kerangka acuan kerja
TRANSCRIPT
KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )
I. PENDAHULUAN
A. U M U M
1. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh
kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis dilapangan, agar
rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan
kontruksi dapat berlangsung operasional efektif.
2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan
yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga
ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari
segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan.
4. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas
pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya
berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang
memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan pengawas dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi
sesuai KAK ini.
C. LATAR BELAKANG
1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup Kegiatan
Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri
2. Pemegang Mata Anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini Departemen Luar
Negeri
3. Untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dibentuk Panitia Pengadaan Jasa
Konsultan Pengawas dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor :
57/B/KP/II/2008/02 tanggal 18 Pebruari 2008
D. LINGKUP KEGIATAN
1. Lingkup Kegiatan adalah Perbaikan Interior Gedung Garuda Departemen Luar Negeri.
Jl. Pejambon no. 6 Jakarta Pusat.
2. Lingkup pekerjaan adalah Pengawasan Pekerjaan Arsitektur, Pengawasan Pekerjaan
Struktur, Pengawasan pekerjaan Mekanikal/ Elektrikal. Perbaikan Interior Gedung
Garuda Departemen Luar Negeri.
II. KEGIATAN PENGAWASAN
A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada
ketentuan yang berlaku, khususnya Teknis Bangunan Bangunan Gedung Negara,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :
1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan
dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi
ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju
pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan Mingguan dan
laporan Bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat
lapangan, Laporan harian, Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi yang
dibuat oleh Pemborong.
6. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan pekerjaan, serah
Terima pertama dan Kedua pekerjaan Konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh
Pemborong.
KAK Konsultan Pengawas Perbaikan Interior Gedung Garuda 2
8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan ( As-Built Drawings )
sebelum Serah Terima Pertama.
9. Menyusun daftar cacat / kekurangan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi
perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Laporan Akhir Pekerjaan
Pengawasan.
10. Bersama Konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan
penggunaan bangunan gedung.
III. TANGGUNG JAWAB PENGAWAS
A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata ‘laku’ profesi yang berlaku.
B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan / pelaksanaan yang
dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil pengawasan yang berlaku.
3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
C. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu
perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
IV. BIAYA
A. BIAYA PENGAWASAN
1. Besarnya biaya pekerjaan pengawasan mengikuti pedoman dalam Peratuaran Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu :
a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel B2, tabel E2
b. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung
yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku.
c. Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a dan b diatas adalah dipisahkan antara
bangunan standar dan non standar dan harus terbaca dalam suatu
rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf.
d. Besarnya biaya Konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti.
KAK Konsultan Pengawas Perbaikan Interior Gedung Garuda 3
e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan yang
dibuat oleh Pemberi Tugas dan Konsultan pengawas.
2. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontruktual, meliputi
komponen sebagai berikut :
a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
b. Materi dan penggandaan laporan,
c. Pembelian dan atau sewa peralatan,
d. Sewa Kendaraan
e. Biaya rapat-rapat,
f. Biaya Komunikasi
g. Pajak.
3. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan
pengawasan.
B. SUMBER DANA
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada DIPA Sekretariat
Jenderal Nomor : 0001.0/011-01.0/-/2008. Tanggal 31 Desember 2007 Tahun
Anggaran 2008..
V. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini
adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :
A. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah / petunjuk yang penting dari Pemberi
Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
B. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
1. Tenaga Kerja,
2. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,
3. Alat-alat,
4. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,
5. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
C. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
D. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran.
E. Surat Perintah Perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah
Kurang.
F. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan manual Peralatan-
peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
G. Laporan Rapat di lapangan ( site meeting ).
H. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh
Kontraktor Pelaksana.
I. Laporan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan.
VI. KRITERIA
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini
harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN
Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai
dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi
Tugas.
B. PERSYARATAN OBYEKTIF
Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap
bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
C. PERSYARATAN FUNGSIONAL
Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi
sebagai Konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan
kinerja kegiatan.
D. PERSYARATAN PROSEDURAL
Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA.
Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan
seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :
1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian
Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan
sebagai dasar perjanjiannya.
2. Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007
tanggal 27 Desember 2007 tentang, Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.
VII. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN
A. UMUM
Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola Kegiatan
agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik,
dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pemberi Tugas.
B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS
KAK Konsultan Pengawas Perbaikan Interior Gedung Garuda 5
Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan
setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi dilapangan yang
secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Persiapan
a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
b. Memeriksa Time Schedule / Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh
Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola
Kegiatan untuk mendapat persetujuan.
2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi
dan inspeksi kegiatan kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis
yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan
diserahkan untuk kedua kalinya.
b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar
batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan
yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh
pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi
Tugas.
e. Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya
dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung
disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kapada
Pemberi Tugas.
f. Memberi bantuan dan petunjuk kepada Pemborong dalam mengusahakan perijinan
sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsultasi
a. Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan
persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan
Pemberi Tugas, Perencana dan Pemborong dengan tujuan untuk
membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan,
kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang
bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.
KAK Konsultan Pengawas Perbaikan Interior Gedung Garuda 6
c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
4. Laporan
a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi
Tugas, mengenai volume, Prosentase dan nilai bobot bagian - bagian
pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong.
b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal
yang telah disetujui.
c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang
digunakan.
d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang
mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga
perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (Shop
Drawings).
5. Dokumen
a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di
lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan dilapangan serta
penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan
pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir - formulir lainnya
yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.
VIII. MASUKAN
A. INFORMASI.
1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang
dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk
melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang
dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari
kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan
Pengawas.
3. Informasi pengawasan antara lain :
a. Dokumen Pelaksanaan yaitu :
KAK Konsultan Pengawas Perbaikan Interior Gedung Garuda 7
i. Gambar-gambar pelaksanaan,
ii. Rencana kerja dan syarat-syarat,
iii. Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong,
iv. Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan.
b. Bar Chart dan S-Curve dan Net Work Planning dari pekerjaan yang dbuat oleh Pemborong (
setelah disetujui ).
c. Kerangka Acuan Kerja ( KAK) Pengawasan.
d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan
teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu
pekerjaan, dll.
e. Informasi lainnya.
B. TENAGA
Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang
memenuhi kebutuhan proyek, baik ditinjau dari lingkup (besar) Pekerjaan maupun
tingkat kekomplekan pekerjaan.
Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari :
(kualifikasi masing-masing tenaga ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan /
kompleksitas pekerjaan.
Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan pengawasan sekurang-
kurangnya terdiri dari :
1. Koordinator Pengawas (S1 Ars) : 1 orang pengalaman professional min 8 th
2. Tenaga Ahli M/E (S1 M/E) : 1 orang pengalaman professional min. 4 th
3. TA. Ass. Arsitektur (S1 Ars) : 1 orang pengalaman professional min. 4 th
4. Pengawas Lapangan (D3/SMK): 2 orang pengalaman di bidangnya ( Ars, Interior,
Sipil, Mekanikal/ Elektrikal min. 6 th untuk D3, 8 th untuk SMK.
IX. PROGRAM KERJA
A. Sebelum melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus segera menyusun :
1. Program kerja termasuk jadwal kegiatan secara detail.
2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap ( disiplin dan jumlahnya ).
Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dari
Pemberi Tugas.
3. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan.
B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.
X. PENUTUP
A Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan
masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
KAK Konsultan Pengawas Perbaikan Interior Gedung Garuda 8
B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.
Dibuat di : Jakarta Tanggal : April 2008 Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri
A. Guntur Setyawan NIP. 020005412