KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAWA TENGAH

RESOR KOTA SURAKARTA

1. UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

2. UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri

3. UU No 22 Th 2009 tentang LLAJ

4. PERKAP NOMOR : 15 TAHUN 2013 TENTANG

5. TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU

LINTAS

1. Laporan laka lantas pemberitahuan yang disampaikan seseorangtentang peristiwa dan lokasi serta yang terkait laka lantas.

2. Penanganan laka lantas serangkaian giat yang dilaks polantassetelah terjadi laka di jalan seperti datangi TPTKP,Tolongkorban,Tur,Olah TKP dan idik laka

3. Olah TKP adalah serangkaian tindakan di TKP untuk mencari danmengumpulkan alat-alat bukti berupa sebab2 terjadinya laka

5. TKP adalah Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan segala

akibat yang ditimbulkan, serta tempat2 dimana tersangka dan atau

barang bukti dan atau korban yg berhubungan dengan laka lantas

tersebut ditemukan.

6. TPTKP Laka Lantas adalah Tindakan kepolisian yg hrs dilak segera

stlh terjadinya suatu laka lantas dlm btk tup dan pam TKP, utk kep

penyidikan seljtnya, dan mencegah terjadinya kmacet a/ laka baru di

TKP tsb serta demi terciptanya kam bagi ptgs, krb, dan bb serta

pemaki jln lainnya di TKP.

7 Kecelakaan adalah Peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangkadan tidak disengaja melibatkan kendaraan dgn atau tanpapemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia ataukerugian harta benda.

9. Lalu lintas adalah Gerak kendaraan dan org di jalan.

10.Korban MD adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibatlaka lantas.

11. Korban LB adalah Korban luka berat adalah korban yang karenaluka-lukanya menderita cacat tetap atau selama hidupnya tidakakan cakap lagi melakukan pekerjaan jabatannya atau berubahpikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya atau harus dirawatlebih dari 30 hari sejak terjadinya laka atau gugurnya kandunganatau luka-luka lainnya yang menurut visum dokter ditentukansebagai luka berat

12.Korban LR adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertiankorban meninggal dunia dan korban luka berat

13.Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan dan

perlengkapananya yang peruntukan bagi lalu lintas umum yang

berada di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau

air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan kabel

14.Laporanbukti permulaan yg cukup adalah alat bukti utk

menduga adanya unsur tindak pidana dlm laka dgn

mensyaratkan adanya minimal lap polisi ditambah salah satu

alat bukti yg sah

15.Bukti yg cukup adalah terdapatnya minimal 2 alat bukti yg sah

yg dpt meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar2

telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya

16. Tindakan pertama tempat kejadian perkara adalah serangkaian

tindakan yang dilaksanakan petugas di TKP untuk menjaga

keutuhan tempat kejadian perkara dengan cara menempatkan alat

pengamanan secara standar dan melarang yang tidak

berkepentigan memasuki area laka

17. Penyidikan laka adalah tindakan yg dilakukan penyidik utk mencari

dan mengumpulkan alat bukti mengenai sebab terjadinya laka,

kondisi kendaraan dan korban laka dan menemukan tersangka

18. Tersangka adalah seseorang yg krn perbuatanya berdasarkan bukti

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

19. Saksi adalah org yg dpt memberikan ket mengenai kejadian yg

dialami sendiri atau yg didengar, dilihat atau diketahui guna

kepentigan penyidikan, penututan/peradialan berkaitan dengan laka

1. ALAT BUKTI KET SAKSI DIPEROLEH DARI :

A. SAKSI KORBAN DAN ATAUB. SAKSI YANG MELIHAT, MENDENGAR, MENGETAHUI LAKA

LANTAS.

