kementerian komunikasi dan informatika dalam …
TRANSCRIPT
STRATEGI GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
MENGELOLA ISU PUBLIK
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Abdul Mukhlis Arofi
NIM : 11140510000079
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
i
ABSTRAK
Abdul Mukhlis Arofi
Strategi Government Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam Mengelola Isu Publik
Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi media dan masyarakat
untuk menyampaikan dan menerima informasi. Salah satunya adalah informasi
terkait pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Namun, kemudahan
media dan masyarakat dalam menyampaikan dan menerima informasi akan
membangun banyak isu dan ragam kepentingan publik. Menurut Dirjen Informasi
dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, terdapat 42 ribu media daring yang belum
terdata didewan pers dengan pemberitaan yang cenderung menyerang pemerintah.
Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan isu publik yang dilakukan oleh GPR Kemenkominfo? Melalui media
apa saja GPR Kemenkominfo melakukan strategi perubahan isu?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma
konstruktivis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif
yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kejadian pada saat ini ataupun yang
terjadi pada masa lampau. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik
observasi, telaah pustaka serta wawancara mendalam dengan narasumber.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Isu yang
ditemukan oleh Howard Case dan Barry Jones, seorang konsultan PR pada 1976.
Case disebut sebagai “The parent of issue management” dan salah satu pendiri
Public Relations Society of America/PRSA. Mereka membagi manajemen isu
kedalam lima tahap antara lain: identifikasi isu, analisis isu, strategi perubahan isu,
pelaksanaan strategi perubahan isu dan evaluasi.
Hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa strategi government public
relations dalam mengelola isu publik dimulai dari melakukan identifikasi isu melalui
monitoring media dengan mengumpulkan headline media massa cetak dan
menggunakan aplikasi beritagar.id. pada tahapan analisis, government public
relations menggunakan aplikasi IMM.today sebagai alat analisis utama. Pada tahap
strategi, government public relations mengadakan rapat penajaman isu antara GPR
Kominfo, Kementerian/lembaga terkait dan dipantau langsung oleh KSP dan TKP.
Pada tahap implementasi, government public relations menggelar forum diskusi
wartawan yang dinamakan FMB 9, wartawan yang hadir diharapkan dapat
memberitakan sesuai framing yang telah disusun GPR. Tahap evalusi, government
public relations kembali memonitoring media untuk melihat efektivitas dari fmb 9.
Selain menggunakan media relations, pemerintah juga memanfaatkan kanal website
dan media sosial kementerian, lembaga dan daerah serta kanal indonesiabaik.id,
jpp.go.id dan indonesia update kaskus.
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
isu publik Kemkominfo selaku government public relations sudah berjalan baik.
Dengan catatan perbaikan pada sistem IMM.today. Sosialisasi terkait program
pemerintah disajikan lebih menarik. Pemasangan iklan layanan masyarakat di media
massa harus diperbanyak agar informasi dapat diakses oleh semua lapisan
masyarakat. Kedepan diharapkan fungsi GPR dapat dijalankan secara utuh layaknya
PR pada umunya, bukan sebatas mensosialisasikan program dan mengcounter isu
negatif pemerintah.
Kata Kunci: government public relations, Kemkominfo, monitoring, media relations
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillah, Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang
tanpa henti memberikan kenikmatan, keberkahan, kekuatan, kesabaran dan ilmu
pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penelitian skripsi ini.
Sholawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah
membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang tercerahkan dengan
ilmu pengetahuan seperti saat ini. Beliau adalah referensi utama dalam bertindak dan
menjalani hidup ini.
Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Dr. Arief Subhan, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi.
3. Drs. Masran, M.A, selaku ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran
Islam.
4. Dr. Ismail Cawidu, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan
waktunya dan senantiasa membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini
dengan baik.
5. Dr. Suhaimi, M.Si, selaku penasihat akademik yang selalu memberikan
pemikiran serta saran terbaik untuk perkuliahan dan skripsi ini.
iii
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah
memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamnya kepada peneliti. Peneliti
berharap semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti dan
masyarakat luas.
7. Segenap staff perpustakaan dan staff akademik yang telah memberikan
pelayanan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan
perkuliahan.
8. Keluarga peneliti. Orang tua tercinta, Ibunda Listarini dan ayahanda Dadih,
S.Pd, yang selalu memberikan segala yang terbaik tanpa terkecuali untuk
anak-anaknya. Semoga peneliti dapat menjadi investasi yang berharga bagi
keluarga seperti yang diharapkan oleh beliau. Untuk nenek, kakak dan adik-
adikku yang senantiasa menjadi pemicu semangat, terimakasih atas doa dan
dukungannya.
9. Dirjen IKP kementerian Komunikasi dan Informatika Ibu Niken Widiastuti,
Bapak Direktur PPI Drs. Selamatta sembiring M.Si, Kasubdit PIP Ibu
Rosmiati serta kakak-kakak terbaik yang telah membimbing saya. teruntuk
Mas Fauzan, Kak Dewi, Kak Sheila dan Kak Dina, terimakasih atas waktu
dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya disela-sela kesibukannya
mereka masih mau direpotkan oleh peneliti.
10. Dr. Emrush Sihombong M.Si, selaku pakar komunikasi Universitas Pelita
Harapan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi
pengetahuan dengan peneliti.
11. Keluarga Besar KPI 2014 beserta teman-teman KPI B 2014 dan HMJ KPI
2014, terimakasih telah memberikan warna baru dalam hidup ini.
iv
12. Komunitas Jurnalistik Televisi, abang Asa Trifabasi, S.kom.I, Riztira
syahrizal S.Sos, Ridho Falah adli S.Sos, Reksa Puja S.Sos, Ervan tonedy,
S.Sos, Bilqis S.Sos, Sandra, Intan Afrida rafni, Elsa Carinta Putri, S.Sos,
Rialdi Pratama, Andita Putri G, Humairah, Dwi Putri Aulia, Amiradhana S,
Aditia Syahrizal, Muhammad Kindi A, Ilka Sawidri, Surya Handika, Badru,
Baity, Iffah, Anam, Bayu, Amidah, Sarah, Anjar, Misna, Dandi, Hafiz dan
seluruh anggota JTV lainnya, terimaksih banyak telah mengajarkan arti hidup
susah yang sebenarnya.
13. Perkumpulan pemuda IFTA yang telah mengajarkan saya untuk selalu
bersyukur dan bersabar.
14. KKN Sahitya: Qurrota A’yunil Farihah, Ali Subhan, Ika Puteri, ulfah
Armanida, Reynaldi, Amin Hatuala, muthia, miah, fifi, Bimo, Lathifa Rulia,
Pangestu Aji, Rizki, Wahyu, Naufal. Atas segala pembelajaran hidup yang
kita lalui bersama.
15. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Karimah atas segala ilmu yang
sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan.
16. Kuat Iman Project, KPI B Squad, Brain Stroaming dan GrubBike yang
sebenarnya orangnya cuma itu-itu saja.
17. Pembaca skripsi ini, semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari
penelitian ini.
Jakarta, 20 Juni 2018
Abdul Mukhlis Arofi
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK..................................................................................................................i
KATA PENGANTAR..............................................................................................ii
DAFTAR ISI..............................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR..............................................................................................vii
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................ix
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah...........................................................................1
B. Identifikasi Masalah..................................................................................8
C. Batasan Masalah.......................................................................................9
D. Rumusan Masalah...................................................................................10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian...............................................................10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....................................................................11
G. Metodologi Penelitian.............................................................................13
H. Sistematika Penulisan.............................................................................16
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN......................18
A. Teori Manajemen Isu Publik...................................................................18
1. Identifikasi Isu............................................................................18
2. Analisis Isu..................................................................................19
3. Perencanaan Program Merespons Isu.........................................19
4. Pelaksanaan Program..................................................................21
5. Evaluasi.......................................................................................21
B. Koseptualisasi.........................................................................................22
Strategi Government Public Relations..............................................22
Manajemen Isu Publik......................................................................27
Media Massa.....................................................................................30
Media Relations................................................................................31
C. Kerangka Pemikiran................................................................................32
BAB III GAMBARAN UMUM.............................................................................33
A. Letak Geografis.......................................................................................33
B. Sejarah.....................................................................................................33
C. Visi dan Misi...........................................................................................39
D. Gambaran Umum Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.................40
vi
E. Struktur Organisasi.................................................................................41
BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISIS.......................................................42
A. Pengelolaan Isu Publik Government Public Relations Kominfo............42
a. Identifikasi Isu............................................................................42
b. Analisis Isu.................................................................................49
c. Rencana Program Merespon Isu.................................................59
d. Pelakasanaan Program................................................................64
1 Media Massa (Media Relations)...........................................67
2 Website.................................................................................69
3 Media Sosial..........................................................................73
e. Evaluasi.......................................................................................76
BAB V PENUTUP...................................................................................................80
A. Kesimpulan.............................................................................................80
B. Saran.......................................................................................................81
C. Kelemahan Penelitian.............................................................................82
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................83
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Media yang dipanau Kominfo..................................................................44
Gambar 2 Dashboard Beritagar.id............................................................................45
Gambar 3 GPR Report..............................................................................................48
Gambar 4 Dashboard IMM.today.............................................................................51
Gambar 5 Analisis Konten Media.............................................................................52
Gambar 6 Intensitas Pemberitaan Media..................................................................53
Gambar 7 Sumber Pemberitaan................................................................................54
Gambar 8 Sebaran Isu...............................................................................................55
Gambar 9 Tendensi Berita........................................................................................56
Gambar 10 Influencer...............................................................................................57
Gambar 11 Peta Sebaran Isu.....................................................................................58
Gambar 12 Tema FMB 9..........................................................................................65
Gambar 13 Berlangsungnya FMB 9.........................................................................65
Gambar 14 Pemberitaan Media Kompas.................................................................68
Gambar 15 Pemberitaan Media Tempo....................................................................68
Gambar 16 Pemberitaan Media BBC.......................................................................68
Gambar 17 Pemberitaan Media Detik......................................................................68
Gambar 18 Kisi-kis Media........................................................................................69
Gambar 19 Press rilis Jpp.go.id................................................................................69
Gambar 20 Artikel GPR............................................................................................71
viii
Gambar 21 Artikel GPR pemprov Aceh...................................................................71
Gambar 22 GPR Widget...........................................................................................71
Gambar 23 Kaskus (Indonesia Update)....................................................................72
Gambar 24 IG Indonesiabaik.id................................................................................75
Gambar 25 Youtube Indonesiabaik.id......................................................................75
Gambar 26 Twitter Indonesiabaik.id........................................................................75
Gambar 27 Facebook Indonesiabaik.id.....................................................................75
ix
DAFTAR LAMPIRAN
1 Lampiran Transkrip Rapat Evaluasi government public relations..........................1
2 Lampiran Wawancara Kasubdit PPI Dirjen IKP...................................................23
3 Lampiran Wawancara Staff Monitoring Dirjen IKP............................................28.
4 Lampiran Wawancara Pakar Komunikasi.............................................................35
5 Lampiran Surat Magang Dirjen IKP Kominfo......................................................41
6 Lampiran Foto........................................................................................................42
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semakin cepatnya sebaran informasi dari berbagai sumber tidak
dapat dibendung diera teknologi komunikasi pasca reformasi seperti saat ini.
Beragam berita dari perusahaan media massa dan berbagai kanal digital dapat
dengan mudah diterima tanpa berbatas jarak, mulai dari berita sosial,
ekonomi, politik dan lain sebagainya. Menurut ketua Dewan Pers Yosep Adi
Prasetyo jumlah media massa di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia,
sekitar 47.000 media terbagi menjadi media cetak, radio, televisi dan berbasis
daring. Dari jumlah itu 2.000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi
termasuk lokal, dan lebihnya media daring.1 Data tersebut belum ditambah
dengan media yang belum terdaftar di dewan pers. Selain itu, tidak semua
wartawan memiliki sertifikasi kompetensi. Yosep Adi Prasetyo merinci
hingga saat ini baru terdaftar sekitar 14 ribu orang wartawan yang memiliki
kompetensi.2 Sedangkan menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widastuti mengatakan
media daring yang terdata hanya sekitar 1100 media. Tetapi realitas di
lapangan, jumlah media daring ada sekitar 43 ribu, dengan kata lain ada 42
1 http://mediaindonesia.com/read/detail/144631-dewan-pers-indonesia-negara-dengan-
media-massa-paling-banyak diakses pada 01 April 2018 Pukul 17.17 WIB. 2 https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-
terbanyak-di-dunia diakses pada 01 April 2018 Pukul 17.28 WIB.
2
ribu media daring yang belum terdata dan mayoritas pemberitaannya memilik
tendensi negatif dan cenderung menyerang pemerintah.3
Dari banyaknya jumlah media saat ini, maka sangat mudah bagi
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkembang. Sayangnya,
kompetensi jurnalis yang tersertifikasi di dewan Pers tidak sebanding dengan
jumlah media. Hal ini disebabkan oleh mudahnya regulasi pendirian
perusahaan media pasca reformasi, sehingga media menjadi rentan terhadap
banyak kepentingan. Selain itu, Sifat media massa yang cenderung kritis
terhadap kebijakan pemerintah ditambah perkembangan teknologi
komunikasi seperti media sosial juga dapat mengarahkan opini publik dan
membentuk citra buruk pemerintah. Misalnya pada isu kenaikan harga BBM
non subsidi diawal tahun 2018, sebanyak 40.95% media memberitakan
dengan tendensi yang negatif terhadap pemerintah.4 Sebagai contoh, peneliti
mengutip judul berita yang diangkat oleh Harian terbit pada tanggal 25
Februari 2018, yaitu “Harga BBM Naik, Pemerintah Jangan Selalu
Korbankan Rakyat Kecil.”5 Dari judul tersebut media memframing kebijakan
pemerintah sebagai suatu tindakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan
membentuk opini di masyarakat. Pada kenyataannya, Dalam daftar yang
dimuat di situs resmi Pertamina, harga Pertamax dan Pertamax Turbo,
Pertamina Dex dan Dexlite memang dinaikkan, sedangkan Pertalite tetap Rp
3 Pemaparan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan
Informatika Niken Widastuti pada rapat evaluasi monitoring media, Hotel Milenium 20 februari 2018 Pukul 11.00 WIB
4 Hasil Monitoring, Subdit PIP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen IKP,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018. 5http://www.harianterbit.com/hantercitizen/read/2018/02/25/94049/27/27/Harga-BBM-
Naik-Pemerintah-Jangan-Selalu-Korbankan-Rakyat-Kecil- diakses pada 20 Maret 2018 pukul 02.00 WIB.
3
7.600. BBM bersubsidi Premium dan Solar juga tidak naik.6 hal ini diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres/191/2014)
tentang harga BBM umum yang mengikuti harga pasar minyak dunia dan
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.
Disatu sisi, cepatnya sebaran informasi dapat mempermudah
masyarakat dalam mendapatkan informasi. Disisi lain, kemudahan media
untuk menyebarkan informasi kepada publik harus diimbangi dengan data
dan konteks kebijakan yang didiseminasikan7 oleh pemerintah kepada publik,
sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi berimbang dari
kedua belah pihak dan mendapat kesepaham bersama. Tugas ini tentu harus
dijalankan oleh humas pemerintah (Goverment Public Relation), dalam hal
ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dalam buku Public Relations, Frank Jefkins mengulas beberapa definisi
PR, antara lain definisi PR Menurut (British) Intitute of Public Relations, yang
mendefinisikan PR sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana
dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik
(Good Will) dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap
khalayaknya.8 Menurut Prof. Byron Christian public relations adalah usaha sadar
untuk memengaruhi orang, terutama melalui komunikasi guna berfikir baik
terhadap suatu organisasi untuk menghargainya, mendukungnya, dan ikut
simpatik bersamanya jika mendapat tantangan atau kesukaran.9 Sementara itu,
6 https://bisnis.tempo.co/read/1064114/harga-pertamax-dan-bbm-non-subsidi-lain-naik-
per-24-februari-2018 diakses pada 20 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB. 7 Diseminasi:Penyebaran ide, gagasan atau sebuah informasi.
8Frank Jefkins 2002, Public Relations (Jakarta:Erlangga) hlm 9.
9 Kadar Nurjaman 2012, Komunikasi & Public Relation, (Bandung: CV Pustaka Setia) h 105.
4
Public Relations politik10
adalah bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan
masyarakat secara jujur (tidak berbohong), terbuka, rasional (tidak emosional)
dan timbal balik (dua arah).11
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
strategi public relations adalah upaya sadar dan terencana yang terarah dan
memiliki target untuk mengkomunikasikan suatu hal agar mencapai pemahaman
bersama dan saling pengertian sehingga suatu lembaga mendapat dukungan dari
publiknya.
Dalam Islam, kegiatan public relations juga dapat dilihat dalam hadits
Rasulullah SAW:
ب ؤي كا و وسهى قال : ي رسول الله صهى الله عه الله عنو أ رة رض أب ىر الله وانوو ع
ؤي كا ت، وي را أو نص بالله وانوو اخر اخر فهقم خ ؤي كا بالله وانوو اخر فهكرو جاره، وي
فو فهكرو ض
[رواه انبخاري ويسهى]
“Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah
Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia
memuliakan tamunya.” (Riwayat Bukhori dan Muslim)
Dari hadits di atas, dapat kita maknai bahwa Rasulullah SAW menganjurkan
ummatnya untuk selalu berkata baik, atau jika tidak bisa berkata baik maka
akan lebih bijak jika diam. Hal ini sesuai dengan pengertian public relations
yang bertujuan untuk selalu menjaga niat baik (good will) dan saling
pengertian.
10
Politik dalam arti “Pemangku Kekuasaan” 11
Anwar arifin 2003, Komunikasi Politik, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm 77.
5
Sedangkan pada konteks manajemen isu yang dilakukan oleh government
public relations Kementerian Komunikasi dan Informatika, Allah telah
berfiman dalam Al Quran surat al Hujurat ayat 6:
ا وم ق وا ب ي ص ت ن أ وا ن ي ب ت ف إ ب ن ب ق س ا ف م ءك ا ج ن إ وا ن م آ ن ي لذ ا ا ه ي أ ي ي م د ن م ت ل ع ف ا م ى ل ع وا ح ب ص ت ف ة ل ا (6) به
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu
tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang
akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. (Qs: Al-Hujurat ayat 6).
Ayat ini menjelaskan tentang perlunya bertabayyun terhadap berita yang
belum ada kejelasannya. Government public relations Kementerian
Komunikasi dan Informatika memiliki peran dalam menyaring pemberitaan
negatif terhadap pemerintah sesuai dengan data dan fakta yang ada dalam
pemerintahan. Singkatnya, goverment public relations harus selalu
bertabayyun terhadap berita-berita yang sedang berkembang.
Salah satu Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai
Goverment Public Relations adalah memberikan informasi dan penerangan
tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah.
Informasi dan penerangan tentang kebijakan pemerintah dan konteksnya,
serta pencapaian program oleh public relation pemerintah sebenarnya sudah
tertuang dalam Inpres Nomor 09 Tahun 2015 tentang pengelolaan
komunikasi publik. Di mana public relations pemerintah dalam hal ini
Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai penyusun narasi
tunggal pemerintah untuk menyampaikan informasi, kebijakan serta program
6
pemerintah secara cepat dan tepat melalui berbagai saluran informasi untuk
mengimbangi arus informasi dari media massa yang cenderung kritis
terhadap kebijakan pemerintah, serta banyaknya informasi di media sosial
yang menggiring opini masyarakat sebagai receiver informasi.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 09 Tahun 2015 tentang pengelolaan
komunikasi publik, pemerintah telah menginstruksikan kepada Kementerian
dan lembaga non kementerian dianataranya Para Menteri Kabinet Kerja,
Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Badan Intelijen Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para
Gubernur, Para Bupati/Walikota untuk Mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam
rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:
1. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala.
2. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung
lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
3. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas
sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
4. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada
masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan
7
nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program
pemerintah.
Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan
layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu antara lain:
menimbulkan respon positif masyarakat dan tidak menayangkan kepentingan
pribadi dan golongan.
Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. Menteri Komunikasi dan Informatika mengoordinasikan perencanaan,
penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan
dan program pemerintah.
2. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan
kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
3. melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait
dengan kebijakan dan program pemerintah.
4. menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program
pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden.
5. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program
pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia.
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik.
8
7. dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan
materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.12
B. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah, terdapat beberapa poin
penting. Pertama, sifat Media yang kritis dan mudahnya akses Media untuk
menyebarkan informasi mengakibatkan Media memiliki kekuatan untuk
membangun opini masyarakat terhadap kejadian yang diberitakan Media,
terutama berita-berita Media yang memiliki tendensi negatif terhadap
kebijakan pemerintah. Kedua, peran Kementerian Komunikasi dan
Informatika sebagai Humas pemerintah (Goverment Public Relations) yang
diamanatkan dalam Inpres No 09 Tahun 2015 tentang pengelolaan
komunikasi publik sebagai penyusun narasi tunggal pemerintah dalam
mengimbangi penggiringan opini negatif di media massa dan media sosial.
Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapakan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat berdasarkan sudut pandang pemerintah,
sehingga mencapai kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Maka menjadi menarik apabila kinerja public relations pemerintah
(Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam mengelola komunikasi
publik dianalisis menggunakan teori manajemen isu.
Manajemen isu adalah kajian di public relations yang asal muasalnya
secara jelas dapat ditelusuri. Yang pertama memunculkan konsep manajemen
12
PDF Inpres no 09 tahun 2015, www.kemendagri.go.id/2015/08/28/inpres diakses selasa 13 maret 2018 pukul 14.58
9
isu adalah Howard Case, seorang konsultan PR pada 1976. Bahkan Case
disebut “The parent of issue management” dan salah satu pendiri Public
Relations Society of America/PRSA.13
Ada lima tahap aktivitas manajemen
isu yang bersifat universal dalam model ini, artinya telah menjadi standar
internasional dan menjadi formula bagi para akademisi. yang telah diakui dan
dipraktekan oleh para ahli seperti Johston, Regester dan Larkin serta Seitel,
kelima tahap tersebut yaitu: identifikasi isu (issue identification) analisis isu
(issue analysis) strategi perubahan isu (action planning stage) program
pelaksanaan isu (issue action program) dan evaluasi hasil.14
Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang topik ini
dengan judul “Strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam Mengelola Isu Publik”.
C. Batasan Masalah
Mohammad Ali menyatakan bahwa membatasi masalah penelitian
adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang
lingkup dan batasan yang akan diteliti.15
Maka berdasarkan latar belakang
masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti membatasi masalah agar
ruang lingkup pada penelitian kali ini fokus, terarah dan tidak meluas.
Adapun batasan masalahnya adalah strategi public relations pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola isu
13
Rachmat Krisyantono, Public Relations dan Management Crisis (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) h 172
14 Rachmat Krisyantono, Public Relations dan Management Crisis (Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2012) h 181-187 15
Andi Prastowo,Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta:Arruz Media,2016) h 134.
10
publik, serta melalui media apa saja public relations pemerintah melakukan
strategi perubahan isu yang berkembang di masyarakat dan hambatan apa
saja yang terjadi dalam melakukan strategi perubahan isu.
D. Rumusan masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka muncul beberapa rumusan
masalah antara lain:
1. Bagaimana strategi government public relations Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam mengelola isu publik?
a. Bagaimana identifikasi isu yang dilakukan oleh government
public relations?
b. Bagaimana analisis Isu yang dilakukan oleh government public
relations?
c. Bagaimana rencana strategi perubahan isu yang dilakukan oleh
government public relations?
d. Bagaimana implementasi perubahan isu yang dilakukan
government public relations?
e. Bagaimana tahap evaluasi yang dilakukan oleh government public
relations?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan
11
Untuk mengetahui strategi government public relations Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam mengelola isu publik dan media apa saja
yang digunakan untuk melakukan strategi perubahan isu.
Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu komunikasi,
khususnya pada tataran kajian Public Relations.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif
dalam perkembangan studi tentang public relations saat ini, khususnya
bagi peneliti dan akademisi serta umumnya bagi masyarakat luas yang
ingin mengetahui lebih dalam tentang Humas Pemerintah (goverment
public relations).
F. Tinjauan Kajian Terdahulu
a. Skripsi Musfiah Saidah mahasiswi UIN Jakarta yang berjudul (Public
Relations Politik Tim Komunikasi Presiden Republik Indonesia
dalam pengelolaan isu-isu publik). Hasil penelitiannya, public
relations politik tim komunikasi presiden sudah berjalan dengan baik.
Musfiah menggunakan Inpres no 09 tahun 2015 sebagi salah satu
dasar penelitiannya, tetapi ruang lingkup Skripsi Musfiah hanya pada
tim komunikasi presiden dalam menjaga citra presiden dan istana.
Padahal, Inpres no 09 ditujukan kepada Kominfo selaku pelaksana
tugas government public relations. Adapun persamaannya adalah
12
meneliti public relations pemerintah, sedangkan perbedaanya terletak
pada subjek penelitian.
b. Skripsi Dita Riseptia mahasiswi Universitas Padjajaran yang berjudul
(Studi kasus mengenai Implementasi Strategi Komunikasi dalam
Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kemkominfo
Jakarta Pusat). Penelitiannya lebih berfokus pada strategi komunikasi
yang dilakukan oleh Kominfo untuk instansinya sendiri, bukan
sebagai pelaksana government public relations. Persamaannya
terletak pada subjek penelitian yaitu Kominfo. Perbedaanya terletak
pada objek penelitian. Jika skripsi dita membahas tentang strategi
komunikasi, penelitian ini berada dalam kajian strategi government
public relations.
c. Skripsi Wulan Purnamawati mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah
yang berjudul (Hubungan Terpaan Berita Pemblokiran Situs Islam di
Televisi Terhadap Citra Kementerian Komunikasi dan Informatika
pada Mahasiswa UIN Jakarta). Penelitiannya bertujuan untuk
mengetahui citra Kominfo dengan pendekatan kuantitatif namun
menggunakan ruang lingkup yang cukup sempit yaitu mahasiswa
UIN Jakarta. Padahal, pemblokiran situs Islam adalah sebuah Isu
nasional. Adapun perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang
digunakan. Namun dengan objek yang sama, yaitu Kominfo.
d. Skripsi Ayu Utami Saraswati mahasiswi UIN Jakarta yang berjudul
(Strategi Public Relations Kantor Staff Presiden dalam Mengelola Isu
13
Keagamaan di Media Massa). Penelitiannya lebih berfokus pada satu
isu yang ditangani oleh KSP melalui jaringan websitenya. Padahal,
saluran komunikasi yang ada di pemerintahan bukan hanya website.
