kementerian koordinator tanggalbidang politik, … filetahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka...
TRANSCRIPT
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 1
Tanggal _____________________________
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Umum.
I.1.a. Basis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Sehubungan dengan
RPJMN 2015-2019 belum tersusun, maka mengacu pada pasal 5 UU Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025,
maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang
sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama
pemerintahan Presiden berikutnya. Presiden terpilih berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN
pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN
(APBN-P).
I.1.b. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2015 yang memuat tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan, dan anggaran merupakan bahan acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenko Polhukam
Tahun 2015.
I.2. Maksud dan Tujuan.
I.2.a. Maksud. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2015 ini dimaksudkan
untuk mengatur arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kemenko Polhukam.
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 2
I.2.b. Tujuan. Agar penyusunan Rencana Kerja ini selaras dan searah dengan
prioritas pembangunan nasional serta menjadi bahan dalam penyusunan RKA
Kemenko Polhukam Tahun 2015.
I.3. Dasar.
I.3.a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
I.3.b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
I.3.c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor:
Per-13/Menko/Polhukam/06/2012 tentang Perubahan Rencana Strategis
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia Tahun 2010-2014.
I.3.d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor:
Per-367/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
I.3.e. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional Nomor : 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor: S-
179/MK.02/2014 Tentang Pagu Anggaran indikatif Kementerian/Lembaga
Tahun 2015.
I.4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
I.4.a. Ruang Lingkup. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2015 mencakup
tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran
Kemenko Polhukam.
I.4.b. Tata Urut. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 ini disusun dengan
tata urut sebagai berikut:
1) Bab I Pendahuluan.
2) Bab II Latar Belakang.
3) Bab III Tujuan dan Sasaran.
4) Bab IV Kebijakan, Program dan Kegiatan.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 3
5) Bab V Anggaran.
6) Bab VI Penutup.
7) Lampiran.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 4
BAB II LATAR BELAKANG
II.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.
II.1.a. Arah kebijakan pembangunan nasional dititikberatkan pada 23 (dua puluh
tiga) arah kebijakan umum yaitu : Konsolidasi Demokrasi, Reformasi Birokrasi
dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik, Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan
Industri Pertahanan, Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri,
Perkuatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Ketahanan Energi, Peningkatan
Ketahanan Air, Percepatan Pembangunan Kelautan, Peningkatan Keekonomian
Keanekaragaman Hayati dan Kualitas, Lingkungan Hidup, Transformasi Sektor
Industri dalam Arti Luas, Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Peningkatan
Daya Saing UMKM dan Koperasi, Peningkatan Kapasitas IPTEK, Peningkatan
Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi, Penguatan Konektivitas Nasional,
Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah, Pendorong Pertumbuhan
Ekonomi, Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan, Peningkatan
Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Nasional, Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi, Penataan
Perumahan/Permukiman, Reformasi Pembangunan Kesehatan, Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Demand and Supply), Penurunan Angka Kematian Ibu dan
Bayi, Pengendalian Jumlah Penduduk, Reformasi Pembangunan Pendidikan,
Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Perbatasan dan Pengelolaan Risiko Bencana.
II.1.b. Strategi pembangunan Bidang Polhukam dititikberatkan pada konsolidasi
demokrasi, Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan
publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, percepatan MEF dengan
pemberdayaan Industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan
dalam negeri.
II.2. Kondisi umum Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan.
II.2.a. Bidang Politik.
1) Kondisi bidang politik dalam negeri, Hasil pengukuran Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah
62.63. Perkembangan skor IDI tahun 2011 dengan skor 65.48, tahun 2010
dengan skor 63.17, dan tahun 2009 dengan skor 67.30 mengalami fluktuasi
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 5
dengan yang dapat dilihat pada diagram berikut :
Diagram 1 Trend IDI 2009,2010, 2011 dan 2012
Pada IDI 2012, skor untuk Indeks Kebebasan Sipil 77.94, Hak-Hak Politik
46.33 dan Lembaga Demokrasi 69.28. Kebebasan sipil mendapatkan nilai
paling tinggi, kemudian diikuti oleh lembaga demokrasi yang mendapatkan
poin 'sedang', serta aspek hak-hak politik yang masih tergolong rendah.
Angka indeks kebebasan sipil masih jauh di atas kedua aspek lainnya (hak
politik dan lembaga demokrasi). Namun jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, indeks kebebasan sipil alami penurunan sebesar 2,85 point.
Penurunan diyakini sebagai akibat dari masih terdapatnya ancaman
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang
menghambat kebebasan berpendapat (skor 43,94). Artinya, kebebasan
berpendapat justru menghadapi tantangan lebih besar dari unsur
masyarakat, bukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara. Pada aspek
hak-hak politik, maraknya demonstrasi dan unjuk rasa dengan
kekerasanyang terjadi di berbagai belahan provinsi turut menyumbang
rendahnya nilai indeks pada aspek tersebut. Sementara, pada aspek
lembaga demokrasi, kurang berperannya DPRD dalam menyusun dan
mengajukan Perda inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif
menyumbang capaian yang rendah dibandingkan dengan indikator lain
pada aspek kelembagaan demokrasi.
Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ini telah
diterbitkan pada tanggal 22 Juli tahun 2013 sebagai Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013. Sebagai upaya untuk meminimalisir eskalasi
menjelang Pemilu tahun 2014, telah dilakukan kebijakan untuk
memajukan pelaksanaan Pemilukada terhadap kepala daerah yang
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 6
berakhir masa jabatannya pada tahun 2014 dimajukan pelaksanaanya pada
tahun 2013, sehingga tidak mengganggu pesta demokrasi Pemilu Legislatif
dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Dalam rangka penataan
administrasi kependudukan, telah dilakukan penyempurnaan terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Dalam konteks mendorong keterbukaan informasi publik
sekaligus open government, telah didorong upaya pembentukan lembaga
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui antara lain
penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan UU No. 14 tentang keterbukaan Informasi publik, khususnya
Pasal 21. Melaksanakan UU dan PP tersebut, saat ini di Indonesia telah
terbentuk PPID sebanyak 227 terdiri dari dari 34 Kementerian, 36 Lembaga
Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 Provinsi, 98 Kabupaten,
dan 36 Kota. Dengan kata lain, sampai dengan saat ini, baru 39,83% bdan
publik yang telah memiliki PPID seperti diamanatkan oleh UU KIP.
