kementerian koordinator bidang perekonomian · sektor industri dengan menetapkan salah satu sasaran...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN
INDUSTRI
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
DAFTAR ISI Halaman
Ii
Kata Pengantar …………………………………………………………………………..………………....... i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………...... ii
Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………………….......... iii
Bab. I Pendahuluan
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………... 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………….. 3
C. Aspek Strategis ………………………………………………………………………... 4 D. Isu Strategis …………………………………………………………………………….. 5
Bab. II Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategi ………………………………………………………………………. 6 B. Rencana Kerja Tahun 2017 ……………………………………………………...... 9 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ………………………………………………….. 9 D. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 ……………................................................. 12
Bab. III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017
A. Capaian Kinerja Organisasi .........................……………………………………. 19
1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi ......................................................... 21
2. Analisis Capaian Kinerja Output ............................................................... 24 3. Analisis Capaian Kinerja Outcome ............................................................... 37 B. Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu ........................................ 38
C. Realisasi Anggaran …………………………………………………………………….. 38
Bab. IV Penutup ………………………………………………………………………………………………. 43
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 2. Manual Indikator Kinerja Utama 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
EKSEKUTIF SUMMARY
Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dan sejumlah karakteristik yang
menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan
ekonomi yang pesat. Serta adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat untuk
mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus
meningkatkan peran industri manufaktur.
Meski kita ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan
meningkatkan peran industri manufaktur, namun itu masih sulit untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk
berinvestasi. Komsumsi masyarakat yang menurun serta biaya logistik yang masih tinggi,
sehingga diperlukan suatu terobosan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi diantaranya : (1) pengembangan investasi; (2) peningkatan ekspor; (3)
pengembangan logistik nasional; (4) penguatan pasar dalam negeri, dan (5) peningkatan
daya saing industri,
Aspek strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator, dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan serta
peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar intenasional, hal tersebut diperkuat
dengan Instruksi Presiden Nomor 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan penetapan dan
pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga.
Adapun isu strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
sebagai berikut: (1) Penguatan dan pengembangan investasi, menyangkut
penyederhanaan proses perijinan, penyederhanaan perijinan dan prosedur perijinan,
percepatan fasilitasi penyelesaian masalah ekspor dan investasi daerah, peningkatan daya
saing investasi untuk meningkatakan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), dan
Peningkatan daya saing investasi di kawasan industri, (2) Peningkatan Ekspor dan
Fasilitasi Perdagangan Internasional, menyangkut optimalisasi penerapan Sistem
National Single Window (NSW) dan Penguatan kelembagaan PP-INSW. Peningkatan
keanekaragaman Produk ekspor baru dan Perluasan pasar Ekspor, serta peningkatan
ekspor produk manufaktur, (3) Pengembangan Logistik nasional, menyangkut
konektivitas ekonomi desa ke kota dan pasar global dan peningkatan kopetensi SDM
logistik bersertifikat standar internasional, (4) Penguatan Pasar Dalam Negeri dan
Tertib Usaha, menyangkut penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha. Dan perluasan
pasar produk dalam negeri melalui e-commerce, dan (5) Pengembangan dan
Peningkatan Daya Saing Industri, menyangkut pengembangan industri di kawasan
industri/KEK dan Peguatan peran industri pengolahan non migas yang bernilai tambah.
iii
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Rencana Strategis merupakan arah bagi organisasi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dalam merumuskan kebijakan, sedangkan kebijakan sifatnya dinamis
dan terus berkembang, maka dengan pertimbangan tersebut Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri akan melakukan revisi Rencana Strategi, dalam rangka
mewujudkan misi Penguatan Daya Saing dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan
Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian melalui pencapaian Sasaran Strategis
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim usaha dan efektifitas kerjasama ekonomi dan
kesepakatan internasional, sebagaimana dibawah ini:
Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan tujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah; serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2017
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
perniagaan dan industri
Persentase rumusan
peraturan bidang
perniagaan dan industri
yang diselesaikan
100%
Terwujudnya Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Perniagaan dan Industri
Persentase kebijakan bidang
perniagaan dan industri
yang ditindaklanjuti
100%
Terwujudnya koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan
peningkatan daya saing nasional
Persentase kebijakan
peningkatan daya saing
nasional yang
ditindaklanjuti
100%
iv
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Dengan Indikator Kinerja Utama target sebanyak 16 Rekomendasi dan 1 (satu) Laporan
telah tercapai sebanyak 16 Rekomendasi dan 1 (satu) Laporan, sehingga capaian kinerja output
tercapai 100%, denagn rincian output sebagai berikut:
1. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan investasi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
2. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan investasi dengan disusunnya Draft Rancangan
Peraturan Presiden (RPP) tentang Pengalihan Saham dan Batasan Luasan Dalam
Pemanfaatan Pulau-Pulau Terpencil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka
Penananaman Modal.
3. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dengan disusunnya Draft Revisi
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
4. Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan internasional dengan disusunnya Draft Revisi
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National
Single Window (PP-INSW).
5. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Non Migas dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri
Farmasi dan Alat Kesehatan.
6. Rekomendasi Kebijakan konektifitas desa, kota dan pasar global dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar
Pulau, Standardisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang dalam Negeri Berbasis Elektronik
7. Rekomendasi Kebijakan konektifitas desa, kota dan pasar global dengan diterbitkannya Surat
Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri Nomor S-87/M.EKON/04/2017 tentang
Pembentukan Tim Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA).
8. Rekomendasi Kebijakan konektifitas desa, kota dan pasar global dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Menko Perekonomian Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Implementasi Master Plan
on ASEAN Connectivity 2015
9. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dengan diterbitkannya Putusan Rapat
koordinasi tentang Penyederhanaan tata niaga impor terkait pengurangan Lartas impor dari
48,3% menjadi 20,8% melalui pergeseran pengawasan border ke post border dan simplifikasi
lartas ekspor
10. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan disusunnya Laporan Kajian
Peningkatan Daya Saing Investasi di Kawasan Industri.
v
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
11. Rekomendasi kebijakan perluasan pasar produk dalam negeri melalui E-Commerce
12. Rekomendasi kebijakan perluasan pasar produk dalam negeri melalui Competition check
list
13. Rekomendasi kebijakan kopetensi SDM bidang logistik ditindaklanjuti dengan
implementasikannya Program Pengembangan "Urban Logistics and Land Transportastion
Management"
14. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan investasi dengan tersusunnya buku Live Dokument
"Daftar kebijakan Pro Kontra Daerah terhadap Ekspor, Investasi dan Pariwisata
Indonesia"
15. Rekomendasi Kebijakan peningkatan ekspor dengan tersusunnya 1 (satu) buku Live
Dokument "Hambatan Perdagangan Negara Lain terhadap terhadap Ekspor, Investasi
dan Pariwisata Indonesia"
16. Rekomendasi Kebijakan fasilitasi perdagangan internasional dengan tersusunnya buku Live
Dokument "Daftar Permasalahan dan Penyelesaian terhadap Ekspor, Investasi dan
Pariwisata Indonesia" dan
17. Laporan dukungan program dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri yang dilaksnakan
Capaian kinerja Organisasi sebesar 100% sejak tahun 2015 sampai dengan tahun
2017, kesinambungan capaian ini sangat penting untuk mengukur dampak dari kebijakan
yang telah dihasilkan, apakah ada manfaatnya atau tidak bagi kesejahteraan masyarakat,
sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dampak dari kebijakan ekonomi yang telah
ditetapkan oleh kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian,
khususnya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Pagu anggaran sebesar Rp.16.700.000.000,- (enam belas miliar tujuh ratus juta
rupiah), dengan adanya kebijakan penghematan anggaran sebesar 10% dan instruksi
Kementerian Keuangan untuk melakukan self blocking, sehingga pagu akhir anggaran
menjadi sebesar Rp. 15.700.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus juta rupiah). Dengan
Realisasi anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.810.544.509,- (empat belas
miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan
rupiah) atau sebesar 93,71%, Realisasi ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2016
yang sebesar 91.85%,
Jakarta, Maret 2018
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
1
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, Pemerintah mengurangi ketergantungan ekspor komoditas
barang mentah dengan meningkatkan peran industri manufaktur, namun itu
masih sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor swasta
masih tetap ragu untuk berinvestasi, komsumsi masyarakat yang menurun dan
biaya logistik yang masih tinggi, sehingga diperlukan suatu terobosan kebijakan
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan :
Penguatan investasi dapat melalui kebijakan-kebijakan di bidang
investasi seperti pemberian kemudahan memulai berusaha, pemberian insentif,
perluasan investasi, promosi dan kerjasama investasi, dengan reformulasi
regulasi di berbagai kementerian dan lembaga, tingkat pusat dan daerah
akan memberikan keyakinan dan dampak signifikan pada minat berinvestasi.
Dan dengan integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha akan
mempermudah aktivitas ekonomi. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut
diharapkan dapat menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
Pada tahun 2017 perekonomian Indonesia tumbuh 0,5% yoy, stabil dan
masih berada diatas tren global. Perekonomian domestik masih terjaga dikisaran
target Pemerintah dan Bank Indonesia lebih kurang 4,1%. Selama 2 tahun
terakhir telah berhasil meng-implementasikan 14 reformasi. Reformasi pada
area yang masuk pada survey doing bussiness dan secara signifikan
berpengaruh terhadap keseluruhan ranking doing bussiness Indonesia
Untuk mengatasi permasalahan pengembangan produk ekspor,
pemerintah akan melaksanakan penguatan pasar komoditi unggulan, penetrasi
pasar komoditi baru (industri dan ekonomi kreatif), peningkatan peranan
daerah dalam pengembangan komoditi ekspor, pengembangan industri
berorientasi ekspor, serta peningkatan daya saing komoditi (branding, mutu dan
packaging).
Setelah mengalami defisit perdagangan selama 3 tahun terakahir, pada
2015 neraca perdagangan Indonesia mulai surplus dan terus berlanjut. Startegi
pemerintah dalam meningkatan kinerja ekspor melalui
- Peningkatan daya saing dan produktifitas melalui biaya infrastruktur
- Pendidikan dan pelatihan para pekerja
- Pengembangan pasar baru yang potensial
- Pengembangan ekspor dari sektor UMKM
- Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk bernilai tambah tinggi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
2
Terkait dengan permasalahan perluasan pasar ekspor, pemerintah akan
melaksanakan kebijakan membuka hubungan dagang yang lebih intensif ke
negara-negara non tradisional melalui percepatan perundingan perdagangan
bilateral dalam bentuk PTA, FTA ataupun CEPA. Serta revisi sejumlah peraturan
di K/L terkait dengan penyederhanaan tata niaga ekspor/impor khususnya
terkait pengurangan larangan dan pembatasan (lartas) impor melalui
pergeseran pengawasan border ke post border dan simplifikas (penyederhanaan)
larangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor.
Dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan
sektor industri dengan menetapkan salah satu sasaran pokok pembangunan
nasional dalam RPJMN 2015-2019 melalui pembangunan pariwisata dan
industri manufaktur serta pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Pulau
Jawa.
Industri non migas berperan penting dalam mendorong pembangunan
ekonomi di Indonesia karena menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan
ekonomi nasional dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi industri non
migas mampu membuat multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja,
peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa.
Guna meningkatkan laju pertumbuhan industri khususnya industri non
migas, serta untuk meningkatkan saya saing industri nasional, maka hal yang
akan dilakukan adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta
memudahkan para pelaku usaha untuk berusaha di Indonesia, melalui : (i)
pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan
peruntukan industri, kawasan industri, KEK dan sentra industri kecil dan
menengah (ii) perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan
pemberian fasilitas kepada IKM (iii) pemberian fasilitas kemudahan bahan baku
dan perlindungan impor barang jadi (iv) pemberian fasilitas perpajakan dan non
perpajakan (v) penataan kembali kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat
pertumbuhan dan daya saing industri.
Kondisi pasar rakyat yang identik dengan kumuh, becek, dan tidak
nyaman, membuatnya kalah bersaing dengan toko ritel yang ber-AC, nyaman
dan lebih bersih, sehingga perlu adanya revitalisasi pasar rakyat terutama pasar-
pasar yang berada di Daerah Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan
Selain mengembangkan sarana perdagangan, Pemerintah juga
meningkatkan pasar produk dalam negeri melalui e-commerce, memungkinkan
barang/produk lebih mudah untuk diperdagangkan. dengan jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan pengguna internet yang mencapai
60%, menunjukkan potensi yang luar biasa dalam mengembangkan
perdagangan melalui e-commerce.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
3
Dalam mewujudkan Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, dan
terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing Nasional dan
kesejahteraan rakyat dilakukan dengan perbaikan kebijakan antara lain: (1)
deregulasi kebijakan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV untuk pengembangan
usaha dan peningkatan daya saing penyedia jasa logistik nasional; (2)
peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam mengembangkan Sistem
Logistik Daerah (SISLOGDA) untuk menjamin ketersediaan barang dan
pengembangan ekonomi lokal; (3) dalam bidang Sumber Daya Manusia di
Bidang Logistik untuk meningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan
melalui Penyusunan Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Bidang Logistik, Pengembangan Akademi Komunitas Logistik (AKL) di
Kabupaten Batu Bara dan Kota Bitung, serta penyelenggaraan program “Urban
Logistics and Land Transportation Management”, yang bekerja sama dengan The
Logistics Institute Asia Pacific, National University of Singapura (TLIAP-NUS);
(4) dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan
penyusunan rencana aksi implementasi Perpres Nomor 74 Tahun 2017 [peta
Jalan e-Commerce] terkait dengan Pilar Logistik dan (5) kerjasama regional
tingkat ASEAN dengan berperan dalam implementasi Master Plan on ASEAN
Connectivity (MPAC) 2025 dan Integrasi Sub Sektor Jasa Logistik dan
Transportasi ASEAN.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
a. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
b. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh
Deputi.
2. Tugas Pokok Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/
Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
4
a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar intenasional;
d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar intenasional;
e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing konektivitas nasional;
f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan konektivitas nasional;
g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisional;
h. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
i. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan
j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
C. Aspek Strategis
Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7/2017 tentang Pengambilan,
Pengawasan, dan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian
dan lembaga, maka, posisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
memiliki aspek strategis, demikian juga halnya dengan Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
perniagaan dan industri.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
5
D. Isu Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, memfokuskan penanganan isu-isu strategis dan menyampaikan rumusan kebijakan kepada Menteri Koordinator, yang terkait dengan bidang perniagaan dan industri, meliputi: (1) pengembangan investasi; (2) peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional; (3) pengembangan logistik nasional ; (4) penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha. (5) pengembangan dan peningkatan daya saing industri, Adapun isu strategis pada Industri dan perdagangan, sebagai berikut:
1. Pengembangan investasi, menyangkut penyederhanaan proses perijinan,
penyederhanaan perijinan dan prosedur perijinan, percepatan fasilitasi
penyelesaian masalah ekspor dan investasi daerah, peningkatan daya saing
investasi untuk meningkatakan peringkat Ease of Doing Business (EoDB),
dan Peningkatan daya saing investasi di kawasan industri.
2. Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional,
menyangkut optimalisasi penerapan Sistem Indonesia National Single
Window (INSW) dan Penguatan kelembagaan PP-INSW. Peningkatan
keanekaragaman Produk ekspor baru dan Perluasan pasar Ekspor, serta
peningkatan ekspor produk manufaktur dan tata niaga ekspor/impor.
3. Pengembangan logistik nasional, menyangkut konektivitas ekonomi desa
ke kota dan pasar global dan peningkatan kopetensi SDM logistik
bersertifikat standar internasional
4. Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha, menyangkut
penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha, dan perluasan pasar
produk dalam negeri melalui e-commerce.
5. Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Industri, menyangkut
pengembangan industri di kawasan industri/KEK dan Peguatan peran
industri pengolahan non migas yang bernilai tambah.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
6
BAB II Perencanaan Kinerja
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun
2015-2019 disusun dalam rangka mewujudkan Misi Pertumbuhan Ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan Pertumbuhan
dan Daya Saing, dibidang perniagaan dan tranformasi industri yang
formulasikan dalam Perpective Stekholder, yang merupakan indikator kinerja
kementerian yaitu Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada level 5.1%, dan
Peningkatan Daya Saing melalui meningkatnya level EoDB pada level 70, untuk
mencapai pertumbuhan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri mendukung melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan yang efektif dibidang Peningkatan Ekspor
dan Daya saing di Pasar Internasional guna mencapai target pertubuhan ekspor
non migas sebesar 11,9% pada tahun 2017, Pengembangan Investasi dalam
rangka mencapai target peningkatan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 678,9
Triliun pada tahun 2017, Pengembangan Pasar Tradisional dalam rangka
mencapai target Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 1000 pasar pada tahun
2017 dan Penguatan Konektivitas Nasional melalui peningkatan konektivitas
desa, kota dan pasar global, Maka disusunlah suatu Peta Strategi Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2017, sebagaimana tersebut
dibawah.
Visi: Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri
Misi: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang efektif dan berkelanjutan
TUJUAN : Meningkatnya Pertumbuhan di Bidang Perniagaan dan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan
SS.1
Terwujudnya Koordinasi
dan Sinkronisasi
Kebijakan Perniagaan dan Industri
SS.2.
Tewujudnya Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Perniagaan dan Industri
SS.3 Terwujudnya Koordinasi
dan Sinkronisasi Peningkatan
Daya Saing Nasional
Perencanaan &
Penyusunan
Pengendalian
Daya Saing
Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan kebijakan yang efektif
Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan
penyusunan kebijakan yang efektif
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Daya Saing
Nasional
Membangun
organisasi tepat
guna
Gedung dan
Fasillitas yang
memadai
Mengembangkan
sistem informasi
yang terintegrasi
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik
SDM Organisasi Data dan Sistem Informasi Tata Kelola Prima
Me
me
nu
hi H
ara
pa
n S
take
ho
lde
r:
Str
ate
gic
Ou
tco
me
Str
ate
gic
Dri
ver:
Sin
kro
nis
asi d
an K
oo
rdin
asi
Ke
bija
ka
n
Dukun
ga
n D
asar
(In
pu
t)
PETA STRATEGI KINERJA DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Bid
an
g K
oo
rdin
asi
Pe
ng
em
ba
ng
an
Iklim
In
ve
sta
si
Bid
an
g K
oo
rdin
asi P
en
ing
ka
tan
Ekp
so
r d
an
Fa
silitasi P
erd
ag
an
ga
n
Inte
rna
sio
na
l
Bid
an
g K
oo
rdin
asi P
en
ge
mb
an
ga
n
Sis
tem
Lo
gis
tik
Bid
an
g K
oo
rdin
asi P
en
gu
ata
n P
asa
r
Da
lam
Ne
ge
ri d
an
Te
rtib
Usa
ha
Bid
an
g K
oo
rdin
asi P
en
ge
mb
an
ga
n
Ind
ustr
i
SS. 4 SS.5 SS.6 SS.7 SS.8
Peningkatan Daya Saing
Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Industri
Daya Saing
Ekspor dan
Industri di Pasar
Internasional
Konektivitas
Nasional;
Pengembangan
Pasar Tradisional;
Pengembangan
Investasi
Mengembangkan
kualitas SDM berbasis
kompetensi
Fasilitas
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
7
Peta Strategis, merupakan arah bagi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi,
pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan program di
bidang perniagaan dan industri dalam rangka mendukung pencapaian program
prioritas nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
berkualitas, dan berkelanjutan.
