda BG melalui

partisipasi dalam Korwal di Pusat agar mempercepat proses penetapan di daerah.

5.

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota terkait dengan memberikan

fasilitasi pendampingan melalui penyediaan Tenaga Ahli dan Fasilitator untuk membantu

proses legalisasi Perda BG di daerah.


4/9

4

6. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah kabupaten/kota terkait dengan memberikan

pembinaan teknis melalui penyediaan narasumber dari pusat untuk mendukung pembahasan

di daerah.

III.

SASARAN

Sasaran dari kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Provinsi

........................................ adalah:

1. Kabupaten/kota yang telah memiliki Ranperda BG atau kabupaten/kota yang telah mereview

secara mandiri.

2. Terbentuknya Tim Pokja Legalisasi Perda BG melalui SK Kepala Daerah serta didaftarkanyya

Ranperda BG dalam Prolegda 2016.

3.

Tercapainya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah kabupaten/kota terkait melalui

pembinaan teknis dari narasumber.

4. Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten/kota terkait melalui

fasilitasi pendampingan Tenaga Ahli dan Fasilitator.

5. Tercapainya peningkatan pemahaman kepada perwakilan DPRD untuk mempercepat proses

penetapan di daerah.

6. Ditetapkannya Perda BG pada awal 2016 bagi kabupaten/kota yang dibantu fasilitasi legalisasi

pada tahun 2015 lalu.

7.

Ditetapkannya Perda BG pada tahun 2016 bagi kabupaten/kota yang dibantu fasilitasi

penyusunan Ranperda BG pada tahun 2015 lalu.

8. Tercapainya percepatan penetapan Perda BG di daerah pada tahun 2016 ini.

IV. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Provinsi

........................................ adalah:

1.

Laporan Perkembangan Kegiatan, yang berisi deskripsi setiap tahap kegiatan dalam 3 (tiga)

tahap yaitu Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir.

2. Ranperda BG yang siap paripurna, yang merupakan naskah legal pengaturan

penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku dan muatan spesifik lokal

dari setiap kabupaten/kota yang difasilitasi.

3. Prosiding Pelaksanaan Kegiatan, yang berisi berita acara pembahasan, notulensi rapat, daftar

hadir, dokumentasi foto, materi tayangan, serta perbaikan Ranperda BG hasil pembahasan.

V.

LINGKUP

A. Lingkup Wilayah


5/9

5

Lingkup wilayah pendampingan dari Kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang

Bangunan Gedung di Provinsi Jambi adalah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi.

B.

Lingkup Kegiatan1. Tahap Persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a.

Pendalaman KAK serta Penyusunan Metodologi dan Rencana Kerja;

b. Melakukan koordinasi dengan kabupeten/kota terpilih;

c. Pendalaman substansial mengenai pemahaman dan pentingnya Perda BG serta muatan

pengaturan dalam Perda BG berdasarkan peraturan bidang BG.

d.

Pengecekan substansi Ranperda BG dengan mengacu Model Perda BG terbaru;

e.

Partisipasi dalam Rakorwal di Pusat;

f. Memfasilitasi pembentukan Tim Pokja Penyusunan dari kabupaten/kota melalui SK

Kepala Daerah dan Pendaftaran Prolegda Tahun 2016;

g.

Penyampaian dokumen kepada DPRD (masuk prolegda)

h.

Pembahasan Awal Ranperda BG bersama Tim Pokja dan Pansus DPRD dari

kabupaten/kota;

i. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Pendahuluan.

2. Tahap Penyempurnaan, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

a.

Partisipasi dalam rakornis di Provinsi;

b. Dukungan dan fasilitasi pembahasan penyempurnaan/pengkayaan Ranperda BG;

c. Pembahasan Ranperda BG bersama Tim Pokja dan Pansus DPRD di kabupaten/kota;

d.

Penyusunan dan pembahasan Laporan Antara;

3. Tahap Finalisasi, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

a. Partisipasi dalam Kolokium Akhir di Jakarta;

b. Pembahasan akhir Ranperda (Pansus DPRD);

c. Pendampingan Pemerintah Daerah untuk mendukung/mendorog penetapan Paripurna

DPRD;

d.

Proses Nomor Perda BG;

e. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Akhir;

f. Penyiapan dan Penyerahan produk akhir kegiatan.

Tahapan kegiatan di atas menyesuaikan dengan progres pembahasan Ranperda BG di masing-

masing kabupaten/kota.

VI.

PELAPORAN


6/9

6

Pelaporan dari kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di

Provinsi ........................................ adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan, yang berisi:

a.

Hasil partisipasi dalam Rakorwal di Pusat;b. Hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;

c.

