kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat- rossy
DESCRIPTION
terkait kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, dari dosenTRANSCRIPT
![Page 1: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/1.jpg)
Oleh : Rossy Lambelanova
KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT
![Page 2: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/2.jpg)
LATAR BELAKANG PERLUNYA KEMITRAAN
A. Beberapa pendapat ahli tentang kegagalan Pemerintah:
(Wasistiono : 2009)1. Peter F. Drucker (1968) dalam ‘The Age of
Discontinuity’ Kemungkinan bangkrutnya birokrasi.
2. Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’ Masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban.
![Page 3: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/3.jpg)
`
3. Osborne & Gaebler (1992) dalam ‘Reinventing Government’ => Kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena kelemahan manajemennya, bukan pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana caranya pemerintah mengerjakannya.
4. Osborne & Plastrik (1996) dalam ‘Banishing Bureucracy’ => agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar ramping, ‘the least government is the best government’
![Page 4: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/4.jpg)
5. E. S. Savas (1987) => Perlunya privatisasi, ramping struktur kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi publik.
6. Mc Leod (1998) mengemukakan pendapatnya bahwa krisis multidimensional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh adanya salah urus (mismanagement) pada semua sektor, baik swasta dan terutama pemerintah.
![Page 5: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/5.jpg)
Menurut Ndraha (1997:110) menjelaskan bahwa: ”Urusan publik tidak selamanya menjadi urusan pemerintah. Apa yang pada suatu masa dipandang perlu ditangani oleh badan-badan publik, pada masa berikutnya bisa dianggap lebih baik jika dijadikan urusan swasta melalui privatisasi”
![Page 6: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/6.jpg)
Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan implementasi sampai tahapan evaluasi.
Paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusan-urusan publik secara lebih transparan dengan melibatkan para pihak-pihak yang terlibat (stakeholder and shareholder).
Diantara komponen bangsa, setelah terjadinya reformasi, ternyata birokrasi merupakan sektor yang paling lamban berubahnya.
![Page 7: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/7.jpg)
Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan implementasi sampai tahapan evaluasi.
Paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusan-urusan publik secara lebih transparan dengan melibatkan para pihak-pihak yang terlibat (stakeholder and shareholder).
Diantara komponen bangsa, setelah terjadinya reformasi, ternyata birokrasi merupakan sektor yang paling lamban berubahnya.
![Page 8: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/8.jpg)
B. KONSEP GOOD GOVERNMENT Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai
negara ditengarai adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai cara berpemerintahan yang baik (good government). (Wasistiono :2009)
Good governance
Bad Governmen
t
Good Governme
nt
![Page 9: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/9.jpg)
PERBANDINGAN CIRI-CIRI BAD GOVERNMENT DENGAN GOOD GOVERNMENT (WASISTIONO)
Bad Government
Good Government
1. Lamban dan bersifat reaktif2. Arogan3. Korup4. Birokratisme5. Boros6. Bekerja secara naluriah7. Enggan berubah8. Kurang berorientasi pada
kepentingan publik
1. Proaktif2. Ramah dan Persuasif3. Transparan4. Mengutamakan proses dan
produk5. Proporsional dan profesional6. Bekerja secara sistemik7. Pembelajaran sepanjang
hayat8. Menempatkan stakeholder & shareholder ditempat utama
![Page 10: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/10.jpg)
C. PERUBAHAN DARI KONSEPSI GOVERNMENT MENJADI GOVERNANCE. (G TO G)
Government dalam Bahasa Inggris diartikan (Sedarmayanti , 2009 : 272) :
“the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc” or :
“pengarahan dan adminstrasi yang berwenang atas orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian atau kota dan sebaginya
Kata government dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah
![Page 11: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/11.jpg)
Istilah “kepemerintahan” dalam bahasa inggris “governanace” yaitu :
“the act , fact, manner of governing “, berarti: tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Kooiman (1993), Governance merupakan:
“serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”
![Page 12: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/12.jpg)
Menurut Sedarmayanti (2009 : 273): Istilah Governance tidak hanya
berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan
![Page 13: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/13.jpg)
MAKNA PERUBAHAN PARADIGMA G TO G
1. Pada konsep “government”, pemerintah ditempatkan sebagai : pelaku utama pembangunan, baik
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
Pemerintah juga menjadi penyandang dana terbesar sekaligus sebagai penerima benefit (beneficiary) terbesar.