Persamaan penelitian terdapat pada pendekatan dan teori yang
digunakan Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek penelitian.
e. Tesis Ikmal Fitriani Alfiah mahasiswi Universitas Andalas yang
berjudul (Manajemen Humas Pemerintah Dalam Implementasi
Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang). Penelitian ini
membahas tentang manajemen humas dan keterbukaan informasi
publik berdasarkan UU KIP tahun 2008 dengan menggunakan konsep
cutlip center. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini masih dalam
raung lingkup yang sempit. Akan lebih baik jika dilakukan pada
pemerintahan pusat, agar diketahui apakah UU KIP telah
diimplemntasikan secara baik oleh humas pemerintah. Penelitian ini
memiliki persamaan pada subjeknya yaitu humas pemerintah,
sedangkan perbedaanya terletak pada objek dan teori yang digunakan.
G. Metodologi Penelitian
1. Subjek dan objek
Subjek dalam penelitian ini adalah Kominfo, Dirjen Informasi dan
Komunikasi Publik. Sedangkan objek penelitiannya adalah Strategi
Government Public Relations dalam mengelola isu publik.
2. Pendekatan, Paradigma dan Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses
14
berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar
fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
Penelitian kualitatif bukan berarti tanpa menggunakan dukungan dari data
kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari
peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi16
Sedangkan
paradigma yang digunakan adalah konstruktivis. Menurut paradigma
konstruktivis, pengetahuan dapat digambarkan sebagai hasil atau
konsekuensi dari aktivitas manusia, pengetahuan merupakan konstruksi
manusia, tidak pernah dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran yang
tetap tetapi akan terus berkembang.17
Adapun jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian
yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada yang
berlangsung saat ini atau saat lampau.18
Dengan pendekatan kualitatif dan
sudut pandang konstruktivis, peneliti ingin mendalami tentang strategi
government public relations, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam mengelola isu publik serta melalui tahapan apa saja
government public relations melakukan strategi perubahan isu yang
berkembang di masyarakat.
3. Tehnik pengumpulan data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data:
a. Observasi
16
Imam Gunawan, Metode penelitian Kualitatif (Jakarta:bumi Aksara 2013) hlm 80. 17
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta:Bumi Aksara 2013) hlm 49. 18
Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya 2006) hlm 5.
15
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
pengindraan.19
Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan
terjun langsung ke lapangan dan mengamati fenomena-fenomena yang
terjadi di lapangan. Alasan peneliti menggunakan observasi karena
dengan pengamatan, dimungkinkan melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana yang sebenarnya
dan menghindari kerancuan yang mungkin dapat terjadi.
b. Telaah Pustaka
Teknik ini digunakan dengan cara melakukan penyelidikan bahan-bahan
atau materi penunjang untuk keberhasilan penelitian melalui laporan-
laporan ilmiah, buku, dan sebagainya.
c. Wawancara
Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan wawancara mendalam
(dept interview), melalui metode tanya jawab berupa pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan langsung baik dengan menggunakan atau tanpa
pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber
yang berhubungan dan menguasai tema yang relevan dengan substansi
utama penelitian agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.
4. Tehnik analisis data
Setelah mengamati dan mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan,
selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data adalah sebuah
kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode
19
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Penada, 2010), h. 115.
16
atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan
berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.20
Oleh karena itu
secara ringkas dalam meganalisa data penulisakan melakukan tiga
tahapan analisa menurut Miles dan Huberman yakni reduksi data
(datareduction), paparan data (data display) dan penarikan kesimpulan
(conclusion).21
Analisis data kualitatif ini dilakukan secara bersamaan
dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut
dapat dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Data yang
diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan dilapangan
akan diorganisasikan kedalam konsep strategi Government Public
Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola isu
publik.
5. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Direktorat jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik (IKP) kantor Kementerian Komunikasi dan
Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No.9, RT.2/RW.3 Kota Jakarta
Pusat.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman umum karya ilmiah
yang tercantum dalam pedoman akademik program strata I UIN Syarif
20
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi
Aksara,2013), hlm 209. 21
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi
Aksara,2013), hlm 209.
17
Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yang dikeluarkan oleh pusat penjaminan
mutu (CeQDA). Jenis penelitin dengan pendekatan kualitatif dibagi menjadi
lima bagian, antara lain:
BAB I PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi malasah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu,
metodologi penelitian dan sistematika penuisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Terdiri dari Kosep Strategi Public Relations, Goverment Public Relations
dan Manajemen Isu yang dikemukakan oleh Howard Case,
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah, visi, misi dan profil dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISIS
Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai temuan penelitian yang
berhubungan dengan strategi government public relation Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam mengelola isu publik
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang
telah dilakukan.
18
BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Teori
Manajemen Isu Publik (Howard Case dan Barry Jones 1976)
Manajemen isu adalah kajian di public relations yang asal muasalnya
secara jelas dapat ditelusuri. Yang pertama memunculkan konsep manajemen
isu adalah Howard Case, seorang konsultan PR pada 15 April 1976 dalam
tulisannya yang berjudul “Corporate Public Issues and Their Management”.
1Bahkan Case disebut “The parent of issue management” dan salah satu pendiri
Public Relations Society of America/PRSA.2 bersama temannya yang bernama
Barry Jones, ia membagi lima tahap aktivitas manajemen isu yang bersifat
universal dalam model ini, artinya telah menjadi standar internasional dan
menjadi fomula bagi para akademisi. yang telah diakui dan dipraktekan oleh
para ahli seperti Johston, Regester dan Larkin serta Seitel. kelima tahap tersebut
yaitu:
1. Identifikasi Isu
Adalah proses untuk membandingkan tren yang terjadi diranah publik
dengan kinerja pemerintah. setiap gap yang bisa menimbulkan isu
harus didokumentasikan, dikategorisasi dan dilaporkan.3 Manajemen
mesti mengenal dahulu isu-isu yang diasumsikan dapat memengaruhi
organisasi, proses identifikasi dalam tahap ini dapat menggunakan
1 Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 247.
2 Rachmat Kriantono, Public Relations, Issue and crisis management (Jakarta:Kencana 2015)
h 171. 3 Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 256.
19
beberapa cara antara lain: Polling opini, menggelar FGD, monitoring
Media massa, penyediaan kontak opini, melakukan “management by
walking around” atau mengunjungi dan mendengar langsung aspirasi
publik dan monitoring Media sosial.4
2. Melakukan analisis isu-isu yang ditemukan
Analisis ini menentukan isu berdasarkan urgensi dan dampaknya. Hal
ini memungkinkan organisasi untuk dapat membedakan isu besar dan
isu kecil. Jenis isu dapat dibuatkan ranking berdasarkan urgensi dan
dampaknya.5 Kegiatan ini juga mencakup upaya menganalisis
penyebab isu dan kemungkinan akibatnya bagi akifitas organisasi.
Tujuan tahap ini adalah mengetahui isu sebenarnya, penyebabnya dan
dari mana sumbernya. Proses analisis ini diperkuat dengan riset yang
bertujuan mengidentifikasi opini-opini para pemuka pendapat atau
figur-figur yang berpengaruh di masyarakat terhadap isu yang terjadi.
3. Rencana Strategi Merespon Isu
Organisasi merencanakan aksi/tindakan. Pemberian respons diartikan
sebagai menyampaikan posisi atau sikap organisasi terhadap isu,
artinya program-program tersebut diaplikasikan untuk
mempresentasikan tujuan tujuan-tujuan dan opini organisasi terhadap
isu dan untuk memengaruhi publik terhadap isu tersebut. menurut
Harrisson dan Regester Larkin, ada tiga strategi dalam tahap ini:
4 Rachmat Kriantono, Public Relations, Issue and crisis management (Jakarta:Kencana 2015)
h 181. 5 Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 257.
20
Adaptive Change Strategy adalah strategi terbuka dan
akomodasi untuk perubahan, mengantisipasi perubahan dan
menawarkan dialog konstruktif untuk menanggapi kompromi
dan akomodasi.6 Strategi ini menyarankan kepada keterbukaan
organisasi terhadap isu-isu yang sedang berkembang.7
Reactive Change Strategy adalah strategi berdasarkan ketidak
inginan organisasi untuk berubah dengan tetap menekankan
pada perilaku sebelumnya. Menurut strategi ini, kebijakan
organisasi selama ini sudah efektif menghadapi isu yang
terjadi. Disebut juga strategi stonewalling, karena organisasi
kukuh atau tidak bergeming bagaikan dinding batu.8 Dalam
strategi perubahan reaktif, organisasi hanya akan bereaksi jika
muncul isu-isu yang memojokan atau kurang menguntungkan
bagi citra organisasi.9
Dynamic Response Strategy adalah strategi yang
mengantisipasi dan berusaha membentuk arah pembuatan
kebijakan publik dengan menentukan bagaimana kampanye
terhadap isu dilaksanakan. Strategi ini menjadikan organisasi
pemimpin menuju perubahan.10
Strategi respons dinamis ini
bertujuan untuk mengantisipasi dan membantu proses
6 Rachmat Kriantono, Public Relations, Issue and crisis management (Jakarta:Kencana 2015)
h 185. 7 Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 258.
8 Rachmat Kriantono, Public Relations, Issue and crisis management (Jakarta:Kencana 2015)
h 185. 9 Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 258.
10 Rachmat Kriantono, Public Relations, Issue and crisis management (Jakarta:Kencana
2015) h 185.
21
pengambilan keputusan agar sesuai dengan kepentingan
publik.11
Dari ketiga strategi yang dimungkinkan muncul dalam manajemen
isu, strategi kedua adalah strategi yang mestinya dihindari. Strategi ini
lebih memposisikan publik tersubordinasi oleh kepentingan
organisasi. Publik dianggap pasif dan tidak memiliki kepentingan.
4. Pelaksanaan Porgram (Issue Action Program)
Pada tahap ini, organisasi melaksanakan program-program yang telah
disusun untuk merespon isu. Pelaksanaan program ini merupakan
upaya yang nyata meminimalkan expectation gap antara publik dan
organisasi.12
Diharapkan untuk memberikan aksi nyata bahwa
organisasi telah mengubah sikap, yaitu dalam merancang program
strategis telah didasarkan kepada kebutuhan publik yang tercermin
dari isu-isu yang berkembang. Tahap ini membutuhkan koordinasi
sumber daya untuk menyediakan dukungan yang optimal agar tujuan
dan target dapat tercapai.13
5. Mengukur (Evaluation) apakah program-program tersebut
berjalan sesuai tujuan-tujuan organisasi
Untuk menilai apakah upaya merespons isu telah berjalan dengan
baik, maka diperlukan program-pogram riset. Metodenya sama seperti
riset yang tersebut pada tahap pertama diatas, karena proses Public
11
Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 259. 12
Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada Media 2015) h 186
13 Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 259.
22
Relations adalah proses berkesinambungan. Dimulai dan diakhiri
dengan riset.14
B. Konseptualisasi
1. Konseptualisasi Strategi Government Public Relations
a. Definisi Strategi
Kata strategi berasal dari bahasa yunani klasik yaitu “stratos” yang
artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Jadi, strategi adalah
konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal (The Art of
General), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.
Definisi strategi juga diperkuat oleh Marthin-Anderson yang mengatakan bahwa
“strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan intelegensi atau pikiran
untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan
dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.15
Stephen Robbins
mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan jangka panjang instansi dan
memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan
untuk mencapai tujuan.16
Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia,
Strategi diartika sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai
sasaran khusus.17
14
Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada Media 2015) h 181-187
15 H. Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013) h.61 16
Morissan, M.A, Manajemen Public Relations, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2008) h. 152
17https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/strategi, diakses pada tanggal 07-04-2018 pukul
19.34 WIB
23
Dari definisi diatas kata strategi mengalami perubahan makna, yang
awalnya strategi hanya digunakan pada lingkungan militer sekarang bidang
keilmuan lain juga mengaplikasikan konsep strategi. Banyak pakar strategi yang
lahir dari bidang selain militer, seperti: Hendri Kissinger pakar strategi yang
berlatar belakang sejarah atau Thomas Schelling pakar strategi yang berlatar
belakang ilmu ekonomi.18
b. Definisi Public Relations
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang mutlak tentang definisi
public relations atau yang selanjutnya akan disebut PR. Ketidaksepakatan
tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya perbedaan sudut pandangan para
pakar dan profesional tentang definisi PR. Perbedaan latar belakang dari para
pakar juga memengaruhi, misalnya definisi yang dibuat oleh orang yang
berkecimpung diteori akan berbeda dengan yang dibuat praktisi.19
Menurut
(British) Institute of Public Relations (IPR) mendefinisikan PR sebagai
keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan
dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling
pengertian anatar suatu organisasi dengan seganap khalayaknya. Sedangkan
menurut Frank Jefkins PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik
itu kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling
pengertian.20
Kemudian dengan definisi yang sangat umum John E Marston
18
Ridho Falah Adli, Skripsi: Strategi komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Sesat Ormas Gafatar (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2016) h.16
19 Syariffuddin S. Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Andi 2016) h. 7
20 Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta:Erlangga 2002) h 9-10.
24
menyatakan “Public Relations is planned, persuasive communication designed to
influence significant public.”21
Menurut Rex Harlow, akademisi Amerika Serikat, mendefinisikan PR
adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun dan
memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerjasama antar
organisasi dan publiknya, melibatkan manajemen permasalahan dan isu,
membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini
publik, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk
melayani kepentingan umum, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan
memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini
untuk membantu mencegah kecenderungan negatif dan menggunakan penelitian
yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya.22
Dari definisi tersebut
dapat disimpulkan bahwa strategi public relations adalah upaya sadar dan
terencana yang terarah dan memiliki target untuk mengkomunikasikan suatu hal
agar mencapai pemahaman bersama dan saling pengertian sehingga suatu
lembaga mendapat dukungan dari publiknya.
c. Public Relations Pemerinah (Government Public Relations)
Humas pemerintah atau government public relations merupakan
penggabungan dua kata yaitu hubugan masyarakat (public relations) dan
pemerintah (government). Namun pengertiannya bukan sebatas gabungan dari
kedua kata tersebut.23
humas pemerintah atau government public relations adalah
fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi warga dengan pemerintah,
21
Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations (Jakarta: Temprint 2003) h 6 22
Keith Butterick, Pengantar Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014) h 7 23
Suprawoto, Government Public Relations (Jakarta: Kencana Prenada Media 2018) h. 44
25
dengan regulator dan perpanjangan tangan kebijakan pemerintah. oleh sebab itu,
tugas humas pemerintah yang harus menjelaskan dan sekaligus menerima
masukan dari setiap kebijakan, yang sedang maupun telah dibuat.24
Perbedaan pokok antara humas yang terdapat di instansi pemerintah
dengan non pemerintah adalah tidak adanya unsur komersial walaupun Humas
Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi
dan periklanan. Humas Pemerintah lebih menekankan pada public services atau
demi meningkatkan pelayanan umum. Melalui unit atau program kerja Humas
tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan
mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam
melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban kepemerintahannya.25
Menurut Dimock dan Koenig, pada umumnya tugas-tugas dari pihak
humas instansi atau lembaga pemerintahan yaitu sebagai berikut:
Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang
pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh
pemerinah dalam melaksanakan program kerja tersebut.
Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak
masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program
pembangunan di berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik serta
menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
24
Suprawoto, Government Public Relations (Jakarta: Kencana Prenada Media 2018) h. 49 25
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan media komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008) h 341.
26
Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang
bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas
serta kewajibannya masing-masing.
Keberadaan Humas Pemerintah
Keberadaan unit kehumasan (Hubungan Masyarakat) di sebuah lembaga atau
instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan
operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang
sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk
hubungan masyarakat kedalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.
Humas dapat merupakan suatu alat atau saluran (The PR as tools or channels of
government publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran
informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerja sama dengan
pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media
tradisional lainnya. (wayang kulit atau wayang golek dan lain sebagainya).26
Fungsi pokok Humas Pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain sebaga
berikut:
Mengamankan kebijaksanaan pemerintah
Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai
kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada
masyarakat.
26
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan media komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008) h 342-343.
27
Menjadi komunikator dan sekaligus mediator yang proaktif dalam
menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan menampung
aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain pihak.
Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi
mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik
jangkan pendek maupun jangka panjang.27
2. Konseptualisasi Manajemen Isu Publik
a. Definisi Manajemen
Manajemen adalah suatu proses, dengan mana pelaksanaan tujuan
tertentu diselenggarakan dan dikendalikan.28
Manajemen dengan segala
permasalahannya sebenarnya sudah lama dikenal orang, seusia peradaban
manusia itu sendiri. Dari papirus Mesir, catatan tiongkok kuno, tulisan-tulisan
yunani dan romawi purba dapat diketahui bagaimana pentingnya mengelola
pemerintahan. Definisi Socrates mengenai manajemen sebagai keterampilan
memiliki makna sebagaimana kita kenal sekarang sebagai fungsi manajer.29
Menurut George R Terry manajemen memiliki empat fungsi utama, yaitu:
1. Fungsi Perencanaan (Planning)
Ini adalah tahap yang paling mendasar dari kegiatan manajemen yang
meliputi penetuan tujuan-tujuan yang harus diraih dan penentuan sasaran.
2. Pengorganisasian (organizing)
27
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan media komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008) h 343-344.
28 Henki Idris Issakh, Pengantar Manajemen (Jakarta: In media 2014) h.1
29 Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Penerbit Andi 2005) h 52
28
Pada tahap ini, lembaga mulai membagi tugas sesuai dengan ketentuan dan
bidang keahliannya. Pengalokasian sumber daya yang ada serta penyebaran
tenaga yang kompeten di tiap bidangnya.
3. Penggerakan (Actuating)
Ketika rencana telah matang dan semua bidang telah di isi oleh sumber daya
yang ada, maka proses selanjutnya adalah penggerakan roda manajemen
sesuai rencana dan tugas-tugas yang telah di tetapkan.
4. Pengawasan (Controlling)
Ini adalah tugas dimana seorang manajer memantau perkembangan kerja dari
tahap perencanaan, pengorganisasian dan kesesuainnya dengan apa yang
telah dikerjakan oleh masing-masing bagian, sehingga kinerja lembaga atau
organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan
sebelumnya.
b. Definisi Isu Publik
Isu biasanya diartikan orang awam sebagai kabar burung. Namun dalam
konteks kebijakan publik isu diartikan sebagai masalah kebijakan. Isu adalah
berbagai perkembangan yang biasanya terjadi diarena publik yang jika berlanjut
dapat memengaruhi secara signifikan rencana jangka panjang dan operasional
organisasi.30
Isu lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara
para aktor mengenai arah tindakan yang akan ditempuh atau pertentangan
pandangan mengenai masalah itu sendiri.31
Isu publik terjadi diluar kendali
30
Rachmat Kriantono, Public Relations, Issue and crisis management (Jakarta:Kencana 2015) h 150.
31 Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi
kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h 35.
29
organisasi atau lembaga, yang berdampak pada tujuan strategis organisasi, core
businessnya dan keberadaan organisasi yang mungkin memerlukan respons
tertentu dari organisasi. Dikatakan mungkin, sebab bisa saja organisasi tidak
perlu bereaksi atau merespons isu yang beredar. Hal ini terjadi karena dua hal,
pertama ketidakmampuan organisasi menangani isu. Kedua, organisasi sengaja
mengabaikan isu yang beredar karena tidak mengangga penting untuk
meresponsnya.32
Munculnya sebuah isu biasanya disebabkan oleh:
1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat
Ketidak keinginan, kebutuhan, harapan dan kepentingan publik
diabaikan, maka berbagai isu akan merebak.
2. Terjadinya peristiwa dramatis
Peristiwa dramatis adalah magnet kuat untuk menciptakan isu. Seperti
pada kasus ponari si dukun ciliki yang katanya bisa menyebuhkan orang
sakit. Berbagai media berbondong-bondong untuk meliputnya pada saat
itu, sehingga menjadi perbincangan di masyarakat.
3. Perubahan sosial
Setiap perubahan selalu memunculkan isu. Seperti perubahan peta politik
Indonesia pada tahun 1998 melahirkan puluhan isu.
4. Kurang optimalnya kekuatan pemimpin
32
Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 239.
30
Suka atau tidak suka pemimpin adalah fokus perhatian publik dan media.
Oleh karena itu, ketika publik melihat bahwa pemimpinnya tidak optimal
dalam bekerja, maka berbagai isu akan berkembang.33
Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen Isu Publik
adalah sebuah kegiatan untuk mengelola sebuah kabar yang beredar dan menjadi
perbincangan di ranah publik sehingga dapat memengaruhi kehidupan
bermasyarakat. Dengan adanya pengelolaan atau manajemen Isu publik, kabar-
kabar yang beredar di masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga
meminimalisir adanya kesalahan persepsi di ranah publik, khususnya tentang
informasi yang berkaitan langsung dengan berjalannya roda pemerintahan.
3. Koseptualisasi Media Massa
Secara umum dipahami bahwa istilah “Media” mencakup sarana
komunikasi seperti Pers, media penyiaran (Broadcasting) dan sinema.34
Bagi
banyak orang, industri majalah dan surat kabar secara kolektif disebut sebagai
„pers‟ adalah yang disebut media. Sejarahnya yang panjang dan berpengaruh
serta persyaratan bahwa konsumennya harus melek huruf, memungkinkan
medium ini „mengatur agenda politik‟ lebih dari pada medium lain di
Indonesia.35
peran media massa dalam berbagai aspek kehidupan sosial
masyarakat modern begitu besar. Hal ini tak mengherankan jika media massa
digunakan untuk berbagai tujuan, untuk mempercepat proses perubahan sosial di
33
Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 240-246 34
Graeme Burton, Media dan Budaya Populer (Yogyakarta: Jala sutera 2012) h. 9 35
Krishna Sen, Media, Budaya Dan Politik di Indonesia (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi 2001) h 61
31
negara-negara berkembang, untuk kampanye politik, advertensi dan
propaganda.36
Peranan komunikasi massa dalam kehidupan sosial memang sangat luas,
tidak saja untuk kampanye dalam rangka komunikasi politik, tetapi seluruh
kehidupan manusia modern tidak terlepas dari media massa. Pada proses
sosialisasi, media massa sering dianggap telah banyak menggantikan peranan
agen sosialisasi tradisional seperti gereja, masjid, tetangga dan teman. Ia sangat
berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial di samping agen sosialisasi
tradisional. bahkan menurut Gerbner, media massa merupakan orang tua. Guru
dan juga agama resmi masyarakat industri. Adapun Daniel Lerner menemukan
dalam penelitiannya di turki bahwa perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh
penggunaan media massa.37
4. Konseptualisasi Media Relations
Media relations atau hubungan media adalah aktifitas komunikasi yang
dilakukan oleh profesi humas dalam sebuah organisasi untuk menjalin pengertian
dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi
organisasi yang maksimal serta berimbang.38
Bagi PR, hubungan yang harmonis
dengan media massa memberikan banyak keuntungan. Media massa dengan
nama besar akan memberikan jangkauan publikasi organisasi yang lebih luas.
Jika memberikan kesan yang baik, organisasi akan dengan mudah mendapatkan
36
Henry Subiakto, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi (Jakarta; Kencana Prenada Media 2012) h 108
37 Henry Subiakto, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi (Jakarta; Kencana Prenada
Media 2012) h 109 38
Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 203-204.
32
tempat di ruang-ruang berita media massa. Ruang media yang besar adalah salah
satu tempat terbaik bagi organisasi untuk mendapatkan umpan balik dari
publik.39
C. Kerangka Pemikiran
39
Syarifuddin S. Gassing, Public Relations (yogyakarta: Penerbit Andi, 2016) h. 150-151.
Kebijakan & Fenomena
Pemerintahan
(kementerian & Lembaga)
Pemberitaan Media Massa &
Media Sosial
Membentuk Isu di Masyarakat
Strategi PR Pemerintah mengelola
Isu
1. identifikasi isu (issue
identification)
2. analisis isu (issue
analysis)
3. strategi perubahan isu
(action planning stage)
4. program pelaksanaan isu
(issue action program)
5. evaluasi hasil
Berita Akurat Berita Kurang
akurat
Kesepahaman Bersama antara
Pemerintah dan Masyarakat
33
BAB III
GAMBARAN UMUM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. Letak Geografis
Kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika terletak di Jalan
Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Indonesia.
B. Sejarah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama
"Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi
dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika
(2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen/kementerian dalam
Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan
Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh
Rudiantara.1
Pasca kemerdekaan, muncul usulan membuat lembaga khusus untuk
menyampaikan gagasan serta kebijakan kepada rakyat. Lembaga tersebut
diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah
yang baru saja merdeka.2 Komunikasi yang dilakukan secara timbal balik
(two way Communications) memang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara,
terlebih jika negara tersebut berada di awal kemerdekaan. Salah satu hasil
1 https://www.kominfo.go.id/profil diakses pada 14 April 2018
2 Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 65
34
sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus
1945 menetapkan 12 Kementerian, salah satunya adalah Kementerian
Penerangan. Tugas Kementerian Penerangan adalah mengedukasi rakyat
supaya siap mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Selain itu,
kementerian penerangan juga mengaja rakyat untuk memperkenalkan negara
yang abru merdeka ini ke luar negeri.3 Saat resmi didirikan, anggota
Kementerian Penerangan berasal dari gabungan para pejuang, mantan
pegawai sendebu4, beberapa politisi dan warga negara yang bermukim di luar
negeri.
