kepolisian negara republik indonesia daerah … · kapolda kepri. tugas pokok polri (polresta...
TRANSCRIPT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
POLRESTA BARELANG TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kepolisian Resor Kota Barelang yang merupakan unsur pelaksana utama
Polda Kepulauan Riau, mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan
fungsi - fungsi Polri dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam menciptakan
situasi kamtibmas kondusif bagi kepentingan masyarakat. Wilayah tugas Kepolisian
Resor Kota Barelang meliputi wilayah Batam, Rempang dan Galang yang merupakan
wilayah perdagangan, perindustrian dan wisata yang banyak diminati para investor
baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Batas wilayah Polresta Barelang meliputi sebelah selatan berbatas dengan
wilayah jajaran Polres Lingga, sebelah utara berbatas dengan negara Singapura dan
Malaysia, sebelah barat berbatas dengan Polres Tanjung Balai Karimun (Pulau
Karimun dan Kundur), sebelah timur berbatas dengan pulau Bintan. Luas wilayah
hukum Polresta Barelang adalah 71.500 Ha yang terdiri dari wilayah perairan dan
daratan. Khusus pulau Batam dengan luas 415 Km² di bagi dalam wilayah yang terdiri
dari wilayah Sekupang, Batu Ampar, Lubuk Baja, Batam Kota, Nongsa, Batu Aji,
Bengkong, Sei Beduk, Sagulung, Bulang, Belakang Padang dan wilayah Rempang
Galang. Pulau Rempang dengan luas 165,83 Km² (16,583 Ha), Pulau Galang dengan
luas 8.000 Ha dan Pulau Galang Baru dengan luas 3.200 Ha. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam jumlah penduduk Barelang tahun 2017 di
estimasikan sebanyak 1.240.822 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
Gambaran gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polresta Barelang dengan
trend terjadinya kejahatan yang bersifat umum termasuk kejahatan transnasional dan
juga pencurian kekayaan alam serta gangguan kamtibmas lainnya yang sering
terjadi yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum, pembakaran dan kebakaran,
pemalsuan mata uang, perkosaan, perjudian, prostitusi, traficking / perdagangan
wanita, KDRT, curanmor, pembunuhan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas,
narkoba…..
2
narkoba, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, unjuk rasa, imigran gelap,
TKI ilegal dan kontijensi yaitu gangguan kamtibmas lainnya yang sulit di prediksi.
Rencana Kerja Polri tahun 2017 merupakan rencana kerja atau dokumen
perencanaan ditingkat Kementrian / Lembaga untuk periode satu tahun yang disusun
berpedoman pada Rencana Strategis Polri dan mengacu pada prioritas pembangunan
nasional, sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor.20/2004 tanggal 5 Agustus 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Rencana kerja Polresta Barelang tahun 2017 merupakan rencana kerja atau
dokumen perencanaan ditingkat satker untuk periode satu tahun yang disusun
berpedoman pada rencana strategis Polresta Barelang, rencana strategis Polda Kepri,
rencana strategis Polri, dokumen perencanaan Kapolri tahun 2017 dan mengacu pada
prioritas pembangunan nasional serta pagu defenitif. Rencana Kerja Polresta
Barelang senantiasa mengacu pada Visi & Misi Polresta Barelang.
Sementara itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat serta penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugasnya
dengan profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan
hak asasi manusia.Polresta Barelang yang bertugas membina dan menyelenggarakan
fungsi Kepolisian dalam mendukung pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh
segenap jajaran Polri dan kepentingan lain yang terkait sebagaimana visi dan misi
yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Barelang..
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polresta Barelang berpedoman
pada Rencana Kerja Polresta Barelang tahun anggaran 2017. Untuk mewujudkan
tugas pokok tersebut diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun
mengingat masih terbatasnya anggaran negara, maka selektifitas prioritas sasaran
program dan anggaran Polresta Barelang tahun 2017 diharapkan mampu
memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada
masyarakat.
Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Kepolisian
Resor Kota Barelang senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar
reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan
harapan tersebut Polresta Barelang yang juga bagian dari instansi pemerintah telah
melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek
akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana
ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998
dan…..
3
dan Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk
pertanggung jawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas
dan nyata secara periodik. Pemerintah melalui Intruksi Presiden No 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut TAP
MPR RI dan Undang Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan
Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan
Kerja atau unit kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)
secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai
dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober
2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan Polri berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
menyatakan bahwan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada
dibawah Presiden, dan pasal ayat 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin
oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan amanat Undang-Undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, maka secara organisasi
dalam pelaksanaaan tugasnya Kapolresta Barelang bertanggungjawab kepada
Kapolda Kepri.
Tugas Pokok Polri (Polresta Barelang) sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1) Tugas Pokok Polresta Barelang
Kepolisian Resor Kota Barelang mengemban tugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas
Polri lainnya di dalam hukum Polresta Barelang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2) Fungsi…..
4
2) Fungsi Polresta Barelang
Dalam rangka mengemban tugas tersebut diatas Polresta Barelang
menyelenggarakan fungsi :
a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan
dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan
instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta
pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Pelaksanaan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early
warning), termasuk persandian baik sebagai bagian dari kegiatan
satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan
rencana kegiatan operasional Polresta Barelang dalam rangka
pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi,
fungsi laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum,
penerbitan SP2HP dalam rangka penegakan hukum dan transparansi
dalam proses penyidikan, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
d) Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan
pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat
dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan
objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
e) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas,
termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu
lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka
penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas;
f) Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli
perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan,
pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan,
pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan,
dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
g) Pembinaan…..
5
g) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat
melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-
bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran
dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri
dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
h) Pembinaan hubungan kerja sama yang meliputi kerja sama dengan
organisas/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi
pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi
daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian
khusus dan penyidik pegawai negeri sipil;dan
i) Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh
instansi dan atau pihak yang berwenang.
C. Struktur Organisasi Polresta Barelang
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010
tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Struktur organisasi Polresta Barelang terdiri dari:
Organisasi Kepolisian Resor Kota Barelang disusun dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
1. Tingkat Kepolisian Resor Kota Barelang (Polresta Barelang), dengan susunan
organisasi sebagai berikut :
Unsur Pimpinan :
a) Kapolresta Barelang
b) Wakapolresta Barelang
Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :
a) Bagian Operasi (Bagops)
b) Bagian Perencanaan (Bagren)
c) Bagian Sumber Daya (Bagsumda)
d) Seksi Pengawasan (Siwas)
e) Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)
f) Seksi Keuangan (Sikeu)
g) Seksi Umum (Sium).
Unsur…..
6
Unsur Pelaksana Utama:
a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
b) Sat Intelkam
c) Sat Reskrim
d) Sat Resnarkoba
e) Sat Binmas
f) Sat Sabhara
g) Sat Lantas
h) Sat Polair
i) Sat Tahti
Unsur Pendukung:
Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)
2. Tingkat Kepolisian Sektor (Polsek dan unsur pelaksana tugas Kewilayahan)
terdiri dari:
No Kesatuan Status Awal Posisi
1. Polsek Lubuk Baja Urban 1 1
2. Polsek Batu Aji Urban 1 1
3. Polsek Sekupang Urban 1 1
4. Polsek Batu Ampar Urban 1 1
5. Polsek Batam Kota Urban 1 1
6. Polsek Nongsa Urban 1 1
7. Polsek Belakang Padang Rural 1 1
8. Polsek KKP (Pelabuhan) Rural 1 1
9. Polsek Bengkong Rural 1 1
10. Polsek Sei Beduk Pra Rural 1 1
11. Polsek Sagulung Pra Rural 1 1
12. Polsek Galang Pra Rural 1 1
13. Polsek KKB (Bandara) Pra Rural 1 1
D. Permasalahan…..
7 D. Permasalahan
1) Belum adanya Skep definitif untuk Sat Pamobvit dan Sat Polair Polresta
Barelang sesuai Perkap Nomor 23 tahun 2010, sehingga berpengaruh pada
pemenuhan kekuatan personel dan sarana prasarana serta pelayanan
pengamanan objek vital dan pengamanan perairan diwilayah Batam yang
merupakan wilayah perbatasan laut dengan luar negeri.
2) Masih terdapatnya polsek yang berstatus Prarural, sehingga belum optimal
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki jumlah penduduk
yang banyak dan tingkat kerawanan kriminalitas yang tinggi yaitu:
(1) Polsek Sei Beduk
(2) Polsek Sagulung
(3) Polsek Galang
(4) Polsek Kawasan Bandara Hang Nadim Batam
3) Sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli laut yang kurang memadai
khususnya kapal patroli yang sampai saat ini masih kekurangan armada
sehingga berpengaruh dengan intensitas kegiatan patrolinya.
4) Masih terbatasnya jumlah personel Polresta Barelang yang berkualitas dan
memiliki kompetensi/kemampuan dalam menghadapi kejahatan tindak pidana
Korupsi dan Trans Nasional Crime sehingga anggaran untuk tindak pidana
Korupsi tidak terserap secara optimal.
5) Pengembangan kekuatan personel belum maksimal di pulau-pulau kecil terluar
yang berpenghuni dengan menjangkau tempat-tempat lain yang rawan
penyelundupan, illegal trading, illegal fishing dan pelarian kriminal dikarenakan
di wilayah hukum Polresta Barelang banyak pelabuhan tidak resmi.
6) Kualitas pemerataan dan terjangkaunya pelayanan Kepolisian khususnya
diwilayah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar berpenghuni di Polresta
Barelang yang relatif belum optimal.
7) Terbatasnya kekuatan personel riil di Polresta Barelang dan jajaran Polsek
yang masih jauh dari DSP.
8) Kebutuhan…..
8
8) Kebutuhan anggaran biaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban sudah
mendekati batas kebutuhan ideal namun perlu adanya pemerataan dalam
segala bidang kegiatan.
9) Belum maksimalnya program Reformasi Birokrasi Polri yang ada di Polresta
Barelang sehingga masih ada komplain-komplain dari masyarakat tentang
pelayanan Polri yang telah diberikan kepada masyarakat sehingga berdampak
pada nilai Indeks Tata Kelola (ITK) Polresta Barelang menjadi rendah.
BAB II…..
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Polresta Barelang Tahun 2015-2019
Tahun 2015 merupakan pelaksanaan awal rencana kerja Polri dalam tahapan
Renstra Polri tahun 2015-2019, sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka panjang
Nasional (RPJMN) menyatakan bahwa tema RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) yaitu “Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetetif perekonomian yang berbasis
Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas serta kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan sasaran
pembangunan di bidang Hankam tahun 2015 – 2019 adalah“ terwujudnya penguatan
Pertahanan Nasional dan Keamanan dalam negeri.
Pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas telah menyusun Konsep
Arah Kebijakan Nasional untuk tahun 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan
yaitu : (1) meningkatkan pelayanan publik; (2) Penguatan SDM; (3) Pemantapan
Manajemen Internal.