Diagram 2 Pembentukan PPID 2014
2) Kondisi bidang politik luar negeri. Menko Polhukam duduk sebagai wakil
Pemerintah Indonesia dalam ASEAN Political Security Community Council
yang bertemu dua kali setahun. Dalam posisi tersebut, Kemenko Polhukam
melakukan koordinasi reguler dengan 6 badan sektoral di bawah pilar
Polkam ASEAN antara lain ASEAN Regional Forum, ASEAN Law Ministerial
Meeting, ASEAN Defense Ministerial Meeting, dan ASEAN Ministerial
Meeting on Transnational Crime.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 7
Pemerintah RI telah melakukan langkah-langkah nyata dalam menangani
permasalahan WNI di luar negeri, baik melalui kerjasama bilateral atau
multilateral. Kerjasama bilateral dilakukan seperti penanganan
overstayer dengan pemerintah Saudi Arabia, Malaysia dan beberapa
negara yang merupakan kantong-kantong TKI berada. Khusus mengenai
WNI overstayers di Saudi Arabia, sejak dimulainya masa amnesti (3 Juli
2013) hingga 30 Desember 2013, tercatat sejumlah 101.067 WNI
overstayers telah terdaftar di Perwakilan RI di Saudi Arabia dan
mendapatkan SPLP. Dari jumlah tesebut sebanyak 17.259 orang (17,08%)
telah melakukan perbaikan status tinggal; dan sekitar 14.863 orang
terpantau telah kembali ke tanah air. Pasca berakhirnya Amnesti (3
November 2013) Pemerintah RI telah memulangkan sebanyak 2.453 orang
WNI yang terdiri atas 1.859 orang perempuan, 410 orang anak/bayi dan
184 orang laki-laki pada periode 10 November-1 Desember 2013.
Disampingpemulangan yang dilakukan oleh Pemerintah RI, Pemerintah
Saudi Arabia juga telah memulangkan (deportasi) sebanyak 5.819 orang
WNI overstayers, yang terdiri atas 3.282 orang perempuan, 703 orang
anak, dan 1.739 orang laki-laki.
Pada tingkat regional, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan Asia
Pacific Group on Money Laundring,dan sebagai co-chair Southeast Asia
Working Group dari Global Counter-Terrorism Forum dan tindak lanjut
dari Konvensi Anti Terorisme ASEAN. Mekanisme regional lainnya adalah
melalui ASEAN Regional Forum dan ASEAN Defense Ministrial Meeting.
Pada tingkat multilateral, Indonesia telah meratifikasi sejumlah Konvensi
Internasional dan Protokol terkait terorisme, yaitu 1963 Convention on
Effences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft, Convention
for the Suppression of Unlawful Acts Againts the Safety of Civil Aviation,
1980 Conventions on the Physical Protection of Nuclear Material,
International Convention for the Suppression of hte Financing of
Terrorism, 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist
Bombing, Amandment to the Conventions on the Physical Protection of
Nuclear Material, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of
Violance at Airport Serving International Civil Aviation, dan United
Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Saat
ini Indonesia sedang dalam proses meratifikasi International Convention
on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism yang diharapkan
dapat diratifikasi pada awal tahun 2014.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 8
Indonesia berperan dalam Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan
Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa. Di tingkat bilateral, Indonesia
telah memiliki 14 kemitraan strategis, yaitu dengan Australia, RRT,
Jepang, Korea, India, Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis,
Inggris, Jerman, Brasil, Turki, dan Rusia. Saat ini, 15 perusahaan Indonesia
telah beroperasi di sejumlah negara Afrika (mayoritas secara joint
venture), utamanya Nigeria, Ghana, Zimbabwe dan Gambia. Dalam
Kerangka Kemitraan Komprehensif RI- Amerika Serikat (AS), Pemerintah
Indonesia dan AS telah melaksanakan Plan of Action (PoA) dan evaluasi
pelaksanaannya di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan
pembangunan, serta sosial budaya dan pendidikan.
Terkait dengan peran dalam perdamaian dunia, Indonesia terus
berpartisipasi dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB
(Peacekeeping Operations/PKO). Indonesia merupakan negara pengirim
pasukan ke-20 terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai United
Nations Peace Keeping Operations (UN PKO) sesuai data UN Department of
Peacekeeping Operations (Januari 2014) adalah sejumlah 1.697 personel
yang menempatkan Indonesia di urutan ke-20 dari 123 Troop/Police
Contributing Countries. Pasukan tersebut bertugas di delapan misi
pemeliharaan perdamaian PBB, yaitu MINUSTAH (Haiti), MONUSCO
(Republik Demokratik Kongo), UNAMID (Darfur, Sudan), UNISFA (Abyei,
Sudan), UNIFIL (Lebanon), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudah Selatan),
MINURSO (Sahara Barat).
Penegakan kedaulatan negara khususnya di wilayah udara nasional telah
menunjukkan kemajuan yang berarti dimana pelanggaran kedaulatan
wilayah udara oleh penerbangan asing pada tahun 2013 sebanyak 8 kali,
menurun 57 % dari jumlah 19 kali pelanggaran yang terjadi di tahun 2012.
Hal ini tercapai karena diterapkannya program Flight Clearance
Information System secara online, yaitu proses penerbitan Flight
Clearance bagi Pesawat Asing tidak berjadwal ditambah dengan ketegasan
penerbitan diplomatic complaint kepada negara asal para pelanggar,
disamping ketegasan pelaksanaan penangkapan (forced down) para
pelanggar oleh kekuatan TNI AU.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 9
II.2.b. Bidang Hukum dan Aparatur
1) Pada bidang hukum, Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, pada
tahun 2013 IPK Indonesia sama dengan tahun 2012 dengan skor 32.
Meskipun skor IPK 2013 Indonesia tidak beranjak dari skor tahun
sebelumnya, posisi Indonesia meningkat empat peringkat yaitu dari
peringkat 118 dari 176 negara menjadi 114 dari 177 negara. Secara global,
Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di
bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63
persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Koordinasi
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya
dalam rangka penyelamatan asset hasil korupsi. Jumlah kasus yang terjadi
selama tahun 2013 sebanyak 8.402 kasus, dengan perincian: Kejaksaan :
tahap penyelidikan 1.696 kasus, penyidikan 1.646 kasus dan penuntutan
2.013 kasus; Polri : 1.399 kasus dengan perincian P21 sejumlah 905
kasus, SP3 sejumlah 69 kasus dan proses sidik 424 kasus; KPK : tahap
penyelidikan 76 kasus, penyidikan 66 kasus, penuntutan 34 perkara,
Inkrah 34 perkara dan tahap eksekusi 40 perkara.
Penyelamatan keuangan negara hasil korupsi selama tahun 2013 sebanyak
Rp 1.362.873.958.524,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua milyar
delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan
ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Jumlah ini meningkat jika
dibandingkan dengan penyelamatan aset hasil korupsi yang
diselenggarakan pada tahun 2012, yaitu senilai Rp 504.259.865.547 dan
US$ 500.000.
Terbentuknya Pokja RANHAM baik di tingkat pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota, dengan rincian :
a) K/L yang telah membentuk Kelompok Kerja RANHAM hingga tanggal 20
Desember 2013 sebanyak 40 K/L dari 48 K/L (83.33%). Jumlah ini
meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebanyak 33
K/L;
b) Provinsi yang telah membentuk Panitia RANHAM sebanyak 33 provinsi,
yang semuanya telah membentuk Pokja Panitia RANHAM Provinsi
(100%), dimana sebelumnya pada tahun 2012 hanya sejumlah 30
Provinsi;
c) Kabupaten/Kota yang telah membentuk panitia RANHAM 2011-2014
sebanyak 339 kabupaten dari 400 (84,75%) dan 93 dari 97 Kota
(95.88%). Jumlah ini meningkat 19,37 % (sebanyak 284 Kabupaten/
Kota) jika dibandingkan dengan tahun 2012.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 10
Diagram 3 Pembentukan Pokja RANHAM
Skor Integritas untuk tahun 2013 menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks
Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansi pusat
tahun ini sebesar 7,37 (2012: 6,86), instansi vertikal sebesar 6,71 (2012:
6,34) dan pemerintah daerah sebesar 6,82 (2012:6,32). Secara nasional
terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012.
IIN 2013 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2012: 6,37).
Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan
upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi
korupsi. Diagram 4 Tren Perkembangan Integritas
2) Dalam aspek pemberdayaan aparatur, Jumlah Kementerian/Lembaga
yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 27 K/L pada tahun
2013, sehingga total keseluruhan K/L yang telah melaksanakan Reformasi
Birokrasi sebanyak 63 K/L. Selain itu, pasca pencanangan pilot project
reformasi birokrasi pemda pada pertengahan tahun 2013 lalu, saat ini
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 11
sudah ada 16 pemerintah provinsi yang telah menyusun road map
reformasi birokrasi. Sedangkan Kabupaten yang telah menyusun road map
sebanyak 59, dan kota sebanyak 20. Kondisi menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional
dalam pelayanan publik.
Pada tanggal 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang tersebut
telah disahkan oleh DPR dan telah diundangkan pada tanggal 15 Januari
2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Hal yang baru di
dalam Undang-Undang tersebut adalah ditetapkannya Aparatur Sipil
Negara sebagai sebuah profesi; adanya kateorisasi jenis pegawai ASN;
pembentukan komisi ASN; jenis jabatan dalam ASN; penguatan
kompetensi, kompetisi, manajemen dan pengembangan karier; perubahan
penggajian dari skala ganda menjadi skala tunggal, batas usia pensiun,
pembenahan sistem pembayaran pensiun, perlindungan dari intervensi
politik, penguatan sistem informasi ASN, dan ketentuan rinci mengenai
pidana dalam jabatan.
II.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
1) Kondisi keamanan nasional, Sepanjang tahun 2014 relatif aman dan
dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya
pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, tren
gangguan keamanan sepanjang 2013 cenderung naik. Kejahatan
konvensional sebanyak 293.047 kasus (2012: 291.228 kasus), Kejahatan
transnasional sebanyak 18.429 kasus (2012: 15.450), kejahatan terhadap
kekayaan negara sejumlah 4.144 kasus (2012: 3.837) dan kejahatan yang
berimplikasi kontijensi sebanyak 398 kasus (2012: 649). Dengan demikian
jumlah keseluruhan kasus kejahatan tahun 2013 sebanyak 316.018 kasus
(2012: 311.164). Sedangkan jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan
hingga akhir november tahun 2013 sebanyak 167.956 kasus atau naik 7.031
kasus, dengan persentase penyelesaikan kasus sebesar 53 persen (2012:52
persen).
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 12
Diagram 5 Penyelesaian Kasus Kejahatan 2012-2013
2) Diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres Nomor 2 tahun
2013 bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan gangguan
keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam Inpres tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
diinstruksikan untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri. Pada Pemerintah Pusat, tim diketuai oleh
Menko Polhukam, tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur dan pada
tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/ Walikota. Tim Terpadu
menyusun Rencana Aksi yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu
pencegahan, penghentian/penyelesaian konflik, dan pemulihan pasca
konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Secara umum, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2013 telah berjalan
dengan baik. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah kasus konflik
sosial dari 128 kasus konflik pada Tahun 2012 menjadi 84 kasus konflik
pada Tahun 2013, terciptanya sinergitas antara aparat di Pusat maupun
di Daerah dalam menangani konflik sosial, terlaksananya upaya
penyelesaian akar masalah konflik sosial yang selama ini penyelesaiannya
berlangsung berlarut-larut mulai ditangani oleh Tim Terpadu Pusat dan
Tim Terpadu Daerah, dan terlaksananya cegah dini dengan diambilnya
langkah yang cepat, tegas, serta proporsional dalam menangani konflik
sosial yang terjadi di daerah.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 13
3) Persentase pencapaian MEF diukur dari besaran realisasi dukungan
anggaran pembangunan MEF terhadap rencana alokasi anggaran. Todal
dukungan anggaran pembangunan MEF pada Renstra II (2010-2014)
sebesar Rp 55.995,08 M. Pada tahun 2010, capaian persentase dukungan
MEF Rp 10.878,81 M (6,93%), tahun 2011 sebesar Rp 9.858, 67 M
(13,21%), sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 10.401,44 M ( 19,83%). Pada
tahun 2013, MEF mencapai 28,78 % dari rencana target dalam RKP 2013
pada kisaran 30-40 % atau dengan realisasi anggaran sebesar Rp
14.043,18 M.
Diagram 6 : Perkembangan Capaian MEF
4) Sedangkan dalam penanganan tindakan terorisme yang
dilakukanpemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik, dari
segi pencegahan telah terbentuk 21 Forum Komunikasi Penanggulangan
Terorisme (FKPT) di 21 Provinsi.
II.3. Identifikasi Masalah. Jaminan terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara harus diwujudkan melalui upaya-upaya pencapaian kondisi stabilitas
bidang politik, hukum, dan keamanan. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut
perlu memprediksi sedini mungkin terhadap berbagai bentuk permasalahan yang
akan dihadapi, guna menyusun perencanaan kinerja bidang politik, hukum, dan
keamanan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :
II.3.a. Bidang Politik.
1) Skor Indeks demokrasi Indonesia 2009-2012 masih fluktuatif. Bahkan
menurun dari 65.48 menjadi 62.63 pada tahun 2012. Aspek yang paling
rendah yaitu hak-hak politik menjadi atensi yang perlu ditingkatkan pada
masa-masa mendatang disamping terus meningkatkan aspek kelembagaan
demokrasi dan kebebasan sipil.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 14
2) Kredibilitas dan akuntabilitas Parpol masih perlu ditingkatkan dalam
rangka konsolidasi demokrasi.
3) Tantangan memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat:
pluralisme, kemajemukan, dan perbedaan termasuk keberagaman
kepercayaan agama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial
budaya.
4) Tindak kekerasan yang menyertai konflik antar golongan yang berbeda
kepentingan politik, perselisihan terkait sektarianisme, konflik SDA
(termasuk pertanahan dan adat) dan ketenagakerjaan.
5) Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh informasi masih
menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah.
6) Pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan masih kurangnya
pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN
pada tahun 2015. Hal ini disebabkan sosialisasi dan informasi ASEAN
community pada tahun 2015 masih terbatas dan belum terintegrasi.
7) Permasalahan utama yang selama ini dihadapi dalam diplomasi
perbatasan adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan
dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan
negara-negara yang berbatasan. Perbatasan yang masih sering dispute
adalah perbatasan RI-Malaysia. Kesediaan negara mitra perbatasan untuk
berunding juga menjadi faktor krusial atas kemajuan perundingan.
8) Internasionalisasi Papua dan isu kekerasan aparat terhadap komponen
masyarakat menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka
menjaga citra Indonesia dalam percaturan hubungan luar negeri.
9) Berkaitan dengan perlindungan WNI/TKI/BHI di luar negeri diantaranya
belum adanya cetak biru diplomasi perlindungan tenaga kerja, belum
adanya perjanjian pengiriman dan penempatan TKI, serta belum
terakomodasinya peran serta masyarakat sipil dalam upaya perlindungan
TKI/WNI di luar negeri.
10) Antisipasi peningkatan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam
kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 15
II.3.b. Bidang Hukum dan Aparatur.
1) Permasalahan yang akan dihadapi yang dihadapi di bidang perundang-
undangan adalah masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang
bermasalah baik itu tumpang tindih maupun bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jika hal ini
dibiarkan maka akan terjadi fenomena bottle necking dalam
penyelenggaraan kebijakan negara..
2) Proses penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum masih
belum optimal terutama dalam pelaksanaan mekanisme keterbukaan dan
akuntabilitas. Meskipun upaya keterbukaan sudah dilaksanakan di
beberapa lembaga, namun kesinambungan data dan informasi serta
kualitasnya perlu ditingkatkan.
3) Berdasarkan pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN, dan perkiraan pencapaian tahun 2054, masih
terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani dari sisi
pemberantasan korupsi, antara lain: perumusan pendekatan represif
yang memiliki dampak mengurangi perilaku koruptif dan praktek koruptif
yang sistematis dan masif; (b) inkonsistensi penegakan hukum dalam
kasus-kasus korupsi; (c) tumpang tindih peraturan perundangundangan di
bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Konvensi PBB Anti
Korupsi; (d) masih belum optimalnya pengembalian aset hasil korupsi;
dan (e) integritas aparat pemerintahan dan masyarakat dalam upaya
pemberantasan korupsi.Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang
efektif, efisien, dan akuntabel masih menjadi permasalahan utama
dalam kapasitas pendayagunaan aparatur, hal ini diakibatkan bisnis
proses yang ada belum disertai dengan standar operasi yang jelas dan
formal. Sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan, menyulitkan
koordinasi dan mengakibatkan inefisiensi dalam belanja negara, selain
dari pada itu pemerintah belum secara optimal memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam mendukung proses kerjanya.
4) Ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
semakin besar. Hal ini menuntut lembaga penyelenggara pelayanan
publik untuk menunjukkan kinerja.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 16
II.3.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
1) Masih terjadinya serangkaian aksi terorisme di Indonesia, menunjukkan
bahwa terorisme masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
Walaupun Kepolisian RI telah menunjukan keberhasilan dengan
menangkap gembong-gembong teroris, namun munculnya beberapa tokoh
terorisme baru yang relatif muda dan terdidik mengindikasikan bahwa
kemampuan jaringan terorisme dalam merekrut anggota baru sangat
lihai. Optimalisasi FKPT yang telah dibentuk oleh BNPT menjadi harapan
bagi suksesnya program deradikalisasi dalam rangka pencegahan
terorisme di Indonesia.
2) Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan
kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya
mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan kondisi
keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang
memungkinkan dibangun adalah minimum essential force yang dijadikan
prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi
perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang
dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI.
3) Di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) masih terdapat
beberapa permasalahan garis batas dengan negara-negara tetangga serta
gangguan keamanan yang masih sering terjadi.
4) Secara umum peran industri pertahanan nasional dalam keamanan
nasional relatif belum maksimal, yaitu dicerminkan dari potensi Industri
pertahanan yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan
termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional.
5) Peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang
dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh dalam
proses pemilihan kepala daerah, atau perbedaan agama dan keyakinan
yang terjadi pada tahun 2013 dan awal 2014 menggambarkan bahwa
upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal.
6) Dalam rangka meningkatkan kondisi keamanan dalam skala nasional yang
meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri, serta keamanan sosial,
maka deteksi dini merupakan kunci utamanya. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas deteksi dini diharapkan pengumpulan data dan informasi, serta
analisa kebijakan mengenai keamanan nasional dapat dilaksanakan
dengan baik dan akurat. Namun demikian, sistem deteksi dini masih
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 17
sering kecolongan dengan masih maraknya kasus-kasus bentrok berdarah
yang sebenarnya bisa dicegah jika sistem deteksi dini berjalan dengan
baik.
7) Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena
faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri memerlukan
peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia
negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat
diredam.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
III.1. Tujuan. Kinerja Kemenko Polhukam dilaksanakan dengan melanjutkan Renstra
Kemenko Polhukam 2010-2014 untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan
tugas. Diharapkan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dalam rangka
penyelesaian permasalahan pada bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga
akan tercipta kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan guna tercapainya
tujuan program pembangunan nasional.
III.2. Sasaran. Menghadapi kompleksitas permasalahan dan intensitas penugasan yang
tinggi sementara dukungan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka sasaran
strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan adalah meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia;
meningkatnya supermasi hukum dan pemajuan HAM; terwujudnya stabilitas
keamanan; dan meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola
kepemerintahan. Adapun implementasi sasaran strategis tersebut dirinci sesuai
dengan sasaran perbidang sebagai berikut: III.2.a. Bidang Politik :
1) Menguatnya kelembagaan demokrasi
2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat
3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik
4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik
5) Berjalannya sistem presidential
6) Terjaganya stabilitas sosial dan politik dari ancaman terorisme
7) Terwujudnya pemantapan komunitas ASEAN
8) Peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri
9) Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia
10) Terjaganya stabilitas sosial dan politik
11) Peningkatan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia
12) Peningkatan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan
Triangular
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 19
Adapun arah kebijakan dan strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Arah kebijakan dan strategi bidang politik
Arah Kebijakan Strategi
Meningkatkan peran
kelembagaan demokrasi
a. Intervensi regulasi/kebijakan
kepemiluan yang tidak
diskriminatif
b. Peningkatan kapasitas lembaga
penyelenggara pemilu
c. Terlaksananya pemutakhiran data
pemilih
d. Pengembangan Pusat Pendidikan
Pemilih dan Pengawasan Pemilu
yang Partisipatif
e. Penyelenggaraan Pemilu serentak
2019
Mendorong kemitraan lebih kuat
antara Pemerintah, swasta dan
masyarakat sipil
a. Intervensi kebijakan untuk
mendukung keberlanjutan peran
OMS dan partai politik
b. Dukungan pemberdayaan filantropi
masyarakat dan CSR (Corporate
Social Responsibility) untuk
keberlanjutan OMS
c. Penguatan kemitraan yang luas
dengan kalangan organisasi
masyarakat sipil, media massa dan
pemerintah dalam pemantapan
demokrasi
d. Peningkatan kapasitas OMS
e. Penguatan fungsi pendidikan
politik parpol
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 20
Meningkatkan pemenuhan hak
dan kewajiban politik rakyat
a. Intervensi kebijakan affirmative
action kelompok marjinal/rentan
b. Kebijakan mainstreaming untuk
kelompok disabilitas untuk seluruh
sektor pembangunan
c. Peningkatan kapasitas kelompok
perempuan, penyandang
disabilitas, dan kelompok
marijinal/rentan lainnya
d. Penguatan kebebasan sipil dan
pelembagaan egalitarianisme,
non-diskriminasi dan kemitraan
Meningkatkan akses masyarakat
terhadap informasi publik
a. Intervensi kebijakan/regulasi
meningkatkan akses masyarakat
terhadap informasi publik dan
menjamin kebebasan berpendapat
b. Kebijakan mainstreaming Open
Government dalam pelaksanaan
pembangunan
c. Peningkatan kualitas konten
informasi publik
d. Peningkatan sistem informasi dan
sarana/prasarana akses terhadap
informasi publik
e. Penguatan Lembaga Quasi
Pemerintah Bidang Komunikasi dan
Informasi
f. Penguatan lembaga penyiaran
publik TVRI dan RRI
g. Penguatan media komunitas dan
media tradisional
h. Pemanfaatan media baru/sosial
i. Pembentukan lembaga rating
(pemeringkat) penyiaran nasional
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 21
Menguatkan iklim kondusif bagi
demokrasi yang beradab
a. Intervensi kebijakan/regulasi
untuk penciptaan iklim kondusif
bagi berkembangnya demokrasi,
peka terhadap isu-isu konflik dan
memasukkan/memperhatikan
nilai-nilai lokal, memperhatikan
kesetaraan etnis, saling
menghormati, keadilan serta
keterwakilan dan partisipasi
Meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan
a. Pengembangan pusat pendidikan
kebangsaan yang terintegrasi dan
komprehensif serta memahami
multikulturalism
b. Penguatan dan pelembagaan
dialog penyelesaian konflik di
masyarakat
c. Penguatan lembaga pemerintah
dalam penanganan konflik
d. Peningkatan kapasitas dan kerja
sama dengan organisasi
kemasyarakatan dan Adat
Menguatkan lembaga
kepresidenan
a. Penguatan proses pengambilan
kebijakan di tingkat eksekutif
b. Penguatan komunikasi publik dan
politik
c. Pengembangan jejaring (network)
d. Pengembangan ruang kontrol
eksekutif (situation room) untuk
menajamkan pengambilan
keputusan eksekutif
Meningkatkan kualitas hubungan
antar lembaga negara
a. Pengembangan sistem koordinasi
dan komunikasi yang lebih efektif
antar kementerian lembaga
b. Peningkatan peran jurubicara
kementerian dan lembaga
c. Peningkatan komunikasi politik
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 22
Menciptakan iklim kondusif
untuk penanganan terorisme
a. Intervensi kebijakan dengan melakukan upaya amandemen perundang-undangan anti-terorisme dan peraturan pelaksanaannya.