Tugas spesifik kementerian penerangan pada masa itu adalah:
1. Menyampaikan kabar kemerdekaan kepada wartawan asing melalui
S.K HET Niewsblad5.
2. Tugas penerangan ke pelosok-pelosok tentang arti sebuah proklamasi.
Komunikasi yang Kementerian Penerangan jalin dengan rakyat berisi
beberapa poin penting terkait pembangunan negeri ini. Poin penting yang
dimaksud mulai dari amanat presiden, kebijakan politik luar negeri,
perkembangan politik luar negeri, pemberontakan, undang-undang dan
peraturan, pemberantasan hama hingga pemberantasan buta huruf. Salah satu
tujuan yang hendak dicapai adalah mengatur pendapat beberapa golongan
supaya tidak timbul kekacauan dalam proses demokrasi.6 Berdasarkan
4 Badan propaganda pada masa pendudukan Jepang yang hanya memberi ruang kegiatan
penerangan untuk tujuan perang. 5Surat kabar belanda
6 Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 66
35
dokumen sejarah di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Abdur
Rahman Baswedan menjabat sebagai Menteri muda Penerangan. Penunjukan
tersebut dilakukan setelah kabinet Sjahrir resmi terbentuk. Sebelumnya,
Baswedan sudah berpengalaman dalam hal penerangan karena pernah bekerja
di sendebu. Tugas utama Baswedan seiring jabatannya adalah melakukan
lobi-lobi penting.7
Salah satu hasil kerja Baswedan adalah keberhasilannya melobi para
pemimpin Arab dan Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu,
Baswedan bekerjasama dengan Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar
Negeri), Nazir Pamuntjak (Pejabat Kementerian Agama) dan R. H.
Abdulkadir. Hasil kerja delegasi diplomatik tersebut adalah mesir mengakui
kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Keberhasilan pada
tanggal 10 Juni 1947 tersebut menjadi tonggak pertama keberhasilan
diplomasi Indonesia.8 disusul dengan pengakuan dari negara-negara timur
tengah yang tergabung dalam liga Arab dan Mesir. keberhasilan tersebut
merupakan salah satu konsep Public Relations Indonesia. sebagai negara
baru, Indonesia ingin lebih dikenal di dunia internasional dengan banyak
menjalin hubungan luar negeri.
Salah satu bentuk lain dari konsep Public Relations Indonesia diawal
masa kemerdekaan adalah dengan mengirim 500 Ton padi ke India pada
tanggal 20 Agustus 1946, satu tahun sebelum mendapatkan pengakuan dari
negara-negara Arab. Pengiriman padi tersebut merupakan bagian dari
7 Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 66
8 Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 66
36
kesepakatan perdana Menteri Sjahrir dengan K. L. Punjabi pada tanggal 18
Mei 1946. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep
public relations di Indonesia.9 Fungsi Kementerian Penerangan kian strategis
setelah konferensi Meja Bundar (KMB) November 1949. Peran strategis
tersebut tampak dalam urusan terkait program dan kebijakan pemerintah,
terutama setalah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk. Fungsi
penerangan diemban oleh empat lembaga, yaitu Kementerian Penerangan RI,
Kementerian Penerangan RIS, Kemeterian Penerangan Negara Indonesia
Timur dan Jawatan Penerangan Negara Bagian. Kementerian Penerangan
juga disebut sebagai badan kontak. Tugasnya adalah menyediakan informasi
supaya mudah diakses oleh Menteri Luar Negeri dan menteri Pertahanan dan
Keamanan. Setelah Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) resmi
terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950, fungsi public relations dipegan satu
lemabaga saja yaitu Kementerian Penerangan.
Setelah masuk ke zaman Orde Baru, public reations yang dijalankan
pemerintah lebih condong ke arah penguatan pembangunan disertai
menetapkan posisi juru bicara. Selain itu, Menpen Boedihardjo
menetapkan SK Nomor 12/kep/MENPEN/1970 pada tanggal 17
Februari 1970 terkait struktur organisasi direktorat Jendral (Ditjen)
Penerangan Umum. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa Dirjen
penerangan umum membawahi direktorat Hubungan Masyarakat,
lalu, pada tanggal 13 Maret 1971, Menteri Penerangan mengeluarkan
keputusan melalui SK Nomor 31/KEP/MENPEN/1971 untuk
9 Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 66
37
menetapkan struktur dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan
Pemerintah (Bakohumas).10
Bakohumas Era Departemen Penerangan Republik Indonesia
Menurut Harmoko selaku Menteri Penerangan, Tugas dan fungsi
penerangan saat itu dijabarkan ke dalam penerangan pembangunan dan
pembangunan penerangan. Sebagai jembatan kepentingan pmerintah dan
harapan masyarakat , Bakohumas harus diperkuat. Berikut tugas strategis dan
taktis Bakohumas:
Tugas Strategis:
1. Mengerti dan memahami duduk perkara suatu masalah.
2. Mampu ikut serta dalam pengambilan keputusan.
Tugas Taktis:
1. Mampu menyerap inspirasi dan aspirasi masyarakat.
2. Mampu memberikan informasi dan keterangan dengan baik.
3. Mampu memberikan motivasi dan dorongan.
4. Mampu berkomunikasi dan membentuk citra lembaga.
Bakohumas juga dituntut mampu mengelola informasi menjelang sidang
umum MPR. Pada tanggal 18 November 1997 di Yogyakarta, Menteri
Penerangan pada saat itu R. Hartono meminta Bakohumas membuat
rekomendasi Program Aksi Kegiatan Kampanye Kehumasan. Tujuannya,
10
Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 67
38
untuk menyukseskan sidang umum MPR 1998. Selain itu, Bakohumas juga
diharapkan mampu memantau dan mengelola berbagai isu yang positif dan
negatif.11
Bakohumas Era Reformasi
Pada tahun 1999 setelah terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden,
Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Gus Dur. Namun,
Bakohumas sendiri tidak dibubarkan saa itu. Setelah dibubarkan, Presiden
Gus Dur membentuk badan informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN)
yang menaungi Bakohumas. Seiring berjalannya waktu, BKIN juga
dibubarkan dan digantikan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN).
Semenara itu, pada pemerintahan presiden Megawati, Kementerian Negera
Komunikasi dan Informasi dibentuk. Oleh sebab itu, Bakohumas sendiri
melekat kepada Kementerian tersebut. Lalu pada kabinet Indonesia Bersatu
Jilid I asuhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian tersebut
berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menteri Komunikasi dan Informatika era kabinet gotong royong
syamsul Mu’arif mengingatkan para pejabat public relations bakohumas
untuk mereposisi diri. Hal ini dilakukan sejalan dengan paradigma
kenegaraan yang menuntuk kebersamaan dan hilangnya ego sektoral. Pejabat
public relations pemerintah dituntut mengambil peran di depan dalam
mengenali isu yang diprediksi dapat mengganggu stabilitas nasional.
11
Syarifuddin S Gasing, Public Relations (Yogyakarta: Penerbit Andi 2016) h. 71
39
Setidaknya, pejabat public relations pemerintah dapat mengetahui lebih awal
isu yang akan menjadi wacana publik.
C. Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Visi:
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
Misi:
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan
demokratis berlandaskan negara hukum.
Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim.
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera.
Mewjudkan bangsa yang berdaya saing
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang madiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
40
D. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik
Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo Rosarita
Niken Widiastuti menegaskan tugas Direktorat Jenderal IKP sebagai sebagai
Government Public Relations (GPR) tidak hanya untuk pemerintah
melainkan juga untuk negara. Adapun Direktorat Jenderal IKP menaungi
beberapa direktorat, anataralain:
Direktorat Komunikasi Publik, direktorat Pengolahan dan penyediaan
Informasi, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Kemitraan
Komunikasi dan Direktorat Layanan Informasi Internasional. Kelima
direktorat tersebut bertugas sebagai pelaksanan tugas government public
relations Kementerian Komunikasi dan Informatika pada saat ini.
41
E. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/6338/struktur-organisasi/0/page)
42
BAB IV
HASIL TEMUAN DAN ANALISIS
A. STRATEGI GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DALAM
MENGELOLA ISU PUBLIK
Dari data penelitian yang telah dihimpun, dapat diketahui bahwa strategi
government public relations Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
mengelola isu terbagi kedalam beberapa tahap. Mulai dari tahap monitoring
media, analisis isu media, rapat penentuan dan penajaman isu, forum merdeka
barat 9 (FMB 9) dan diseminasi informasi serta rapat evaluasi. Agar penelitian
ini lebih terstruktur, peneliti menggunakan teori Manajemen isu publik Howard
Case dan Barry Jones 1976 sebagai pisau analisis penelitian. Case dan Jones
membagi lima tahap aktivitas manajemen isu yang bersifat universal dalam
model ini, artinya telah menjadi standar internasional dan menjadi fomula bagi
para akademisi yang telah diakui dan dipraktekan oleh para ahli seperti Johston,
Regester dan Larkin serta Seitel.1 kelima tahap tersebut antara lain Indetifikasi
Isu, Analisis Isu, Rencana strategi perubahan isu, Implementasi merespons isu
dan tahap evaluasi.
a. TAHAP IDENTIFIKASI ISU
Manajemen mesti mengenal dahulu isu-isu yang diasumsikan dapat
memengaruhi organisasi, proses identifikasi dalam tahap ini dapat menggunakan
beberapa cara antara lain: Polling opini, menggelar FGD, monitoring Media
massa, penyediaan kontak opini, melakukan “management by walking around”
1 Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada
Media 2015) h 181
43
atau mengunjungi dan mendengar langsung aspirasi publik dan monitoring
Media sosial.2 Dalam praktinya, proses identifikasi isu yang dilakukan oleh
goverenment public relations Kementerian Komunikasi dan Informatika
menggunakan metode monitoring media massa. Kegiatan monitoring media yang
dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah
naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tepatnya di
direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi (PPI). Kegiatan monitoring ini
dilakukan sebagai landasan atau langkah awal untuk mencari data dan
informasi terkait isu yang diangkat oleh media setiap harinya. Seperti yang
dijelaskan oleh direktur PPI, Dr. Selamatta Sembiring:
“Jadi, kominfo diamanatkan oleh presiden berdasarkan Inpes nomor 09
tahun 2015 diamantkan sebagai pelaksana Government Public Relations,
jadi humasnya kabinet gitulah daripada kabinet yang sekarang. kita
inikan bekerja di ladang informasi, jadi suatu kegiatan informasi itu
memang harus diawali oleh sebuah fact finding diawali oleh data-data
dan informasi yang kita cari terlebih dahulu. Itulah nanti yang akan
menjadi pijakan untuk kita menyusun serangkaian strategi komunikasi.”3
Pada tahap ini, isu-isu yang berada di media massa dipantau melalui dua metode.
1. Menggunakan metode manual
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan headline berita di
media massa cetak nasional untuk mengetahui isu terbanyak dan terpenting
yang diangkat oleh media massa cetak nasional pada satu hari. Adapun media
yang dimonitoring termasuk didalamnya adalah Harian Kompas, Republika,
Tempo, Koran Sindo, Rakyat Merdeka, Investor Daily, Bisnis Indonesia,
2 Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada
Media 2015) h 181-182 3 Pemaparan Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Dirjen IKP Kominfo Drs.
Selamatta sembiring pada rapat evaluasi monitoring media, Hotel Milenium 20 februari 2018 Pukul 10.30 WIB
44
Media Indonesia, The Jakarta Pos, Harian Terbit dan Suara Pembaruan. Dari
berbagai media cetak yang dimonitor ini, kemudian dicari isu apa yang
diangkat oleh mayoritas media cetak untuk kemudian ditentukan sementara
isu terbanyak yang ada di media cetak nasional dalam satu hari.
Gambar 14
Media Cetak yang di Pantau Oleh Kominfo
2. Menggunakan Aplikasi IMM.today dan Beritagar.id
Metode ini menggunakan aplikasi pihak ketiga yang berbasis big
data. Ada dua aplikasi pihak ketiga yang digunakan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika untuk memantau isu-isu publik. Pertama,
aplikasi beritagar.id dan kedua IMM.today (intellegence media managment).
Adapun fungsi IMM.today lebih berfokus pada analisi berita yang akan
dijelaskan pada tahap berikutnya, sedangkan Beritagar.id adalah sebuah
platform media berbasis teknologi yang berada di bawah payung PT Lintas
Cipta Media (LCM) yang merupakan salah satu anak perusahaan Global
4 Dokumen Pribadi hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan
informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. Pada 5 Juni 2018, Pukul 11.31 WIB.
45
Digital Prima (GDP) Venture.5 Didirikan sejak 2015 dan berada setara
dengan lebih dari 300 media daring pada saat itu yang memproduksi berita
setiap harinya. Beritagar.id mengusung konsep lain dengan teknologi yang
bernama Computer Asissted Reporting atau teknologi pelaporan
menggunakan bantuan komputer.
Gambar 26
dashboard beritagar.id
Di dalam mengidentifikasi isu, public relations harus mengategorikan
terlebih dahulu isu yang beredar.7 Dengan teknologi ini, beritagar.id
memungkinkan untuk mengumpulkan semua berita-berita yang berada di
media daring dan membuat kategori-kategori pemberitaan yang tersebar di
lebih dari 300 kanal media daring. Sehingga pemberitaan yang terkumpul
dapat dibagi ke dalam beberapa kategori seperti polhukam, peristiwa,
kesehatan, olahraga, teknologi, bisnis dan hiburan. Selain itu, dengan
5 https://beritagar.id/tentang-kami diakses pada 15 Mei 2018 Pukul 02.30 WIB
6Dokumen Pribadi hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan
informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 15 Mei 2018 Pukul 13.30 WIB 7 Firsan Nova, Crisis public relations (Jakarta:Rajawali Pers 2011) hal. 256
46
tekonologi kecerdasan buatan dan komputasi linguistiknya, aplikasi ini juga
dapat mengumpulkan berita-berita yang memiliki kemiripan judul sehingga
dapat menyajikan presentasi tentang isu-isu yang memang sedang menjadi
topik pembicaraan di dunia maya. Selain berita dari media daring, aplikasi
beritagar.id juga dapat memantau percakapan yang sedang banyak di
bicarakan oleh pengguna media sosial twitter. Dengan begitu, isu yang
beredar dari media daring dan media sosial dapat di pantau melalui aplikasi
beritagar.id. seperti monitoring media cetak, isu yang diangkat dari media
daring adalah isu yang paling banyak presentasenya.
Setelah diketahui isu yang berkembang di media cetak nasional dan
media daring, tim monitoring dari Direktorat Pengolahan dan Penyediaan
Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan rapat untuk
menentukan isu apa yang diangkat pada hari itu, karena isu yang memiliki
presentase paling banyak pada hari itu belum tentu memiliki kaitan dengan
pemerintah. Dalam rapat ini, kecerdasan analisis tim monitoring sangat
dibutuhkan untuk menentukan isu apa yang diangkat. Isu yang di angkat
harus memenuhi beberapa unsur. antara lain: merupakan suatu kejadian yang
berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, berkaitan dengan program
pemerintah dan isu yang berpengaruh dengan keamanan dan stabilitas negara,
serta merupakan isu yang paling banyak dibicarakan media (harus berkaitan
dengan 3 unsur sebelumnya).
Sebagai contoh, peneliti mengambil Isu serbuan tenaga kerja asing
yang mulai ramai diberitakan media dalam rentang waktu 1 Bulan, yaitu
47
mulai tanggal 26 Maret sampai 23 April 2018.8 Naiknya isu tenaga kerja
asing bertepatan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) no 20 tahun
2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Banyak pemberitaan dengan
tendensi negatif terhadap pemerintah yang berkaitan dengan perpres no 20
tahun 2018. mulai dari isu serbuan tenaga kerja asing karena perpres no 20
tahun 2018, rencana DPR yang akan membentuk pansus TKA dan keresahan
buruh lokal atas terbitnya perpres no 20 tahun 2018. oleh karena itu, maka
penting bagi pemerintah untuk meluruskan dan mengklarifikasi terkait isu
yang beredar dan meresahkan masyarakat terkait tenaga kerja asing dan
perpres no 20 tahun 2018. Karena pada dasarnya, perpres no 20 tahun 2018
menekankan pada pemangkasan birokrasi tenaga kerja asing, yang
sebelumnya terlalu berbelit. Sedangkan kualifikasi tenaga kerja asing yang
masuk ke indonesia masih sangat di batasi dan hanya untuk jabatan tertentu.9
Dengam mudahnya birokrasi, maka otomatis dapat menarik minat investor
untuk menanamkan modal di Indonesia sehingga dapat membuka lapangan
kerja yang lebih luas lagi.
Kembali ke manajemen isu, Setelah isu ditentukan, tim monitorng
media sesegera mungkin membuat laporan monitoring yang bernama GPR
report (goverenment public relations report).
8 Hasil Pemantauan media menggunakan aplikasi intellegence media managment,
Dokumen Pribadi hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. Pada 11.00 WIB, 5 Juli 2018
9 Pemaparan meneteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada Forum merdeka barat 9 di ruang
serbaguna Kominfo, pukul 14.25 WIB, 23 April 2018.
48
Gambar 310
Goverenment Public Relations report
Di dalam GPR report ini terdapat ringkasan eksekutif yang berisi
tentang keterang isu yang paling banyak diangkat oleh media pada hari itu.
Kemudian terdapat juga analisis berita yang tersebar di media massa pada
hari itu dan rekomendasi yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga
terkait yang berhubungan dengan isu yang sedang diangkat pada hari itu
untuk segera di tindak lanjuti oleh kementerian dan lembaga, dalam hal ini
adalah kementerian ketenagakerjaan, badan koordinasi penanaman modal
(BKPM) dan staff ahli bidang ekonomi kementerian hukum dan hak asasi
manusia.
Ada 4 orang staff yang melakukan monitoring media setiap harinya
dengan tugas masing-masing. Mereka bekerja mulai dari pukul 7.00 WIB
10
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 5 Juni 2018 Pukul 11.30 WIB.
49
untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugas maksimal pukul 08.00 WIB
GPR report harus sudah di kirim ke kementerian dan lemabaga pemerintah.
“Kami mengerjakan ini sekitar pukul 07.00 dan kami berusaha untuk
secepat mungkin, hingga pukul 08.30 sudah bisa kita kirim ke K/L.”11
Tujuan dari GPR report ini adalah supaya kementerian dan lemabaga dapat
mengetahui isu secepat mungkin dan segera merespon melalui kanal media
yang dimilik atau melakukan konferensi pers jika isu tersebut berkaitan
langsung dengan instansinya.
Pada tahap identifikasi, peneliti menilai tim monitoring dari direktorat
PPI sudah bekerja dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil observasi langsung
peneliti selama satu bulan di divisi monitoring media. Para petugas datang
dan mengerjakan analisis konten media dengan cepat. Bahan-bahan
monitoring seperti koran sudah tersedia dengan baik, begitupun dengan
aplikasi beritagar.id yang selalu online dan siap digunakan kapanpun staff
membutuhkan.
b. TAHAP ANALISIS ISU
Setalah isu yang muncul diidentifikasi dan diprioritaskan, tahap kedua
dimulai.12
Tahap ini mencakup upaya menganalisis penyebab isu dan
kemungkinan akibatnya bagi akifitas organisasi. Tujuan tahap ini adalah
mengetahui isu sebenarnya, penyebabnya dan dari mana sumbernya. Proses
analisis ini diperkuat dengan riset yang bertujuan mengidentifikasi opini-
11
Wawancara pribadi dengan Fauzan, staff monitoring direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, 23 April 2018, Pukul 10.30 WIB.
12 Firsan Nova, Crisis public relations (Jakarta:Rajawali Pers 2011) hal. 257
50
opini para pemuka pendapat atau figur-figur yang berpengaruh di masyarakat
terhadap isu yang terjadi.13
Tidak hanya mengirimkan GPR report setiap
harinya ke kementerian dan lembaga pemerintah, direktorat Pengolahan dan
Penyediaan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tetap
memantau perkembangan isu yang telah dilaporkan dalam GPR report
tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rosmiati selaku kasubdit di
direktorat PPI:
“dalam artian satu minggu isu ini bergulir terus, itu yang di angkat
ke FMB. Atau bisa juga isu yang menyangkut hajat hidup orang
banyak. Katakanlah tiba-tiba pemerinah menaikan harga BBM, tanpa
pemberitahuan dan sebagainya, itukan masyarakat resah. Nah begitu
resah itu di tindaklanjuti dengan FMB.”14
Untuk melakukan analisi isu tersebut, barulah aplikasi IMM.today
(intellegence media managment) digunakan sepenuhnya. IMM adalah sistem
yang bekerja 24 jam secara real time, otomatis, dengan robot yang
melakukan media monitoring untuk mengumpulkan content media daring,
cetak, dan TV. Kemudian media analysis memberikan kajian secara lengkap
mulai dari timeline, influencers, media, sentiment, comparison, dan
penelusuran terhadap detail obyek pemberitaan. Semua dilakukan oleh
software dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang bisa belajar
mengenali hal-hal baru dan melakukan analisis seperti manusia.15
singkatnya
aplikasi ini berbasis big data, sehingga dapat menghimpun berita sesuai kata
13
Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada Media 2015) h 183
14 Wawancara Pribadi dengan Kepala sub direktorat PIP Ibu Rosmiati, di kementerian
Komunikasi dan Informatika, pada 23 April 218, pukul 14.30 WIB. 15
http://indonesiaindicator.com/product/imm.html diakses pada 30 April, pukul 18.45 WIB.
51
kunci yang dimasukan oleh pengguna. Hasil pencarian data dari aplikasi
IMM.today termasuk di dalamnya adalah berita Media daring dan media
cetak. Selain menghimpun, aplikasi ini juga dapat menganalisis sebaran
berita, tendensi berita serta kutipan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada
berita tersebut.
Gambar 416
Dashboard intellegence media managment (IMM)
Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh analisis pemberitaan
Tenaga kerja asing yang belakangan menjadi isu yang mencuat ke publik dan
harus di tanggapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku
goverenment public relations. Analisi konten media dimulai dari data
monitoring awal yang menunjukan jumlah media yang memberitakan suatu
isu dan total pemberitaan yang diterbitkan oleh media online dan media
cetak. Hal ini berfungsi untuk mengetahui bahwa isu ini memang harus di
tanggapi dengan serius oleh goverenment public relations. Adapun
indikatornya dapat ditentukan dari banyaknya media yang memberitakan dan
16
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi 28 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB.
52
jumlah pemberitaan media tentang suatu isu. Pada isu tenaga kerja asing,
terdapat 312 kanal media daring yang memberitakan dengan total peberitaan
sebanyak 1.870 berita. Sedangkan pada media cetak, terdapat 73 perusahaan
media yang memberitakan dengan total pemberitaan 221 berita. Untuk lebih
lengkapnya, peneliti telah merangkum dengan tabel:
Gambar 517
Rangkuman analisi konten media isu TKA
Setelah diketahui jumlah media dan pemberitaannya, maka tim
monitoring juga menganalisi intensitas pemberitaan media tentang suatu isu.
Disini dapat di pantau dan diketahui kapan isu itu mulai naik ke publik dan
menjadi topik utama di media cetak maupun media daring. Seperti gambar
dibawah, Pada isu tenaga kerja asing dapat diketahui media mulai
memberitakan pada tanggal 26 maret bertepatan dengan penandatanganan
perpres no 20 tahun 2018 oleh presiden. pemberitaan bergulir terus dan
17
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.30 WIB.
53
bersifat fluktuatif hingga mencapai puncaknya pada tanggal 20 april 2018 di
media daring dengan jumlah pemberitaan sekitar 254 berita. Sedangkan pada
media cetak, pemberitaan tertinggi tentang tenaga kerja asing yaitu tanggal
21 april 2018 dengan jumlah 27 berita di koran nasional. Perbedaan waktu
antara media daring dengan media cetak adalah hal yang wajar. Media daring
dapat mempublish berita tanpa harus melalui proses yang panjang, sedangkan
media cetak harus melalui beberapa tahap mulai dari meja redaksi,
percetakan dan pendistribusian.
Gambar 618
Grafik Intensitas pemberitaan media
18
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
54
Sumber berita juga menjadi perhatian penting bagi tim monitoring
goverenment public relations, oleh karena itu analisis ini juga memaparkan
media mana saja yang paling tinggi intensitasnya dalam mengangkat suatu
isu. Pada isu tenaga kerja asing, Republika menjadi media yang paling
banyak memberitakan isu tersebut, baik di media cetak maupun di media
daring.
Gambar 719
(Sumber Media)
Untuk lebih speisifik dan mempermudah program strategi perubahan isu, tim
monitoring melalui aplikasi IMM juga memantau tentang sebaran isu yang
menjadi pembicaraan masyarakat. Isu yang diangkat oleh media, dianalisi
framingnya untuk mengetahui arah pemberitaan media, sehingga dapat
membantu tim goverenment public relations untuk membuat strategi
19
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
55
perubahan isu yang efektif dan tepat sasaran. Dalam isu tenaga kerja asing,
media paling banyak mengemas berita tentang kersahan tenaga kerja lokal
atau buruh lokal terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam perpres
no 20 tahun 2018. Disusul dengan pemberitaan mengenai rencana DPR yang
mewacanakan untuk membentuk panitia khusus tenaga kerja asing.
Sedangkan pemberitaan mengenai penjelasan menteri tenaga kerja hanif
dhakiri terkait esensi dari perpres no 20 tahun 2018 memiliki porsi yang
minim. Oleh karena itu, framing media lebih cenderung akan membentuk
keresahan di publik dan membuat opini negatif terhadap pemerintah sehingga
pemerintah akan mengalami krisis kepercayaan atas penggiringan opini
media.