Dalam isu strategis RPJMN 2015-2019 dibidang pertahanan keamanan dengan
sub isu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, ada tiga arah kebijakan
yaitu satu peningkatan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain meningkatkan
pelaksanaan Quick Respons dan Quick Wins, (memperdayakan community Policing /
Polmas), penanganan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dua penguatan
SDM dengan sasaran antara lain, penambahan 20.000 personel Polri, peningkatan
Diklat Polri, dan tiga pemantapan manajemen internal dengan sasaran peningkatan
sistem teknologi Informasi dan komunikasi Polri. Pembangunan Polri lima tahun
kedepan bidang Politik Hukum dan Hankam yang difokuskan pada penciptaan
prekondisi dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi upaya peningkatan daya
saing dan pencapaian keberhasilan pembangunan dengan ditekankan upaya-upaya
untuk memantapkan demokrasi, keadilan dan kepastian Hukum, penciptaan kondisi
aman dan damai, terwujudnya birokrasi yang profesional dan terwujudnya regulasi yang
berkualitas.
Tahun…..
10
Tahun 2017 adalah merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Polresta
Barelang 2015-2019 yang merupakan tahap ke III (Strive For Excellent) yang
merupakan kelanjutan Renstra Polresta Barelang 2010-2014 tahap II (Partnership
Building), dimana tahun 2017 akan melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan
kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis
Teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan
Nasional.
Terwujudnya postur personel Polresta Barelang sebagai sosok penolong, pelayan
dan sahabat masyarakat serta penegak Hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan
akuntabel guna memelihara keamanan wilayah hukum Polresta Barelang yang mantap
didukung sinergitas Polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan Prop.
Kepri, Batam khususnya melalui kemitraan dengan berbagai lapisan masyarakat..
Pada pelaksanaan Renstra III (2015-2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo
melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas di
bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas) yaitu :
a. menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-
aktif;
b membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam rangka Negara kesatuan;
d. menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar
dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat
untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.Serta Indonesia kerja dan
Indonesia sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas
sembilan juta hektar;
f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
dan domestik;
h. melakukan…..
11 h. melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional;
i. memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui
penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.
Posisi Polri khususnya Polresta Barelang dari aspek kelembagaan dan struktural
dalam Nawa Cita diatas adalah menghadirkan negara (melalui Polri/Polresta Barelang)
untuk melindungi dan menciptakan rasa aman segenap warga negara.Penjelasan
berikutnya terdapat pada Nawa Cita huruf b dan d, yang secara jelas dan konkret
menjelaskan Tupoksi Polri dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
Selaras dengan keinginan Kabinet Kerja untuk membangun politik keamanan dan
ketertiban masyarakat melalui pemuliaan kepercayaan publik, maka Polri khususnya
Polresta Barelang melakukan pembinaan mental dan displin terus menerus dengan
mengadakan pembinaan rohani dan pelatihan untuk menghasilkan polisi yang berwatak
sipil, tidak militeristik dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga serta
memelihara kamtibmas.
Secara substantif Rencana Strategis Polresta Barelang memuat Visi dan Misi, tujuan
yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai
berikut :
1) Visi Polresta Barelang
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Polresta Barelang yang profesional, unggul,
proaktif dalam memberikan pelayanan prima dan dipercaya masyarakat dalam
menegakkan hukum guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang
kondusif berlandaskan kegotong royongan.
2) Misi Polresta Barelang
a) mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik dengan memberikan
perlindungan, pengayoman, pelayanan melalui kegiatan preemtif, preventif
dan penegakan hukum sesuai dengan standar operasional prosedur;
b) mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polresta Barelang
yang profesional dan kompetan dengan menjunjung tinggi etika dan sendi-
sendi hak asasi manusia;
c) mewujudkan…..
12
c) mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan
cegah dini secara cepat akurat dan efektif serta membangun jaringan Intelijen
yang handal guna terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif;
d) mewujudkan pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan
pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta
membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Instansi terkait;
e) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM
dan anti KKN;
f) mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas
baik didarat maupun di laut /perairan;
g) menjamin terlaksana program kerja, terselenggaranya pengelolaan anggaran
dan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
3) Tujuan
a) terwujudnya organisasi Polresta Barelang yang good governance dan clean
goverment;
b) terwujudnya perubahan mind set dan culture set personel Polresta Barelang
melalui reformasi birokrasi Polri menuju pemolisian demokratis;
c) terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan
aktivitas dan kegiatan kehidupan sehari-hari;
d) terwujudnya personel Polresta Barelang yang profesional dan kompeten,
bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat;
e) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN
yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4) Sasaran Strategis Polresta Barelang.
Sasaran strategis Polri dalam kurun waktu 5 (lima tahun) kedepan adalah
membangun pelayanan prima yang mantap (Strive for excellen).Pencapaian
sasaran strategi dimaksud dalam rangka melanjutkan strategi membangun
kemitraan dan strategi membangun kepercayaan sehingga tercipta kondisi
kamtibmas yang lebih kondusif.Dalam mewujudkan standar pelayanan kamtibmas
yang prima tersebut, maka sasaran strategis Polresta Barelang tahun 2015-2019
adalah :
a) Terpenuhinya…..
13
a) Terpenuhinya sarana prasarana dan almatsus Polresta Barelang berbasis
teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan konflik
sosial dengan indikator :
1) Prosentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana dan alkom Polresta
Barelang dalam mendukung kegiatan operasional;
2) Jumlah alsus berbasis teknologi yang berkaitan dengan penanganan tindak
pidana.
b) Terbangunnya postur Polresta Barelang yang profesional, bermoral, modern
dan unggul melalui binrohtal, perubahan mind set dan culture set atau revolusi
mental, serta melalui pelatihan fungsi teknis kepolisian dengan indikator :
1) Jumlah personel Polresta Barelang yang memiliki standar kompetensi
pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
2) Jumlah kegiatan binrohtal yang dilaksanakan;
3) Jumlah personel Polresta Barelang yang mengikuti pelatihan mind set dan
culture set;
4) Jumlah personel Polresta Barelang yang mengikuti pelatihan fungsi teknis
kepolisian.
c) Tergelarnya kekuatan Polresta Barelang baik didarat maupun diwilayah pulau
terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan/
kesinambungan dengan indikator :
1) Jumlah personel Polresta Barelang yang melaksanakan kegiatan strong
poin di jalan;
2) Prosentase personel yang telah ditempatkan diwilayah pulau terluar
berpenghuni/berpenduduk;
3) Prosentase penambahan ketersediaan fasilitas Polsek/Subsektor yang
tergelar diwilayah pulau-pulau terluar berpenghuni.
d) Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat sampai dengan
pulau terluar berpenghuni baik dibidang kegiatan preemtif, preventif, maupun
dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan
indikator:
1) Prosentase peningkatan/giat pelayanan fungsi kepolisian dalam rangka
mencipta rasa aman (fungsi harkamtibmas, fungsi reserse, fungsi intelkan,
fungsi lantas);
2) Prosentase menurutnya complain masyarat terhadap Polri (Dumas pada
Siwas, Dumas pada Sipropam, Dumas pada Reskrim).
e) Terdeteksinya…..
14
e) Terdeteksinya dan terpantaunya berbagai potensi gejolak sosial dalam
masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi gangguan
kamtibmas yang dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, tindakan
anarkisme dan terorisme dengan indikator :
1) Jumlah masyarakat yang dilayani untuk mendapatkan SKCK;
2) Jumlah rekomendasi perijinan terhadap kegiatan unjuk rasa;
3) Jumlah surat ijin kegiatan masyarakat yang diterbitkan;
4) Prosentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi kepolisian
lainnya dalam rangka harkamtibmas.
f) Terciptanya kemitraan Polresta Barelang dengan Toga, Tomas,Todat, LSM,
OKP, ormas dan masyarakat serta terjalinya sinergi polisional proaktif dengan
instansi terkait berlandaskan gotong royong untuk menciptakan keamanan
dalam negeri secara berkelanjutan dengan indikator :
1) Jumlah Mou Polresta Barelang dengan Pemko/ Instansi terkait;
2) Jumlah kerjasama dengan kelompok masyarakat terorganisir.
g) Tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka
strattegi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan
keamanan dan gejolak sosial masyarakat dengan indikator :
1) Prosentase terpenuhinya 1 Bhabinkamtibmas disetiap desa/kelurahan;
2) Prosentase jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim
keamanan.
h) Terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
barang dan orang diwilayah laut maupun diwilayah darat dengan indikator :
1) Prosentase penurunan laka laut;
2) Prosentase penurunan pelanggaran lalu lintas;
3) Prosentase penurunan fatalitas korban laka lantas meninggal dunia;
4) Prosentase kegiatan rekayasa lantas untuk menurunkan titik rawan
kemacetan lalu lintas.
i) kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontijnesi dengan indikator:
1) Prosentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana;
2) Prosentase penurunan jumlah tindak pidana;
3) Jumlah SP2HP yang diterbitkan oleh jajaran fungsi Reserse.
j) Tersusun…..
15
j) Tersusun dan terimplementasinya SOP tentang standar pelayanan publik yang
unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi Polresta Barelang yang Good
Governance dan Clean Goverment dengan indikator :
1) Jumlah SOP tentang standar pelayanan publik yang akuntabel (yang
dilaksanakan);
2) Prosentase pengadaan yang menggunakan e-procurement.
B. Perjanjian Kinerja Polresta Barelang
Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja
dilingkungan Polri.Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya.
Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi
dan kinerja apatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi (reward and punishment)
Polresta Barelang telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2017, kegiatan yang
disusun adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Polresta
Barelang, Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun 2017. Perjanjian Kinerja Polresta Barelang tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terpenuhinya sarana/prasarana dan Almatsus Polresta Barelang berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan konflik sosial.
a. Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana dan alkom Polresta Barelang dalam mendukung kegiatan operasional dibandingkan dengan kebutuhan.
b. Jumlah Alsus berbasis Teknologi yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana.
5 %
1 Unit
2. Terbangunnya…..
16
2 Terbangunnya Postur Polresta Barelang yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui binrohtal, perubahan mind set dan culture set atau revolusi mental, serta melalui pelatihan fungsi teknis kepolisian.
a. Jumlah personel Polresta Barelang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Jumlah kegiatan binrohtal yang dilaksanakan.
c. Jumlah personel yang mengikuti pelatihan mind set dan culture set.
d. Jumlah personel Polresta Barelang yang mengikuti pelatihan fungsi teknis kepolisian
172 Pers
50 Kegiatan
15 Pers
170 Pers
3 Tergelarnya kekuatan Polresta Barelang baik didarat maupun di wilayah pulau terluar berpenghuni sebagai poros maritim secara berkelanjutan/ kesinambungan.
a. Jumlah personel Polresta Barelang yang melaksanakan strong poin dijalan.
b. Persentase personel yang ditugaskan diwilayah pulau pulau terluar berpenghuni dibanding dengan DSP.
c. Persentase ketersediaan fasilitas Polsek/Subsektor yang tergelar di wilayah pulau-pulau terluar berpenghuni dibandingkan dgn jumlah pulau terluar berpenghuni.
