kepolisian negara republik indonesia daerah … file4. hastuti bripka / 82050655 bamin siwas anggota...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG

Jalan Jenderal Sudirman 4, Batam 29462

LAPORAN SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

GUNA MENDUKUNG ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DI LINGKUNGAN POLRESTA BARELANG TA. 2018

Batam, Januari 2018


SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/ /I/HUK.6.6/2018

Pertimbangan : bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polresta Barelang, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.02 Tahun 2002 tanggal

08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Surat Perintah Kapolresta Barelang Nomor : Sprin/02/I/2018

tanggal 02 januari 2018 tentang Penunjukkan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Polresta Barelang TA. 2018;

4. Rencana Kerja Polresta Barelang tahun 2018.

DIPERINTAHKAN Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT

DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab sehari – hari, ditunjuk sebagai tim monitoring dan evaluasi terhadap benturan kepentingan personsel Polresta Barelang dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. pelaksanaan tim monitoring dan evaluasi benturan kepentingan

personel Polresta Barelang terhitung pada saat terbentuknya Tim Pokja pembangunan Zona Integritas;

3. Melaporkan ...

2

3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolresta Barelang

pada kesempatan pertama;

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Batam Pada tanggal : Januari 2018 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

HENGKI, S.I.K., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010447

Tembusan : 1. Kabagren Polresta Barelang. 2. Kasipropam Polresta Barelang.

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRESTA BARELANG NOMOR : SPRIN / /I/HUK.6.6./2018 TANGGAL : JANUARI 2018

DAFTAR NAMA TIM V PENGUATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

POLRESTA BARELANG TA. 2018

NO NAMA PANGKAT JABATAN KET

1 2 3 4 5

1. SUDARSO IPDA / 64110203 KASIWAS KETUA TIM V

2. RIYANTO AKP / 71020139 KASI PROPAM SATKER PENDUKUNG

3. MUDJIONO IPTU / 66090397 KANIT PAMINAL ANGGOTA

4. HASTUTI BRIPKA / 82050655 BAMIN SIWAS ANGGOTA

5. ZULKIFLI WALIN BRIPKA / 81040333 PS. KANIT PROVOST ANGGOTA

6. ALNIS FEBLINAL BRIPKA / 83080071 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

7. RYAN AHMADI BRIPKA / 82100546 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

8. RHIDO AFRINALDO BRIGADIR / 89040504 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

9. LAWER SUHANDI BRIGADIR / 86110421 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

10. DESRI YANDI BRIGADIR / 86120363 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

11. MUH. ADNAN, SH BRIGADIR / 88020193 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

12. FIRMAN FAUZI BRIGADIR / 88060799 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

13. VICKY SATRIA BRIPTU / 92010078 BANIT SIPROPAM ANGGOTA

14. ADE KUSPITA DEWI, S,Akun BRIPTU / 90110007 BAMIN SIWAS ANGGOTA

15. MURNALIS PENGDA / 197104082014121001

BANUM SIWAS ANGGOTA

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRESTA BARELANG NOMOR : SPRIN / /I/HUK.6.6./2018 TANGGAL : JANUARI 2018


KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG




LAPORAN MONITORING EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)




Batam, Januari 2018


LAPORAN MONITORING EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DI LINGKUNGAN POLRESTA BARELANG BULAN JANUARI 2018 I. Dasar : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

b. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

d. Perkap Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri;

e. Peraturan Menpan Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan.

II. Penanggung jawab Penanggung jawab pelaksanaan adalah Tim Manajemen Penguatan Pengawasan

guna mendukung penanganan benturan kepentingan. III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan tugas di laksanakan terhitung mulai pembentukan tim Pokja

Pembangunan Zona Integritas guna mendukung program penanganan benturan kepentingan laporan ini dibuat secara berkala dan Pada tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2018 bertempat di Mapolresta Barelang.

IV. Sarana, perasarana dan kuat personil a. 15 Personel yang ditunjuk sesuai sprin sebagai tim / agen manajemen

perubahan; b. 1 unit mobil dinas Propam Polresta; c. 1 unit mobil non dinas. V. Tujuan Memberikan gambaran tentang lingkup dan pelaksanaan penanganan benturan

kepentingan.

2 VI. Target Mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan melakukan hal - hal sebagai

berikut : a. Pegawai negri Polri b. Dalam kegiatan kelembagaan c. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia d. Dalam kegiatan pengawasan e. Dalam kegiatan pengelolan anggaran f. Dalam kegiatan pelayanan publik g. Dalam kegiatan penegakan hukum h. Dalam kegiatan bantuan hukum i. Dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah j. Dalam kegiatan pengelolaan sarana prasarana k. Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) l. Dalam kegiatan pengelolaan informasi m. Dalam kegiatan pengelolaan penelitian dan pengembangan ( Litbang ) VII. Hasil yang dicapai Hasil telah membuat pernyataan tidak berbenturan kepentingan dan membuat

pemetaan terhdap keluarga penyidik / penyidik pembantu ke jajaran Polresta Barelang serta monitoring terhadap peristiwa benturan kepentingan di Polresta Barelang NIHIL.

VIII. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian Telah dilaksanakan Tim monitoring dan evaluasi dalam mendukung ZI menuju WBK/

WBBM program penanganan benturan kepentingan yaitu : a. Bagi pegawai negeri pada Polri yabng mengetahui dirinya berpotensi

mengalami benturan kepentingan : 1. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis; 2. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa yang diduga terjadi benturan

kepentingan; 3. Menyusun langkah – langkah penanganan benturan kepentingan yg terjadi

berdasarkan identifikasi yg telah dilakukan;

4. Dalam jangka waktu masksimal 2 (dua) hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki / dirubah oleh atasan langsung.

b. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui adanya atau potensi

terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Polri ditindak lanjuti oleh Tim

Penguatan Pengawasan ZI dan unit Paminal Propam Polresta Barelang.

3

c. Tindak lanjut penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

IX. Langkah-langkah yang diambil Sudah melaksanaan sosialisasi ke jajaran Polresta Barelang dengan nomor surat

edaran Kapolri Nomor : SE-08 / XI / 2015 tentang petunjuk / arahan pelaksanaan benturan kepentingan.

X. Saran a. Perlu diadakan evaluasi dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

guna pembangunan ZI secara berkala agar dapat berjalan / menimalisir resiko dalam benturan kepentingan terutama pimpinan.

b. Perlu senantiasa dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan

benturan kepentingan agar tidak menyimpang. XI. Penutup Demikianlah monitor evaluasi laporan hasil penanganan benturan kepentingann oleh

tim ZI Manajemen Penguawatan Pengawasam dalam pembangunan WBK / WBBM dilingkungan Polresta Barelang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Batam, Januari 2018

KASIWAS POLRESTA BARELANG

SUDARSO

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 64110203


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BENTURAN KEPENTINGAN

SURAT EDARAN KAPOLRI TENTANG PETUNJUK ARAHAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN POLRI

I. PENDAHULUAN Benturan kepentingan adalah situasi dimana – mana penyelenggara negara memiliki

atau patut di duga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kwalitas keputusan dan atau tindakannya.

II. PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN a. Sebagai kerangka acuan untuk mengenang mencegah dan mengatasi

benturan kepentingan; b. Menciptakan budaya pelayanan pablik yg dapat mengenal, mencegah dan

mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;

c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan negara; d. Menegakan integritas; e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan beriwibawa.

III. DASAR a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara RI; b. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata

kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota

Polri; d. Perkap Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri; e. Peraturan Menpan Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan

benturan kepentingan; f. Surat Keputusan Kapolresta Palembang Nomor : Kep / 07 / I / 2016, tanggal 15

Januari 2016 tentang SOP benturan kepentingan di Polresta Barelang.

2 IV. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Memberikan gambaran tentang lingkup lahgun wewenang yang dilakukan oleh

penyelenggara Negara.

b. Tujuan Mencegah terjadinya lahgun wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara

negara dengan mempedomani aturan penanganan bentukan kepentingan yg terjadi sehingga menciptakan pemerintah yg bersih dan berwibawa, tegaknya integritas memberikan pelayanan publik yg maksimal mencegah kerugian terhadap negara serta transparansi dan efisiensi pejabat penyelenggara negara.

V. RUANG LINGKUP PELAYANAN Bidang pelayanan oleh penyelenggara negara dilingkungan eksekutif / Polresta

Barelang meliputi perencanaan, pengawas, pelaksana dan penyidik.

VI. TATA URUT

I. PENDAHULUAN II. PEDOMAN III. DASAR IV. MAKSUD DAN TUJUAN V. RUANG LINGKUP VI. TATA URUT VII. PELAKSANAAN VIII. PENUTUP

VII. PELAKSANAAN Mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan melakukan hal – hal sebagai

berikut : a. Pegawai negri Polri b. Dalam kegiatan kelembagaan c. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia d. Dalam kegiatan pengawasan e. Dalam kegiatan pengelolan anggaran f. Dalam kegiatan pelayanan publik g. Dalam kegiatan penegakan hukum h. Dalam kegiatan bantuan hukum i. Dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah j. Dalam kegiatan pengelolaan sarana prasarana k. Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) l. Dalam kegiatan pengelolaan informasi m. Dalam kegiatan pengelolaan penelitian dan pengembangan ( Litbang )

3 VIII. PENUTUP Demikianlah Standar Operasional Prosedur benturan kepentingan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan setiap laporan / pengaduan masyarakat pencari keadilan baik masyarakat sebagai saksi atau korban dalam perkara pidana sehingga setiap kasus yang dilaporkan ada kejelasan dan kepastian hukumnya.




KEPUTUSAN

Nomor : Kep / / I / 2018

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BENTURAN KEPENTINGAN

POLRESTA BARELANG TA. 2018

1. Menimbang : Guna terwujudnya kesamaan persepsi arahan dan

kebijakan yang ditempuh dalam pembuatan Standar

Operasional Prosedur ( SOP ) benturan kepentingan Sie

Propam Polresta.

2. Mengingat : a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Repeblik Indonesia;

b. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan

organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Polri;

d. Perkap Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Penyidik Polri;

e. Peraturan Menpan Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman

umum penanganan benturan kepentingan.

MEMUTUSKAN

3. Menetapkan : a. mengesahkan Standar Operasional Prosedur benturan

kepentingan Sipropam Polresta Barelang Ta. 2018;

2

b. Standar Operasional Prosedur benturan kepentingan

Sipropam Polresta Barelang agar digunakan oleh Sipropam

PolrestaBarelang dan Polsek Jajaran PolrestaBarelang dalam

melaksanakan tugas di Fungsi;

c. keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Tembusan :

1. Kapolda Kepri. 2. Irwasda Polda Kepri. 3. Kabid Propam Polda Kepri. 4. Wakapolresta Barelang. 5. Kabag Ren Polresta Barelang.



LAMPIRAN KEP KAPOLRESTA BARELANG NOMOR : SPRIN / /I/HUK.6.6./2018 TANGGAL : JANUARI 2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG


Nomor : B/ / II /2018

Klasifikasi : BIASA Lampiran : - Perihal : Undangan 1. Rujukan : a. UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Polri; b. PP No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri; c. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 08 / XI / 2015 tanggal 30 November 2015

tentang pencegahan benturan kepentingan. 2. Diberitahukan kepada para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek beserta KBO / Kasium

jajaran Polresta Barelang bahwa : Hari / tanggal : Sabtu / 24 Februari 2018 Pukul : 09.00 Wib S/D Selesai Tempat : Aula Lantai 3 Mapolresta Barelang Pakaian : Yang Berlaku pada hari itu Acara : Sosialisasi Benturan Kepentingan 3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan : 1. Kapolda Kepri. 2. IrwasdaPolda Kepri. 3. Kabid Propam Polda Kepri.

Batam, Februari 2018 Kepada Yth. DISTRIBUSI A2, BB1,

B2 DAN C JAJARAN POLRESTA BARELANG

di Batam


HENGKI, S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010447


NOTULEN SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN DI AULA LANTAI 3 MAPOLRESTA BARELANG

HARI SABTU TANGGAL 24 FEBRUARI 2018

I. PELAKSANAAN 1. Kegiatan dilaksanakan pada : Hari / tanggal : Sabtu / 24 Februari 2018 Pukul : 09.00 Wib S/D Selesai Tempat : Aula Lantai 3 Mapolresta Barelang 2. Para peserta terdiri dari para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek beserta KBO /

Kasium jajaran Polresta Barelang. 3. Hasil kegiatan sebagai berikut : a. 09.00 – 09.10 WIB : Pembukaan b. 09.10 – 09.20 WIB : Sambutan dari Kapolresta Barelang yang

diwakili oleh Kabag Sumda Polresta Barelang. c. 09.20 – 11.50 WIB : Pemberian materi sosialisasi benturan

kepentingan oleh Kasiwas Polresta Barelang. d. 11.55 – 12.00 WIB : Pembacaan doa. e. 12.00 – 12.05 WIB : Penutup.

Batam, Februari 2018 NOTULEN

ADE KUSPITA DEWI, S.Akun BRIPTU NRP 90110007

Mengetahui a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG

KASIWAS

SUDARSO


PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : MURNALIS Pangkat / Nrp : PENGDA / 197104082014121001 Jabatan : BANUM SIWAS Kesatuan : POLRESTA BARELANG Dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Sebagai pegawai Negeri pada Polri dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) serta untuk guna mencegah terjadinya tindakan benturan kepentingan, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/08/XI/2015 Tgl 30 November 2015, akan melakukan hal – hal sebagai berikut : a. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan kelembagaan b. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam pengelolaan sumber

daya manusia c. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan pengawasan d. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam pengelolaan anggaran

keuangan e. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan pelayanan publik f. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan penegakan

hukum g. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan bantuan hukum h. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan

penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah i. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan pengelolaan

sarana prasarana j. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) k. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan pengelolaan

informasi l. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan dalam kegiatan pengelolaan

penelitian dan pengembangan ( Litbang ) 2. Sehubungan dengan pernyataan pada angka “1” huruf “a” s/d “l”, saya tidak akan

melakukan tindakan benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan.

3. Setelah surat pernyataan ini ditandatangani kemudian timbul keadaan dimana saya memiliki benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan saya akan segera melaporkan keadaan tersebut kepada Sipropam, dan saya bersedia untuk diklarifikasi oleh Bid Pengawasan yaitu seksi Propam Polresta Barelang.

4. Demikianlah pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk memenuhi ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Batam, Februari 2018 Yang membuat pernyataan

MURNALIS PENGDA NIP 197104082014121001

Matrai Rp. 6.000


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG


Nomor : B / / I / 2018

Klasifikasi : BIASA Lampiran : Satu lembar Perihal : Pengisian surat pernyataan tidak Melakukan Benturan Kepentingan Personil Polresta Barelang Ta. 2018.

1. Rujukan : a. Undang – Undang Republik Indonesia No.02 Tahun 2002 tanggal 08 Januari

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin

anggota Kepolisian Republik Indonesia; c. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; d. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 08 / XI / 2015 tentang petunjuk / arahan

Pencegahan Benturan Kepentingan. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diperintahkan kepada Ka, seluruh

personil anggota Polri dan PNS Polri segera membuat surat pernyataan tidak melakukan benturan kepentingan selama Ta. 2018 dilengkapi dengan materai Rp. 6,000,- guna mendukung pembangunan Zona Integritas ( ZI ) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBK / WBBM ). (Format pernyataan terlampir dan diperbanyak).

3. Surat pernyataan dimaksud agar dikirimkan ke Seksi Pengawasan Polresta

Barelang paling lambat tanggal 31 Maret 2018. 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan : 1. Kapolda Kepri. 2. Irwasda Polda Kepri. 3. Kabid Propam Polda Kepri. 4. Kabid Kum Polda Kepri.

Batam, Januari 2018 Kepada Yth. DISTRIBUSI A2, BB1,

B2 DAN C JAJARAN POLRESTA BARELANG

di Batam


HENGKI, S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010447



LAPORAN TINDAK LANJUT

MONITORING EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)




Batam, Januari 2018


LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN POLRESTA BARELANG BULAN JANUARI 2018

I. Dasar : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara RI; b. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata

kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota

Polri; d. Perkap Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri; e. Peraturan Menpan Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan

benturan kepentingan. II. Penanggung jawab Penanggung jawab pelaksanaan adalah Tim Manajemen Penguatan Pengawasan

guna mendukung penanganan benturan kepentingan. III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan tugas di laksanakan terhitung mulai pembentukan tim Pokja

Pembangunan Zona Integritas guna mendukung program penanganan benturan kepentingan laporan ini dibuat secara berkala dan Pada tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2018 bertempat di Mapolresta Barelang.

IV. Sarana, perasarana dan kuat personil a. 15 Personel yang ditunjuk sesuai sprin sebagai tim / agen manajemen

perubahan; b. 1 unit mobil dinas Propam Polresta; c. 1 unit mobil non dinas. V. Tujuan Memberikan gambaran tentang lingkup dan pelaksanaan penanganan benturan

kepentingan.

2 VI. Target Mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan melakukan hal - hal sebagai

berikut : a. Pegawai negri Polri b. Dalam kegiatan kelembagaan c. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia d. Dalam kegiatan pengawasan e. Dalam kegiatan pengelolan anggaran f. Dalam kegiatan pelayanan publik g. Dalam kegiatan penegakan hukum h. Dalam kegiatan bantuan hukum i. Dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah j. Dalam kegiatan pengelolaan sarana prasarana k. Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) l. Dalam kegiatan pengelolaan informasi m. Dalam kegiatan pengelolaan penelitian dan pengembangan ( Litbang ) VII. Hasil yang dicapai Hasil telah membuat pernyataan tidak berbenturan kepentingan dan membuat

pemetaan terhdap keluarga penyidik / penyidik pembantu ke jajaran Polresta Barelang serta monitoring terhadap peristiwa benturan kepentingan di Polresta Barelang NIHIL.

VIII. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian Telah dilaksanakan Tim monitoring dan evaluasi dalam mendukung ZI menuju WBK/

WBBM program penanganan benturan kepentingan yaitu : a. Bagi pegawai negeri pada Polri yabng mengetahui dirinya berpotensi

mengalami benturan kepentingan : 1. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis; 2. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa yang diduga terjadi benturan

kepentingan; 3. Menyusun langkah – langkah penanganan benturan kepentingan yg terjadi

berdasarkan identifikasi yg telah dilakukan;

4. Dalam jangka waktu masksimal 2 (dua) hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki / dirubah oleh atasan langsung.

b. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui adanya atau potensi

terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Polri ditindak lanjuti oleh Tim

Penguatan Pengawasan ZI dan unit Paminal Propam Polresta Barelang.

3

c. Tindak lanjut penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

IX. Langkah-langkah yang diambil Sudah melaksanaan sosialisasi ke jajaran Polresta Barelang dengan nomor surat

edaran Kapolri Nomor : SE-08 / XI / 2015 tentang petunjuk / arahan pelaksanaan benturan kepentingan.

X. Saran Perlu kiranya Pejabat Penyelenggara Negara Polresta Barelang tetap melaksanakan

tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

XI. Penutup Demikianlah tindak lanjut monitor evaluasi laporan hasil penanganan benturan

kepentingann oleh tim ZI Manajemen Penguawatan Pengawasam dalam pembangunan WBK / WBBM dilingkungan Polresta Barelang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Batam, Januari 2018

KASIWAS POLRESTA BARELANG

SUDARSO


kepolisian negara republik indonesia daerah … file4. hastuti bripka / 82050655 bamin siwas anggota...

Documents