Berikut grafik sebaran isu:
Gambar 820
sebaran isu TKA
20
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
56
Kecenderungan judul berita dan isi berita terhadap suatu isu juga
dilakukan pemantauan, sehingga dapat dipresentasikan framming media
terhadap isu tersebut apakah bersifat netral, positif atau bahkan negatif. Pada
isu tenaga kerja asing dan perpres no 20 tahun 2018, prosentasi tendesi berita
di media daring adalah 39.62% bersifat berita netral, diikuti dengan tendensi
berita negatif sebesar 31.78% dan berita positif sebesar 28.59%. sedangkan di
media cetak berita bersifat netral 42.99%, di ikuti dengan berita bertendensi
negatif sebesar 29.86% dan berita positif sebesar 27.25%. dari data tersebut,
dapat disimpulkan bahwa porsi berita netral masih dominan diikuti dengan
berita negatif dan berita positif di urutan terakhir. Namun, karena isu ini terus
bergulir dan menjadi perbincangan di ranah publik serta berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak dan stabilitas negara agar tidak terjadi gejolak
maka isu ini harus diklarifikasi oleh goverenment public relations.
Gambar 921
Tendensi pemberitaan media
21
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
57
Dalam sebuah isu, pendapat tokoh sangat berpengaruh bagi
pembentukan opini di masyarakat. oleh karena itu, tim monitoring juga
melakukan pemantauan terhadap narasumber dan tokoh-tokoh yang paling
sering di kutip oleh media. Dari hasil monitoring IMM, terdapat 10 nama
yang paling sering dikutip oleh media untuk menanggapi isu tenaga kerja
asing. Pada posisi pertama adalah presiden RI Jokowidodo, kedua ialah
Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri dan yang ketiga adalah wakil ketua DPR
yaitu Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
Gambar 1022
narasumber paling sering di kutip
22
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
58
Isu akan menjadi opini publik yang kuat apabila sebarannya luas.
Oleh sebab itu, sebaran isu merupkan hal yang penting untuk di monitor
sehingga dapat diketahui dan diantisipasi dampak-dampaknya. Tim
monitoring memantau sebaran isu melalui aplikasi IMM dengan hasil sebagai
berikut:
Gambar 1123
Peta sebaran Isu media
Pada tahap analisis, fungsi aplikasi intelegence media management
(IMMtoday) menjadi sangat penting. Informasi yang berkaitan dengan sumber
isu dan opini para tokoh dapat di pantau melalui aplikasi tersebut. selain itu,
IMMtoday juga dapat menyajikan data analisis dan riset secara realtime tentang
kategori-kategori yang telah di jelaskan diatas sehingga dapat mepermudah
proses analisis media yang memiliki lingkup nasional. Akantetapi, aplikasi
IMMtoday masih memiliki beberapa kelemahan. Terkadang aplikasi ini
mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan. Selain itu, aplikasi ini juga
23
Dokumen direktorat Pengolahan dan penyediaan informasi, hasil Observasi di Dirjen IKP, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan informasi (PPI), subdit Pengolahan informasi publik (PIP) Kominfo. 20 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
59
sering mengalami eror ketika analis sedang mengunduh data analisis. Hal-hal
seperti ini bisa menjadi masalah mengingat semua berkaitan dengan data yang
akan menjadi pijakan untuk tim goverenment public relations untuk melangkah
ke tahap berikutnya
c. TAHAP RENCANA PROGRAM MERESPON ISU
Organisasi merencanakan aksi atau tindakan. Pemberian respons diartikan
sebagai menyampaikan posisi atau sikap organisasi terhadap isu, artinya
program-program tersebut diaplikasikan untuk mempresentasikan tujuan-tujuan
dan opini organisasi terhadap isu dan untuk memengaruhi publik terhadap isu
tersebut.24
Pada tahap ini, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika
dalam mengelola Isu menjadi lebih dominan. Pengendalian isu di koordinasikan
langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada kementerian
dan lembaga terkait yang dipantau oleh kantor Staff Presiden dan Tim
komunikasi presiden untuk disusun strategi komunikasinya dan di diseminasikan
melalui konferensi pers yang bernama Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9).
Sebelum diadakan forum merdeka barat 9 (FMB 9), Kementerian
Komunikasi dan Informatika bersama kementerian dan lembaga terakit dalam hal
ini adalah kementerian ketenaga kerjaan, BKPM dan staf ahli bidang ekonomi
kementerian hukum dan HAM melakukan rapat yang dinamakan rapat penajam
isu. Dalam rapat ini, dilakukan pengecekan berita dari hasil analisis yang sudah
di buat oleh tim monitoring. Tujuan dari pengecekan tersebut adalah untuk
memastikan apakah benar berita yang disajikan oleh media terkait sebuah isu
24
Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada Media 2015) h 184-186
60
bertendensi negatif tehadap pemerintah serta menggunakan data yang valid. hal
ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Hujurat ayat 6:
ن ي لذ ا ا ه ي أ ا ي وم ق وا ب ي ص ت ن أ وا ن ي ب ت ف إ ب ن ب ق س ا ف م ءك ا ج ن إ وا ن م آي م د ن م ت ل ع ف ا م ى ل ع وا ح ب ص ت ف ة ل ا (6) به
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang
kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu
tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang
akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. (Qs: Al-Hujurat ayat 6).
Ayat ini menjelaskan tentang perlunya bertabayyun terhadap berita yang belum
ada kejelasannya. Government public relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika memiliki peran dalam menyaring pemberitaan negatif terhadap
pemerintah sesuai dengan data dan fakta yang ada dalam pemerintahan.
Singkatnya, goverment public relations harus selalu bertabayyun terhadap berita-
berita yang sedang berkembang.
Ketika telah diketahui tendensi negatif pemberitaan media dominan
memberitakan keresahan masyarakat di banding penjelasan soal perpres no 20
tahun 2018, maka barulah di susun strategi komunikasinya untuk merespons isu-
isu tersebut berdasarkan data dan fakta yang ada di pemerintahan. Kementerian
dan lembaga terkait bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika
melakukan diskusi agar bisa berjalan bersama dan membentuk pendapat yang
sama ketika dalam forum merdeka barat 9. Seperti yang dikatakan oleh kasubdit
PIP Ibu rosmiati:
“Nah sebelum ada fmb ini ada namanya rapat penajaman Isu,
penajaman itu tuh memframming bener ngga sih isu ini meresahkan
masyarakat? ketika bener, media itu di frame biar suaranya sama,
61
jadi jangan sampe Kementerian A bilang begini, kementerian B
bilang begitu jadi di framming biar sama-sama itu di suarakan di
FMB. Yang hadir, perwakilan dari rencana narasumber. Kaya fmb
ini kataknalah isu TKA ya, makanya ini narasumbernya dari
kementerian perdagangan, kementerian tenaga kerja dan lembaga
yang terkait.”25
Adapun framing dari FMB 9 kali ini adalah untuk menjelaskan
kepada masyarakat bahwa terbitnya perpres no 20 tahun 2018 adalah upaya
pemerintah agar dapat menarik investor asing lebih banyak lagi, sehingga
terbuka peluang dan lapangan kerja yang lebih banyak. Bukan
memepersempit lapangan kerja buruh lokal karena tenaga kerja asing hanya
boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu dengan regulasi yang sangat ketat.
Menurut Drs. Salamatta sembiring M.Si, selaku direktur PPI, kegiatan
penajaman isu ini biasanya menggunakan analisis model perencanaan
SOSTAC. Terdapat 6 poin penting dalam analisis SOSTAC, antara lain:
situation, objective, strategy, tactic, action dan controlling. Semua itu
dibahas dalam rapat penajaman isu.
situation dapat diketahui dari data hasil monitoring media dan
analisis konten media.
objevtive, ditentukan isu yang akan di angkat serta dilakukan
pengecekan terhadap isu tersebut.
pada tahap strategy, ditentukan framing seperti apa yang ingin di
tunjukan ke publik.
25 Wawancara Pribadi dengan Kasubdit PIP Ibu Rosmiati 23 April 2018 di kementerian
Komunikasi dan Informatika
62
Sedangkan pada tahap tactic, ditentukan media komunikasi
apa saja yang digunakan.
Pada tahap action, dilaksanakan strategi yang telah di susun
dengan kegiatan Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9).
Pada tahap controlling, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Tim
Komunikasi Presiden (TKP) berperan sebagai pemantau
kegiatan government public relations seperti yang dijelaskan
oleh kasubdit PIP, Ibu Rosmiati:
“Kalau KSP dan TKP kenapa di sangkut pautkan, karena sebetulnya
mereka memantau fungsi GPR yang diamanatkan melalui inpres no
09. Inpres ini sejauh mana sih dijalankan oleh kominfo. Sinerginya
begitu.”26
Harrisson dan Regester Larkin membagi tiga strategi dalam tahap ini,
anatara lain :
1. Adaptive Change Strategy, yaitu strategi terbuka dan akomodasi untuk
perubahan, mengantisipasi perubahan dan menawarkan dialog konstruktif
untuk menanggapi kompromi dan akomodasi.
2. Reactive Change Strategy yaitu strategi berdasarkan ketidakinginan
organisasi untuk berubah dengan tetap menekankan pada perilaku
sebelumnya. Menurut strategi ini, kebijakan organisasi selama ini sudah
efektif menghadapi isu yang terjadi. Disebut juga strategi stonewalling,
karena organisasi kukuh atau tidak bergeming bagaikan dinding batu.
26 Wawancara Pribadi dengan Kasubdit PIP Ibu Rosmiati 23 April 2018 di kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 14.35 WIB.
63
3. Dynamic Response Strategy yaitu strategi yang mengantisipasi dan
berusaha membentuk arah pembuatan kebijakan publik dengan
menentukan bagaimana kampanye terhadap isu dilaksanakan. Strategi ini
menjadikan organisasi pemimpin menuju perubahan.27
Dari ketiga strategi dalam tahap merespon isu tersebut, dapat
diidentifikasi bahwa goverenment public relations menggunakan model
reactive change strategy. Model ini menekankan pada ketidak inginan
organisasi untuk berubah dan tetap menekankan pada perilaku sebelumnya.
Menurut strategi ini, goverenment public relations sudah efektif dalam
menjalankan kebijakan-kebijakan yang diisukan. Hal ini diungkapkan juga
oleh pakar komunikasi politik Dr. Emursh Sihombing M.Si, beliau berkata:
“manajemen komunikasinya dan cenderung komunikasinya itu adalah
reaktif, ketika ada masalah seperti pemadam kebakaran. Harusnya
apa? pro aktif, bisa menciptakan suatu isu-isu yang menjadi
perbincangan publik, bukan menjadi sudah perbincangan publik,
baru dikritik atau apa baru mereka masuk, tidak.”28
Idealnya, goverenment public relations seharusnya dapat
menggunakan strategi dynamic respons. Konsep ini menjadikan pemerintah
sebagi pemimpin opini dan pencetus isu-isu yang akan berkembang menjadi
perbincangan masyarakat. dengan strategi ini, public relations pemeritah
tidak hanya menjadi pengikut arus media dan mengklarifikasinya melainkan
menjadi pemimpin opini dalam setiap isu-isu yang dibangun.
27 Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada
Media 2015) h 185. 28
Wawancara dengan Dr. Emrush Sihombing M.si, Pakar Komunikasi Universitas pelita harapan, 09 Oktober 2017. Puk
ul 10.33 WIB
64
d. Pelaksanaan Program (Issue Action Program)
Pada tahap ini, organisasi melaksanakan program-program yang telah
disusun untuk merespon isu. Pelaksanaan program ini merupakan upaya yang
nyata meminimalkan expectation gap antara publik dan organisasi.
Diharapkan untuk memberikan aksi nyata bahwa organisasi telah mengubah
sikap, yaitu dalam merancang program strategis telah didasarkan kepada
kebutuhan publik yang tercermin dari isu-isu yang berkembang.29
Setelah
semua dipersiapkan dalam rapat penajaman isu, Kementerian Komunikasi
dan Informatika menggelar forum merdeka barat 9 (FMB 9). Forum Merdeka
Barat 9 adalah sebuah forum diskusi jurnalis dan Pemerintah untuk
membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan demi kehidupan
berbangsa dan bernegara yang lebih baik.30
Kegiatan ini biasanya dilakukan
setiap satu minggu sekali, namun tidak menutup kemungkinan untuk lebih
dari itu karena terkadang ada isu-isu yang memang harus ditangani dengan
sesegera mungkin demi stabilitas.
FMB 9 adalah forum diskusi awak media untuk menanyakan dan
mengklarifikasi isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan oleh
masyarakat. acara ini memiliki konsep press conference dengan satu
moderator dan beberapa narasumber inti sesuai dengan tema yang diangkat.
Dalam forum tersebut, jurnalis dibebaskan bertanya apapun sesuai konteks
terhadap narasumber yang memang di bidangnya. Jurnalis juga dapat
melakukan doorstop setalah acara FMB 9 berlangsung. Menurut Kasubdit
29
Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada Media 2015) h 185.
30 https://twitter.com/fmb9id, diakses pada pukul 02.15 WIB 26 mei 2018
65
PPI Ibu Rosmiati, narasumber dalam FMB 9 diwajibkan adalah orang-orang
inti sekalas menteri atau kepala lembaga pemerintahan.
Gambar 1231
Tema yang diangkat dalam FMB 9
Gambar 1332
Proses Berlangsungnya FMB 9
Dalam forum ini, Kementerian Komunikasi mengundang menteri
tenaga kerja Hanif Dhakiri, kepala badan koordinasi penanaman modal
(BKPM) Thomas Lembong serta staff ahli bidang ekonomi kemenkumham
Asep Kurnia. Ketiga narasumber yang dihadirkan merupakan narasumber
31
Fmb9.id diakses pada 23 April 2018 pukul 11.00 WIB 32
Dokumen Pribadi saat mengkuti acara FMB di gedung serbaguna kominfo 23 April 2018 Pukul 14.00 WIB.
66
kunci yang menjalankan dan memiliki data terhadap isu tenaga kerja asing
yang sedang banyak di perbincangkan media dan masyarakat. judul diskusi
juga di framing sedemikian rupa, sehingga berita media dapat diarahkan
sesuai dengan tema yang ada.
Program Implementasi merespon isu ini sejalan dengan firman Allah
dalam Al Qur’an Surat An-Nahl ayat 125:
ربك ل ي ب س ل إ دع ي ا ه لت ب م ل د ا وج ة ن لس ا ة ظ وع م ل وا ة م لك بم ل ع أ و وه ه ل ي ب س ن ع ل ض بن م ل ع أ و ه ربك ن إ ن س ح أ
ن ي د ت ه م ل 5)ب 2 1) Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu (Kebenaran)
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk. (Qs: An-Nahl 125).
Supaya masyarakat tidak terjerumus kedalam lingkaran berita bohong, makan
Kominfo selaku government public relations memilki kewajiban untuk
mengklarifikasi berita-berita tidak tepat yang beredar dimasyarakat. Selain
itu, forum ini juga menjadi sarana untuk membantah pemberitaan negatif
yang menjadi perbincangan di masyarakat secara bijak dan akurat.
Agar forum ini berfungsi sebagai sarana pemerintah dalam merespons
isu, maka penting bagi pemerintah untuk mendiseminasikan informasi yang
dibahas dalam FMB 9 ini melalu berbagai saluran media. Secara garis besar,
government public relations Kementerian Komunikasi dan Informatika
menggunakan tiga saluran media dalam mendiseminasikan informasi.
67
Adapun medianya antaralain media massa (media relations), Website serta
media sosial. Untuk lebih jelas, berikut peneliti uraikan hasil temuan dan
analisis:
1. Media Massa (Media Relations)
Seperti diketahui, media massa arus utama masih menjadi referensi
informasi masyarakat Indonesia. bukan tanpa alasan, kepercayaan
masyarakat Indonesia terhadap kredibilitas media mainstream masih tinggi.
Selain itu, jangkauan media massa yang luas juga menjadi salah satu faktor
kenapa media massa menjadi fokus utama Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam mendiseminasikan informasi. Oleh karena itu, FMB 9
tampil dengan konsep dialog Interaktif dengan awak media massa yang
memang sengaja di undang sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah
dengan media. Keduanya saling menguntungkan, disatu sisi pemerintah dapat
mengambil momentum klarifikasi atas isu-isu negatif yang beredar di
masyarakat. disisi lain, media juga diuntungkan karena bisa mendapatkan
narasumber kunci yang memang kredibel dan kompeten untuk menjelaskan
kejadian yang terjadi dan menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini sesuai
dengan kerja public relations yang mengedepankan konsep mutual
understanding dan mutual benefit anatara pemerintah dengan media dan
pemerintah dengan masyarakat melalui pemberitaan media.
Berikut bentuk berita yang terbit di media massa setelah dilaksankannya FMB 9:
68
Gambar 1433
Pemberitaan Tempo setelah FMB
Gambar 1534
Pemberitaan Kompas setelah FMB 9
Gambar 1635
Gambar 1736
Pemberitaan BBC setelah FMB9 Pemberitaan detik setelah FMB9
33
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/24/084500726/menyoal-tenaga-kerja-asing-dan-dampaknya-untuk-indonesia diakses pada 25 April 2018 pukul 00.32 WIB
34 https://bisnis.tempo.co/read/1080661/pemerintah-siapkan-aturan-turunan-perpres-
tenaga-kerja-asing diakses pada 25 April 2018 pukul 00.32 WIB 35
https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-43872117 diakses pada 25 April 2018 pukul 00.34 WIB
36 https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3987257/ri-dibanjiri-tenaga-kerja-
asing-apa-kata-pemerintah diakses pada 25 April 2018 pukul 00.35 WIB
69
2. Website
Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP.go.id)
Jaringan pemberitaan pemerintah (JPP.go.id dirancang untuk
meningkatkan ketersediaan narasi tunggal pemberitaan yang komprehensif
tentang government affairs bagi publik. JPP merupakan implementasi Inpres
No 09 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik.37
Dalam hal
manajemen isu, JPP memiliki peran penting sebagai media pemerintah yang
memberikan press rilis selama forum merdeka barat 9 berlangsung. Hal ini
dilakukan untuk memframing media agar memberitakan hal-hal yang sesuai
dengan isu yang ingin diangkat oleh pemerintah.
Gambar 1838
Gambar 1939
kisi-kisi untuk wartawan Press rilis yang dijadikan berita jpp.go.id
37
https://jpp.go.id/tentang-kami. diakses pada 11.35 WIB, 2 Juni 2018 38
Dokumen press rilis fmb 9 tentang tenaga kerja asing, ruang serbaguna kominfo 23 April pukul 14.00 WIB
39 https://jpp.go.id/ekonomi/industri/320035-gfmb-9-kepastian-izin-tka-dan-perbaikan-
iklim-investasi-di-indonesia diakses pada 24 April 2018 pukul 00.12 WIB
70
Kominfo.go.id & GPR Widget
Kominfo.go.id adalah situs resmi kementerian komunikasi dan
informatika yang menjadi sumber rujukan utama dalam narasi tunggal.
Artikel yang di muat dalam rangka mengcouter narasi negatif dari
pemberitaan media di terbitkan ke situs kominfo.go.id dengan kategori artikel
GPR. Tugas ini dijalankan oleh direktorat kemitraan komunikasi yang masih
berada di bawah naungan direktorat jenderal informsi dan komunikasi publik.
Untuk meperluas jangkauan artikel tersebut, pemerintah menyiapkan GPR
widget. GPR widget adalah sistem sindikasi konten secara otomatis
menyebar ke semua pemasang widget tersebut. hingga saat ini, data
pemasang widget tecatat sebanyak 103 yang terdiri dari kementerian,
lembaga dan daerah.40
GPR widget menautkan artikel yang bersumber dari
kominfo.go.id ke webiste-website K/L/D yang memasang widget tersebut
sehingga memungkinkan aritkel tersebar ke seluruh lapisan kementerian,
lembaga pemerintah, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten.
yang dapat diakses oleh siapa saja. Inilah inti dari sebuah narasi tunggal.
40
Pedoman Narasi Tunggal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta 2015. Hal 9.
71
Gambar 2041
Gambar 2142
Artikel GPR Artikel GPR yang telah di publish ke website daerah
Gambar 22 GPR Widget43
41
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12949/perpres-202018-penting-untuk-genjot-investasi-dan-ciptakan-lapangan-kerja/0/artikel_gpr Diakses pada 28 Mei 2018 Pukul 01.02 WIB
42 https://acehprov.go.id/news/read/2018/04/26/5528/menaker-perpres-202018-penting-
untuk-genjot-investasi-dan-ciptakan-lapangan-kerja.html diakses pada 28 Mei 2018 pukul 01.04 WIB.
43 Widget yang terpasang di setiap wesite K/L/D untuk menyambungkan artikel GPR agar
bisa diakses lebih mudah
72
GPR widget ini biasanya terletak di bagian kanan website Kementerian,
Lembaga dan Daerah yang telah memasangnya. Dengan meng klik salah satu icon
ini, maka secara otomatis akan terbuka website resmi kominfo yang menampilkan
artikel yang sesuai dengan judul di widget tersebut.
Selain JPP dan kominfo.go.id, pemerintah juga menggunakan kanal
Indonesia update yang terdapat di webiste kaskus sebagai strategi agar informasi
dapat terdiseminasi dengan jangkauan yang lebih luas lagi. KASKUS adalah forum
diskusi daring terbesar yang ada di indonesia pada saat ini, web ini diperuntukan
kepada siapa saja untuk menemukan segala hal yang mereka butuhkan. Jutaan orang
menggunakan KASKUS untuk mencari informasi, pengetahuan, bergabung dengan
komunitas baru, hingga jual beli segala jenis barang dan jasa dengan harga terbaik.
Berita pemerintahan yang di publish ke kanal indonesia update milik kaskus
bersumber dari website JPP.
Gambar 23. Kanal Indonesia Update44
44
https://www.kaskus.co.id/thread/5adc4d509a0951b8638b4578 diakse pada 28 Mei 2018 Pukul 01.29 WIB
73
3. Media sosial
Media sosial saat ini adalah salah satu kanal informasi yang banyak
digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut data Kementerian Komunikasi
dan Informatika, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang.
Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses
jejaring sosial. Selamatta Sembiring mengatakan, situs jejaring sosial yang
paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati
peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India.45
Pemerintah sangat menyadari hal ini, sehingga inpres no 09 tahun 2015 tentang
pengelolaan komunikasi publik di fokuskan kepada pemanfaatan webiste melalui
GPR widget dan media sosial kementerian, lembaga dan daerah sebagai saran
informasi publik. Selain itu, pemerintah juga memiliki media sosial tersendiri
untuk mendiseminasikan infromasi yang tertuang dalam inpres no 09 tahun 2015
tentang narasi tunggal. Seperti yang dijelaskan oleh rosmiati selaku kasubdit di
PPI:
termasuk fmb ini juga nanti ada siaran pers, ada media-media rilis itu dari
pengolahan informasi. Nanti juga komik, meme dan infograpihis dan video
grafis lainnya ada webnya indonesia baik.id itu punya PPI juga, jadi ini satu
direktorat juga.46
Indonesiabaik.id merupakan salah satu kanal media sosial yang
disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk menyampaikan informasi
tentang ragam program pemerintah dengan kemasan yang lebih menarik.
45
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker diakses pada 06 juni 2018
46 Wawancara Pribadi dengan Kasubdit PIP Ibu Rosmiati 23 April 2018 di kementerian
Komunikasi dan Informatika, Pukul 14.50 WIB.
74
Terdapat empat pilar konten yaitu Tentang Indonesia, Informasi dan Edukasi
Pelayanan Publik, Info Terkini, dan Pembangunan Indonesia. Situs itu
dirancang sebagai repository konten digital dengan sasaran generasi muda
usia 20-34 tahun dan kalangan digital native.47
Selain menggunakan kanal
situs web indonesiabaik.id, konten informasi digital ini juga menggunakan
media siosial yang bayak digunakan oleh masyarakat Indonesia. adapun
media sosial yang digunakan adalah youtube chanel dengan 856 subscirber,
instagram dengan 50.100 followers aktif, facebook fanpage dengan 89.427
pengikut dan twitter dengan 6083 followers.48
Untuk menarik minat pembaca yang disasarkan pada generasi
milenial dengan rentang usia 20-34 tahun, indonesiabik.id juga sering
mengadakan pelatihan membuat infografis baik online di kanal facebook
ataupun offline di tempat-tempat kunjungan. Selain itu, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) memberikan predikat WINNER kepada Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang telah membuat karya Indonesiabaik.id
pada ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2018
yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU) di
Jenewa, Swiss.49
Program Indonesiabaik.id diberikan predikat WINNER
setelah penilaian dari Tim Expert ITU dan mendapatkan suara terbanyak pada
voting ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2018
47
https://www.kominfo.go.id/content/detail/9843/menkominfo-luncurkan-situs-indonesiabaikid/0/berita_satker diakses pada 07 juni 01.23 WIB
48 Data terakhir yang diakses pada masing-masing kanal tanggal 07 juni 2018 pukul 10.59
WIB. 49
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12794/siaran-pers-no78hmkominfo032018-tentang-program-indonesiabaikid-kemkominfo-raih-penghargaan-tertinggi-pbb/0/siaran_pers diakses pada 07 juni Pukul 11.14 WIB
75
di Jenewa, Swiss. Program Indonesiabaik.id dinilai sebagai portal kebijakan
publik terbaik dalam menangkal informasi palsu atau hoax yang semakin
ramai di Indonesia.
Gambar 2550
Youtube IndonesiabaikID
Gambar 2451
Instagram Indonesiabaik.id
Gambar 2652
Gambar 2753
Twitter Indonesiabaik.id Facebook Indonesiabaik.id
50
https://www.youtube.com/channel/UCGN2GkxdRMcC1Iv1dy7KMrg diakses pada 07 juni 2018 pukul 02.00 WIB
51 https://www.instagram.com/indonesiabaik.id/?hl=id diakses pada 27 April 2018 Pukul
18.29 WIB 52
https://twitter.com/indonesiabaikid?lang=id diakses pada 07 juni 2018 pukul 02.13 WIB 53
https://web.facebook.com/IndonesiaBaikId/?_rdc=1&_rdr diakses pada 07 Juni 2018 pukul 02 15 WIB.