Menguatkan kelompok-kelompok
pro demokrasi di organisasi-
organisasi keagamaan
a. Penguatan forum dialog FKPT
b. Penguatan Satgas Pencegahan dan
Penindakan
c. Pengembangan jaringan dengan
berbagai pemangku kepentingan
untuk menangkal ancaman
terorisme
d. Pendidikan idelologi Pancasila
e. Kerja sama bilateral, regional, dan
global tentang counter terrorism
f. Pemantapan Pelaksnaan Kegiatan
Penanggulangan Terorisme di IPSC
- Sentul
Meningkatkan kesiapan domestik
publik pasca 2015
a. Intervensi kebijakan pemerintah
terkait komunitas ASEAN
b. Penguatan kapasitas domestik
dalam menghadapi terwujudnya
Komunitas ASEAN
c. Penguatan kelembagaan untuk
mendukung pemantapan
pelaksanaan komunitas ASEAN
d. Penguatan kemitraan pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 23
Meningkatkan kontribusi dan
kepemimpinan Indonesia di
ASEAN
a. Kontribusi peran Indonesia dalam
menguatkan sentralitas ASEAN dan
peran ASEAN di tingkat regional
dan global (arsitektur kawasan)
b. Kontribusi Indonesia dalam South
East Asia Nuclear Weapon Free
Zone
c. Mendorong pembahasan Treaty of
Amity and Cooperation (TAC) di
kawasan Asia Pasifik.
d. Peran Indonesia dalam penanganan
konflik kawasan melalui
mekanisme ASEAN termasuk
sengketa Laut China Selatan
Meningkatkan kualitas pelayanan
dan perlindungan WNI/BHI di luar
negeri
a. Peningkatan keberpihakan
diplomasi Indonesia pada WNI/BHI
b. Pelayanan dan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri dengan
mengedepankan kepedulian dan
keberpihakan
c. Pelaksanaan perjanjian bilateral
untuk memberikan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri
d. Penguatan konsolidasi penanganan
WNI/BHI
Meningkatkan pelaksanaan
diplomasi ekonomi dalam forum
bilateral, multilateral, regional
dan global
a. Penguatan diplomasi perluasan
pasar non-tradisional
b. Peningkatan peran Indonesia di
APEC dan G-20 untuk
memperjuangkan kepentingan
Indonesia dan negara berkembang.
c. Peran Indonesia di Regional
Comprehensive Economic
Partnership (RCEP)
d. Kontribusi Indonesia dalam
terbentuknya norma/rezim
internasional yang mengatur
energy and food security sebagai
public goods
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 24
Meningkatkan kesiapan domestik
publik pasca 2015
a. Intervensi kebijakan pemerintah
terkait komunitas ASEAN
b. Penguatan kapasitas domestik
dalam menghadapi terwujudnya
Komunitas ASEAN
c. Penguatan kelembagaan untuk
mendukung pemantapan
pelaksanaan komunitas ASEAN
d. Penguatan kemitraan pemerintah
dan pemangku kepentingan
lainnya
Meningkatkan kontribusi dan
kepemimpinan Indonesia di
ASEAN
a. Kontribusi peran Indonesia dalam
menguatkan sentralitas ASEAN dan
peran ASEAN di tingkat regional
dan global (arsitektur kawasan)
b. Kontribusi Indonesia dalam South
East Asia Nuclear Weapon Free
Zone
c. Mendorong pembahasan Treaty of
Amity and Cooperation (TAC) di
kawasan Asia Pasifik.
d. Peran Indonesia dalam penanganan
konflik kawasan melalui
mekanisme ASEAN termasuk
sengketa Laut China Selatan
Meningkatkan kualitas pelayanan
dan perlindungan WNI/BHI di luar
negeri
a. Peningkatan keberpihakan
diplomasi Indonesia pada WNI/BHI
b. Pelayanan dan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri dengan
mengedepankan kepedulian dan
keberpihakan
c. Pelaksanaan perjanjian bilateral
untuk memberikan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri
d. Penguatan konsolidasi penanganan
WNI/BHI
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 25
Meningkatkan pelaksanaan
diplomasi ekonomi dalam forum
bilateral, multilateral, regional
dan global
a. Penguatan diplomasi perluasan
pasar non-tradisional
b. Peningkatan peran Indonesia di
APEC dan G-20 untuk
memperjuangkan kepentingan
Indonesia dan negara berkembang.
c. Peran Indonesia di Regional
Comprehensive Economic
Partnership (RCEP)
d. Kontribusi Indonesia dalam
terbentuknya norma/rezim
internasional yang mengatur energy
and food security sebagai public
goods
Meningkatkan partisipasi
Indonesia dalam perdamaian
dunia
a. Pemantapan peran Indonesia dalam
penanganan konflik Laut China
Selatan
b. Diplomasi Indonesia dalam
penanganan konflik di Timur
Tengah
c. Peran Indonesia dalam penanganan
people smuggling/irregular
migration bersama negara
pengirim, transit dan tujuan
d. Pemantapan peran Indonesia dalam
penanganan transnational
organized crime
e. Melanjutkan pemantapan diplomasi
perbatasan
f. Meningkatkan koordinasi yang
efektif terkait kesiapan pengiriman
pasukan perdamaian
g. Penyusunan roadmap pencapaian
vision 4000 peace keepers
h. Penguatan diplomasi Indonesia di
PBB yang efektif
i. Mendorong terlaksananya
Comprehensive Nuclear Test Ban
Treaty (CTBT)
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 26
Peningkatan peran Indonesia
dalam Kerjasama Selatan-Selatan
dan Triangular
a. Intervensi kebijakan
pengembangan kerja sama Selatan-
Selatan dan Triangular
b. Pengembangan dan penguatan
kapasitas dan kapabilatas lembaga
yang menangani KSST
c. Pengembangan dan pemantapan
Eminent Persons Group untuk
membantu pemangku kepentingan
KSST
d. Promosi KSST di tingkat nasional
dan internasional
e. Pengembangan model insentif bagi
K/L, swasta, dan masyarakat sipil
yang terlibat KSST
III.2.b. Bidang Hukum.
1) Menciptakan Penegakan Hukum yang berkualitas dan berkeadilan
2) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi
bangsa
3) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang
4) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
5) Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif
6) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Adapun arah kebijakan dan strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Arah kebijakan dan strategi bidang hukum
Arah Kebijakan Strategi
Peningkatan Kualitas Penegakan
Hukum
a. Peningkatan keterpaduan dalam
system peradilan pidana
b. Pelaksanaan Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA)
c. Reformasi Sistem Hukum Perdata
yang mudah dan cepat
d. Pengembangan SDM aparat hukum
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 27
Pencegahan dan
pemberantasan korupsi
a. Harmonisasi peraturan terkait
korupsi
b. Efektifitas implementasi kebijakan
anti-korupsi
Penghormatan,perlindungan,
dan pemenuhan HAM
a. Harmonisasi dan evaluasi peraturan
terkait HAM
b. Penegakan HAM
c. Optimalisasi bantuan hukum dan
Layanan peradilan bagi masyarakat
d. Penanganan kekerasan terhadap
perempuan
e. Pendidikan HAM
Pemerintahan yang bersih dah
akuntabel
a. Penerapan sistem integritas
nasional yang efektif
b. Penerapan pengawasan yang
profesional, berintegritas,
independen dan sinergis
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan
dan integrasi antara sistem
akuntabilitas keuangan dan kinerja
d. Pemantapan sistem pengadaan
barang dan jasa yang profesional,
transparan, berintegritas, dan
terkendali resikonya
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 28
Pemerintahan yang efisien dan
produktif
a. Penataan kelembagaan instansi
pemerintah yang tepat ukuran,
tepat fungsi dan sinergis
b. Penataan bisnis proses yang
sederhana, transparan, partisipatif,
dan berbasis e-Government
c. Penerapan manajemen ASN yang
transparan, kompetitif, dan
berbasis merit untuk mewujudkan
ASN yang profesional dan
bermartabat
d. Penerapan sistem manajemen
kinerja nasional yang efektif
e. Peningkatan kapasitas pengelolaan
kebijakan yang efektif dan efisien
f. Pengembangan kepemimpinan
birokrasi yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan
tranformatif
g. Peningkatan efisiensi (belanja
aparatur) penyelenggara birokrasi
h. Penguatan kualitas pengelolaan
reformasi birokrasi K/L/Pemda
Peningkatan kualitas pelayanan
publik dengan sasaran
a. Penguatan kelembagaan dan
manajemen pelayanan
b. Penguatan pengendalian kinerja
pelayanan publik
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 29
III.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
1) Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri
pertahanan
2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan
profesionalisme prajurit
3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri
4) Menguatnya intelijen
5) Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan
6) Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba
Adapun arah kebijakan dan strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Arah kebijakan dan strategi bidang Pertahanan dan Keamanan
Arah Kebijakan Strategi
Terpenuhinya alutsista TNI dan
Almatsus Polri yang didukung
industri pertahanan
a. Pengadaan alpahan TNI
b. Peningkatan kesiapan Alutsista
2015-2019
c. Pengadaan alpalkam Polri
d. Peningkatan peran Industri
Pertahanan dalam negeri
Meningkatnya kesejahteraan
dalam rangka pemeliharaan
profesionalisme prajurit
a. Peningkatan jumlah fasilitas
perumahan prajurit
b. Peningkatan kualitas dan kuatitas
latihan prajurit TNI
c. Peningkatan fasilitas kesehatan
Polri
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 30
Meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap Polri
a. Peningkatan pelaksanaan Quick
Response dan Quick Wins
b. Pemantapan pelaksanaan
community policing
c. Penjagaan Rasio Polri
d. Pengembangan Diklat Polri
e. Penanganan gejolak sosial dan
Penguatan Pengamanan Pemilu
2019
f. Meningkatnya sistem komunikasi
Polri teknologi (engage citizen) dan
memantapkan Mabes Polri-Polda-
Polres-Polsek
Menguatnya intelijen
a. Pengembangan sistem jaringan
intellegence data sharing antar
institusi intelijen negara
b. Peningkatan koordinasi intelijen
oleh BIN sebagai lembaga penyedia
layanan tunggal (single client)
kepada Presiden
c. Peningkatan profesionalisme
personil dan modernisasi peralatan
intelijen.
