keputusan bupati gunungkidulgunungkidulkab.go.id/pustaka/perbup-sop_kecamatan_2009l.pdf · hukum...
TRANSCRIPT
BUPATI GUNUNGKIDUL
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
TATALAKSANA PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna serta menjamin adanya kepastian
hukum bagi masyarakat dipandang perlu diatur mekanisme dan alur
Pelayanan Umum Satu Pintu di Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pelayanan
Umum Satu Pintu di Kecamatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15
dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000
tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2000
tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2000
tentang Retribusi Penggantian Biaya untuk KTP dan Akta Catatan
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor
01 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003
tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003
tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwsata (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01
Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
Nomor 05 Seri D);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor
Seri );
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2008 Nomor 173 Seri D);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Kewenangan Penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor
Seri );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATALAKSANA
PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1). Tatalaksana Pelayanan Umum Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pedoman
operasional penyelenggaraan Unit Pelayanan Umum Satu Pintu di Kecamatan .
(2). Tatalaksana Pelayanan Umum Satu Pintu bertujuan untuk menjamin standarisasi pelayanan
umum di kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
berdayaguna dan berhasilguna.
Bagian Ketiga
Pasal 3
Pelayanan Umum Satu Pintu berasaskan :
a. Keterbukaan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
b. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan;
c. Kepastian, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan;
d. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status
masyarakat yang dilayani;
e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum
f. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
g. Perilaku Petugas, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun , ramah
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
BAB II
JENIS PELAYANAN
Pasal 4
Jenis Pelayanan yang diberikan :
a. Pelayanan Kependudukan
b. Legalisasi
c. Dokumen lain/Rekomendasi
Pasal 5
Jenis pelayanan, dasar hukum, persyaratan, biaya, dan waktu pemrosesan adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
(1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan jenis-jenis pelayanan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
(2) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan umum satu pintu di kecamatan
dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor
200/KPTS/2001 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Umum Satu Pintu di Kecamatan Se-
Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Februari 2010
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
MOHAMAD JOKO SASONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 03 SERI E.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
TATALAKSANA PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATAN
I. PROSEDUR PELAYANAN
a. Kartu Tanda Penduduk
1. Pemohon membawa permohonan yang telah ditandangani pemerintah desa dilengkapi
persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Pelayanan Satu Pintu mengkoreksi / memverifikasi kelengkapan berkas
permohonan. Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi. Bila permohonan telah benar dan lengkap, kemudian diserahkan kepada
Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *).
3. Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *) membubuhkan paraf pada
permohonan yang telah benar dan lengkap.
4. Camat **) menandatangani formulir permohonan yang telah diparaf Penanggungjawab
Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu.
5. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memvalidasi permohonan yang telah ditandatangani Camat. Apabila
belum valid, dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dikonfirmasi dan dilengkapi
persyaratannya.
6. Apabila berkas permohonan sudah valid, Petugas Pengadministrasi Kependudukan /
Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data
ke Data Base Kependudukan.
7. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencetak dan menyetempel dokumen kependudukan, membuat bukti
pembayaran retribusi, mengekspedisi dan menyerahkan dokumen yang sudah jadi
kepada pemohon.
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang sudah jadi dan membayar retribusi
kepada Petugas Pelayanan Satu Pintu
Keterangan :
*). Apabila Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu berhalangan, dapat
dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk Camat.
**). Apabila Camat berhalangan, dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat , atau
Kepala Seksi yang lain.
b. Kartu Keluarga
1. Pemohon membawa permohonan yang telah ditandangani pemerintah desa dilengkapi
persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Pelayanan Satu Pintu mengkoreksi / memverifikasi kelengkapan berkas
permohonan. Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi. Bila permohonan telah benar dan lengkap, kemudian diserahkan kepada
Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *).
3. Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *) membubuhkan paraf pada
permohonan yang telah benar dan lengkap.
4. Camat **) menandatangani formulir permohonan yang telah diparaf Penanggungjawab
Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu.
5. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memvalidasi permohonan yang telah ditandatangani Camat. Apabila
belum valid, dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dikonfirmasi dan dilengkapi
persyaratannya.
6. Apabila berkas permohonan sudah valid, Petugas Pengadministrasi Kependudukan /
Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data
ke Data Base Kependudukan.
7. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencetak dan menyetempel dokumen kependudukan, membuat bukti
pembayaran retribusi, mengekspedisi dan menyerahkan dokumen yang sudah jadi
kepada pemohon.
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang sudah jadi dan membayar retribusi
kepada Petugas Pelayanan Satu Pintu.
Keterangan :
*). Apabila Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu berhalangan, dapat
dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk Camat.
**). Apabila Camat berhalangan, dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat , atau
Kepala Seksi yang lain.
c. Surat Keterangan Pindah Pergi dan Datang
1. Pindah pergi dan datang dalam satu desa dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul
a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dalam satu Desa
melapor kepada Kepala Desa dengan memenuhi syarat yang ditentukan untuk
mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tata
cara sebagai berikut:
1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah
(Blangko F-1.08);
2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4). Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk.
c. Surat Keterangan Pindah Datang tersebut digunakan sebagai dasar untuk :
1). proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak
pindah;
2). proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
3). perekaman ke dalam database kependudukan.
2. Pindah pergi dan datang antar Desa dalam satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
Gunungkidul
a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar desa dalam satu
kecamatan melapor kepada Kepala Desa dengan memenuhi syarat sebagaimana
yang telah ditentukan.
b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tata
cara:
1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah
(Blangko F-1.08);
2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4). Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk;
c. Surat Keterangan Pindah tersebut kemudian diserahkan kepada penduduk untuk
dilaporkan kepada Kepala Desa tujuan.
d. Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar :
1). proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak
pindah;
2). perekaman ke dalam database kependudukan.
e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar desa dalam satu
Kecamatan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa tempat tujuan dengan
menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
f. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa tempat tujuan
dilakukan dengan tata cara:
1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4). Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
g. Surat Keterangan Pindah Datang tersebut dipergunakan sebagai dasar :
1). Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru
2). Perekaman ke dalam database kependudukan.
3. Pindah pergi dan datang antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul
a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar kecamatan
dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul melapor kepada Kepala Desa dengan
memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan
b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tata cara:
1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah
(Blangko F-1.08);
2). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
4). Kepala Desa mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat
Pengantar dari RT/RW;
5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk;
c. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan
tata cara:
1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2). Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
3). Surat Keterangan Pindah tersebut kemudian diserahkan kepada penduduk
untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
d. Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar :
1). Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak
pindah;
2). Perekaman ke dalam database kependudukan.
e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar Kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Gunungkidul melaporkan kedatangannya kepada Kepala
Desa di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
f. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa tempat tujuan dilakukan
dengan tata cara:
1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
(Blangko F-1.08);
2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4). Kepala Desa menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
g. Pendaftaran penduduk di kecamatan tempat tujuan dilakukan dengan tata cara:
1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2). Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
h. Surat Keterangan Pindah Datang tersebut digunakan sebagai dasar :
1). Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
2). Perekaman ke dalam database kependudukan.
4. Pindah pergi dan datang antar Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan antar provinsi diluar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar Kabupaten atau
kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau antar Provinsi di luar
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melapor kepada Kepala Desa dengan
memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tata
cara:
1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah
(Blangko F-1.08);
2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting;
3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4). Kepala Desa menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten /
Kota atau antar Provinsi;
5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk;
c. Pendaftaran penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2). Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau
antar Provinsi
d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk
untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
e. Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar :
1). proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak
pindah;
2). perekaman ke dalam database kependudukan.
f. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar kabupaten
atau kota dalam satu provinsi atau antar provinsi melaporkan kedatangannya
kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat
Keterangan Pindah.
d. Legalisasi/ Rekomendasi
1. Pemohon membawa permohonan yang telah ditandatangani dan dilengkapi
persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Pelayanan Satu Pintu mengoreksi / memverifikasi kelengkapan berkas
permohonan. Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi. Bila permohonan telah benar dan lengkap, kemudian diserahkan kepada
Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu untuk diproses lebih lanjut
dan dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.