76
e. Mengukur (Evaluation)
Untuk menilai apakah upaya merespons isu telah berjalan dengan
baik, maka diperlukan program-program riset. Metodenya sama seperti riset
pada tahap pertama diatas, karena proses Public Relations adalah proses
berkesinambungan. Dimulai dan diakhiri dengan riset.54 Setelah FMB 9
digelar, direktorat PPI kembali mengadakan pemantauan media untuk
melihat efektifitas dari FMB 9 dalam mengcounter isu negatif yang
berkembang di masyarakat kemudian dilaksanakan rapat evaluasi FMB 9.
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rosmiati kasubdit PIP:
“Ada evaluasi, kan fmb ini maunya satu suara ya, nanti kita cek
media itu memframingnya dari mana sih? Sesuai ngga dengan tujuan
kita? Karena sebelumnya juga ada kisi-kisi juga, nah kisi-kisi itu juga
kita lempar ke media , nah kalau nanti media memberitakan ngga
sesuai dengan kisi-kisi, berarti kita kurang tajam ketika mengadakan
rapat itu, nanti di tema berikutnya kita perbaiki lagi, kemudian
berapa media yang hadir itu juga jadi catatan, kemudian sebaran
medianya sampai kemana itu juga jadi bahan evaluasi juga buat kita.
Setelah ini juga pasti ada dorstop media, nanti kita lihat sebarannya
sampai kemana.”55
Tujuan utama dari manajemen isu yang di implementasikan oleh
Kementerian Komunikasi dan informatika dalam forum merdeka barat 9
adalah membentuk satu narasi yang seragam (narasi tunggal) antar
kementerian dan lembaga serta media sehingga tidak ada disinformasi yang
akan membuat masyarakat resah dan bingung terhadap suatu kebijakan yang
di putuskan oleh pemerintah. selain itu, forum merdeka barat 9 juga berfungsi
sebagai sarana klarifikasi pemerintah terhadap isu-isu yang beredar di
54
Rachmat Kriyantono, Public Relations, Issue and Crisis management (Jakarta: Prenada Media 2015) h 181-187
55 Wawancara Pribadi dengan Kasubdit PIP Ibu Rosmiati 23 April 2018 di kementerian
Komunikasi dan Informatika
77
masyarakat melalui berbagai kanal media, sehingga tercapai kesepahaman
bersama (Mutual understanding) yang merupakan tugas utama dari public
relations.
Melalui berbagai macam tahapan yang dilalui sebelum diadakannya
forum merdeka barat 9, diharapkan Kementerian Komunikasi dan
Informatika dapat mengarahkan framing media sesuai dengan rencana yang
telah disusun dalam rapat penajam isu. Namun, jika berita yang terbit di
media setelah forum merdeka barat 9 tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh pemerintah, maka akan menjadi bahan evaluasi untuk forum
merdeka barat yang akan datang.
Menurut Dr. Emrush Sihombing:
“manajemen komunikasinya dan cenderung komunikasinya itu adalah
reaktif, ketika ada masalah seperti pemadam kebakaran. Harusnya
apa? pro aktif, bisa menciptakan suatu isu-isu yang menjadi
perbincangan publik, bukan menjadi sudah perbincangan publik,
baru dikritik atau apa baru mereka masuk, tidak.”56
Peneliti sependapat dengan yang diungkapkan oleh beliau,
pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh goverenment public
relations kementerian komunikasi dan informatika masih bersifat reaktif,
yaitu menanggapi isu yang diterbitkan oleh media dan berusahan
meredamkannya. Padahal, sifat reaktif seperti ini akan membuat goverenment
public relations akan sibuk dengan mengklarifikasi isu-isu buruk. Dengan
demikian, GPR akan terus terjebak dengan arus pemberitaan media massa.
Akan lebih baik jika GPR dapat berperan proaktif. Sikap proaktif dapat
56
Wawancara dengan Dr. Emrush Sihombing M.si, Pakar Komunikasi Universitas pelita harapan, 09 Oktober 2017. Pukul 10.33 WIB
78
dimulai dari merancang dan menciptakan isu-isu strategis yang akan
diperbincangan oleh media dan masyarakat.
Dr. Emrush juga menyatakan:
“Saya melihat, contoh kita lihat sosial media banyak yang masuk ke
ruang publik gitu justru sumbernya bukan dari pemerintah. Tetapi
yang berseleweran di dunia maya, pemerintah belum menguasai isu.
Sosial media adalah ruang pertarungan, nah sejauh mana pihak
pemerintah masuk kedunia pertarungan itu sehingga tidak lagi yang
menguasai kita hoax, hatspeech dan tidak isu yang di hantam ke
pemerintah.”57
Dengan menjadi pemimpin isu di media massa dan media sosial,
maka pemerintah dapat mengendalikan informasi negatif yang muncul dan
berkembang. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang valid dari
pemerintah. karena kasusnya pada saat ini adalah berita yang beredar dan
berkembang di masyarakat yang kemudian di yakini oleh masyarakat bukan
bersumber dari pemerintahan, melaikan akun-akun yang memang secara
sengaja memberikan informasi yang kurang tepat.
“saya kira kalau kita lihat cotoh kasus deh. Waktu masa pembelian
senjata, berbeda pandangan. Ini suatu bukti bahwa belum
terkordinasi juga walaupun sudah ditugaskan kominfo ya atau
kementrian meng-handle itu tetapi tidak jalan juga. Yah kembali
orang yang menangani bidang komunikasi dipemerintahan kita
sekarang bukan backgroundnya komunikasi.”58
Beliau juga mengatakan bahwa inpres no 09 tahun 2015 masih belum berjalan
dengan baik. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memegang
peran dalam inpres tersebut, akantetapi masih banyak hal-hal yang belum
57
Wawancara dengan Dr. Emrush Sihombing M.si, Pakar Komunikasi Universitas pelita harapan, 09 Oktober 2017. Pukul 10.33 WIB 58
Wawancara dengan Dr. Emrush Sihombing M.si, Universitas pelita harapan, 09 Oktober 2017. Pukul 10.33 WIB
79
terkoordinasi dengan baik. Misalnya pada berbagai macam isu di kementerian, masih
banyak kementerian dan lembaga yang tidak satu suara. Ini menunjukan kelemahan
GPR. Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah
sumber daya manusia yang kurang memadai, baik dari segi pengetahuan ataupun
kemampuannya.
80
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Strategi government
public relations Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola
isu publik dijalankan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik (IKP). Kegiatan ini berjalan atas amanat inpres no 09 tahun 2015
tentang pengelolaan komunikasi publik. Adapun pengelolaan isu dibagi
kedalam lima tahapan antara lain: identifikasi isu, analisis isu, recana strategi
perubahan isu, implementasi merespons isu dan tahap evaluasi.
Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan isu publik yang dilakukan
oleh Kominfo selaku government public relations sudah berjalan baik.
Namun dengan catatan perbaikan pada sistem IMM.today, Sosialisasi terkait
program pemerintah disajikan lebih menarik, serta pemasangan iklan layanan
masyarakat di media massa harus diperbanyak agar informasi dapat diakses
oleh semua lapisan masyarakat.
Kedepan diharapkan fungsi government public relations dapat
dijalankan secara utuh sebagaimana definisi public relations yang
menghubungkan antara instansi dengan publiknya secara timbal balik serta
menjunjung tinggi niat baik (good will) dan kesepaham bersama (mutual
understanding). Peneliti menilai bahwa government public relations saat ini
baru menjalankan niat baik (goodwill) dengan mensosialisasikan program
dan mengcounter isu negatif yang menyerang pemerintah. idealnya,
81
government public relations juga menampung kritik serta saran publik agar
mencapai kesepaham bersama dan saling pengertian (mutual understanding).
B. Saran
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawacara, peneliti menemukan
beberapa kekurangan yang mungkin dapat diperbaiki pada pelaksanaan
manajemen isu government public relations yang dijalankan oleh direktorat
jenderal Informasi dan komunikasi publik (IKP) kementerian komunikasi
dan informatika. Pertama, pada tahap analisis isu menggunakan aplikasi
IMM.today, peneliti menemukan beberapa kali kesalahan pada sistem
aplikasi tersebut sehingga berita yang dicari tidak sesuai dengan yang
ditampilkan pada platform. hal ini tentu disadari oleh staff monitoring,
sehingga akan lebih baik jika staff monitoring tidak hanya berpatokan pada
aplikasi IMM.today melainkan mencari referensi tambahan sebagai penguat
dalam tahap analisis. Kedua, pada tahap implementasi merespons isu. Peneliti
menyarankan agar pemerintah dapat lebih menarik minat media untuk datang
dan menghadiri acara forum merdeka barat 9, sehingga sebaran berita dari
media massa menjadi lebih luas dan tepat sasaran sesuai dengan framing
yang diharapkan oleh pemerintah. ketiga, pada tahap diseminasi informasi.
Selain memanfaatkan media relations, pemerintah juga sangat memanfaatkan
website dan media sosial kementerian, lembaga dan daerah. Jika dilihat,
kanal indonesiabaik.id menjadi pelopor website dan media sosial pemerintah
yang berbasis infografis dengan pembawaan yang santai dan tidak terlalu
kaku. Hal ini mungkin dapat di contoh oleh kementerian, lembaga dan
82
pemerintah daerah melalui diskominfo untuk membuat tampilan website
yang lebih menarik minat masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mebuka
dan membacanya.
Peneliti menyarankan agar Kanal informasi pemeritah bukan hanya
untuk merespons isu, melainkan menjadi opnioin leader dalam membangun
isu-isu yang starategis untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu, perlu
ada penekanan yang jelas tentang tugas dan fungsi pelaksana tugas
government public relations di Kementerian Komunikasi dan Informatika,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas yang menyebabkan program GPR
menjadi tidak maksimal.
C. Kelemahan Penelitian
Secara garis besar tugas government public relations mencakup dua hal
utama. Pertama tugas untuk mensosialisasikan program prioritas pemerintah.
kedua mengelola isu yang berkembang di masyarakat. penelitian ini lebih
berfokus pada pengelolaan isu yang berkembang di masyarakat dan cara
goverment public relations menanganinya.
83
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A. (2003). Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka.
Bungin, B. (2013). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi aksara.
Butterick, K. (2014). Pengantar Public Relaitons. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Gasing, S. S. (2016). Public Relations. Yogyakarta: Andi.
Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
Jefkins, F. (2002). Public Relations. Jakarta: Erlangga.
Kasali, R. (2003). Manajemen Public Relations. Jakarta: Temprint.
Krisyantono, R. (2012). Public Relations issue and crisis management, Jakarta:
Kencana Prenada media Grup.
Nova, F. (2011). Crisis Public Relations. Jakarta: Rajawali Press.
Nurjaman, K. (2012). Komunikasi dan Public Relations. bandung: Cv Pustaka setia.
Oliver, S. (2006). Strategi Public Relations. Jakarta: Erlangga.
Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Arruz media.
Ruslan, R. (2008). Manajemen Public Relations dan media komunikasi. Jakarta:
Raja Grafindo persada.
Suprawoto. (2018). Government Public Relations. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda
Karya.
Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
www.kbbionline.go.id. (t.thn.).
www.kemendagri.go.id/2015/08/23/inpres. (t.thn.).
http://mediaindonesia.com/read/detail/144631-dewan-pers-indonesia-negara-dengan-
media-massa-paling-banyak diakses pada 01 April 2018 Pukul 17.17 WIB.
https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-
terbanyak-di dunia diakses pada 01 April 2018 Pukul 17.28 WIB.
http://www.harianterbit.com/hantercitizen/read/2018/02/25/94049/27/27/Harga-
BBM-Naik-Pemerintah-Jangan-Selalu-Korbankan-Rakyat-Kecil- diakses
pada 20 Maret 2018 pukul 02.00 WIB.
https://bisnis.tempo.co/read/1064114/harga-pertamax-dan-bbm-non-subsidi-lain-
naik-per-24-februari-2018 diakses pada 20 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB.
84
https://www.kominfo.go.id/profil diakses pada 14 April 2018
https://beritagar.id/tentang-kami diakses pada 15 Mei 2018 Pukul 02.30 WIB
https://fmb9.id, https://imm.today
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/24/084500726/menyoal-tenaga-kerja-
asing-dan-dampaknya-untuk-indonesia diakses pada 25 April 2018 pukul
00.32 WIB
https://bisnis.tempo.co/read/1080661/pemerintah-siapkan-aturan-turunan-perpres-
tenaga-kerja-asing diakses pada 25 April 2018 pukul 00.32 WIB
https://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-43872117 diakses pada 25 April
2018 pukul 00.34 WIB
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3987257/ri-dibanjiri-tenaga-
kerja-asing-apa-kata-pemerintah diakses pada 25 April 2018 pukul 00.35
WIB
https://jpp.go.id/tentang-kami. diakses pada 11.35 WIB, 2 Juni 2018
https://acehprov.go.id/news/read/2018/04/26/5528/menaker-perpres-202018-penting-
untuk-genjot-investasi-dan-ciptakan-lapangan-kerja.html diakses pada 28
Mei 2018 pukul 01.04 WIB.
https://www.kaskus.co.id/thread/5adc4d509a0951b8638b4578 diakse pada 28 Mei
2018 Pukul 01.29 WIB
https://www.youtube.com/channel/UCGN2GkxdRMcC1Iv1dy7KMrg diakses pada
07 juni 2018 pukul 02.00 WIB
https://www.instagram.com/indonesiabaik.id/?hl=id diakses pada 27 April 2018
Pukul 18.29 WIB
https://twitter.com/indonesiabaikid?lang=id diakses pada 07 juni 2018 pukul 02.13
WIB
https://web.facebook.com/IndonesiaBaikId/?_rdc=1&_rdr diakses pada 07 Juni 2018
pukul 02 15 WIB.
LAMPIRAN TRANSKRIP RAPAT EVALUASI GPR
Keterangan :
Rapat Ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi tahunan direktorat Pengolahan dan
Penyediaan Informasi (PPI) Subdit Pengolahan Isu Publik (monitoring Media Massa
& Media Sosial) yang ada di bawah Naungan Direktorat Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik.
dihadiri Oleh :
Ibu Niken Widiastuti (Kepala Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik)
Drs. Selamatta Sembiring M.Si (Direktur Direktorat Pengolahan dan
Penyediaan Informasi)
Ibu Rosmiati (Kepala Subdirektorat Pengolahan Isu Publik)
Perwakilan Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Republik
Indonesia
Tenaga Humas Pemerintah
Tim siman (sinergi media sosial aparatur negara)
Staff Subdirektorat Pengolahan Isu Publik
Waktu & Tempat :
Hotel Milenium Jakarta, Pukul 09.00-12.00, tanggal 20 Februari 2018.
Acara di Buka Oleh Drs. Selamatta Sembiring M.Si, selaku moderator.
Drs. Selamatta Sembiring:
Salam Sejahtera untuk kita semua. Rapat ini sekaligus mensosialisasikan
daripada isu-isu yang sudah kita pantau selama perjalanan tahun 2017. Jadi,
stressingnya kita mensosialisasikan daripada hasil-hasil monitoring kita sekaligus
untuk mengevaluasi mengharapkan masukan-masukan, komentar-komentar dari
bapak dan ibu (perwakilan humas K/L) daripada laporan monitoring media harian
yang senantiasa kita kirim kepada bapak dan ibu. Jadi, sekaligus kita evaluasi apakah
ada manfaaatnya atau supaya lebih bermanfaatya lagi diapain, atau yang harus
diperbaiki seperti apa.
2
Bapak dan ibu, ini ada slide tentang GPR. Jadi, kominfo diamanatkan oleh
presiden berdasarkan Inpes nomor 09 tahun 2015 diamantkan sebagai pelaksana
Government Public Relations, jadi humasnya kabinet gitulah daripada kabinet yang
sekarang. Secara ringkas, Inpres no 09 tahun 2015 seperti ini, jadi dia ini adalah
untuk membuat narasi tunggal dalam upaya menyebarkannya supaya masyarakat
bisa paham tentang segala sesuatu hal ikhwal tentang kabinet, tentang kebijakannya.
Baik isu-isu aktual dan lain sebagainya, dikomunikasikan kepada masyarakat supaya
jelas dan tidak ada dualisme yang sana bilang begini, yang situ bilang begitu atau
dua-duanya diam, Itu sebenarnya inti dari inpres yaitu. Makanya ada kata narasi
tunggl, intinya satu sumber. Walaupun akhir-akhir ini kami mengalami besar sekali
kesulitan karena ada beberapa kementerian dan lembaga yang memang berbeda
pandangannya, apalagi perbedaannya bukan hanya pandangan, tetapi menyangkut
tentang data yang dirilis. Ini sebenanrnya untuk menghindari hal-hal seperti
ituadanya Inpres no 09 itu. Jadi tidak ada data yang simpang siur. Yang sana bilang
begini, yang situ bilang begitu, atau dua-duanya malah diam itupun tidak boleh
itulah kenapa inpres tersebut dibuat.
Nah, bapak dan ibu. kita inikan bekerja di ladang informasi, jadi suatu
kegiatan informasi itu memang harus diawali oleh sebuah fact finding diawali oleh
data-data dan informasi yang kita cari terlebih dahulu. Itulah nanti yang akan
menjadi pijakan untuk kita menyusun serangkaian strategi komunikasi. Secara
teoritical frank jefkins kan merumuskan itu dulu, fact findingnya. Sampe kepada
nanti strategi, tactics atau yang biasa kita sebut sostac. Banyak teori-teori yang lain,
namun semua teori menyatakan langkah pengumpulan datanya terlebih dahulu. Oleh
karena itu, dalam konteks pengumpulan data dan informasi, di GPR juga disebutkan
seperti itu, jadi prosesnya proses goverenment public relations ada data dan
informasi, kemudian disusun agenda settingnya, kemudian dirumuskan konten, atau
narasi tunggal. Narasi tunggal itu bisa oleh kalo di kita namamanya JPP (Jaringan
pemberitaan pemerintah) yang backbonenya ada THP yang kita tempatkan di
kementerian dan lembaga tempat bapak ibu yang salah satu tugasnya memproduksi
narasi tunggal. Tapi boleh juga dalam bentuk infografis, advetorial dan lain
3
sebagainya yang dikeluarkan oleh kominfo untuk memenuhi amanat inpres no 09
tahun 2015. Kemudian di diseminasikan dan di monitoring dan evaluasi.
Dirapat ini, selain memberikan sosialisasi tentang isu-isu tahun 2017, kita
juga akan melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya data dan informasi
serta bagaimana koordinasi kita untuk menggunakan data dan informasi serta
monitoring evauasi nanti. Nah, pengumpulan data dan informasi Bapak-Ibu
dilakukan untuk membuat setting agenda kita. Kami tau, di tempat Bapak Ibu juga
dibagian humasnya ada juga mungkin divisi atau seksi yang menangani untuk
masalah collecting data ini kan (monitoring isu), karena memang tugas humas selalu
diawai dengan pengumpulan data dan informasi dari media.Tidak hanya media,
kalau dikami ada 300 lebih media yang kami monitorng setiap harinya. Tapi kami
juga memonitor daripada K/L yang di isukan oleh media dan menjadi trending topik
di masyarakat. Hal-hal yang disetting oleh media maka kami juga akan
mnegkonfirmasi kepada K/L terkait. Nanti kita akan demonstrasikan kalau isu pada
hari ini yang kita dapat adalah erupsi gunung sinabung, nanti mas fauzan yang akan
mendemonstrasikan bagaimana pengumpulan data atau fact finding yang terdapat
pada isu gunung sinabung tersebut.
Nah dari sanalah kita dapat mebuat agenda settingnya, bagaimana media
menyeting isu tersebut, lalu kita merumuskan bagaimana setting kita (pemerintah
merespons isu tersebut) karena sedikit berbeda dengan monitoring yang dilakukan
oleh Bapak dan Ibu di humas, kalau kita di kominfokan monitorngnya lebih
prospektrum atau lebih luas, jadi semua isu yang sifatnya menjadi setting daripada
media kita tanggapi dengan serius, kita anggap itu isu yang harus kita masuki untuk
menyusun agenda kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari monitoring yang ada
Bapak Ibu dapatkan dari tim monitoring disana, bisa dikirimkan ke kami untuk kita
tanggapi dan kita respons secara serius dan bersama juga suapaya tidak parsial, itu
tadi dalam rangka menyusun sebuah sinergitas, kekuatan yang kuat karena dari 780
kita ini K/L/D kita punya 780 yang sudah punya web dan host jurnal lebih dari 1000,
jadi kalau kita bersinergi kuat untuk menelorkan atau memunculkan atau memfollow
up sebuah isu, kita pasti akan bisa memengaruhi opini dengan agenda setting kita.
Tapi kalau kita hanya parsial-parsial apalagi keparsialan itu tidak sama lagi infonya,
4
tidak sama lagi datanya, itu aka melemahkan kita, nah itu kita garis bawahi bersatu
kita akan mnejadi kuat dan solid namun jika kita parsial kita akan menjadi lemah,
dan datanya pun tidak akan menjadi sebuah data yang solid yang bisa dijadikan
sebuah pegangan, Dan ini mejadi celah bagi wartawan untuk menggorengnya.
Apalagi di zaman now ini, medsos kan menggoreng-gorengnya kan seperti itu, maka
jadi perhatian bersama kepada kita dan kawan-kawan semua bapak dan ibu yang
memang tupoksinya atau core businesnya adalah mengenai pengelolaan informasi.
Bapak dan Ibu, monitoring media di tempat kita di kominfo ini media cetak,
Media sosial, online dan top isu, sebaran pemberitaan, tendensi dan sumber yang
dikutip oleh media ini monitoring yang kita lakukan disana, ini dilakukan ya untuk
tadi, menysun, memformulasikan agenda setting kita seperti apa dalam rangka
menyusun konten dan selanjutnya sampai kepada diseminasinya. Nah, bagaimana
kita menentukan untuk mendapatkan gambaran tentang top isu, atau pemberitaanya
di media, bagaimana ini kita menemukannya. A, kita punya saat ini ada 2 aplikasi.
Satu kita ada aplikasi IMM, nanti dijelaskan secara teknis oleh kawan-kawan, satu
lagi aplikasi beritagar. Nah jadi aplikasi ini (Beritagar & IMM) memang
mnegcrowling atau mengais isu online untuk setiap web, medsos twitter atau apalah,
jadi di crowling. Ketauan disana berapa isu ini diperbincangakan dalam medsos
melalui beritagar, nah semakin banyak itu, sebaran media dsb diketahui darisana
untuk kita angkat atau tidak. Bisa saja isu memang banyak diperbincangkan oleh
orang tetapi tidak strategis kan tidak punya nilai apa-apa, tentu hal-hal seperti itu
menjadi pertimbangan juga untuk kita mengangkat atau tidak isu tersebut. selain itu
di tempat kita di aplikasi yang bisa mengaitkan statment antara tokoh satu dan tokoh
lainnya. Misalnya pada hari ini kita angkat masalah sinabung, nanti dimaslah
sinabung itu bisa terpantau mana saja tokoh-tokoh yang memberikan statement,
kemudaian dapat dipantau juga mana yang tonenya negatif, normatif ataupun positif.
Tema-tema yang menyangkut tentang pemerintah ini harus kita angkat, untuk
menyusun agenda setting kita, melalui semua instrumen komunikasi yang kita
milikikan gitu. ini tentunya dengan bapak dan ibu juga semua dengan K/L yang ada,
walaupun kadang K/L itu tupoksinya bukan itu, makanya hingga saat ini masih
debateable. Katakanlah masalah teknologi ya, di K/L yang menangani tentang
5
teknologi, lalu ada isu tentang bencana,apa hubungannya jika kami memberitakan
tentang ini gitu, mengupload tentang ini di host jurnal kami, atau di web kami gitu.
ada debateable, sampai sekarang juga masih belum selesai juga masalah itu. Tetapi,
kalau menurut pandangan saya, karena kita berbeda-beda memang core businesnya,
tetapi kita tetap satu di dalam pemerintahan yang ada sekarang. Maka seyogyanya
kita bersinergi atau bersatu untuk menghantam atau mengangkat sebuah setting
agenda kita, untuk mengimbangi setting agenda yang ada diluar sana, karena kalau di
ibaratkan “perang’, kita memang sedang berperang dalam hal untuk menyebarkan
informasi, dalam konteks untuk mempengaruhi atau membentuk opini di
masyarakat. kalau kejujuran atau kebenaran semuanya itu benar, memang kebenaran
semua, yang diangkat oleh oposan dan oleh goverenment ya benar juga, tetapi
kadang angelnya. Kita kan belajar tentang itu, jadi perspektifnya perspektif mana
dilihat. Darisanalah dia menyusun atau menyeting agenda dia, kan gitu.. nah kalau
kita bersatu itu tadi, kita akan bisa menyainginya lebih baik.
Pentingnya monitoring media seperti ini, ya kita taulah ya sebagai orang yang
berkecimpung di dunia informasi, yaitu sebagai referensi . nah untuk tahun 2017
bapak dan ibu, ini ada 72 item dari masalah perekonomian, tetapi ini bukanlah semua
masalah perekonomiannya, tetapi masalah perekonomian yang dia menyakut kepada
isu program prioritas pemerintahan. Nah dari program ini ada 72 isu yang berhasil
kita pantau tentang perekonomian, kemudian di bidang polhukam ada 67, di
pembangunan SDM dan kebudayaan ada 42 dan 36 di kemaritiman. Dan ini isu yang
terpantau ini senantiasa kita kirim kepada K/L yang menjadi stakeholders kita,
termasuk tentu saja K/L bapak dan ibu. Kalau di siman, saya dapat info itu akan hasil
daripada monitoring ini, digunakan lagi untuk bagaimana mengelola informasi di
siman, tetapi saya tidak tahun di kementerian dan lembaga bapak apakah hasil
daripada monitoring yang kita kirim ini ada manfaatnya dalam arti memang di lihat
dan digunakan untuk menyusun sebuah agenda setting. memang di tempat bapak
juga ada monitoring seperti ini, mungkin bagaimana. Ini nanti kita diskusi untuk
mendapatkan masukan-masukan, untuk mengevaluasi daripada program kita ini di
tahun 2018. Baik frekuensinya, maupun mungkin untuk daripada deliverynya apakah
kita sekarang lebih di melalui internet aja kita kirim atau masih diperlukan hard copy
6
atau bagaimana nanti hal yang memang perlu kita dapatkan masukan dari bapak ibu,
termasuk masukan-masukan tentang keredaksionalannya, misalnya apa tampilan dan
kalau mau diperluas monitoring itu kemana arahnya seperti itu.
