keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : … · a. manifest (bc 1.1), b. daftar penumpang...

DJBC 03/24/99

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : KEP-15/BC/1999

TENTANG

PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari evaluasi komprehensif

terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-10/BC/1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran

DJBC 03/24/99

Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638);

DJBC 03/24/99

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea M asuk Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3639);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3651);

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga;

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor;

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.05/1996 tentang Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai

DJBC 03/24/99

Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara; 15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean;

16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 399/KMK.05/1996 tentang Gudang Berikat;

17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Ba rang Impor;

18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan;

19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan;

20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 491/KMK.05/1996 tentang Dasar Perhitungan Bea Masuk atas Barang Impor;

21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 573/KMK.05/1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara;

22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara;

23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Ekspor;

24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

DJBC 03/24/99

Nomor 584/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembulatan Jumlah Bea Masuk, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor;

25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor;

26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN

CUKAI TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean.

2. Bukti Pembayaran adalah Surat yang menunjukan bahwa suatu pembayaran

DJBC 03/24/99

atas suatu pungutan negara telah dilakukan, yaitu Surat Setoran Bea Cukai (SSBC), Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Pembayaran Bea Cukai (BPBC) dan Bukti Penerimaan Pajak Atas Impor (BPPAI)

3. Customs Respons (cusres) adalah Dokumen UN/EDIFACT yang dikirim Bea dan Cukai sebagai respon terhadap dokumen yang telah diterima sebelumnya.

4. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya bill of lading/airway bill, invoice, packing list, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

5. EDI Network adalah jaringan EDI yang dikelola oleh EDI Provider.

6. Electronic Data Interchange (EDI) adalah alir informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir ke dalam dan keluar suatu organisasi sistem bisnis manajemen.

7. Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection System yang selanjutnya disebut Hi-Co Scan adalah sistem pra pemeriksaan fisik barang impor dengan menggunakan alat Hi-Co Scan X-Ray.

8. Identitas Importir/PPJK adalah data tentang Importir/PPJK yaitu nama, alamat, NPWP dan status Importir/PPJK dan data lain yang diperlukan

9. Identitas Kemasan atau Peti Kemas adalah merek, jenis, ukuran dan nomor kemasan atau peti kemas.

10. Komputerisasi adalah kegiatan pelayanan kepabeanan yang menggunakan sarana komputer.

DJBC 03/24/99

11. Kongesti adalah suatu kondisi di tempat penimbunan sementara yang tidak memungkinkan lagi dilakukan penimbunan barang karena daya tampung TPS telah maksimal.

12. Media Elektronik adalah disket atau hubungan langsung antar komputer.

13. Nomor Penerimaan (Nopen) adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagai bukti penerimaan PIB.

14. Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk intelijen yang dihasilkan oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor Wilayah DJBC.

15. Nota Informasi (NI) adalah produk informasi yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

16. Nota Pemberitahuan adalah nota yang dibuat oleh Pejabat tentang adanya pelanggaran ketentuan larangan/pembatasan impor.

17. Nota Pembetulan adalah nota yang dibuat oleh Pejabat tentang kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda.

18. Pejabat adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.

19. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara (BC 2.0).

20. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) adalah PIB untuk barang impor tertentu yaitu barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa

DJBC 03/24/99

penumpang, barang impor melalui jasa titipan, sarana angkutan laut dan udara, dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (BC 2.1).

21. PIB Disket adalah PIB yang dilampiri disket yang di dalamnya berisi data PIB.

22. Profil adalah himpunan data tertentu yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai sarana untuk membuat keputusan atas penyelesaian impor barang.

23. Secara Manual adalah proses pelayanan kepabeanan yang dilaksanakan tanpa menggunakan sarana komputer.

24. Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) adalah surat tanda terima jaminan yang diterbitkan oleh Bapeksta Keuangan.

25. Uraian Barang meliputi jenis, merk, tipe, ukuran dan spesifikasi teknis lainnya yang mempengaruhi nilai pabean dan/atau klasifikasi.

BAB II

KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR

Bagian Pertama

Kedatangan Sarana Pengangkut

Pasal 2

DJBC 03/24/99

(1) Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dalam 2 (dua) rangkap kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

(2) Untuk sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara

teratur dalam suatu periode tertentu, Pengangkut tidak perlu menyerahkan Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tetapi cukup menyerahkan Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut.

(3) Setiap perubahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal

Kedatangan Sarana Pengangkut, wajib diberitahukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) tidak diwajibkan bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat.

(5) Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.

Pasal 3 Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima, membukukan serta memberikan tanda bukti penerimaan Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut.

Pasal 4 Sarana pengangkut diperiksa oleh Pejabat apabila berdasarkan analisis profil dan/atau informasi yang diterima mengenai sarana pengangkut, perlu dilakukan pemeriksaan.

DJBC 03/24/99

Pasal 5 (1) Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor

berupa :

a. Manifest (BC 1.1), b. Daftar Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut, c. Daftar Bekal Kapal, d. Daftar Senjata Api, dan e. Daftar Obat-Obatan termasuk Narkotika yang digunakan untuk

kepentingan pengobatan;

dalam 3 (tiga) rangkap selambat-lambatnya 24 jam sejak kedatangan Sarana Pengangkut dalam bentuk tertulis atau melalui media elektronik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris kepada Pejabat.

(2) Pengangkut yang datang dari luar Daerah Pabean melalui darat wajib menyerahkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Daftar Barang Impor yang diangkutnya.

(3) Kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. Untuk sarana pengangkut melalui laut pada saat sarana pengangkut tersebut membuang jangkar di perairan pelabuhan.

b. Untuk sarana pengangkut melalui udara pada saat sarana pengangkut tersebut mendarat di landasan bandar udara.

c. Untuk sarana pengangkut melalui darat pada saat sarana pengangkut tersebut tiba di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan.

Pasal 6

DJBC 03/24/99

Untuk barang impor yang akan diangkut terus, Pengangkut wajib membuat manifest secara terpisah dan menyerahkannya bersama -sama dengan manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Dalam hal Sarana Pengangkut dalam keadaan darurat, Pengangkut dapat

membongkar barang impor terlebih dahulu, dan dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah pembongkaran wajib menyerahkan Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terdekat.

(2) Dalam hal Sarana Pengangkut tidak mengangkut barang impor,

pengangkut menyerahkan pemberitahuan nihil ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Pasal 8

Kewajiban penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap Sarana Pengangkut yang berlabuh tidak lebih dari 24 jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang impor atau ekspor.

Pasal 9 Tatacara penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua

DJBC 03/24/99

Pembongkaran dan Penimbunan

Pasal 10 Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diterima oleh Pejabat merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.

Pasal 11

(1) Dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas kurang dibongkar atau

ditimbun dan Pengangkut atau Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tidak dapat mempertanggungjawabkan terjadinya kekurangan bongkar/timbun tersebut, wajib melunasi Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor berikut sanksi administrasi yang harus dibayar.

(2) Dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas lebih dibongkar atau

ditimbun dan pengangkut atau Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tidak dapat mempertanggungjawabkan terjadinya kelebihan bongkar/timbun tersebut, dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 12 (1) Pembongkaran barang impor dilaksanakan di :

a. Kawasan Pabean; atau b. Tempat lain setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai yang mengawasinya.

(2) Segera setelah selesai pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar

DJBC 03/24/99

kemasan atau peti kemas yang telah dibongkar ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 13

(1) Penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya

dapat dilakukan di :

a. Tempat Penimbunan Sementara; atau b. Gudang atau lapangan penimbunan milik Importir setelah mendapat

pers etujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasinya.

(2) Segera setelah selesai penimbunan, Pengusaha tempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah ditimbun ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 14

(1) Tatacara pengawasan pembongkaran barang impor di kawasan pabean

dan penimbunan barang impor di TPS diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Keputusan ini.

(2) Tatacara pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (1) huruf b dan penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Lampiran X huruf C Keputusan ini.

DJBC 03/24/99

BAB III

PENGELUARAN BARANG IMPOR

Bagian Pertama

Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean

Pasal 15 Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dapat dilakukan untuk : a. diimpor untuk dipakai; b. diimpor sementara; c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; d. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya; e. diangkut terus atau diangkut la njut; atau f. diekspor kembali.

Bagian Kedua

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Pasal 16 (1) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilaksanakan dengan

menggunakan pemberitahuan pabean :

a. PIB; atau b. PIBT untuk barang impor tertentu yaitu barang pindahan, barang

impor melalui jasa titipan, sarana angkutan laut dan udara dan barang

DJBC 03/24/99

impor lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; atau c. Customs Declaration (BC 2.2) untuk barang penumpang dan awak

sarana pengangkut; atau d. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) untuk barang impor

melalui PT (Persero) Pos Indonesia; atau e. Pemberitahuan Lintas Batas untuk barang impor pelintas batas.

(2) Pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan dengan menyerahkan PIB yang dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik sesudah atau sebelum barang impor yang bersangkutan tiba di pelabuhan pemasukan.


(1) huruf b dilakukan dengan menyerahkan PIBT yang tatacaranya diatur lebih lanjut dalam Lampiran VI huruf A Keputusan ini.


(1) huruf c, d dan e ditetapkan secara tersendiri.

Pasal 17 Untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai, Importir/PPJK mengisi PIB dan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor untuk kemudian melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang dengan mendapatkan Bukti Pembayaran.

Pasal 18

Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor berdasarkan PIB dan membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB dan bukti

DJBC 03/24/99

pembayaran.

Pasal 19

Importir/PPJK menyerahkan PIB beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang.

Pasal 20

PIB atas nama Importir/PPJK yang tidak melunasi tagihan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Nota Pembetulan, tidak dapat dilayani.

Pasal 21

Pejabat menetapkan jalur pengeluaran barang impor berupa : a. Jalur hijau, tidak diperlukan pemeriksaan fisik, apabila :

- tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan - tidak terkena pemeriksaan acak.

b. Jalur merah, diperlukan pemeriksaan fisik, apabila:

- ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan/atau - terkena pemeriksaan acak.

Pasal 22

(1) Tatacara pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan

DJBC 03/24/99

PIB secara manual diatur lebih lanjut dalam Lampiran III Keputusan ini. (2) Tatacara pengeluaran barang impor untuk dipakai secara elektronik melalui

media disket diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV Keputusan ini. (3) Tatacara pengeluaran barang impor untuk dipakai secara elektronik melalui

jaringan Electronic Data Interchange (EDI) diatur lebih lanjut sesuai Lampiran V Keputusan ini.

(4) Tatacara penyelesaian pengeluaran barang impor dengan PIB jalur hijau

yang mendapat Nota Informasi diatur lebih lanjut dalam Lampiran XII Keputusan ini.

(5) Tatacara penyelesaian barang impor yang kedapatan eksep diatur lebih

lanjut dalam Lampiran XIII Keputusan ini.

Pasal 23

(1) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan me njamin dipenuhinya ketentuan impor yang berlaku, terhadap berkas PIB dan PIBT yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang dilakukan penelitian untuk penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean;

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu

paling lama 30 hari sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran; (3) Terhadap berkas PIB dan PIBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan verifikasi yang hasilnya dapat dijadikan sebagai kriteria pelaksanaan audit di bidang kepabeanan.

Bagian Ketiga

DJBC 03/24/99

Jangka Waktu Pelayanan

Pasal 24

(1) Kepastian jangka waktu pelayanan penyelesaian barang impor untuk

dipakai :

a. Pelayanan PIB sampai dengan penetapan jalur pengeluaran barang impor dalam waktu paling lama 4 (empat) jam kerja sejak penerimaan PIB.

b. Dalam hal ditetapkan jalur merah, pelaksanaan pemeriksaan harus sudah dimulai dalam waktu paling lama 12 (dua belas) jam kerja sejak penerimaan PIB, dan SPPB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam kerja sejak penerimaan PIB, kecuali untuk hal-hal tertentu.

c. Penetapan klasifikasi barang, pembebanan dan nilai pabean harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran.

(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan jangka waktu pelayanan dilakukan

oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk untuk keperluan pengawasan kinerja Pejabat dan/atau unit kerja yang menangani pelayanan kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jangka waktu pelayanan diatur dalam

Lampiran XI Keputusan ini.

Bagian Keempat

DJBC 03/24/99

Pengeluaran Barang Untuk Di Impor Sementara

Pasal 25

(1) Untuk pengeluaran barang untuk diimpor sementara, Importir mengisi PIB dalam 3 (tiga) rangkap dan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar dan/atau jaminan yang harus diserahkan.

(2) Importir menyerahkan PIB dan dokumen pelengkap pabean serta jaminan

dan bukti pembayaran dalam hal mendapatkan keringanan, kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang.

(3) Terhadap barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang,

Importir/PPJK menyerahkan PIBT. (4) Tatacara pengeluaran barang untuk diimpor sementara diatur lebih lanjut

dalam Lampiran VI huruf B Keputusan ini.

Pasal 26

(1) Ekspor kembali barang yang diimpor sementara dilaksanakan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) dengan dilakukan pemeriksaan fisik.

(2) Khusus barang impor sementara yang diimpor dengan ATA -Carnet atau

CPD-Carnet berlaku ketentuan pengeluaran barang impor sebagaimana diatur di dalam ketentuan ATA -Carnet atau CPD-Carnet.

Bagian Kelima

DJBC 03/24/99

Pengeluaran Barang Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 27

(1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.3 yang diajukan kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat.

(2) Persetujuan pengeluaran barang diberikan oleh Pejabat di Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pembongkaran/Penimbunan barang setelah terdapat kesesuaian identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 2.3 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

(3) Tatacara pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan

Berikat diatur lebih lanjut dalam Lampiran VI huruf C Keputusan ini

Bagian Keenam

Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya

Pasal 28

(1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk

diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 1.2 yang diajukan kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Pabean tempat pembongkaran barang.

(2) Persetujuan pengeluaran dan/atau pemuatan barang diberikan oleh Pejabat

DJBC 03/24/99

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terdapat kesesuaian identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 1.2 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan dan setelah dipenuhi persyaratan yang diperlukan.

(3) Tatacara pengeluaran barang impor untuk diangkut ke Tempat

Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya diatur lebih lanjut dalam Lampiran VI huruf D Keputusan ini.

Bagian Ketujuh

Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut

Pasal 29

(1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk diangkut lanjut dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 1.2 yang diajukan oleh Pengangkut atau Pemilik Barang kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi kawasan pabean tersebut.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terdapat kesesuaian identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 1.2 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

(3) Tatacara pengeluaran barang impor untuk diangkut lanjut diatur lebih

lanjut dalam Lampiran VI huruf E Keputusan ini.

DJBC 03/24/99

Bagian Kedelapan

Pengeluaran Barang Untuk Diekspor Kembali

Pasal 30 (1) Terhadap barang impor yang :

a. tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. oleh sebab lainnya;

dan masih berada di dalam kawasan pabean, dapat diekspor kembali, kecuali terhadap barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

(2) Untuk pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Importir

atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemuatan;


sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terdapat kesesuaian identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan.

(4) Tatacara pengeluaran barang impor untuk diekspor kembali diatur lebih

lanjut dalam Lampiran VI huruf F Keputusan ini.

DJBC 03/24/99

BAB IV

PENEGAHAN DAN NOTA INFORMASI

Bagian Kesatu

Penegahan Barang Impor

Pasal 31 (1) Pejabat wajib melakukan penegahan terhadap :

a. barang impor yang berada di kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean

b. barang impor yang dikeluarkan dari kawasan pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belu m memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya

(2) Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap :

a. paket atau barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos;

b. barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas pemberitahuan atau dokumen pelengkap pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk;

c. barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial berupa :

i. barang bawaan penumpang;

DJBC 03/24/99

ii. barang awak sarana pengangkut; iii. barang pelintas batas; iv. barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

(3) Tatacara penegahan barang impor diatur lebih lanjut dalam Lampiran VII

Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penerbitan Nota Informasi

Pasal 32

(1) Apabila berdasarkan hasil intelijen atau infromasi lainnya terdapat kecurigaan atas barang impor, dapat diterbitkan Nota Informasi untuk dilakukan pengawasan.

(2) Tatacara penerbitan, pendistribusian dan penyelesaian Nota Informasi

diatur lebih lanjut dalam Lampiran VIII keputusan ini.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 33

(1) Kegiatan penatausahaan dalam Keputusan ini meliputi :

a. Penatausahaan dokumen impor;

DJBC 03/24/99

b. Penatausahaan barang impor; c. Penatausahaan penerimaan negara dalam rangka impor.

(2) Penatausahaan dokumen impor dilakukan terhadap :

a. Rencana kedatangan/ke berangkatan sarana pengangkut dan manifest;

b. Pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut tujuan dalam daerah pabean atau luar daerah pabean

c. Pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui luar daerah pabean;

d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT);

e. Pemberitahuan pengangkutan barang impor dari satu tempat ke tempat lainnya dalam pengawasan pabean;

f. Pemberitahuan barang impor yang diekspor kembali; (3) Penatausahaan barang impor dilakukan terhadap :

a. Barang impor yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, b. Barang impor yang dikuasai negara c. Barang impor yang menjadi milik negara;

(4) Penatausahaan penerimaan negara dilakukan terhadap :

a. Pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor; b. Penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, sanksi

administrasi dan bunga serta pajak dalam rangka impor; c. Pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, sanksi

administrasi dan bunga.

DJBC 03/24/99

(5) Tatacara penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Lampiran IX Keputusan ini.

BAB VI

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN

Bagian Pertama

Pemberitahuan Pendahuluan

Pasal 34

(1) Importir dapat mengajukan PIB sebelum kedatangan sarana pengangkut, dengan melampirkan copy atau fax AWB dan/atau House AWB (HAWB), B/L dan/atau House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah ditandasahkan oleh pengangkut.

(2) Pelayanan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut

ketentuan pengeluara n barang impor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Keputusan ini.

(3) Tatacara pemberitahuan pendahuluan dan penyelesaian PIB diatur lebih

lanjut dalam Lampiran X huruf A Keputusan ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Segera

Pasal 35

DJBC 03/24/99

(1) Importir/PPJK dapat melaksanakan pengeluaran barang impor tertentu

dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean disertai jaminan dalam rangka pemberian kemudahan pelayanan segera.

(2) Pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan terhadap :

a. organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, darah; b. jenazah dan abu jenazah; c. barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang

mengandung radiasi; d. binatang hidup; e. tumbuhan hidup; f. surat kabar, majalah yang peka waktu; g. dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan; h. barang lainnya yang mendapat ijin dari Direktur Jenderal yang karena

sifatnya memerlukan pelayanan segera. (3) Importir/PPJK wajib menyerahkan PIB definitif sesuai tatacara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan mendapatkan penetapan jalur hijau tanpa diterbitkan SPPB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor guna menarik kembali jaminan yang telah diserahkan.

(4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi,

jaminan dicairkan, dan kemudahan pelayanan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Importir/PPJK yang bersangkutan tidak diberikan lagi.