![Page 14: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/14.jpg)
2. Dengan berkembangnya paradigma governance :
Pola hubungan antar sektor (publik –privat) dan juga hubungan Pusat – Daerah berubah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis.
Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Ini berarti pula bahwa proses kemitraan dan kerjasama harus lebih digalakkan.
![Page 15: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/15.jpg)
3 DIMENSI ALASAN-ALASAN PERLUNYA MEMPERKUAT KERJASAMA PUBLIK –PRIVAT :
1. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong perwujudann good governance and good society
2. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumber daya pemerintah (government resources), baik dalam hal anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan (disparity) atau ketimpangan (inequity),memacu pertumbuhan (growth) dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuiitas (quality and continuity), serta mengurangi resiko.
![Page 16: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/16.jpg)
Governance memiliki tiga domain :
1. Negara/pemerintahan : Sebagai pembuat kebijakan, pengendali &
pengawas
2. Swasta/Dunia usaha : Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi
3. Masyarakat :Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta.
![Page 17: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/17.jpg)
KONSEP GOOD GOVERNANCE
Good Governance (kepemerintahan yang baik)Menurut UNDP (1997) : “ Kepemerintahan adalah pengunaan wewenang
ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat kepemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”.
![Page 18: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/18.jpg)
Menurut LAN (2002) : “ Kepemerintahan yang baik (good governance)
adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut, tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat”
![Page 19: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/19.jpg)
REINVENTING GOVERNMENT : HOW THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT IS
TRANSFORMING THE PUBLIC SEKTOR (OSBORNE N GAEBLER DALAM WASISTIONO :2009)
Entrepreneurship (Kewirausahaan) : Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian termasuk keberanian untuk mengambil resiko usaha dan meminimalisasi resiko tersebut menjadi keuntungan;
Jiwa Entrepreneurship (Kewirausahaan) : Jiwa dimana individu atau kelompok dalam organisasi dapat mengelola sumber-sumber yang berupa kesempatan, tantangan menjadi hasil.
Enterpreneur menciptakan sesuatu yang baru, mereka tidak mengeksplorasi jalan yang sudah ada, melainkan mencari jalan-jalan baru.
![Page 20: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/20.jpg)
BEBERAPA POKOK PIKIRAN DALAM REGOM (WASISTIONO :2009)
1.Regom adalah paradigma baru untuk memandang PERAN dan FUNGSI pemerintahan.
2.Fokus pembahasannya bukan terletak pada APA yang dikerjakan oleh pemerintah, melainkan pada BAGAIMANA pemerintah melakukannya.
3.Kegagalan utama penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan dalam TUJUANNYA, melainkan SARANANYA
4.Transformasi semangat kewirausahaan bukan berarti mengubah secara mendasar kegiatan pemerintahan menjadi kegiatan bisnis, tetapi memasukkan semangat kewirausahaannya seperti daya kompetisi, kreativitas serta inovasi. Sebab pada dasarnya ada perbedaan antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan bisnis.
![Page 21: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/21.jpg)
5.Tujuan digunakannya REGOM sebagai paradigma baru
dalam menjalankan pemerintahan adalah agar diperoleh
pemerintah yang EFEKTIF, EFISIEN serta ADIL.
6.Paradigma REGOM dapat dikatakan sebagai antitesis
dari tesis Birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber.
Ide REGOM merupakan PILIHAN KETIGA dari dua pilihan
klasik yang dihadapi oleh pemerintah yaitu MENAIKKAN
PAJAK atau MENGURANGI PENGELUARAN
![Page 22: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/22.jpg)
SEPULUH PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT
1. Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri
2. (b) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah.