Demonstrasi Aplikasi oleh fauzan
Baik terimakasih, jadi saat ini yang sedang ditampilkan adalah Goverment
Public Relations Report kemarin tgl 19 februari 2018, pada bagian atas ada
ringkasan eksekutif yang menunjukan hal apa yang di isukan kemarin, saat kemarin
isu yang tertinggi adalah isu penetapan peserta pemilu yang di bahas di media,
medianya termasuk ke semua media cetak, online dan tv nasional. Data ini kami
ambil dari dua aplikasi, yang saya tampilkan disini adalah aplikasi IMM, jadi
aplikasi IMM adalah salah satu aplikasi yang kami buat untuk memantau juga
sekaligus untuk mengerjakan hasil monitoringnya. Dan satu lagi adalah aplikasi
beritagar, itu adalah aplikasi juga yang fungsinya untuk sekarang yaitu untuk
memantau, jadi kira-kira isu apa saja yang ada, kami kombinasikan dengan IMM
maka kemudian isunya sama, atau ada beberapa pilihan, itu yang menjadi
pertimbangan tim monitoring. Tapi untuk pengerjaannya dikerjakan melalui IMM
ini, Imm.today itu websitenya.
Kembali ke GPR report, setelah ringkasan eksekutif, berikutnya adalah
analisis pemberitaan atau kesimpulan, yang meberikan ringkasan pemberitaan
selama satu hari itu. Kemudian di garis kedua paling bawah, kami sebut juga
narasumber yang paling banyak di kutip terkait isu. Kemudian tendensi pemberitaan
yang kita bagi menjadi tiga kategori yaitu netral, positif dan negatif. Data-data yang
kita dapat ini berdasarkan monitoring yang kita lakukan menggunakan IMM tadi.
Kemudian ada rekomendasi singkat juga, bahwa dari isu yang naik ada hari itu,
misal penetapan peserta pemilu 2019, maka rekomendasinya adalah masyarakat
perlu mengetahui bahwa penetapan ini dilakukan dalam beberapa tahap, masyarakat
perlu mengetahui melalui website KPU, atau jika ingin lebih lengkap bisa melihat
peraturan Kpu no 07 tahun 2017, bahwa setelah ini karena ada 2 paratai yang tidak
masuk dalam peserta pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa, kemudian
7
penyelesaian permohonan dan putusan. Itu rekomendasi menurut tim kami dan dapat
di informasikan kepada masyarakat.
Yang saya tampilkan ini adalah screen shot aplikasi yang menunjukan
besaran isu, media apa saja yang meberitakan serta siapa saja tokoh terkait yang
memberikan statment serta tendensi apa yang diberikan. Kami mengerjakan ini
sekitar pukul 07.00 dan kami berusaha untuk secepat mungkin, hingga pukul 08.30
sudah bisa kita kirim ke K/L Bapak Ibu. Ini contoh tentang GPR erupsi gunung
sinabung, ini terjadi kemarin. Sama seperti format sebelumnya, informasi singkat,
analisis media, narasumber, tendensi dengan prosentasi. Terkadang berita yang kami
angkat bukan berita yang ada di posisi utama, namun yang memang terkait dengan
isu publik. Sebaran juga dapat kami pantau, misal dalam isu sinabung, liputan 6
memiliki sebaran terttinggi .
Drs. Selamatta Sembiring:
jadi ini breifing singkatlah terhadap monitoring harian yang kita dapatkan
kemarin dan hari ini. Tindak lanjut dar monitoring ini apa sebenarnya. Jadi tindak
lanjut apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu sehubungan dengan monitoring
tersebut. saya mencatat, dari pemilu tadi, ada 2 parpol yang tidak lolos, dan 2’2nya
sangat berekasi, yang paling kuat sampai saat ini adalah partai bulan bintang kia
tahu. Nah ini sebenarnya tidak bisa di diamkan begitu saja, kami memang tidak
mebuat rekomendasi di bawah agar bawaslu, kpu atau K/L lain untuk menindak
lanjuti dengan begini-begini-begini.. nggak, dulu pernah begitu tapi dapat protes,
kami tidak punya otoritas juga untuk menyuruh-nyuruh, tapi adalah sebuh kesadaran
daripada K/L terkait dengan hal ini, dengam mebaca daripada atau mengetahui
daripada konstelasi pemberitan media, hasil monitoring ini bisa menyikapinya. Satu
misalnya, mestinya kalau sense of humasnya muncul, maka kpu akan membuat
sebuah statment merilis berita atau konferensi pers atau apa saja, atau artikel atau
advetorial atau apa saja, melalui medsos atau melalui media cetak tentang bagaimana
sesungguhnya proses daripada lulus tidaknya itu, syaratnya bagaimana dan dia sudah
bekerja sungguh baik karena dipelintir oleh bulan bintang bahwasanya kami tau
partai baru di daerah-daerah juga nggak lengkap kok itu, kok sana dilolosin kami
8
ngga. Nah di pelintir seperti itu, itukan hanya asumsi kan, nah itu harus diluruskan
kalau ngga kan menjadi sebuah opini jelek terhadap kpu, terhadap demokrasi pada
umumnya kan. Kemudian karena bulan bntang akan menyerahkan kepada bawaslu,
bawaslu juga harus ada statment bagaimana bahwasanya hal-hal yang dia lakukan
itu, pengawasan-pegawasan itu bagaimana, samapai kepada kalau dbawa
kepengadilan seperti apa. Nah, K/L terkait harus bunyi mestinya menykapi dari
monitoring yang kemarin, tapi sampai saat ini, malah dimonitor, ini perlu juga
sebenarnya sebagai masukan kepada kita, kita harus memonitor juga ada ga k/l yang
meberikan statment atau mengklarifikasi dsb atas isu yang kemarin. Nah itu,
mungkin kedepannya kita harus sempurnakan seperti itu. Dan itu kita laporkan
kepada presiden melalui tim komunikasinya karena memang amanat inpres no 9
tahun 2015 itu kita setiap bulan meberikan laporan kepada presiden, begitu memang
mekanismenya sesungguhnya. Sebenarnya dalam uu keterbukaan informasi pasa 10
kalau tidak salah, jika kita memiliki informasi yang menyagkut hajat orang banyak
namun tidak disiarkan, kita bisa kena pasal, minimal 4 tahun penjara bapak ibu.
Melalui media mana kita menghantam isu tersebut? tergantung dimana
viralnya isu tersebut, kalu di medsos, ya kita hantam menggunakan medsos juga,
kalau di media massa, ya kita hantam pake media juga.. itu sebenarnya manfaat dari
sebuah monitoring, karena saat ini monitoring masih dianggap tidak penting, kita
taulah.. kita lebih mementingkan action, padahal action itu harus di dasari dengan
riset terlebih dahulu, yaitu data-data monitoring.
Sesi Pertanyaan
Bapak Syukur (Perwakilan Humuas Kementerian Perdagangan)
Kalau dari kemedag, Kami minta Kominfo lebih bisa mensosialiasikan bahwa
makanan pokok bukan hanya beras saja, hal ini untuk mengcounter berita-berita
tentang isu impor beras.
Sahad simurad (Kementerian Tenaga Kerja)
Kami mengharapkan kominfo dapat memberikan supervisi kepada K/L,
dalam artian memberikan pembinaan, bimbingan, sehingga apa yang di harapkan
9
oleh inpres no 09 tercapai gitu. karena seperti yang pak direktur katakan, kami
selaku humas tidak memiliki kewenangan gitu, padahal pada sistematika GPR yang
dikirimkan ada ringkasan eksekutif, rekomendasi, dan rekomendasi itu sebenarnya
adalah setengah dari eksekusi yah. Kalau memang ada kegamangan seperti itu,
secara K/L lebih fokus gitu. seumpama isu tanggal 1 februari tentang peserta
pemilu, ini supaya jangan K/l yang lain tahu, segera ke K/l yang bersangkutan.
Karena bagaimanapun kebijakan kehumasan ini adalah tanggung jawab sepenuhnya
kominfo, gitu. karena payung hukumnya ada di presiden kan gitu. jadi kami sarankan
pertama itu. Kedua begini, kalaulah contoh tanggal 19 februari 2018, harapan kita
begini selain supervisi, kominfo juga dapat melakukan analisis tentang k/l terkait,
sehingga dapat membantu program-pogram prioritas pemerintah. Lalu begini, kita
juga perlu mewaspadai isu-isu yang negatif, sehingga bagaimana caranya mensiasati
isu-isu negatif ini yang bersumber dari media-media yang selalu memojokan
pemerintah. Sehingga mampu menyeimbangkan isu-isu yang berkembang, sehingga
rakyat tidak beranggapan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa.
Contoh, apakah humas kemenaker telah melakukan apa yang disupervisi oleh
kominfo . misalnya kominfo melihat maraknya TKA, kan gitu ya. Eh, kemenakar
apa yang telah dilakukan? Atau, tadi pagi itu tol becakayu rubuh, kita sudah serta
merta menugaskan petugas pengawas, meneliti dan memberikan supervisi kepada
DKI untuk melihat persoalan ketenagakerjaanya. Seperti itu kami melakukan
supervisi. Tapi ada kendalanya juga, karena adanya struktur ogrganisasi, kalau kita
memberikan masukan secara teknis ke eselon 1 tidak pas lah gitu. karena kalau
struktur, kita harus menyapaikan ke sekjen, sekjen ke teknis, itu ada permasalahan
segera untuk ditanggapi, kan begitu seharusnya tugas kehumasan. Menurut saya
laporan GPR nya sudah baik, tinggal bagaimana eksekusinya dari lembaga terkait.
Jangan dibiarkan numpuk, nanti kalau numpuk, informsinya negara ga kerja, kalau
negra ga kerja kominfo berarti ga kerja kan gitu.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
Jadi dalam sejarahnya dulu secara eksplisit, secara terang-terangan kami
memberikan saran supaya kementerian ini menindaklanjuti, membuat ini itu,
10
sepertinya menyuruh gitu pak, kan ngga enak juga kalau itu sampai masuk ke level
bapak menteri atau ibu menteri ketika kita sampaikan rekomendasi seperti itu. Jadi
kita pahami secara halus, jadi setengah rekoemndasinya itu tidak secara eksplisit atau
secara terang-terangan lagi, dengan harapan sosialisasi ini supaya kita paham lah,
kita kan orang-orang yang sudah lama bekerja di bidang informasi ini, kalau ada
hasil monitoring seperti ini , tahu kita apa tindak lanjutnya. Tapi masukan bapak
akan kami pertimbangkan kembali tentang saran-saran yang sangat strong dan
eksplisit. Masalah supervisi ya tentu saja kami catat pak, tidak dilepas misalnya K/L
membuat tindak lanjut seperti ini. Tapi sebetulnya K/L itu untuk melakukan
actionnya mengundang kita lah, sehingga kita juga tau dapat kesulitan apa, kan ga
enak juga kita seolah-olah, ya walaupun ini menkominfo tapi kami bukan koordinasi
tapi komunikasi. Jadi kami berharap K/L ini mengundang kita kalau ada sesuatu
yang perlu. Tetapi perlu diketahui juga dalam program kita ada bimbingan-
bimbingan teknis kepda pranata-pranata humas.
Ganjar (Perwakilan dari kementerian Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan)
Apakah ada follow up lebih lanjut tentang monitoring media ini?
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
Kalau untuk FMb 9, Salah satu referensi yang digunakan apakah itu perlu
diangakat atau tidak, ya memang hasil monitoring. Tetapi tidak semata itu, seperti
yang dikatakan diawal, monitoring itukan ada 2 aplikasi, bahkan 3. Tapi yang
prominan ada 2 aplikasi yang kita gunakan untuk melihat isu apa yang paling banyak
diperbincangkan di media sosial misalnya, paling banyak belum tentu itu strategis,
belum tentu itu menjadi sesuatu yang urgent, kan begitu. Jadi, aplikasi itukan hanya
menampilkan fakta-fakta dan data-data, tapi analisanya tetap di manusia gituloh..
melihat urgensinya itu di rapat kita, apakah layak di angkat menjadi fmb 9 atau tidak.
Kita ada arahan dari bu dirjen juga. Contoh kongkritnya lah, ini misalnya mohon
maaf pak syukur, di isu perdagangan kita tau kan beras itu adalah sesuatu isu yang
sexy kan, kita angkat di fmb 9 konferensi pers sesungguhnya. Tetapi ada kendala
disana, menteri perdagangan bilang datanya beras yang impor tuh sekian, sementara
11
menteri pertanian sekian, mau disatukan tidak bisa gituloh, kalau ini yang kita angka
di fmb 9 semacam itu menjadi pertentangan kan jadi repot.. nah itulah analisa kita
supaya ini tidak di fmb 9 kan, tetapi kita tetap melakukan diseminasi melalui dialog
di televisi, advetorial dan lain-lain. Jadi ada cara lain gitu pak. Jadi kalo polhukam
mungkin barangkali seperti tadi kan isu paratai politik yang dua kalah itu mestinya
polhukam ngomong itu pak, bagaimana sesungguhnya, atau polhukam
mengkoordinasikan lah untuk menyampaikan kepada publik dua partai politik besar
sebelumnya tidak lolos. Saya rasa tindak lanjutnya juga selain pohukam, bawaslu,
kpu dan stake holder lainya saya rasa polhukam perlu.
Tim siman (sinergi media sosial aparatur negara)
Tim siman ini dibentuk berdasarkan instruksi langsung dari pak presiden
Jokowi pada pelatihan perdana siman pada 18 agustus 2017. Setelah itu tim siman
membentuk tim siman K/L, kita mengadakan pelatihan, jadi sudah hampir ada 32
K/L yang melakukan pelatihan tim siman K/L. Dan kita membentuk masing-masing
kl itu ada 50-100 orang anggota siman. Tujannya adalah siman ini mendiseminasikan
informasi positif tentang pemerintahan, tentang K/L dan juga mengcounter berita-
berita, meluruskan berita-berita, berdasarkan data dan fakta. Yang kami ingin
sampaikan disini adalah bahwa tim siman sama sekali tidak mengambil peran atau
berkompetisi dengan kominfo, atau biro humas atau THP sekalipun justru kita
memperkuat. Karna sebetulnya tim siman ini dibentuk berdasrkan basis netizen atau
personal, sedangkan mohon izin disini yang kami pahami narasi tunggal yang
diberikan oleh ke kominfo ini lebih siftnya formal institusional. Kalau kami justru
kita ingin tim siman yang notabene (sinergi media sosial aparatur negara) tujunnya
kita menginginkan tim siman ini kita menjadi influencer based on netizen bukan
sebagai buzzer karena kalau buzzer kan konotasinya negatif sedangkan kita kan tim
siman ini melakukan hal yang positif. Yaitu mendiseminasikan kinerja, prestasi dan
juga program dari pemerintah dan K/L, serta meluruskan berita-berita hoaks yang
bertebaran, meluruskan ujaran kebencian yang tidak berdasarkan data dan fakta. Dan
siman juga tidak bukan menjadi alat politik pemerintah, atau tidak berorinetasi pada
politik kepentingan partai, atau calon calon yang akan berkompetisi. Tapi
kepentingan tim siman adalah politik negara, dalam artian tim siman ini menjadi
12
influencer untuk pemerintah dan untuk negara. Nah, terkait dengan bahan yang
disampaikan ini, ini merupakan informasi atau dokumen yang sangat penting dan
dibutuhkan oleh seluruh K/L termasuk kami dari tim siman. Kenapa? Karena dari
informasi monitoring isu ini, kemudian oleh tim siman dibuatlah konten-konten atau
materi produk-produk yang bahasanya lebih kekinian. Tentu bentuknya lebih
nonformal, bisa berup infografis, bisa berupa meme atau video grafis yang intinya,
substansinya adalah sama namun dengan kemasan yang berbeda. Nah mungkin kami
berharap tim siman juga mendapatkan materi monitoring kominfo pak direktur.
Sehingga kita bisa bersinergi untuk mendiseminasikan informasi dan juga
menyampaikan berita-berita positif kepada masyarakat. satu lagi informasi palng
penting ibu dirjen, ini juga ada ketua dewan pakar dari tim siman sendiri, ketuanya
adalah marsekal nyoman nesa dari tim ahli kemenkopolhukam, saya sendiri selaku
sekretaris dari tim siman. Mungkin itu pak direktur.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
ini yang diharapkan oleh narasi tunggal sebenarnya, bagaimana bisa di amplify ke
website di K/L K/L yang disesuaikan dengan bahasa teknis di K/L tersebut.
Ibu Niken Widiastuti (Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik)
Jadi monitoring media ini adalah salah satu tools dalam proses GPR, tugas
kita yang bergerak di bidang Government Public Relations ataupun humas
pemerintah ada 5 hal: yang pertama adalah sosialisasi porgam pemerintah, apapun
program prioritas pemerintah berupa kebijakan, program atau kegiatan-kegiatan
pemerintah, harus kita sampaikan kepada masyarakat, baik itu program yang sudah,
sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, yang harus kita
lakukan selain sosialisasi program adalah edukasi kepada masyarakat terkait dengan
program-program kita. Maksudnya ini bukan edukasi ansih kepad pendidikan, tetapi
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program pemerintah. Jadi,
memberikan konteks kepada masyarakat misalnya kebijakan pemerintah tentang
impor beras. Konteksnya tu apa? Ini yang selama ini kurang kita diseminasikan.
Sehingga masyakarakat bingung dengan adanya, apalagi ini sudah konteksnya kita
tidak sampaikan kepada masyarakat, datanya antar kementerian jug berbeda .
13
masyakarakat akan paham, walaupun data berbeda, masyarakat akan paham apabila
kita meberikan konteks secara menyeluruh dan komprehensif. Misalnya kita kasih
penjelasan, memang sekarang musim panen, tetapi hasil panen kita cukup untuk
berapa bulan? Dan impor beras ini kan bukan langsung di distribusikan kepada
pedagang, tetapi sebaga persediaan di bulog. Jadi, pemahaman-pemaham tentang
konteks ini penting sekali disampaikan kepada masyarakat. kemudian tugas yang
ketiga dari GPR adalah kontra narasi atau counter narasi. Ketika isu itu sudah di
goreng, atau isu itu sudah menjadi pertentangan atau polemik di masyarakat, kita
sesegera mungkin melakukan counter narasi. Nah disinilah pentingnya media
monitoring. Media monitoring ini memandu kita, untuk bisa memperoleh gambaran
yang detil tentang respon publik yang didiseminasikan melalui berbagai kanal
media, baik itu media sosial, kemudian media mainstream seperti radio, televisi
cetak atau media online, ataupun media-media yang tentunya muncul media online
yang sebetulnya bukan dari media mainstream. Atau bisa dikatakan media abal-abal.
Ini jumlahnya banyak sekali, media mainstream kita mungkin yang terdata itu hanya
1100 media online. Tetapi realitas di lapangan, itu jumlah media online ada 43 ribu,
berarti yang abal-abal itu ada 42 ribu. Bayangkan, 42 ribu mayorits menyerang
pemerintah. Tapi ini kita bisa mitigasi terlebih dahulu kalau Bapak Ibu mencermati
media monitoring, karena di dalam media monitoring ini, kita mendapat gambaran
mengenai respons masyarakat. tone dari masyarakat itu seperti apa, apakah netral,
atau positif atau negatif. Juga kita bisa memetakan media-media mana saja yang
mendukung pemerintah atau netral atau yang selalu menyerang pemerintah.
Kemudian juga hasil monitoring media ini, merupakan riset ya walalupun riset yang
simpel dan sangat sederhana, tetapi bisa memberika gambaran pada kita, untuk
melakukan tindak lanjut kaitannya dengan counter narasi. Jadi hasil monitoring
media ini kemudian kita identifikasi apa saja sih yang dipermasalahkan oleh
masyarakat. masalah impor ini kalo kita sudah mengetahui monitoring medianya,
tonenya seperti apa, framing medianya seperti apa, kita bisa melakukan klarifikasi.
Nah portal kita, media sosial kita, ini menjadi fact checking atau menjadi ajang
untuk klarifikasi data fakta dan meluruskan opini salah tentang kebijakan
pemerintah. Jadi kamikan setiap hari melakukan monitoring media, nah monitoring
media ini kami harapkan menjadi panduan untuk bapak ibu untuk sesegera mungkin
14
melakukan analisis dan tindak lanjut soal solusi dari topik-topik yang menjadi
polemik di masyarakat , kemudian juga monitoring media ini juga bisa memandu
pimpinan untuk megabil keputusan, walaupn kalau kebijakan itu masih masuk
tataran wacana mungkin bisa memberikan masukan. Tetapi, kalau kebijakan ini
sudah mnejadi inpres, atau permen, atau apapun itu yang sudah harus dilakukan, ya
berarti kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. misalnya kemenhub,
menteri perhubungan mengeluarkan aturan untuk kewajiban KIR mobil bagi
transportasi online, ini kan tiap hari didemo. Bagaimana kita memberikan konteks
penjelasan bahwa ini sebagai upaya perlindungan bagi driver juga perlindungan
untuk konsumen. Kalau mobilnya itu tidak di KIR, tiba-tiba terjadi kecelakaan
seperti di emen itu, nah itukan yang rugi ya konsumen ya produsennya. Nah inilah
memberikan konteks sangat penting ketika kita mengetahui peta respons publik,
respons media melalui media monitoring. Jadi media monitorng ini selain untuk
mengetahui respons masyarakat, juga untuk memandu kita melakukan point-point
tindak lanjut. Sesungguhya kalau di inpres no 9 itu kan koordinasi, jadi kami yang
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan goverenment public relations.
Siman sendiri berkontribusi untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar di
masyarakat. jadi kita bukan buzzer yang menyerang, memprovokasi dan menghasut,
itu jauh dari situ. Tapi tugas siman itu memperkuat kebijakan pemerintah. Jadi,
memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus menjadi
counter narasi. Begitu ada info itu kita kaji, tidak semua info negatif juga harus kita
respons, karena kita kaji bagaimana meresponsnya. Kemudian jika ada 2
kementerian yang berbeda pendapat, kita harus duduk bersama dulu. Ketika duduk
bersama belum ada solusi, yang menjadi panduan dari GPR adalah apa instruksi
pesiden. Jadi kalau menurut instruksi pesiden yang menjadi juru bicara adalah
menteri perdagangan, artinya yang lebih kita sosialisasikan adalah dari kebijakan
kementerin perdagangan, ini dalam hal impor beras. Jadi kita memang harus taktis
menggunakan strategi, di dalam diseminasi informasi. Dan jangan sampai misalnya
isunya sudah cooling down, justru kita angkat kembali. Misal mengenai PLT
gubernur, waktu itukan rame dibicarakan, bahwa jenderal polisi itu wacana ternyata
baru wacana. Ketika baru wacana, kita harus mengetahui kebijakan presiden itu
15
seperti apa. Tetapi jika presiden itu menyampaikan bahwa itu sedang dalam
pengkajian, ya kita harus cooling down. Kita tidak mengangkat ke permukaan
supaya tidak menjadi polemik yang kemudian di plintir. Karena sebetulnya, dari
kemendagri sendiri belia juga kesulitan di dalam mencari PLT. Provinsi yang pilkada
itu ada 17, sementara eselon 1 di kemendagri itu hanya 9, kalau semua di bagi ke
daerah, mendagri juga kosong. Nah ada wacana kenapa kepolisisn atau TNI, karena
kalau polisi itu kan ya dari tingkat pendidikan teritorialnya, administrasinya
semuanya sudah sangat lengkap sehingga sesungguhnya sudah sangat pantas. Tetapi
kepantasan itu kan tida selamanya dinilai sebagai suatu kewajaran. Nah inilah karena
ini masih menjadi polemik, maka kami di kominfo pun melakukan cooling down.
Tadinya mau kita angkat ke dalam forum merdeka barat 9. Tetapi karena di dalam
ini sendiri masih wacana jadi kita turunkan atau tidak jadi. Jadi timing itu juga
penting, didalam mensosialisasikan atau menaikan isu, ya pertama frammingnya atau
konteksnya, yang kedua timingnya saat kita menaikan memang pantas atau belum,
kalau memang dampak lebih negatif kalau kita angkat ya ngga usah. Jadi itulah
dinamika informasi yang perkembangannya detik demi detik. Nah, selain sosialisasi,
kampanye program, counter narasi, juga mealui media monitoring ini kita juga bisa
sebagai landasan untuk melakukan branding. Kalau GPR keseluruh nations
branding, kalau kementerian dan lembaga tentu membranding kementerian dan
lembaganya. Jadi tugas kita memang ada yang detik demi detik untuk counter narasi,
tapi ada tugas yang timeless, ini tidak tergantung dari waktu. Ya termasuk program-
program pemerintah, keunggulan dan pencapaian. Nah, nanti siang juga kami
mengundang eselon satu untuk hadir di sini, di milenium untuk bersama-sama
melakukan sosialisasi program pemerintah melalui PSA (public service
anouncement) berupa video-video pendek di televisi. Karena di televisi ini kan
biayanya sangat mahal. Tidak mungkin kominfo mampu untuk melakukan placement
di tv. Jadi kita harus dukung bersama. Kami bisa membuat kontennya, tapi untuk
placement di TV seperti beberapa hari ini kita sudah angkat beberapa PSA khusus
untuk infrastruktur, tenaga kerja dan KIS (kartu Indonesia Sehat). Tapi kita plotting
di media baru seminggu biayanya ternyata luar biasa banget. Karena kita pilih
program-program yang sekmennya kan harus semua tersentuh, kalau seperti
facebookers atau dahsyat ternyata itu mahal sekali. 30 detik itu sudah puluhan juta.