3. Untuk surat keterangan / legalisasi / rekomendasi yang lain yang ada biaya
retribusinya, pemohon membayar di loket yang tersedia.
4. Pemohon datang membawa bukti pembayaran / tanda bukti pengambilan untuk
mengambil surat keterangan / legalisasi / rekomendasi yang lain yang diperlukan di
loket pelayanan.
NO JENIS PELAYANAN DASAR HUKUM KETENTUAN/PERSYARATAN BIAYA WAKTU PENYELESAIAN
1.
Biodata Penduduk
1. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
1. Ketentuan Umum :
a. Bagi penduduk yang belum pernah mencatatkan
biodatanya dan belum masuk data base kependudukan
sehingga belum mendapatkan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Nasional, untuk mendapatkan
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, penduduk
yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala
Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
b. Pencatatan biodata penduduk dilakukan untuk
mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk.
a. Membawa surat pengantar dari Desa.
b. Menunjukkan dokumen kependudukan yang asli atau
fotocopy yang telah dilegalisir yang dimiliki, antara
lain :
1). Kutipan Akta Kelahiran;
2). Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
3). KK;
4). KTP;
5). Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah atau
Kutipan Akta Perceraian.
II. JENIS PELAYANAN, DASAR HUKUM, KETENTUAN/PERSYARATAN, BIAYA, DAN WAKTU.
2. Kartu Keluarga (KK) 1. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Kewenangan Penandatanganan
KTP dan KK
1. Ketentuan Umum
a. Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
b. Dalam KK dicantumkan data Kepala Keluarga dan
anggota keluarga
c. Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalah
mereka yang secara kemasyarakatan menjadi
tanggungjawab Kepala Keluarga.
d. Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan
yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melalui Kepala Desa dan Camat untuk diadakan
perubahan pada KK disertai keterangan mengenai sebab
perubahannya.
e. Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 yang
ditandatangani Kepala Keluarga dan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
f. Masing-masing lembar KK diberikan kepada : Kepala
Keluarga, Kepala Desa, Camat dan RT.
2. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga /KK :
a. Penerbitan KK baru bagi penduduk, dilaksanakan
setelah memenuhi syarat:
1). Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2). Menunjukkan Kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta
Perkawinan yang asli atau fotocopy yang telah
dilegalisir;
3). Menunjukkan keterangan pindah datang bagi
penduduk yang pindah dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
4). Menunjukkan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
5). Menunjukkan Surat Keterangan Datang dari Luar
Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri yang
Sesuai Perda Maksimal 14 hari
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
b. Perubahan penambahan anggota keluarga dalam KK
karena kelahiran, dilakukan setelah memenuhi syarat :
1). Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2). Menunjukkan KK lama;
3). Menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran yang asli atau
fotocopy yang telah dilegalisir.
c. Perubahan penambahan anggota keluarga dalam KK
karena menumpang kedalam KK bagi Penduduk Warga
Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Menunjukkan KK yang akan ditumpangi;
3) Menunjukkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi
penduduk yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
4) Menunjukkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
d. Perubahan penambahan anggota keluarga dalam KK bagi
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk
menumpang kedalam KK Warga Negara Indonesia atau
Orang Asing, dilakukan setelah memenuhi syarat :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Menunjukkan KK yang akan ditumpangi;
3) Menunjukkan Paspor atau Visa;
4) Menunjukkan Surat Izin Tinggal Tetap;
5) Menunjukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi
Orang Asing Tinggal Tetap.
e. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga
yang menumpang dalam KK bagi penduduk , dilakukan
setelah memenuhi syarat :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Menunjukkan KK lama;
3) Menunjukkan Surat Keterangan Kematian, bila
berkurang karena mati;
4) Menunjukkan Surat Keterangan Pindah bila berkurang
karena pindah pergi dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
f. Perubahan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk,
dilakukan setelah memenuhi syarat :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Kepala
Desa, bagi KK yang hilang;
3) Menunjukkan KK yang rusak, bagi KK yang rusak;
4) Menunjukkan Dokumen keimigrasi -an bagi Orang
Asing.