Mengingat kebijakan sifatnya dinamis dan terus berkembang, maka dengan
pertimbangan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri akan
melakukan revisi Peta Strategi Kedeputian pada Tahun 2018 menjadi
sebagaimana dibawah ini:
REVISI PETA STRATEGI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI TAHUN 2018
Revisi Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun
2015-2019 disusun dalam rangka mewujudkan Misi Penguatan Daya Saing dan
dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian
Perekonomian melalui pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Iklim
Investasi dan Iklim usaha dan efektifitas kerjasama ekonomi dan kesepakatan
internasional, dengan uraian Sasaran Srategis dan Indikator Kinerja Utama
sebagai berikut:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
8
1. Sasaran Strategi Deputi (SS-1): Perbaikan Iklim Berusaha dengan
indikator kinerja :
a. Peningkatan nilai realisasi investasi,
b. Pembangunan/revitali pasar rakyat
c. Peningkatan Produk dalam negeri yang dijual di Toko Swalayan.
d. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB)
2. Sasaran Strategi Deputi (SS-2): Peningkatan Ekspor dan fasilitasi
Perdagangan Internasional dengan indikator kinerja:
a. Peningkatan Pertumbuhan Ekspor produk Non Migas (%),
b. Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB (%),
3. Sasaran Strategi Deputi (SS-3) Penguatan Konektifitas Nasional dengan
indikator kinerja:
a. Beroperasinya Terminal Multiporpose,
b. Peningkatan peran Pusat Logistik berikat (PLB) sebagai Hub Logistik
Regional,
Adapun Strategy Map dan Prespective Stakeholder yang akan di capai oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui dukungan dari Deputi
Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
9
B. RENCANA KERJA (Renja) Tahun 2017
Pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019
yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis Kementerian yang berupa
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim usaha, diukur dengan indikator
Peningkatan Peringkat EoDB pada level dibawah 40 pada tahun 2019, akan
dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan
menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan
industri, fokus kebijakan pada :
1. Penyederhanaan proses, prosedur dan jenis perijinan, 2. Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah ekspor dan investasi daerah, 3. Peningkatan daya saing investasi di kawasan industri. 4. penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha, 5. perluasan pasar produk dalam negeri melalui e-commerce. 6. pengembangan industri di kawasan industri/KEK dan 7. Peguatan peran industri pengolahan non migas yang bernilai tambah. Sedangkan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis dibidang efektifitas kerjasama ekonomi dan kesepakatan internasional, yang diukur dengan indikator peningkatan nilai ekspor sebesar 11,9% pada tahun 2017. akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri, fokus kebijakan pada : 1. Optimalisasi penerapan Sistem Indonesia National Single Window (INSW)
dan Penguatan kelembagaan PP-INSW.
2. Peningkatan keanekaragaman Produk ekspor baru dan Perluasan pasar
Ekspor,
3. peningkatan ekspor produk manufaktur dan
4. tata niaga ekspor/impor. rekomendasi kebijakan tata niaga ekspor dan impor
5. menyangkut konektivitas ekonomi desa ke kota dan pasar global dan
6. peningkatan kopetensi SDM logistik bersertifikat standar internasional
C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu disusun Dokumen Perjanjian
Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
10
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah: untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun
Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Per niagaan dan Industri
Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel terlampir:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2017
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri
Persentase rumusan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan
100%
Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
Persentase kebijakan bidang perniagaan dan industri yang ditindaklanjuti
100%
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional
Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang ditindaklanjuti
100%
Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Anggaran : Rp16.700.000.000,-
Jakarta, Januari 2017 Menteri Koordinator Bidang Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian Perniagaan dan Industri Darmin Nasution Edy Putra Irawady
Disamping Penetapan Kinerja (PK) dalam rangka mendukung tercapainya
kinerja kementerian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri juga
menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan prioritas kementerian dibidang perniagaan dan industri, yang
dijabarkan dalam rencana kegiatan yang terinci serta target, sehingga dapat
menjelaskan peran dan kontribusinya masing-masing unit kerja dalam
pencapaian Output dan outcome sebagaimana tabel dibawah ini:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
11
Rincian Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Tahun 2017
No Rencana Kinerja Deputi Rincian Kegiatan Asisten Deputi Target Output
1 Menetapkan usulan rekomendasi dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan investasi
Merumuskan rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Proses Perijinan Investasi yang berorientasi ekspor
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Timnas PEPI dalam rangka Percepatan Fasilitasi Penyelesian Kemudahan Ekspor dan Investasi
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Investasi untuk Meningkatkan Peringkat Ease of Doing Business 40
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Perningkatan Daya Saing Investasi di Kawasan Industri
1 (satu) Rekomendasi
Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri
1 (satu) Laporan
2 Menetapkan usulan rekomendasi dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional
Merumuskan Rekomendasi kebijakan Optimalisasi Penerapan Sistem national Single Window (NSW)
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan PP-INSW
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Keanekaragaman Produk Ekspor Baru serta Perluasan Pasar Ekspor
1 (satu) Rekomendasi
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produk manufaktur
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan rekomendasi kebijakan tata niaga ekspor/impor
1 (satu) Rekomendasi
3 Menetapkan usulan rekomendasi dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan logistik nasional
Merumuskan Rekomendasi kebijakan konektifitas Ekonomi Desa-Kota dan Pasar Global
2 (dua) Rekomendasi
Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Kopetensi SDM Logistik Bersertifikat Standar Internasional
1 (satu) Rekomendasi
4 Menetapkan usulan rekomendasi dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha
Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan pasar dalam negeri
1 (satu) Rekomendasi
5 Menetapkan usulan rekomendasi dan rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan industri
Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan industri
1 (satu) Rekomendasi
Merumuskan rekomendasi kebijakan keterpaduan sector industri
1 (satu) Rekomendasi
JUMLAH
17 Rekomendasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
12
D. PENGUKURAN KINERJA
1. Manual Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka evaluasi Kinerja Internal dan untuk menghitung
rancangan/rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti dalam bentuk
prosentase dilakukan dengan menyusun Manual Indikator Kinerja Utama.
Definisi dari Evaluasi Internal adalah Implementasi fungsi koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan
Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri
yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri
Untuk menghitung besarnya Presentase (%) Rancangan/rumusan
peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan dilakukan
dengan tehnik menghitung dimana realisasi hasil koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri dibandingkan dengan
target yang merupakan rancangan peraturan perundang-undangan baru
dibidang perniagaan dan industri, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dinilai capaian outputnya sebesar 25% dari setiap
rekomendasi yang disusun.
Dengan demikian apabila target 1 rekomendasi, dan realisasi 1
rekomendasi, namun pada tahap ini nilainya capaian kinerjanya
sebesar 25%.
b. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dan ditindaklanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan
rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 50%;
untuk setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri
Koordinator.
Dengan demikian apabila target 1 rekomendasi, dan realisasi 1
rekomendasi, namun pada tahap ini nilainya capaian kinerjanya
sebesar 50%.
c. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan
ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar
75%; untuk setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri
Koordinator dengan mengadakan Rakor/rakortek.
Dengan demikian apabila target 1 rekomendasi, dan realisasi 1
rekomendasi, namun pada tahap ini nilainya capaian kinerjanya
sebesar 75%.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
13
d. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan
penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 100%, untuk
setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga
dengan menyusun rancangan kebijakan baru atau usulan revisi.
Dengan demikian apabila target 1 rekomendasi, dan realisasi 1
rekomendasi, namun pada tahap ini nilainya capaian kinerjanya
sebesar 100%.
Sifat capaian adalah Maximize, dimana makin besar prosentasenya, berarti
makin baik tingkat capaiannya.
Periode laporan adalah setiap 6 bulan atau semesteran, sedangkan untuk
menghitung dampak dari kebijakan yang dihasilkan dilakukan melalui Analisis
dampak outcome yang diharapkan, meliputi Kondisi sebelum adanya
peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam
Surat Keputusan Menteri koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5.
Tahun 2005 dapat disimpulan sebagai berikut:
a. Pengumpulan data kinerja yang mendukung peraturan perundang-
undangan/putusan strategis presiden. penyusunan dilakukan
melalui mekanisme, sebagai berikut:
Arahan presiden dalam suatu acara atau dalam sidang cabinet
dijabarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk tindak lanjutnya.
Untuk menindaklajuti arahan presiden dilaksanakan Rapat
Koordinasi tingkat Menteri untuk menyimpulkan kebijakan apa
yang akan dibuat, apakah merevisi kebijakan yang ada atau
membuat kebijakan baru berupa Perpres atau Inpres.
Apabila telah disepakati kebijakan apa yang akan disusun, maka
dilalaksanakan FGD/workshop untuk menjaring masukan dari
masyarakat. Serta dilaksanakan suatu kajian atau telaahan
dampak yang akan ditimbulkan apabila kebijakan itu
diterbitkan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya.
Rekomendasi disampaikan kepada Menko Perekonomian, baik
usulan dari kementerian/lembaga maupun dari intern kemenko.
Apabila rekomendasi tersebut disetujui maka dilaksanakan
rapat tingkat eselon I.
Apabila dalam rapat koordinasi tingkat eselon I tidak terdapat
titik temu atau kesepakatan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
14
maka rancangan/rumusan kebijakan itu dibawa ketingkat
menteri. (kinerja tercapai 100%, karena rekomendasi yang
diusulkan di tindaklanjuti oleh Menteri)
Apabila dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri,
apabila belum mendapatkan titik temu. maka
rancangan/rumusan kebijakan itu dibawa presiden dalam
sidang Kabinet.
Apabila rumusan/rancangan tersebut disetujui dalam sidang
Kabinet.
b. Pengumpulan data kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
rancangan/rumusan kebijakan dilakukan melalui mekanisme, sebagai
berikut:
Usulan untuk menyusun suatu kebijakan baru diajukan oleh
kementerian/lembaga kepada Menko Perekonomian, usulan
dimaksud bisa berbentuk rancangan keputusan presiden,
menteri atau rancangan undang-undang.
Usulan tersebut di teruskan kepada Deputi yang menangani
bidang bersangkutan, kemudian di evaluasi dan di telaah oleh
asisten deputi dengan mengumpulkan data dan kebijakan-
kebijakan yang terkait.
Asisten Deputi mengundang rapat koordinasi tingkat eselon II
dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya untuk
membahas dan meminta masukan dari para peserta rapat
terhadap rancangan/rumusan kebijakan dimaksud.
Rekomendasi hasil rapat disampaikan kepada Eselon I dan
dirumuskan kembali kebijakan yang lebih tepat dengan
mengundang unit eselon I Kementerian/lembaga terkait untuk
mendapatkan putusan atau rekomendasi terhadap kebijakan
dimaksud.
Apabila dalam rapat koordinasi tingkat eselon I tidak terdapat
titik temu atau kesepakatan, maka rancangan/rumusan
kebijakan itu dibawa ketingkat menteri. (kinerja tercapai 100%,
karena rekomendasi yang diusulkan di tindaklanjuti oleh
Menteri)
Apabila dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, belum
mendapatkan titik temu. maka rancangan/rumusan kebijakan itu
dibawa presiden dalam sidang Kabinet.
Apabila rumusan/rancangan tersebut disetujui dalam sidang
cabinet.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
15
c. Pengumpulan data kinerja hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan
penyusunan dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut:
Usulan revisi suatu peraturan di peroleh dari usulan
kementerian/lembaga, atau usulan dari asosiasi usaha, kadin
atau instansi terkait lainnya. Melalui pelaksanaan
seminar/workshop ataupun FGD ataupun laporan dari
masyarakat.
Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh unit eselon I, dan
dilakukan pengumpulan data dan kebijakan-kebijakann yang
terkait, dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk
mendukung rekomendasi tersebut.
Kemudian rekomendasi tersebut disampaikan kepada menteri
Koordinator bidang perekonomian, dan apabila mendapat
persetujuan dari Menko Perekonomian, selanjutnya di bahas
dengan kementerian/lembaga terkait.
Apabila dalam rapat koordinasi tingkat eselon I tidak terdapat
titik temu atau kesepakatan, maka rancangan/rumusan
kebijakan itu dibawa ketingkat menteri. (kinerja tercapai 100%,
karena rekomendasi yang diusulkan di tindaklanjuti oleh
Menteri)
Apabila dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, belum
mendapatkan titik temu. maka rancangan/rumusan kebijakan
itu dibawa presiden dalam sidang Kabinet.
Apabila rumusan/rancangan tersebut disetujui dalam sidang
Kabinet,
3. Pengukuran Kinerja
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan
dari Kinerja Utama organisasi dalam periode jangka waktu tertentu,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja Outcome 1:
Persentase (%) rancangan/rumusan peraturan perundang-undangan/
keputusan strategis baru hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
bidang perniagaan dan industri yang ditindaklanjuti.
Target Kinerja Outcome :
100% atau 1 (satu) paket rekoemndasi yang terdiri dari 2 (dua)
rancangan/rumusan peraturan perundang-undangan/keputusan
strategis baru yang mendukung Peraturan /Keputusan Strategis
Presidensil
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
16
Indikator Kinerja Output :
Jumlah rancangan/rumusan peraturan perundang-undangan/
keputusan strategis baru hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
bidang perniagaan dan industri yang ditindaklanjuti.
Target Kinerja Output :
Target 5 (lima) rekomendasi rancangan /rumusan kebijakan yang
dihasilkan oleh masing–masing asisten deputi hasil koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang efektif,,
dirumuskan menjadi 2 (dua) rumusan rancangan kebijakan baru yang
mendukung Peraturan /Keputusan Strategis Presidensil. Sehingga
capaian kinerjanya sebesar 100%.
2. Indikator Kinerja Outcome-2
Persentase (%) rancangan/rumusan revisi peraturan perundang-
undangan/keputusan strategis hasil koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian kebijakan bidang perniagaan dan industri yang
ditidaklanjuti.
Target Kinerja Outcome :
100% atau 1 (satu) paket rekomendasi yang terdiri dari 2 (dua)
rancangan/rumusan revisi peraturan perundang-
undangan/keputusan strategis yang mendukung Peraturan
/Keputusan Strategis Presidensil
Indikator Kinerja Output :
Jumlah rancangan/rumusan revisi peraturan perundang-
undangan/keputusan strategis hasil koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian kebijakan bidang perniagaan dan industri yang
ditidaklanjuti.
Target Kinerja Outcome :
Target 5 (lima) rekomendasi rancangan/rumusan revisi peraturan
perundang-undangan/keputusan strategis hasil koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif, dihasilkan oleh
masing–masing asisten deputi, akan dirumuskan menjadi 2 (dua)
rumusan/rancangan kebijakan yang mendukung Peraturan/
Keputusan Strategis Presidensil. Sehingga capaian kinerjanya sebesar
100%.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
17
d. Indikator Kinerja Utama (IKU-3)
Persentase (%) rancangan/rumusan peraturan/Keputusan bidang perniagaan
dan industri yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga.
Target 100% atau 5 (lima) rekomendasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga. Dari 5 (lima) rekomendasi kebijakan bidang perniagaan dan industri
yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga yang dihasilkan oleh
masing–masing asisten deputi hasil koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan yang efektif, akan dirumuskan
menjadi 5 (lima) rumusan rancangan kebijakan baru atau merevisi
kebijakan yang telah ada. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel terlampir:
4. Mekamisme Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dilakukan oleh Asisten Deputi Pengembangan Investasi yang membawahi Kepala Bidang Program dan Tata Kelola selaku unit yang berfungsi dalam pengumpulan data kinerja. Masing-masing unit di menyampaikan data kinerja beserta lampirannya kepada Unit Program dan Tata Kelola melalu mekanisme penmgumbulan laporan capaian kinerja bulanan, untuk didokumentasikan yang selanjutnya disusun draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Draft LAKIP), selanjutnya draft dimaksud dibahas dengan para perwakilan dari unit yang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
18
bersangkutan untuk memastikan dan keadalam dokumen laporan kinerja dari masing-masing unit dan disampaikan kepada masing-masing penanggung Jawab kegiatan. Setelah mendapatkan masukan para penangung jawab kegiatan dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, maka disusunlah Final Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), untuk selanjutnya ditetapkan olehn Deputi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
19
BAB III
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka memenuhi Misi Peningkatan Daya Saing dan mencapai tujuan
Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian, melalui sasaran
Strategis Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim usaha dan efektifitas kerjasama
ekonomi dan kesepakatan internasional Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, maka Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,
memfokuskan penanganan isu-isu strategis dan menyampaikan rumusan
kebijakan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, yang terkait dengan isu
dibidang perniagaan dan industri, Dengan Indikator Kinerja Utama target
sebanyak 16 Rekomendasi dan 1 (satu) Laporan telah tercapai sebanyak 16
Rekomendasi dan 1 (satu) Laporan, sehingga capaian kinerja organisasi mencapai
100%. Sebagaimana terlampir dalam tabel :
Target dan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017.
No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Target
(volume) Realisasi (volume)
Capaian Output
1
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
2495
2495.001 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Penerapan Sistem National Single Window (NSW) (Rekomendasi)
1 1 100%
2495.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan PP-INSW (Rekomendasi)
1 1 100%
Total 2 2 100%
2
Kegiatan Koordinasi Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
2499
2499.001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha (Rekomendasi)
1 1 100%
2499.002 Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri Melalui e-Commerce (Rekomendasi)
1 1 100%
Total 2 2 100%
3
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan Logistik Nasional
2500 2500.001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Konektifitas Ekonomi Desa-Kota-Pasar Global (Rekomendasi)
2 2 100%
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
20
2500.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat Standar Internasional (Rekomendasi)
1 1 100%
Total 3 3 100%
4
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan Industri
2519
2519.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Kawasan Industri/KEK (Rekomendasi)
1 1 100%
2519.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Peran Industri Pengolahan Non Migas yang Bernilai Tambah (Rekomendasi)
1 1 100%
Total 2 2 100%
4
Kegiatan Koordinasi Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
2521
2521.001 Rekomendasi kebijakan Peningkatan Keanekaragaman Produk Ekspor Baru Serta Perluasan Pasar Ekspor (Rekomendasi)
1 1 100%
2521.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Manufaktur (Rekomendasi)
1 1 100%
Total 2 2 100%
5
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan Investasi
2522
2522.001 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Proses Perijinan Investasi yang Berorientasi Ekspor (Rekomendasi)
1 1 100%
2522.002 Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan (Rekomendasi)
1 1 100%
2522.003 Rekomendasi Kebijakan Timnas PEPI dalam Rangka Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ekspor dan Investasi (Rekomendasi)
1 1 100%
2522.004 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Investasi untuk Meningkatkan Peringkat Indeks Ease of Doing Business <40 (Rekomendasi)
1 1 100%
2522.005 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Investasi di Kawasan Industri (Rekomendasi)
1 1 100%
2522.006 Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri (Laporan)
1 1 100%
Total 6 6 100%
Total Deputi V 17 17 100%
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
21
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017
Melalui penajaman sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Tahun 2017
analis capaian kinerja organisasi tahun 2017 dapat diuraiak sebagai berikut:
a. Capaian kinerja berupa rumusan kebijakan/peraturan baru yang
mendukung putusan strategis presiden terkait Perbaikan Iklim Usaha,
Penguatan Konektifitas nasional dan Peningkatan Eklspor dan
Fasilitasi Pedagangan Internasional penyusunan dilakukan melalui
mekanisme, sebagai berikut:
Arahan presiden dalam suatu acara atau dalam sidang kabinet
dijabarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
untuk tindak lanjutnya.
Untuk menindaklajuti arahan presiden dilaksanakan Rapat
Koordinasi tingkat Menteri untuk menentukan bentuk kebijakan itu.
Selanjutnya dilaksanakan rapat tingkat eselon I kementerian/
Lembaga.
Rekomendasi rapat tingkat eselon I dibahas dalam rapat koordinasi
terbatas tingkat menteri.
dilaksanakan FGD/workshop untuk menjaring masukan dari
masyarakat. Serta dilaksanakan suatu kajian atau telaahan dampak
yang akan ditimbulkan apabila kebijakan itu diterbitkan, baik dampak
positif maupun dampak negatifnya.
Rekomendasi disampaikan kepada Menko Perekonomian, baik usulan
dari kementerian/lembaga dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri.
rancangan/rumusan kebijakan itu dibawa presiden dalam sidang
Kabinet.
Apabila rumusan/rancangan tersebut disetujui, tinggal menunggu
penetapannya dari Presiden.
b. Capaian kinerja berupa revisi kebijakan/peraturan yang mendukung
putusan strategis presiden terkait Perbaikan Iklim Usaha, Penguatan
Konektifitas nasional dan Peningkatan Eklspor dan Fasilitasi
Pedagangan Internasional penyusunan dilakukan melalui mekanisme,
sebagai berikut:
Arahan presiden dalam suatu acara atau dalam sidang kabinet
dijabarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
untuk tindak lanjutnya.
Untuk menindaklajuti arahan presiden dilaksanakan Rapat
Koordinasi tingkat Menteri untuk menentukan kebijakan yang akan
direvisi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
22
Selanjutnya dilaksanakan rapat tingkat eselon I kementerian/
Lembaga.
Rekomendasi rapat tingkat eselon I dibahas dalam rapat koordinasi
terbatas tingkat menteri.
dilaksanakan FGD/workshop untuk menjaring masukan dari
masyarakat. Serta dilaksanakan suatu kajian atau telaahan dampak
yang akan ditimbulkan apabila revisi kebijakan itu diterbitkan, baik
dampak positif maupun dampak negatifnya.
Rekomendasi disampaikan kepada Menko Perekonomian, baik usulan
dari kementerian/lembaga dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri.
rancangan/rumusan kebijakan itu dibawa presiden dalam sidang
Kabinet.
Apabila rumusan/rancangan tersebut disetujui, tinggal menunggu
penetapannya dari Presiden.
c. Capaian kinerja berupa rumusan/rancangan kebijakan maupun revisi
peraturan oleh Kementerian/Lembaga terkait Perbaikan Iklim Usaha,
Penguatan Konektifitas nasional dan Peningkatan Eklspor dan
Fasilitasi Pedagangan Internasional penyusunan dilakukan melalui
mekanisme, sebagai berikut:
Draft usulan kebijakan diajukan oleh kementerian/lembaga kepada
Menko Perekonomian, usulan dimaksud bisa berbentuk rancangan
keputusan menteri atau revisi keputusan menteri yang berupa usulan
kementerian/lembaga, atau usulan dari asosiasi usaha, kadin atau
instansi terkait lainnya. Melalui pelaksanaan seminar/workshop
ataupun FGD ataupun laporan dari masyarakat.
Usulan tersebut di teruskan kepada Deputi yang menangani bidang
bersangkutan, kemudian di evaluasi dan di telaah oleh asisten deputi
dengan mengumpulkan data dan kebijakan-kebijakan yang terkait.
Asisten Deputi mengundang rapat koordinasi tingkat eselon II dengan
kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya untuk membahas
dan meminta masukan dari para peserta rapat terhadap
rancangan/rumusan kebijakan dimaksud.
Rekomendasi hasil rapat disampaikan kepada Eselon I dan
dirumuskan kembali kebijakan yang lebih tepat dengan mengundang
unit eselon I Kementerian/lembaga terkait untuk mendapatkan
putusan atau rekomendasi terhadap kebijakan dimaksud.
Apabila dalam rapat koordinasi tingkat eselon I tidak terdapat titik
temu atau kesepakatan, maka rancangan/rumusan kebijakan itu
dibawa ketingkat menteri.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
23
Apabila dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, belum
mendapatkan titik temu. maka rancangan/rumusan kebijakan itu
dibawa presiden dalam sidang Kabinet.
Apabila rumusan/rancangan tersebut disetujui dalam sidang cabinet,
selanjutnya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan untuk
diundangkan.
Tabel Penajaman Perjanjian Kinerja dalam Renstra 2018
SS Penajaman Renstra
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 SS-1
Perbaikan Iklim Berusaha
SS-2 Penguatan
Konektifitas Nasional
SS-3 Peningkatan Ekspor
dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
Peraturan terkait Perbaikan Iklim Usaha (Keputusan Strategi Baru)
Peraturan terkait Penguatan konektifitas Nasional (Keputusan Strategi Baru)
Peraturan terkait Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional (Keputusan Strategi Baru)
SS-1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri
Peraturan terkait Perbaikan Iklim Usaha (Keputusan Strategi Revisi)
Peraturan terkait Penguatan konektifitas Nasional (Keputusan Strategi Revisi)
Peraturan terkait Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional (Keputusan Strategi Revisi)
Terwujudnya Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri
Peraturan K/L terkait Perbaikan Iklim Usaha
Peraturan K/L terkait penguatan konektifitas Nasional
Peraturan K/L terkait Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
24
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2017
a. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan, meningkatkan daya saing
industri dan investasi di daerah, yang perlu dilakukan adalah dengan
menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memudahkan para
pelaku industri untuk berusaha di Indonesia. Sehingga perlu ditata
kembali perizinan berusaha oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah baik untuk memulai, melaksanakan maupun mengembangkan
kegiatan usaha.
peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi
bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan
koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi,
tujuan dan arah kebijakan, serta mensikronkan kebijakan yang ada di
kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah agar tidak saling tumpang
tindih. Hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan
investasi diterbitkannya :
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha.
Dampak yang diharapkan:
Kebijakan penyederhaan perizinan diharapkan dapat memberikan
kepastian hukum bagi investor dan peningkatan pelayanan investasi baik
perizinan dan non perizinan. Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan industri yang akan menimbulkan dampak
positif bagi masyarakat
Dengan adanya penyederhanaan standar pelayanan perijinan untuk
memulai berusaha pada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah
Daerah, diharapkan kegiatan berusaha dalam rangka mendorong
peningkatan investasi yang dapat meningkatkan kinerja ekspor,
pertumbuhan industri baik di Kawasan Industri maupun di Kawasan
Ekonomi Khusus guna penciptaan lapangan pekerjaan sehingga target
pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.
b. Untuk mewujudkan peningkatan investasi, tumbuhnya industri dan peningkatan ekspor perlu adanya upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memberikan kemudahan ekspor bagi produk-produk unggulan daerah (PUD) dan meningkatkan daya saing guna mendorong peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA). Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah menjembatani kepentingan-kepentingan sektoral demi kepentingan nasional yang lebih tinggi, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
25
sehingga dihasilkan rumusan kebijakan pengembangan investasi dengan disusunnya: Draft Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Pengalihan
Saham dan Batasan Luasan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau
Terpencil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka
Penananaman Modal.
Dampak yang diharapkan:
Dengan memberikan saran dan paraf pada Draft Rancangan Peraturan
Presiden tersebut, diharapkan tahun 2018 Peraturan Presiden tersebut
dapat diterbitkan sehingga dampaknya dapat segera dinikmati oleh
masyarakat.
Penerapan kebijakan Timnas PEPI dan PEPIDA dalam rangka
percepatan fasilitas penyelesaian masalah Ekspor dan Investasi melalui
Pengalihan Saham dan Batasan Luasan Dalam Pemanfaatan Pulau-
Pulau Terpencil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam
Rangka Penananaman Modal. diharapkan dapat mendukung
keberhasilan program Pemerintah guna : (i) peningkatan pertumbuhan
ekonomi nasional sesuai target yang telah ditentukan pada tahun 2017;
(ii) peningkatan ekspor dan peningkatan investasi untuk produk-
produk unggulan dapat terealisasikan; (iii) permasalahan investasi dan
ekspor dapat diselesaikan melalui terobosan kebijakan agar kepastian
hukum; dan (iv) peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2018/2019
dapat meningkat menjadi peringkat 40 dari semula peringkat 72 pada
periode tahun 2017.
c. Arahan Presiden yang menginginkan adanya revitalisasi pasar rakyat
seperti tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu sebanyak 5000
pasar rakyat yang didukung oleh pemberdayaan secara terpadu.
Penyaluran dana revitalisasi pasar rakyat melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Tugas Pembantuan (TP). Prioritas pasar rakyat yang
direvitalisasi adalah pasar-pasar yang berada di Daerah Tertinggal,
Terluar, dan Perbatasan.
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan derah maka diperlukan peran
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi
bidang Kaoordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan
koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi,
tujuan dan arah kebijakan revitalisasi pasar rakyat, serta mensikronisasi
kebijakan-kebijakan yang telah ada di masing-masing
kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah agar tidak saling
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
26
tumpang tindih. sehingga dihasilkan rumusan kebijakan penguatan
pasar dalam negeri dengan disusunnya:
Draft Revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang
Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.
Dampak yang diharapkan:
Dengan diterbitkannya kebijakan Penataan dan pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diharapkan :
Perbaikan dan peningkatan kualitas pasar rakyat meliputi kondisi
fisik bangunan yang mengacu pada SNI Pasar Rakyat 8152:2015 dan
manajemen pengelolaan pasar.
Adanya kemitraan toko swalayan dengan toko eceran tradisional
dalam hal pasokan barang sehingga terjadi pemerataan ekonomi
d. Teknis operasional pengelolaan portal INSW dilakukan oleh satuan kerja
Pengelola Portal Indonesia National Single Windows (PP INSW),
Kementerian Keuangan khususnya dalam mengawal penanganan
dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan
dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik. Namun
dengan kewenangan PP INSW yang dimiliki, PP INSW tidak memiliki
otoritas cukup untuk melaksanakan fungsi koordinasi, simplifikasi,
standarirasi dan harmonisasi regulasi antar K/L terkait ekspor-impor.
Oleh karena itu, penguatan kelembagaan PP INSW perlu dilakukan.
Salah satu upaya kebijakan penguatan kelembagaan PP INSW yaitu
melalui usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Pengelola Portal Indonesia National Single Windows (PP INSW).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengarah Badan
Pengelola Portal Indonesia National Single Windows (PP INSW).
Sehingga semua kebijakan yang akan diambil perlu di koordinasikan
dengan Kemenko Perekonomian khususnya Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri karena Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Windows (PP
INSW) merupakan rekomendasi dari Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri, sehinga dalam pengajuan revisi perlu
berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri. sehingga dihasilkan rumusan Rekomendasi kebijakan
pengembangan NSW dengan disusunnya:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
27
Draft Revisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW).
Dampak yang diharapkan:
Melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 diharapkan
dapat memperkuat kewenangan Pengelola Portal INSW selaku otoritas
tunggal pelayanan dan pengawasan perizinan/nonperizinan yang
berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, kepabeanan, maupun
pelabuhan. Diharapkan melalui penguatan kewenangan PP INSW
tersebut, Pengelolaan portal INSW akan lebih optimal, baik dari sisi
sistem maupun organisasi secara fisik.
e. Mengingat masih rendahnya daya tarik Kawasan Industri bagi para
investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri, disebabkan
diantaranya : (i) sebagian besar Kawasan Industri masih belum
memenuhi syarat sebagai Kawasan Industri, misal belum dilengkapi
dengan pengolahan limbah, kualitas ketersediaan listrik yang belum
baik bagi mendukung kelangsung proses produksi, dsb; (ii) harga lahan
yang mahal apabila dibandingkan dengan negara tetangga; (iii) belum
didukung oleh akses jalan ke pelabuhan dan bandara guna mendukung
kelancaran transportasi, transportasi masih belum lancar,
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi bidang Kaoordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah kebijakan peningkatan daya saing investasi di kawasan industri, serta mensikronisasi kebijakan-kebijakan yang telah ada di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah agar tidak saling tumpang tindih. sehingga dihasilkan rumusan Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan disusunnya: Rekomendasi kebijakan dan Laporan hasil kajian peningkatan daya saing investasi di kawasan industri.