DJBC 03/24/99

(5) Tatacara pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera diatur lebih

lanjut dalam Lampiran X huruf B Keputusan ini

Bagian Ketiga

Pengeluaran Barang Impor Dengan Penangguhan Pembayaran

Pasal 36

(1) Pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dapat dilakukan terhadap barang yang diimpor :

a. oleh importir yang mendapat kemudahan pembayaran berkala; b. untuk pembangunan proyek yang mendesak; c. untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat misalnya bencana

alam; d. yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea

Masuk dan/atau Pajak dalam rangka impor sebelum keputusannya diterbitkan

(2) Untuk pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Importir/PPJK menggunakan PIB dengan jaminan atau dokumen pelengkap pabean dengan jaminan.

(3) Importir/PPJK wajib menyerahkan PIB definitif sesuai tatacara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan mendapatkan penetapan jalur hijau tanpa diterbitkan SPPB dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo pemberian penangguhan.

DJBC 03/24/99

(4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, jaminan dicairkan dan kemudahan penangguhan untuk dan atas nama Importir yang bersangkutan tidak diberikan lagi.

(5) Tatacara pengeluaran barang impor dengan penangguhan bea masuk,

cukai dan pajak dalam rangka impor daitur lebih lanjut dalam Lampiran X huruf F Keputusan ini.

Bagian Keempat

Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor Di Tempat Lain Selain Di Kawasan Pabean Dan TPS

Pasal 37

(1) Pembongkaran dan penimbunan barang impor dapat dilakukan ditempat

lain selain di kawasan pabean dan TPS setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

(2) Tatacara pembongkaran dan penimbunan barang impor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran X huruf C Keputusan ini.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir

Pasal 38

(1) Pemeriksaan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan Importir

DJBC 03/24/99

dapat diberikan dengan syarat, Importir yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan untuk menimbun barang impor di gudang atau pekarangan Importir yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian pemeriksaan barang impor dilakukan sesuai tatacara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Keputusan ini.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Pendahuluan Dan Pengambilan Contoh Untuk Pembuatan PIB

Pasal 39 (1) Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB

dapat dilakukan dalam hal Importir sulit menetapkan sendiri klasifikasi dan/atau penghitungan nilai pabean sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang disebabkan uraian dan/atau rincian nilai pabean dan/atau mutu barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap pabean tidak jelas.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan pendahuluan dan

pengambilan contoh, Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasannya.

(3) Tatacara pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk

pembuatan PIB diatur lebih lanjut dalam Lampiran X huruf E Keputusan ini.

Bagian Ketujuh

DJBC 03/24/99

Pembayaran Berkala

Pasal 40

(1) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dapat memberikan kemudahan pembayaran berkala kepada Importir Produsen dengan menangguhkan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas barang yang diimpor dalam satu periode tertentu.

(2) Importir Produsen harus menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai. (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila dalam

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo Importir Produsen tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.

(4) Tatacara pembayaran berkala diatur lebih lanjut dalam Lampiran X huruf G

Keputusan ini.

Bagian Kedelapan

PIB Berkala

Pasal 41

(1) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dapat memberikan kemudahan

untuk menyelesaikan barang impor dengan menggunakan PIB Berkala atas barang impor yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean dan jaminan dalam periode yang telah

DJBC 03/24/99

ditetapkan. (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Importir Produsen yang telah memperoleh kemudahan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(3) Barang impor yang dapat diselesaikan dengan menggunakan PIB Berkala

adalah :

a. yang diimpor dalam frekuensi impor yang tinggi serta perlu segera digunakan;

b. yang diimpor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau c. yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

dapat diberikan kemudahan PIB Berkala. (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila dalam 7

(tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo Importir Produsen tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan menyerahkan PIB Berkala.

(5) Tatacara PIB berkala diatur lebih lanjut dalam Lampiran X huruf H

Keputusan ini.

BAB VI

LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM)

DJBC 03/24/99

Pasal 42

(1) Untuk penghitungan bea masuk dipergunakan NDPBM yang berlaku :

a. dalam hal PIB bayar atau jaminan, pada saat dilakukannya pembayaran atau diserahkan jaminan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

b. dalam hal PIB bebas, pada saat diajukannya PIB ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

(2) NDPBM sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Keuangan secara berkala. (3) Dalam hal terdapat jenis valuta asing yang tidak dia tur dalam Keputusan

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NDPBM yang dipergunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada Bank Indonesia pada saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Pembebanan

Pasal 43

(1) Penetapan klasifikasi dan pembebanan impor serta pemberlakuan ketentuan-ketentuan impor lainnya untuk penghitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor berpedoman pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

(2) Penetapan klasifikasi dan pembebanan impor dapat dila kukan sebelum

DJBC 03/24/99

penyerahan Pemberitahuan Pabean (Pre Entry Classification) atas permohonan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penetapan klasifikasi dan pembebanan impor serta pemberlakuan

ketentuan-ketentuan impor lainnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran.

Bagian Ketiga

Nilai Pabean

Pasal 44

(1) Nilai pabean yang dijadikan dasar penghitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dinyatakan dalam Rupiah sebagai hasil perkalian NDPBM dengan nilai CIF dalam valuta asing.

(2) Penetapan nilai pabean didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat

PIB mendapatkan nomor pendaftaran. (3) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan menjadi

rupiah penuh dengan cara menghilangkan bagian d ari satuan rupiah (4) Tatacara penelitian dan penetapan nilai pabean diatur lebih lanjut dalam

Lampiran XIV Keputusan ini.

Bagian Keempat

Bea Masuk, Cukai Dan Pajak dalam Rangka Impor, Denda dan Bunga

DJBC 03/24/99

Pasal 45 (1) Bea masuk yang harus dibayar adalah hasil perkalian nilai pabean

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan persentase (%) tarif pembebanan bea masuk.

(2) Cukai yang harus dibayar adalah :

a. hasil perkalian harga dasar (jumlah nilai pabean dan bea masuk) dengan tarif cukai; atau

b. hasil perkalian harga jual eceran BKC dengan tarif cukai; atau c. hasil perkalian jumlah BKC dengan tarif cukai

(3) PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor yang harus dibayar adalah hasil

perkalian persentase (%) tarif PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor dengan hasil penjumlahan antara nilai pabean dan bea masuk serta cukai yang benar-benar dibayar.

(4) Bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, denda dan bunga

dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum dalam PIB dan dibulatkan dalam rupiah penuh dengan cara menghilangkan bagian dari satuan rupiah.

(5) Dalam hal terjadi perbedaan penghitungan antara Importir/PPJK dengan

Pejabat yang disebabkan oleh pembulatan, perbedaan tersebut diabaikan untuk keuntungan Importir/PPJK.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi Berupa Denda

DJBC 03/24/99

Pasal 46

(1) Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggararan ketentuan

kepabeanan yang terjadi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Penetapan sanksi administrasi dilaksanakan dengan menerbitkan Nota

Pembetulan atau Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). (3) Penghitungan denda dalam hal terdapat Nota Pembetulan yang

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk didasarkan pada perkalian persentase (%) denda dengan kekurangan pembayaran bea masuk untuk setiap jenis barang.

Bagian Keenam

Ketentuan Jam Kerja Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai

Pasal 47

(1) Jam kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diberlakukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996 jo. Nomor 338/KMK.01/1996.

(2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memberikan pelayanan selama 24 (dua

puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan : a. penanganan manifest; b. pemeriksaan sarana pengangkut; c. pemantauan kegiatan pembongkaran, pemuatan dan penimbunan

DJBC 03/24/99

barang; d. pengeluaran barang yang telah mendapatkan persetujuan

pengeluaran; e. penanganan barang penumpang, awak sarana pengangkut dan

barang impor yang mendapat fasilitas pelayanan segera;

(3) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pengeluaran Barang Re-Impor

Pasal 48 (1) Barang re -impor adalah barang berasal dari dalam daerah pabean yang

karena sesuatu hal diimpor kembali, yaitu:

a. barang ekspor pada umumnya yang terpaksa harus diimpor kembali karena tidak laku, tidak memenuhi kontrak pembelian, tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor;

b. barang yang telah selesai dilakukan perbaikan, pengerjaan atau pengujian di luar daerah pabean;

c. barang yang telah selesai digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean;

d. barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan atau perlombaan di luar daerah pabean.

(2) Penyelesaian barang re -impor dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana

DJBC 03/24/99

dimaksud dalam Bab III Keputusan ini dan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersendiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 49

Keputusan ini mulai berlaku terhadap pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sejak tanggal 1 Mei 1999.

Pasal 50

Dengan berlakunya Keputusan ini maka : a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-10/BC/1997 tanggal

31 Januari 1997; b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-09/BC/1997 tanggal

31 Januari 1997; c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-10/BC/1997 tanggal

17 Februari 1997; d. Radiogram Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor RDG-19/BC/1997 tanggal

2 Mei 1997; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

DJBC 03/24/99

24 Maret 1999

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENERIMAAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT

DAN PEMBERITAHUAN KEDATANGAN BARANG IMPOR 1. Terhadap RKSP dan JKSP, Pejabat yang mengelola manifest melakukan

kegiatan :

1.1. menerima dan membukukan RKSP ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.0), dan dalam hal penyampaiannya melalui media elektronik, pembukuan dilakukan oleh komputer;

1.2. menyerahkan kepada pengangkut tanda bukti penerimaan RKSP atau JKSP;

1.3. menyerahkan 1 (satu) rangkap RKSP atau JKSP kepada Pejabat yang memeriksa sarana pengangkut dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang impor segera setelah pemeriksaan/monitoring kapal selesai dilakukan;

2. Pejabat yang memeriksa sarana pengangkut melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

2.1. melakukan analisa profil dan/atau informasi yang diterima mengenai sarana pengangkut;

2.2. melakukan pemeriksaan sarana pengangkut apabila diperlukan; 2.3. melakukan tindakan yang dianggap perlu apabila ditemukan adanya

pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan; 2.4. membuat laporan hasil pemeriksaan sarana pengangkut (BCL 1.1)

segera setelah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Pejabat yang mengelola informasi.

3. Pejabat yang mengelola informasi menganalisis laporan hasil pemeriksaan

sarana pengangkut sebagai bahan penerbitan Nota Informasi (BCF 1.2).

4. Terhadap Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor, Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan :

4.1. menerima pemberitahuan kedatangan barang impor dari Pengangkut dalam 3 (tiga) rangkap;

4.2. membukukan ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.1); 4.3. memberikan bukti penerimaan pemberitahuan (BCF 1.1); 4.4. mengirimkan BC 1.1 rangkap kedua kepada Pejabat yang memantau

pembongkaran dan penimbunan barang; 4.5. mengirim BC 1.1 rangkap ketiga kepada Pejabat yang mengelola

informasi; 4.6. terhadap manifest barang impor yang diangkut terus :

a. mengembalikan BC 1.1 rangkap kedua yang telah diberi nomor

pendaftaran kepada pengangkut; b. mengirimkan BC 1.1 rangkap ketiga kepada Pejabat yang

mengelola informasi;

Direktur

DJBC 03/24/99

Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENGAWASAN PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR

1. Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang impor

melakukan kegiatan :

1.1. menerima Pemberitahuan RKSP atau JKSP dari Pejabat yang memeriksa sarana pengangkut dan BC 1.1 rangkap kedua dari Pejabat yang mengelola manifest;

1.2. memantau pembongkaran dan penimbunan barang impor; 1.3. melaporkan hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan

pembongkaran dan penimbunan barang impor sesuai BCL 1.2 kepada Pejabat yang mengelola manifest dan Pejabat yang mengelola informasi.

2. Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

2.1. meneliti lebih lanjut BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan laporan pemantauan pembongkaran dan penimbunan sesuai BCL 1.2 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan daftar bongkar yang diserahkan oleh Pengangkut serta daftar timbun yang diserahkan oleh Pengusaha TPS :

2.1.1. dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas kurang dibongkar atau ditimbun, dan Pengangkut atau Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 tidak dapat mempertanggungjawabkan terjadinya kekurangan bongkar/timbun tersebut, menghitung bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor berikut sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Pengangkut atau Pengusaha TPS dan me mberitahukannya dengan BCF 1.6 kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan;

2.1.2. dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas lebih dibongkar atau ditimbun, menghitung sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Pengangkut, Pengusaha TPS dan memberitahukannya dengan BCF 1.6 kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan;

2.2. menyempurnakan BC 1.1 berdasarkan BCF 1.6.


DJBC 03/24/99

Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN PIB SECARA MANUAL

1. Importir/PPJK mengisi PIB dalam 3 (tiga) rangkap dan menghitung sendiri bea masuk, cuka i dan pajak dalam rangka impor untuk kemudian melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang dengan mendapatkan bukti pembayaran.

2. Khusus untuk PIB yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.2, Importir/PPJK segera memperbaiki atau memenuhi hal-hal yang diminta oleh Pejabat yang memeriksa dokumen I dan menyerahkan kembali kepada Pejabat yang menerima dokumen dengan mencantumkan Nopen.

3. Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerima pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB dan bukti pembayaran.

DJBC 03/24/99

4. Importir/PPJK menyerahkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 1 beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada Pejabat yang menerima dokumen pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang.

5. Dalam hal identitas Importir/PPJK mengalami perubahan, perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Pejabat yang bersangkutan.

6. Pejabat yang menerima dokumen melakukan kegiatan :

6.1. menerima berkas PIB baru atau perbaikan; 6.2. menerima pemberitahuan dari Pejabat yang mengelola penagihan

tentang Importir/PPJK yang mempunyai tunggakan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan;

6.3. memeriksa identitas Importir/PPJK dan apabila terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam PIB dan yang tercantum dalam profil Importir/PPJK, menginformasikan kepada Pejabat yang mengelola informasi guna penelitian lebih lanjut;

6.4. meneliti ada/tidaknya SPKPBM yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan :

6.4.1. apabila ada, PIB atas nama Importir/PPJK yang

bersangkutan tidak dilayani; 6.4.2. apabila tidak ada, PIB dilayani dengan memberikan bukti

penerimaan (BCF 2.1 A), yang mencantumkan Nopen untuk PIB baru, sedangkan untuk PIB perbaikan, diberikan bukti penerimaan (BCF 2.1 A) yang mencantumkan Nopen lama;

6.5. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen

DJBC 03/24/99

I; 6.6. mengembalikan berkas PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 7.6.2

dan menerima kembali bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.2. dari Importir/PPJK.

7. Pejabat yang memeriksa dokumen I melakukan kegiatan :

7.1. menerima berkas PIB dari Pejabat yang menerima dokumen; 7.2. meneliti kebenaran pengisian PIB, kelengkapan Dokumen

Pelengkap Pabean dan kejelasan uraian barang sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean barang impor;

7.3. meneliti pemenuhan persyara tan ketentuan larangan/pembatasan impor serta fasilitas impor;

7.4. mencocokkan nomor tanda pembayaran dan jumlah pembayaran yang tercantum di dalam PIB dengan bukti pembayaran;

7.5. menuangkan hasil penelitian butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 ke dalam lembar penelitian BCF 2.1 B;

7.6. membuat keputusan hasil penelitian butir 7.5 :

7.6.1. apabila diterima, membukukan dan mendaftarkan PIB ke dalam BCP-BC 2.0 guna penetapan jalur pengeluaran barang;

7.6.2. apabila tidak diterima, mengembalikan berkas PIB kepada Importir/PPJK dengan menggunakan Nota Pengembalian (BCF 2.1 B) disertai dengan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi;

7.7. menetapkan jalur pengeluaran barang dengan memperhatikan

NHI/NI :

DJBC 03/24/99

7.7.1. hijau, apabila tidak ada NHI/NI; 7.7.2. merah, apabila ada NHI/NI;

7.8. dalam hal ditetapkan jalur hijau, melakukan kegiatan :

7.8.1. menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

(SPPB) dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan :

a. rangkap kesatu, kepada Pejabat yang melaksanakan

pengeluaran barang; b. rangkap kedua, kepada Importir/PPJK untuk

pengeluaran barang;

7.8.2. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau) untuk penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, cukai, nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

7.8.3. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai sesuai ketentuan yang berlaku;

7.9. dalam hal ditetapkan jalur merah :

7.9.1. menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah/SPJM

(BCF 2.3. A) untuk diserahkan kepada Importir/PPJK;

DJBC 03/24/99

7.9.2. menerbitkan Instruksi Pemeriksaan (BCF 2.3 B); 7.9.3. mengirimkan Instruksi Pemeriksaan berikut invoice

dan/atau packing list yang telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; dan

7.9.4. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan dokumen II (merah) untuk penyelesaian lebih lanjut.

8. Pejabat yang melaksanakan peme riksaan barang melakukan kegiatan:

8.1. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa dokumen I;

8.2. menerima pengembalian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Pejabat yang memeriksa Dokumen II untuk dilakukan perbaikan;

8.3. melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan ke dalam LHP; Pengambilan contoh barang impor dilakukan dengan memperhatikan segi keamanan;

8.4. menyerahkan LHP, invoice dan/atau packing list dan contoh barang impor bila ada, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) untuk penelitian lebih lanjut, selambat-lambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen; dalam hal melebihi batas waktu yang ditetapkan, harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kantor.

9. Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau) melakukan kegiatan :

9.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa dokumen I dan melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea

DJBC 03/24/99

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :

9.1.1. apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan;

9.1.2. apabila tidak diterima :

a. yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam 2 (dua) rangkap, dengan p eruntukan :

- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola

penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya;

- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB

b. yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :


pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK;

- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

DJBC 03/24/99

9.2. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan

pendistribusian dokumen. 10. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) melakukan kegiatan :

10.1. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa dokumen I,

10.2. menerima LHP berikut invoice dan/atau packing list serta contoh barang, bila ada, dan/atau menerima kembali LHP yang telah diperbaiki dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang;

10.3. mengembalikan LHP yang kurang jelas, disertai penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang;

10.4. mengirimkan contoh barang ke laboratorium DJBC guna identifikasi barang bila diperlukan;

10.5. meneliti lebih lanjut LHP dan membandingkan dengan berkas PIB untuk menetapkan kebenaran jenis dan jumlah barang, klasifikasi, cukai, nilai pabean dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan serta fasilitas impor :

10.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, menerbitkan SPPB dalam 2

(dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8, selanjutnya melakukan kegiatan :

a. melakukan penelitian kebenaran klasifikasi,

pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :

DJBC 03/24/99

- apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan;

- apabila tidak diterima :

i. yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :

-- rangkap kesatu untuk Pejabat yang

mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

-- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

ii. yang mengakibatkan kelebihan

pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :


mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK;

DJBC 03/24/99

-- rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB.

b. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang

melaksanakan pendistribusian dokumen.