2. ALAT BUKTI KET AHLI DIPEROLEH DARI ORANG YG MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG :

A. KEDOKTERAN KEHAKIMAN/DOKTER RUMAH SAKIT TTG KONDISI KBN

B. LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN MENGENAI IDENTITAS RANMOR

C. KELAIKAN FUNGSI RANMOR DAN ATAUD. KELAIKAN FUNGSI JALAN

1. ALAT BUKTI SURAT TERDIRI ATAS SURAT RANMOR PENGEMUDI DAN SURAT KET AHLI.

2. SURAT KET AHLI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA :

A. HASIL VISUM ET REPERTUM B. PERNYATAAN TERTULIS BERKAITAN DGN REGISTRASI DAN

IDENTIFIKASI C. RANMOR DARI LABORAT FORENSIKD. PERNYATAAN TERTULIS MENGENAI KONDISI KELAIKAN RANMOR

DARI AHLI BIDANG TEKNIS RANMORE. PERNYATAAN TERTULIS MENGENAI KONDISI KELAIKAN FUNGSI

JALAN DARI AHLI BIDANG JALAN

3. UNTUK DAPATKAN VISUM ET REPERTUM PETUGAS POLRI :

A. AJUKAN SURAT PERMOHONAN PADA DOKTER KEHAKIMAN / DOKTER RUMAH SAKIT KBN DIRAWAT

B. BERIKAN PENJELASAN SECARA PERSUASIF KPD KELUARGA KBN MENGENAI MANFAAT DAN ARTI PENTINGNYA VISUM UNTUK SIDIK

1.) ADMINISTRASI PENYIDIKAN YANG MEMERLUKAN ACARA PEMERIKSAAN BIASA DAN SINGKAT TERDIRI ATAS :A.) SAMPUL BERKAS PERKARAB.) KELENGKAPAN ISI BERKAS PERKARAC.) BUKU REGISTER PENYIDIKAN DAND.) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN GIAT PENYIDIKAN

2.) ISI BERKAS PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD :A.) DAFTAR ISI BERKAS PERKARAB.) RESUMEC.) LAPORAN POLISID.) SPRIN GASE.) SPRIN SIDIKF.) SPDPG.) BAP DI TKPH.) SURAT PANGGILAN SAKSI / AHLI DLL

3.) ADMINISTRASI PENYIDIKAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM BERKAS PERKARA LL :A.) SPRIN PENGHENTIAN PENYIDIKANB.) SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKANC.) SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAND.) SURAT PELIMPAHAN BP PENYIDIKAN KPD INSTANSI LAINE.) SP2HP

1.) PENYITAAN BB

A.) BB YANG DAPAT DISITA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR, STNK DAN SIM, SERTABARANG MUATAN DAN BENDA BENDA LAIN YG BERKAITAN DENGAN LAKA LANTAS

B.) PENYITAAN BB DAPAT DILAKUKAN LANGSUNG DAN KEMUDIAN MENGAJUKANPERMOHONAN IZIN KEPADA KETUA PN

C.) PENYITAAN BB DARI LAKA LANTAS WAJIB DIPROSES MELALUI PEMBUATANBERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DITANDA TANGANI OLEH PENYIDIK DANPEMILIK BB ATAU KELUARGANYA / YANG DIKUASAKAN

D.) KEPADA PEMILIK BB ATAU AGTA KELUARGANYA/ YG DIKUASAKAN DISERAHKANSURAT TANDA BUKTI PENYITAAN DAN SUSUNAN BERITA PENYITAAN

2.) PENYIMPANAN, PENITIPAN, DAN PENGEMBALIAN BB :

A.) BB YANG TELAH DISITA DISIMPAN DI TEMPAT KHUSUS ATAU RUBASANB.) DALAM HAL BELUM ADA RUBASAN DAPAT DI KANTOR KEPOLISIAN, KEJAKSAAN,

PENGADILAN DALAM KEADAAN MEMAKSA DAPAT DI TEMPAT LAINC.) BENDA SITAAN DIBUAT BERITA ACARA DAN DITANDA TANGANI PENYIDIK DAN

PEMILIK BARANG / PIHAK YANG MENGUASAI BARANGD.) BENDA SITAAN DIBUAT BERITA ACARA DAN DITANDA TANGANI PENYIDIK DAN

PEMILIK BARANG / PIHAK YANG MENGUASAI BARANGE.) PENYIMPANAN BB DIMAKSUD DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA

PENYIMPANAN BB DAN DIBERI LABEL BBF.) BB DISIMPAN SECARA FISIK WAJIB TETAP TERPELIHARA SESUAI KONDISI SAAT

PENYITAAN

PENGEMBALIAN BB KPD PEMILIK ATAU YG BERHAK APABILA :