![Page 23: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/23.jpg)
3. Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.
![Page 24: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/24.jpg)
4. Mission-Driven Government: Transforming Rule -Driven Organization ( Pemerintahan yang digerakkan oleh Misi : Mengubah organisasi yang digerakkan oleh Aturan);
5. Results-Oriented Government : Transforming Outcomes, Not Input (Pemerintahan yang berorientasi pada hasil : membiayai hasil, bukan masukan);
6. Customer-Driven Government : Meeting the Needs of the Customer, not the Bureaucracy (Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan atau masyrakat : Mempertemukan kebutuhan konsumen bukan kebutuhan birokrasi);
![Page 25: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/25.jpg)
7. Enterprising Government : Earning Rather than Spending (Pemerintahan Wirausaha : Lebih banyak menghasilkan daripada membelanjakan);
8. Anticipatory Government : Prevention Rather than Cure (Pemerintahan yang antisipatif : Lebih baik mencegah daripada membenahi);
![Page 26: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/26.jpg)
9. Decentralized Government : From Hierarchy to Participation and Teamwork (Pemerintahan yang desentralisasi : Dari Hirarkhi kepada partisipasi dan tim kerja).
10. Market-Oriented Government : Leveraging change Through the Market (Pemerintahan yang berorientasi pasar : Mengikuti perubahan melalui pasar);
![Page 27: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/27.jpg)
KONSEP KEMITRAAN
Kemitraan → menunjuk kepada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan nonpemerintah dalam kedudukan yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama (Konsep kemitraan mengacu kepada pemikiran Eisler &Montuori dan Bryden, dkk)
Menurut Dede Angga (2006), sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan.dengan ciri-cirinya, antara lain: (I) persamaan dan organisasi yang lebih landai: (2) hierarki aktualisasi yang luwes (di mana kekuasaan
dipedomani oleh nilai-nilai seperti caring dan caretaking;(3) Spiritualitas yang berbasis alamiah; (4) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam
sistem; (5) persamaan dan keadilan gender
![Page 28: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/28.jpg)
Menurut Soemarjan, 1997 dalam Martodireso dan suryanto, 2002 :17), kemitraan usaha adalah :
kerja sama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan.
Menurut Terryson (1998 : 1-3) Kemitraan adalah : Hubungan antara sektor yang mencakup perorangan,
kelompok organisasi yang setuju untuk ; bekerjasama memenuhi kewajiban/ mengerjakan tugas tertentu, menanggung bersama baik resiko maupun manfaatnya, dan meninjau kembali hubungan tersebut secara teratur, dan merevisi persetujuan tersebut sesuai kebutuhan.
![Page 29: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/29.jpg)
Menurut Crowhurst (1997) dalam kemitraan ada 3 (tiga) butir pokok :1. Harapan (hope), bahwa bila ada 2 orang yang bermitra, maka
keduanya harus mempunyai harapan bahwa akan ada beberapa hal positif atau aspek yang saling menguntungkan dan berkelanjutan
2. Menghormati (respect) , perlu adanya saling menghormati satu sama lain dan membuat terjadinya hubungan 2 (dua) arah dalam tugas-tugas untuk mencapai maksud dan tujuan, perasaan, komunikasi terbuka, kejujuran .
3. kepercayaan (trust), tanpa kepercayaan maka terjadi komunikasi yang kurang baik (misscomunication), menyakitkan, ada kepasrahan dan tidak ada dasar/ basis yang kuat untuk tumbuh dan sukses, sehingga pihak-pihak yang bermitra harus menemukan suatu cara untuk bekerja dan percaya satu sama lain.