16
Jadi kita harus sinergi, berintegrasi dalam menyampaikan program-program prioritas
pemerintah. Kami memohon monitoring media yang kami kirim untuk di tindak
lanjuti. Setelah ada analisis, kemudian selalu ada rekomendasi. Jadi kalau
rekomendasinya kurang lengkap mohon bisa di lengkapi sendiri.
Jati Wicaksono adi (kepala biro humas kementerian lingkungan hidup dan
kehutanan)
Kami selalu menerima analisis monitoring dari kominfo setap harinya. Tetapi
memang terkadang isunya tidak sesuai dengan kementerian kami. Kami ada 13
program prioritas, tetapi yang sering muncul di kementerian LHK adalah masalah
kebakaran hutan dan lahan, tentang pemantauan hotspot dan tentang bagaimana kita
mengantisipasi untuk asian games 2018 di palemang dan Jakarta, kemudian
perhutunan sosial yang seluas 12,7 Ha, kemudian ayo ketaman nasional, kemudian
target reforma agraria bersama BPN, kemudian perubahan iklim, banjir dan tanah
longsor juga konservasi sumber daya alam juga termasuk kedalamnya. Ini memang
sangat luas termasuk juga perburuan liar yang beberapa hari sempat muncul berita
orang hutan yang kepalanya hilang, atau yang sudah ngapung di sungai dan lain-lain,
ini memang sudah sangat viral dan kami harus cepat merespons. tentunya di
lapangan, karena seluruh indonesia kami ada balai koservasi juga yang memantau
langsung pergerakan pemburuan satwa itu, tapi kalau satwa tersebut sudah keluar
dari taman nasional atau tempat wisata dan masuk ke pemukiman penduduk itu
memang menjadi sulit pengendaliannya sehingga temen-temen harus lebih bekerja
ekstra. Namun dari kementerian sudah mebuat contac center atau respons cepat di
semua provinisi apabila ada kepemilikan satwa yang dilindungi untuk di jual beli itu
sudah bisa di deteksi sejak dini .
`Kami dalam waktu dekat ini mohon bantuannya ibu untuk narasi tunggal tentang
hari peduli sampah nasional.
Perwakilan Kementerian perdagangan
Kami juga melakukan media monitoring di kementerian kami sebanyak 2 kali
dalam sehari, yakni pagi dan sore. Kalau menurut kami, GPR yang dikirimkan oleh
17
kominfo sebenarnya isunya kelewat general ya bu, atau terlalu umum. Jadi tidak
mungkin kementerian perdagangan hari-hari memakai media monitoring ini.
Katakan misalnya tanggal 19 atau hari ini, kami sama sekali tidak bisa melihat isu ini
ada hubungannya dengan kementerian perdagangan. Kalau boleh usul kami adalah
ada seksi khusus di bagian media monitoring itu ada masalah politik, ada masalah
ekonomi dan ada masalah yang lain. Biar kami bisa tangkap dari kominfo. Kalau
umum sekali, nanti ini di kirim ke kami malah ngga ada gunanya bu, sayang.
Meskipun memang SDMnya harus banyak, dikami saja setiap hari 6-7 orang yang
terpaksa harus kami deploy ke kegiatan media monitoring itu. Mereka harus baca
dan mengambil analisis dari koran hari ini, sementara kami juga banyak sekali
substansi yang perlu kami lihat dalam media, katakan misalnya impor. Itu hanya
salah satu dari isu yang kami tangani, ada perlindungan konsumen, masalah
perizinan dan lain sebagainya, sehingga hari-hari kami mengambil hanya yang
paling serius. Mencari kasus apa yang mungkin timbul besok atau lusa dari
pemberitaan hari ini. Tapi perlu juga opini dari kominfo tentang isu-isu yang
berkaitan dengan perdagangan sehingga kami bisa laporkan ke pimpinan. Kemudian
apabila ada hal yang penting yang harus kami lakukan hari itu, kalau boleh kami di
kirimi saja bapak, ibu. Misal hari ini tolong perhatikan masalah ini, kalau perlu di
WA supaya cepet , kalau email kaya gini sekarang sudah lambat bu, wa sekarang
sudah lebih penting dari email. Kalau masalah impor sebenarnya banyak yang perlu
dijelaskan, kadang-kadang timingnya tepat atau tidak, kalau ngga ada yang komando
kamu juga ragu juga. Katakan misalnya soal impor jagung, kami tau apa yang harus
kami jawab, tetapi apakah timingnya tepat atau tidak harusnya kominfo bisa kasih
saran. Kami bisa langsung memberikan info kepada bapak ibu di kominfo, oh
kiranya ini yang paling tepat untuk di sosialisasikan.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
Untuk KLHK nanti kita juga akan mengangkat isu tentang perubahan iklim
di FMB, jadi mohon koordinasinya nanti, karena kan katanya ada divisi perubahan
iklim juga nanti bersama dengan BMKG.
18
Untuk kepala biro humas kemedag terimakasih masukannya. Sesungguhnya
kita memang seperti ini seharusnya, eselon 2 berkomunikasi menggunakan wa agar
informasi cepat sampai begitu pak, karena kami sekaligus laporan kepada bu dirjen
bahwasanya kami ingin mengembangkan daripada GPR report ini kepada antisipasi
hoaks, jadi pagi-pagi ada tim yang tidak hanya memonitor isu-isu yang prominance
tetapi isu-isu hoaks itu dari jam 7 ke jam 8 itu kita pantau. Kami juga tidak tau juga
atau tidak ada ilmu juga untuk mengetahui itu definsi hoaks, karena itu harus di
konfirmasi dan klarifikasi kepada K/L terkait. Nah ini perlunya wa pak, kira-kira
kalau ini diasumsikan hoaks lalu kita klarifikasi kepada K/L terkait melalui wa ini,
setelah kita dapat bahwa itu bener-benar hoaks, lalu kita stempel yang ini hoaks gitu,
dan yang benar seperti ini. Jadi tidak hanya stempel, tetapi ada yang benarnya seperti
apa gitu. kedepan mau kami kembangkan itu bu.
Ibu Niken Widiastuti (Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik)
Untuk monitoring 1-2 kali ini sudah sangat tepat sekali. Karena tidak
mungkin, kami dari kominfo itu bisa memonitor, GPR ini kan ada `181 kementerian
dan lemabaga jadi kalau masing-masing kementerianpun ada 34, sehari 2 kali
monitoring, ini sekarang belum mampu kami pak. Tapi kalo dari kemeterian sendiri
berinisiatif, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi. sehingga, dari kemeterian itu
bisa mengetahui semua dinamika yang ada di media nyata, ataupun di media maya,
ini sangat bagus. Kemudian juga untuk monitoring media yang dilakukan oleh
komnifo, selama ini baru terbatas pada hot isu atau top isu. Jadi isu yang paling, hari
ini isu apa si yang paling mencuat yang harus segera di lakukan sehingga terkesan
memang sangat general. Untuk K/L terkait merasa bahwa itu buka isu kami, tapi
masukan dari bapak tadi, monitoring media by sektor. Ada politik, ekonomi,
mungkin bisa di tindak lanjuti kalau itu, mungkin ga terlalu banyak kalau itu ga
sampe seratusan itu jadi kami masih bisa usahakan.
Kemudian dari KLH isunya memang cukup banyak dan sesungguhnya selain
counter narasi pak, ada capaian pemerintah yang menurut saya sangat luar biasa
sekali, kebakaran hutan tahun 2015, itu masih 21 ribu titik. Sekarang ini tahun 2017
hanya butuh waktu 2 tahun bisa dikendalikan hinggan 2 ribu sekian gitu ya pak.
19
Artinya kebakaran hutan yang tadinya tahun 2015 100%, sekarang tinggal 5 %. Nah
ini sebetulnya sangat harus di angkat menjadi capaian kinerja pemerintah khususnya
dari KLH pak, perlu kita membuat PSA atau video pendek 30 detik yang
menggambarkan capaian yang sangat luar biasa, ini kan karena adanya kerja keras
dari KLH, sinergi dengan TNI, Polri dan semua kementerian dan lembaga yang
lainnya. Nah dari monitoring media ini kita bisa mengetahui juga capaian-capaian
luar biasa.
Kemudian untuk THP (tim humas pemerintah), baru saja di ttd SK itu oleh
bapak menteri, Insya Allah besok akan kami undang THP untuk kita serahkan
bersama-sama jadi ya ada seremonial kecil gitu, tidak kasihkan satu persatu oleh thp
tapi ada sedikit acara, jadi tolong disampaikan kepada THP. Tetapi bahwa ada
penyerahan THP ke K/L kan sudah kami lakukan pada bulan januari yang lalu,
bahwa sesungguhnya dengan penyerahan itu sudah definitif THP itu sudah bertugas
di kesatuannya masing-masing. Walaupun sekarang ini kan masih ada dari K/L yang
tidak kebagian, jadi kami akan rekrut ulang THP tapi tidak terlalu banyak mungkin
7-10 orang untuk menutup kebutuhan THP dari masing-masing kementerian yang
belum dapat karen ada 5 oran THP yang mengundurkan diri.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
sebenarnya tadi ada masukan tentang pembagian isu mulai dari politik,
kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya dulu sempat terpikir seperti itu, tapi kalau
begitu tidak ketahuan mana isu yang memang paling hot dan dahsayat di satu hari
itu. kami takut mengurangi sensor urgensi daripada sebuah isu yang memang pada
hari itu harus kita redakan. Memang yang kita fokuskan pada isu-isu yang dahsyat
seperti itu. Memang tupoksi kita yang berbeda membuat kita sering kali tidak bisa
bersinergi, tapi barangkali pak dengan siasat atau bagaimana ada satu pertemuan
barangkali kita rancang nanti kan kalau tidak salah ada 800 webiste di K/L kita dan
ada 1500 lebih house jurnal , karena masing-masing K/L ada 2 atau lebih house
jurnal yang diterbitkan. Nah kalau kita bersatu menyuarakan daripada kepentingan
pemerintah melalui itu akan sangat dahsyat. Tapi memang debateable karena
20
tupoksinya memang berbeda. Nah ini perlu sebuah pemikiran nanti kita diskusikan
bersama bagaimana webiste & house jurnal kita bisa manfaatkan secara sinergi.
Febi (THP kemnterian perindustrian)
Alangkah baiknya hasil monitoring berita yang berupa rekomendasi itu bisa
detail pak. Jadi direkomendasi disebut polhukam mesti ngapain, mendagri mesti
bagaimana. kedua, bukan hanya mengcounter tapi juga membranding. Video pendek
lebih baik di upload ke medsos, kalau ke tv kan lebih mahal ya, mungkin bisa lewat
medsos juga.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
Ya kalau memang masukan tadi inginnya secara langsung atau disarankan
secara gamblang nanti kita usahakan kembali, tapi seharusnya memang ada sense of
humas, karena itu tidak bisa juga rinci tindak lanjuti seperti ini ini ini yang adek
bilang tadi, kitakan tidak tahun juga seperti di KLH ternyata ada juga perubahan
iklim, selama ini mindset kami berfikiran kalau iklim itu ada di BMKG ternyata
tidak hanya itu, kan begitu. Jadi sebaiknya adalah sens dari masing-masing K/L
merasa ternyata sesuai juga dengan tupoksi kami ketika melihat hasil monitoringnya
seperti ini, mungkin begitu pak. Kemudian yang kedua memang nanti ada juga kita
akan melaksanakan rapat untuk menaikan isu-isu tahunan yang sifatnya bukan
seperti pemadam kebakaran tadi seperti sosialisasi kalender event dan lain
sebagainya. Kemudian tentang video pendek kita memang harus bersinergi,
istilahnya tidak boleh ada ego sektoral. Contohnya kemarin kita bikin video pendek
tim komunikasi presiden sesungguhnya, sebuah iklan layanan masyarakat, disana
isinya pak jokowi di kutip ucapannya tentang pembangunan infrastruktur, dan
dengan adanya pembangunan infrastruktur terseraplah tenaga kerja-tenaga kerja,
angka pengangguran kita menurun, ada sebuah pidato yang mengatakan seperti itu.
Nah disitu juga menunjukan adanya testimoni dari masyarkat sehingga ia memiliki
pekerjaan. Nah ini seharusnya boleh di produksi oleh Kemenaker atau PUPR
sebetulnya, tetapi dua instansi ini dalam diseminasinya bareng-bareng, kolaborasi.
Kita tau jugalah teori social campagin, seseorang itu katanya kalau mendengar
sesuatu harus 7 kali. Sebuah program komunikasi akan efektif bila orang pergi
21
keluar liat bill board tentang itu, putar radio itu juga, tv itu juga jadi semuanya
menghantam dia. Jadi kalau sifatnya parsial disitu saja ya itu sebenarnya sama saja
dengan tidak ada apa-apa.
Nah untuk itu kita harus sinergi. Kominfo bersinergi kemana-kemana kalau
ada duitnya pak. Melihat eskalasi isu tersebut juga, ya kalau itu penting kita
usahakan untuk melakukan dialog di tv dan lain sebagainya. Memang sebenarnya di
kominfo juga kalau mau memviralkan ada namanya relawan sebenarnya buzzer ya
Cuma karena konotasinya jadi negatif, kita bilangnya relawan gorong-gorong
istilahnya supaya trending.
Tim siman (sinergi media sosial aparatur negara)
Ini ada 32 tim siman K/L yang sudah terbentuk, ada 32 wa grup tim siman
K/L dan ada 1 tim siman pusat, yang terdiri dari pejabat-pejabat biro humas yang
ditunjuk mewakilkan K/L masing-masing. Salah satu cara untuk menumpas hoaks
adalah klarifikasi ke K/L bersangkutan, kemudian setelah ada data dan fakta, kami
meminta K/L yang bersangkutan membuat kontennya, kemudian kita viralkan
melalui tim siman K/L masing-masing. Tetapi kita sampaikan memang itu cara yang
paling evisien dan efektif. Kita memiliki akun-akun sekitar 2500 akun pribadi dari
anggota tim siman untuk mendiseminasikan. Tetapi memang efektifitas dalam
disinfo ini masih belum maksimal, jadi memang baru 10-20% yang menshare,
retweet medsosnya masing-masing.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
kita berharap tim siman juga mengundang kita untuk rapat membahas hal ini,
ini harus di intenskan. Jadi ketika dia kirim hoaks langsung dipadamkan, jadi begitu
sesungguhnya. Untuk sumber-sumbernya kita bisa bantu monitoring, nanti hasilnya
kita kasih ke bapak, nanti bapak yang langsung mengklarifikasinya.
Perwakilan Kementerian Keuangan
22
kami belum dapat kiriman GPR report, kami harap kedepan bisa
memperoleh kalau tidak hardnya, softcopnya juga tidak apa. Masukan dari kami
akan lebih bagus jika ditambah ulasan dari isu yang berkembang di sosmed.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
memang di setiap sektor itu selalu ada yang memonitoring media untuk
masing-masing K/L. Tapi kominfo melakukan itu secara general sebagai pedoman
atau referensi lain untuk mengetahui isu yang tengah berkembang.
Tenaga Humas Pemerintah
akan lebih baik jika isunya di bagi menjadi beberapa sektor di kemenkoordinator.
Susi (Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup)
Menyimpang sedikit tentang FMB, menurut kami ada beberapa isu yang
pemetaan dari kominfo kurang. Jadi kominfo sudah menempatkan beberapa THP di
K/L, untuk kedepan bisa ditannya apakah berhubungan dengan K/L itu, supaya
menentukan narasumbernya enak, targetnya itu tepat sasaran. Misalnya waktu itu
kita bicara soal reforma agraria, saya menyampaikan bahwa ini porsinya lebih besar
ke ATR BPN, walaupun di KLH juga ada tapi porsinya sangat kecil. Tapi karena kita
tidak di ajak berkomunikasi sebelumnya, sehingga menurut saya infonya ngga
sampe. Yang keluar di media banyaknya soal perhutanan sosial, padahal yang mau
dibicrakan adalah reforma agraria. Jadi mungkin untuk next time bisa kita diajak
untuk ngobrol dulu pak, sebelum launching FMB.
Respons: Drs. Salamatta Sembiring M.Si
Jadi sebenarnya untuk FMB sebelum dilakukan kita ada rapat penajaman
isu, nah di rapat ini kita cari siapa yang cocok dan sebagainya. Sampai kepada kapan
menterinya ada, karena memang FMB ini ramai kalau menterinya ada.
Narasi tunggal ini kan memang tugas THP, kalau mau cepet dan paham
tentang narasi tunggal itu di THP pak, narasi tunggal yang di buat ke THP di kirim
ke JPP, tim redaktur dari kami yang disitu adalah wartawan senior kemudian di
23
viralkan kemana-mana. Ada 2 cara narasi tunggal, bisa dari THP ke JPP, bisa juga
K/L berkirim surat ke kominfo. Itu prosenya agak lama jdi lebih enak ke THP
sebenarnya.
Wawancara dengan Kabsudit PPI dirjen IKP
Ibu rosmiati
Peneliti :Bagaimana tahap rencana perubahan isu yang dilkukan oleh dirjen
IKP?
Ibu rosmiati :jadi kalau di PPI itu kan ada 3 subdit, 1 subdit di tempat saya, itu
subdit pengolahan isu publik. Tugasnya adalah memonitor semua
media, nah disitu kan ada isu yang segera harus di tindak lanjuti, Itu
di lempar ke subdit penyediaan informasi publik (PIP). Nah sudahlah
ketemu, dalam artian satu minggu isu ini bergulir terus, itu yang di
angkat ke FMB. Atau bisa juga isu yang menyangkut hajat hidup
orang banyak. Katakanlah tiba-tiba pemerinah menaikan harga BBM,
tanpa pemberitahuan dan sebagainya, itukan masyarakat resah. Nah
begitu resah itu di tindaklanjuti dengan FMB. Nah sebelum ada fmb
ini ada namanya rapat penajaman Isu, penajaman itu tuh
memframming bener ngga sih isu ini meresahkan masyarakat? ketika
bener, media itu di frame biar suaranya sama, jadi jangan sampe
Kementerian A bilang begini, kementerian B bilang begitu jadi di
framming biar sama-sama itu di suarakan di fmb.
Peneliti :dalam rapat penajaman isu itu siapa saja yang hadir?
Ibu Rosmiati :Yang hadir, perwakilan dari rencana narasumber. Kaya fmb ini
katakanlah isu TKA ya, makanya ini narasumbernya dari kementerian
perdagangan, kementerian tenaga kerja dan lembaga yang terkait.
Peneliti :Kalau KSP dan TKP apakah ikut juga?
Ibu Rosmiati :Nah kalau KSP dan TKP kenapa di sangkut pautkan, karena
sebetulnya mereka memantau fungsi GPR yang diamanatkan melalui
24
inpres no 09. Inpres ini sejauh mana sih dijalankan oleh kominfo.
Sinerginya begitu.
Peneliti :Berarti yang saya pahami, inpres no 09 ini di bagi kepada 3 sektor ya
bu, kominfo, TKP dan KSP?
Ibu Rosmiati :Iya betul.
Peneliti :Sejauh mana si bu peran kominfo dalam implementasi inpres
tersebut? selain fmb ini.
Ibu Rosmiati :Nah yang satu lagi ada namanya subdit pengolahan informasi, nah
informasi itu diolah, kemudian di viralkan. Hasilnya apa? Bisa berupa
meme, bisa video graphis, info graphis. Dikemanakan? Bisa kita
pasang di bioskop XXI, di krl juga, termasuk fmb ini juga nanti ada
siaran pers, ada media-media rilis itu dari pengolahan informasi.
Nanti juga komik, meme dan infograpihis dan video grafis lainnya
ada webnya indonesia baik.id itu punya PPI juga, jadi ini satu
direktorat juga.
Peneliti :Jadi implementasi Inpres ini dominan ada di divisi ini ya?
Ibu Rosmiati :A begini, inpres ini kan ada di ditjen IKP ya, nah di IKP ini ada
direktorat PPI. Nah PPI ini adalah dapurnya semua isu dan informasi,
ketika memviralkan itu ada direktorat kemitraan komunikasi (KK),
nah meme ini juga bisa di viralkan ke direktorat KK ini, ini beda
direktorat.
Peneliti :oh seperti itu. Melalui media apa saja bu?
Ibu Rosmiati :melalui website dan medsos Kementerian dan lembaga, melalui
videotron di K/L itu, melalui pranata humas, melalui bako humas.
Peneliti :Kalau media massanya?
Ibu Rosmiati :Media ada di PMP, pengelolaan media publik, itu disitu ada media
luar ruang, ada baliho, ada pertunjukan rakyat, iklan layanan
25
masyarakat nah itu disitu semua. Kemudian ada pusat layanan
informasi internasional (LII), ketika isu itu menyangkut dengan
media luar negeri, maupun wartwannya, direktorat LII yang bertugas
disini. Katakanlah ini isu TKA, nah tugasnya LII lah yang
menyebarkan berita-berita ke negara asalnya TKA ini.
Peneliti :Jadi berkesinambungan ya bu?
Ibu Rosmiati :Iya. Kalau di IKP itu istilahnya roda berjalan. Jadi kalau PPI ini
dapurnya yang masak, yang nyajikan siapa, yang mendiseminasikan
siapa, makanya kalau direktorat PPI ini berhenti dan tidak produksi,
semuanya juga akan berhenti.
Peneliti :Kemudian bu, kalau ini kan konsennya ke conter isu ya bu, ada ngga
si bu dari kominfo sendiri yang membangun isu itu?
Ibu Rosmiati :Nah jadi begini, itu juga kita pantau program prioritas, capaian
pemerintah ini sudah sampai mana sih sebenarnya, kan ngga semua
masyarakat tahu, nah itu juga kita diseminasikan. Nah jadi tugas
inpres itu yang pertama mendiseminasikan pogram prioritas
pemerintah, kedua mengcounter isu-isu negatif, kemudian satu lagi
menjawab ketika ada isu, jadi iniloh yang bener. Jadi ada tiga fungsi
dari inpres nomor 09 itu khusunya untuk IKP.
Peneliti :Bagaiman kominfo menjalin hubungan dengan kementerian sehingga
strategi perubahan isunya berjalan dengan lancar?
Ibu Rosmiati :Kalau kita monitoring isu kan tiap hari kita kirim ke K/L terkait, itu
selain K/L terkait, kita juga punya namanya THP, nah mereka itu
dibayar oleh kominfo di kementerian terkait itu, kemana menterinya
pergi, apa yang menterinya bicarakan di suarakan ke kominfo leh
THP ini, THP lapornya ke IKP sini, jadi sinerginya memang benar-
benar sudah di bangun. Beda misal humas dari kominfo, yang Cuma
di dalam situ-situ aja.
26
Peneliti :THP itu baru ada setelah Inpres atau gimana Bu?
Ibu Rosmiati :THP baru 3 tahun, setelah Inpres tersebut, implementasi dari inpres
itu juga.
Peneliti :Bagaimana caranya IKP mengatasi ego sektoral dari tiap K/L agar
dapat bersinergi?
Ibu Rosmiati :Kalau ego sektoral itu kan istilahnya memang koordinasi itu
gampang di ucapkan tapi sulit di lakukan. Makanya kita ada THP itu
untuk menyambungkan lidah, misal kementerian ini lagi ada acara ini,
namanyakan pada saling ingin menonjolkan itu pekerjaan ku, padahal
kan sudah presiden juga ngomong, sinergi itu harus di bangun, jangan
akhirnya sendiri-sendiri akhirnya ngga keliatan.
Sebenarnya di subdit pengolahan informasi ada namnya SIKP, ia
menarik semua data dan laporan dari K/L, nah itu katakanlah kita
mencari data kan susah ya, itu ada permennya atau surat edaran gitu
jadi humas K/L ini tidak boleh tida harus ada laporan ke IKP, itu yang
mengelola di subdit pengelolaan informasi PIP, jadi kalau saya pikir
makin kedepan sinergi akan makin kuat, karena kalau kita tunjukan
inpres mereka musti pahamlah kami mensinergikan.
Peneliti :Produk dari subdit PIP apa saja bu?
Ibu Rosmiati :Hasil monitoring itu hanya sekedar laporan saja sebenarnya, sebagai
peringatan ke K/L terkait. Kecuali analisis MCA (Media Content
Analisis), itu memang analisis untuk dasar fmb, analisis ini juga bisa
dari request dari KSP, aritnya katakanlah ada inpres, ini ada sesuatu
yang rahasia, ksp nanti ngingetin buat jangan di angkat dulu fmbnya,
karena suasananya atau apa itu bisa di hold dulu, ambil isu lain dulu
ketika rapat penajaman isu.
Peneliti : Kemudian adakah evaluasi stelah fmb?
27
Ibu Rosmiati :Ada, kan fmb ini maunya satu suara ya, nanti kita cek media itu
memframingnya dari mana sih? Sesuai ngga dengan tujuan kita?
Karena sebelumnya juga ada kisi-kisi juga, nah kisi-kisi itu juga kita
lempar ke media , nah kalau nanti media memberitakan ngga sesuai
dengan kisi-kisi, berarti kita kurang tajam ketika mengadakan rapat
itu, nanti di tema berikutnya kita perbaiki lagi, kemudian berapa
media yang hadir itu juga jadi catatan, kemudian sebaran medianya
sampai kemana itu juga jadi bahan evaluasi juga buat kita. Setelah ini
juga pasti ada dorstop media, nanti kita lihat sebarannya sampai
kemana.
Peneliti :Untuk medianya sendiri sudah di tentukan atau di undang atau
memang media mana saja bebas?
