keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor …€¦ · pendidikan islam nomor 1248 tahun...

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5134 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk rnenindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan clan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Daiam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.03.0I/Menkes/502/2020, Nomor 119-4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Daiam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.0l/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyeienggaraan Pembeiajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk Bantuan Operasional;

Kasubbag TU Direktur Pendrdikan Diniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

� Ir t,

Mengingat

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Nomor: R-630/IJ/TS.00/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan tepat administrasi, perlu ditetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Tahun

Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Republik

Lembaran Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kasubbag TU Drrektur Pendidikan Diniyah Pih Sekretaris dan Pondok Pesantren

1t ·I- ,-,;>

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sis tern Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Kasubbag TU Direktur Pendidtkan Oiniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

_,-,:,. 1, i,-

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 78/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama

67 Tahun 2015 tentang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67

Kasubbag TU Direktur Pendidikan Diniyah Pih Sekretaris dan Pondok Pesantren

y y ,....,,.

Tahun 2015 ten tang Bantuan Pemerintah Pad a Kementerian Agama;

17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 383);

20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/502/2020, Nomor 119-4536/SJ tentang Pcrubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan , dan Menteri Daiam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-I 9), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk Bantuan Operasional;

21. Surat lnspektur Jenderal Nomor: R-630/IJ/TS.00/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Kasubbag TU Direktur Pendidikan Diniyah Pih Sekretaris dan Pondok Pesantren

..,s.. v r

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERUBAHAN

JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR

KESA TU

KEDUA

KETIGA

JENDERAL PENDlDlKAN !SLAM NOMOR 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASlONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020.

: Menetapkan Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID- 19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVlD-19 Tahun Anggaran 2020.

: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Kasubbag TU Drrektur Pendidikan Diniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

v .. �

LAMPI RAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5134 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1248 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. La tar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjamin kekhasan dan kemandiriannya, sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap Pesantren. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidrkan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam.

Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. Oleh karenanya pemerintah melalui Kementerian Agama hadir dengan program nyata yang memberikan dukungan dan stimulan guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Agar pelaksanaan program bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan tepat administrasi, maka diperlukan pedoman yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Kasubbag TU Direktur Pendidikan Diniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

,..,,.. Ir ...

l

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

2. Petunjuk Teknis ini bertujuan agar pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan tepat administrasi.

C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis mi mengatur tentang pendahuluan, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan, larangan dan sanksi, tugas dan tanggungjawab organisasi, pengendalian, pengawasan dan korespondensi, serta penutup.

D.Pengertian Umum

1. Bantuan Operasional pada Masa Pandemi

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam COVID- 19 Tahun Anggaran 2020 yang

selanjutnya disebut BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam adalah Bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk biaya operasional dan biaya kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejaba.t yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Kementerian Agama.

Kasubbag TU Direktur Pendidrkan Dmiyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

...-"' Ir ,,.

2

5. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Ditpdpontren adalah Unit Eselon II pada Kementerian Agama yang melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat Provinsi.

adalah instansi vertikal Kementerian Agama

Kankemenag di tingkat

7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut

Kabupaten/Kota.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan peme rintahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah pengawas internal yang melaksanakan tugas pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi orgamsasi.

*"

Kasubbag TU Direktur Pendrdikan Diniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

.,...,.. v y

3

BAB II PELAKSANAAN

A. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan adalah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

B. Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah:

1. Pesantren dengan kategori Kecil, Sedang, dan Besar.

2. Madrasah Diniyah Takmiliyah.

3. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.

C. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima bantuan sebagai berikut:

1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

2. Terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga/Sural Keterangan dari Kepala Kankemenag.

D. Bentuk Bantuan

1. Bentuk bantuan berupa bantuan uang yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 (BA-BUN).

2. Nominal BOP Pesantren Kecil sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), BOP Pesantren Sedang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluhjuta rupiah), Bantuan BOP Pesantren Besar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah).

Kasubbag TU Direktur Pendidikan Dtmyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

" I' .>

4

E. Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan bantuan dapat digunakan antara lain:

1. Pembiayaan operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya.

2. Membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

3. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thennal scanner, penyemprotan disinfekian, wastafel, alat kebersihan dan lainnya.

F. Tata Kelola Bantuan

1. Prosedur Pengajuan

a. Pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui usulan Kanwil Kemenag/ Kankemenag, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, orgamsasi yang menaungi Pesantren/Pendidikan Keagamaan Islam, dan masyarakat.

b. Pengajuan bantuan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kanwil Kemenag/Kankemenag, pimpinan Pesantren/ Pendidikan Keagamaan Islam, pimpinan orgamsasi yang menaung1 Pesantren/Pendidikan Keagamaan Islam, dan masyarakat.

c. Pengajuan bantuan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

2. Prosedur Verifikasi

Ditpdpontren melakukan verifikasi daftar lembaga yang mengajukan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

3. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan

a. PPK menyusun Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan paling sedikit memuat:

1) Identitas penerima bantuan;

Kasubbag TU Direktur Pendtdikan Diniyah Pih Sekretaris dan Pondok Pesantren

fl- ,,, v

5

2)Nominaluang;dan

3) Nomor rekening penerima bantuan.

b. PPK menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan kepada KPA untuk disahkan.

c. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dapat diterbitkan secara bertahap.

4. Pemberitahuan Bantuan

a. Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan, PPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Bantuan.

b. PPK menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan kepada:

1). Kanwil Kemenag/Kankemenag yang selanjutnya diteruskan kepada penerima bantuan; atau

2). Penerima bantuan dengan cara mengunduh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat halaman website Ditpdpontren https:/ / ditpdpontren.kemenag.go.id.

5. Pencairan Bantuan

dengan alamat Pemberitahuan pada

a. PPK menyampaikan Surat Perintah Penyaluran Bantuan pada bank penyalur setelah SP2D terbit dan bank penyalur rnendistribusikan bantuan ke rekening penenma selarnbat Jambatnya 15 hari setelah SP2D terbit,

b. Penerima bantuan membawa Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dan Surat Pemberitahuan Bantuan, serta melengkapi melengkapi persyaratan yang rercantum dalam Surat Pemberitahuan Bantuan untuk pencairan bantuan di bank penyalur.

G.Penyaluran Bantuan

Bantuan disalurkan melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan disalurkan ke rekening masing-rnasing penerima bantuan.


.fa ' v

6

H.Waktu Penyaluran Dana

Waktu penyaluran dana bantuan dilakukan setidaknya melalui tiga tahap sesuai dengan SK Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang ditetapkan PPK pada tahun 2020. Waktu penyaluran dan SK bantuan tahap pertama adalah diantara minggu kedua s/ d ketiga bulan September 2020. Waktu penyaluran dan SK bantuan tahap kedua adalah diantara minggu kedua s/ d ketiga bulan Oktober 2020. Waktu penyaluran dan SK bantuan tahap ketiga adalah diantara minggu kedua s/ d ketiga bulan Nopember 2020.

Kasubbag TU Direktur Pendidtkan Diniyah Pih Sekretans dan Pondok Pesantren

,,» t, y

7

BABIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKS!

A. Laporan Pertanggungjawaban

1. Penerima Bantuan

a. Penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan paling lambat pada bulan Desember 2020.

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan berisi rincian penggunaan bantuan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga sebagaimana contoh terlampir.

c. Membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa penerima bantuan menerima utuh dana bantuan, tidak memberikan sesuatu kepada pemberi bantuan dan pihak lain, dan menggunakan bantuan sesuai Petunjuk Teknis dengan materai 6000 rupiah sebagaimana contoh terlampir.

d. Laporan pertanggungjawaban berserta Surat Pernyataan dapat dikirim melalui:

1. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Kementerian Agama Lantai 8 Gedung Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710; atau

2. Alamat email [email protected] atau via whatshapp 085338859735 (BOP Pesantren), 085817799442 (BOP MDT), 085817765688 (BOP LPQ), 081288750547 (Bantuan Daring Pesantren).

2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan

PPK menyusun laporan tertulis yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pagu, realisasi, dan sisa dana yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, serta larnpiran berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Penerirna Bantuan.

Kasubbag TU Direktur Pendidikan Dimyah Pih Sekretaris dan Pondok Pesantren

,h t v 8

B. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

Bantuan dilarang untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/ atau mendapatkan keuntungan bagi hasil:

b. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan;

c. Dipinjamkan kepada pihak lain;

d. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada relevansinya dengan pemanfaatan bantuan, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional/upacara keagamaan;

e. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;

f. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan prasarana Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;

g. Membangun gedung/ruangan baru;

h. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh;

2. Sanksi

Segala bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.


� r �

9

BABIV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI

A. Ditpdpontren

I. Merencanakan dan menganggarkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui DlPA (BA-BUN) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020.

2. Menyusun Petunjuk Teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Ke agamaan Islam.

3. Melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam kepada Kanwil Kemenag Provinsi.

4. Menerima dan melakukan verifikasi data calon penenma BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

5. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

6. Membuat Surat Pemberitahuan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

7. Memproses pencairan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020 (BA-BUN).

8. Menyampaikan Surat Bantuan dan Surat

Keputusan tentang Penetapan Penerima Pemberitahuan Bantuan kepada Kanwil

Kemenag atau Penerima Bantuan yang dapat diunduh melalui Media website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

10. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag, Kakankemenag, dan pihak-pihak terkait.