![Page 30: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/30.jpg)
REGIME THEORY
Berbicara mengenai konsep kemitraan terkait dengan konsep regime dan kepemimpinan visioner
Stone (1989) mendefinisikan suatu regime sebagai :
"sebuah kelompok informal tetapi relatif stabil yang memiliki akses ke dalam sumberdaya institusional yang memungkinkannya memiliki peranan yang berkesinambungan dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah."
![Page 31: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/31.jpg)
Regime theory berasumsi :bahwa efektivitas pemerintah lokal sangat bergantung pada kerjasama para aktor non pemerintah dan pada penggabungan antara kapasitas negara dengan sumberdaya nonpemerintah. Inti dari teori ini ialah bahwa agar dapat efektif, pemerintah harus menggabungkan kapasitas mereka dengan kapasitas berbagai aktor non pemerintah(Stone, 1991)Regime Theory menawarkan sebuah cara memahami pola perubahan dan yang berubah terhadap kepemerintahan kota atau lokal.
![Page 32: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/32.jpg)
D. KEMITRAAN TIGA DOMAIN
Sejalan dengan paradigma good governance, diperlukan kemitraan diantara ketiga domain dan pelaku yang ada di dalam domain tersebut yakni sektor pemerintah, sektor swasta dan sektor masyarakat.
Dalam konteks kemitraan, kedudukan pihak-pihak yang bermitra adalah sejajar (HETERARKHIS), tidak hierarkhis sesuai dengan perubahan paradigma dari Government to Governance
![Page 33: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/33.jpg)
Untuk dapat membangun hubungan kemitraan yang heterarkhis dituntut perubahan pada tiga dimensi secara simultan dan berkesinambungan, yakni dimensi struktural, fungsional dan kultural.
Diantara ketiga dimensi perubahan, maka kultural merupakan dimensi yang paling sulit berubah.
Untuk mengubah dimensi kultural, diperlukan kepemimpinan visioner yang mampu menggagas dan mengawal perubahan – baik perubahan yang direncanakan (planned change) maupun perubahan yang tidak direncanakan (unplanned change).
![Page 34: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/34.jpg)
KEPEMIMPINAN VISIONER
Menurut Richad Hull (1999:135), Kepemipinan adalah kemapuan mempengaruhi pendapat, sikap dan perilaku orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mampu mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan dapat berfungsi sebagai pemimpin
![Page 35: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/35.jpg)
menurut Kartini Kartono (1998:84), pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian saran-saran tertentu.”
R.D. Agarwal sebagaimana dikutip Pandji Anoraga (1995:186)mengatakan bahwa kepemimpinan adalah “seni mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan kemauan mereka”.
![Page 36: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/36.jpg)
Dari definisi di atas jelas bahwa, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi tertentu dalam hirarki organisasi. Ia harus membuat perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan serta keputusan efektif. Pemimpin selalu melibatkan orang lain, Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dimana ada pemimpin maka disana ada pengikut yang harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan
![Page 37: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/37.jpg)
tujuan kepemimpinan adalah mempengaruhi organisasi lain, dalam hal ini karyawan atau bawahan untuk mencapai misi perusahaan/organisasi.
![Page 38: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/38.jpg)
PENGERTIAN VISI (TAP. MPR RI NO.VII/MPR/2001 TANGGAL 9 NOVEMBER 2001)
sebagai segala sesuatu yang ingin dicapai secara ideal dari seluruh aktivitas.
sebagai gambaran mental tentang sesuatu yang ingin dicapai di masa depan.
Visi adalah cita-cita. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat
![Page 39: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/39.jpg)
Tanpa visi yang jelas organisasi akan berjalan tanpa arah,berputar-putar tidak menuju sasaran dan akhirnya punah.
Peter Senge (Saeful Millah, 2003) melalui karya terkenalnya, "The Fith Discipline" (1997) melontarkan gagasannya bahwa sebuah organisasi hanya akan mampu beradaptasi dengan perubahan apabila ia mampu menjadikan dirinya tampil sebagai sebuah organisasi pembelajaran, learning organization,
learning organization yakni sebuah organisasi yang dibangun oleh orang-orang yang secara terus-menerus mau memperluas kapasitas dirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
![Page 40: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/40.jpg)
Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas (Diana Kartanegara, 2003).