Menguatnya keamanan laut dan
daerah perbatasan
a. Meningkatkan operasi pengamanan
dan keselamatan di laut dan
wilayah perbatasan
b. Menambah pos pengamanan
perbatasan darat
c. Memperkuat kelembagaan
Keamanan Laut
d. Intensifikasi dan ekstensifikasi
operasi bersama
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 31
Menguatnya pencegahan dan
penanggulangan narkoba
a. Diseminasi Informasi tentang
bahaya narkoba melalui berbagai
media.
b. Menerapkan sistem social control di
daerah rawan narkoba
c. Menambah fasilitas Terapi dan
Rehabilitasi
d. Kegiatan bimbingan paska rehab
e. Meningkatkan upaya tindak kejar
Strategi pencapaian sasaran tersebut, dilakukan melalui dua program generik yaitu
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko
Polhukam dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kemenko
Polhukam dan program teknis yaitu program peningkatan koordinasi bidang politik,
hukum, dan keamanan.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 32
BAB IV KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
IV.1. Kebijakan. Arah kebijakan Kemenko Polhukam diimplementasikan melalui
aktualisasi program prioritas dan kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang
Polhukam, yang disesuaikan dengan isu strategis dalam RKP 2015 yaitu:
IV.1.a. Bidang politik : konsolidasi demokrasi
IV.1.b. Bidang pertahanan dan keamanan : percepatan pembangunan MEF dan
pemberdayaan industri pertahanan
IV.1.c. Bidang hukum dan aparatur : reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang
berkualitas
IV.2. Program dan Kegiatan. Program Kemenko Polhukam terdiri dari:
IV.2.a. Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
1) Kegiatan Prioritas Nasional :
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan.
a. Koordinasi Demokratisasi dan Kelembagaan,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Demokratisasi dan
Kelembagaan.
b. Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Program dan
Reformasi Birokrasi.
c. Koordinasi Penegakan Hukum,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi Penegakan Hukum.
d. Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi Koordinasi
Kekuatan Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan.
e. Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Daerah
Rawan Konflik dan Kontijensi.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 33
f. Koordinasi Wawasan Kebangsaan,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan
Kebangsaan.
2) Kegiatan prioritas bidang :
a. Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Pemantapan Otonomi Khusus.
b. Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan
kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika.
c. Koordinasi hubungan multilateral,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan
hubungan multilateral.
d. Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah
negara dan tata ruang pertahanan.
e. Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan dan kejahatan
luar biasa,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan
penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.
f. Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan
pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal.
g. Koordinasi Kerjasama ASEAN,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan
kerjasama ASEAN.
h. Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Informasi Publik dan Kehumasan.
3) Kegiatan prioritas K/L :
a. Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 34
b. Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Organisasi masyarakat Sipil.
c. Koordinasi Kebijakan Strategi Politik Luar Negeri,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi
politik luar negeri.
d. Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa,
dengan keluaran : Terselenggaranya koordinasi kebijakan
kerjasama Amerika dan Eropa.
e. Koordinasi Materi Hukum,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan materi
hukum, Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Inventarisasi
Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di
Lapangan (De-Bottlenecking).
f. Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
pemberdayaan aparatur hukum
g. Koordinasi Hukum internasional,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan hukum
internasional.
h. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
perlindungan dan pemajuan HAM, Terselenggaranya pelaksanaan
koordinasi Tim RAN HAM, Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi
Tim KKP RI-Timor Leste.
i. Koordinasi Sistem, Doktrin dan Strategi Hanneg,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Sistem,
Doktrin dan Strategi Hanneg.
j. Koordinasi Intelijen Hanneg,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan intelijen
Hanneg.
k. Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan potensi
pertahanan dan integritas nasional.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 35
l. Koordinasi Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan
terhadap kekayaan negara,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap
kekayaan negara.
m. Koordinasi Pembinaaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan.
n. Koordinasi Intelijen dan Bimbingan Masyarakat,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelejen
dan Pembinaan Masyarakat.
o. Koordinasi Harmonisasi Sosial,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Harmonisasi Sosial.
p. Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Pengelolaan Wilayah Khusus.
q. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Pemberdayaan Masyarakat.
r. Koordinasi Informasi Media Massa,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Informasi
media massa.
s. Koordinasi Telekomunikasi dan Telematika,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
telekomunikasi dan informatika.
t. Koordinasi Pendayagunaan Aparatur,
dengan keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
Pendayagunaan Aparatur.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 36
IV.2.b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemenko Polhukam, dengan kegiatan :
1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi,
organisasi dan tata laksana dan Perpustakaan dan Data,
dengan keluaran : Terselenggaranya Pengelolaan rencana kerja,
evaluasi, data, organisasi dan tatalaksana serta tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.
2) Kegiatan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan,
dengan keluaran :Terselenggaranya Pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan
keamanan.
3) Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan Hubal,
dengan keluaran : Terselenggaranya pelayanan persidangan dan
Hubungan Antar Lembaga.
4) Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal
dengan keluaran : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di
lingkungan Kemenko Polhukam dan Laporan Keuangan Kemenko
Polhukam dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
5) Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan bidang polhukam,
dengan keluaran : Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi
kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan.
6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Kompolnas
dengan keluaran: Terselenggaranya dukungan administratif dan
operasional Kompolnas.
7) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Komjak RI
dengan keluaran: Terselenggaranya dukungan administratif dan
operasional Komjak RI.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 37
IV.2.c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Polhukam,
dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan
keluaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur.
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 38
BAB V ANGGARAN
V.1. Kebutuhan. Kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam tahun 2015 sesuai Surat
Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional Nomor : 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor: S-179/MK.02/2014 Tentang Pagu
Anggaran indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2015 adalah Rp.
169.288.700.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
Belanja menurut Program :
1) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebesar
Rp. 60.266.400.000,00
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko
Polhukam sebesar Rp.101.349.000.000,00 (Termasuk Alokasi untuk Komisi
Kepolisian Nasional Rp.14.817.500.000,00 dan Komisi Kejaksaan RI Rp.
8.542.600.000,00)
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam
sebesar Rp. 7.073.300.000,00
R e n j a K e m e n k o P o l h u k a m
Hal 39
BAB VI PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Tahun 2015 ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Angggaran Kemenko Polhukam Tahun 2015 dengan tetap memperhatikan Rencana
Kinerja Pemerintah Tahun 2015 dan melanjutkan Rencana Strategis Kemenko Polhukam
Tahun 2010-2014.
Jakarta, April 2014 SESMENKO POLHUKAM
Paraf :
Paban IV :
Kataud :
Paban I :
Paban II :
Paban III :
Paban V :
Paban VI :
Paban VII :
Waasrenum :
LANGGENG SULISTIYONO