Kendala Kendala dalam penerapan Public-Private Partnership di Indonesia

Eri Setianto Kurniawan , Bambang Pudjianto, dan Y.I. Wicaksono telah melakukan analisis potensi penerapan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pengembangan infratruktur pada pemerintah kota Semarang menyimpulkan sebagai berikut:1. Berdasarkan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal diketahui potensi (kekuatan dan peluang) dan kendala / hambatan (kelemahan dan ancaman) penerapan kebijakan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur transportasi di perkotaan (studi kasus kota Semarang), di mana potensi tertinggi adalah pada sarana prasarana di daerah yang cukup memadai untuk melayani kebutuhan investor dan biaya pengurusan perijinan yang telah dilaksanakan sesuai kebijakan yang telah dinformasikan. Sedangkan kendala/hambatan terbesar adalah belum sesuainya kebijakan di daerah dengan tujuan pembangunan infrastruktur transportasi dalam kerangka KPS dan belum tersedianya lembaga pelaksana khusus yang menangani KPS di daerah.2. Berdasarkan hasil analisis persepsi stakesholder (unsur Pemerintah Kota, Calon Investor, dan Calon Penyandang Dana) diketahui bahwa secara umum rata-rata persepsi stakesholder terhadap potensi penerapan KPS yang dinilai berdasarkan variabel Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Pelaku, Komunikasi, dan Kecenderungan Lembaga Pelaksana termasuk dalam interval nilai tengah (2,61 3,40), yaitu dinilai agak menghambat - cukup mendukung. 3. Deskripsi tingkat potensi penerapan kebijakan KPS dalam pengembangan infrastruktur transportasi di kota Semarang berdasarkan persepsi stakesholder (pemangku kepentingan) dengan mengunakan pendekatan analisis SWOT tergolong dalam kuadran II : KONSERVATIF, yang artinya bahwa meskipun menghadapi ancaman eksternal dalam penerapan kebijakan KPS dalam pengembangan infrastruktur transportasi di kota Semarang tetapi masih terdapat potensi kekuatan internal yang dimiliki sehingga strategi ST (mengoptimalkan kekuatan untuk meminimalisasi ancaman) mendesak untuk dilaksanakan guna meningkatkan potensi dari penerapan KPS tersebut.Sementara itu, menurut Ahmad Yusuf dalam jurnalnya Identifikasi Kendala Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta sebagai Alat Percepatan Proyek MP3I di Indonesia, kendala dalam penerapan KPS di Indonesia adalah sebagai berikut:1. Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan di IndonesiaIkatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) menyatakan Indonesia terancam menjadi negara yang tidak memiliki rencana tata ruang akibat masih tumpang tindihnya berbagai kebijakan sektoral. Seharusnya pemerintah melakukan harmonisasi peraturan sehingga kebijakan KPS bisa banyak yang terlaksana.2. Indeks korupsi yang tinggiSejak diluncurkannya Corruption Perception Index oleh Transparency International pada tahun 1995, Indonesia tidak pernah menghasilkan penilaian yang memuaskan. Pada tahun 2013, nilai skor persepsi korupsi di Indonesia adalah 32 dari angka maksimal 100, dan urutan 114 dari 177 negara yang dinilai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi Indonesia sudah melebihi rata-rata standar korupsi di dunia.3. Kompleksitas BirokrasiBelum adanya sinkronisasi antara pusat sebagai pembuat masterplan dengan pemerintah daerah sebagai obyek yang akan dikembangkan menyebabkan masih banyak persyaratan administratif maupun teknis yang membutuhkan waktu lama untuk dipenuhi. Salah satu penyebabnya adalah jumlah perizinan yang banyak dan pada instansi yang berbeda pula.

9D/04DIV Kurikulum Khusus

Daftar Referensihttp://eprints.undip.ac.id/20337/1/BAMGBANG_PUDJIANTO.pdf diakses pada 4 Mei 2015http://www.academia.edu/7693639/IDENTIFIKASI_KENDALA_PELAKSANAAN_KERJASAMA_PEMERINTAH_DENGAN_SWASTA_SEBAGAI_ALAT_PERCEPATAN_PROYEK_MP3EI_DI_INDONESIA diakses pada 4 Mei 2015http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141007161843-78-5638/gagalnya-proyek-infrastruktur-kerjasama-pemerintah-swasta/ diakses pada 4 Mei 2015http://risikofiskal.blogspot.com/2008/07/kemitraan-pemerintah-dan-swasta-public.html diakses pada 4 Mei 2015