![Page 41: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/41.jpg)
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN VISIONER Pemimipin visioner setidaknya harus
memiliki empat kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus (1992), yaitu:1. Seorang pemimpin visioner harus memiliki
kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan “guidance, encouragement, and motivation.”
![Page 42: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/42.jpg)
2. Seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Ini termasuk yang paling penting, dapat "relate skillfully" dengan orang-orang kunci di luar organisasi, namun memainkan peran penting terhadap organisasi (investor, dan pelanggan).
![Page 43: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/43.jpg)
3. Seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, produk dan jasa. Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan (successfully achieved vision).
![Page 44: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/44.jpg)
4. Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan "ceruk" untuk mengantisipasi masa depan. Ceruk ini merupakan sebuah bentuk imajinatif, yang berdasarkan atas kemampuan data untuk mengakses kebutuhan masa depan konsumen, teknologi, dan lain sebagainya. Ini termasuk kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi guna memperiapkan diri menghadapi kemunculan kebutuhan dan perubahan ini.
![Page 45: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/45.jpg)
SEGITIGA EMAS KEMITRAAN ( THE GOLDEN TRIANGLE )
Adalah kemitraan yang solid antara tiga unsur utama yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi (dimana masyarakat atau komunitas akan menjadi stakeholder dari kerjasama tersebut).
”The golden triangle” akan berhasil diterapkan apabila : pemrakarsa kemitraan benar-benar mengerti hal-
hal apa saja yang akan menjadi pemicu atau perangsang terjadinya kerjasama, serta
Adanya nilai tambah atau ”value-added” yaitu hal yang harus dapat dirasakan oleh siapa saja pihak yang ingin bekerjasama.
![Page 46: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/47.jpg)
NILAI TAMBAH ATAU ”VALUE-ADDED” BAGI THE GOLDEN TRIANGLE
Bagi pemerintah : meningkatkan kinerja pelayanan publik, memperbaiki kualitas good governance, mengoptimalisasi pemakaian sumber daya yang
terbatas, dan lain-lain. Bagi pihak swasta : tidak hanya semata-mata berhasil meningkatkan
profitnya, tetapi dapat meningkatkan kualitas produk dan jasanya,
memperluas jejaring calon pelanggan, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan
stakeholdernya, dan lain sebagainya
![Page 48: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/48.jpg)
Bagi perguruan tinggi : akan dapat meningkatkan basis
pengetahuan, memperbaiki kualitas
penyelenggaraan pendidikan, menciptakan produk-produk atau
jasa-jasa inovatif, atau menawarkan pengalaman
pembelajaran baru.
![Page 49: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/49.jpg)
TIGA LAYER TOPOLOGI MODEL KEMITRAAN Berdasarkan segitiga emas kemitraan di atas, dapat
dikembangkan sejumlah topologi model kemitraan : A. Layer Pertama adalah bentuk kemitraan antara
pemerintah dan kalangan industri swasta,terdiri dari tiga jenis :
1. kewenangan yang diberikan pemerintah kepada satu atau sejumlah perusahaan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
2. satu atau sejumlah industri swasta yang melakukan investasi pada bidang tertentu di domain wilayah sebuah institusi pemerintah.
3. Kesepakatan antara pemerintah dan satu atau sejumlah pihak swasta untuk melakukan investasi bersama
![Page 50: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/50.jpg)
B. Layer Kedua terdiri dari organisasi ”intermediary” yang menyediakan jasanya untuk melakukan eksekusi terhadap beragam aktivitas dimaksud.
Tawaran jasa manajemen, pengelolaan ini sifatnya adalah ”optional”, artinya dapat dilibatkan maupun tidak, kesepakatan entitas pemerintah dan industri yang telah dijalin.