11. Melaporkan pelaksanaan program BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.


? � ;

10

B. Kanwil Kemenag

1. Mengajukan data usulan calon penenma BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam kepada Ditpdpontren.

2. Melakukan verifikasi data usulan calon penenma BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam

3. Melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam kepada kankemenag Kabupaten/Kota.


5. Melakukan koordinasi dengan Kankemenag.

C. Kankemenag

I. Mengajukan usulan data calon penenma BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui Kanwil Kemenag.

2. Melakukan verifikasi data usulan calon penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam

3. Melakukan sosialisasi program dan petunjuk teknis BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam kepada penerima bantuan.


5. Melakukan koordinasi dengan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

D.Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

1. Mengajukan permohonan bantuan dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam di bank penyalur.

2. Menggunakan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam sesuai Petunjuk Teknis.

3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam kepada pemberi bantuan .

•••

Kasubbag TU Direktur Pendidtkan Dinryah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

» II t

II

BABV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN KORESPONDENSI

A. Pengendalian

KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan I slam.

B. Pengawasan

1. APIP melaksanakan tugas pengawasan melalui audit, review, eva luasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam.

2. PPK dapat melaksanakan tugas pengawasan penggunaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam dengan menyusun instrumen pengawasan/ dokumen monitoring yang sekurang kurangnya memuat:

1) Identitas Penerima Bantuan.

2) Jenis dan jumlah bantuan yang diterima.

3) Penggunaan bantuan sesuai Petunjuk Teknis.

3. PPK dapat memberikan tugas pengawasan/monitoring kepada Kanwil Kemenag/ Kakan kemenag.

4. Pengawasan/monitoring sampling/acak.

C. Korespondensi

dilakukan dengan teknik populasi

Korespondensi BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam melalui:

I. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Kementerian Agama Lantai 8 Gedung Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710.

2. Website ditpdpontren.kemenag.go.id dan media sosial Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Kasubbag TU Direktur Pendidikan Diniyah Pit. Sekretaris dan Pondok Pesantren

,» It y

12

3. Email [email protected] dan call centre 085338859735 (BOP

Pesantren), 085817799442 (BOP MDT), 085817765688 (BOP LPQ), 081288750547 (Bantuan Daring Pesantren) .

•••

Kasubbag TU Direktur Pendidtkan Oiniyah Pih Sekretaris dan Pondok Pesantren

,> � " 13

BABVI

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis in i disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelolaan dan pelaksanaan BOP Pesantren clan BOP Pendidikan Keagamaan Islam. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam pedoman/ aturan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL,

�

Kasubbag TU Drrektur Pendidikan Diniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

,,:,;, j y

14

Format l: Contoh Laporan Pertanggungjawaban Bantuan BOP Pesantren

dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada masa pandemi COVJD-19

KOPLEMBAGA (DENGAN ALAMAT LENGKAP)

LAPORANPENGGUNAAN BANTU AN OPERASIONAL .

(NAMA LEMBAGA ) TAHUNANGGARAN2020

No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Jumlah Satuan (Rp.)

(Rp.)

( 1) (21 (3) (4) (5) (6)

I Ooerasional 1) Biava Listrik 2) Biava Air

31

41

Subtotal

II Protokol Kesehatan 11 Pembelian Masker

21 Pero belian Sabun 3)

4) Subtotal Grand Total

···········• ····· 2020

Pimpinan Pesantren,

(Nama Jelas)

Bendahara,

(Nama Jelas)


.> y Ir

15

Format 2: Contoh Surat Pemyataan

KOP LEMBAGA (DENGAN ALAMAT LENGKAP)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Jabatan Alamat Nama Lembaga Alamat Lembaga

..........................................................................

.. ··············- . .......................................................................... .......... ·······- -· .

···················································•··••·••••·············

Dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Menerima bantuan berupa BOP Pesantren/BOP Pendidikan

Keagamaan Islam" sebesar Rp pada tanggal 2020

melalui Bank .

2. Menerima bantuan tersebut sccara utuh tanpa potongan dari pihak manapun.

3. Tidak memberikan sesuatu kepada siapapun berkaitan dengan bantuan tersebut.

4. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan sesuai

dengan petunjuk teknis.

Demikian Surat Pernyataan in i dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

. , 2020 Pimpinan Lembaga,

(Materai 6000)

(Nama Jelas)

Kasubbag TU Oirektur Pendidikan Oiniyah Pih. Sekretaris dan Pondok Pesantren

» � ,

16

keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor …€¦ · pendidikan islam nomor 1248 tahun...

Documents