kementerian koordinator bidang perekonomian...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Dodi Slamet Riyadi
Jabatan : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Wahyu Utomo
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
Dodi Slamet Riyadi
Wahyu Utomo
Jakarta, Oktober 2020
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Disusun dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha
30 RTRW dan/RDTR
Jumlah Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan/ Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi
15 Provinsi
Persentase Percepatan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta
80%
(dari 14 Provinsi)
2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterima Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
100%
3. Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas
Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang diterima Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
100%
Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
Dodi Slamet Riyadi
Kegiatan Anggaran
1. Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan Rp 1.474.418.000 2. Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Rp 7.950.400.000
Rp 9.424.818.000 Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah
Wahyu Utomo
Jakarta, Oktober 2020
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
No. Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama
Target Inisiatif Strategis Rencana Aksi Kinerja
September Oktober November Desember 1. Terwujudnya
Pengembangan
Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi dan Daya Saing
Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Disusun dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha
30 RTRW dan/RDTR
- Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR
OSS - Percepatan Bantuan
Teknis RDTR OSS
- Rapat Koordinasi Percepatan
Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS di Jakarta
- Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi
Prioritas Bantek RDTR OSS 2020-2021 di Jakarta
- Monitoring dan Evaluasi
Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS di Jakarta
- Rapat Finalisasi Penetapan Perda
RTRW dan RDTR OSS di Jakarta
Jumlah Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan/ Redistribusi Tanah yang
Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi
15 Provinsi - Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan (PPTKH)
- Sosialisasi dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari
Kawasan Hutan
- Penyusunan Rancangan
Permenko tentang Tata Batas dan Perbaikan Mekanisme dan Tata Kerja
PPTKH
- Rapat Koordinasi Tim Percepatan PPTKH di Jakarta
- Sosialisasi dalam
Rangka Percepatan
Penyediaan TORA dari Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera
Utara, Jambi
- FGD terkait
Penyusunan Rancangan Permenko tentang
Tata Batas dan Perbaikan Mekanisme dan Tata
Kerja PPTKH
- Rapat Koordinasi mengenai Progres Pelaksanaan Legalisasi
Tanah dan/ Redistribusi Tanah yang Mendukung
Kebijakan Pemerataan Ekonomi
- Sosialisasi dalam Rangka Percepatan Penyediaan TORA dari
Kawasan Hutan di Provinsi Mauku Utara, Kalimantan Barat
- Rapat Penyusunan
Rancangan Permenko
tentang Tata Batas dan Perbaikan Mekanisme dan Tata Kerja PPTKH
- Rakor Koordinasi mengenai Status dan Penyelesaian
Hak Atas Tanah di dalam Kawan Hutan
- Rapat Lanjutan
Pembahasan
Rancangan Permenko tentang Tata Batas dan
Perbaikan Mekanisme dan Tata Kerja PPTKH
- Sosialisasi dalam
Rangka
Percepatan Penyediaan TORA dari Kawasan
Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara,
Kalimantan Tengah
- Rakor Tim Reforma Agraria Nasional terkait
Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria
Tahun 2020 di Provinsi Bangka Belitung
Persentase Percepatan Pelaksanaan Sinkronisasi
Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui
Percepatan Kebijakan Satu Peta
80% (dari 14 Provinsi)
- Rapat Koordinasi dan Klinik Sinkronisasi Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Kick Off Meeting
Pelaksanaan Sinkronisasi
Kebijakan Satu Peta di Provinsi Bali, Banten, dan Jawa
Timur
- Rapat Pleno
Rencana Aksi Sinkronisasi
- Kick Off Meeting
Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan
Satu Peta di Provinsi Yogyakarta dan Riau
- Penyepakatan Rencana Aksi Sinkronisasi
Penyelesaian Tumpang Tindih untuk Provinsi
- Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan
Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih
- Fasilitasi
Pelaksanaan
Rencana Aksi Sinkronisasi
- Finalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi
Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih
untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan
Tengah
No. Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama
Target Inisiatif Strategis Rencana Aksi Kinerja
September Oktober November Desember Penyelesaian Tumpang Tindih untuk Provinsi
Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah
Penyelesaian Tumpang Tindih untuk Provinsi
Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah
- Monev Pelaksanaan Sinkronisasi
Penyelesaian Tumpang Tindih
2. Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
yang Berkualitas
Persentase Rekomendasi Kebijakan
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterima Deputi Bidang
Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
100% - Revisi Perpres 78 Tahun 2017 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun
dan Tanjung Pinang
- Penyusunan Program
Pemanfaatan Tanah Negara/HPL untuk Dibangun Perumahan
PNS, TNI, atau POLRI dan Penyusunan Rancangan Perpes-nya
- Rapat Koordinasi terkait
Perolehan dan
Perencanaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk PSN dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi
- Rapat Koordinasi
Tindaklanjut Penyusunan
Regulasi Hak Ruang Atas dan Bawah Tanah untuk Mendorong Terwujudnya
RDTR 3 Dimensi
- Konsultasi Publik Substansi
Pengaturan dan KLHS Revisi Perpres 78 Tahun 2017
- Monev Penyelesaian
Kawasan Hutan dan
Pertanahan KEK Galang Batang dilaksanakan di
Bintan
- FGD mengenai
Potensi dan Mekanisme Pelepasan HPK tidak
Produktif sebagai Sumber Tanah untuk Perumahan MBR di
Provinsi DKI Jakarta
- FGD mengenai
Pemanfataan Tanah Pemerintah untuk Perumahan PNS,
TNI, POLRI dan Potensi Lokasi di Pulau Jawa
- FGD mengenai
Pemanfaatan Tanah
Terlantar sebagai Salah Satu Sumber Tanah Negara yang
Akan Dibangun Perumahan PNS, TNI, atau POLRI
- FGD mengenai
Sertifikasi HGB dan
Hak Pakai di atas HPL untuk
- Penyepakatan Substansi oleh Stakeholder Pusat (Tim
PAK) Revisi Perpres 78 Tahun 2017
- Rapat Penyusunan
Rancangan Perpres
terkait Program Pemanfaatan Tanah Negara/HPL
untuk Dibangun Perumahan PNS, TNI, atau POLRI
- Monitoring dan
Evaluasi Potensi
Lokasi yang akan Dibangun Perumahan PNS, TNI, atau POLRI
- Rapat Koordinasi
Tindak Lanjut
Penyusunan Regulasi Hak Ruang Atas dan Bawah Tanah untuk
Mendorong Terwujudnya RDTR 3 Dimensi
- Harmonisasi Revisi Perpres 78 Tahun
2017
- Monev Finalisasi
Penyelesaian Kawasan Hutan dan Pertanahan
KEK Galang Batang dilaksanakan di
Jakarta
- Pembahasan
Rancangan Perpres terkait Program
Pemanfaatan Tanah Negara/HPL untuk Dibangun
Perumahan PNS, TNI, atau POLRI
- Rapat Koordinasi terkait Perolehan dan Perencanaan
Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk PSN
dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Pemerataan Ekonomi
- Pengajuan ke Presiden terkait
Revisi Perpres 78 Tahun 2017
- Rapat Finalisasi Penyelesaian Rekomendasi
Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
No. Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Utama
Target Inisiatif Strategis Rencana Aksi Kinerja
September Oktober November Desember Perumahan PNS, TNI, atau POLRI
3. Tersusunnya
Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan
Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas
Persentase
Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta
yang diterima Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang
100% - Revisi Perpres 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
- FGD Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan
- Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta
- Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan
- Peningkatan/ Perluasan
Pemanfaatan Produk Hasil
Kebijakan Satu Peta
- Rapat Pembahasan
Revisi Perpres 9 Tahun 2016 di Jakarta
- Rapat Teknis
Penyelesaian
Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan di Jakarta/ Provinsi
Bali, Banten, dan Jawa Timur
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kompilasi dan Integrasi serta Pemutakhiran
Pelaksanaan KSP
- Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian
Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Bali, Banten, dan
Jawa Timur
- Rapat Lanjutan
Pembahasan Revisi Perpres 9 Tahun 2016 di Jakarta
- Rapat Teknis
Penyelesaian Tumpang
Tindih Pemanfaatan Lahan di Jakarta/ Provinsi Yogyakarta
dan Riau
- Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kompilasi dan Integrasi serta Pemutakhiran
Pelaksanaan KSP
- Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang
Tindih Lahan di Provinsi Yogyakarta dan Riau
- Finalisasi
Penyelesaian Revisi Perpres 9 Tahun 2016 di
Jakarta
- Rapat Teknis
Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan
Lahan di Jakarta/ Provinsi Sumatera Selatan dan
Kalimantan Tengah
- Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Kompilasi dan
Integrasi serta Pemutakhiran Pelaksanaan KSP
- Rapat Koordinasi
Pelaksanaan
Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih
Lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan
Tengah
- Rapat Finalisasi
Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian
Tumpang Tindih Lahan di Jakarta
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kompilasi dan Integrasi serta Pemutakhiran
Pelaksanaan KSP
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan
Dodi Slamet Riyadi
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan KODE IKU: 1
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Deskripsi Sasaran Kegiatan Membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan komparatif diwujudkan melalui pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Disusun dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha
Deskripsi IKU : Definisi
Salah satu permasalahan di Indonesia adalah kesenjangan yang terjadi antarwilayah akibat
ketidakpemerataan pembangunan. Salah satu upaya pemerataan pembangunan adalah dengan mewujudkan perencanaan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun kendala didalam perencanaan tata ruang, adalah : (1) masih ada wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (2) Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan turunan dari pada RTRW berfungsi sebagai acuan dalam pemberian perizinan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Baru sekitar tiga persen Perda RDTR yang telah ditetapkan dari jumlah
total RDTR sebesar 1.838 RDTR; (3) belum tersedianya peta dasar skala 1:5000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (4) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (5) masih adanya tumpang tindih perizinan didalam pemanfaatan ruang, yang akan diselesaikan melalui
pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya percepatan penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR di Indonesia
Berdasarkan amanat PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegasi Elektronik, RDTR merupakan instrument didalam pemberian izin dalam sistem One Single Submission
(OSS). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang belum memiliki Perda RDTR wajib menetapkan RDTR
terutama untuk Kawasan Industri atau Kawasan Usaha. Manfaat penetapan RDTR ini adalah untuk percepatan dan peningkatan kemudahan berinvestasi dan berusaha di Indonesia serta sebagai instrumen pemberian perizinan investasi di daerah.
Pandemik Covid19 telah menyebabkan penurunan tingkat ekonomi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
akibat pandemik Covid19, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendorong untuk dilakukannya percepatan proses penetapan RTRW untuk 18 kabupaten/Kota yang belum memiliki Perda RTRW serta penetapan RDTR OSS di 57 Kabupaten/Kota wilayah prioritas tujuan investasi di Tahun 2020.
Formula
Membandingkan jumlah RTRW dan/ RDTR yang disusun pada akhir tahun 2020 dengan target RTRW dan/ RDTR yang telah ditetapkan
Tujuan
Percepatan penyusunan dan penetapan RTRW dan/ RDTR dalam mendukung kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia serta untuk mewujudkan tercapainya Sasaran Kegiatan Pengembangan Wilayah
yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Satuan Pengukuran Jumlah RTRW dan/ RDTR
Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Kementerian/Lembaga lain terkait dibidang Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Sumber Data : Sumber Data disampaikan secara berkala setiap Triwulan antara lain : Rancangan Perda RTRW/ RDTR atau Status Penyusunan RTRW/ RDTR Database Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Nota Dinas/ Surat penyampaian rekomendasi/progress/laporan Bahan rapat (bahan tayang) Laporan kegiatan dalam bentuk dokumen hardcopy maupun softcopy
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (.....) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascadig Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading (….) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU : (…..) Maximize (…..) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan
Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN 100%
(dari 30 RTRW dan/RDTR)
s.d. Triwulan I 25%
(dari 30 RTRW dan/RDTR)
s.d. Triwulan II 50%
(dari 30 RTRW dan/RDTR)
s.d. Triwulan III 75%
(dari 30 RTRW dan/RDTR)
s.d. Triwulan IV 100%
(dari 30 RTRW dan/RDTR)
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan KODE IKU: 2
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer ( X ) Internal Business Process (…) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Deskripsi Sasaran Kegiatan Membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan komparatif
diwujudkan melalui pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Jumlah Pelaksanaan Legalisasi Tanah dan/ Redistribusi Tanah yang Mendukung Kebijakan
Pemerataan Ekonomi
Deskripsi IKU : Definisi
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terdapat amanat untuk menyelesaikan permasalahan agraria khususnya
di kawasan hutan dan melanjutkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE). Program Reforma Agraria merupakan suatu agenda yang penting sebagai fondasi bagi program KPE khususnya dalam rangka pengurangan kesenjangan penguasaan tanah, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan
pekerjaan. Fokus program Reforma Agraria adalah penyediaan lahan TORA seluas 9 juta hektar. Dari luasan tersebut dialokasikan 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektar untuk sertifikasi tanah dan 0,6 juta hektar untuk lahan transmigrasi. Kemudian sisanya seluas 4,5 juta hektar
dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektar dari lahan terlantar dan 4,1 juta hektar dari pelepasan kawasan hutan.
Sampai dengan Bulan Agustus 2020, capaian Legalisasi Aset 4,98 juta Ha (110,67%) dari target 4,5 Juta Ha yang terdiri atas :
(i) Sertipikasi Tanah Rakyat (Prona/PTSL) sejumlah 20,17 juta bidang seluas 4,85 juta Ha (124,36%) dari target 3,9 juta Ha
(ii) Penerbitan Sertipikat atas Tanah Transmigrasi Berlum Bersertipikat sejumlah 144.956 bidang
atau seluas 130.129 Ha (21,68%) dari target 0,6 Juta Ha Sedangkan capaian Redistribusi Aset 1.121.371 Ha (24,91%) dari target 4,5 juta Ha yang terdiri atas:
(i) Capaian redistribusi tanah dari Ex-HGU tanah terlantar dan tanah negara lainnya (Penerbitan
sertipikat) sejumlah1.344.165 bidang seluas 917.428 Ha (229,36%) dari target 0,4 juta Ha (ii) Capaian pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA sejumlah 361.803 bidang seluas
203.943 Ha (4,97%) dari target 4,1 juta Ha
Salah satu kebijakan yang termasuk dalam program Reforma Agraria adalah Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 88 Tahun 2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang merupakan salah satu skema untuk Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan selain Pelepasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif. Pada Rakor Tim
Percepatan PPTKH Tahap III mengambil keputusan terhadap rekomendasi Gubernur dari 15 Provinsi tentang PPTKH meliputi 54 Kabupaten/Kota dengan seluas total kurang lebih 390 ribu Ha. Ke-15 provinsi tersebut adalah Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Tanah-tanah yang dapat diproses penyelesaiannya melalui PPTKH dapat dilegalisasi dan didistribusikan untuk digunakan dan dikelola
oleh masyarakat.
Formula
Membandingkan jumlah provinsi yang sudah melaksanaan legalisasi tanah dan/ redistribusi tanah pada akhir tahun 2020 dengan target legalisasi tanah dan/ redistribusi tanah yang telah ditetapkan
Tujuan
Percepatan pelaksanaan legalisasi tanah dan/atau redistribusi tanah yang mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) sebagaimana diamanatkan daam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta untuk
mewujudkan tercapainya Sasaran Kegiatan Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Satuan Pengukuran Jumlah Provinsi
Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN 100%
(dari 15 Provinsi)
s.d. Triwulan I 25%
(dari 15 Provinsi)
s.d. Triwulan II 50%
(dari 15 Provinsi)
s.d. Triwulan III 75%
(dari 15 Provinsi)
s.d. Triwulan IV 100%
(dari 15 Provinsi)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemendes, PDT, Transmigrasi
Kementerian/Lembaga lain Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Sumber Data : Sumber Data disampaikan secara berkala setiap Triwulan antara lain : Penerbitan Sertifikat atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN Database Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Nota Dinas/ Surat penyampaian rekomendasi/progress/laporan Bahan rapat (bahan tayang) Laporan kegiatan dalam bentuk dokumen hardcopy maupun softcopy
Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (…..) Low
Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (…..)Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading
Metode Cascading (….) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU : (…..) Maximize (…..) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan KODE IKU: 3
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer ( X ) Internal Business Process (…) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Deskripsi Sasaran Kegiatan Membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan komparatif diwujudkan melalui pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Percepatan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta
Deskripsi IKU : Definisi
Pelaksanaan sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan merupakan bagian
Rencana Kerja Prioritas Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, khususnya dalam lampiran 1 narasi RPJMN serta lampiran 4 arah pembangunan wilayah RPJMN terkait dukungan “Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/
KL dan daerah”. Namun demikian, tidak terdapat target kuantitatif penyelesaian tumpang tindih yang spesifik tertuang dalam RPJMN 2020-2024, hal tersebut dikarenakan beberapa hal salah satunya Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bersifat percepatan yang secara lebih detail diamanatkan dalam
Perpres No. 9 Tahun 2016. Dalam Ratas Kebijakan Satu Peta tanggal 6 Februari 2020, Presiden memberikan arahan terhadap
pelaksanaan sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih permasalahan lahan pada Tahun 2020 akan dimulai di 14 provinsi yaitu Riau, Sulawesi Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Maluku Utara, dan Papua Barat. Target provinsi pada tahun berikutnya belum diputuskan dengan pertimbangan menunggu hasil dan perkembangan pelaksanaan pada Tahun 2020, namun pada akhir Tahun 2024 diharapkan pelaksanaan sinkronisasi telah berjalan di 34 Provinsi. Terdapat juga Arahan
Presiden untuk melakukan Revisi Perpres No.9 Tahun 2016, yang saat ini sedang disiapkan oleh Sekretariat Tim PKSP Menko Perekonomian bersama K/L terkait.
Pengukuran capaian sinkronisasi pada setiap tahap yang dilakukan pada target provinsi dengan 24 IGT penyusun PITTI, baik IGT batas wilayah, IGT Tatakan maupun IGT izin pemanfaatan ruang/hak atas tanah.yang kemudian dinilai secara komulatif pencapaianya. Terpenuhinya IKU dapat tercermin
dalam penyelesaian setiap tapahan sinkronisasi sampai dengan capaian dalam pelaksanaan rekomendasi dan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan sinkronisasi PKSP pada Tahun 2020 dan tahun berikutnya. Target capaian sebesar 80% pada Tahun 2020 merupakan pertimbangkan atas kondisi tersebut namun target penyelesaian akan meningkat pada tahun-tahun
berikutnya seiring dengan perbaikan kondisi pasca pandemi Covid-19. Target persentase dalam Indikator Kinerja Kegiatan mencerminkan kinerja yang mendukung target
Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 maupun Program Prioritas Pemerintah serta Arahan Presiden khususnya amanat Perpres Nomor 9 Tahun 2016.
Formula
Target penyelesaian diukur berdasarkan seluruh proses sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih yang meliputi tahapan: 1) Identifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan penyusunan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), dihitung berapa capaian penyelesaian PITTI yang telah diselesaikan; 2) Menentukan target sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan setiap tahun
selama periode 2020-2024, dihitung berapa target dan langkah yang harus disusun terhadap penyelesaian tersebut; 3) Melakukan analisis penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dan penyusunan rekomendasi
tumpang tindih selama periode 2020-2024, dihitung jumlah rekomendasi penyelesaian tumpang tindih yang telah disusun; dan 4) Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dihitung berapa rencana aksi yang telah disusun dan tidak lanjut terhadap pelaksanaan rencana aksi peyelesaian tersebut.
Capaian IKU dihitung dengan menentukan persentase capaian setiap tahun yang didasarkan pada progres penyelesaian tumpang tindih terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan sikronisasi penyelesaian tumpang tidih pemanfaatan lahan secara komulatif pada seluruh provinsi yang menjadi
target capaian (misal,14 Provinsi pada tahun 2020).
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan
Penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfataan lahan di 14 Provinsi serta untuk
mewujudkan tercapainya Sasaran Kegiatan Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing
Satuan Pengukuran Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data
Sekretrariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Informasi Geospasial
Kementerian/Lembaga lain Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Sumber Data : Sumber Data disampaikan secara berkala setiap Triwulan antara lain : Database Sekretrariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta
Nota Dinas dan Surat penyampaian rekomendasi/progress/laporan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta
Produk Hukum/Regulasi tentang pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta
Dokumen Rekomendasi Kebijakan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Dokumen Rencana Aksi pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Berita Acara Serah Terima hasil Kompilasi, Integrasi, dan/atau Sinkronisasi pelaksanaan
Percepatan Kebijakan Satu Peta
Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (…..) Low
Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (…..)Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading
Metode Cascading (X) Direct (…..) Indirect
Polarisasi IKU : (…..) Maximize (…..) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan
Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN Paket
Rekomendasi 100%
80%
(dari 14 Provinsi)
s.d. Triwulan I Paket
Rekomendasi 100%
20%
(dari 14 Provinsi)
s.d. Triwulan II Paket
Rekomendasi 100%
40% (dari 14 Provinsi)
s.d. Triwulan III Paket
Rekomendasi 100%
60% (dari 14 Provinsi)
s.d. Triwulan IV Paket
Rekomendasi 100%
80%
(dari 14 Provinsi)
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan KODE IKU: 4
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (..) Internal Business Process (…) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas adalah rekomendasi yang diberikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang telah mempertimbangkan aspek kualitas rekomendasi
yang mendukung kebijakan strategis Deputi. Rekomendasi ini diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dan/atau ditindaklanjuti Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui disposisi kepada unit Asdep pengusul atau unit Eselon
II lain yang terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi atau menyampaian rekomendasi kebijakan tersebut kepada Instansi lain.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterima Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Deskripsi IKU : Definisi
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan kepada Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui disposisi Deputi kepada Asisten Deputi Penataan
Ruang dan Pertanahan atau unit Eselon II lain untuk ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi atau menyampaian rekomendasi kebijakan tersebut kepada Instansi lain.
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterima Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terdiri dari :
1. Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang yang meliputi rekomendasi kebijakan
penyelesaian regulasi dan percepatan penyusunan rencana tata ruang dan rencana zonasi serta rekomendasi kebijakan harmonisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan rencana zonasi
2. Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan yang meliputi rekomendasi kebijakan perolehan dan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) antara lain tanah terlantar, tanah negara, tanah ex HGU, tanah ex kawasan hutan maupun tanah BUMN dan/atau BUMD serta rekomendasi
kebijakan penyusunan regulasi hak ruang atas dan bawah tanah
3. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Reforma Agraria yang meliputi rekomendasi pelaksanaan
legalisasi aset dan rekomendasi pelaksanaan redistribusi aset Rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan Reforma Agraria merupakan program baru yang
diamanatkan kepada Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan. Dasar dari pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria adalah Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Secara umum, Reforma
Agraria terdiri atas penataan aset yaitu 1) Legalisasi Aset (target 4,5 juta Ha/ 23 juta sertifikat), yang bersumber dari Sertifikasi Tanah Rakyat melalui PTSL dan Tanah Transmigrasi, dan 2) Redistribusi Aset (target 4,5 juta Ha), yang bersumber dari Ex-HGU dan Tanah Terlantar, serta Pelepasan Kawasan Hutan,
yang ditindaklanjuti dengan pemberian akses ekonomi kepada masyarakat. Diharapkan dengan terlaksananya kebijakan Reforma Agraria, upaya ketimpangan kepemilikan lahan dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang disampaikan melalui Nota Dinas yang didukung dengan bahan rapat (bahan tayang) serta laporan kegiatan dalam bentuk dokumen hardcopy maupun softcopy.