3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25
1. Ketentuan Umum
a. Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau yang
telah / pernah menikah wajib memiliki KTP.
b. Setiap penduduk hanya memiliki satu KTP.
c. KTP ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kartu Keluarga.
d. Masa berlaku KTP adalah 5 tahun, sepanjang tidak ada
perubahan data dalam jangka waktu tersebut
e. Bagi penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap dan
berusia 60 tahun keatas dan memenuhi persyaratan
diberikan KTP dengan masa berlaku seumur hidup.
Sesuai Perda Maksimal 14 hari
Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Kewenangan Penandatanganan
KTP dan KK
f. KTP dapat diterbitkan karena telah memenuhi syarat,
habis masa berlakunya, hilang, rusak, dan akibat
terjadinya perubahan nama, alamat, tempat tinggal,
agama, status perkawinan, status kewarganegaraan atau
hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
2. Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
a. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukan
setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin
atau pernah kawin;
2) Surat Permohonan KTP yang ditandatangani Kepala
Desa;
3) Melampirkan :
a) KK yang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
b) Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan bagi
penduduk yang belum genap berusia 17 tahun yang
asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
c) Kutipan Akta Kelahiran yang asli atau fotocopy
yang telah dilegalisir.
4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena
pindah.
b. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin
atau pernah kawin;
3) Melampirkan :
a) KK yang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
b) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi
penduduk yang belum genap berusia 17 tahun
yang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
c) Kutipan Akta Kelahiran yang asli atau fotocopy
yang telah dilegalisir;
d) Paspor/Visa dan Izin Tinggal Tetap.
4). Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
c. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi
penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian,
bagi yang hilang;
3) Menunjukkan KTP yang rusak, bagi yang rusak;
4) Menunjukkan KK asli atau fotocopy yang telah
dilegalisir;
5) Paspor/Visa dan Izin Tinggal Tetap serta Surat
Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap.
d. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk
WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) Surat Keterangan Pindah Datang;
3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena
pindah.
e. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk
WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan setelah menunjukkan :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) KK asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
3) KTP lama;
4) Paspor / Visa dan Izin Tinggal Tetap serta
Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
f. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi
Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap, dilakukan setelah menunjukkan :
1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;
2) KK asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;
3) KTP lama;
4) Surat Keterangan/bukti perubahan.
4. Surat Pindah /Datang 1. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
1. Ketentuan Umum
a. Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bagi
mereka yang berdomisili di alamat baru untuk waktu lebih
dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan penduduk
yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu)
tahun.
b. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh)
hari kerja.
c. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada
Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan
dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat
Keterangan Pindah.
d. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTP
Sesuai Perda 1 hari
selama KTP baru belum diterbitkan.
2. Persyaratan Pindah
a. Persyaratan Pindah Pergi Penduduk :
1) Surat pengantar dari Pemerintah Desa
2) Kartu Keluarga Asli.
3) KTP bagi yang sudah memiliki
b. Persyaratan Pindah Datang Penduduk :
1) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang
ditandatangani Kepala Desa bagi pindah antara
desa dalam satu kecamatan, Camat bagi pindah
antar kecamatan dalam satu kabupaten dan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi
yang pindah antar kabupaten, antar provinsi dan
antar negara.
2) Mengajukan permohonan KTP dan KK ditempat
yang baru.
5.
Laporan Kelahiran/Kematian
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
- Perda Kabupaten Gunungkidul
Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Retribusi Penggantian Biaya
Untuk KTP dan Akta Catatan
Sipil.