Jenis organisasi eksekutor ini dapat berupa perusahaan komersial, NGO (non government organization), yayasan, lembaga pendidikan, atau bahkan institusi pemerintahan lainnya
![Page 51: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/51.jpg)
C. Layer Ketiga merupakan target akhir dari beragam kerja sama yang ada, yaitu masyarakat atau publik itu
sendiri yang bersedia membayar pihak-pihak penyedia jasa melalui berbagai mekanisme – seperti pajak, transaksi jasa, dan lain-lain
![Page 52: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/52.jpg)
KEMITRAAN LOKAL
Bryden, ei al. (1998a) mengemukakan bahwa keunggulan-keunggulan kemitraan lokal terletak pada:
(1) Persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi pembangunan pedesaan di wilayah tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang tersedia untuk mencapai semua ini;
![Page 53: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/53.jpg)
(2)pertimbangan tentang cara pemberian pelayanan yang lebih efektif,termasuk kerja bersama di antara mitra, penggunaan bersama atas gedung-gedung atau sumberdaya lainnya,dan pendekatan terpadu terhadap pemberian informasi kepada orang-orang setempat; dan
(3)penyediaan sebuah pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat (conznzunily-led initiatives)(Bryden, el a/., 1998a).
![Page 54: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/54.jpg)
BENTUK/MODEL KEMITRAAN Dalam Tri Widodo W. Utomo (2004), Model alternatif
kelembagaan sebagai implikasi dari pengembangan desentralisasi dan kerjasama publik dan privat (public – private partnership) meliputi :
1. Lembaga Semi-Publik/Semi-Privat atau Government-Initiated Private Management.sebuah model kerjasama dimana sektor publik (pemerintah daerah) dan sektor privat (swasta) memiliki kedudukan dan peran yang berbeda, namun sinergis, dalam pengelolaan suatu urusan atau asset tertentu.pemerintah memegang fungsi regulasi dan pengawasan, sementara investor menyelenggarakan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya.
![Page 55: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/55.jpg)
2. Pengelolaan Bersama (Joint Management)Model kerjasama regional melalui sistem pengelolaan bersama (joint management) suatu urusan yang terdiri dari dua atau lebih daerah atau instansi serta meliputi semua hal atau satu urusan tertentu.Bisa dilakukan oleh dua atau beberapa daerah otonom dan memiliki MoU
![Page 56: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/56.jpg)
3. Kawasan OtoritaPengelolaan suatu kewenangan pemerintahan berbasis otoritas khusus (authority-based management) , merupakan sebuah model yang lumrah dan sering diyakini memiliki efektivitas tinggi. Hanya saja dalam konteks Indonesia, penetapan kawasan otorita selama ini masih menjadi wewenang pemerintah Pusat, sebagaimana terlihat dalam pembentukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Jatiluhur, dan sebagainya.
![Page 57: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/57.jpg)
4. Tim / KomisiMerupakan fenomena yang sangat lumrah dalam administrasi negara modern. Bahkan harus diakui bahwa “tim” seringkali dapat bekerja lebih cepat dan efisien dari pada lembaga induk yang membentuknya. tim” lebih bersifat fungsional sehingga mampu melepaskan diri dari jeratan-jeratan dan kendala struktural yang menjadi ciri khas dari sistem birokrasi publik.
![Page 58: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/58.jpg)
TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN KEMITRAAN DAN MODEL-MODEL KERJASAMA (TRI WIDODO W UTOMO : 2004)
Dari perspektif administrasi publik, program kerjasama dengan swasta dan / atau masyarakat dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yakni :
1. teknik penalaran strategis dalam penetapan kebijakan melalui pengkajian pilihan-pilihan strategis (prior option review),
2. teknik analisis barang publik dan barang privat (public and private goods).