365 Pers
5 %
5 %
4 Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat sampai dengan pulau terluar berpenghuni baik dibidang kegiatan preemtif, preventif maupun dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
a. Persentase peningkatan/giat pelayanan fungsi Kepolisian dalam rangka menciptakan rasa aman:
1) Fungsi Harkamtibmas
2) Fungsi Reserse
3) Fungsi Intelkam
4) Fungsi Lantas
b. Persentase menurunnya komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri:
1) Dumas pada Siwas
2) Dumas pada Sipropam
3) Dumas pada Satreskrim
5 %
15 % 10 %
10 %
5 %
8 %
30 %
5. Terdeteksi…..
17
5 Terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi gejolak sosial dalam masyarakat, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas yang dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, tindakan anarkhis maupun terorisme.
a. Jumlah masyarakat yg dilayani untuk mendapatkan SKCK
b. Jumlah rekomendasi perinzinan terhadap kegiatan Unjuk Rasa.
c. Jumlah surat izin kegiatan masyarakat yang diterbitkan.
d. Persentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi kepolisian lainnya dalam rangka harkamtibmas.
99.573 Masyarakat
80 Rekom
1.200
Surat Izin
5 %
6 Terciptanya kemitraan Polresta Barelang dengan Toga,Tomas,Todat,LSM, OKP,Ormas dan masyarakat serta terjalinnya sinergi polisional proaktif dengan Instansi terkait berlandaskan gotong royong, untuk menciptakan keamanan dalam negeri secara berkelanjutan.
a. Jumlah MoU / kerjasama Polresta Barelang dengan Pemko/Instansi terkait.
b. Jumlah MoU / kerjasama dengan masyarakat terorganisir.
27 MoU
16 MoU
7 tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa / kelurahan dalam rangka implementasi strategis polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial masyarakat
a. Persentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu desa/kelurahan.
b. Persentase jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan.
94 % dari total desa/kelurahan
7 %
8 Terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah darat.
a. Persentase penurunan laka laut.
b. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
c. Persentase penurunan fatalitas korban dalam kecelakaan lalu lintas.
d. Persentase kegiatan rekayasa lantas untuk menurunkan titik rawan kemacetan lalu lintas.
0 %
5 %
4,80 %
10,71 %
9. Meningkatnya…..
18
9 Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan perkara ,serta terciptanya rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi).
a. Persentase pengungkapan dan penyelesaian penanganan kasus tindak pidana.
b. Persentase penurunan jumlah tindak pidana.
c. Jml SP2HP yang diterbitkan oleh jajaran fungsi Reserse.
62 %
5 %
3.750 SP2HP
10 Tersusun dan terimplementasinya SOP tentang standar pelayanan publik yang unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi Polresta Barelang yang Good Governance dan Clean Government.
a. Jumlah SOP tentang Standar Pelayanan Publik yang akuntabel (yang dilaksanakan).
b. Persentase pengadaan yang menggunakan e-procurement (LPSE).
49 SOP
100 %
BAB III…..
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Polresta Barelang Tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
penetapan kinerja dengan realisasinya, membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil
pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja pada Polresta Barelang T.A. 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasinya masing-masing indikator kinerja
sasaran, rincian tingkat capaian masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada
tabel Pengukuran Kinerja (PK) Polresta Barelang Tahun 2017.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis
berikut indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa sasaran strategis
yang belum optimal berhasil diwujudkan dalam tahun 2017.Namun terhadap sasaran
maupun target indikator yang belum berhasil diwujudkan, telah dilakukan beberapa
analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan
capaian kinerja dimasa yang akan datang.
Tabel 1
Tabel Pengukuran Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Terpenuhinya sarana/prasarana dan Almatsus Polresta Barelang berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan konflik sosial.
a. Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana dan alkom Polresta Barelang dalam mendukung kegiatan operasional dibandingkan dengan kebutuhan.
5 %
3 %
60 %
b. Jumlah…..
20
b. Jumlah Alsus berbasis Teknologi yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana.
1 Unit 4 Unit 400 %
2 Terbangunnya Postur Polresta Barelang yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui binrohtal, perubahan mind set dan culture set atau revolusi mental, serta melalui pelatihan fungsi teknis kepolisian.
a. Jumlah personel Polresta Barelang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Jumlah kegiatan binrohtal yang dilaksanakan.
c. Jumlah personel
yang mengikuti pelatihan mind set dan culture set.
d. Jumlah personel
Polresta Barelang yang mengikuti pelatihan fungsi teknis kepolisian
172 Pers
50
Kegiatan
15 Pers
170 Pers
175 Pers
198 Giat
0 Pers
148 Pers
102 %
396 %
0 %
87 %
3 Tergelarnya kekuatan Polresta Barelang baik didarat maupun di wilayah pulau terluar berpenghuni sebagai poros maritim secara berkelanjutan/ kesinambungan.
a. Jumlah personel Polresta Barelang yang melaksanakan strong poin dijalan.
b. Persentase personel yang ditugaskan diwilayah pulau pulau terluar berpenghuni dibanding dengan DSP.
c. Persentase ketersediaan fasilitas Polsek/Subsektor yang tergelar di wilayah pulau-pulau terluar berpenghuni dibandingkan dgn jumlah pulau terluar berpenghuni.
365 Pers
5 %
5 %
399 Pers
5 %
1 %
109 %
100 %
20 %
4. Terwujudnya…..
21
4 Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat sampai dengan pulau terluar berpenghuni baik dibidang kegiatan preemtif, preventif maupun dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
a. Persentase peningkatan/giat pelayanan fungsi Kepolisian dalam rangka menciptakan rasa aman:
1) Fungsi Harkamtibmas
2) Fungsi Reserse
3) Fungsi Intelkam
4) Fungsi Lantas
b. Persentase menurunnya komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri:
1) Dumas pada Siwas
2) Dumas pada Sipropam
3) Dumas pada Satreskrim
5 %
15 %
10 %
10 %
5 %
8 %
30 %
3 %
10 %
9 %
1 %
0 %
0 %
23 %
60 %
30 %
90 %
10 %
0 %
0 %
77 %
5 Terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi gejolak sosial dalam masyarakat, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas yang dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, tindakan anarkhis maupun terorisme.
a. Jumlah masyarakat yg dilayani untuk mendapatkan SKCK
b. Jumlah pemberitahuan terhadap kegiatan Unjuk Rasa.
c. Jumlah surat izin kegiatan masyarakat yang diterbitkan.
d. Persentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi kepolisian lainnya dalam rangka harkamtibmas
99.573 Msy
80 Rekom
1.200 Izin
5 %
88.362 Msy
42 Rekom
268 Izin
9 %
89 %
53 %
22 %
180 %
6. Terciptanya…..
22
6 Terciptanya kemitraan Polresta Barelang dengan Toga, Tomas,Todat,LSM, OKP, Ormas dan masyarakat serta terjalinnya sinergi polisional proaktif dengan Instansi terkait berlandaskan gotong royong, untuk menciptakan keamanan dalam negeri secara berkelanjutan.
a. Jumlah MoU/kerjasama Polresta Barelang dengan Pemko/Instansi terkait.
b. Jumlah MoU/kerjasama dengan masyarakat terorganisir.
27 MoU
16 MoU
18 MoU
17 MoU
67 %
106 %
7 Tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa / kelurahan dalam rangka implementasi strategis polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial masyarakat
a. Persentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu desa/ kelurahan.
b. Persentase
jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan.
94 %
7 %
88 %
19 %
97 %
271 %
8 Terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah darat.
a. Persentase penurunan laka laut.
b. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
c. Persentase penurunan fatalitas korban dalam kecelakaan lalu lintas.
d. Persentase kegiatan rekayasa lantas untuk menurunkan titik rawan kemacetan lalu lintas.
0 %
5 %
4,80 %
10,71 %
0 %
0 %
23 %
42 %
0 %
0 %
460 %
382 %
9. Meningkatnya…..
23
9 Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan perkara ,serta terciptanya rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi).
a. Persentase pengungkapan dan penyelesaian penanganan kasus tindak pidana.
b. Persentase penurunan jumlah tindak pidana.
c. Jmlh SP2HP yang diterbitkan oleh jajaran fungsi Reserse.
62 %
5 %
3.750
SP2HP
58 %
4 %
4.587 SP2HP
97 %
57 %
122 %
10 Tersusun dan terimplementasinya SOP tentang standar pelayanan publik yang unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi Polresta Barelang yang Good Governance dan Clean Government.
a.Jumlah SOP tentang Standar Pelayanan Publik yang akuntabel (yang dilaksanakan).
b.Persentase pengadaan yang menggunakan e-procurement (LPSE).
49 SOP
100 %
73 SOP
100 %
149 %
100 %
B. Indikator…..
24 B. Indikator Capaian Indikator Kinerja
Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data
kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran,
hamabatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang diambil diantaranya :
1. Terpenuhinya sarana prasarana dan almatsus Polresta Barelang berbasis
teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan konflik
sosial.
a) Prosentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana dan alkom Polresta
Barelang dalam mendukung kegiatan operasional.
Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Prosentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana dan alkom Polresta Barelang dalam mendukung kegiatan operasional
5 % 3 % 60 %
Analisa:
Dari penjelasan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase terpenuhinya
sarana prasarana dan alkom Polresta Barelang dalam mendukung kegiatan
operasional realisasi mencapai 3 % dari alokasi target 5 % sehingga
capaian kinerja sebesar 60 %, hal tersebut dikarenakan jumlah peningkatan
Sarpras di Polresta Barelang hanya 139 dari jumlah Sarpras di tahun
sebelumnya.
Tabel 3
Data Sarpras dan Alkom
No Data Sarpras Tahun
Ket 2015 2016 2017
1
2
3
4
Sarpras
Repeater
Radio Mobile
HT
3.840
1
14
25
3.900
2
16
75
3.948
2
32
150
Jumlah 3.880 3.993 4.132
Grafik…..
25
Grafik data Sarpras dan Alkom Polresta Barelang
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2015 2016 2017
Sarpras
Repeater
Radio Mobile
HT
Analisa:
Dari data tersebut diatas, maka dapat dianalisa bahwa secara umum terjadi
peningkatan terhadap sarana dan prasarana serta alkom Polresta Barelang
guna mendukung tugas operasional.
b) Jumlah alat khusus berbasis teknologi yang berkaitan dengan penanganan
Tindak Pidana.
Tabel 4
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah alat khusus berbasis teknologi yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana
1 Unit 4 Unit 400 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa terpenuhinya alat
khusus Reskrim yang berbasis teknologi guna mengungkap perkara tindak
pidana dari alokasi target 1 (satu) unit dan realisasi 4 (satu) unit sehingga
capaian kinerja sebesar 400 %.
Tabel 5…..
26
Tabel 5
Data Alsus Reskrim
No Data Alsus
Reskrim
Tahun Ket
2015 2016 2017
Laptop Portable
(Mambis)
1 1 4
Jumlah 1 1 4
Grafik data Alsus Tindak Pidana Polresta Barelang
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2015 2016 2017
Analisa:
Dari data tersebut diatas, maka dapat dianalisa bahwa secara umum
mengalami peningkatan pemenuhan alat khusus penanganan tindak pidana
di Polresta Barelang dari tahun sebelumnya.
2. Terbangunnya postur Polresta Barelang yang profesional, bermoral, Modern
dan unggul melalui binrohtal, perubahan mindset atau revolusi mental serta
melalui pelatihan fungsi teknis kepolisian.
a) Jumlah personel Polresta Barelang yang mempunyai kompetensi sesuai
dengan bidang tugasnya.
Tabel 6
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Jumlah personel Polresta Barelang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
172 Pers 175 Pers 102 %
Analisa…..
27
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa personel yang
mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya di Polresta
Barelang realisasi mencapai 175 personel dari alokasi target 172 personel
sehingga capaian kinerja sebesar 102 %
Tabel 7
Data Personel yang memiliki kompetensi
No Data personel yang memiliki
kompetensi
Tahun Ket
2015 2016 2017
Personel yang mengikuti
a. Dikjur
b. Pelatihan
23
241
28
293
27
148
Jumlah 264 321 175
Grafik perbandingan Dikjur dan Pelatihan personel Polresta Barelang
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017
Dikjur
Pelatihan
Analisa:
Dari penjelasan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Polresta Barelang
berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi personelnya sesuai dengan
bidang tugas namun di tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
b) Jumlah…..
28
b) Jumlah kegiatan Binrohtal yang dilaksanakan.
Tabel 8
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah kegiatan binrohtal yang dilaksanakan
50 kegiatan 198 kegiatan 396 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa Pembinaan rohani dan
Mental yang dilaksanakan oleh Polresta Barelang dan jajaran realisasi
mencapai 198 kegiatan dari alokasi target 50 kegiatan sehingga capaian
kinerja sebesar 396 %
Tabel 9
Data kegiatan Binrohtal
No Data kegiatan Binrohtal Tahun
Ket 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Polresta Barelang
Polsek Lubuk Baja
Polsek Batu Ampar
Polsek Batam Kota
Polsek Sekupang
Polsek Nongsa
Polsek Batu Aji
Polsek B. Padang
Polsek KKP
Polsek Bengkong
Polsek Sei Beduk
Polsek Sagulung
Polsek KKB
Polsek Galang
48
12
16
28
16
12
6
12
0
4
0
1
0
1
50
12
48
12
24
16
24
0
10
4
12
12
0
2
45
12
24
24
12
12
12
4
12
12
12
12
0
5
Jumlah 156 226 198
Grafik…..
29
Grafik kegiatan Binrohtal Polresta Barelang dan Polsek Jajaran
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2015 2016 2017
Polresta
Batu Ampar
Lubuk Baja
Batam Kota
Sekupang
Batu Aji
Nongsa
KKP
B. Padang
Bengkong
Sagulung
Sei beduk
Galang
KKB
Analisa:
Dari data diatas secara umum Polresta Barelang dan Polsek jajaran
melaksanakan kegiatan binrohtal untuk meningkatkan Iman dan Takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk Polsek belum melaksanakan
kegiatan binrohtal akan di evaluasi dan diperintahkan untuk melaksanakan
kegiatan binrohtal.
c) Jumlah personel yang mengikuti pelatihan mind set dan culture set.
Tabel 10
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah personel yang mengikuti pelatihan mind set dan culture set.
15 Pers 0 Pers 0 %
Analisa…..
30
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah personel
Polresta Barelang yang mengikuti pelatihan Mind Set dan Culture Set
realisasi mencapai 0 personel dari alokasi target 15 personel sehingga
capaian kinerja sebesar 0 %
Tabel 11
Data pelatihan Mind Set dan Culture Set
No Data pelatihan Mind Set
dan Culture Set
Tahun Ket
2015 2016 2017
Data personel yang
mengikuti pelatihan Mind
Set dan Culture Set
15 Pers 18 Pers 0 Pers
Jumlah 15 18 0
Grafik pelatihan Mind Set dan Culture Set Polresta Barelang
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2015 2016 2017
Mind Set danCulture Set
d) Jumlah personel yang mengikuti pelatihan fungsi teknis kepolisian
Tabel 12
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah personel yang mengikuti pelatihan fungsi teknis kepolisian
170 Pers 148 Pers 87 %
Analisa…..
31
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 12 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah personel
Polresta Barelang yang mengikuti pelatihan fungsi teknis kepolisian
realisasi mencapai 148 personel dari alokasi target 170 personel pada
tahun 2017 sehingga capaian kinerja sebesar 87 %, sehingga dengan
pelatihan fungsi teknis kepolisian personel Polresta Barelang dapat lebih
profesional dalam melaksanakan tugas.
Tabel 13
Data pelatihan fungsi teknis kepolisian
No Data pelatihan fungsi teknis
kepolisian
Tahun Ket
2015 2016 2017
Jumlah personel yang mengikuti pelatihan fungsi teknis kepolisian
241 293 148
Jumlah 241 293 148
Grafik pelatihan fungsi teknis Kepolisian
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017
Pelatihan FTKepolisian
3. Tergelarnya…..
32
3. Tergelarnya kekuatan Polresta Barelang baik didarat maupun di wilayah pulau
terluar berpenghuni sebagai poros maritim secara berkelanjutan/
kesinambungan.
a) Jumlah personel Polresta Barelang yang melaksanakan strong poin dijalan
Tabel 14
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah personel Polresta Barelang yang melaksanakan strong poin dijalan
365 Pers 399 Pers 109 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 14 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase jumlah
personel Polresta Barelang yang melaksanakan kegiatan strong poin/gatur
dijalan realisasi mencapai 399 Pers dari alokasi target 365 pers pada tahun
2017 sehingga capaian kinerja sebesar 109 %
Tabel 15
Data personel yang melaksanakan strong poin/gatur
No Data kegiatan
strong poin/gatur
Tahun Ket
2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Polresta Barelang Polsek Lubuk Baja Polsek Bt. Ampar Polsek Batam Kota Polsek Sekupang Polsek Bt. Aji Polsek Nongsa Polsek KKP Polsek Bengkong Polsek B. Padang Polsek Sagulung Polsek Sei Beduk Polsek Galang Polsek KKB
210 37 21 27 27 48 25 10 32 21 24 14 10 5
321 30 32 48 10 27 48 15 30 24 10 23 9 5
157 30 28 10 33 25 20 22 15 20 10 15 10 4
Jumlah 513 634 399
Grafik…..
33
Grafik data personel yang melaksanakan kegiatan Strong Poin
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017
Polresta Barelang
Batu Ampar
Lubuk Baja
Nongsa
Batam Kota
Batu Aji
Sekupang
KKP
B. Padang
Bengkong
Sagulung
Sei Beduk
Galang
KKB
b) Persentase personel yang ditugaskan diwilayah pulau pulau terluar
berpenghuni dibanding dengan DSP.
Tabel 16
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase personel yang ditugaskan diwilayah pulau pulau terluar berpenghuni.
5 % 5 % 100 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 16 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase personel
yang ditugaskan diwilayah pulau-pulau terluar berpenghuni realisasi
mencapai 5 % dari alokasi target 5 % pada tahun 2017 sehingga capaian
kinerja sebesar 100 %
Tabel…..
34
Tabel 17
Data personel perbatasan
No Data personel
perbatasan
Tahun Ket
2015 2016 2017
Jumlah personel yang bertugas diwilayah pulau terluar berpenghuni a. Polsek Nongsa b. Polsek B. Padang
11 Pers 22 Pers
44 Pers 34 Pers
49 Pers 36 Pers
DSP Polresta Barelang sebanyak 1698 Pers
Jumlah 33 Pers 78 Pers 85 Pers
Grafik personel Perbatasan / Pulau terluar Polresta Barelang
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017
Nongsa
B. Padang
c) Persentase ketersediaan fasilitas Polsek/Subsektor yang tergelar di wilayah
pulau-pulau terluar berpenghuni dibandingkan dgn jumlah pulau terluar
berpenghuni.
Tabel 18
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase ketersediaan fasilitas Polsek/ Subsektor yang tergelar di wilayah pulau-pulau terluar berpenghuni dibandingkan dgn jumlah pulau terluar berpenghuni.
5 % 1 % 20 %
Analisa…..
35
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 18 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase
ketersediaan fasilitas Polsek/Polsubsektor di pulau terluar berpenghuni
realisasi mencapai 1 % dari target 5 % pada tahun 2017.
Tindak lanjut :
Untuk tahun yang akan datang akan mengusulkan pembangunan mako
polsubsektor dan rumah dinas
Tabel 19
Data ketersediaan fasilitas Polsek/Polsubsektor di pulau terluar
berpenghuni
No
Data fasilitas
Polsek/polsubsektor pulau
terluar
Tahun
Ket 2015 2016 2017
Jumlah ketersediaan fasilitas Polsek/Polsubsektor yang berada di pulau terluar
0 0 2
Jumlah 0 0 2
Grafik ketersediaan fasilitas Perbatasan / Pulau terluar
Polresta Barelang
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2015 2016 2017
Fasilitas
4. Terwujudnya…..
36
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat sampai dengan
pulau terluar berpenghuni baik dibidang kegiatan preemtif, preventif maupun
dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
a) Persentase peningkatan/giat pelayanan fungsi Kepolisian dalam rangka
menciptakan rasa aman:
1) Fungsi Harkamtibmas
2) Fungsi Reserse
3) Fungsi Intelkam
4) Fungsi Lantas
Tabel 20
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase peningkatan/giat pelayanan fungsi Kepolisian dalam rangka menciptakan rasa aman: 1)Fungsi Harkamtibmas 2)Fungsi Reserse 3)Fungsi Intelkam 4)Fungsi Lantas
5 %
15 % 10 % 10 %
3 %
10 % 9 % 1 %
60 % 30 % 90 % 10 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 20 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase
peningkatan kegiatan pelayanan fungsi kepolisian antara lain fungsi
Harkamtibmas realisasi mencapai 2 % dari alokasi target 5 % sehingga
capaian kinerja sebesar 60 %, untuk fungsi Reserse realisasi mencapai 10
% dari alokasi target 15 % sehingga capaian kinerja sebesar 30 % dan
fungsi Intelkam realisasi mencapai 9 % dari alokasi target 10 % sehingga
capaian kinerja sebesar 90 % serta fungsi Lantas realisasi mencapai 1 %
dari alokasi target 10 % sehingga capaian kinerja sebesar 10 %. Secara
umum dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa peningkatan pelayanan
kepolisian tidak mencapai target dari target yang telah ditetapkan.
Tabel 21…..
37
Tabel 21
Data pelayanan fungsi kepolisian bidang Harkamtibmas
No Data Harkamtibmas Tahun
Ket 2015 2016 2017
Bidang Harkamtibmas a. Patroli b. Pengaturan c. Pengawalan d. Penjagaan
9.955 6.784 1.610 6.931
12.800 8.387 1.474 10.165
13.162 8.078 1.532 11.027
Jumlah 25.280 32.826 33.799
Grafik fungsi Kepolisian Bidang Harkamtibmas Polresta Barelang
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2015 2016 2017
Patroli
Pengaturan
Pengawalan
Penjagaan
Tabel 22
Data pelayanan fungsi kepolisian bidang Reserse
No Data Reserse Tahun
Ket 2015 2016 2017
Jumlah pelayanan fungsi Reserse terhadap masyarakat
4.784 5.074 3.519
Jumlah 4.784 5.074 3.519
Grafik…..