Hasil pembentukan (SK) Tim Pokja Legalisasi Perda BG dari kabupaten/kota;

d. Hasil pendaftaran Prolegda 2016 dan target pembahasan DPRD;

e. Hasil pemahaman Kerangka Acuan Kerja, metodologi dan rencana kerja;

f. Hasil identifikasi permasalahan legalisasi dan strategi percepatan.

Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh eksemplar maksimal 2 (dua) bulan kalender

sejak SPMK dikeluarkan dan telah disetujui oleh Tim Teknis pengelola kegiatan.

2. Laporan Antara, yang minimal berisikan:

a. Penyempurnaan masukan/pengkayaan Ranperda BG;

b.

Hasil Pembahasan Antara Ranperda BG bersama Tim Pokja dan Pansus DPRD dari

kabupaten/kota;

c. Hasil partisipasi dalam Rakornis di Provinsi

Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar maksimal 7 (tujuh)bulan kalender

sejak SPMK dikeluarkan dan telah disetujui oleh Tim Teknis pengelola kegiatan.

3. Laporan Akhir, yang berisi:

a. Hasil pembahasan akhir Perda BG dengan legislatif (Pansus DPRD);

b. Hasil penetapan Perda BG bersama legislatif;

c.

Hasil partisipasi dalam Kolokium Akhir di Pusat;

Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar maksimal 9 (sembilan) bulan

kalendersejak SPMK dikeluarkan.

4. Dokumen pendukung, yang terdiri dari:

a. Prosiding Pelaksanaan Kegiatan yang memuat penjelasan persiapan dan pelaksanaan

Pembahasan Awal, Pembahasan Antara dan Pembahasan Akhir yang telah dilaksanakan

meliputi berita acara pembahasan, notulensi rapat, daftar hadir, dokumenasi foto, materi

tayangan, serta perbaikan Ranperda BG sesuai hasil pembahasan;

b. Dokumen Ranperda BG yang siap paripurna di DPRD.


7/9

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

I.

1. Part isipasi dalam Rakorwal di Pusat

2. Pembentukan Tim Pokja (SK) dan Pendaftaran Prolegda

3. Penyampaian dokumen kepada DPRD (masuk prolegda)

4. Pendalaman KAK, Penyusunan Metodologi dan Rencana Kerja

5. Pen dalaman Su bstansi

6. Pengecekan substansi Ranperda BG dengan mengacu Model Perda

BG terbaru

7. Pembahasan Awal Ranperda BG

8. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Pendahuluan

II .

1. Part isipasi dalam Rakornis di Provinsi

2. Penyempurnaan Naskah Akademis dan Ranperda BG

3. Pembahasan/Pengkayaan Ranperda BG bersama Tim Pokja dan

TAHAP PENYEMPURNAAN

BULAN 7 BULAN 8 BULAN 9No. URAIAN

TAHAP PERSIAPAN

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

Dokumen pendukung tersebut diserahkan bersama-sama dengan penyeraha Laporan Akhir,

yaitu maskimal 9 (sembilan) bulan kalendersejak SPMK dikeluarkan.

VII. BENTUK, PENGELOLA DAN PELAKSANA KEGIATAN


........................................ dilaksanakan dalam bentuk kontraktual.

Pengelola Kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Provinsi

........................................ adalah Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bina Penataan Bangunan

(PBB) Provinsi Jambi, dengan penanggung jawab kegiatan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

kegiatan.

Pelaksana Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Provinsi

........................................ adalah Kosultan Daerah (KD) yang terdiri dari tenaga ahli dari Penyedia

Jasa Berbadan Hukum yang ditentukan melalui proses pelelangan. Tugas utama dari Konsultan

Daerah (KD) tersebut adalah mendampingi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses legalisasi

Perda BG sesuai ketentuan yang berlaku.

VIII.NILAI DAN SUMBER PENDANAAN


........................................ memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta

Rupiah) termasuk PPN, yang dibiayai melalui DIPA APBN Direktorat Bina Penataan Bangunan

DJCKPUPR Tahun Anggaran 2016.

IX. JANGKA WAKTU KEGIATAN


........................................ dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan kalender sejak

dikeluarkannya SPMK, denganmenyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan di pusat, yaitu kegiatan

terkait yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan DJCK PUPR Tahun

Anggaran 2016.

Secara tentatif, Kegiatan Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di

Provinsi ........................................ dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel Jadwal Pelaksanaan

Fasilitasi Legalisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Provinsi ........................................


8/9


9/9

9

3. Sebagai Tenaga Ahli Sipil, tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam proses kajian,

pembahasan, pelaporan dan penyusunan pengaturan dalam Ranperda BG khususnya dalam

aspek struktur dan konstruksi bangunan selama 6 (enam) bulan.

kerangka acuan kerja-fasilitasi legalisasi ok

Documents