![Page 59: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/59.jpg)
1. Teknik penalaran strategis/ prior option review (POR) bertujuan untuk menentukan apakah fungsi-
fungsi atau jenis-jenis urusan pelayanan umum tertentu yang dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan atau tidak; dan apakah penyelenggaraan pelayanan umum tersebut perlu dipertahankan atau dialihkan saja kepada pihak swasta (masyarakat). dari analisis POR ini berupa model-model restrukturisasi pemerintahan atau model-model kemitraan/ kerjasama sebagai berikut:
![Page 60: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/60.jpg)
a. Kebijakan Penghapusan dimulai dengan analisis dan identifikasi jenis-
jenis pelayanan/jasa yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Dari analisis ini dapat disimpulkan apakah pelayanan atau jasa-jasa tersebut masih dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, maka instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan tersebut dihapus
![Page 61: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/61.jpg)
b. Swastanisasi jika jenis-jenis pelayanan tersebut masih
dibutuhkan, apakah pemerintah masih harus mendanai pelayanan tersebut. Jika tidak, maka jenis-jenis pelayanan/jasa tersebut dapat diswastanisasi. Pertimbangan kemungkinan swastanisasi pelayanan tertentu antara lain ada tidaknya kegagalan pasar (Market failures).
![Page 62: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/62.jpg)
c. Kemitraan apabila pemerintah masih berkepentingan
menyelenggarakan pelayanan umum tertentu, namun dana atau anggaran pemerintah terbatas, bisa mengikutsertakan dana pihak swasta/masyarakat dalam penyediaan pelayanan/jasa tersebut. Pengikutsertaan dana pihak swasta ini bisa dilakukan dalam bentuk swadaya masyarakat, BOT atau BOOT dan sebagainya yang dikenal dengan istilah Private Funding Initiatives (PFI).
![Page 63: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/63.jpg)
BOT (Build, Own and Transfer). Dalam bentuk kerjasama ini Ramelan (1997 : 37)
mengemukakan sebagai berikut: ”Perusahaan swasta membangun dan mengoperasikan suatu fasilitas infrastruktur yang kemudian dipindahtangankan kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Masa konsesi sendiri beragam sesuai dengan perkiraan jumlah waktu yang dibutuhkan swasta untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang layak. Setelah masa konsesi pemerintah dapat mengoperasikan sendiri fasilitas tersebut atau membuat perjanjian baru dengan pihak swasta kembali”.
![Page 64: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/64.jpg)
BOO (Build, Own, Operate) Maksudnya adalah perusahaan swasta yang
memenangkan konsesi BOO, tetap memiliki hak terhadap proyek tersebut setelah masa konsesi berakhir. Dalam bentuk kerjasama ini Ramelan (1997 : 38) mengemukakan bahwa : “Perusahaan swasta kemudian dapat mengalihkan pengoperasian fasilitas infrastruktur kepada perusahaan lain (menjualnya) atau terus mengoperasikannya sendiri. Walaupun begitu pemerintah tetap mempunyai hak regulasi, utamanya dalam penentuan tarif pemakaian atau pembayaran yang harus dilakukan pemilik konsesi kepada pemerintah”.
![Page 65: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/65.jpg)
BTO (Build, Transfer, Operate) atau BLT (Build Lease Tranfer) Dalam pola ini pihak swasta yang membangun suatu
fasilitas menyerahkan fasilitas tersebut setelah dibangun kepada pemerintah. Sebagaimana dikemukaakan oleh Ramelan (1997 : 38) bahwa : “Kemudian pemerintah dapat mengoperasikannya sendiri, atau meminta perusahaan swasta tertentu untuk mengoperasikannya (pola BTO) atau menyewakannya kepada swasta untuk mengoperasikannya. Pengoperasian ini dilakukan untuk masa konsesi yang masih tersedia. Biasanya pemerintah bertanggung jawab untuk investasi modal bagi kepentingan fasilitas tersebut sementara swasta bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas”.