38
Grafik fungsi Kepolisian Bidang Reserse Polresta Barelang
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2015 2016 2017
Fungsi Reserse(SP2HP)
Tabel 23
Data pelayanan fungsi kepolisian bidang Intelkam
No Data Intelkam Tahun
Ket 2015 2016 2017
Bidang Intelkam a. Penyelidikan b. Pengamanan c. Penggalangan
651 750 44
742 743 52
405 490 50
Jumlah 1.445 1.537 945
Grafik fungsi kepolisian bidang Intelkam Polresta Barelang
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015 2016 2017
Penyelidikan
Pengamanan
Penggalangan
Tabel 24…..
39
Tabel 24
Data pelayanan fungsi kepolisian bidang Lantas
No Data Lantas Tahun
Ket 2015 2016 2017
Bidang Lantas a. Patroli b. Pengaturan c. Pengawalan d. Penjagaan
4.995 25.164
560 4.380
3.240 31.800
720 5.040
3.285
31.970 720
5.040
Jumlah 35.085 40.800 41.015
Grafik pelayanan fungsi Kepolsian bidang Lantas
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2015 2016 2017
Patroli
Pengaturan
Pengawalan
Penjagaan
b) Persentase menurunnya complain masyarakat terhadap pelayanan Polri.
Tabel 25
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase menurunnya complain masyarakat terhadap pelayanan Polri: 1) Dumas pada Siwas 2) Dumas pada Sipropam 3) Dumas pada Reskrim
5 % 8 % 30 %
0 % 0 % 23 %
0 % 0 % 77 %
Analisa…..
40
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 25 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase
menurunnya complain masyarakat terhadap pelayanan Polri antara lain
Dumas melalui Siwas realisasi mencapai 0 % dari alokasi target 5 %
sehingga capaian kinerja sebesar 0 %, untuk Dumas melalui Sipropam
realisasi mencapai 0 % dari alokasi target 8 % sehingga capaian kinerja
sebesar 0 % dan Dumas pada Reskrim realisasi mencapai 23 % dari
alokasi target 30 % sehingga capaian kinerja sebesar 77 %, untuk target
Dumas di Polresta Barelang mengalami penurunan dari target penurunan
Dumas yang ditetapkan.
Tabel 26
Data Dumas pada Siwas
No Data Dumas
Siwas
Tahun Ket
2015 2016 2017
Dumas pada Siwas
4 4 0
Jumlah 4 4 0
Grafik data Dumas Siwas
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2015 2016 2017
Dumas pada Siwas
Tabel 27
Data Dumas pada Sipropam
No Data Dumas
Sipropam
Tahun Ket
2015 2016 2017
Dumas pada Sipropam
0 0 0
Jumlah 0 0 0
Grafik…..
41
Grafik data Dumas Sipropam
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2015 2016 2017
Dumas pada Sipropam
Tabel 28
Data Dumas pada Sat Reskrim
No Data Dumas Sat
Reskrim
Tahun Ket
2015 2016 2017
Dumas pada Sat Reskrim
24 35 27
Jumlah 24 35 27
Grafik data Dumas Sat Reskrim
0
5
10
15
20
25
30
35
2015 2016 2017
Dumas pada SatReskrim
5) Terdeteksi…..
42
5) Terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi gejolak sosial dalam masyarakat,
sehingga mampu mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas yang
dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, tindakan anarkhis maupun
terorisme.
a) Jumlah masyarakat yang dilayani untuk mendapatkan SKCK.
Tabel 29
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah masyarakat yang dilayani untuk mendapatkan SKCK
99.573 Lembar
88.362 Lembar
89 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 29 diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat yang
terlayani untuk mendapatkan SKCK realisasi mencapai 88.362 lembar dari
alokasi target 99.573 lembar sehingga capaian kinerja sebesar 89 %.
Tabel 30
Data penerbitan SKCK Polresta Barelang
No Data penerbitan SKCK Tahun
Ket 2015 2016 2017
Penerbitan SKCK
78.183 77.890 88.362
Jumlah 78.183 77.890 88.362
Grafik data penerbitan SKCK Polresta Barelang
72000
74000
76000
78000
80000
82000
84000
86000
88000
90000
2015 2016 2017
Penerbitan SKCK
b) Jumlah…..
43
b) Jumlah rekomendasi perizinan terhadap kegiatan unjuk rasa.
Tabel 31
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah rekomendasi perizinan terhadap kegiatan unjuk rasa.
80 42 53 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 31 diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah rekomendasi
perizinan terhadap kegiatan unjuk rasa realisasi mencapai 42
pemberitahuan dari alokasi target 80 pemberitahuan sehingga capaian
kinerja sebesar 53 %
Tabel 32
Data Rekomendasi Perizinan Unras
No
Data
Rekomendasi
Perizinan Unras
Tahun
Ket 2015 2016 2017
Data Rekomendasi Perizinan Unras
140 88 42
Jumlah 140 88 42
Grafik data rekomendasi kegiatan Unras
0
20
40
60
80
100
120
140
2015 2016 2017
Rekom Unras
c) Jumlah…..
44
c) Jumlah surat izin kegiatan masyarakat yang diterbitkan.
Tabel 33
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah surat izin kegiatan masyarakat yang diterbitkan
1.200 268 22 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 33 diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah surat izin
kegiatan masyarakat yang diterbitkan realisasi mencapai 268 izin dari
alokasi target 1.200 izin sehingga capaian kinerja sebesar 22 %.
Tabel 34
Data surat izin masyarakat yang diterbitkan
No Data surat izin
masyarakat yang diterbitkan
Tahun Ket 2015 2016 2017
surat izin kegiatan masyarakat yang diterbitkan
769 569 268
Jumlah 769 569 268
Grafik data penerbitan surat izin kegiatan masyarakat
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015 2016 2017
Izin GiatMasyarakat
d) Persentase…..
45
d) Persentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian
lainnya dalam rangka Harkamtibmas.
Tabel 35
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase produk Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas.
5 % 9 % 180 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 35 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase produk
Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka
Harkamtibmas realisasi mencapai 9 % dari alokasi target 5 % pada tahun
2015 sehingga capaian kinerja sebesar 180 %.
Tabel 36
Data kegiatan Intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian
dalam rangka Harkamtibmas
No Data kegiatan Intelijen Tahun
Ket 2015 2016 2017
1
Sat Intelkam Polrseta Barelang a. Laporan Informasi b. Kirpat c. Kirsus d. Infosus e. Kirka Intel f. Intel Dasar
512 32 15 683
1 1
542 3 26 671 1 1
540 5 23
256 1 1
2 Polsek jajaran Polresta Barelang a. Laporan informasi b. Kirpat c. Kirsus d. Infosus e. Kirka Intel f. Intel Dasar
1.261 0 0
364 0
20
1.234 0 0
486 0 13
1.284 0 2
1.026 0 13
Jumlah 3.104 2.977 3.251
Grafik…..
46
Grafik kegiatan Satuan Intelijen Polresta Barelang
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
LI
Kirpat
Kirsus
Infosus
Kirka Intel
Intel Dasar
Grafik kegiatan Unit Intelijen Polsek Jajaran Polresta Barelang
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2015 2016 2017
LI
Kirpat
Kirsus
Infosus
Kirka Intel
Intel Dasar
6. terciptanya…..
47
6. Terciptanya kemitraan Polresta Barelang dengan Toga, Tomas, Todat, LSM,
OKP, Ormas dan masyarakat serta terjalinnya sinergi polisional proaktif
dengan Instansi terkait berlandaskan gotong royong, untuk menciptakan
keamanan dalam negeri secara berkelanjutan.
a) Jumlah MOU/Kerjasama Polresta Barelang dengan Pemko/Instansi terkait.
Tabel 37
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah MOU/Kerja Sama Polresta Barelang dengan Pemko/Instansi terkait
27 18 67 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 37 diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah MOU/Kerja
Sama Polresta Barelang dengan Pemko/Instansi terkait realisasi mencapai
18 MOU dari alokasi target 27 MOU sehingga capaian kinerja sebesar 67%.
Tabel 38
Data MoU/Kerjasama Polresta Barelang dengan Pemko/Instansi terkait
No Data MoU/ Kerjasama
Tahun Ket
2015 2016 2017
Data MoU/ Kerjasama Polresta Barelang dengan Pemko/ Instansi terkait
55 60 18
Jumlah 55 60 18
Grafik data MOU/Kerma Polresta Barelang dengan Instansi terkait
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017
MOU/Kerma Instansi terkait
b) Jumlah…..
48
b) Jumlah MoU/Kerjasama dengan masyarakat terorganisir/ komunitas.
Tabel 39
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah MOU/ Kerjasama dengan masyarakat terorganisir/ komunitas.
16 17 106 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 39 diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah MOU/
Kerjasama dengan masyarakat terorganisir/ komunitas realisasi mencapai
17 MOU dari alokasi target 16 MOU sehingga capaian kinerja sebesar
106%
Tabel 40
Data MoU/Kerjasama dengan masyarakat terorganisir/komunitas
No Data MoU/ Kerjasama
Tahun Ket
2015 2016 2017
Jumlah MoU/Kerjasama dengan masyarakat terorganisir/ komunitas
5 17 17
Jumlah 5 17 17
Grafik data MOU/Kerma dengan masyarakat terorganisir
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2015 2016 2017
MOU/Kerma dgmsyarakatterorganisir
7. Tergelarnya…..
49
7. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa / kelurahan dalam rangka
implementasi strategis polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi
gangguan keamanan dan gejolak sosial masyarakat.
a) Persentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu desa/kelurahan.
Tabel 41
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu desa/kelurahan
94 % 88 % 97 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 41 diatas, dapat dilihat bahwa Persentase
terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu desa/kelurahan realisasi
mencapai 88 % dari alokasi target 94 % sehingga capaian kinerja sebesar
97 %
Tabel 42
Data Bhabinkamtibmas Polresta Barelang
No Data
Bahbinkamtibmas
Data Desa/
Kelurahan
Tahun Ket
2015 2016 2017
Data Bhabinkamtibmas Polresta Barelang
64 Kelurahan
55 56 56
Jumlah 64 55 56 56
Grafik pemenuhan Bhabinkamtibmas Polresta Barelang
50
52
54
56
58
60
62
64
2015 2016 2017
Jumlah Kelurahan
JumlahBhabinkamtibmas
b) Persentase…..
50
b) Persentase jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim
keamanan.
Tabel 43
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan
7 % 19 % 271 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 43 diatas, dapat dilihat bahwa Persentase jumlah
komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan realisasi
mencapai 19% dari alokasi target 7% sehingga capaian kinerja sebesar
271%
Tabel 44
Data komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan
No Data komunitas Tahun
Ket 2015 2016 2017
Jumlah komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan. a. Polresta Barelang b. Polsek jajaran
Polresta Barelang
95 11
105 5
105 26
Jumlah 106 110 131
Grafik jumlah komunitas masyarakat jajaran Polresta Barelang
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017
Polresta Barelang
Polsek Jajaran
8. Terjaminnya…..
51
8. Terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah darat.
a) Persentase penurunan laka laut.