Ibu Rosmiati :Diundang, artinya bebas terbuka untuk umum, cetak, online, tv,
katakanlah ada media dari lampu hijau itu ngga papa. Tapi
frammingnya yang kita arahkan.
28
Transkrip Wawancara Staf Dirjen Informasi Komunikasi Publik
Narasumber:
Sheila
Dewi simatupang
fauzan
Sheila :Pagi Rofi, jadi di kominfo itu ada 2, ada humas kominfo yang
ngurus tentang isu-isu khusus kominfo, terus ada dirjen IKP, nah itu
yang berperan sebagai GPR yang mengurusi isu-isu publik. Jadi
subjek penelitian kamu dirjen ikp kan ya?
Peneliti : nah iya betul sekali kak.
Sheila : kalau yang naras tunggal itu sebenarnya kadang kementerian lain
minta di buatin sama kita, tapi kadang kita Cuma bantu viralin aja.
Kayak kemarin kemenkes minta viralin tentang sosialisasi stunting
pada bayi, atau yang sekarang nih kemenag minta di viralin tentang
ongkos haji. Nah nanti ada namanya tim kakak, tim kemitraan
komunikasi ngecek udah sesuai belum sama standardnya mereka.
Misalnya ada yang kurang nanti di revisi kalau sudah cukup yaudah
sampai pembentukan hashtagnya.
Peneliti : kalau di perhatikan, sekarang kan lebih ke counter isu ya kak?
Apakah sebenarnya memang hanya mengcounter atau sebenarnya
bisa saja seharusnya GPR ini membuat isu strategis atau membuat
agenda setting?
Sheila : nah iya memang seharusnya seperti itu, kami yang membuat agenda
setting sehingga menjadi perbincangan di masyarakat, tapi memang
kita lebih sibuk ke counter-counter terus karena banyak memang isu
yang harus di counter.
Peneliti : jadi memang divisinya berbeda-beda ya?
29
Sheila : iya divisnya berbeda-beda,kalau kita kan di divisi monitoring, nah
yang disebalah ini dia tuh pengolahan informasi, jadi kaya data base
gitu, dia nanti bikin infografis, video grafis, berdasarkan data dari sini
kadang-kadang. Kadang mereka punya sistem sendiri untuk data
namanya SIKP (sistem informasi komunikasi Publik) datanya itu dari
humas-humas K/L pada nginput gitu, ke alatnya mereka. Kadang juga
misal di kita ada isu apa, nanti mereka bikin infographis, video
graphis dan sebagainya. Nanti di sebarinnya itu via indonesia baik,
pernah dengar kan ya indonesia baik? Kan mereka ada youtube
chanelnya, instagram, sama facebook dan twitter nah di viralin tuh
disitu. Nah, satu lagi subdit penyediaan informasi, nah itu. Mereka itu
selain bikin fmb, mereka juga bikin komik, sama buka paket
informasi kaya gitu sama gen posting kaya workshop ke daerah gitu.
Peneliti : Kalau narasi tunggal yang ada di setiap web kementerian dan
lembaga, itu juga dari sini sumbernya berarti ya kak? Dari data
monitorng atau beda lagi?
Sheila : kadang iya kadang engga, karena memang misal di fmb yang akan
datang mereka (subdit penyediaan informasi) bilang mau ambil
properti asing deh, boleh liatin ngga pemberitaanya seperti apa si
dalam seminggu itu, misal hasil pencarian kita biasa aja, nanti coba di
tarik lagi dalam 2 minggu misalnya belum juga di tarik isunya dalam
1 bulan, ya kaya gitu aja paling. Bahan pertimbangan iya, tapi ga
selalu mereka ambil dari sini.
Peneliti : tapi kalau memang isu-isu yang lagi krusial harus dibahas baru ya
dipakai data dari sini?
Sheila : nah iya, jadi pembagiannya itu kan IKP, satu dirjen di eselon 1. Nah
itu ada komunikasi publik, nah ini yang ngatur kebijakan-kebijakan
publik gitu deh, kaya misalnya ngatur pusat dan daerah bagian
kewenangannya. Terus yang keduanya ada direktorat layanan
informasi internasional, itu sesuai namanya dia lebih ke komunikasi
30
internasional sama lembaga media asing, masyarakat asing, LSM
semua segala macem. Urusannya jadi second track diplomasi gitu.
terus ada direktorat pengolahan dan penyediaan informasi, ini kita
nyediain konten sama monitoring, terus ada lagi direktorat kemitraan
komunikasi ini induknya bakohumas, sama corenya si narasi tunggal
itu, di viralin segala macamnya di situ, kemudian ada PMP disitu
pengelolaan media publik. Ini nyediain media center kemudian
wartawan-wartawannya kominfo ada disini. Pernah buka
infopublik.co.id? nah itu yang mengelola PMP. Sama ses, ada 6.
Peneliti :Jadi yang konsen ke narasi tunggal itu dit PPI dan KK ya?
Sheila : iya betul, PPI sama KK, walaupun sebenarnya semua punya fungsi
masing-masing yah cuma memang yang dapat porsi terbesar itu PPI
sama KK. Jadi disni PPI punya 3 kasubdit, yang pertama bu ros itu
monitoring, kedua mas dimas itu yang naungin indonesia baik
kemudian ada pa gunarjo itu fmb sama paket informasi kaya komik
dan sebagainya.
Peneliti : jadi idealnya dari subdit sini, kemudian ke indonesia baik dan fmb
ya?
Sheila : nah betul, idealnya memang seperti itu.
Peneliti : kalau konten indonesia baik berarti banyak macamnya ya?
Sheila : iya selain counter narasi, dia juga ada daily isu, capaian pemerintah
juga, terus ada juga kaya serba seribi indonesia kaya GNFI.
Peneliti : jadi porsi divisi ini untuk menjalankan narasi tunggal itu apa aja
kak?
Sheila : jadi, kamu sudah baca inpresnya kan ya? Kita kebagian di point
kominfo melakukan monitoring media, saya lupa point keberapanya
tapi kita kebagian di situ. Jadi tujuan dari inpres ini sebenarnya untuk
menyamakan persepsi, kaya sekarang nih dana haji reguler, intinya
31
dana haji sekarang murah. Semua K/L harus ngomongnya sama,
senada gitu. jadi ngga saling K/L yang satu dengan lainnya beda-
beda. Terutama nanti ni, pas mau puasa kamu perhatiin kementerian
perdagangan, kementerian pertanian sama BPS datanya pasi beda-
beda tentang sembako, nah kita tuh ngga mau kaya gitu sebenarnya,
nah si narasi tunggal tuh pengennya kesitu, jadi informasi yang
disampaikan ke masyarakat tuh sama dan seragam. Nih ini loh kalian
harus ngomongnya ini, isunya misal tentang stok sembako aman
sampai lebaran, nah ngomongnya ini nih a long the line. Terserah
mau dari sudut mana yang penting ini.
Peneliti : sumber penentuan isunya dari mana kak?
Sheila : kan kadang ada isu yang memang sudah bisa di prediksi, seperti tiap
tahun kan pasti ada tuh isu yang tadi saya sebutkan, seperti buruh
minta kenaikan upah dan segala macem, nah kita tuh udah siap untuk
mengcounter isunya kaya gimana.
Penelit :Apakah semua K/L berkontribusi terhadap satu isu atau K/L yang
terkait aja?
Sheila : oh yang terkit aja, misal kenaikan harga pangan berarti kemdag,
kementan dan bulog.
Fauzan : pagi, sambil Wa’an gapapa ya. Jadi kalau biro humas itu mewakili
kominfo, sedangkan kalau kita di IKP itu perwakilan indonesia, jadi
lebih berat. Kita kan mengangkat sesuatu agar di kenal oleh
masyarakat, dalam hal ini contohnya ya asian games. Makanya
kantor kita juga heboh banget bahkan mungkin lebih heboh dari
kemenpora. Kita juga yang urus media relations dan sebagainya.
Peneliti :Pembentukan direktorat ini tuh sudah ada sejak dulu atau baru
dibentuk setelah ada inpres?
32
Fauzan : sebelumnya sudah ada, nah inpres ini sifatnya lebih menguatkan.
Memang kita selalu ganti-ganti nama. Kadang beda kepemimpinan
(presiden) namanya juga berubah, kaya awalnya kan depen, kemudian
jadi lin, kemudian depkominfo dan kalau IKP itu di bentuknya 2009-
2010 kalau nga salah. Jadi semua yang kita lakukan itu baik inpres
atau yang lainnya itu dalam rangka GPR.
Penelitian :Apa saja peran IKP dalam menjalankan Inpres ini?
Fauzan : semua itu kita yang lakukan, dari mulai manajemen isu, monitoring
isu sampai diseminasi IKP yang kerjain. Memang semua kehumasan
pemerintah itu ada di setiap sektor, baik itu KSP atau TKP. Tapi
harus ada leadernya dong, ya itu di kominfo.
Peneliti : jadi saya pakai konsep manajemen isunya howard case, yang ada 5
tahapan itu. Tahap identifikasi, analisis, strategi perubahan isu,
implementasi perubahan isu, dan evaluasi. Nah, bagaimna dirjen IKP
melkukan identifikasi isu yang berkaitan dengan pemerintah?
Sheila : kalau monitoring isu itukan memang kita lakukan setiap hari, nah
kalau alat bantunya kita memakai pihak ke tiga, pakai alat yang
basisnya big data biar lebih gampang kita melihat isu hari ini tuh isu
apa aja yang lagi naik, itu ada beritagar, untuk melihat sebaran isu
misalnya yang polhukam apa aja, kalau dari bisnis apa aja, kesehatan
apa aja kaya gitu, itu porsi-porsinya berapa-berapa , nah dari situ tim
monitoring nentuin mana yang mau di angkat jadi GPR report kaya
gitu. terus ada juga IMM, kita juga pakai indonesia indikator itu.
Mereka crowling media-media cetak, tv online dan mereka juga pake
cluster gitu.
Peneliti :Setelah di identifikasi, muncul analisis. Apa saja prodak-prodak hasil
anlisis tersebut kak?
Sheila & Fauzan : Produknya ada namanya GPR report, itu kita buat setiap pagi
kemudian kita kirim ke humas-humas kementerian dan lembaga.
33
Terus kita kirim juga ke kominfo, kantor staff presiden, tim
komunikasi presiden dan tim humas pemerintah. Misal hari ini saya
monitoring, berita yang naik adalah tentang perpres tenaga kerja
asing. Memang ada masukan coba ambil isu-isu persektor, bukan
hanya 1 isu saja, kan sekarang di bagi menjadi 4 sektor besar ya. Tapi
menurut kita kalau di bagi itu bukan top isu lagi. Makanya kita tetapi
1 isu yang diangkat sekarang.
Dewi : idealnya itu sebenarnya seperi ban berjalan, isu kita monitor dari
sini, kemudian di diseminasikan di konferensikan ke publik. Tapi not
always like this. Kadang pihak istana maunya beigni, jadi kita ikutin
pihak istana. Selain GPR report, kita juga ada produk MCA, atau
media conten analysis. Nah itu biasanya jadi bahan untuk FMB juga.
Misal nih tadi GPR reportnya tentang tenaga kerja asing, nanti
mereka minta di bikinin MCAnya soal pemeberitaan media tentang
tenaga kerja asing. Sebagai dasar untuk mengetahui pemberitaan
tentang TKA itu isunya apa aja si nanti kan keliatan, misalnya yang
muncul A,B,C . nah dari situ mereka bisa mengelola kira-kira
framming seperti apa yang di munculkan ke publik, kemudian mereka
angkat ke fmb.
Peneliti :Fmbnya berapa kali dalam seminggu kak?
Fauzan :Biasnaya fmbnya seminggu sekali, tapi kadang juga seminggu dua
kali. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang urgent dan perlu
langsung di counter, ya kita bikin fmb lagi ya walaupun misalnya
dalam seminggu itu udah ada fmb. Selain fmb itu juga ada indonesia
baik yang mebuat konten-kontennya. Kalau bicara IKP seperti itu,
tapi kalau bahas narasi tunggal biasanya mereka memanfaatkan
humas-humas K/L atau biasa di sebut gorong-gorong untuk
memviralkan hal tersebut. trans24/in aps sakuin
Peneliti :Kalau fmb itu media di undang atau gmna?
34
Mba Dewi :Kalau media ada Trnya masing-masing, jadi ga media abal.
Peneliti :Hambatan apa aja si kak yang sering terjadi di GPR?
Mas Fauzan :Sebenarnya yang terbesar itu ego sektoral ya, kemudian juga belum
ada jalur komunikasi yang jelas, padahal kan kita bisa di bilang
dapurnya ya. Tapi belum ada sisitem komunikasi yang jelas biar satu
suara atau one voice gitu. apa melalui thp atu melalui humasnya
langsung dan kira-kira tersampaikan ngga. Nah problem lainnya
ketika tersampaikan, itu terpakai ngga. Sebenarnya fmb itu juga salah
satu bentuk narasi tunggal. Awalnya fmb itu di bentuk untuk
mengalihkan isu media masa, tetapi malah jadi ikut isu media massa.
Indonesia baik juga jadi salah satu kanal informasi yang bisa
dipercaya, pernah dikutip oleh media massa juga.
Kalau fmb juga sebelum di mulai ada rapat penajaman isu, banyak
faktor kenapa isu itu naik, ada karena request K/L, atau request TKP,
KSP atau memang isunya lagi naik jadi banyak faktor. Tapi
seharusnya muncul dari reomendasi ban berjalan monitoring isu si.
Dirapat penentuan isu, setelah itu penajaman isu, itu dicari angel,
narasumber dan pembagian materi baru di buat fmbnya. Tapi yang
sering di skip si rapat penentuan isu. Kayanya itu jadi rapat internal
divisi itu aja si.. kaya misal sekarang ni TKA, ngundang orang dari
kemenaker, kemenkoperekonomian, THP, pokoknya yang sektor
terkait aja. Kadang ada isu dari kita tetapi kalau KSP tidak setuju juga
bisa jadi batal.
35
WAWANCARA DENGAN PAKAR KOMUNIKASI POLITIK
Dr. EMRUSH SIHOMBING M.Si
Daftar Riwayat Pendidikan :
Drs. Departemen Publisistik, Pergurunan tinggi publisistik Jakarta.
Magister studi komunikasi , Departemen Komunikasi, IPB.
Doktor Komunikasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
Sekarang aktif mengajar di Universitas Pelita Harapan.
Peneliti :Bapak sebagai pakar komunikasi, Bagaimana pandangan bapak
terkait kinerja goverenment public relations? Apakah sudah efektif
dalam menciptakan hubungan baik antara pemerintah dengan
masyarakat ?
Narasumber : oke, yang pasti saya melihat teman-teman yang ada disana, Johan
Budi dan kawan-kawan tidak ada background loh bung, siapa itu satu
lagi yang dari, ari- ari itu kalau gak salah dari politik yah, baru
Rikardi apa itu Sukardi Rikardi , oke anda ceklah namanya, saya pikir
dia penulis gitu yah. Jadi back ground komunikasi tidak mereka
miliki, memang boleh jadi mereka praktisi komunikasi tetapi tidak
didasari dengan komunikasi sebagai esensi sains dan tidak didasari
dengan manjemen komunikasi sehingga mereka ini ya keahlian
seperti itu memang diperlukan tetapi keahlian semacam ini pasnya
ujung tombak gitu tetapi merencanakan, menyusun strategi
komunikasi pemerintah termasuk komunikasi politik yang ada disana
tidak dilakukan dengan baik sehingga gak usah heran perilaku-
perilaku komunikasi mereka lebih cenderung saya sebut sebagai
pemadam kebakaran. Begitu ada masalah, baru muncul gitu loh.
Komunikasi itu tidak bisa demikian, komunikasi esen-sains,
komunikasi yang harus dikelolah sedemikian mulai artinya apa?
Harus ada manajemen komunikasi perencanaan , ada pelaksaan, ada
kontroling dan lain- lain sebagainya harus dilakukan demikian
36
sehingga pelaksaan komunikasi diistana berjalan dengan baik.
manajemen komunikasinya dan cenderung komunikasinya itu adalah
reaktif, ketika ada masalah seperti pemadam kebakaran. Harusnya
apa? pro aktif, bisa menciptakan suatu isu-isu yang menjadi
perbincangan publik, bukan menjadi sudah perbincangan publik, baru
dikritik atau apa baru mereka masuk, tidak. Harusnya yang terbaik itu
justru mereka adalah aktor komunikasi yaitu menciptakan isu-isu
tentang yang terbaik untuk bangsa dan negara sehingga itu menjadi
perbincangan publik, nah kalau mereka hanya sekedar untuk
memberikan respon, dia capek sendiri artinya mereka adalah disebut
istilah follower atau pengikut gitu. Harusnya mereka leading,
pencipta gitu yah sehingga dia menjadi leading sektor dibidang
wacana komunikasi di Indonesia. Melempar isu, tentu isu itu harus
yang produktif bagi bangsa dan negara sehingga itu menjadi
perbincangan publik misalnya apa? Isu yang dikatakan prulalisme,
pancasila, persamaan, persatuan indonesia, pembangunan, dan lain-
lain sehingga tidak sempat muncul isu yang sifatnya kontradiktif atau
kontroproduktif yaitu isu yang sifatnya memecah belah bangsa, yah
sektariat katakanlah membawa isu-isu tentang sentimen suku, agama
dan lain- lain dan itu seharusnya sudah disudahi,. Nah, harusnya
istana komunikasi kita mewacanakan yang sifatnya pancasila itu,
pluralisme itu tentu dengan proaktif, tidak reaktif disitulah
masalahnya kawan. Oke apa lagi ?
Peneliti : terkait peran media pak, ada istilah multual understanding antara
GPR dengan media dalam hal ini untuk menyamakan opini dan
persepsi ?
Narasumber : secara teoritis iya, antara GPR dengan media itu, iya kan. Mereka
paling sinergi artinya saling membutuhkan. media membutuhkan
PR, PR membutuhkan media, itu kenapa membutuhkan? secara
teoritis begitu. kenyataannya dilapangan yang menjadi masalah.
Artinya bahwa sering kali itu tidak dlakukan dengan profesional gitu
37
ya. Bagaimana PR itu supaya menjadi sumber berita yang kredibel
,menarik, memiliki news value tidak dimiliki PR itu sendiri gitu ya
sehingga apa yang dilakukan PR? yah, pendekatan-pendekatan
misalnya bisa saja pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam
konteks katakanlah logistik. Tau arti logistik ya tapi tidak bicara
negara lagi sekarang, tidak istana tapi secara keseluruhan. Jadi karena
tidak profesionalismenya pendekatan-pendekatan yang dilakukan
saya kira kadang-kadang pendekatan-pendekatan yang tidak
profesional juga karena bisa maka ada amplop dan lain-lainnya gutu
ya. Seharusnya tidak boleh ada itu dan kemudian bahwa media itu PR
menjadi sumber berita bagi mereka gitu ya suapaya menjadi sumber
yang kredibel tentu si wartawan atau si media harus mengolah,
mengorek lebih dalam informasi-informasi tidak hanya percaya apa
yang disampaikan oleh si PR, karena si PR kan kerjanya hanya
membungkus-membungkus, kemasan-kemasan terus, jadi itu yang
harus dilakukan memang antara keduanya ini harus saling
berhubungan atas dasar profesionalisme tapi kenyataan dilapangan
anda amati, masih banyak yang tidak sesuai dengan teori itu ya,
karena banyak di PR tidak Background komunikasi, gak ngerti dia
hanya modal kecantikan, populeritas baru merangkak PR sedikit-
sedikit dia pinter bahasa inggris udah kayak PR gitukan padahal ilmu
komunikasinya gak ada. Oke lanjut apa lagi ?
Peneliti : Mungkin ada narasi tunggal pemerintah impres nomor 9 tahun 2015
pak yang bapak Jokowi memerintahkan bahwa informasi-informasi
tentang pemerintahan itu dikelola oleh kominfo, dari daerah maupun
dari istana di manajemen dari kominfo baru disebar luaskan ke
masyarakat. Apakah itu efektif pak sampai sekarang ?
Narasumber : saya terus terang berelasi dengan pihak kominfo ya teman-teman
disana banyak teman saya, saya kira kalau kita lihat cotoh kasus deh.
Waktu masa pembelian senjata, contoh itu saja kasus. Berbeda
pendapat gak pemerintah, artinya lembaga-lembaga pemerintah kita,
38
berbeda pandangan. Ini suatu bukti bahwa belum terkordinasi juga
walaupun sudah ditugaskan kominfo ya atau kementrian meng-handle
itu tetapi tidak jalan juga, nah apa yang salah ? kan itu yang menjadi
pertanyaan kita gitukan? Yah kembali orang yang menangani bidang
komunikasi dipemerintahan kita sekarang bukan backgroundnya
komunikasi, misalnya contoh menteri komunikasi kita, diakan latar
belakangnya IT, gak ngerti dia komunikasi itu gituloh. Maka setiap
persoalan di kementerian komunikasi dia tangani atas dasar IT atau
menyetop tekoknologinya, konten tidak dia selesaikan padahal
persoalan komunikasi tidak di IT nya melainkan di kontennya. IT itu
kan sebenarnya kita mau belajar bisa dan dua tiga tahun kedepan
berubah jadi sebenarnya adalah bertempur dibidang konten,
berdialektika dibidang konten, nah konten itu yang harus menjadi
suatu dalam komunikasi terutama komunikasi publik adalah
pertarungan konten, pertarungan IT saya kira gak bisa dihambat ya,
perkebangan akan berubah terus, teknologi sekarang Facebook saja
sekarang sudah bisa live bunuh diri kemarin melalui FB, FB gak
bayar kan sudah bisa live, apa lagi emang bisa distop. Katakanlah
kalau orang ngirim pesan hoax atau hatspeech Paling lama 12 jam
sudah bisa diproses diajukan tetapi komunikasi tidak bisa begitu
karena ketika pesan komunikasi sudah sampai ke orang tidak boleh
ditarik kembali kan begitu, berbekas jadi kalau sudah 12 jam sudah
menyebar, sudah direkam orang. Nah, oleh karena itulah saya pikir
perlu pertarungan konten itu maka menurut saya perlu apa yang saya
sebut istilah imunisasi komunikasi, belum ada dibuku kan? ya
diimuniasi jadi ketika dilempar isu kejelekan saudara, tapi sebelum
dilempar orang kita sudah imun publik bahwa anda sosok yang
beginiloh, ketika diserang sesuatu yang negatif, orang sudah
imun...”ahh bisa aja, gak mungin dia begitu”...nah ini yang tidak
dimiliki oleh perencana komunikasi di Indonesia, maka saudara saya
katakan itu tidak bersinergi dengan proaktif tadi jadi harus ada
imunisasi komunikasi. Diimunkan bila perlu kita suntik sedikit, suntik
39
tanda kutip virus supaya dia jadi imun “ahh gak benar lohh”. Nah
sekarang misalkan risma, jawa timur andaikan dijelekan orang, sudah
imuniasi orang cenderung akan menolak walau pun kejelekannya
boleh jadi benar atau tidak ya tapi sudah terjadi imunisai, nah
perencanaperencana atau pun pengkomunikasi kita PR harus bergerak
bisa menciptakan imuniasi komunikasi, diimun. Kalau tidak diimun
begitu masuk hoax atau hatspeech ya sudah selesai itu, kementerian
komunikasi kan informasi tidak ada melakukan itu. Ya, saya maklum
karena
Penanya : jadi bagaimana pandangan bapak tentang manajemen isu tim GPR ?
Narasumber : boleh jadi konsep itu kita pakai, tapi saya lebih pas istilahnya
mereka tidak melakukan apa yang saya sebut dengan antisipatif gitu,
isu boleh gak kita antisipatif? Bisa. misal mengeloah suatu
perusahaan, ini akan muncul isu ini, sebelum isu ini muncul kita
sampaikan, jadi imunisasi begitu muncul. Saya terus terang
memegang beberapa wilayah konsultan politik pilkada-pilkada, saya
sudah antisipasi gitu loh, ini akan gini loh. Tentu saya wawancarai
klain saya, oh begitu tau ini kelemahan mu kemudia ini akan diolah-
diolah besok, ini akan digoreng betul bang, oke kalau begitu kita
lakukan ini, sebelum muncul sudah saya lempar isu, begitu muncul
orang akan “alah“ begitu. Jadi komunikasi tidak sekedar pada kita
reaktif tapi kita antisipatif atau proaktif, kalau ada lagi diatasnya
proaktif atau diatasnya reaktif lakukan itu.
Penanya : pertanyaan pamungkas, pandangan bapak tentang efektifitas GPR
dalam pengunaan sosial media, kan zaman sekarang sepenuhnya
sosial media ?
Narasumber : kembali lagi saya mengatakan itu kalau kita lihat pengelolaan
komunikasi secara keseluruhan belum profesional, otomatis sosial
mediakan bagian dari situ. Sudahkah mereka melakukan itu sosial
media dengan baik? Saya melihat, contoh kita lihat sosial media
40
banyak gak yang masuk ke ruang publik gitu justru sumbernya bukan
dari pemerintah, itu saja. Liat saja jumlah frekuensi atau jumlah
durasi atau kualitas atau apa, jarang muncul dari pemerintah paling
ada digroup-group saja. Tetapi yang berseleweran di dunia maya,
pemerintah belum menguasai isu, medan pertempuran karena gini
komunikasi publik itu ruang pertarungan gak? iya, dua manusia
bertemu itu pertarungan. Sosial media adalah ruang pertarungan, nah
sejauh mana pihak pemerintah masuk kedunia pertarungan itu
sehingga tidak lagi yang menguasai kita hoax, hatspeech dan tidak isu
yang di hantam ke pemerintah.
41
42
LAMPIRAN FOTO
Foto bersama Kasubdit PIP
Ibu Rosmiati
Foto Bersama Pakar
Komunikasi
Dr. Emrush Sihombing
Foto Bersama Staf Dirjen IKP Persiapan Rapat Evaluasi
Monitoring Media