Formula
Membandingkan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima dan ditindaklanjuti Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terhadap target jumlah rekomendasi kebijakan yang
disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Tujuan
Mewujudkan Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Satuan Pengukuran Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data
Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Informasi Geospasial Kementerian Perindustrian
Kementerian/Lembaga lain Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Sumber Data : Sumber Data disampaikan secara berkala setiap Triwulan antara lain : Database Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Nota Dinas/ Surat penyampaian rekomendasi/progress/laporan Bahan rapat (bahan tayang) Dokumen Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Laporan kegiatan dalam bentuk dokumen hardcopy maupun softcopy
Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (.....) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascadig Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading (….) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU : (…..) Maximize (…..) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan
Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN Paket
Rekomendasi 100% 100%
s.d. Triwulan I Paket
Rekomendasi 100% 25%
s.d. Triwulan II Paket
Rekomendasi 100% 50%
s.d. Triwulan III Paket
Rekomendasi 100% 75%
s.d. Triwulan IV Paket
Rekomendasi 100% 100%
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan KODE IKU: 5
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (..) Internal Business Process (…) Learning & Growth
Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas adalah rekomendasi yang diberikan oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan bersifat akuntabel yang diterima Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang mendukung pelaksanaan kebijakan
strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Rekomendasi ini diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dan/atau ditindaklanjuti Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui disposisi kepada unit Asdep
pengusul atau unit Eselon II lain yang terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi atau menyampaian rekomendasi kebijakan tersebut kepada Instansi lain.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang diterima Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Deskripsi IKU : Definisi
Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang diterima Deputi merupakan suatu
rekomendasi yang diberikan oleh Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terkait pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui disposisi Deputi kepada Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan atau unit Eselon II lain untuk ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat
Koordinasi atau menyampaian rekomendasi kebijakan tersebut kepada Instansi lain. Target Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta mencerminkan
kinerja yang mendukung target Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 maupun Program Prioritas Pemerintah serta Arahan Presiden khususnya amanat Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
Kebijakan Satu Peta merupakan upaya perwujudan satu peta yang akurat dan akuntabel sebagai acuan bersama dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta memfasilitasi koordinasi untuk
kompilasi 85 peta tematik eksisting dari Pemerintah Daerah di 34 Provinsi di Indonesia dan 19 Kementerian/Lembaga.
Rekomendasi pelaksanaan kebijakan satu peta dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu: Kompilasi data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah untuk seluruh
wilayah Indonesia;
Integrasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
Sinkronisasi antar data IGT yang terintegrasi.
Formula
Membandingkan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang diterima dan ditindaklanjuti Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terhadap target jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Rekomendasi yang disampaikan dapat berupa rekomendasi pada pelaksanaan kompilasi, integrasi, dan
sinkronisasi.
Tujuan
Menghasilkan Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang berkualitas untuk mewujudkan satu peta yang akurat dan akuntabel sebagai acuan bersama dalam perencanaan
pembangunan dan pemanfaatan ruang
Satuan Pengukuran Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data
Sekretrariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Informasi Geospasial
Kementerian/Lembaga lain Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Sumber Data : Sumber Data disampaikan secara berkala setiap Triwulan antara lain : Database Sekretrariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta
Nota Dinas dan Surat penyampaian rekomendasi/progress/laporan pelaksanaan Percepatan
Kebijakan Satu Peta Produk Hukum/Regulasi tentang pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Dokumen Rekomendasi Kebijakan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta
Dokumen Rencana Aksi pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Berita Acara Serah Terima hasil kompilasi, integrasi, dan/atau sinkronisasi pelaksanaan
Percepatan Kebijakan Satu Peta
Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (.....) Low
Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity
Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (.....) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascadig Non Peta (.....) Non-Cascading
Metode Cascading (….) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU : (…..) Maximize (…..) Minimize (X) Stabilize
Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan
Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target
TAHUNAN Paket
Rekomendasi 100% 100%
s.d. Triwulan I Paket
Rekomendasi 100% 25%
s.d. Triwulan II Paket
Rekomendasi 100% 50%
s.d. Triwulan III Paket
Rekomendasi 100% 75%
s.d. Triwulan IV Paket
Rekomendasi 100% 100%