Tabel 45
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase penurunan laka laut
0 % 60 % 0 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 45 diatas, dapat dilihat bahwa penurunan laka laut
sebesar 3 Kasus (60%) di tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016.
Tindak lanjut:
Satpolair akan lebih banyak melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada
nahkoda kapal dan nelayan pesisir sehingga mengurangi/tidak terjadi laka
laut.
Tabel 46
Data laka laut
No Data laka laut Tahun
Ket 2015 2016 2017
Data laka laut yang terjadi
2 Kss 5 Kss 2 Kss
Jumlah 2 Kss 5 Kss 2 Kss
Grafik data laka laut
0
1
2
3
4
5
2015 2016 2017
Laka laut
b) Persentase…..
52
b) Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan
kecelakaan lalu lintas.
Tabel 47
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas
5 % 0 % 0 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 47 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase
penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan
lalu lintas realisasi mencapai 0 % dari alokasi target 5 % pada tahun 2017
sehingga capaian kinerja sebesar 0 % dikarenakan tidak ada penurunan
kasus pelanggaran lalu lintas.
Tabel 48
Data pelanggaran lalu lintas/tilang
No Data Pelanggaran Tahun
Ket 2015 2016 2017
Data pelanggaran lalu lintas/tilang
21.490 20.415 22.122
Jumlah 21.490 20.415 22.122
Grafik data pelanggaran / tilang
19500
20000
20500
21000
21500
22000
22500
2015 2016 2017
Pelanggaran /Tilang
c) Persentase…..
53
c) Persentase penurunan fatalitas korban dalam kecelakaan lalu lintas (korban
luka berat dan meninggal dunia)
Tabel 49
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase penurunan fatalitas korban dalam kecelakaan lalu lintas
4,80 % 23 % 460 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 49 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase penurunan
fatalitas korban dalam kecelakaan lalu lintas realisasi turun mencapai 23%
dari alokasi target penurunan 4,80 % sehingga capaian kinerja naik sebesar
460 %
Tabel 50
Data korban laka lantas LB dan MD
No Data korban laka lantas Tahun
Ket 2015 2016 2017
Jumlah korban laka lantas a. Luka berat b. Meninggal dunia
226 130
289 110
223 85
Jumlah 356 399 308
Grafik data korban Laka lantas Polresta Barelang
0
50
100
150
200
250
300
2015 2016 2017
Luka Berat
Meninggal Dunia
d) Persentase…..
54
d) Persentase kegiatan rekayasa lalu lintas untuk menurunkan titik rawan
kemacetan lalu lintas.
Tabel 51
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase kegiatan rekayasa lalu lintas untuk menurunkan titik rawan kemacetan lalu lintas
10,71 % 42 % 382 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 51 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase kegiatan
rekayasa lalu lintas untuk menurunkan titik rawan kemacetan lalu lintas
realisasi mencapai 42 % dari alokasi target 10,71 % sehingga capaian
kinerja sebesar 382 %
Tabel 52
Data kegiatan Dikyasa
No Data kegiatan Dikyasa Tahun
Ket 2015 2016 2017
Jumlah kegiatan Dikyasa Sat Lantas Polresta Barelang
101 110 156
Jumlah 101 110 156
Grafik data kegiatan Dikyasa
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2015 2016 2017
Giat Dikyasa
9. Meningkatnya…..
55
9. Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan perkara ,serta terciptanya rasa
aman masyarakat dari 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional,
kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan
berimplikasi kontinjensi).
a) Persentase pengungkapan dan penyelesaian penanganan kasus tindak
pidana.
Tabel 53
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase pengungkapan dan penyelesaian penanganan kasus tindak pidana
62 % 60 % 97 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 53 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase
pengungkapan dan penyelesaian penanganan kasus tindak pidana realisasi
mencapai 60 % dari alokasi target 62 % pada tahun 2017 sehingga capaian
kinerja sebesar 97 %, target tidak tercapai karena adanya beberapa kasus
yang alat buktinya masih kurang dan masih banyak personel fungsi reserse
yang belum memiliki dikjur/pelatihan di bidang reserse sehingga dalam hal
lidik dan sidik Tindak Pidana masih belum maksimal dalam ungkap
kasus/perkara tindak pidana.
Tindak lanjut :
Akan mengirimkan personel di fungsi Reserse untuk melaksanakan dikjur
dan pelatihan di bidang reserse sehingga kompetensi personel makin baik
dan profesional dalam melaksanakan tugas.
Tabel 54
Data Kriminalitas
NO URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
1 Crime Total 3.146 4.015 2.993 2 Crime Cleared 1.390 2.058 1.087 3 Clearence Rate 58% 51% 60%
Grafik Perbandingan data Kriminalitas (CT dan CC)
0
1000
2000
3000
4000
5000
2015 2016 2017
CT
CC
Tabel 55…..
56
Tabel 55
Data kejahatan menurut jenisnya
NO JENIS GK 2016 2017
JTP JPP % JTP JPP CCR
1 CURAT 109 35 32% 80 44 55%
2 CURAS 80 28 35% 103 38 37%
3 JAMBRET 66 14 21% 32 23 72%
4 CURANMOR 394 105 27% 295 156 53%
5 CURI BIASA 381 165 43% 439 249 57%
6 ANIAYA BIASA 297 147 49% 297 175 59%
7 ANIAYA BERAT 38 18 47% 45 28 62%
8 PENIPUAN 179 51 28% 211 128 61%
9 PENGGELAPAN 184 71 39% 187 107 57%
10 SENPI 6 8 133% 5 4 80%
11 SAJAM 2 1 50% 13 7 54%
12 PSIKOTROPIKA - - 0% - - 0%
13 NARKOTIKA 210 210 100% 129 129 100%
14 PERB. TDK. MENYENANGKAN 32 10 31% 42 15 36%
15 PENGRUSAKAN 69 18 26% 52 20 38%
16 PEMBUNUHAN 5 5 100% 2 5 250%
17 PERKOSAAN 6 7 117% 5 4 80%
18 PEMALSUAN 20 4 20% 30 10 33%
19 PENGANCAMAN 27 9 33% 54 33 61%
20 PENGROYOKAN 153 73 48% 133 82 62%
21 PERZINAHAN 5 4 80% 3 3 100%
22 PERB. CABUL 59 44 75% 82 75 91%
23 PENEMUAN MAYAT 48 12 25% 37 23 62%
24 SEROBOT TANAH 17 6 35% 10 3 30%
25 PERJUDIAN 15 14 93% 28 29 104%
26 KEBAKARAN/PEMBAKARAN 6 3 50% 15 10 67%
27 PEMERASAN 19 10 53% 1 - 0%
28 BUNUH DIRI
0% 29 22 76%
29 LAKA KERJA 12 3 25% 8 4 50%
30 ORANG HILANG 169 84 50% 134 106 79%
31 TRAFFIKING 0 0 0% 4 2 50%
32 ILLEGAL LOGING 0 0 0% 1 - 0%
33 TKI 5 3 60% 4 12 300%
34 PERC. PENCURIAN 11 3 27% 23 8 35%
35 PERLINDUNGAN ANAK 36 15 42% 43 28 65%
36 PENGHINAAN 10 0 0% 6 2 33%
37 PENIPUAN & PENGGELAPAN 155 36 23% 151 61 40%
38 PENCULIKAN 0 0 0% 7 7 100%
39 KDRT 97 63 65% 108 65 60%
40 PENCEMARAN NAMA BAIK 0 0 0% 13 8 62%
41 UU ITE 8 7 88% 31 2 6%
42 LAIN - LAIN 216 104 48% 101 80 79%
JUMLAH 4,015 2,058 51% 2,993 1,807 60%
b) Persentase…..
57
b) Persentase penurunan jumlah tindak pidana.
Tabel 56
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Persentase penurunan jumlah tindak pidana.
5 % 25 % 500 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 56 diatas, dapat dilihat bahwa prosentase penurunan
jumlah tindak pidana realisasi mencapai 25% dari alokasi target 5 %
sehingga capaian kinerja sebesar 500%
Tabel 57
Data Kriminalitas
NO URAIAN 2015 2016 N / T 2017 N /T
1 2 3 4 5 6 7
Crime Total 3.146 4.015 N 869 2.993 T 1.022
N 28%
T 25%
Grafik Perbandingan data GK
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2015 2016 2017
Data GK
c) Jumlah…..
58
c) Jumlah SP2HP yang diterbitkan oleh jajaran fungsi Reserse.
Tabel 58
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Jumlah SP2HP yang diterbitkan oleh jajaran fungsi Reserse.
3.750 4.587 122 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 58 tersebut diatas , dapat dilihat bahwa jumlah
SP2HP yang diterbitkan oleh jajaran fungsi Reserse realisasi mencapai
4.587 SP2HP dari alokasi target 3.750 SP2HP pada tahun 2017 sehingga
capaian kinerja sebesar 122 %
Tabel 59
Data SP2HP jajaran Polresta Barelang
No Data SP2HP jajaran Polresta Barelang
Tahun Ket
2015 2016 2017
Jumlah SP2HP Jajaran Polresta Barelang
4.906 5.074 4.587
Jumlah 4.784 5.074 4.587
Grafik data SP2HP
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
2015 2016 2017
Jumlah SP2HP
10. Tersusun…..
59
10. Tersusun dan terimplementasinya SOP tentang standar pelayanan publik yang
unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi Polresta Barelang yang Good
Governance dan Clean Government.
a) Jumlah SOP tentang standar Pelayanan Publik yang akuntabel (yang
dilaksanakan)
Tabel 60
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian
Jumlah SOP tentang standar Pelayanan Publik yang akuntabel (yang dilaksanakan)
49 73 149 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel 60 diatas , dapat dilihat bahwa jumlah SOP tentang
standar pelayanan publik realisasi mencapai 73 SOP dari alokasi target 49
SOP sehingga capaian kinerja sebesar 149 %
Tabel 61
Data SOP jajaran Polresta Barelang
No Data SOP jajaran Polresta Barelang
Tahun Ket
2015 2016 2017
Jumlah SOP Jajaran Polresta Barelang
28 77 73
Jumlah 28 77 73
Grafik data SOP Jajaran Polresta Barelang
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2015 2016 2017
Jumlah SOP
b) Persentase…..
60
b) Persentase pengadaan yang menggunakan e-procurement (LPSE).