Dampak yang diharapkan: Rekomendasi disampaikan kepada Pimpinan untuk dijadikan bahan
pertimbangan dalam menyiapkan kebijakan bagi peningkatan daya tarik
investasi, khususnya dalam penyediaan fasilitas infrastruktur
dasar/utama, diantaranya : listrik, gas, air baku, pengolahan limbah,
akses jalan, keamanan, tenaga kerja, yang diperlukan bagi pemenuhan
kebutuhan beroperasinya industri.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
28
f. Telah ditingkatkannya kompetensi sebanyak ± 350 orang pejabat
Pemerintah, BUMN dan BUMD, serta Peneliti Senior melalui
penyelenggaraan serangkaian workshop sebanyak 4 (empat) kali
kegiatan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.
Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah menjembatani
kepentingan pihak donor dengan kepentingan Pemerintah demi
kepentingan nasional yang lebih tinggi, untuk itu diperlukan koordinasi
dengan Temasek Foundation International –National University of
Singapore (NUS) dalam rangka kerjasama dan implementasi Program
Pengembangan "Urban Logistics and Land Transportastion
Management" Dengan memberikan saran dan arahan sehingga
dampaknya dapat segera dinikmati oleh masyarakat, sehingga
dirumuskan menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan kopetensi
Sumber Daya Manusia Logistik yang ditindaklanjuti dengan :
Rekomendasi kebijakan melalui Iimplementasikannya Program Pengembangan "Urban Logistics and Land Transportastion Management"
Dampak yang diharapkan:
Meningkatnya pemahaman dan kompetensi para pejabat tingkat
menengah/senior di kalangan Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan
BUMD, serta Peneliti Senior dari Lembaga Perguruan Tinggi mengenai
manajemen rantai pasok, logistik perkotaan, dan manajemen
transportasi perkotaan yang efektif dan efisien.
g. Industri non migas berperan penting dalam mendorong pembangunan
ekonomi di Indonesia karena menjadi kontributor terbesar bagi
pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan dengan sektor lainnya.
Kontribusi industri non migas mampu membuat multiplier effect
terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan
penerimaan devisa.
Untuk terus memacu pertumbuhan industri pengolahan non migas terutama dalam sektor kimia, farmasi dan obat tradisional, diperlukan suatu kebijakan sebagai pendukung dari amanat Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
29
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi bidang Kaoordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah kebijakan dalam Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Dengan disusunnya rekomendasi Kebijakan penguatan peran industri pengolahan non migas yang berniali tambah, ditindaklanjuti :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Dampak yang diharapkan:
Dengan adanya kebijakan Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi
dan Alat Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian
industri farmasi dan alat kesehatan untuk menghasilkan obat, bahan
baku obat dan alat kesehatan baik
untuk kebutuhan nasional maupun ekspor, sehingga pada akhirnya
dapat menguatkan peran industri non migas yang bernilai tambah
khususnya dalam sektor kimia, farmasi dan obat tradisional terhadap
perekonomian nasional.
h. Belum tersedianya informasi pergerakan arus barang domestik (melalui
darat, laut, dan udara) secara elektronik dan terpadu menyulitkan
koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait pergerakan
barang antar pulau, antara lain untuk komoditi pokok dan komoditi
penting.
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah kebijakan Perdagangan Antar Pulau, Standardisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang dalam Negeri Berbasis Elektronik, maka disusunlah rekomendasi kebijakan standardisasi Pergerakan Arus Barang Dalam negeri (manifes domestik) berbasis eklektronik melalui integrasi dengan sistem INSW yang dtindaklanjuti dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-
DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, Standardisasi
Dokumen Pergerakan Arus Barang dalam Negeri Berbasis
Elektronik
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
30
Dampak yang diharapkan:
Tersedia informasi pergerakan arus barang domestik (melalui darat,
laut, dan udara) secara elektronik untuk pengawasan pergerakan barang
antar pulau baik sebagai basis stock controler maupun pencegahan
penyelundupan
i. Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya
Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional meminta kepada Kepala Daerah di
setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengembangkan Sistem
Logistik Daerah (SISLOGDA) dalam rangka efisiensi rantai pasok
komoditi pokok/penting/unggulan ekspor untuk mendorong
pengendalian inflasi daerah dan pengembangan ekonomi lokal.
Mengingat kebijakan ini dianggap sangat penting dalam rangka efisiensi
rantai pasok komoditi pokok/penting/unggulan ekspor untuk
mendorong pengendalian inflasi daerah dan pengembangan ekonomi
lokal maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyusun draft
kebijakan melalui rekomendasi kebijakan konektifitas ekonomi desa-
kota dan pasar global yang ditindaklanjuti dengan
Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri Nomor
S-87/M.EKON/04/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Logistik
Daerah (SISLOGDA).
Dampak yang diharapkan: Dengan keluarnya surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat: Meningkatkan kelancaran, ketersedian, kemudahan, keterjangkauan
harga untuk mendapatkan komoditi pokok/penting/unggulan, serta menjaga ketahan dan stabilitas pangan.
Kelancaran Distribusi komoditi pokok/penting/unggulan. Pengendalian inflasi & memperkuat SISLOGNAS.
j. Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan MPAC 2025 oleh para
Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Anggota ASEAN pada
Konverensi Tingkat Tinggi ke-28 ASEAN di Laos bulan September 2016,
perlu disusun surat keputusan Menko Perekonomian yang menugaskan
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sebagai Ketua Tim
Koordinasi Nasional Implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity
2025 untuk mengoordinasikan implementasi MPAC dimaksud. Maka
disusunlah rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional
dengan diterbitkannya:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
31
Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 92 Tahun 2017
Tentang Implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity 2015
Dampak yang diharapkan:
Terciptanya konektivitas physical, institutional dan people to people di
kawasan ASEAN
k. Permasalahan ekspor Indonesia antara lain disebabkan: (1) belum
berkembangnya jenis produk ekspor Indonesia; (2) banyak produk
eskpor Indonesia berdaya saing lemah disebabkan tingginya biaya
produksi dan biaya pemasaran, struktur industri yang ketergantungan
input impor, rendahnya produktivitas/teknologi dan inovasi,
penyebaran industri terpusat di Jawa, dominasi perilaku prinsipal
industri/investasi dsb; (3) belum mapannya ekspor sebagian komoditi
andalan Indonesia ke beberapa negara; (4) pasar tujuan ekspor
Indonesia belum menyeluruh ke pasar utama dunia,
dimana Indonesia mengekspor ke 212 negara diantara 231 negara di
dunia; (5) kurangnya peranan daerah dalam mendorong ekspor produk
unggulan masing-masing; (6) kurangnya ketersediaan listrik dan
infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi; (7) lemahnya
ketersediaan bahan baku dalam negeri; (8) tingginya biaya logistik dan
belum terbangunnya konektivitas antar mata rantai kegiatan ekonomi;
(9) masalah kepastian hukum/kepastian usaha; (10) ketersediaan dan
kemudahan pembiayaan ekspor; (11) cakupan dan kemudahan
pemberian insentif; (12) kurangnya promosi dan komunikasi antar
pemangku kepentingan; (13) pembinaan ekspor tidak terpadu karena
Kementerian Perdagangan hanya bertanggung jawab terhadap
pengembangan ekspor non migas dan ekspor jasa; dan (14) belum
adanya kebijakan peningkatan ekspor yang komprehensif dan holistik.
Pertumbuhan ekspor Indonesia sejak tahun 2014 s/d 2016 selalu
berada dibawah pertumbuhan ekspor dunia, Advanced Economies
maupun Emerging and Developing Economies yaitu dibawah 0,00 %,
namun sejak diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi pada September
2015 (Paket I) sampai dengan Paket XVI (Agustus 2017), pertumbuhan
ekspor Indonesia mulai bergerak naik sejak 2016 hingga 2017. Adapun
Paket Kebijakan Ekonomi XVI yaitu Peraturan Presiden tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di antaranya mengatur terkait
penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang
ekspor impor.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
32
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek
maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, khususnya Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah
kebijakan penyederhanaan tata niaga ekspor impor khususnya terkait
pengurangan larangan dan pembatasan (lartas) impor
Pemerintah saat ini telah melakukan beberapa revisi sejumlah
peraturan di K/L terkait dengan penyederhanaan tata niaga ekspor
impor khususnya terkait pengurangan larangan dan pembatasan
(lartas) impor Maka disusunlah Rekomendasi kebijakan fasilitasi
ekspor produk manufaktur dengan:
Keputusan Rapat koordinasi tentang Penyederhanaan tata niaga
impor terkait pengurangan Lartas impor dari 48,3% menjadi
20,8% melalui pergeseran pengawasan border ke post border dan
simplifikasi lartas ekspor dan disusunnya buku Live Dokument "Daftar
Permasalahan dan Penyelesaian terhadap Ekspor, Investasi dan
pariwisata Indonesia"
Dampak yang diharapkan:
Melalui penyederhanaan tata niaga ekspor/impor diharapkan dapat
mengurangi waktu dan biaya ekspor/impor yang dikenakan kepada
para pelaku usaha, serta percepatan pelayanan birokrasi melalui
penyederahaan regulasi, sehingga pada tahap lanjutan pengawasan
border hanya untuk lartas K3L atau paling tidak 17% dan sisanya
dilakukan perlindungan tarif, standar, dan SPS
l. Nawa Cita mengamanatkan agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang
mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Untuk mencapai amanat
Nawa Cita tersebut, Pemerintah melakukan upaya untuk mempermudah
memulai usaha bagi UMKM. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk
meningkatkan peringkat Ease of Doing Business dari 109 menjadi 40.
Iklim usaha akan mempengaruhi secara langsung kualitas kehidupan
masyarakat. Pemerintah saat ini berusaha sungguh-sungguh untuk
mewujudkan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia guna untuk
menyejahterakan kehidupan bangsa.
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
33
maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, khususnya Deputi bidang Kaoordinasi Perniagaan dan
Industri dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah kebijakan peningkatan
daya saing investasi, serta mensikronisasi kebijakan-kebijakan yang
telah ada di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemerintah
Daerah agar tidak saling tumpang tindih. sehingga dihasilkan rumusan
Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perbaikan
peringkat indeks Ease of Doing Business Indonesia (EODB)<40 yang
ditindaklanjuti dengan :
Terbitkannya buku Live Dokument "Daftar kebijakan Pro Kontra
Daerah terhadap Ekspor, Investasi dan pariwisata Indonesia"
Dampak yang diharapkan:
Penerapan kebijakan peningkatan indeks Ease of Doing Business
diharapkan akan mendorong peningkatan investasi yang dapat
meningkatkan kinerja ekspor, pertumbuhan industri dan penciptaan
lapangan pekerjaan serta target pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.
Bagi pelaku usaha kebijakan penyederhaan perizinan diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum bagi investor dan peningkatan pelayanan
investasi baik perizinan dan non perizinan. Selain itu kebijakan ini
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri yang akan
menimbulkan dampak positif bagi masyarakat
m. Salah satu permasalahan utama ekspor Indonesia adalah belum
berkembangnya jenis produk ekspor Indonesia dan pasar tujuan
Indonesia belum menyeluruh ke pasar utama dunia, di mana Indonesia
mengekspor ke 212 negara di antara 231 negara di dunia. Untuk
mengatasi permasalahan pengembangan produk ekspor Indonesia
tersebut, pemerintah saat ini melaksanakan penguatan pasar komoditi
unggulan, penetrasi pasar komoditi baru (industri dan ekonomi kreatif),
peningkatan peranan daerah dalam pengembangan komoditi ekspor,
pengembangan pusat logistik berikat untuk produk hortikultura dan
perikanan, pengembangan industri berorientasi ekspor, serta
peningkatan daya saing komoditi (branding, mutu dan packaging).
Sedangkan terkait dengan permasalahan perluasan pasar ekspor,
pemerintah saat ini melaksanakan kebijakan membuka hubungan
dagang yang lebih intensif ke negara-negara non tradisional melalui
percepatan perundingan perdagangan bilateral dalam bentuk PTA, FTA
ataupun CEPA. Terdapat 12 negara dan/atau custom union yang telah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
34
diidentifikasi dan ditetapkan untuk dijajaki kerja sama dalam
preferential trade agreement, yaitu:
Wilayah Afrika: Kenya/EAC, Nigeria/ECOWAS, Mozambik, Mesir dan
Southern African Customs Union (SACU), yang beranggotakan Afrika
Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia dan Swaziland;
Wilayah Timur Tengah: Gulf Cooperation Council (GCC) yang
beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan Uni
Emirat Arab;
Wilayah Asia Selatan: Bangladesh dan Sri Lanka;
Wilayah Asia Timur: Taiwan;
Wilayah Eurasia: Turki dan Eurasian Economic Union (EAEU) yang
beranggotakan Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan
Rusia; dan
Wilayah Amerika Selatan: Peru.
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek
maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, khususnya Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah
kebijakan peningkatan keanekaragaman produk ekspor baru serta
perluasan pasar ekspor yang ditindaklanjuti dengan disusunnya buku
Tersusunnya 1 (satu) buku Live Dokument "Hambatan Perdagangan
Negara Lain terhadap terhadap Ekspor, Investasi dan pariwisata
Indonesia"
Dampak Outcome yang diharapkan:
Keanekaragaman produk ekspor baru yang bernilai tambah diharapkan
dapat menjadi komoditas unggulan dan penetrasi komoditi baru
Indonesia (industri dan ekonomi kreatif) yang dapat memperluas dan
meningkatkan kerja sama perdagangan dengan mitra non-tradisional di
wilayah Afrika dan Timur Tengah, bahkan untuk saat ini sudah mulai
dilakukan perundingan ke negara-negara Uni Eropa.
n. Industri merupakan penggerak utama laju perekonomian nasional.
Guna meningkatkan laju pertumbuhan industri di Indonesia, hal yang
dilakukan adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
serta memudahkan para pelaku industri untuk berusaha di Indonesia.
Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibangun
diantaranya untuk meningkatkan daya saing industri dan investasi,
mempercepat pertumbuhan industri di daerah, dan memberikan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
35
kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur
yang terkoordinasi antar sektor terkait.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di Kawasan Industri
maupun KEK, maka perlu ditata kembali perizinan berusaha oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik untuk memulai,
melaksanakan maupun mengembangkan kegiatan usaha agar menjadi
pendukung dalam perkembangan kegiatan usaha.
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek
maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, khususnya Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah
kebijakan pengembangan industri di Kawasan Industri / KEK yang
ditindaklanjuti dengan:
Terbitnya Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Dampak Outcome yang diharapkan:
Dengan adanya penyederhanaan standar pelayanan pada
Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, diharapkan
kegiatan berusaha dalam rangka pengembangan industri dapat
meningkat baik di Kawasan Industri maupun di Kawasan Ekonomi
Khusus
o. Permasalahan kartel sebagian besar bersumber dari kebijakan
pemerintah yang tidak pro persaingan sehat.
Pemanfaatan penilaian persaingan usaha (competition checklist) yang
diadopsi dan dikembangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) dari Competition Assessment Toolkit OECD harus terus dilakukan
dan disosialisasikan.
Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan daerah maka diperlukan peran
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi
bidang Kaoordinasi Perniagaan dan Industri dalam melaksanakan
koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi,
tujuan dan arah kebijakan revitalisasi pasar rakyat, serta mensikronisasi
kebijakan-kebijakan yang telah ada di masing-masing kementerian/
lembaga dan Pemerintah Daerah agar tidak saling tumpang tindih.
sehingga dihasilkan rumusan kebijakan tertib usaha dengan
ditindaklanjuti dengan:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
36
Laporan Pemahaman K/L tentang pentingnya Competition
Checklist dalam penyusunan kebijakan.
Dampak yang diharapkan:
Panduan penilaian persaingan usaha tersebut membantu pemerintah
untuk menghilangkan hambatan dalam persaingan. Pengarusutamaan
kebijakan persaingan usaha ke dalam berbagai kebijakan ekonomi
p. Perkembangan perdagangan secara nasional pada khususnya telah
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat
digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan adanya kemajuan
perdagangan melalui e-commerce, memungkinkan barang/produk lebih
mudah untuk diperdagangkan.
Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan penggunaan internet yang mencapai 60%, menunjukkan potensi kita yang luar biasa dalam mengembangkan perdagangan melalui e-commerce.
.Mengingat kebijakan ini menyangkut berbagai sektor, baik sektor
swasta maupun pemerintah pusat dan daerah, dan sifatnya komplek
maka diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, khususnya Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan
instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan arah
kebijakan dan penguatan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis e-
commerce. Penguatan tersebut termasuk juga meningkatkan kualitas
produk dan perlindungan konsumen, maka disusunlah :
Rekomendasi kebijakan perluasan pasar produk dalam negeri
melalui e-commerce
Dampak yang diharapkan: Produk dalam negeri semakin murah ,mudah diperoleh dan menyebar
ke wilayah Indonesia.
q. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam pasal
334, bahwa Asisten Deputi Pengembangan Investasi membawahi Bidang
Program dan Tata Kelola dengan tugas pokok adalah melaksanakan
peberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan
Deputi Bidang kaoordinasi Perniagaan dan Industri. Maka disusunlah :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
37
laporan dukungan program dan tata kelola pada Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri yang dilaksnakan.
Dampak yang diharapkan:
Dengan terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan tata kelola
pada Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri,
diharapkan penyusunan rencana kerja dan anggaran , pelaksanaan
program kerja dan output yang diharapkan dapat tercapai sesuai
dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2017
Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun
2015-2019 disusun dalam rangka mewujudkan Misi Penguatan Daya Saing
dan dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Daya Saing dan
Kemandirian Perekonomian melalui pencapaian Sasaran Strategis
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim usaha dan efektifitas kerjasama
ekonomi dan kesepakatan internasional, dengan uraian Sasaran Srategis dan
Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
1. Sasaran Strategi (SS-1): Perbaikan Iklim Berusaha dengan indikator
kinerja :
a. Peningkatan nilai realisasi investasi dari target Rp. 678,9 triliun
terealisasi sebesar Rp 692,8 triliun atau capaian outcome sebesar
102%
b. Pembangunan/revitali pasar rakyat, dari target 1000 unit pasar rakyat
terrealisasi sebanyak 909 unit pasar, atau capaian outcome sebesar
90,9%
c. Peningkatan Produk dalam negeri yang dijual di Toko Swalayan dari
target sebesar 70%, terealisasi sebesar 83,6%, atau capaian outcome
sebesar 119%
d. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB), dari target 21,1%, terealisasi sebesar 20,16%, atau sebesar
95.5%
2. Sasaran Strategi (SS-2): Peningkatan Ekspor dan fasilitasi Perdagangan
Internasional dengan indikator kinerja:
a. Peningkatan Pertumbuhan Ekspor produk Non Migas dari target 11,9%
terealisasi sebesar 15,89% atau sebesar 133%
b. Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB dari target 2,9% terealisasi sebesar
2,43%. atau sebesar 82.7%
3. Sasaran Strategi (SS-3) Penguatan Konektifitas Nasional dengan
indikator kinerja:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
38
a. Beroperasinya Terminal Multiporpose, telah terealisasi dengan
beroperasinya terminal Multiporpose. atau sebesar 100%
b. Peningkatan peran Pusat Logistik berikat (PLB) sebagai Hub Logistik
Regional, telah terealisasi dengan beroperasi PLB di Bitung. atau
sebesar 100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU
Tahun 2017 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ketiga, walaupun terdapat
perbedaan indikator capaian dengan tahun sebelumnya, namun pada dasarnya
indikator tersebut tetap selaras dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri. Perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat
pada Tabel di bawah ini.
C. REALISASI ANGGARAN Akuntabilitas Kinerja Anggaran sebagai suatu pertanggung jawaban atas
penggunaan anggaran kepada masyarakat dapat disampaikan dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pagu awal tahun 2017 sebesar Rp.16.700.000.000,- (enam belas miliar tujuh
ratus juta rupiah), dengan adanya kebijakan penghematan anggaran sebesar
10% dan instruksi Kementerian Keuangan untuk melakukan self blocking,
sehingga pagu akhir anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan
Industri menjadi sebesar Rp. 15.700.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus
juta rupiah).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
39
b. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp. 14.810.544.509,- (empat belas miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus
empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan rupiah) atau sebesar 94% atau
tepatnya 93,71%, Realisasi ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun
2016 yang sebesar 91.85%,
c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat dalam table
dibawah ini.
Analisis capaian realisasi anggaran tahun 2017, pada umumnya realisasi
anggaran tahun ini rata-rata cukup baik atau sebesar 93,71%, namun ada
beberapa sub output yang realisasi anggarannya dirasa kurang, karena masih
di bawah 90%, hal ini disebabkan adanya revisi DIPA pada akhir tahun yang
mengakibatkan terlambatnya realisasi pengadaan Tenaga Ahli/Konsultan
Independen untuk Tim Online Single Submission (OSS), dan pengadaan ini
tidak dapat terealisasi karena adanya kendala teknis dan administrasi,
sehingga anggaran tidak terserap.
Disamping kendala yang bersifat temporer, ada juga hambatan yang bersifat
reguler, seperti lambatnya pencairan anggaran atau melebihi proses normal
paling lama 17 hari kerja, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya,
seperti :
pelaksana kegiatan menyampaikan bukti perjalanan, dan kegiatan
lainnya melebihi batas waktu, yaitu 5 (lima) hari kerja, dan berkas
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
2495
.001
2499
2499
.002
2500
.001
2519
2519
.002
2521
.001
2522
2522
.002
2522
.004
2522
.006
PAGU DI BANDING TARGET
PAGU ANGGARAN
TARGET
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
40
kurang lengkap, sehingga menghambat proses pencairan anggaran,
karena memerlukan Dispensasi dari KPA.
Petugas Pengadministrasi keuangan tidak di tempat, atau sedang
melaksanakan tugas lain, sehingga proses pengadministrasi melebihi
proses normal 5 hari kerja sehingga dapat menghambat pencairan
anggaran.
Kurangnya petugas bagian verifikasi berkas pertanggung jawaban
keuangan di Bagian Keuangan, mengakibatkan lamanya proses
verifikasi, melebihi 5 hari kerja sehingga dapat menghambat proses
pencairan anggaran.
Kedepan karena proses pencairan anggaran merupakan suatu sistem rantai
distribusi, apabila terlambat di suatu bagian, maka akan menghambat di
bagian lain, untuk itu kita perlu kerjasama agar proses pencairan dapat
berjalan lancar sesuai dengan batas waktu prosedur pencairan anggaran yaitu
17 hari kerja. Maka kita perlu memperhatikan batas waktu proses di masing-
masing unit.
Tabel Realisasi Anggaran Per Output dan Per Kegiatan
No Kode
Kegiatan Nama Kegiatan
Target (volume)
Realisasi (volume)
Capaian Output
Progres ( % )
% Realisa
si Anggar
an
Tingkat Efisiensi
1
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
2495
2495.001 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Penerapan Sistem National Single Window (NSW) (Rekomendasi)
1 1 100% 100 92,82% 7,18%
2495.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan PP-INSW (Rekomendasi)
1 1 100% 100 99,33% 0,67%
Total 2 2 100% 100 93,60% 6,40%
2
Kegiatan Koordinasi Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha
2499
2499.001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha (Rekomendasi)
1 1 100% 100 96,15% 3,85%
2499.002 Rekomendasi Perluasan Pasar Produk Dalam Negeri Melalui e-Commerce (Rekomendasi)
1 1 100% 100 95,00% 5,00%
Total 2 2 100% 100 95,59% 4,41%
3 Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan Logistik Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
41
2500
2500.001 Rekomendasi kebijakan Penguatan Konektifitas Ekonomi Desa-Kota-Pasar Global (Rekomendasi)
2 2 100% 100 92,38% 7,62%
2500.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi SDM Logistik Bersertifikat Standar Internasional (Rekomendasi)
1 1 100% 100 91,55% 8,45%
Total 3 3 100% 100 92,18% 7,82%
4
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan Industri
2519
2519.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Kawasan Industri/KEK (Rekomendasi)
1 1 100% 100 96,49% 3,51%
2519.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Peran Industri Pengolahan Non Migas yang Bernilai Tambah (Rekomendasi)
1 1 100% 100 88,45% 11,55%
Total 2 2 100% 100 93,27% 6,73%
4
Kegiatan Koordinasi Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional
2521
2521.001 Rekomendasi kebijakan Peningkatan Keanekaragaman Produk Ekspor Baru Serta Perluasan Pasar Ekspor (Rekomendasi)
1 1 100% 100 96,95% 3,05%
2521.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Manufaktur (Rekomendasi)
1 1 100% 100 98,16% 1,84%
Total 2 2 100% 100 97,42% 2,58%
5
Kegiatan Koordinasi Bidang Pengembangan Investasi
2522
2522.001 Rekomendasi kebijakan Penyederhanaan Proses Perijinan Investasi yang Berorientasi Ekspor (Rekomendasi)
1 1 100% 100 90,40% 9,60%
2522.002 Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Perijinan dan Prosedur Perijinan (Rekomendasi)
1 1 100% 100 90,85% 9,15%
2522.003 Rekomendasi Kebijakan Timnas PEPI dalam Rangka Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ekspor dan Investasi (Rekomendasi)
1 1 100% 100 88,98% 11,02%
2522.004 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Investasi untuk Meningkatkan Peringkat Indeks Ease of Doing Business <40 (Rekomendasi)
1 1 100% 100 88,13% 11,87%
2522.005 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Investasi di Kawasan Industri (Rekomendasi)
1 1 100% 100 91,86% 8,14%
2522.006 Layanan Dukungan Program dan Tata Kelola pada Kedeputian Perniagaan dan Industri (Laporan)
1 1 100% 100 93,51% 6,49%
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
42
Total 6 6 100% 100 90,20% 9,80%
Total Deputi V 17 17 100% 100% 93,71% 0,73%
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri, selalu mengutamakan azas efisiensi, efektivitas, dan
akuntabel . Hal ini, sejalan dengan arahan Presiden yaitu dengan membatasi
kegiatan-kegiatan yang berupa perjalan dinas, workshop, seminar/sosialissi
dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak mendukung langsung terhadap
pencapaian output kegiatan.
Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi sumber daya, Deputi Bidang
Koordinasi Perniagaan dan Industri melakukan pengurangan kegiatan dan
anggaran pada pos-pos honorarium, Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar
Negeri) dan Seminar/Workshop yang tidak berdampak terhadap pencapaian
kinerja utama dan prioritas. Kebijakan efisiensi dan optimalisasi tersebut,
diperkuat dengan kebijakan Kementerian Keuangan untuk melakukan
pemotongan anggaran dan selfblocking, namun masih tetap memaksimalkan
pencapaian kinerja utama.
Keberhasilan pencapaian kinerja Deputi bidang Koordinasi Perniagaan
dan Industri, tentunya tidak terlepas dari koordinasi, sinkronisasi, dan kerja
sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder
terkait yang berada di bawah koordinasi Deputi Koordinasi Perniagaan dan
Industri. Sehingga, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi V baik dalam
penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi, rapat koordinasi teknis terbatas,
rapat pimpinan terbatas, rapat koordinasi tingkat menteri, focus group
discussion (FGD), workshop, sosialisasi, dan pertemuan informal, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan
output rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
43
BAB IV
Penutup
Hirarkhi penyusunan kebijakan dimulai dari Nawa Cita yang merupakan janji
Presiden, dan Program Prioritas Presiden, selanjutnya disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), kemudian di Rencana Strategis 2014-2019
kementerian/lembaga yang merujuk kepada RPJM, untuk menjabaran RPJM disusulah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maka disusunlah suatu Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Kementerian yang kemudian dijabarkan dalam Peta Strategis oleh unit
organisasi tingkat Eselon I, demikian halnya dengan Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja
yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, difokuskan pada peningkatan daya
saing, terkait dengan bidang perniagaan dan industri, meliputi: (1) pengembangan
dan peningkatan daya saing industri; (2) penguatan dan pengembangan investasi; (3)
peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan; (4) pengembangan logistik
(konektivitas ekonomi desa ke kota dan pasar global), serta (5) penguatan pasar
dalam negeri dan tertib usaha.
Kesinambungan capaian kinerja dari tahun ke tahun sangat penting untuk
mengukur dampak dari kebijakan yang telah dihasilkan, apakah ada manfaatnya atau
tidak bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi
dampak dari kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga
dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian, khususnya Deputi Bidang Koordinasi
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
TARGET DIBANDINGKAN REALISASI
TARGET REALISASI
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
LAPORAN KINERJA 2017 | DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
44
Perniagaan dan Industri. Kebijakan sifatnya dinamis dan terus berkembang, dengan
pertimbangan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri akan
melakukan revisi Peta Strategi Kedeputian pada Tahun 2018 agar lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan harapan dunia usaha (perpective stakeholder).
Dalam penggunaan anggaran dan sumber daya, Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri telah berusaha untuk menggunakan anggaran dan sumber
daya mengutamakan azas efisiensi, efektivitas, dan akuntabel, sejalan dengan arahan
Presiden yaitu dengan membatasi penggunaan pada kegiatan yang bertujuan untuk
pencapaian outcome.
Kedepan, upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi
terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat
berbagai target capaian indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan
dengan melibatkan segenap instansi pemeintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia
usaha dan civil society.
Sinergitas antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga realisasi anggaran yang digunakan utuk melakukan kegiatan berbanding
lurus dengan Output maupun outcome. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi
dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, benar-benar terukur,
bermanfaat dan akuntable.
------00000-----
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Manual
Perhitungan
Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
IKU Deputi V 1
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan
dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan/rumusan peraturan/perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target
Target 2017 : 1 Paket Rancangan Peraturan Baru
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi, maka kinerja outcome dinilai sebesar 25% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga , maka kinerja outcome dinilai sebesar 50%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek, maka kinerja outcome dinilai sebesar 75%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan , maka kinerja outcome bernilai 100%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Manual Perhitungan
Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan
IKU Deputi V 2
Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan/revisi peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target
Target 2017 : 1 paket Rancangan Perubahan /revisi
Peraturan
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil
monitoring dan evaluasi, maka kinerja outcome dinilai sebesar 25%
2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga, maka kinerja outcome dinilai sebesar 50%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek, maka kinerja outcome dinilai sebesar 75%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan , maka kinerja outcome bernilai 100%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Manual Perhitungan
Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan
IKU Deputi V 3
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target
Target 2017 : 14 Rekomendasi usulan atau
revisi Rancangan kebijakan/ Peraturan K/L Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil
kajian/FGD/Workshop, maka kinerja outcome dinilai sebesar 25%
2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil kajian/FGD/Workshop dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga, maka kinerja outcome dinilai sebesar 50%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil kajian/FGD/Workshop dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek, maka kinerja outcome dinilai sebesar 75%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan, maka kinerja outcome bernilai 100%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.