![Page 66: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/66.jpg)
Kontrak Kerja / Karya apabila dana/anggaran pemerintah masih
dibutuhkan,apakah pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum tersebut juga harus dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, maka pelayanan/jasa tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikontrakkan, Perusahaan cleaning service untuk pemeliharaan gedung-gedung perkantoran pemerintah;Perusahaan catering swasta untuk melayani makan siang PNS; dll
![Page 67: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/67.jpg)
f. Market Testing jika ternyata terdapat keraguan pemerintah atas
kemampuan sendiri untuk menyelenggarakan jenis pelayanan umum tertentu secara efisien dan efektif,maka dapat dipertimbangkan pola “Uji Pasar” (Market testing) melalui proses tender kompetitif antara team intern (In-house bidder) dengan pihak swasta atau team kerja dari unit departemen/instansi lainnya. misalnya: Pelayanan Rawat Inap kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Pemerintah di Pusat maupun di Daerah;Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Negeri; dan sebagainya
![Page 68: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/68.jpg)
Program Efisiensi Internal setelah berbagai pertimbangan tersebut dilakukan
ternyata dinilai lebih baik jika penyelenggaraan pelayanan umum tertentu itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah; maka unit kerja yang bersangkutan harus melaksanakan program efisiensi, melalui misalnya: kegiatan Benchmarking, Business Process Reengineering (BPR), Restrukturisasi,Rasionalisasi, Standarisasi Kinerja dan Pola Evaluasi / Penilaiannya, dan sebagainya.
![Page 69: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/69.jpg)
KENDALA DALAM KEMITRAAN
Mengembangkan pola kemitraan strategis antara pihak pemerintah dengan sektor industri atau yang lebih dikenal dengan istilah”Public-Private Partnerships” (PPP) tidak semudah menelurkan konsepnya, hal ini karena ;
1. Tidak dimilikinya model kerjasama yang dapat secara signifikan mendatangkan situasi”win-win” bagi kedua belah pihak;
2. Sikap saling menunggu antara kedua pihak untuk memulai menawarkan bentuk kerjasama;
![Page 70: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/70.jpg)
4. Ketakutan pemerintah dalam menjalin kerjasama khusus dengan satu atau dua perusahaan karena dapat dianggap tidak adil dan pilih kasih (baca: takut dianggap KKN);
5. Fenomena ”ganti pemerintah, ganti kebijakan” yang mendatangkan ketidakpastian kebersinambungan sebuah inisiatif;
6. Faktor resiko yang sulit dikelola karena banyaknya hal-hal eksternal yang mendatangkan ketidakpastian terhadap nasib kemitraan di kemudian hari; dan lain sebagainya
![Page 71: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/71.jpg)
Tantangan terbesar dalam proses menjalin kemitraan ini adalah ditemukannya model bisnis (baca: business model) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan model bisnis yang dimaksud tidaklah semudah yang diduga, karena selain harus bersifat ‘win-win’ bagi kedua belah pihak, bentuknya tidak boleh bertentangan dengan peraturan maupun etika bisnis dan pemerintahan yang berlaku.
![Page 72: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/72.jpg)
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CSR
Salah satu implementasi GCG adalah penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik dan sebagai akibat meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas perusaaan.
Menurut World Bussines Council on Suistainable Development (WBCSD),Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah :
Suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan (behavioural ethics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development)
![Page 73: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/73.jpg)
tanggung jawab perusahaan selain kepada pemegang saham(shareholder), tanggung jawab lainnya yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup (sustainable environment responsibility)
Paradigma baru perusahaan yang dianggap tumbuh dan berkelanjutan (growth and suitable company), tidak hanya diukur dari pencapaian laba/profit saja, tapi diukur dari kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, baik terhadap komunitas lokal, masyarakat luas, maupun lingkungan hidup.
![Page 74: Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat- Rossy](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081416/5572145c497959fc0b945b27/html5/thumbnails/74.jpg)
Manfaat CSR :1. keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan,
perusahaan mendapatkan citra(image) yang positif dari masyarakat luas
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal)
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas
4. Merupakan investasi masa depan bagi perusahaan karena para pemilik saham lebih bermnat kepada perusahaan yang telah menerapkan CSR
5. Dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya