kepabeanan barang operasi...
TRANSCRIPT
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 2
Peraturan Menteri ESDM
037 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN
PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 3
Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana.
Permen 037 Tahun 2006, Pasal 1, Butir 2:
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 4
1. Barang Operasi diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan/atau melalui impor.
2. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Didasarkan pada ADP dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.
3. Barang Operasi yang diperoleh melalui impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.
Permen 037 Tahun 2006, Pasal 2:
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 5
Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melakukan impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) WAJIB menggunakan RIB untuk pembebasan atau pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.
Permen 037 Tahun 2006, Pasal 3:
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 6
Ayat 1 : Dalam hal terdapat impor Barang Operasi yang telah tercantum dalam ADP
tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus
menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).
Permen 037 Tahun 2006, Pasal 12:
Ayat 2 : Dalam hal terdapat impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB maka
terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus menanggung segala biaya yang
dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 9
Importasi Migas
Kontrak sebelum UU 22/2001 20/PMK.010/2005
BM bebas
PDRI tidak dipungut
Kontrak sesudah UU 22/2001
BM Bebas 177/2007
PPN 142/2015 jo 27/2012
PPh 107/2015 jo 154/2010
FASILITAS IMPORTASI BOP (BARANG OPERASI PERMINYAKAN)
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 10
KKKS mengajukan permohonan rekomendasi RKBI kepada DJMIGAS melalui SKK Migas
SKK Migas melakukan verifikasi dokumen, terutama terhadap kesesuaian WP&B atau AFE yang diajukan sebagai dasar anggaran
SKK Migas mengeluarkan rekomendasi dalam waktu lima (5) hari kerja kepada KKKS setelah dokumen diterima lengkap & benar
Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan:
•RKBI yang telah disiapkan; • Salinan WP&B dan/atau AFE yang telah disetujui SKK Migas lengkap dengan uraian BS & Line Item; • Salinan kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga; •Proforma Invoice; •Klausul Impor (dan ekspor untuk Kontrak Jasa/EPC) & INCOTERMS • Salinan ARS Ijin P2 khusus untuk RKBI bahan peledak; •Berita acara pengadaan (jika diperlukan); dan • Surat pernyataan mengenai barang yang akan diimpor, apakah barang tersebut bukan merupakan finished product
untuk barang-barang Oil Country Tubular Goods (OCTG) atau konsinyasi/non- konsinyasi atau diekspor barang sewa.
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 11
Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyusun Rencana Kebutuhan barang Impor
(RKBI) yang memuat nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, alamat,
NPWP, status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, daerah operasi, nama
kegiatan/proyek, nomor dan tanggal pengajuan, deSKripsi barang, spesifikasi,
perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi yang
bersangkutan.
Ditjen Migas akan mengeluarkan Surat Penandasahan RIB rangkap 3 (tiga), KKKS
diwajibkan untuk menandatangani ke 3 (tiga) lampiran tersebut, 1 (satu) asli dokumen
diberikan kepada KKKS sisanya dikembalikan kepada DJ MIGAS
Masa berlaku Rencana Impor Barang (RIB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi adalah dua belas bulan.
PENGAJUAN RKBI KE DITJEN MIGAS
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 12
RIB yang ditandasahkan oleh Ditjen Migas menjadi lampiran permohonan SKep
Pembebasan kepada Bea Cukai
Surat Permohonan ditandatangani oleh pegawai yang telah memiliki spesimen
tandatangan di Bea Cukai
Permohonan di tujukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyertakan
RIB yang telah disetujuai dan ditandasahkan oleh Dirjen Migas.
Salinan Kontrak kerja Sama (untuk pembebasan BM/PDRI yang pertama kalinya).
Ijin Pembelian dan Penggunaan/P2dari mabes POLRI (bahan peledak).
Masa berlaku Surat Keputusan (SKEP) Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam
Rangka Impor (PDRI) adalah selama satu tahun.
PENGAJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KE DIRJEN BEA DAN CUKAI
Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL 13
PMK 226/PMK.04/2015 jo. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
PERDIRJEN 20/BC/2016
PERDIRJEN 20/BC/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
Alur Importasi Kegiatan Hulu Migas
Invoice
Overseas
KKKS Principal
PO & Payment
PT Dalam Negeri
Indonesia
Invoice
Overseas
KKKS Principal
PO & Payment
PT Dalam Negeri
Indonesia
X
PTK 007 UU 17 Tahun 2006
UU 17 Tahun 2006: “Impor Adalah Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean” yang tertera di dokumen PIB adalah KKKS importir adalah KKKS
PTK 007: “Importir adalah KKKS pemilik API yang melakukan kegiatan memasukan BOP dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Migas di wilayah RI”. “Mengikutsertakan Perusahaan Dalam Negeri dan harus mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri, serta mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia”.