A. BARANG YG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERKARA LAKAB. BARANG TIDAK DIPERLUKAN LAGI UTK KEPERLUAN SIDIKC. SP3 TELAH DITERBITKAN ATAUD. PUTUSAN PENGADILAN YG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG

TETAP TELAH DITERBITKAN

PENGEMBALIAN BB WAJIB DILENGKAPI DENGAN SPRINPENGEMBALIAN BB YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDA TANGANI SPRIN PENGEMBALIAN BENDA SITAAN ADALAH PEJABAT :

A. DIREKTUR LALU LINTAS POLDAB. KASAT LANTAS DI TINGKAT POLRES / TA DENGAN PERSETUJUAN

KAPOLRES / TA

PENGEMBALIAN BB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PENGEMBALIAN BB

1. PENYELESAIAN BP DILAKSANAKAN MELIPUTI TAHAPAN :

A. PEMBUATAN RESUME BERKAS PERKARAB. PEMBERKASAN

.

2. PEMBUATAN RESUME BP SEKURANG2NYA MEMUAT : A. DASAR PENYIDIKANB. URAIAN SINGKAT PERKARAC. URAIAN TENTANG FAKTA FAKTAD. ANALISIS YURIDISE. KESIMPULAN

3. PEMBERKASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD SEKURANG2NYA :A. SAMPUL BERKAS PERKARAB. DAFTAR ISIC. BERITA ACARA PENDAPAT / RESUMED. LP

E. BA SETIAP TINDAKAN PENYIDIK / P PEMBANTUF. ADMINISTRASI PENYIDIKANG. DAFTAR ISIH. DAFTAR TSKI. DAFTAR BB

4. SETELAH DILAKUKAN PEMBERKASAN DISERAHKAN KEPADA ATASAN PENYIDIK UTK DILAKUKAN PENELITIAN

5. PENELITIAN SEBAGAIMANA MELIPUTI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIAL UNTUK SETIAP DOKUMEN YG DIBUAT OLEH PENYIDIK

6. SETELAH BERKAS LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT

LAKUKAN PENJILIDAN DAN PENYEGELAN

PENYERAHAN BP KEPADA JPU DILAKUKAN MELALUI 2TAHAP YAITU :

A. TAHAP PERTAMA, SERAHKAN BERKAS PERKARAB. TAHAP KEDUA, PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB TSK DAN BB

SETELAH BP DINYATAKAN LENGKAP.

1. BP YANG DINYATAKAN TELAH SELESAI DITELITI OLEHPERWIRA PENGAWAS PENYIDIK WAJIB SEGERADILAPORKAN KPD PEJABAT YG BERWENANG UTKPENYERAHAN BP KPD PU

2. PEJABAT YANG BERWENANG MENENTUKAN DANMENANDATANGANI PENYERAHAN BP YAITU :

A. DIREKTUR LALU LINTAS TINGKAT POLDAB. KASAT LANTAS TINGKAT POLRES / TA

1. SURAT PENYERAHAN BP BERSAMA ISI PERKARA SERAHKANOLEH PENYIDIK KEPADA PU WAJIB DICATAT DI BUKUEKSPEDISI

2. PENYERAHAN BP KEPADA PU SEBAGAIMANA DIMAKSUD WAJIBDICATAT DALAM BUKU EKSPEDISI DENGAN KETERANGAN YGJELAS YANG MENYERAHKAN DAN PETUGAS KEJAKSAAN YGMENERIMA PENYERAHAN

3. BP YG DISERAHKAN KEPADA PU DINYATAKAN BELUM LENGKAPMENURUT PU PENYIDIK WAJIB MELENGKAPI

4. BP DINYATAKAN LENGKAP OLEH PU, WAJIB SEGERAMENYERAHKAN BP TAHAP KEDUA BERIKUT TSK DAN BB

5. DALAM WAKTU 14 HARI BP TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH JPU, BPDIANGGAP LENGKAP

6. SURAT PENYERAHAN BP TAHAP KEDUA DITANDA TANGNI OLEHPEJABAT YG BERWENANG

1. PENYERAHAN TSK DAN BB DIBUATKAN BERITA ACARASERAH TERIMA TSK DAN BB DAN DITANDA TANGANIOLEH PENYIDIK / PEMBANTU YG MENYERAHKAN DAN JPUYANG MENERIMA

2. PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB TSK WAJIBDILAKSANAKAN DI KANTOR JPU

3. PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB ATAS BB DAPATDILAKSANAKAN DI TEMPAT LAIN, DIMANA BB DISIMPAN

1. DASAR PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS

A. PERTIMBANGAN UTK LAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS DENGAN ALASAN :

TIDAK CUKUP BUKTI ATAU DEMI HUKUM

B. PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS DENGAN ALASAN DEMI HUKUM YAITU :

TSK MENINGGAL DUNIA PERKARA TELAH MELAMPAUI MASA KADALUWARSA NEBIS IN IDEM.

2. ADMINISTRASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN

ADMINISTRASI DALAM RANGKA LAKSANAKANPENGHENTIAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS MELIPUTI :

PENERBITAN SPRIN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEHPEJABAT YG MENGELUARKAN SPRIN SIDIK

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PENGHENTIANPENYIDIKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIANPENYIDIKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

PEMBUATAN BERITA ACARA PENGHENTIANPENYIDIKAN YG DIBUAT OLEH PENYIDIK

PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIANPENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPADA PELAPOR, JPU,TSK DAN PH

1) PEJABAT YG BERWENANG MENANDA TANGANI SURATKETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SERENDAHRENDAHNYA YAITU :

- DIREKTUR LALU LINTAS TINGKAT POLDA- KASAT LANTAS TINGKAT POLRES / TA

2) PEJABAT YG BERWENANG MENANDA TANGANI SPRINPENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PEJABAT YGMENGELUARKAN SPRIN PENYIDIKAN YAITU :

- DIREKTUR LALU LINTAS DI TINGKAT POLDA STLHMDPTKAN PERSETUJUAN DARI KAPOLDA

- KASAT LANTAS DI TINGKAT POLRES / TA SETELAHMNDPTKAN PERSETUJUAN DARI KAPOLRES / TA

3) SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKANPERKARA WAJIB DIBUAT OLEH PENYIDIK DANSELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA TS, KELUARGANYA,PU PALING LAMBAT 2 HARI

3. PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN

1) PENGHENTIAN PENYIDIKAN HANYA DAPAT DILAKSANAKANSETELAH DILAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN SECARAMAKSIMAL DAN PENYIDIK TIDAK DAPAT MELANJUTKAN

2) SEBELUM DILAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN WAJIBDILAKUKAN GELAR PERKARA

3) GELAR PERKARA UNTUK PENGHENTIAN PENYIDIKAN DIPIMPINOLEH PEJABAT YANG BERWENANG SERENDAH RENDAHNYA :

- DIREKTUR LALU LINTAS TINGKAT POLDA- KASAT LANTAS TINGKAT POLRES / TA

4. PROSEDUR PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN DINYATAKAN TIDAK SAHOLEH PUTUSAN PRA PERADILAN ATAU DITEMUKAN BUKTI BARU,PENYIDIK WAJIB MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI DENGANMENERBITKAN SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHETIANPENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN

GELAR PERKARA DILAKSANAKAN :A. GELAR PERKARA BIASA

B. GELAR PERKARA KHUSUS

1. GELAR PERKARA BIASA DILAKSANAKAN PADA TAHAP :

AWAL PROSES PENYIDIKAN PERTENGAHAN PROSES PENYIDIKAN AKHIR PROSES PENYIDIKAN

2. GELAR PERKARA KHUSUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERTUJUAN UTK :

MERESPON LAPORAN / ADUAN / KOMPLAIN DARI PIHAK YANGBERPERKARA / PH NYA SETELAH ADA PERINTAH DARI ATASANPENYIDIK

MEMBUKA KEMBALI PENYIDIKAN YG TELAH DIHENTIKAN MENENTUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN SECARA KHUSUS MEMBUKA KEMBALI PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN

PERADILAN