Tabel 62
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase pengadaan yang menggunakan e-procurement (LPSE)
100 % 100 % 100 %
Analisa:
Dari penjelasan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa prosentase terpenuhinya
pengadaan yang menggunakan e-procurement (Lelang Pengadaan Secara
Elektronik) realisasi mencapai 100 % dari alokasi target 100 % pada tahun
2016 sehingga capaian kinerja sebesar 100 %
Tabel 63
Data pengadaan menggunakan E-Procurement
No Data pengadaan menggunakan E-
Procurement
Tahun Ket
2015 2016 2017
Jumlah paket pekerjaan yang dilelang
8 PKT 7 PKT 10 PKT
Jumlah 8 PKT 7 PKT 10PKT
Grafik data LPSE Polresta Barelang
0
2
4
6
8
10
2015 2016 2017
LPSE
Analisa:
Dari data diatas dapat dianalisa bahwa Polresta Barelang sudah melakukan
pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017 ,untuk
tahun 2017 pagu diatas Rp 200.000.000,- telah dilakukan pelelangan
secara LPSE sebanyak 10 Paket kegiatan, sesuai dengan Perpres 54
Tahun 2012 beserta perubahannya.
C. Realisasi…..
61 C. Realisasi Anggaran
1. Selama periode berjalan, Kepolisian Resor Kota Barelang telah mengadakan
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu:
a. Data Awal dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.641021/2017 tanggal 07
Desember 2016;
b. Revisi Ke-1 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.641021/2017 tanggal 24
Februari 2017 (revisi pembukaan blokir pada kegiatan menyelenggarakan
pengamanan Kepolisian (Pam Obvit));
c. Revisi Ke-2 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.641021/2017 tanggal 20
April 2017 (revisi pergeseran anggaran di program Potkam dan perubahan
akun ATK SKCK dari 521111 menjadi 521811);
d. Revisi Ke-3 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.641021/2017 tanggal 29
Agustus 2017 (revisi APBN-P pada kegiatan BMP PNBP);
e. Revisi Ke-4 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.641021/2017 tanggal 06
November 2017 (revisi penambahan makan tahanan dan LTGA);
f. Revisi Ke-5 dengan NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.641021/2017 tanggal 30
Januari 2018 (revisi Belanja Pegawai).
2. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017
a. Alokasi Anggaran Tahun 2017 Per Program
NO PROGRAM PAGU AWAL
T.A. 2017
PAGU REVISI
T.A. 2017 NAIK / TURUN
% NAIK /
TURUN
1 2 3 4 5 6 7
1 DUKMAN 104.164.606.000,- 72.195.913.000,- -31.968.693.000,- T -31
2 PENINGKATAN SARPRAS 10.731.305.000,- 10.653.733.000,- - 77.572.000,- T -1
3 PENGAWASAN 96.118.000,- 96.118.000,- TETAP - -
4 STRAKAM 3.057.627.000,- 3.057.627.000,- TETAP - -
5 POTKAM 1.621.699.000,- 1.621.699.000,- TETAP - -
6 HARKAMTIBMAS 6.891.065.000,- 6.754.190.000,- - 136.875.000,- T -2
7 LIDIK SIDIK TP 4.783.223.000,- 5.012.213.000,- 228.990.000,- N 5
JUMLAH 131.345.643.000,- 99.391.493.000,- -31.954.150.000,- T -24
b. Alokasi…..
62
b. Alokasi Anggaran Tahun 2017 Per Sumber Dana
NO SUMBER DANA PAGU AWAL
T.A. 2017
PAGU REVISI
T.A. 2017 NAIK / TURUN
% NAIK /
TURUN
1 2 3 4 5 6 7
1 RM 124.666.217.000,- 93.091.514.000,- -31.574.703.000,- N -25
2 PNBP 6.679.426.000,- 6.299.979.000,- - 379.447.000,- T -6
JUMLAH 131.345.643.000,- 99.391.493.000,- -31.954.150.000,- T -24
c. Alokasi Anggaran Tahun 2017 Per Jenis Belanja
NO JENIS BELANJA PAGU AWAL
T.A. 2017
PAGU REVISI
T.A. 2017 NAIK / TURUN
% NAIK /
TURUN
1 2 3 4 5 6 7
1 BELANJA PEGAWAI 103.617.029.000,- 71.648.336.000,- -31.968.693.000,- T -31
2 BELANJA BARANG 27.580.750.000,- 27.595.293.000,- 14.543.000,- N 0,01
3 BELANJA MODAL 147.864.000,- 147.864.000,- TETAP - -
JUMLAH 131.345.643.000,- 99.391.493.000,- -31.954.150.000,- T -24
3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
a. Realisasi Anggaran T.A. 2017 Per Program
NO PROGRAM PAGU 2017 REALISASI % SISA %
1 2 3 4 5 6 7
1 DUKMAN 72.195.913.000,- 72.080.923.530,- 99,84 114.989.470,- 0,16
2 PENINGKATAN
SARPRAS 10.653.733.000,- 10.500.648.844,- 98,56 153.084.156,- 1,44
3 PENGAWASAN 96.118.000,- 96.118.000,- 100 0,- 0
4 STRAKAM 3.057.627.000,- 3.056.827.000,- 99,97 800.000,- 0,03
5 POTKAM 1.621.699.000,- 1.621.699.000,- 100 0,- 0
6 HARKAMTIBMAS 6.754.190.000,- 6.670.867.840,- 98,77 83.322.160,- 1,23
7 LIDIK SIDIK TP 5.012.213.000,- 4.898.853.500,- 97,74 113.359.500,- 2,26
JUMLAH 99.391.493.000,- 98.925.937.714,- 99,53 465.555.286,- 0,47
b. Realisasi…..
63
b. Realisasi Anggaran T.A. 2017 Per Sumber Dana
NO SUMBER DANA PAGU 2017 REALISASI % SISA %
1 2 3 4 5 6 7
1 RM 93.091.514.000,- 92.628.651.714,- 99,50 462.862.286,- 0,50
2 PNBP 6.299.979.000,- 6.297.286.000,- 99,96 2.693.000,- 0,04
JUMLAH 99.391.493.000,- 98.925.937.714,- 99,53 465.555.286,- 0,47
c. Realisasi Anggaran T.A. 2017 Per Jenis Belanja
NO Jenis Belanja PAGU 2017 REALISASI % SISA %
1 2 3 4 5 6 7
1 Belanja Pegawai 71.648.336.000,- 71.546.209.296,- 99,86 102.126.704,- 0,14
2 Belanja Barang 27.595.293.000,- 27.231.864.418,- 98,68 363.428.582,- 1,32
3 Belanja Modal 147.864.000,- 147.864.000,- 100 0,- 0
JUMLAH 99.391.493.000,- 98.925.937.714,- 99,53 465.555.286,- 0,47
Sesuai dengan DIPA Polresta Barelang T.A. 2017 anggaran yang telah dilaksanakan
pada masing-masing program dan realisasinya adalah sebagai berikut:
1. Analisa dan Evaluasi realisasi anggaran per program sebagai berikut:
a. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Polri (DUKMAN).
Total anggaran untuk program Dukman adalah Rp. 72.195.913.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 72.080.923.530,- (99,84%) sehingga tidak terserap
sebesar Rp. 114.989.470,- (0,16%) hal ini dikarenakan adanya kelebihan
anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan jumlah personel Polresta
Barelang.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri (SARPRAS).
Total anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Polri adalah Rp. 10.653.733.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.500.648.844,-
(98,56%) sehingga tidak terserap sebesar Rp. 153.084.156,- (1,44%) hal ini
dikarenakan pemakaian jasa Listrik dan Air di Polresta Barelang tahun 2017
mengalami penurunan.
c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
(PENGAWASAN).
Total anggaran untuk program pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri
adalah Rp. 96.118.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.1186.000,- (100%).
d. Program…..
64
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban (STRAKAM).
Total anggaran untuk program pengembangan strategi keamanan dan
ketertiban adalah Rp. 3.057.627.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
3.056.827.000,- (99,97%) sehingga tidak terserap sebesar Rp. 800.000,-
(0,03%) hal ini dikarenakan adanya alat PDA yang rusak di Polresta Barelang
sehingga anggaran dukungan pulsa PDA tidak terserap dengan maksimal.
e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan (POTKAM).
Total anggaran untuk program pemberdayaan potensi keamanan adalah
sebesar Rp. 1.621.699.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.621.699.000,-
(100%).
f. Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIBMAS).
Total anggaran untuk program pemeliharaan kamtibmas adalah Rp.
6.754.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.670.867.840,- (98,77%)
sehingga tidak terserap Rp. 83.322.160,- (1,23%) hal ini dikarenakan pada
proses lelang (LPSE) kegiatan ULP Non Organik Polres dan Polsek harga
penawaran lebih rendah dari pagu yg ada di RKA-KL Polresta Barelang
sehingga tidak terserap dengan maksimal.
g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (LIDIK SIDIK).
Total anggaran untuk program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
adalah Rp. 5.012.213.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.898.853.500,-
(97,74%) sehingga tidak terserap Rp. 113.359.500,- (2,26%) hal ini dikarenakan
pada kegiatan penanganan kasus korupsi di Polresta Barelang tidak memenuhi
target.
2. Keberhasilan.
Secara umum pencapaian kinerja Polresta Barelang yang didukung dengan
anggaran DIPA Tahun 2017 dapat dikatakan sudah optimal dari 7 (tujuh) program
yang telah dilaksanakan masih adanya anggaran yang tidak terserap dengan baik
dikarenakan adanya kelebihan belanja pegawai, penurunan pemakaian jasa Listrik
dan Air, rendahnya harga penawaran pada proses LPSE dan penanganan kasus
korupsi yang tidak memenuhi target, namun demikian Polresta Barelang untuk tahun
2017 penyerapan anggaran seluruh program dapat terserap dengan baik.
3. Kegagalan…..
65
3. Kegagalan.
Dari 7 (tujuh) program utama yang telah dilaksanakan Polresta Barelang secara
umum tidak ada hambatan yang berarti hanya ada beberapa kegiatan yang tidak
dapat diserap 100 % yaitu:
a. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Polri (DUKMAN)
dikarenakan adanya kelebihan anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan
jumlah personel Polresta Barelang.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri (SARPRAS)
dikarenakan pemakaian jasa Listrik dan Air di Polresta Barelang tahun 2017
mengalami penurunan.
c. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban (STRAKAM)
dikarenakan adanya alat PDA yang rusak di Polresta Barelang sehingga
anggaran dukungan pulsa PDA tidak terserap dengan maksimal.
d. Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (HARKAMTIBMAS)
dikarenakan pada proses lelang (LPSE) kegiatan ULP Non Organik Polres dan
Polsek harga penawaran lebih rendah dari pagu yg ada di RKA-KL Polresta
Barelang sehingga tidak terserap dengan maksimal.
e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (LIDIK SIDIK)
dikarenakan pada kegiatan penanganan kasus korupsi di Polresta Barelang
tidak memenuhi target.
4. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Polresta Barelang dalam
melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan pada tahun 2017 antara lain :
a. Pengembangan sumber daya manusia secara DSPP personel belum dapat
terpenuhi secara maksimal pada semua subsatker yang ada pada Polresta dan
Polsek, sehingga belum dapat memenuhi tuntutan kinerja secara optimal.
b. Dukungan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran perlu
dilakukan penambahan anggaran.
c. Sarana dan prasarana kepolisian khususnya Polresta Barelang dan jajaran
Polsek belum memadai sesuai dengan kebutuhan dan daya kinerja pada
masing-masing subsatker.
d. Minimnya personel Polresta Barelang yang memiliki sertifikasi Perpres 4 Tahun
2015, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun dinas Polri.
e. Dukungan…..
66
e. Dukungan anggaran pada kegiatan tertentu perlu dilakukan penambahan
antara lain, masih kurangnya anggaran makan dan perawatan tahanan Polres
dan Polsek, karena ada kecenderungan jumlah tahanan terus meningkat,
belum adanya dukungan anggaran untuk kegiatan turjawali di Polresta dan
Polsek-Polsek, masih kurangnya dukungan anggaran untuk belanja keperluan
perkantoran di Polres dan Polsek.
5. Langkah-langkah yang diambil.
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya Polri,
mengusulkan agar biaya pemeliharaan gedung / kantor, pengadaan
perlengkapan kantor, biaya jaldis dapat dinaikkan sehingga menunjang tugas
Kepolisian serta usia pakai gedung bisa lebih lama bila dirawat dengan baik
serta didukung dengan anggaran yang memadai.
b. Program peningkatan sarana dan prasarana kepolisian mengusulkan untuk
pembangunan mako Polsubsektor dan rumah dinas serta mengusulkan agar
personel Subbag Sarpras Polresta Barelang untuk mengikuti sertifikasi Perpres
4 tahun 2015, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan
oleh Pemerintah maupun dari Dinas Polri.
c. Pengembangan strategi keamanan dan ketertiban mengusulkan agar dalam
program anggarannya bisa dinaikkan guna menciptakan situasi yang kondusif
dimana deteksi awal kegiatan masyarakat dapat di antisipasi sehingga tercipta
kondisi yang aman dan lancar untuk tahun yang akan datang.
d. Pemberdayaan potensi keamanan masyarakat terus ditingkatkan dengan terus
menjalin kemitraan antara Polresta Barelang dengan masyarakat melalui
kegiatan penyuluhan, sambang, tatap muka, bimbingan dan linmas serta
mengoptimalkan FKPM yang telah terbentuk sehingga strategi perpolisian
masyarakat dapat berjalan dengan baik serta menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada Polri, disamping itu juga mengusulkan agar anggarannya
bisa naik untuk tahun yang akan datang.
e. Pemeliharaan kamtibmas perlu terus ditingkatkan pelayanan terhadap
masyarakat serta tetap melaksanakan operasi kepolisian baik terpusat maupun
mandiri kewilayahan, operasi simpatik, serta meningkatkan kehadiran personel
Polresta Barelang di tengah-tengah masyarakat yang merupakan bagian dari
Quick Respon sehingga dengan kehadiran personel bisa memberikan rasa
aman bagi masyarakat dan mengurangi niat dan kesempatan pelaku tindak
pidana.
f. Program…..
67
f. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mengusulkan agar
dukungan anggaran penyidikan tindak pidana narkoba naik/ditambah, merekrut
personel ke Reserse Kriminal dan Reserse Narkoba lebih banyak,
meningkatkan/menggiatkan lagi kring serse yang merupakan bagian dari
program Quick Wins dan Quick Respon, penyidikan tindak pidana yang
transparan dengan memberikan SP2HP untuk memberikan kepastian hukum
dengan tidak melanggar HAM, mengusulkan personel reserse Polresta
Barelang untuk mengikuti pendidikan pengembangan sehingga dapat
meningkatkan profesionalisme dan karier personel.
BAB IV…..
68
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan Polresta Barelang Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai
Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam
pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hambatan maupun kendala.Adapun
kesimpulan dari pelaksanaan tersebut antara lain :
1. Pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan terpenuhinya
sarana/prasarana dan almatsus Polresta Barelang berbasis teknologi dalam
menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan konflik sosial, secara
keseluruhan pencapaian indikator kinerja melebihi dari target yang telah
ditetapkan karena adanya penambahan sarana/prasarana yang telah di terima
oleh Polresta Barelang baik dropingan dari Polda Kepri maupun dari Mabes
Polri sehingga dapat mendukung kegiatan operasional Polresta Barelang.
2. Pencapaian indikator kinerja terbangunnya postur Polresta Barelang yang
profesional, bermoral, modern dan unggul melalui binrohtal, perubahan mind
set dan culture set atau revolusi mental serta melalui pelatihan fungsi teknis
kepolisian, secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja melebihi dari target
yang ditentukan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional baik dari
segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai bidang
tugasnya sehingga mampu mengemban tugas Polisi secara profesional dan
profosional.
3. Pencapaian indikator kinerja tergelarnya kekuatan Polresta Barelang baik di
darat maupun diperairan secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja
melebihi target yang telah ditentukan karena kegiatan pergelaran kekuatan
personel dan peralatan merupakan salah satu program pemerintah yaitu
menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat
nyaman dalam melakukan aktifitasnya.
4. Pencapaian indikator kinerja guna terwujudnya pelayanan prima kepada
masyarakat baik dibidang kegiatan preemtif, preventif maupun dalam
penegakan hukum , secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja belum
memenuhi target yang telah ditetapkan karena masih rendah pelayanan yang
diberikan oleh satuan-satuan fungsi pelayanan sehingga masih ditemukan
adanya…..
69
adanya complain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang telah
diberikan oleh personel Polresta Barelang.
5. Pencapaian indikator kinerja terdeteksinya dan terpantaunya berbagai potensi
gejolak sosial dalam masyarakat secara umum sesuai dengan target yang telah
ditetapkan karena banyak informasi yang telah diberikan masyarakat kepada
Polresta Barelang sehingga Polresta Barelang dapat mengeliminir setiap
potensi gejolak sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
6. Pencapaian indikator kinerja terciptanya kemitraan Polresta Barelang dengan
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, OKP, Ormas dan
masyarakat serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif dengan instansi
terkait secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja melebihi target yang
telah ditetapkan karena adanya partisipasi dan kerja sama antara Polresta
Barelang dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,
OKP, Ormas dalam ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
7. Pencapaian indikator kinerja tergelarnya bhabinkamtibmas di seluruh
desa/kelurahan dalam rangka implementasi strategi Polmas secara
keseluruhan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan karena pada tahun 2017 telah ditetapkan 56 orang Bhabinkatibmas
dari 64 kelurahan yang ada di kota Batam.
8. Pencapaian indikator kinerja terjaminnya kamseltibcar baik di laut maupun
didarat secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja belum mencapai target
yang telah ditetapkan dikarenakan meningkatkanya laka laut karena factor
cuaca/alam dan sarana kapal yang tidak layak untuk berlayar, dan masih ada
pelanggar yang dilakukan penindakan sebagian besar kesadaran akan tertib
berlalulintas yang masih kurang.
9. Pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan peningkatan penyelesaian dan
pengungkapan perkara secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja belum
memenuhi target yang telah ditetapkan karena masih banyak perkara yang
belum dapat diungkap oleh jajaran Polresta Barelang karena kurangnya alat
bukti dalam perkara yang akan disidik serta masih kurangnya personel
khususnya pada bidang reserse.
10. Pencapaian…..
70
10. Pencapaian indikator kinerja guna tersusun dan terimplementasinya SOP
tentang pelayanan publik yang unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi
Polresta Barelang yang Good Governance dan Clean secara keseluruhan
pencapaian indikator kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan
diantaranya tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan secara
Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
B. Saran
1. Dukungan anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan kebutuhan untuk
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indikator
kinerjanya harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Disarankan agar dalam pengalokasian anggaran mempedomani sasaran
strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja sehingga
dalam penyusunan LKIP akan mempermudah pengukuran kinerja.
2. Pelaksanaan Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja, Polres dan Polsek belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya personel. Berdasarkan
keterbatasan personel tersebut perlu diupayakan kebijakan tersendiri sehingga
prinsip Polsek kuat dan Polres Besar dapat didukung dengan jumlah personel
yang memadai.Disarankan sesuai dengan sasaran strategis yang telah
ditetapkan diperlukan jumlah personil yang memadai sesuai dengan Analisa
Beban Kerja dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. Untuk meningkatkan profesionalisme personel, kiranya alokasi jumlah peserta
pendidikan kejuruan (Dikjur) untuk Bintara khususnya bidang Operasional perlu
ditingkatkan serta perlunya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
pemeliharaan dan peningkatan kemampuan masing-masing fungsi. C. Tindak Lanjut
Dalam beberapa aspek kegiatan yang telah disimpulkan terdapat hambatan maupun
permasalahan di atas maka untuk menindaklanjuti beberapa aspek kegiatan tersebut
yang dirasa masih kurang dan perlu dapat perhatian antara lain :
1. Untuk menekan jumlah laka laut dan laka lantas dijajaran Polresta Barelang
akan memperbanyak penyuluhan oleh Sat Polair kepada pengguna angkutan
air dan penyuluhan serta melakukan Dikmas Lantas kepada para pengendara
R2/R4 …...
71
R2/R4 (khusus pelajar/buruh) untuk lebih berhati-hati dan mempunyai
kesadaran berlalulintas demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas. 2. Berkaitan masih tingginya pelanggaran lalu lintas maka jajaran Polresta
Barelang akan mengedepankan pencegahan dan teguran dari pada
penindakan pelanggaran dengan tilang sehingga diharapkan masyarakat
pengguna jalan raya lebih tertib dan mentaati lalulintas.
3. Dengan banyaknya jumlah kasus yang dilaporkan dengan yang ditangani
belum memenuhi pada target penyelesaian (P21), hal ini disebabkan adanya
keterbatasan penyidik yang memiliki kompetensi penyidik sehingga pelayanan
kepada masyarakat atas laporan – laporan belum memberikan kepuasan yang
maksimal.Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan
upaya-upaya melatih penyidik melalui dikjur/dikum/pelatihan dan meningkatkan
fungsi teknis Reserse.
4. Meningkatkan Patroli pada tempat-tempat keramaian serta tempat rawan
lainnya, sehingga ambang gangguan tidak akan menjadi gangguan nyata.
5. Meningkatkan upaya Bhabinkamtibmas dalam memelihara partisipasi
masyarakat untuk membantu memberantas kejahatan dengan
mendayagunakan upaya preventif dari fungsi Sabhara dan fungsi Binmas untuk
mempersempit ruang gerak pelaku.
6. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian
kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat untuk itu beragam
informasi dan indikator kegiatan/kinerja yang tersedia di seluruh satuan kerja
Polresta Barelang akan lebih diberdayagunakan.
7. Lebih meningkatkan disiplin dan komitmen terhadap suatu perencanaan yang
telah ditetapkan sekaligus ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku serta
tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada
dalam lingkungan satuan kerja Polresta Barelang, instansi pemerintah maupun
pihak–pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan
program dan kegiatan.
Demikian…..
72
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Barelang Tahun 2017
ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja
sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi serta peran Polresta Barelang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara
sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan.
Namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta peran yang telah dilakukan oleh Polresta Barelang. Pada tahun mendatang
Polresta Barelang akan berupaya untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud
transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.
Batam, 19 Januari 2018
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG
HENGKI, S.Ik., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010447