10.5.2. dalam hal jenis barang tidak sesuai, melakukan kegiatan :

a. meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil penelitian tersebut :

- mengakibatkan kekurangan pembayaran bea

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan (dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda) dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :

i. rangkap kesatu untuk Pejabat yang

mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM. SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya;

ii. rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB;

menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8 apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan

DJBC 03/24/99

jaminan - mengakibatkan kelebihan pembayaran bea

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :




menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8



10.5.3. dalam hal contoh barang dikirimkan ke laboratorium, menerbitkan SPPB tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

10.5.4. dalam hal terdapat barang impor yang terkena ketentuan larangan/pembatasan impor :

a. menyatakan barang impor tersebut sebagai barang

yang dikuasai negara dan menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan :

- rangkap kesatu, untuk Importir/PPJK;

DJBC 03/24/99

- rangkap kedua, untuk Pejabat yang mengelola informasi;

- rangkap ketiga, untuk disematkan pada berkas PIB;

b. menyelesaikan barang impor sebagaimana

dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor telah dipenuhi oleh Importir/PPJK, dengan kegiatan :

- meneliti dan menetapkan klasifikasi,

pembebanan, nilai pabean, serta bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :

i. yang mengakibatkan kekurangan

pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor menerbitkan Nota Pembetulan dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :


mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM.

SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya;


DJBC 03/24/99

menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8 apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan.


pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, menerbitkan Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :




menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam butir 7.8;

- mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang

melaksanakan pendistribusian dokumen;

c. menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor tidak dipenuhi oleh Importir/PPJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

DJBC 03/24/99

235/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996;

10.5.5. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai sesuai ketentuan yang berla ku.

11. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan:

11.1. menerima SPPB rangkap kesatu dari Pejabat yang memeriksa dokumen I/II dan SPPB rangkap kedua dari Importir/PPJK;

11.2. membukukan SPPB ke dalam buku untuk SPPB; 11.3. mencocokkan data SPPB rangka p kedua dengan rangkap kesatu:

11.3.1. kedapatan sesuai, dapat dilayani pengeluarannya; 11.3.2. kedapatan tidak sesuai, tidak dapat dilayani

pengeluarannya, SPPB rangkap kesatu disimpan oleh Pejabat yang mengeluarkan barang selama 12 (dua belas) jam :

a. apabila diselesaikan dalam jangka waktu tersebut,

dapat dilayani pengeluarannya; b. apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu

tersebut, dikirimkan ke Pejabat yang mengelola informasi dengan disertai penjelasan secukupnya;

11.4. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB

dengan identitas dan jumlah kemasan/peti kemas yang bersangkutan :

DJBC 03/24/99

11.4.1. apabila kedapatan sesuai, barang impor dapat

dikeluarkan; 11.4.2. apabila kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat

dikeluarkan dan SPPB dikembalikan kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I/II untuk penyelesaian lebih lanjut;

11.4.3. apabila kedapatan identitas sesuai dan jumlah kemasan/peti kemas kurang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran XIII Keputusan ini;

11.5. memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB,

kemudian mengirimkan SPPB rangkap kesatu kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1;

11.6. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB segera setelah diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan;

11.7. mengembalikan SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK setelah diberi catatan pengeluaran.

12. Pejabat yang me ngelola manifest melakukan kegiatan :

12.1. menerima SPPB dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

12.2. menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan dan menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini;

DJBC 03/24/99

12.3. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan;

12.4. memantau PIB yang dimasukkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan;

12.5. menerbitkan NI dan mengirimkan kepada :

12.5.1. Pejabat yang memeriksa dokumen I atau Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

12.5.2. Kepala Kantor Wilayah up. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan.

13. Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen melakukan kegiatan:

13.1. menerima berkas PIB yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau/merah);

13.2. menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola manifest; 13.3. meneliti kelengkapan berkas PIB dan menyematkan SPPB pada PIB

yang bersangkutan; 13.4. mengisi lembar kontrol hasil penelitian butir 13.3; 13.5. menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara

atau penangguhan atau pembebasan barang proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan menyerahkan jamin an, kepada Pejabat yang mengelola jaminan/fasilitas;

13.6. mengirimkan berkas PIB ke Kantor Wilayah up. Bidang Verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;

13.7. menatausahakan PIB sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini..

DJBC 03/24/99

14. Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian melakukan kegiatan:

14.1. menerbitkan SPKPBM selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterimanya Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa dokumen I/II dan memantau tanggal jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999;

14.2. menerima SSBC dan/atau SSP atau BPBC dan/atau BPPAI atas pelunasan SPKPBM dan menginformasikan kepada Pejabat yang menerima dokumen;

14.3. menyelesaikan permohonan pengembalian terhadap Nota Pembetulan tentang kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Importir.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN PIB SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA DISKET

1. Importir/PPJK menyiapkan PIB dengan mempergunakan program Aplikasi PIB, melakukan pencetakan PIB dan transfer data PIB ke disket.

2. Importir/PPJK melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

3. Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerima pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka Impor berdasarkan berkas PIB serta membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB maupun pada bukti pembayaran;

4. Importir/PPJK menyerahkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 1 beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada Pejabat yang menerima dokumen pada Kantor Pelayanan Be a dan Cukai tempat

DJBC 03/24/99

pengeluaran barang disertai disket yang berisi data PIB;

5. Pejabat yang menerima dokumen melakukan kegiatan :

5.1. menerima berkas PIB baru atau PIB perbaikan beserta disket yang berisi data PIB;

5.2. meneliti ada/tidaknya SPKPBM yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan :

5.1.1. apabila ada, PIB atas nama Importir/PPJK yang bersangkutan tidak dilayani;

5.1.2. apabila tidak ada, PIB dilayani;

5.3. memeriksa kondisi data dalam disket; 5.4. memindahkan data dari disket ke komputer Kantor Pelayanan Bea

dan Cukai; 5.5. memeriksa identitas Importir/PPJK dan apabila terdapat perbedaan

antara yang tercantum dalam PIB dan yang tercantum dalam profil Importir menginformasikan kepada Pejabat yang mengelola informasi guna penelitian lebih lanjut;

5.6. mengembalikan disket dan memberikan bukti penerimaan yang berisi Nopen baru untuk PIB baru atau Nopen lama untuk PIB perbaikan kepada Importir/PPJK;

5.7. mengembalikan berkas PIB beserta disket yang tidak dapat dilayani kepada Importir/PPJK;

5.8. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I;


DJBC 03/24/99

6.1. menerima berkas PIB dari Pejabat yang menerima dokumen; 6.2. meneliti kebenaran pengisian PIB, kelengkapan Dokumen

Pelengkap Pabean dan kejelasan uraian barang sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean barang impor;

6.3. meneliti pemenuhan persyaratan ketentuan larangan/pembatasan impor serta fasilitas impor;

6.4. mencocokkan nomor tanda pembayaran dan jumlah pembayaran yang tercantum di dalam PIB dengan bukti pembayaran;

6.5. menuangkan hasil penelitian butir 6.2 sampai dengan butir 6.4 ke dalam komputer;

6.6. membuat keputusan hasil penelitian dokumen butir 6.5 :

6.6.1. dalam hal diterima, komputer memberikan nomor pendaftaran PIB;

6.6.2. dalam hal tidak diterima, Pejabat yang memeriksa dokumen I mengisikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi oleh Importir/PPJK dan mengembalikan berkas PIB berikut hasil cetak Nota Pengembalian kepada Importir/PPJK.

7. Komputer menetapkan jalur pengeluaran barang :

7.1. hijau, apabila tidak ada NHI/NI dan tidak terkena pemeriksaan acak, selanjutnya mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); atau

7.2. merah, apabila ada NHI/NI atau terkena pemeriksaan acak, selanjutnya mencetak SPJM dan Instruksi Pemeriksaan.

8. Pejabat yang memeriksa dokumen I mendistribusikan :

DJBC 03/24/99

8.1. SPPB rangkap kesatu, kepada Pejabat yang melaksanakan

pengeluaran barang dan rangkap kedua kepada Importir/PPJK untuk pengeluaran barang;

8.2. Berkas PIB, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau/merah);

8.3. SPJM, kepada Importir/PPJK; 8.4. Instruksi Pemeriksaan beserta invoice dan/atau packing list yang

telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang.

9. Untuk kantor-kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan.

9.1. Pemeriksaan melalui Hi-Co Scan dilakukan terhadap :

9.1.1. barang impor yang telah mendapat SPPB dari :

a. PIB jalur hijau, yang ditentukan secara acak oleh komputer;

b. PIB jalur hijau, yang dikenakan tindakan penegahan;

9.1.2. barang impor yang ditetapkan jalur merah :

a. berdasarkan penetapan secara acak oleh komputer; b. berdasarkan NHI/NI, dengan ketentuan

pemeriksaan melalui Hi-Co Scan tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang mengelola manifest dan informasi secara selektif berdasarkan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dan professional judgement;

DJBC 03/24/99

9.1.3. barang impor eksep; 9.1.4. barang impor yang dipindahkan ke TPS di kawasan

pabean lainnya yang ditetapkan secara acak oleh komputer Pejabat yang mengelola manifest dan informasi.

9.2. Dikecualikan dari pemeriksaan melalui Hi-Co Scan :

9.2.1. barang-barang peka cahaya (photo sensitive); 9.2.2. barang-barang yang mengandung zat radioaktif; 9.2.3. barang-barang eks LCL/CFS; 9.2.4. barang-barang yang diimpor sementara dan re -impor; 9.2.5. pada lokasi penimbunannya tidak tersedia peralatan

bersangkutan;

9.3. Selain melakukan kegiatan sesuai butir 6, 7 dan 8 :

9.3.1. Komputer menetapkan jalur pengeluaran barang, dan selanjutnya :

a. menerbitkan SPPB, dari PIB jalur hijau yang :

- harus melalui pemeriksaan Hi-Co Scan yang

ditetapkan secara acak; pada SPPB harus tercantum dengan jelas “melalui Hi-Co Scan”; atau

- tidak melalui pemeriksaan Hi-Co Scan; atau

DJBC 03/24/99

b. menerbitkan SPJM dan Instruksi Pemeriksaan; bagi

yang melalui Hi-Co Scan diberi tanda “melalui Hi-Co Scan”.

9.3.2. Pejabat yang memeriksa dokumen I mengirimkan :

a. SPPB rangkap kesatu yang diberi tanda “melalui Hi-Co Scan”, beserta invoice dan/atau packing list yang telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

b. Instruksi Pemeriksaan “melalui Hi-Co Scan”, beserta invoice dan/atau packing list yang telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat Analis Hi-Co.

9.4. Pejabat Analis Hi-Co melakukan kegiatan :

9.4.1. menerima SPPB, invoice dan/atau packing list dari

Pejabat yang mengeluarkan barang; 9.4.2. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau

packing list dari Pejabat yang memeriksa dokumen I; 9.4.3. menganalisis Image/hasil cetak scanning Hi-Co peti

kemas; 9.4.4. membuat keputusan dengan menggunakan BCF 2.3 D :

a. tidak dilakukan pemeriksaan fisik dengan

memberikan penjelasannya; atau b. dilakukan pemeriksaan fisik dengan memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang harus diperiksa;

9.4.5. mengirimkan :

DJBC 03/24/99

a. Keputusan tidak dilakukan pemeriksaan fisik (BCF

2.3 D) kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan;

b. Keputusan dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan.

Pemeriksaan fisik sedapat mungkin dilakukan di tempat penimbunan milik Importir atas izin Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai tatacara dalam Lampiran X huruf D Keputusan ini;

c. SPPB jalur hijau yang sudah diberi tanda “selesai melalui pemeriksaan Hi-Co Scan” kepada :

- Pejabat yang mengelola informasi untuk

penegahan, dalam hal terdapat indikasi jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai disertai penjelasan secukupnya;

- Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, dalam hal tidak terdapat kecurigaan adanya jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai.

9.4.6. menerima salinan LHP dari Pejabat yang melakukan

DJBC 03/24/99

pemeriksaan barang dalam hal pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan keputusannya.

9.4.7. dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan barang.

10. Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan :

10.1. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau ditambah Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co;

10.2. menerima pengembalian LHP dari Pejabat yang memeriksa Dokumen II untuk dilakukan perbaikan;

10.3. melakukan pemeriksaan barang dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan ke dalam LHP pada formulir Instruksi Pemeriksaan dan ke dalam komputer sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean; Pengambilan contoh barang impor dilakukan dengan memperhatikan segi keamanan;

10.4. menyerahkan LHP, invoice dan/atau packing list, serta Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dan contoh barang impor bila ada, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) untuk pemeriksaan lebih lanjut selambat-lambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen;

10.5. menyerahkan salinan LHP dan Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat Analis Hi-Co dalam hal pemeriksaan barang tersebut dilakukan berdasarkan keputusannya;


11.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa dokumen I dan melakukan penelitian kebenaran klasifikasi,

DJBC 03/24/99

pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor ;

11.2. menuangkan hasil penelitian ke dalam komputer :

11.2.1. apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan.


a. yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan:

- rangkap kesatu untuk Pejabat yang me ngelola

penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM; SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.



masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :




DJBC 03/24/99


pendistribusian dokumen. 12. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) melakukan kegiatan :

12.1. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa dokumen I;

12.2. menerima LHP berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang yang dilengkapi dengan Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co serta contoh barang, bila ada, atau menerima kembali LHP yang telah diperbaiki dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang;

12.3. menerima instruksi pemeriksaan, invoice dan/atau packing list, dan Keputusan Tidak Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co;


12.5. meneliti lebih lanjut LHP dan membandingkan dengan data PIB untuk menetapkan kebenaran jenis dan jumlah barang, klasifikasi, cukai, nilai pabean dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan serta fasilitas impor, dan menuangkan ke dalam komputer :

12.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, komputer mencetak SPPB

dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini, selanjutnya melakukan kegiatan :

a. melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, cukai,

DJBC 03/24/99

nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :

- apabila diterima, memberikan catatan pada PIB

yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan;


i. yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :


mengelola penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM;

SPKPBM diterbitkan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.


ii. yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :

DJBC 03/24/99

-- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK;





a. meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil penelitian tersebut :

- mengakibatkan kekurangan pembayaran bea

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, dan kemungkinan sanksi administrasi berupa denda, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :




apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah

DJBC 03/24/99

dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini;

- mengakibatkan kelebihan pembayaran bea





komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini;



12.5.3. dalam hal contoh barang dikirimkan ke laboratorium, penerbitan SPPB tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.



yang dikuasai negara dan menerbitkan Nota

DJBC 03/24/99

Pemberitahuan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan : - rangkap kesatu, untuk Importir/PPJK; - rangkap kedua, untuk Pejabat yang mengelola

informasi; - rangkap ketiga, untuk disematkan pada berkas

PIB;

b. menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor telah dipenuhi oleh Importir/PPJK, dengan kegiatan :

- meneliti kebenaran klasifikasi, nilai pabean serta

penghitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :


pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :





DJBC 03/24/99

apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini;


pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :




komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini;



c. menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan

DJBC 03/24/99

larangan/pembatasan impor tidak dipenuhi oleh Importir/PPJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996.

12.5.5. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai

yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan :

13.1. menerima SPPB rangkap kesatu dari Pejabat yang memeriksa dokumen I/II atau dari Pejabat Analis Hi-Co dalam hal jalur hijau melalui pemeriksaan kedapatan sesuai dan SPPB rangkap kedua dari Importir/PPJK;

13.2. membukukan SPPB ke dalam buku untuk SPPB; 13.3. mencocokkan data SPPB rangkap kedua dengan rangkap kesatu;


pengeluarannya, SPPB rangkap kesatu disimpan oleh Pejabat yang mengeluarkan barang selama 12 (dua belas) jam :


dapat dilayani pengeluarannya;

DJBC 03/24/99

b. apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, dikirimkan ke Pejabat yang mengelola informasi dengan disertai penjelasan secukupnya;

13.4. mengirimkan SPPB rangkap kesatu yang telah dicocokkan kepada

Pejabat Analis Hi-Co dalam hal SPPB diberi tanda pemeriksaan acak melalui Hi-Co Scan;

13.5. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB dan/atau data komputer dengan identitas dan jumlah kemasan/peti kemas yang bersangkutan :

13.5.1. kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan; 13.5.2. kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat

dikeluarkan sampai dengan penyelesaian lebih lanjut; 13.5.3. kedapatan identitas sesuai dan jumlah kemasan/peti

kemas kurang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran XIII Keputusan ini;


kemudian mengirimkan SPPB rangkap kesatu selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1;

13.7. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB segera setelah :

13.7.1. diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang

penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan;

DJBC 03/24/99

13.7.2. diketahui SPPB yang diberi tanda pemeriksaan acak melalui Hi-Co Scan belum dilaksanakan pemeriksaannya;

13.8. mengembalikan SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK setelah

diberi catatan pengeluaran. 14. Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan :

14.1. menerima SPPB dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

14.2. menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan dan menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini;

14.3. menerima SPPB dari Pejabat Analis Hi-Co yang terdapat indikasi jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai untuk melakukan penegahan;

14.4. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan;

14.5. meneliti data PIB yang dimasukkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan;

14.6. menerbitkan NI dan memasukkan data informasi ke dalam komputer dengan penegasan harus atau tidak melalui Hi-Co Scan;

14.7. mengirimkan NI kepada :


14.7.2. Kepala Kantor Wilayah up. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan.

DJBC 03/24/99

15. Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen melakukan kegiatan :

15.1. menerima berkas PIB yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau/merah);

15.2. menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola manifest; 15.3. meneliti kelengkapan berkas PIB dan menyematkan SPPB pada PIB

yang bersangkutan; 15.4. mengisi lembar kontrol hasil penelitian butir 15.3; 15.5. menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara

atau penangguhan atau pembebasan barang proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan menyera hkan jaminan, kepada Pejabat yang mengelola jaminan/fasilitas;

15.6. mengirimkan berkas PIB ke Kantor Wilayah up. Bidang Verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;

15.7. menatausahakan PIB sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

16. Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian melakukan kegiatan :

16.1. menerbitkan/mengirimkan SPKPBM selambat-lambatnya 1 (satu)

hari setelah diterimanya Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa dokumen II dan memantau tanggal jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999;

16.2. menerima SSBC dan/atau SSP atau BPPC dan/atau BPPAI atas pelunasan SPKPBM dan memasukkan data pelunasan tersebut ke dalam komputer;

DJBC 03/24/99

16.3. menerima dan menyelesaikan permohonan pengembalian terhadap Nota Pembetulan tentang kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Importir.