Persyaratan :
1. Surat pengantar dari desa yang berisi keterangan/data
kelahiran/kematian.
2. KK asli.
3. Bila kelahiran/kematian lebih dari 2 bulan (60 hari) perlu
dibuatkan Surat Laporan Kelahiran/Kematian dari Desa
diketahui Camat sebagai syarat mencari Akta
Kelahiran/Kamatian.
Sesuai dengan Peraturan
Daerah.
1 hari
6.
Dispensasi Nikah
Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor
18 Tahun 2000 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Untuk KTP dan
Persyaratan :
1. Pengantar dari desa.
2. KTP calon suami-istri.
Sesuai dengan
Peraturan Daerah.
2 hari
Akta Catatan Sipil. 3. Blanko N1-N5 yang telah diisi (dari KUA).
4. Akta Cerai/Kematian bagi yang sudah pernah menikah.
7.
Surat Wesel
-
Persyaratan :
1. Surat wesel, yang bersangkutan langsung datang ke
Kantor Pos.
2. KTP.
Tidak dipungut biaya.
1 hari
8.
Taspen
-
Persyaratan :
1. Surat Permohonan diketahui dari Pemerintah Desa dan
Kecamatan.
2. KTP.
Tidak dipungut biaya.
1 hari
9.
Rekomendasi Izin Keramaian
-
Persyaratan :
1. Surat Pengantar dari desa yang berisi keterangan macam
keramaian/kegiatannya
2. Izin Kepolisian Resort untuk tingkat Kabupaten.
3. KTP asli Penanggung Jawab Kegiatan/pemohon izin.
Diatur dengan Peraturan
Daerah.
1 hari
10.
Rekomendasi HO
Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor
12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin
Gangguan.
Persyaratan :
1. Membawa Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa dan
diketahui oleh Camat.
2. KTP.
3. Blangko isian dari Dinas Perekonomian yang telah diisi.
4. Peta lokasi.
Sesuai dengan
Peraturan Daerah.
2 hari
11.
Rekomendasi IMB (Izin
Mendirikan Bangunan)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2000 tentang Retribusi IMB;
Persyaratan :
1. KTP.
Sesuai dengan Peraturan
Daerah.
2 hari
- Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 167/188.45/92 tentang
Prosedur dan Syarat Pemberian
IMB di Wilayah Kabupaten
Gunungkidul.
2. Blangko isian dari Dinas Pekerjaan Umum yang telah
diisi.
3. Peta lokasi.
12.
Rekomendasi Surat
Keterangan Catatan Kriminal
(SKCK)
-
Persyaratan :
1. Blangko dari Pemerintah Desa yang telah diisi dan
diketahui Kepala Desa/Pemerintah Desa.
2. Menunjukkan KTP.
Sesuai dengan Peraturan
Daerah.
1 hari
13.
Rekomendasi Keringanan -
Biaya Rumah Sakit
- Biaya Sekolah
-
Persyaratan :
1. Surat Permohonan.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa.
3. KTP.
Tidak dipungut biaya.
14.
- Pengesahan/Legalisasi
Umum (KTP, KK,
Pelayanan Kredit Bank,
Akta Tanah, Laporan
Kelahiran/Kematian)
- - Surat-surat Keterangan yang
lainnya
Persyaratan :
1. Berkas/surat yang akan dilegalisir beserta aslinya.
Sesuai dengan Peraturan
Daerah.
1 hari
III. ALUR DAN PROSES PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATAN
Keterangan :
1. Permohonan KK, KTP, Pindah Tempat, Dispensasi Nikah : 1a – 2 – 3 – 4a – 5 – 6a – 7a – 8a
2. Legalisasi KTP, KK, Duplikat Kelahiran, Kematian : 1b – 2 – 3 – 4b – 6b – 7b – 8b
3. Dokumen lain : 1c – 2 – 3 – 4c – 6b –-7b – -8b
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Februari 2010
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO