keputusan menteri perhubungan republik indonesia...
TRANSCRIPT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 242 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN
SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA
PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA
PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 65 Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian pemrakarsa membentuk panitia
antarkementerian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
b. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan
Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta
- 2 -
Mengingat
M emperhatikan
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Milik Negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan
terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Antarkementerian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Panitia
Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan
Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang
Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan
Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199;
Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-438/M.Sesneg/D-
l/HK.02.02/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Persetujuan
Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan;
- 3 -
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI
ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA
PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK
NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.
: Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan
Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian,
Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,
Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian
Milik Negara yang selanjutnya disebut Panitia
Antarkementerian dengan susunan keanggotaan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
: Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan
pengarahan kepada pelaksana berkaitan dengan substansi
Rancangan Peraturan Presiden;
2. Ketua, bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden;
3. Wakil Ketua, bertanggung jawab kepada Ketua dalam
memberikan petunjuk kepada Anggota untuk melakukan
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Sekretaris, mempunyai tugas memberikan dukungan
administratif dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota; dan
- 4 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
5. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan konsep-konsep mengenai kebijakan dalam
Rancangan Peraturan Presiden;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan
Peraturan Presiden;
d. menyusun Rancangan Peraturan Presiden;
e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan
Presiden;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
dan
g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua.
: Dalam menjalankan tugasnya Ketua Panitia bertanggung
jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Menteri Perhubungan.
: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia
Antarkementerian, Ketua Panitia Pelaksana dapat menunjuk
akademisi, praktisi, dan tenaga ahli sebagai narasumber.
: Masa kerja Panitia Antarkementerian terhitung mulai tanggal
ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban
Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang
Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara.
: Dalam hai terdapat perubahan susunan keanggotaan Panitia
Antarkementerian, perubahan susunan keanggotaan tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- 5 -
KETUJUH Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Menteri ini dibebankan sesuai peraturan
perundang - undangan.
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan;
6. Yang bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
- 6 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 242 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI
ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN,
BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA
PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN REVISI PERATURAN PEMERINTAH
DI BIDANG PERKERETAAPIAN
A. Pengarah Menteri Perhubungan
B. Ketua Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
C. Wakil Ketua Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian
Perhubungan
D. Sekretaris I Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
E. Sekretaris II Sesditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
F. Anggota
1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretaris Negara;
- 7 -
2. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Perhubungan;
3. Asisten Deputi Bidang Perekonomian Kementerian, Sekretaris Negara;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN;
5. Direktur Harmonisasi PerUU, Kem. Hukum dan HAM;
6. Direktur LLAKA, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Sarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Keselamatan KA, Kementerian Perhubungan;
10. Kasubdit 1 Bid. Harmonisasi PerUU, Kem. Hukum dan HAM;
11. Kepala Bidang Trans. Darat dan Perkeretaapian, Sekretariat Kabinet;
12. Didik Kusnaini, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;
13. Agus Kuswantoro, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;
14. Kepala Bidang Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian.
Kementerian Perhubungan;
15. Kepala Bagian Hukum Perkeretaapian, Setditjen Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan;
16. Kasubdit Angkutan Perkeretaapian, Dit. LLAKA Kementerian
Perhubungan;
17. Kepala Subbidang Transportasi Perkeretaapian, Sekretariat Kabinet;
18. Kepala Subbidang Transportasi Darat, Sekretariat Kabinet;
19. Kasi 1 Bid. Harmonisasi PerUU, Kem. Hukum dan HAM;
20. Kepala Subbagian Peraturan Trans. Perkeretaapian, Biro Hukum
Kementerian Perhubungan;
21. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi, ,
Setditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
22. Kasi Angkutan Orang Dit. LLAKA, Kementerian Perhubungan;
23. Sonyanto, Pelaksana Dit. LLAKA Kementerian Perhubungan;
24. Kukuh SP, Pelaksana Dit. LLAKA Kementerian Perhubungan;
25. Maryana, Pelaksana Setditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
26. Indra Purnama, Pelaksana Setditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
- 8 -
27. Irwan Samsuri, Penyusun Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum,
Kementerian Perhubungan;
28. Banie Arwandy Penyusun Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum,
Kementerian Perhubungan.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
jSesuai dengan aslinya
JO HUKUM,
JI HERPRIARSONO