DJBC 03/24/99

Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN PIB MELALUI JARINGAN ELECTRONIC DATA

INTERCHANGE (EDI) 1. Importir/PPJK menyiapkan PIB dengan mempergunakan program aplikasi

PIB, dan selanjutnya :

1.1. mencetak data PIB; 1.2. melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka

impor dengan cara :

1.1.1. melalui perintah bayar (Payment Order) atau langsung pada Bank Devisa Persepsi yang telah mengikuti program EDI Kepabeanan; atau

1.1.2. langsung pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang;

DJBC 03/24/99

1.3. menyerahkan jaminan atas PIB yang mendapat fasilitas impor

sementara atau penangguhan kepada Pejabat yang mengelola fasilitas untuk mendapatkan Tanda Bukti Penerimaan Jaminan;

1.4. menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean untuk PIB dengan fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor untuk barang proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri kepada Pejabat yang mengelola fasilitas untuk mendapatkan bukti penyelesaia n dokumen;

1.5. mengisi data bukti pembayaran, bukti penerimaan jaminan, bukti penyelesaian dokumen atau STTJ ke dalam aplikasi PIB;

1.6. mengirimkan data PIB ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; 1.7. menerima respon berupa nomor penerimaan atau penolakan data

PIB; 1.8. mengirim kembali data PIB setelah dilengkapi/diperbaiki; 1.9. menyerahkan bukti pembayaran atau bukti penerimaan jaminan atau

bukti penyelesaian dokumen kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I apabila diminta;

1.10. menerima respon keputusan jalur pengeluaran barang :

1.10.1. dalam hal jalur hijau mencetak SPPB tanpa perlu ditandatangani Pejabat yang memeriksa dokumen I untuk pengeluaran barang, dan menyerahkan berkas PIB berikut Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang mendistribusikan dokumen selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan SPPB;

1.10.2. dalam hal jalur merah mencetak SPJM, dan menyerahkan berkas PIB beserta Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I untuk pelaksanaan

DJBC 03/24/99

pemeriksaan barang barang;

1.11. menerima respon SPPB untuk PIB jalur merah yang telah diselesaikan dan mencetak SPPB tanpa perlu ditandatangani Pejabat yang memeriksa dokumen II untuk pengeluaran barang:

1.12. menerima respon Nota Pembetulan, mencetak Nota Pembetulan, menerima SPKPBM dan melunasi kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM dan menyerahkan bukti pembayaran kepada : 1.12.1. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) dalam hal

PIB belum diterbitkan SPPB-nya; 1.12.2. Pejabat yang mengelola penagihan dalam hal PIB telah

diterbitkan SPPB-nya;

1.13. menerima respon Nota Pembetulan, mencetak Nota Pembetulan karena kelebihan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996;

1.14. menerima respon Nota Pemberitahuan, mencetak Nota Pemberitahuan dan mengurus pemenuhan persyaratan ke tentuan larangan/pembatasan impor serta menyerahkannya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah);

1.15. menerima respon Informasi Nilai Pabean (INP), mencetak INP, mengisi Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan menyerahkannya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau/merah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman INP.

DJBC 03/24/99

2. Komputer Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

2.1. meneliti data PIB yang dikirim oleh Importir/PPJK; 2.2. mengirimkan respon berupa Nopen; atau mengirimkan respon

berupa penolakan data PIB, dalam hal :

2.2.1. terdapat Nota Pembetulan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan;

2.2.2. data PIB tidak lengkap; 2.2.3. Importir/PPJK belum menyerahkan berkas PIB sampai

dengan hari kerja ke 3 (tiga) sejak diterbitkannya SPPB atau menyerahkan dalam keadaan tidak lengkap yang menyangkut bukti pembayaran dan/atau Skep fasilitas pembebasan/keringanan dan/atau pemenuhan ketentuan impor;

2.2.4. PPJK mencantumkan Nomor Pokok PPJK (NPP) yang tidak benar;

2.2.5. tidak menyerahkan bukti pembayaran atas PIB dengan fasilitas pembayaran berkala pada saat jatuh tempo;

2.2.6. Importir/PPJK termasuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

2.3. mencocokkan “credit advice” yang dikirimkan oleh Bank Devisa

atau yang pembayarannya dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan data PIB;

2.4. mencocokkan data STTJ yang dikirimkan oleh Bapeksta dengan data PIB;

2.5. mencocokkan bukti penerimaan jaminan untuk PIB penangguhan

DJBC 03/24/99

dengan data PIB; 2.6. mengirimkan respon agar Importir/PPJK menyerahkan bukti

pembayaran atau STTJ dalam hal terdapat ketidakcocokan dalam kegiatan butir 2.3 dan 2.4, atau tidak diterimanya “credit advice” atau data STTJ;

2.7. mengirimkan respon agar Importir/PPJK menyerahkan bukti penerimaan jaminan untuk PIB Penangguhan dalam hal terdapat ketidakcocokkan dalam kegiatan butir 2.5 atau tidak diterimanya data penerimaan jaminan.


3.1. meneliti data PIB tentang uraian barang, kode valuta dan pos tarif dalam BTBMI.

3.2. membuat keputusan hasil penelitian :

3.2.1. diterima, komputer memberikan nomor pendaftaran PIB; 3.2.2. tidak diterima, karena uraian barang tidak dapat

dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan/atau nilai pabean, kode valuta tidak tercantum dalam data NDPBM, dan/atau pos tarif tidak tercantum dalam BTBMI, mengisikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki/dilengkapi oleh Importir/PPJK, komputer mengirimkan respon berupa Nota Pengembalian;

4. Komputer menetapkan jalur pengeluaran barang :

4.1. hijau, apabila tidak ada NHI/NI dan tidak terkena pemeriksaan acak,

mencetak SPPB, dan mengirimkan respon tentang SPPB kepada Importir/PPJK;

DJBC 03/24/99

4.2. merah, apabila ada NHI/NI atau terkena pemeriksaan acak; selanjutnya mencetak Instruksi Pemeriksaan, SPJM, dan mengirimkan respon tentang SPJM kepada Importir/PPJK;


5.1. menandatangani SPPB rangkap kesatu dan mendistribusikan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

5.2. menerima berkas PIB yang ditetapkan jalur merah dari Importir/PPJK;

5.3. menandatangani Instruksi Pemeriksaan dan menandasahkan fotokopi invoice dan/atau packing list.

5.4. mendistribusikan Instruksi Pemeriksaan beserta fotokopi invoice dan/atau packing list yang telah mendapat tanda pengesahan kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang;

5.5. mendistribusikan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah);

6. Untuk kantor-kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan.

6.1. Pemeriksaan melalui Hi-Co Scan dilakukan terhadap :

6.1.1. barang impor yang dikeluarkan dengan SPPB dari :

a. PIB jalur hijau, yang ditentukan secara acak oleh komputer;

b. PIB jalur hijau, yang dikenakan tindakan penegahan;

6.1.2. barang impor yang ditetapkan jalur merah :

DJBC 03/24/99

a. yang disebabkan penetapan secara acak oleh

komputer; b. berdasarkan NHI/NI, dengan ketentuan

pemeriksaan melalui Hi-Co Scan tersebut ditetapkan oleh Pejabat yang mengelola manifest dan informasi secara selektif berdasarkan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dan professional judgement;

6.1.3. barang impor eksep; 6.1.4. barang impor yang dipindahkan ke TPS di kawasan

pabean lainnya yang ditetapkan secara acak oleh komputer Pejabat yang mengelola manifest dan informasi.

6.2. Dikecualikan dari pemeriksaan melalui Hi-Co Scan :

6.2.1. barang-barang peka cahaya (photo sensitive); 6.2.2. barang-barang yang mengandung zat radioaktif; 6.2.3. barang-barang eks LCL/CFS; 6.2.4. barang-barang yang diimpor sementara dan re -impor; 6.2.5. pada lokasi penimbunannya tidak tersedia peralatan

bersangkutan;

6.3. Selain melakukan kegiatan sesuai butir 3, 4 dan 5 :

6.3.1. Komputer menetapkan jalur pengeluaran barang, dan selanjutnya :

DJBC 03/24/99

a. menerbitkan SPPB, dari PIB jalur hijau yang :

- harus melalui pemeriksaan Hi-Co Scan yang ditetapkan secara acak; pada SPPB harus tercantum dengan jelas “melalui Hi-Co Scan”; atau

- tidak melalui pemeriksaan Hi-Co Scan;

dan mengirimkan respon SPPB dengan tanda “melalui Hi-Co Scan” kepada Importir/PPJK;

atau

b. menerbitkan Instruksi Pemeriksaan, bagi yang

melalui Hi-Co Scan diberi tanda “melalui Hi-Co Scan”, dan mengirimkan respon SPJM kepada Importir/PPJK.

6.3.2. Pejabat yang memeriksa dokumen I mengirimkan :

a. SPPB rangkap kesatu yang telah diberi tanda

“melalui Hi-Co Scan” beserta BCF 2.3. C yaitu hasil cetak uraian barang secara lengkap yang tercantum dalam PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; atau

b. Instruksi Pemeriksaan “melalui Hi-Co Scan” beserta invoice dan/atau packing list yang telah mendapat pengesahan kepada Pejabat Analis Hi-Co;


6.4.1. menerima SPPB dan BCF 2.3 C dari Pejabat yang

DJBC 03/24/99

mengeluarkan barang; 6.4.2. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau

packing list dari Pejabat yang memeriksa dokumen I; 6.4.3. menganalisis Image/hasil cetak scanning Hi-Co peti

kemas; 6.4.4. membuat keputusan dengan menggunakan BCF 2.3 D :

a. tidak dilakukan pemeriksaan fisik dengan

memberikan penjelasannya; atau b. dilakukan pemeriksaan fisik dengan memberikan

penjelasan tentang hal-hal yang harus diperiksa;

6.4.5. mengirimkan :

a. Keputusan tidak dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas, segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan;

b. Keputusan dilakukan pemeriksaan fisik (BCF 2.3 D) kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang disertai Instruksi Pemeriksaan, invoice dan/atau packing list serta hasil cetak scanning Hi-Co peti kemas, segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan melalui Hi-Co Scan.

Pemeriksaan fisik sedapat mungkin dilakukan di tempat penimbunan milik Importir atas izin Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai tatacara dalam Lampiran X huruf D Keputusan ini;

DJBC 03/24/99

c. SPPB jalur hijau yang sudah diberi tanda “selesai

melalui pemeriksaan Hi-Co Scan” kepada :

- Pejabat yang mengelola informasi untuk penegahan, dalam hal terdapat indikasi jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai disertai penjelasan secukupnya;

- Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, dalam hal tidak terdapat kecurigaan adanya jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai.

6.4.6. menerima salinan LHP dari Pejabat yang melakukan

pemeriksaan barang dalam hal pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan keputusannya.

6.4.7. dapat mengikuti kegiatan pemeriksaan barang. 7. Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan :

7.1. menerima Instruksi Pemeriksaan berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau ditambah Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co;

7.2. menerima pengembalian LHP dari Pejabat yang memeriksa Dokumen II untuk dilakukan perbaikan;

7.3. melakukan pemeriksaan barang dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan ke dalam LHP pada formulir Instruksi Pemeriksaan dan ke dalam komputer, sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menetapkan klasifikasi dan nilai pabean. Pengambilan contoh

DJBC 03/24/99

barang impor dilakukan dengan memperhatikan segi keamanan; 7.4. menyerahkan LHP/LHP perbaikan, invoice dan/atau packing list,

serta Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dan contoh barang impor bila ada, kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) untuk pemeriksaan lebih lanjut selambat-lambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen;

7.5. mengirimkan salinan LHP kepada Pejabat Analis Hi-Co dalam hal pemeriksaan barang dilakukan berdasarkan keputusannya;


8.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen dan melakukan penelitian kebenaran klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

8.2. menuangkan hasil penelitian ke dalam komputer :

8.1.1. apabila diterima, memberikan catatan pada PIB yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/audit, jika diperlukan;


a. yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :


penagihan sebagai dasar penerbitan SPKPBM.

DJBC 03/24/99








Komputer mengirimkan respon tentang Nota Pembetulan kepada Importir/PPJK.


pendistribusian dokumen. 9. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) melakukan kegiatan:

9.1. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa dokumen I;

9.2. menerima LHP berikut invoice dan/atau packing list dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang yang dilengkapi dengan Keputusan Untuk Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D), hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co serta contoh barang, bila ada, atau menerima kembali LHP yang telah diperbaiki dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang;

DJBC 03/24/99

9.3. menerima instruksi pemeriksaan, invoice dan/atau packing list, dan Keputusan Tidak Diperiksa Fisik (BCF 2.3 D) serta hasil cetak scanning Hi-Co dari Pejabat Analis Hi-Co;


9.5. meneliti lebih lanjut LHP atau keputusan untuk tidak diperiksa dan membandingkan dengan data PIB untuk menetapkan kebenaran jenis dan jumlah barang, klasifikasi, nilai pabean, pungutan cukai dan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan serta fasilitas impor, dan menuangkan ke dalam komputer :

9.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, komputer mencetak SPPB

dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini, selanjutnya melakukan kegiatan :

a. melakukan penelitian kebenaran klasifikasi dan nilai

pabean, penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :

- apabila diterima, memberikan catatan pada PIB

yang bersangkutan disertai rekomendasi kepada Pejabat yang melaksanakan verifikasi/audit untuk melakukan verifikasi/ audit, jika diperlukan;


i. yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak

DJBC 03/24/99

dalam rangka impor, komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :













a. meneliti dan menetapkan klasifikasi, pembebanan, nilai pabean serta besarnya bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dan apabila hasil

DJBC 03/24/99

penelitian tersebut :

- mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor komputer mencetak Nota Pembetulan dalam 2 (dua) rangkap, dengan peruntukan :


mengelola penagihan sebagai dasar penerbit an SPKPBM.



apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini;

- mengakibatkan kelebihan pembayaran bea



mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK

ii. rangkap kedua untuk disematkan pada berkas PIB

DJBC 03/24/99

komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini dan mengirimkan respon tentang SPPB kepada Importir/PPJK.

b. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.

9.5.3. dalam hal contoh barang dikirimkan ke laboratorium,

penerbitan SPPB tanpa menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.



yang dikuasai negara dan menerbitkan Nota Pemberitahuan dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan :

- rangkap kesatu, untuk Importir/PPJK; - rangkap kedua, untuk Pejabat yang mengelola

informasi; - rangkap ketiga, untuk disematkan pada berkas

PIB;

b. menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor telah dipenuhi oleh Importir/PPJK, dengan kegiatan :

DJBC 03/24/99

- melakukan penelitian kebenaran klasifikasi; dan nilai pabean, penghitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor :






apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dilunasi atau dipertaruhkan jaminan, komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini dan mengirimkan respon tentang SPPB kepada Importir/PPJK.



DJBC 03/24/99

-- rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengelola pengembalian untuk diberitahukan kepada Importir/PPJK;


komputer mencetak SPPB dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III butir 7.8 Keputusan ini dan mengirimkan respon tentang SPPB kepada Importir/PPJK.



c. menyelesaikan barang impor sebagaimana dimaksud pada butir a, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, ketentuan larangan/pembatasan impor tidak dipenuhi oleh Importir/PPJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996.

9.5.5. apabila terdapat barang impor berupa barang kena cukai

yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau pengawasan cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan:

DJBC 03/24/99

10.1. menerima SPPB dari Pejabat yang memeriksa dokumen I/II, dari

Pejabat Analis Hi-Co dalam hal SPPB jalur hijau melalui pemeriksaan Hi-Co Scan kedapatan sesuai dan SPPB yang dicetak oleh Importir/PPJK;

10.2. membukukan SPPB ke dalam buku untuk SPPB; 10.3. mencocokkan data SPPB rangkap kedua dengan rangkap kesatu;


pengeluarannya, SPPB rangkap kesatu disimpan oleh Pejabat yang mengeluarkan barang selama 12 (dua belas) jam kerja :


dapat dilayani pengeluarannya; b. apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu

tersebut, dikirimkan ke Pejabat yang mengelola informasi dengan disertai penjelasan secukupnya;

10.4. mengirimkan SPPB rangkap kesatu yang telah dicocokkan kepada

Pejabat Analis Hi-Co beserta BCF 2.3 C dalam hal SPPB diberi tanda “pemeriksaan acak melalui Hi-Co Scan”;

10.5. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB dan/atau data komputer dengan identitas dan jumlah kemasan/peti kemas yang bersangkutan :

10.5.1. apabila kedapatan sesuai, barang impor dapat

dikeluarkan; 10.5.2. apabila kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat

dikeluarkan dan SPPB dikembalikan kepada Pejabat yang

DJBC 03/24/99

memeriksa dokumen I/II untuk penyelesaian lebih lanjut; 10.5.3. apabila kedapatan identitas sesuai dan jumlah

kemasan/peti kemas kurang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Lampiran XIII Keputusan ini;


kemudian mengirimkan SPPB rangkap kesatu kepada Pejabat yang mengelola manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai dasar untuk menutup pos BC 1.1;

10.7. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB segera setelah diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan;

10.8. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang telah memperoleh SPPB segera setelah :

10.8.1. diterimanya NHI/NI dan memberi catatan tentang

penegahan tersebut pada SPPB yang bersangkutan; 10.8.2. diketahui SPPB yang diberi diberi tanda pemeriksaan

acak melalui Hi-Co Scan belum dilaksanakan pemeriksaannya;

10.9. mengembalikan SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK setelah

diberi catatan pengeluaran. 11. Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

11.1. menerima SPPB dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran

barang; 11.2. menutup Pos BC 1.1 yang bers angkutan dan menatausahakannya

sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini;

11.3. menerima SPPB dari Pejabat Analis Hi-Co yang terdapat indikasi jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai untuk melakukan penegahan;

11.4. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan;

11.5. meneliti data PIB yang dimasukkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan;

11.6. menerbitkan NI dan memasukkan data informasi ke dalam komputer dengan p enegasan harus atau tidak melalui Hi-Co Scan;

11.7. mengirimkan NI kepada :


11.7.2. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai up. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan.

12. Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen :

12.1. menerima berkas PIB jalur hijau yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Importir/PPJK dan memasukkan data penerimaan PIB ke dalam komputer;

12.2. mengirimkan berkas PIB jalur hijau ke Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau);

DJBC 03/24/99

12.3. menerima berkas PIB jalur hijau selesai dari Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau);

12.4. menerima berkas PIB jalur merah yang telah diterbitkan SPPB-nya dari Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah);

12.5. menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola manifest; 12.6. menelit i kelengkapan berkas PIB dan menyematkan SPPB pada

PIB yang bersangkutan; 12.7. mengisi lembar kontrol hasil penelitian butir 12.6; 12.8. memberikan catatan untuk dilampirkan pada berkas PIB dalam hal

terdapat ketidakcocokan data antara berkas PIB dengan data PIB di komputer, dengan merincikan perbedaannya;

12.9. menyerahkan berkas PIB yang mendapat fasilitas impor sementara atau penangguhan atau pembebasan barang proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan menyerahkan jaminan, kepada Pejabat yang mengelola jaminan/fasilitas;

12.10. mengirimkan berkas PIB ke Kantor Wilayah up. Bidang Verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12.11. menatausahakan PIB sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

13. Pejabat yang mengelola penagihan/pengembalian melakukan kegiatan :

13.1. menerima berkas PIB jalur merah yang pengeluaran barangnya dengan jaminan untuk pemantauan penyelesaiannya;

13.2. menerbitkan SPKPBM selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa dokumen II dan memantau tanggal jatuh tempo pelunasannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999;

DJBC 03/24/99

13.3. menerima SSBC dan/atau SSP atau BPPC dan/atau BPPAI atas pelunasan SPKPBM dan memasukkan data pelunasan tersebut ke dalam komputer;

13.4. memberitahukan kelebihan pembayaran kepada Importir dan menyelesaikan permohonan pengembalian terhadap Nota Pembetulan tentang kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Importir.

14. Pejabat yang mengelola fasilitas melakukan kegiatan :

14.1. menerima berkas PIB fasilitas dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;

14.2. melakukan pemantauan penyelesaian atas PIB fasilitas;

14.3. menerima bukti penyelesaian PIB fasilitas;

14.4. mengirimkan berkas PIB fasilitas yang telah diselesaikan kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B. Permana

DJBC 03/24/99

Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENGELUARAN BARANG IMPOR LAINNYA

A. PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PIBT (BC 2.1)

1. Importir/PPJK mengisi dan menyerahkan PIBT dalam 3 (tiga) rangkap beserta Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang.

2. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan :

2.1. menerima berkas PIBT dan melakukan penelitian identitas

Importir/PPJK; 2.2. mencatat PIBT kedalam Buku Catatan Pabean dan

memberikan nomor pendaftaran;

DJBC 03/24/99

2.3. melakukan pemeriksaan barang; 2.4. menetapkan klasifikasi dan pembebanan dengan

menggunakan BTBMI; 2.5. menetapkan Nilai Pabean; 2.6. menghitung bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; 2.7. menyerahkan berkas PIBT kepada Importir/PPJK untuk

pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; 2.8. menerima pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam

rangka impor berdasarkan PIBT, dan menyerahkan BPBC serta BPPAI kepada Importir/PPJK;

2.9. menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) rangkap untuk pelaksanaan pengeluaran b arang impor;

2.10. mengeluarkan barang impor berdasarkan SPPB yang bersangkutan;

2.11. mengirimkan SPPB rangkap kesatu kepada Pejabat yang mengelola manifest guna penutupan pos BC 1.1. setelah barang impor dikeluarkan;

2.12. mengirimkan PIBT kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;

2.13. menyerahkan uang pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang diterima pada hari itu kepada Pejabat yang menatausahakan penerimaan.

B. PENGELUARAN BARANG UNTUK DIIMPOR SEMENTARA

Pengeluaran barang untuk diimpor sementara dilakukan dengan menyerahkan PIB yang dapat dilaksanakan dengan cara manual atau menggunakan media elektronik sebagai berikut:

DJBC 03/24/99

1. Importir/PPJK menyiapkan PIB, menghitung sendiri bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar untuk barang impor sementara yang mendapatkan keringanan bea masuk dan menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang dan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dibayar; sedangkan untuk barang impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk, Importir/PPJK menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

2. Tatacara pengajuan PIB dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III atau IV atau V Keputusan ini.

3. Terhadap barang impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah).

4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB :

4.1. keputusan pemberian persetujuan impor sementara

dinyatakan batal; 4.2. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah)

memberitahukan kepada Importir agar mengajukan permohonan perbaikan persetujuan impor sementara dan penyesuaian jaminan.

5. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melaksanakan

kegiatan sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran III atau IV atau V Keputusan ini.

6. Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran III atau IV atau V

DJBC 03/24/99

Keputusan ini.

7. Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen meneruskan PIB, yang diterima dari Pejabat yang memeriksa dokumen II, kepada Pejabat yang mengelola fasilitas untuk dijadikan bahan pengawasan dan penyelesaian lebih lanjut.

8. Khusus barang impor sementara yang diimpor dalam rangka ATA -Carnet atau CPD-Carnet berlaku ketentuan pengeluaran barang impor sebagaimana diatur di dalam ketentuan ATA -Carnet atau CPD-Carnet.

C. PENGELUARAN BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT

PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)

1. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk ditimbun di TPB menggunakan Pemberitahuan Pabean BC 2.3 oleh Importir/PPJK dalam 3 (tiga) rangkap dan diajukan kepada Pejabat yang mengawasi TPB;

2. Pejabat yang mengawasi TPB membukukan ke dalam BCP-BC 2.3 dan memberikan nomor pendaftaran pada BC 2.3;

3. BC 2.3 yang telah mendapat nomor pendaftaran diajukan kepada Pejabat yang mengelola manifest di kawasan pabean tempat barang impor dibongkar;


4.1. menerima BC 2.3 dan meneliti serta mencocokkannya dengan pos BC 1.1 :

DJBC 03/24/99

4.1.1. apabila kedapatan sesuai, menutup pos BC 1.1

yang bersangkutan, selanjutnya memberikan persetujuan pengeluaran barang pada BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua dan mengirimkan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

4.1.2. apabila kedapatan tidak sesuai, BC 2.3 dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki.

4.2. menerima kembali BC 2.3 rangkap kedua dari Pejabat yang

melaksanakan pengeluaran barang.


5.1. menerima BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua dari Pejabat

yang mengelola manifest dan melaksanakan pengeluaran barang setelah mencocokkan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum pada BC 2.3 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan;

5.2. menyerahkan BC 2.3 rangkap kesatu kepada pengangkut untuk melindungi pengangkutan sampai di TPB;

5.3. mengirim kembali BC 2.3 rangkap kedua setelah diberikan catatan pengeluaran seperlunya kepada Pejabat yang mengelola manifest guna ditatausahakan.

D. PENGELUARAN BARANG UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT

DJBC 03/24/99

PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS) DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

1. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan

untuk ditimbun di TPS di kawasan pabean lainnya menggunakan Pemberitahuan Pabean BC 1.2 dalam 3 (tiga) rangkap.

2. Importir/PPJK mengajukan BC 1.2 kepada Pejabat yang mengelola manifest di kawasan pabean tempat barang impor dibongkar.


3.1. menerima BC 1.2 dan meneliti serta mencocokkannya dengan pos BC 1.1 :

3.1.1. apabila kedapatan sesuai :

a. membukukan ke dalam BCP-BC 1.2 dan

memberikan nomor pendaftaran pada BC 1.2; b. menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan; c. memberikan persetujuan pengeluaran

barang pada BC 1.2 yang bersangkutan dan mengirimkan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang untuk mengawasi pengeluaran dan pemuatan barang;

d. menyerahkan BC 1.2 rangkap kesatu kepada Importir/PPJK sebagai dokumen pelindung pengangkutan;

e. mengirim BC 1.2 rangkap kedua ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi TPS di kawasan pabean lainnya;

DJBC 03/24/99

3.1.2. apabila tidak sesuai, BC 1.2 dikembalikan untuk

diperbaiki;

3.2. menerima kembali BC 1.2 rangkap kedua dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat tujuan;

3.3. penatausahaan BC 1.2 dan pemantauan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

4. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan

kegiatan :

4.1. menerima BC 1.2 rangkap kesatu dan kedua dari Pejabat yang mengelola manifest dan melaksanakan pengeluaran barang setelah mencocokkan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum pada BC 1.2 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan;

4.2. mengirim kembali BC 1.2 rangkap kedua setelah diberikan catatan pengeluaran seperlunya kepada Pejabat yang mengelola manifest guna ditatausahakan.

5. Untuk kantor yang mengoperasikan Hi-Co Scan dilakukan

pemeriksaan melalui H-Co Scan yang ditentukan secara acak oleh komputer Pejabat yang mengelola manifest.

5.1. Selain melakukan kegiatan sesuai butir 3, Pejabat yang

mengelola manifest melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

5.1.1. memberikan persetujuan pengeluaran barang pada BC 1.2 yang bersangkutan dengan membubuhkan tanda “melalui pemeriksaan Hi-Co Scan” apabila terkena pemeriksaan melalui Hi-Co Scan secara acak oleh komputer;

5.1.2. mengirimkan BC 1.2 dimaksud pada butir 5.1.1 berikut fotokopi manifest dari nomor pos terkait yang telah mendapat pengesahan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

5.2. Selain melakukan kegiatan sesuai butir 4, Pejabat yang

melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan :

5.2.1. menerima BC 1.2 rangkap kesatu dari Impotir/PPJK dan rangkap kedua berikut fotokopi manifest dari nomor pos terkait yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang mengelola manifest;

5.2.2. mengirimkan kembali BC 1.2 yang telah diberi tanda “selesai melalui pemeriksaan Hi-Co Scan” rangkap kedua berikut fotokopi manifest dari nomor pos terkait yang telah mendapat pengesahan kepada Pejabat Analis Hi-Co;

5.2.3. menerima kembali BC 1.2 berikut fotokopi manifest dari nomor pos terkait yang telah mendapat pengesahan disertai hasil cetak scanning Hi-Co;


5.3.1. menerima BC 1.2 rangkap kesatu dari

Impotir/PPJK dan rangkap kedua berikut fotokopi

DJBC 03/24/99

manifest dari nomor pos terkait yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

5.3.2. melaksanakan pemeriksaan barang melalui Hi-Co Scan atas dasar fotokopi manifest yang telah mendapat pengesahan;

5.3.3. mengirimkan BC 1.2. yang diberi tanda “selesai melalui pemeriksaan Hi-Co Scan” berikut fotokopi manifest dari nomor pos terkait yang telah mendapat pengesahan disertai hasil cetak scanning Hi-Co kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

5.3.4. dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian jenis dan/atau jumlah barang, mengirimkan informasi hasil pemeriksaan barang melalui Hi-Co Scan dengan menggunakan BCF 2.6 B kepada :

a. Pejabat di TPS tujuan di kawasan pabean

lainnya; b. Pejabat yang mengelola manifest dan

informasi. E. PENGELUARAN BARANG UNTUK DIANGKUT LANJUT.

1. Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk diangkut lanjut menggunakan Pemberitahuan Pabean BC 1.2 yang diisi oleh pengangkut atau pemilik barang dalam 3 (tiga) rangkap;

DJBC 03/24/99

2. Pengangkut atau Pemilik barang mengajukan BC. 1.2 kepada Pejabat yang mengelola manifest di kawasan pabean tempat barang impor dibongkar.

Terhadap BC 1.2 yang ditandatangani oleh Pemilik Barang wajib diserahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.

3. Pejabat yang mengelola manifest menerima BC 1.2, meneliti dan mencocokkannya dengan pos BC 1.1 :

3.1. apabila kedapatan sesuai :

3.1.1. membukukan ke dalam BCP-BC 1.2 dan memberikan nomor pendaftaran pada BC 1.2;

3.1.2. menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan; 3.1.3. memberikan persetujuan pengeluaran barang

pada BC 1.2 dan mengisi jangka waktu kapan barang impor harus sampai dan dibongkar di tempat tujuan;

3.1.4. mengirimkan BC 1.2 rangkap kesatu kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang untuk pengeluaran dan pengawasan pemuatan;

3.1.5. mengirimkan BC 1.2 rangkap kedua ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan;

3.2. apabila kedapatan tidak sesuai BC 1.2 dikembalikan kepada

yang bersangkutan untuk diperbaiki.


DJBC 03/24/99

4.1. menerima BC 1.2 rangkap kesatu dan melaksanakan pengeluaran barang.

4.2. mengawasi pemuatannya setelah diadakan pencocokan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 1.2 dan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan dan kedapatan sesuai dan menyerahkan BC 1.2 rangkap kesatu kepada pengangkut setelah diberi catatan pemuatannya;

4.3. menangguhkan pemuatan apabila kedapatan tidak sesuai. F. PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIEKSPOR KEMBALI

1. Terhadap barang impor yang masih berada di dalam kawasan pabean, dapat diekspor kembali dalam hal :

1.1. tidak sesuai pesanan; 1.2. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; 1.3. salah kirim; 1.4. sebab lainnya;

kecuali terhadap barang-barang tersebut sudah dilakukan pemeriksaan fis ik dan kedapatan jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai.

2. Importir atau Pengangkut mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB/BC 3.0) kepada Pejabat yang mengelola manifest.


DJBC 03/24/99

3.1. menerima BC 3.0, membukukan ke dalam BCP-BC 3.0 dan memberikan nomor pendaftaran;

3.2. mengadakan penelitian dan mencocokkan dengan pos BC 1.1 yang bersangkutan;

3.2.1. apabila kedapatan sesuai :

a. menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan; b. memberikan persetujuan pemuatan barang

dan menyampaikannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang atau Pejabat yang mengawasi pemuatan barang guna pengawasan pemuatannya;

3.2.2. apabila kedapatan tidak sesuai BC 3.0

dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki.


kegiatan:

4.1. menerima BC 3.0 dan mencocokkan identitas kemasan atau peti kemas dengan BC 3.0;

4.2. melaksanakan pengawasan pemuatan barang yang bersangkutan apabila kedapatan sesuai;

4.3. menangguhkan pemuatan apabila kedapatan tidak sesuai; 4.4. mengirim kembali BC 3.0 setelah diberikan catatan pemuatan

seperlunya kepada Pejabat yang mengelola manifest.

Direktur

DJBC 03/24/99

Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENEGAHAN BARANG IMPOR 1. Pejabat wajib melakukan penegahan terhadap :

1.1. barang impor yang berada di kawasan pabean atau di perairan pelabuhan yang berdasarkan bukti permulaan yang diduga merupakan hasil pelanggaran pidana di bidang kepabeanan atau cukai;

1.2. barang impor yang berada di kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean yang dapat meliputi : 1.2.1. data fisik kemasan atau peti kemas kedapatan tidak

sesuai dengan data pada SPPB; 1.2.2. adanya NHI/NI;

DJBC 03/24/99

1.2.3. adanya perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri karena diduga hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia;

1.2.4. terdapat bukti yang cukup bahwa barang impor tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia.

1.3. barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan

petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya.

2. Penegahan tidak d apat dilakukan terhadap :

2.1. paket atau barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos;

2.2. barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atau pemberitahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk;

2.3. barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial berupa :

2.3.1. barang bawaan penumpang; 2.3.2. barang awak sarana pengangkut; 2.3.3. barang pelintas batas; 2.3.4. barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

3. Pejabat yang melaksanakan penegahan wajib :

3.1. membuat Berita Acara Penegahan (BCF 1.3 B);

DJBC 03/24/99

3.2. menyampaikan Surat Bukti Penegahan (BCF 1.3 C) kepada pemilik barang atau kuasanya, dengan tanda penerimaan berupa pembubuhan tanggal dan tanda tangan setelah dilakukan tindakan penegahan;

3.3. dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan maka Pejabat yang melaksanakan penegahan membuat catatan atau keterangan tentang hal itu;

3.4. menyampaikan pemberitahuan tertulis (BCF 1.3 D) kepada pemilik barang atau kuasanya bahwa barang yang ditegah tersebut dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara dengan menyebutkan alasannya.

4. Barang impor yang ditegah diselesaikan dengan :

4.1. berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/ KMK.05/1997 tanggal 16 Januari 1997 :

4.1.1. diserahkan kembali kepada pemiliknya; 4.1.2. dimusnahkan karena barang tersebut busuk; 4.1.3. dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak,

berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi;

4.1.4. diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan;

4.1.5. terhadap barang impor yang dibatasi disimpan selama 60 (enam puluh) hari di Tempat Penimbunan Pabean (TPP);

4.1.6. terhadap barang impor yang dilarang dinyatakan me njadi milik negara.

4.2. mengakhiri penegahan terhadap barang impor yang ditegah karena

DJBC 03/24/99

diduga hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual :

4.2.1. apabila setelah sepuluh hari sejak pelaksanaan penegahan, tidak ada perpanjangan berupa surat perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pemilik barang telah menyelesaikan semua ketentuan kepabeanan;

4.2.2. apabila hasil pemeriksaan perkara, membuktikan bahwa barang impor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri setempat dan pemilik atau kuasanya telah menyelesaikan semua ketentuan kepabeanan.


DJBC 03/24/99

Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENERBITAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENYELESAIAN NHI/NI 1. Tatacara penerbitan dan pendistribusian NHI/NI dilaksanakan sesuai

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-13/BC/1999 tanggal 17 Maret 1999.

2. Penyelesaian/tindak lanjut penanganan NHI/NI :

2.1. Pejabat yang memeriksa dokumen I melakukan kegiatan :

2.1.1. menetapkan jalur merah apabila NHI/NI diterima sebelum penetapan jalur;

2.1.2. menerbitkan Instruksi Pemeriksaan kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang apabila PIB sudah ditetapkan jalur hijau dan barang impor belum

DJBC 03/24/99

dikeluarkan dari kawasan pabean; 2.1.3. membuat Laporan Kebenaran Nota Informasi

(LKNI)/Laporan Kebenaran Hasil Intelijen (LKHI) dan menyampaikan kepada Pejabat yang mengelola informasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor;

2.1.4. segera melaporkan kepada Kepala Seksi Manifest dan Informasi untuk menindaklanjuti dalam hal NHI/NI diterima setelah barang selesai keluar dari kawasan pabean.

2.2. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang setelah menerima

NHI/NI :

2.2.1. melakukan penegahan terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari kawasan pabean;

2.2.2. segera memberitahukan kepada Pejabat yang mengelola manifest dan informasi tentang keberadaan barang;

2.2.3. mengisi kolom yang tersedia pada SPPB tentang penegahan tersebut.

2.3. Pejabat yang melaksanakan penegahan :

2.3.1. melakukan penegahan; 2.3.2. melakukan penyegelan dengan baik/benar; 2.3.3. membuat Surat Bukti Penindakan/Penegahan, yang

menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran; 2.3.4. menyampaikan Surat Bukti Penindakan kepada pemilik

barang/kuasanya dengan mendapat tanda terima dari yang bersangkutan;

2.3.5. melaporkan kepada Pejabat yang mengelola menifest dan

DJBC 03/24/99

informasi.

2.4. Pejabat yang mengelola manifest dan informasi :

2.4.1. membuat laporan pelaksanaan penegahan barang imp or; 2.4.2. membuat Laporan Hasil Pengawasan Intelijen; 2.4.3. mengevaluasi LKHI untuk pemutakhiran profil; 2.4.4. melakukan pengejaran apabila barang yang tersebut

dalam NHI/NI sudah dikeluarkan;

2.4.5. memasukkan kembali ke kawasan pabean barang yang terlanjur dikeluarkan untuk d ilakukan pemeriksaan fisik.


DJBC 03/24/99

DJBC 03/24/99

Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENATAUSAHAAN Penatausahaan dalam surat edaran ini meliputi :

a. Penatausahaan dokumen impor. b. Penatausahaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, dikuasai negara, dan

yang menjadi milik negara. c. Penatausahaan penerimaan negara dalam rangka impor. A. PENATAUSAHAAN DOKUMEN IMPOR

1. Penatausahaan RKSP atau JKSP (BC 1.0) dan manifest (BC 1.1)

Pejabat yang mengelola manifest melakukan kegiatan :

1.1. menerima RKSP atau JKSP dalam 2 (dua) rangkap dari

DJBC 03/24/99

pengangkut, membukukannya dalam BCP BC 1.0 dan memberikan nomor pendaftaran;

1.2. menerima manifest dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini dari pengangkut dalam 3 (tiga) rangkap, membukukannya dalam BCP BC 1.1 dan memberikan nomor pendaftaran;

1.3. memberikan nomor urut terhadap pos-pos BC 1.1; 1.4. menerima dan meneliti surat permohonan perubahan

manifest yang diajukan oleh pengangkut tentang :

1.4.1. merk, nomor, jumlah, jenis kemasan/petikemas dan/atau berat kotor;

1.4.2. pemecahan pos manifest dalam hal barang konsolidasi;

1.4.3. penambahan/pengurangan pos BC 1.1.

1.5. menyampaikan pendapat kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan disertai usulan penetapan sanksi administrasi berupa denda bila ada;

1.6. melakukan penutupan pos BC 1.1 dengan cara :

1.6.1. mencoret nomor urut pos BC 1.1 yang telah diselesaikan dengan dua garis merah;

1.6.2. mencatat nomor dan tanggal dokumen penyelesaian pada kolom keterangan;

1.7. menyimpan berkas BC 1.0 dan BC 1.1 dengan cara :

1.7.1. memasukkan dalam map tersendiri untuk setiap

berkas;

DJBC 03/24/99

1.7.2. mencatat pada halaman luar map :

a. BC 1.1 No. ..................... tanggal ..................... ;

b. Nama sarana pengangkut ...................................;

c. No. voy./flight.....................................................;

d. Jumlah pos ........................................................ ;

1.8. meneliti pos BC 1.1 yang masih terbuka yang jangka waktu

penimbunannya telah dilampaui; 1.9. mencatat barang impor yang dinyatakan sebagai barang

yang tidak dikuasai ke dalam BCF 1.5 dalam 2 (dua) rangkap; 1.10. mengirimkan BCF 1.5 rangkap kesatu kepada Pejabat yang

mengelola Tempat Penimbunan Pabean (TPP);

2. Penatausahaan pemberit ahuan barang impor yang diangkut lanjut (BC 1.2) dengan tujuan dalam daerah pabean

2.1. Pejabat yang mengelola manifest di pelabuhan muat


2.1.1. menerima BC 1.2 dalam 3 (tiga) rangkap yang dibuat dan ditandatangani oleh pengangkut atau pemilik barang;

2.1.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian BC 1.2;

2.1.3. membukukan BC 1.2 ke dalam BCP-BC 1.2 tujuan

DJBC 03/24/99

dalam daerah pabean dan memberikan nomor pendaftaran;

2.1.4. meneliti pemenuhan kewajiban mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal BC 1.2 diajukan oleh pemilik barang/PPJK;

2.1.5. mengisi jangka waktu kapan barang harus sampai dan dibongkar di tempat tujuan;

2.1.6. memberikan persetujuan pemuatan/diangkut lanjut;

2.1.7. menandatangani dan mendistribusikan BC 1.2 :

a. rangkap kesatu kepada Pejabat yang mengawasi pemuatan barang guna mencocokan identitas kemasan atau peti kemas;

b. rangkap kedua ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat tujuan sebagai alat kontrol;

c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip;

2.1.8. menutup pos BC 1.1 dengan cara :

a. mencoret nomor pos BC 1.1 dengan dua garis merah;

b. mencatat nomor dan tanggal BC 1.2 pada kolom keterangan;

2.1.9. menutup pos BC 1.2 pada BCP-BC 1.2 dengan

cara :

a. dalam hal BC 1.2 rangkap kedua telah

DJBC 03/24/99

diterima kembali dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan :

- mencoret nomor pos BC 1.2 pada BCP-

BC 1.2 dengan dua garis merah; - mencatat nomor dan tanggal surat

pengantar pada kolom keterangan;

b. dalam hal BC 1.2 rangkap kedua tidak diterima kembali dalam jangka waktu 14 hari setelah waktu yang ditetapkan :

- mengirimkan pemberitahuan kepada

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan untuk mendapatkan konfirmasi tentang penyelesaian pembongkaran barang dimaksud;

- apabila diperoleh jawaban bahwa barang maupun BC 1.2 tidak diterima, membuat pemberitahuan kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan dengan SPKPBM kepada pengangkut atau pemilik barang;

- menutup pos BCP-BC 1.2 dengan nomor dan tanggal SPKPBM;

2.1.10. menyimpan BC 1.2 rangkap kedua dan ketiga

sebagai arsip.

2.2. Pejabat yang mengelola manifest di pelabuhan tujuan melakukan kegiatan sebagai berikut :

DJBC 03/24/99

2.2.1. menerima BC 1.2 rangkap kesatu dari pengangkut atau pemilik barang;

2.2.2. menerima BC 1.2 rangkap kedua dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal barang;

2.2.3. mencocokan BC 1.2 rangkap kesatu dengan rangkap kedua;

2.2.4. membukukan BC 1.2 pada Buku Bantu Penerimaan BC 1.2;

2.2.5. mengirimkan BC 1.2 rangkap kesatu kepada Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang untuk pencocokan identitas kemasan atau peti kemas;

2.2.6. menerima kembali BC 1.2 rangkap kesatu yang telah diberi catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang;

2.2.7. mencatat hasil pemeriksaan yang terdapat pada BC 1.2 rangkap kesatu ke dalam BC 1.2 rangkap kedua;

2.2.8. mengirim BC 1.2 rangkap kedua dengan surat pengantar ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal, sebagai Pemberitahuan bahwa barang telah dibongkar/ditimbun;

2.2.9. menutup pos BC 1.2 pada Buku Bantu BC 1.2 dengan cara :

a. mencoret nomor urut Buku Bantu BC 1.2

dengan dua garis merah; b. mencatat nomor dan tanggal dokumen

penyelesaian pada kolom keterangan Buku

DJBC 03/24/99

Bantu BC 1.2;

2.2.10. menyimpan BC 1.2 rangkap kesatu sebagai arsip.

3. Penatausahaan pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut tujuan luar daerah pabean : 3.1. Pejabat yang mengelola manifest dipelabuhan muat yang

merupakan pelabuhan akhir dalam daerah pabean melakukan kegiatan :

3.1.1. menerima BC 1.2 dalam 3 (tiga) rangkap yang

dibuat dan ditandatangani oleh Pengangkut; 3.1.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian

BC 1.2; 3.1.3. membukukan BC 1.2 kedalam BCP BC 1.2 tujuan

luar daerah pabean dan memberikan nomor urut BCP tersebut;

3.1.4. mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menentukan kapan barang harus selesai dibongkar/ditimbun di tempat tujuan;

3.1.5. memberi persetujuan untuk dimuat/diangkut lanjut;

3.1.6. menandatangani BC 1.2; 3.1.7. mendistribusikan BC 1.2 :

a. rangkap kesatu kepada Pejabat yang

mengawasi pemuatan barang; b. rangkap kedua dan ketiga disimpan sebagi

arsip;

DJBC 03/24/99




3.1.9. menutup pos BCP-BC 1.2 setelah menerima BC 1.2

rangkap kesatu dari Pejabat yang mengawasi pemuatan barang dengan cara mencoret nomor pos BCP-BC 1.2 dengan dua garis merah;

3.2. Pejabat yang mengelola manifest di pelabuhan pemuatan

yang bukan merupakan pelabuhan akhir di dalam daerah pabean, melakukan kegiatan :


dibuat dan ditandatangani oleh pengangkut; 3.2.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian

BC 1.2; 3.2.3. membukukan BC 1.2 ke dalam BCP BC 1.2 tujuan

dalam daerah pabean dan memberikan nomor pendaftaran;

3.2.4. meneliti pemenuhan kewajiban mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal BC 1.2 diajukan oleh pemilik barang/PPJK;

3.2.5. mengisi jangka waktu kapan barang harus s ampai dan dibongkar di tempat tujuan;

DJBC 03/24/99

3.2.6. memberikan persetujuan pemuatan/diangkut lanjut;

3.2.7. menandatangani dan mendistribusikan BC 1.2 :

a. rangkap kesatu kepada Pejabat yang mengawasi pemuatan barang guna mencocokan identitas kemasan atau peti kemas;

b. rangkap kedua ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat tujuan sebagai alat kontrol;

c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip;




3.2.9. menutup pos BC 1.2 pada BCP-BC 1.2 dengan

cara :

a. dalam hal BC 1.2 rangkap kedua telah diterima kembali dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan :

- mencoret nomor pos BC 1.2 pada BCP-

BC 1.2 dengan dua garis merah; - mencatat nomor dan tanggal surat

pengantar pada kolom keterangan;

DJBC 03/24/99

b. dalam hal BC 1.2 rangkap kedua tidak diterima kembali dalam jangka waktu 14 hari setelah waktu yang ditetapkan :

- mengirimkan pemberitahuan kepada

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tujuan untuk mendapatkan konfirmasi tentang penyele saian pembongkaran barang dimaksud;

- apabila diperoleh jawaban bahwa barang maupun BC 1.2 tidak diterima, membuat pemberitahuan kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan dengan SPKPBM kepada pengangkut atau pemilik barang;

- menutup pos BCP-BC 1.2 dengan nomor dan tanggal SPKPBM;

3.2.10. menyimpan BC 1.2 rangkap kedua dan ketiga

sebagai arsip.

3.3. Pejabat yang mengelola manifest di pelabuhan tujuan yang merupakan pelabuhan akhir di dalam daerah pabean, melakukan kegiatan : 3.3.1. menerima BC 1.2 rangkap kesatu dari pengangkut; 3.3.2. menerima BC 1.2 rangkap kedua dari Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai asal barang; 3.3.3. mencocokkan BC 1.2 rangkap kesatu dengan

rangkap kedua; 3.3.4. membukukan BC 1.2 rangkap kesatu pada Buku

DJBC 03/24/99

Bantu BC 1.2; 3.3.5. mengirimkan BC 1.2 rangkap kesatu kepada

Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang untuk mencocokkan identitas kemasan atau peti kemas;

3.3.6. menerima kembali BC 1.2 rangkap kesatu yang telah diberi catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang;

3.3.7. mencatat hasil pemeriksaan yang terdapat pada BC 1.2 rangkap kesatu ke dalam BC 1.2 rangkap kedua;

3.3.8. mengirim BC 1.2 rangkap kedua dengan surat pengantar ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai asal, sebagai pemberitahuan bahwa barang telah dibongkar/ditimbun;

3.3.9. menutup pos BC 1.2 pada Buku Bantu BC 1.2 dengan cara :

a. mencoret nomor urut Buku Bantu BC 1.2

dengan dua garis merah; b. mencatat nomor dan tanggal dokumen

penyelesaian pada kolom keterangan Buku Bantu BC 1.2;


4. Penatausahaan pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui luar daerah pabean (BC 1.3)

DJBC 03/24/99

4.1. Pejabat yang mengelola manifest di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan asal melakukan kegiatan :


dibuat dan ditandatangani oleh Pengangkut; 4.1.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian

BC 1.3; 4.1.3. membukukan BC 1.3 kedalam BCP BC 1.3 tujuan

luar daerah pabean dan memberikan nomor urut BCP tersebut;

4.1.4. mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menentukan kapan barang harus dibongkar/ditimbun di tempat tujuan;

4.1.5. memberi persetujuan untuk dimuat/diangkut lanjut;

4.1.6. menandatangani BC 1.3; 4.1.7. mendistribusikan BC 1.3 :

a. rangkap kesatu kepada pengangkut untuk

melindungi pengangkutan; b. rangkap kedua ke Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai tujuan pengiriman barang sebagai alat kontrol;

c. rangkap ketiga disimpan sebagi arsip;

4.1.8. menerima berita acara penyegelan dari pejabat yang melakukan penyegelan;

4.1.9. menyimpan berkas BC 1.3. dengan berita acara penyegelan.

DJBC 03/24/99

4.2. Pejabat yang mengelola manifest di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan tujuan melakukan kegiatan :

4.2.1. menerima BC 1.3 rangkap kesatu sebagaimana

dimaksud pada butir 4.1.7 huruf a dari pengangkut;

4.2.2. menerima BC 1.3 rangkap kedua sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.7 huruf b dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan asal barang;

4.2.3. mencocokkan BC 1.3 rangkap kesatu dengan rangkap kedua;

4.2.4. membukukan BC 1.3 pada buku bantu BC 1.3; 4.2.5. mengirimkan BC 1.3 rangkap kesatu ke pejabat

yang memantau pembongkaran/penimbunan barang untuk pencocokkan identitas kemasan/peti kemas dan keadaan segel guna pengeluaran barang;

4.2.6. menerima kembali BC 1.3 rangkap pertama dari Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang;

4.2.7. mencatat hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.5. ke dalam BC 1.3 rangkap kedua;

4.2.8. mengirim BC 1.3 rangkap kedua dengan surat pengantar ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan asal sebagai pemberitahuan bahwa barang telah dibongkar dan dikeluarkan;

4.2.9. menutup pos Buku Bantu BC 1.3 dengan cara mencoret nomor urut dengan dua garis merah;


DJBC 03/24/99

5. Penatausahaan PIB dan PIBT

5.1. Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen


5.1.1. menerima PIB rangkap 3 (tiga) berikut Dokumen Pelengkap Pabean yang telah diterbitkan SPPB, dari :

a. Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau); b. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah); c. Pejabat yang mengelola fasilitas; d. Importir/PPJK dalam hal PIB EDI.

5.1.2. menerima SPPB dari Pejabat yang mengelola

manifest untuk disematkan pada PIB; 5.1.3. mengelompokkan berkas PIB berdasarkan :

a. PIB biasa; b. PIB fasilitas pembebasan bersyarat; c. PIB penangguhan pembayaran; sesuai

tatacara yang berlaku.

5.1.4. mendistribusikan PIB biasa dan PIB pembebasan bersyarat :

a. rangkap kesatu sebagai arsip; b. rangkap kedua kepada Badan Pusat

Statistik; c. rangkap ketiga kepada Bank Indonesia;

DJBC 03/24/99

5.1.5. mengirimkan berkas PIB penangguhan

pembayaran kepada Pejabat yang mengelola fasilitas;

5.1.6. mengirimkan berkas PIB kepada Kepala Kantor Wilayah u.p Kepala Bidang Verifikasi, sesuai dengan tatacara yang berlaku;

5.1.7. menerima PIBT yang telah selesai dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang dan menyimpan sebagai arsip;

5.1.8. menerima berkas PIB yang belum memenuhi ketentuan larangan/pembatasan impor yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dari Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah).

5.2. Pejabat yang melaksanakan penyajian data dan informasi


5.2.1. menerima laporan harian penerimaan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan bunga yang bukan berasal dari PIB dari Pejabat yang menatausahakan penerimaan;

5.2.2. mencatat data impor dari tiap PIB untuk keperluan pemantauan kegiatan impor pada buku bantu;

5.2.3. menyusun laporan harian penerimaan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan bunga dengan menggunakan sumber data :

a. laporan harian penerimaan berdasarkan

DJBC 03/24/99

dokumen PIB; b. laporan harian penerimaan berdasarkan

dokumen bukan PIB;

5.2.4. menyusun laporan berkala tentang penerimaan dan devisa impor.

5.3. Pejabat yang mengelola fasilitas melakukan kegiatan :

5.3.1. menerima PIB penangguhan pembayaran dari

Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;

5.3.2. menerima Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan, dalam hal pengeluaran barang impor dilakukan dengan fasilitas penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan;

5.3.3. mengelompokkan PIB penangguhan pembayaran dalam :

a. PIB penangguhan pembayaran fasilitas

impor sementara; b. PIB penangguhan pembayaran fasilitas

pengeluaran barang dengan jaminan; c. PIB dengan fasilitas pembayara n berkala; d. PIB dengan fasilitas PIB berkala;

5.3.4. mencatat data PIB penangguhan pembayaran ke

dalam buku bantu :

a. buku bantu PIB impor sementara; b. buku bantu PIB impor pengeluaran dengan

DJBC 03/24/99

jaminan; c. buku bantu PIB pembayaran berkala; d. buku bantu PIB berkala;

5.3.5. mencatat data tentang pengeluaran barang impor

yang dilakukan dengan fasilitas penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan dalam buku bantu;

5.3.6. menerima dan membukukan jaminan dari Importir/PPJK yang dapat berupa jaminan bank, customs bond, jaminan tunai ke dalam BCP masing-masing;

5.3.7. melakukan pemantauan penyelesaian fasilitas

penangguhan pembayaran; 5.3.8. menerima dan meneliti kebenaran/kelengkapan

bukti penyelesaian fasilitas penangguhan pembayaran;

5.3.9. membuat laporan bulanan tentang :

a. kegiatan impor dengan fasilitas impor sementara;

b. kegiatan impor dengan fasilitas penangguhan dengan jaminan;

c. kegiatan impor dengan fasilitas pembayaran berkala;

d. kegiatan impor dengan fasilitas PIB berkala;

5.3.10. menyimpan berkas PIB dan Dokumen Pelengkap Pabean beserta jaminannya sampai dengan diselesaikan fasilitas penangguhan pembayaran

DJBC 03/24/99

oleh yang bersangkutan; 5.3.11. menerima berkas PIB definitif untuk penyelesaian

fasilitas penangguhan pembayaran; 5.3.12. mengirimkan berkas PIB definitif kepada Pejabat

yang melaksanakan pendistribusian dokumen.

6. Penatausahaan pemberitahuan pengangkutan barang impor dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean (BC 2.3)


6.1. menerima Pemberitahuan BC 2.3 rangkap kesatu dan kedua

yang telah diberi nomor oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi kawasan pabean tempat penimbunan;

6.2. membukukan BC 2.3 ke dalam Buku Bantu BC 2.3; 6.3. menutup pos BC 1.1 dengan cara :

6.3.1. mencoret nomor pos BC 1.1 dengan dua garis

merah; 6.3.2. mencatat nomor dan tanggal BC 2.3 pada kolom

keterangan;

6.4. menyimpan BC 2.3 rangkap kedua sebagai arsip.

7. Penatausahan pemberitahuan barang impor yang diekspor kembali


7.1. menerima BC 3.0 dalam 2 (dua) rangkap yang diajukan oleh

DJBC 03/24/99

Importir/PPJK; 7.2. meneliti kebenaran pengisian BC 3.0 dan dokumen

pelengkapnya; 7.3. membukukan BC 3.0 ke dalam BCP BC 3.0 dan memberikan

nomor pendaftaran; 7.4. memberikan persetujuan muat; 7.5. menandatangani BC 3.0 dan mendistribusikan :

7.5.1. rangkap kesatu untuk Pejabat yang mengawasi

pemuatan barang; 7.5.2. rangkap kedua untuk Badan Pusat Statistik;

7.6. menerima kembali BC 3.0 beserta outward manifest yang

telah diberi catatan pemuatan oleh Pejabat yang mengawasi pemuatan barang;

7.7. menutup pos BC 1.1 dengan cara :

7.7.1. mencoret nomor pos BC 1.1 dengan dua garis merah;

7.7.2. mencatat nomor dan tanggal BC 3.0 pada kolom keterangan;

7.8. menyimpan BC 3.0 sebagai arsip.

B. PENATAUSAHAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, DIKUASAI NEGARA, DAN YANG MENJADI MILIK NEGARA

1. Dalam rangka penatausahaan barang yang dinyatakan sebagai

barang tidak dikuasai, Pejabat yang mengelola TPP melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

1.1. menerima BCF 1.5 beserta barangnya dari Pejabat yang

mengelola manifest dan melakukan pencacahan; 1.2. mencatat data barang yang dinyatakan tidak dikuasai ke

dalam BCP sesuai contoh Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996;

1.3. menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai di TPP atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

1.4. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang bahwa barang tersebut akan dilelang apabila kewajiban pabeannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

1.5. mengambil tindakan pengamanan yang dianggap perlu terhadap barang yang tidak d ikuasai;

1.6. mengusulkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk :

1.6.1. segera dilakukan pemusnahan terhadap :

a. barang yang busuk; b. barang kena cukai berupa minuman yang

mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau;

1.6.2. segera dilakukan pelelangan terhadap barang

yang sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya;

DJBC 03/24/99

1.6.3. segera dinyatakan menjadi barang milik negara terhadap :

a. barang yang dilarang impornya kecuali

terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. barang yang dibatasi impornya yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;

1.6.4. segera diberitahukan kepada departemen atau

instansi yang mengimpor barang tersebut bahwa peruntukannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh ) hari sejak disimpan di TPP, dalam hal barang tersebut diimpor oleh departemen atau instansi pemerintah;

1.7. membuat rencana pelelangan barang yang berisi daftar

barang yang siap dilelang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di TPP;

1.8. mengusulkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk membentuk panitia lelang.

2. Dalam rangka penatausahaan barang yang dikuasai negara, Pejabat yang mengelola TPP melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

2.1. menerima daftar barang yang dikuasai negara beserta

barangnya dari

2.1.1. Pejabat yang melakukan penegahan; 2.1.2. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah); 2.1.3. Pejabat yang mengelola infomasi;

dan melakukan pencacahan;

2.2. mencatat data barang yang dikuasai negara ke dalam BCP sesuai contoh Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan No. 236 /KMK.05/ 1996 tanggal 1 April 1996;

2.3. menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai di TPP atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

2.4. mengumumkan melalui papan pengumuman atau media massa terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang kemudian dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara selama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

2.5. menyerahkan kembali kepada pemiliknya barang yang dinyatakan dikuasai negara, berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah atau yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang bukan merupakan pelanggaran ketentuan Undang-undang, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang ditimbun di TPP :

DJBC 03/24/99

2.5.1. telah dilunasi bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang; dan

2.5.2. telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan/pembatasan impor, terhadap barang yang dilarang/dibatasi impornya.

2.6. menyerahkan kembali kepada pemiliknya barang yang

dinyatakan dikuasai negara, berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah atau yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang merupakan pelanggaran ketentuan Undang-undang, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang ditimbun di TPP :

2.6.1. telah dilunasi bea masuk, cukai dan pajak dalam

rangka impor yang terutang; 2.6.2. telah diserahkan uang pengganti yang besarnya

tidak melebihi harga barang.

sepanjang barang dan/atau sarana pengangkut tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan;

2.7. mengusulkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai untuk :

2.7.1. segera dilakukan pemusnahan terhadap :

a. barang yang busuk; b. barang kena cukai berupa minuman yang

mengandung etil alkohol, konsentrat yang

DJBC 03/24/99

mengandung etil alkohol dan hasil tembakau;

2.7.2. segera dilakukan pelelangan terhadap barang

yang sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya;

2.7.3. segera dinyatakan menjadi barang milik negara terhadap

a. barang yang dilarang impornya kecuali

terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. barang yang dibatasi impornya yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;

c. barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada butir 2.5 dan 2.6 yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah, yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.

2.7.4. dilakukan pelelangan terhadap barang

sebagaimana dimaksud butir 2.7.3. huruf c dan d, tanpa memperhatikan batasan nilai pabean;

DJBC 03/24/99

2.8. membuat rencana pelelangan barang yang berisi daftar barang yang siap dilelang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di TPP;

2.9. mengusulkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk membentuk panitia lelang.

3. Dalam rangka penatausahaan barang yang menjadi milik negara,

Pejabat yang mengelola TPP melakukan kegiatan :

3.1. membuat daftar barang yang dinyatakan sebagai barang milik negara;

3.2. mencatat data barang yang dikuasai negara ke dalam BCP sesuai contoh Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan No. 236 /KMK.05/ 1996 tanggal 1 April 1996;

3.3. menyimpan barang yang menjadi milik negara di TPP atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

3.4. menyiapkan laporan tentang barang yang menjadi milik negara kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan guna ditetapkan peruntukkannya.

C. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA

1. Dalam rangka penatausahaan penerimaan negara dalam rangka impor, Pejabat yang menatausahakan penerimaan melakukan kegiatan :

1.1. menerima pembayaran bea masuk, cukai, bunga, denda, dan

pajak dalam rangka impor yang dibayar melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai berdasarkan :

DJBC 03/24/99

1.1.1. PIB/PIBT; 1.1.2. SPKPBM.

1.2. melakukan pembukuan dan penyetoran sesuai Surat Edaran

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/1997 tanggal 14 Januari 1997;

1.3. membuat laporan harian tentang penerimaan bea masuk,

cukai, pajak dalam rangka impor, denda, atau bunga yang dibayar melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pada hari yang bersangkutan dalam bentuk laporan harian penerimaan yang berasal dari bukan PIB.

1.4. mengirimkan laporan harian penerimaan tersebut butir 1.3 kepada Pejabat yang melaksanakan penyajian data dan informasi.

2. Dalam rangka penatausahaan penagihan kekurangan pembayaran

bea masuk, cukai, denda dan bunga serta pajak dalam rangka impor, Pejabat yang mengelola penagihan melakukan kegiatan :

2.1. menerima Nota Pembetulan dari Pejabat yang memeriksa

dokumen II; 2.2. menerima Nota Temuan Verifikasi dan/atau Nota Temuan

Audit dari Kantor Pusat atau Kantor Wilayah DJBC; 2.3. menerima Surat Penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan

Cukai; 2.4. menerima Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) dari

Pejabat yang mengelola manifest; 2.5. meneliti kebenaran penghitungan butir 2.1. s.d. 2.4.; 2.6. menyiapkan SPKPBM dalam rangkap 4 (empat) sesuai

DJBC 03/24/99

contoh Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-06/BC/1999 tanggal 5 Februari 1999;

2.7. membukukan SPKPBM ke dalam BCP dan memberikan nomor pada SPKPBM yang bersangkutan;

2.8. mengirimkan SPKPBM : 2.8.1. rangkap kesatu kepada penanggung bea cukai; 2.8.2. rangkap kedua kepada Direktur Jenderal Bea dan

Cukai up. Direktur Perencanaan Penerimaan; 2.8.3. rangkap ketiga kepada Kepala Kantor Wilayah

DJBC up. Kepala Bidang Verifikasi/Audit;

2.9. menerima dan meneliti bukti pelunasan SPKPBM berupa SSBC/BPBC dan/atau SSP/BPPAI;

2.10. menutup pos BCP dengan cara :

2.10.1. mencoret nomor urut pos BCP dengan dua garis merah;

2.10.2. mencatat nomor dan tanggal SSBC/BPPC dan/atau SSP/BPPAI pada kolom keterangan;

2.11. meneliti adanya SPKPBM yang telah jatuh tempo dan belum

diselesaikan dengan dilunasi atau dipertaruhkan jaminan dalam hal yang bersangkutan mengajukan keberatan;

2.12. mengirimkan daftar Importir/PPJK yang belum memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo kepada Pejabat yang menerima dokumen;

2.13. melakukan tindakan penagihan sesuai tatacara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-06/BC/1999 tanggal 5 Februari 1999.

DJBC 03/24/99

3. Dalam rangka penatausahaan pengembalian bea masuk, cukai,

denda dan bunga, Pejabat yang mengelola pengembalian melakukan kegiatan :

3.1. menerima permohonan pengembalian bea masuk, denda, dan

bunga dari Importir, Pengangkut, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB, atau PPJK sesuai contoh Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 tangga 1 April 1996 yang dilampiri :

3.1.1. asli bukti pembayaran bea masuk, denda,

dan/atau bunga; 3.1.2. dokumen yang menjadi dasar permohonan

tersebut;

3.2. meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan untuk pemberian pengembalian;

3.3. meneliti adanya tunggakan tagihan negara atas nama pemohon;

3.4. menyiapkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan tentang Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM) dalam rangkap 5 (lima) sesuai contoh Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 apabila permohonan pengembalian bea masuk, denda, dan/atau bunga disetujui;

3.5. mengirimkan SKPBM :

3.5.1. rangkap kesatu kepada pemohon;

DJBC 03/24/99

3.5.2. rangkap kedua kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Perencanaan Penerimaan;

3.5.3. rangkap ketiga kepada Kepala KPKN mitra kerja bank tempat penyetora n;

3.5.4. rangkap keempat kepada bank yang ditunjuk untuk membayar pengembalian bea masuk, denda, dan/atau bunga;

3.6. menyiapkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk

(SPMKBM) rangkap 6 (enam) sesuai contoh Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996;

3.7. membukukan SPMKBM ke dalam BCP dan memberikan nomor;

3.8. mengirimkan SPMKBM :

3.8.1. rangkap kesatu kepada pemohon untuk ditunaikan pada bank yang ditunjuk;

3.8.2. rangkap kedua kepada Kepala KPKN mitra kerja bank tempat penyetoran;

3.8.3. rangkap ke tiga kepada bank penunai sebagai penguji SPMKBM rangkap kesatu;

3.8.4. rangkap keempat kepada pemohon; 3.8.5. rangkap kelima kepada Direktur Jenderal u.p.

Direktur Perencanaan Penerimaan.

3.9. menyimpan SKPBM rangkap kelima dan SPMKBM rangkap keenam.

DJBC 03/24/99


DJBC 03/24/99

Lampiran X Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

KEMUDAHAN-KEMUDAHAN A. PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN (PRE NOTIFICATION)

1. Importir/PPJK dapat mengajukan PIB sebelum kedatangan sarana pengangkut dan tidak wajib mengisi ruang 18 pada PIB yang bersangkutan.

2. Untuk mendapatkan kemudahan tersebut, Importir/PPJK wajib

mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan me lampirkan salinan atau faksimili AWB/BL dan/atau House AWB/BL yang telah ditandasahkan oleh pengangkut barang impor yang bersangkutan.

3. Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai menerbitkan surat persetujuan sesuai BCF 2.1 yang harus dilampirkan pada PIB.

DJBC 03/24/99

4. Tatalaksana pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka

impor dan pemeriksaan dokumen sama dengan tatalaksana yang tercantum dalam Lampiran IlI atau IV atau V Keputusan ini.

5. Importir/PPJK menyampaikan keterangan tertulis tentang

nomor/tanggal BC 1.1 dan nomor posnya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I untuk keperluan penetapan jalur pengeluaran barang impor.

6. Penetapan jalur pengeluaran barang impor dilaksanakan setelah

Pejabat yang memeriksa dokumen I setelah mengis ikan nomor/tanggal BC 1.1 dan nomor posnya pada ruang 18 PIB yang bersangkutan.

B. PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN PELAYANAN SEGERA

1. Pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera dilakukan dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan .

2. Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat berupa jaminan

tunai, jaminan bank, customs bond atau jaminan lainnya.

3. Pelayanan segera hanya dapat dilaksanakan terhadap barang impor :

3.1. organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, darah; 3.2. jenazah dan abu jenazah; 3.3. barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan

yang mengandung radiasi;

DJBC 03/24/99

3.4. binatang hidup; 3.5. tumbuhan hidup; 3.6. surat kabar, majalah yang peka waktu; 3.7. dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan; 3.8. barang lainnya yang mendapat ijin dari Direktur Jenderal

yang karena sifatnya memerlukan pelayanan segera.

4. Pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera dilaksanakan dengan tatacara :

4.1. Importir/PPJK menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan

pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean untuk mengetahui besarnya jaminan yang akan diserahkan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;

4.2. Importir/PPJK mengajukan Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang.


kegiatan :

5.1. meneliti apakah barang yang bersangkutan dapat diberikan pelayanan segera;

5.2. meneliti kebenaran jaminan yang diserahkan dan apabila ses uai mengirimkan jaminan tersebut kepada Pejabat yang mengelola fasilitas;

5.3. mengirimkan Dokumen Pelengkap Pabean beserta instruksi pemeriksaan kepada Pejabat yang melaksanakan

DJBC 03/24/99

pemeriksaan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik; 5.4. menerima LHP dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan

barang; 5.5. meneliti dan mencocokkan LHP dengan Dokumen Pelengkap

Pabean : 5.5.1. dalam hal jenis barang sesuai, menerbitkan SPPB

dalam 2 (dua) rangkap dengan peruntukan :

a. rangkap kesatu diserahkan kepada importir/PPJK guna pengeluaran b arang;

b. rangkap kedua disematkan pada berkas Dokumen Pelengkap Pabean;

apabila jumlah barang kedapatan lebih, importir/PPJK wajib menyesuaikan besarnya jaminan.

5.5.2. dalam hal jenis barang tidak sesuai, terhadap

barang impor tersebut tidak dapat diberikan kemudahan pelayanan segera dan importir/PPJK wajib segera mengajukan PIB.

5.6. mengirimkan berkas Dokumen Pelengkap Pabean beserta

LHP kepada Pejabat yang mengelola fasilitas; 5.7. mengirimkan SPPB rangkap kesatu yang telah diberi catatan

pengeluarannya kepada Pejabat yang mengelola manifest;

6. Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

6.1. pemeriksaan fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam LHP;

6.2. mengirimkan LHP beserta Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluara n barang.

7. Importir/PPJK wajib mengajukan PIB definitif dalam waktu

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SPPB, dan menarik kembali jaminan yang telah diserahkan.

8. Pejabat yang mengelola fasilitas, mengembalikan jaminan apabila

PIB definitif yang diajukan sesuai dengan data yang ada pada Dokumen Pelengkap Pabean yang bersangkutan.

9. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 7 tidak

dipenuhi, jaminan dicairkan dan kemudahan pelayanan segera untuk dan atas nama importir/PPJK tidak diberikan lagi kecuali dengan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

C. PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN KAWASAN PABEAN DAN TPS

1. Pembongkaran dan penimbunan barang impor di tempat lain selain

kawasan pabean 1.1. Pembongkaran dan penimbunan barang impor di tempat lain

selain kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal :

1.1.1. keadaan darurat (force majeur); 1.1.2. karena sifat barang yang bersangkutan

sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibongkar

DJBC 03/24/99

di kawasan pabean; 1.1.3. karena kendala teknis sehingga tidak dapat

dilakukan pembongkaran; 1.1.4. kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh

Pengusaha pelabuhan laut/udara; atau 1.1.5. tempat tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan

pembongkaran dan/atau penimbunan.

1.2. Pembongkaran dan penimbunan sebagaimana dimaksud butir 1.1 wajib mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang berwenang.

1.3. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut butir 1.2, Pengangkut mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan alasannya dan melampirkan fotokopi manifest (BC 1.1) berikut dokumen pendukung;

1.4. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneliti permohonan dan memberikan keputusan :

1.4.1. dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai menunjuk Pejabat untuk mengawasi pembongkaran/ penimbunan dan mengambil tindakan guna pengamanan hak keuangan negara;

1.4.2. dalam hal permohonan tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memberitahukan kepada yang bersangkutan.

1.5. Dalam hal keadaan darurat persetujuan tidak diperlukan,

akan tetapi Pengangkut wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terdekat dalam waktu 72

DJBC 03/24/99

jam setelah pembongkaran;

1.6. Pejabat yang mengawasi pembongkaran/penimbunan membuat laporan sesuai contoh BCL 1.2 kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

2. Penimbunan barang impor di tempat lain selain TPS

2.1. Penimbunan barang impor di tempat lain selain TPS, hanya

dapat dilakukan dalam hal :

2.1.1. kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pengusaha pelabuhan laut/udara;

2.1.2. barang impor yang karena sifatnya memerlukan perlakuan khusus (antara lain peka cahaya, mengandung radioaktif, hewan ternak, tumbuhan hidup);

2.1.3. keadaan darurat; 2.1.4. secara teknis tidak dapat ditimbun di TPS; 2.1.5. bahan baku dan mesin -mesin untuk industri; 2.1.6. barang impor untuk keperluan proyek yang

mendesak; 2.1.7. barang kebutuhan pokok; 2.1.8. barang impor untuk keperluan ABRI; 2.1.9. barang impor untuk industri strategis; 2.1.10. barang yang diimpor oleh importir yang mendapat

fasilitas pembayaran berkala/PIB berkala; atau 2.1.11. barang lainnya atas pertimbangan Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai untuk menghindari ekonomi biaya tinggi.

DJBC 03/24/99

2.2. Penimbunan sebagaimana dimaksud butir 2.1 wajib

mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang berwenang.

2.3. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut butir 2.2, Importir/PPJK mengajukan permohonan tertulis dengan menyebutkan alasannya dan melampirkan dokumen pendukung;

2.4. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneliti permohonan dan memberikan keputusan :

2.4.1. dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai menunjuk Pejabat untuk mengawas i penimbunan dan mengambil tindakan guna pengamanan hak keuangan negara;

2.4.2. dalam hal permohonan tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai memberitahukan kepada yang bersangkutan.

2.5. Pejabat yang mengawasi penimbunan membuat laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sesuai BCL 1.2.

D. PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU LAPANGAN

PENIMBUNAN MILIK IMPORTIR

1. Kemudahan pemeriksaan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik importir dapat diberikan dalam hal :

DJBC 03/24/99

1.1. Importir telah mendapat persetujuan untuk menimbun barang impor di tempat tersebut;

1.2. Barang impor yang berdasarkan pemeriksaan Hi-Co Scan harus dilakukan pemeriksaan fisik.

2. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada butir 1, diberikan setelah

mendapat persetujuan sesuai BCF 2.6 A dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Persetujuan sesuai BCF 2.6 A dibuat dalam rangkap tiga, dengan

peruntukan :

3.1. rangkap kesatu untuk Importir/PPJK sebagai persetujuan pengeluaran barang;

3.2. rangkap kedua untuk Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang.

3.3. rangkap ketiga untuk Pejabat yang mengelola manifest dan informasi sebagai alat pengawasan;

4. Pejabat yang mengelola manifest dan informasi melakukan kegiatan :

4.1. menerima BCF 2.6 A rangkap ketiga dari Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk; 4.2. menerima BCF 2.6 A rangkap kedua dari Pejabat yang

melaksanakan pengeluaran barang untuk menutup sementara manifest sampai diterimanya SPPB;

4.3. melaporkan penyelesaian kepabeanan barang impor yang mendapat kemudahan sebagaimana dimaksud butir 1 kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang

DJBC 03/24/99

ditunjuk;


5.1. menerima BCF 2.6 A rangkap kedua dari Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk; 5.2. memperlakukan BCF 2.6 A sebagai SPPB dan melakukan

kegiatan sebagaimana Lampiran IV butir 13 atau Lampiran V butir 10 Keputusan ini.

6. Terhadap barang impor yang telah dilakukan pemeriksaan wajib disegel guna pengamanan hak keuangan negara sampai dengan diselesaikan kewajiban kepabeanan.

E. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PENGAMBILAN CONTOH

UNTUK PEMBUATAN PIB

1. Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB dapat dilakukan dalam hal uraian barang dalam Dokumen Pelengkap Pabean tidak jelas sehingga Importir/PPJK tidak dapat menetapkan klasifikasinya;

2. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Importir/PPJK

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasannya.

3. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneliti permohonan

tersebut dan memberikan keputusan :

DJBC 03/24/99

3.1. dalam hal permohonan disetujui, menunjuk Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang untuk melakukan pemeriksaan fisik, mengambil contoh bila perlu dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan;

3.2. dalam hal permohonan tidak disetujui, memberitahukan kepada yang bersangkutan.

4. Untuk penyelesaian pengeluaran barang impor yang bersangkutan,

hasil pemeriksaan pendahuluan dan/atau contoh barang dilampirkan pada berkas PIB yang diajukan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

5. Terhadap PIB yang diajukan tidak tertutup kemungkinan untuk

dilakukan pemeriksaan fisik. F. PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN PENANGGUHAN

PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PENGELUARAN LEBIH DAHULU/VOORUITSLAG)

1. Pengeluaran lebih dahulu (vooruitslag) dengan penangguhan

pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dapat diberikan dalam hal : 1.1. Importir mendapat kemudahan pembayaran berkala/PIB

berkala; 1.2. barang impor untuk proyek yang mendesak; 1.3. barang impor untuk keperluan penanggulangan keadaan

darurat, misalnya bencana alam; 1.4. barang impor yang akan memperoleh fasilitas

pembebasan/keringanan/ penangguhan bea masuk dan/atau

DJBC 03/24/99

pajak dalam rangka impor sebelum keputusannya diterbitkan.

2. Kemudahan sebagaimana tersebut pada butir 1 diberikan untuk

jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang dapat diperpanjang dengan persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada butir

1, Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasannya dan melampirkan dokumen pendukung.

4. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai meneliti permohonan

tersebut dan memberikan keputusan :

4.1. dalam hal permohonan disetujui, menerbitkan surat keputusan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

4.2. dalam hal permohonan tidak disetujui, memberitahukan kepada yang bersangkutan.

5. Importir/PPJK wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs bond atau jaminan tertulis dengan persetujuan Direktur Jenderal.

6. Pengeluaran barang impor dilaksanakan dengan mengajukan PIB

sesuai tatacara pengeluaran barang impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III atau IV atau V Keputusan ini atau Dokumen Pelengkap Pabean sesuai tatacara sebagaimana tercantum pada huruf B butir 4, 5 dan 6.

DJBC 03/24/99

7. Importir/PPJK wajib mengajukan PIB definitif dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dan menarik kembali jaminan yang telah diserahkan.

8. Pejabat yang mengelola fasilitas, mengembalikan jaminan apabila

PIB definitif yang diajukan sesuai dengan data yang ada pada PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada butir 6.


dipenuhi, kemudahan pengeluaran lebih dahulu (vooruitslag) atas nama Importir/PPJK tidak diberikan lagi kecuali dengan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cu kai.

10. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Importir/PPJK

belum memenuhi kewajibannya, pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang dilakukan dengan cara mencairkan jaminan dan melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999 dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan denda (pasal 8 ayat 6 Undang-undang No. 10 tahun 1995) dan/atau bunga (pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 1995).

G. TATACARA PEMBAYARAN BERKALA

1. Importir Produsen yang telah mempunyai Nomor Pokok Importir Produsen (NPIP) dapat diberikan kemudahan Pembayaran Berkala atas barang yang diimpor dalam satu periode tertentu.

2. Importir Produsen wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala

DJBC 03/24/99

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs bond atau jaminan tertulis dengan persetujuan Direktur Jenderal.

3. Tatacara untuk mendapatkan NPIP :

3.1. Importir Produsen mengajukan permohonan kepada Kepala

Kantor Wilayah dengan disertai pengisian Formulir Isian Data Importir dan Produsen sesuai Contoh A dan melampirkan dokumen pendukung.

3.2. Kepala Kantor Wilayah meneliti permohonan tersebut dan memberikan keputusan :

3.2.1. dalam hal permohonan disetujui, menerbitkan

surat keputusan tentang NPIP atas nama Importir yang bersangkutan;

3.2.2. dalam hal permohonan tidak disetujui, memberitahukan kepada yang bersangkutan.

4. Pengeluaran barang impor yang mendapatkan fasilitas pembayaran

berkala dilaksanakan sesuai tatacara dalam Lampiran III atau IV atau V Keputusan ini dengan ketentuan :

4.1. Importir/PPJK tidak harus melakukan pembayaran bea

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor untuk setiap importasi;

4.2. PIB dapat diajukan tanpa dilampiri bukti pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

4.3. pengeluaran barang impor ditetapkan jalur hijau kecuali ada NI.

DJBC 03/24/99

5. Pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dilakukan secara berkala selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan kedua setelah bulan importasi, dengan ketentuan :

5.1. dalam hal akhir bulan tersebut jatuh pada hari Minggu atau

hari libur resmi, pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya;

5.2. dalam hal akhir bulan tersebut jatuh pada akhir tahun anggaran, pembayaran dilakukan pada hari kerja terakhir minggu ketiga.

6. Importir/PPJK melakukan pembayaran melalui bank devisa atau

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

6.1. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank devisa :

6.1.1. mengisi SSBC/SSP atas bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, untuk PIB-PIB dalam periode yang telah d itetapkan;

6.1.2. mengajukan SSBC/SSP beserta salinan/fotokopi PIB-PIB untuk pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor;

6.1.3. menyampaikan bukti pembayaran beserta salinan/fotokopi PIB ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

6.2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

6.2.1. mengisi BPBC/BPPAI atas bea masuk, cukai dan

DJBC 03/24/99

pajak dalam rangka impor yang terutang, untuk PIB-PIB dalam periode yang telah ditetapkan;

6.2.2. mengajukan BPBC/BPPAI beserta salinan/fotokopi PIB-PIB untuk pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.


dipenuhi dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan impor yang berlaku, kemudahan pembayaran berkala atas nama importir tersebut tidak diberikan lagi kecuali dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah DJBC.

8. Pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang

terutang sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilakukan dengan cara mencairkan jaminan dan melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.05/1999 tanggal 15 Januari 1999 dengan memperhatikan kemungkinan pengenaan denda (pasal 8 ayat 6 Undang-undang No. 10 tahun 1995) dan/atau bunga (pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 1995).

H. TATACARA PEMBERITAHUAN IM POR BARANG (PIB) BERKALA

1. Kemudahan PIB berkala diberikan kepada Importir Produsen yang telah memperoleh kemudahan pembayaran berkala untuk mengeluarkan barang impor terlebih dahulu dengan Dokumen Pelengkap Pabean dalam periode yang telah ditetapkan.

2. PIB berkala dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang impor

yang :

DJBC 03/24/99

2.1. diimpor dalam frekuensi yang tinggi dan perlu segera digunakan;

2.2. diimpor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau 2.3. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal dapat diberikan

kemudahan PIB berkala.

3. Pengeluaran barang impor dilakukan dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean sesuai tatacara sebagaimana dimaksud pada huruf B butir 4, 5 dan 6.

4. PIB berkala yang diajukan oleh Importir/PPJK wajib dilampiri seluruh salinan Dokumen Pelengka p Pabean yang telah digunakan untuk pengeluaran barang impor sebelumnya, dan merincikan penghitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pengimporan.

5. Pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf G butir 5.

6. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak dipenuhi dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan impor yang berlaku, kemudahan PIB berkala atas nama Importir tersebut tidak diberikan lagi kecuali dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah.


DJBC 03/24/99

Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP. 060044475 Lampiran XI Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Kepastian jangka waktu pelayanan terhadap penyelesaian barang impor untuk dipakai ditetapkan :

1.1. Pelayanan PIB sampai dengan penetapan jalur pengeluaran barang impor, dilakukan paling lama 4 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen;

DJBC 03/24/99

1.2. Dalam hal ditetapkan jalur merah, pelaksanaan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan melalui Hi-Co Scan harus sudah dimulai dalam waktu paling lama 12 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen; Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan melalui Hi-Co Scan belum dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu tersebut, Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang atau Pejabat analis Hi-Co wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau memasukkan keterangan ke dalam komputer;

1.3. Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang harus mengirimkan LHP kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II selambat-lambatnya 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen;

1.4. Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah) harus menerbitkan SPPB selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen, kecuali :

1.4.1. terjadi kesalahan jenis barang; 1.4.2. termasuk dalam ketentuan larangan/pembatasan impor; 1.4.3. belum menerima LHP dari Pejabat yang memeriksa

barang atau dari Pejabat Analis Hi-Co hingga 40 jam kerja sejak PIB mendapatkan Nopen;

1.4.4. hal-hal lain dengan sepengetahuan Kepala Kantor.

1.5. Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau/merah) harus menetapkan klasifikasi barang, pembebanan dan nilai pabean selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.

2. Pengendalian terhadap pelaksanaan jangka waktu pelayanan dilakukan

oleh Pejabat yang menyajikan data dan laporan dengan melakukan kegiatan :

DJBC 03/24/99

2.1. memantau pelaksanaan jangka waktu pelayanan atas dasar data

yang diperoleh dari Kartu Pengawasan Waktu (KPW) atau komputer;

2.2. membuat laporan hasil pemantauan :

2.2.1. dengan menggunakan BCL 2.3 A pada hari kerja berikutnya Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

2.2.2. dengan menggunakan BCL 2.3 B pada hari kerja pertama minggu berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai;

2.2.3. dengan menggunakan BCL 2.3 C pada hari kerja pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal;

2.3. membuat rekomendasi tentang kinerja pejabat dan/atau unit kerja yang menangani pelayanan kepabeanan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B.

DJBC 03/24/99

Permana Agung, MSc. NIP. 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran XII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

PENYELESAIAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN PIB JALUR HIJAU

YANG MENDAPAT NOTA INFORMASI

1. Pejabat yang mengelola informasi mengirimkan NI kepada Pejabat yang

melaksanakan pengeluaran barang untuk keperluan penegahan barang impor yang telah mendapatkan SPPB;

2. Atas penegahan tersebut, Pejabat yang mengelola informasi membuat

Berita Acara Penegahan dan memberitahukan kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I untuk menerbitkan SPJM.


3.1. menerima berkas PIB dari Pejabat yang mendistribusikan dokumen atau dari Importir/PPJK;

3.2. menerbitkan instruksi pemeriksaan dan mengirimkannya beserta

DJBC 03/24/99

fotokopi invoice dan/atau packing list yang telah ditandasahkan kepada Pejabat yang memeriksa barang;

3.3. mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah);

3.4. membatalkan SPPB yang telah diterbitkan dan disematkan pada berkas PIB yang bersangkutan.

4. Penyelesaian selanjutnya dilakukan sesuai tatacara penyelesaian PIB yang

ditetapkan jalur merah sesuai dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, IV atau V Keputusan ini.

5. Dalam hal berdasarkan penyelesaian PIB sebagaimana dimaksud pada

butir 4 diterbitkan SPPB, Pejabat yang meneriksa dokumen II (merah) memberitahukan kepada Pejabat yang mengelola informasi sebagai dasar untuk mencabut penegahannya.


DJBC 03/24/99

DJBC 03/24/99

Lampiran XIII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

PENYELESAIAN BARANG IMPOR YANG KEDAPATAN EKSEP 1. Dalam hal pengeluaran barang impor kedapatan kurang dari yang

diberitahukan (eksep), Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan :

1.1. mencatat jumlah kemasan atau petikemas yang dikeluarkan pada

semua rangkap SPPB; 1.2. menyerahkan SPPB rangkap kedua kepada Importir/PPJK guna

pengeluaran eksepnya; 1.3. menyimpan SPPB rangkap kesatu yang telah diberi catatan

pengeluaran sampai dengan diselesaikan eksepnya. 2. Penyelesaian terhadap barang impor eksep wajib diselesaikan selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan SPPB

DJBC 03/24/99

dengan cara :

2.1. apabila barang impor eksep telah datang dan ditimbun di kawasan pabean, Importir/PPJK menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan penyelesaian eksep;

2.2. Importir/PPJK menyerahkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai beserta SPPB rangkap kedua eksep kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang untuk penyelesaian barang eksep tersebut;

2.3. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang meminjam PIB barang impor yang bersangkutan dari Pejabat yang mendistribusikan dokumen dan menyerahkan berkas PIB dan SPPB eksep kepada Pejabat Analis Hi-Co.

2.4. Pemeriksaan melalui Hi-Co Scan dan pemeriksaan fisik barang dilakukan sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV atau V Keputusan ini.

2.5. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4 diselesaikan :

2.5.1. apabila tidak terdapat kecurigaan, memberikan catatan

pengeluaran pada SPPB, dan berkas PIB dikembalikan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang untuk pengelu aran barangnya;

2.5.2. apabila terdapat indikasi ketidak sesuaian, memberikan catatan pada SPPB dan menyerahkan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik yang penyelesaian selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV atau V Keputusan ini.

DJBC 03/24/99

3. Importir dapat mengajukan permohonan pengembalian bea masuk apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2 memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bahwa barang impor eksep tidak akan datang.

4. Apabila barang impor eksep tidak diberitahukan kepastian kedatangannya

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2, eksep tersebut dianggap sudah diselesaikan dan hak untuk pengembalian bea masuk tidak diberikan, dan Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan :

4.1. memberikan catatan pada SPPB bahwa barang impor eksep tidak

datang tanpa pemberitahuan; 4.2. mengirimkan SPPB kepada Pejabat yang mengelola manifest,

5. Apabila barang impor eksep datang setelah jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada butir 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 4, penyelesaian barang impor tersebut dilakukan dengan mengajukan PIB baru dengan membayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B.

DJBC 03/24/99

Permana Agung, MSc. NIP 060044475

DJBC 03/24/99

Lampiran XIV Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-15/BC/1999 Tanggal : 24 Maret 1999

TATACARA PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN 1. Atas PIB jalur hijau, Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau) melakukan

pengujian kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB, dengan cara membandingkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dengan :

1.1. data harga barang identik yang terdapat dalam Profil Harga; atau 1.2. data harga bara ng serupa yang terdapat dalam Profil Harga, dalam

hal tidak terdapat data harga barang identik. 2. Apabila hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai pabean yang

diberitahukan :

2.1. Lebih rendah lebih dari 20% dari data harga barang identik atau barang serupa, Pejabat membuat dan menyampaikan Informasi Nilai

DJBC 03/24/99

Pabean kepada importir yang berisi pemberitahuan untuk menyerahkan DNP beserta dokumen pelengkap pabean. Setelah Pejabat menerima DNP dan dokumen pelengkap pabean, Pejabat melakukan penelitian dan menetapkan nilai pabean berdasarkan hasil penelitian DNP dan dokumen pelengkap pabean tersebut. Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat dapat meminta importir menyerahkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengimporan dan/atau transaksi barang yang bers angkutan.

2.2. Lebih rendah 20% atau kurang dari data harga barang identik atau barang serupa, sama dengan atau lebih dari data harga identik atau barang serupa, Pejabat menerima pemberitahuan nilai pabean dan meneruskan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk penyelesaian lebih lanjut.

2.3. Apabila tidak terdapat data harga barang identik atau barang serupa dari Profil Harga, pengujian kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dilakukan berdasarkan keputusan atas dasar profesi ( Professional Judgement )

3. Yang dimaksud dengan pengujian kewajaran dilakukan berdasarkan

keputusan atas dasar profesi ( Professional Judgement ) adalah pengujian kewajaran berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan Pejabat dalam bentuk kemampuan analisa resiko untuk mengidentifikasi pemberitahuan nilai pabean yang tidak wajar.

Pengujian kewajaran tersebut dengan memperhatikan antara lain faktor-faktor :

- negara asal; - bahan baku; - proses pembuatan; - musim saat transaksi; - mutu barang;

DJBC 03/24/99

4. Apabila hasil pengujian kewajaran nilai pabean berdasarkan keputusan

atas dasar profesi (Professional Judgement) menunjukkan :

4.1. nilai pabean yang diberitahukan diragukan kebenarannya, Pejabat membuat dan menyampaikan Informasi Nilai Pabean kepada importir yang berisi pemberitahuan untuk menyerahkan DNP dan dokumen pelengkap pabean. Setelah Pejabat menerima DNP dan dokumen pelengkap pabean, Pejabat melakukan penelitian dan menetapkan nilai pabean berdasarkan hasil penelitian DNP dan dokumen pelengkap pabean tersebut. Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat yang memeriksa dokumen dapat meminta importir menyerahkan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengimporan dan /atau transaksi barang yang bersangkutan.

4.2. nilai pabean yang diberitahukan tidak diragukan kebenarannya, Pejabat menerima nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB dan meneruskan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk penyelesaian lebih lanjut.

5. Terhadap PIB jalur merah, Pejabat yang memeriksa dokumen II (merah)

melakukan penelitian hasil pemeriksaan fisik. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan :

5.1. Jenis dan jumlah barang sesuai, Pejabat menguji kewajaran nilai

pabean yang diberitahukan dengan cara dan langkah yang diambil atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud butir 1.

5.2. Jenis barang sesuai tetapi jumlah barang tidak sesuai, Pejabat meneliti kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dengan cara dan langkah yang diambil atas hasil pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud butir 1 dengan penyesuian jumlah barang.

DJBC 03/24/99

5.3. Jenis barang tidak sesuai, Pejabat menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, atau berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean (Metode II - VI) sesuai dengan hirarki penggunaanya.

6. Dalam menetapkan nilai pabean, Pejabat berpedoman pada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor : KEP-690/KMK.01/1996 tanggal 18 Desember 1996 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

7. Penelitian kewajaran dan penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat yang memeriksa dokumen II (hijau/merah) harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB yang bersangkutan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dr. R. B. Permana Agung, MSc. NIP 060044475

DJBC 03/24/99

keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor : … · a. manifest (bc 1.1), b. daftar penumpang...

Documents