kementerian keuangan republik indonesia...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 147/BC/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklajuti program dan kegiatan penyusunan
Standar Prosedur Operasi (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011 serta mempertimbangkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-2339/SJ/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan atas 53 Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PM.1/2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, Serta Monitoring dan Evaluasi Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
MEMUTUSKAN…
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
PERTAMA : Mengubah Lampiran I, V, VI, dan VII, Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-115/BC/2011, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, V, VI dan VII Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat Kepatuhan Internal, para
Direktur, dan para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama dan
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Kepala
Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL, ttd
AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PUSAT DJBC
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA
1. Pemberitahuan Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan
001/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Pemberitahuan Selesai Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan
002/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
3. Penunjukan Peserta Diklat 003/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
4. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
004/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
5. Penerbitan Surat Keputusan Kumandah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
005/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
6. Pemindahan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil
006/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
7. Permohonan Pensiun yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil
007/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
8. Usulan Pensiun Janda/Duda, Bagian/Hak Pensiun Janda/Duda, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil
008/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
9. Penerbitan Surat Izin Cerai/ Surat Keterangan Cerai
009/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
10. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
010/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
11. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III
011/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
12. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III
012/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
13. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II
013/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
14. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
014/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
15. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III
015/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
16. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III
016/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
17. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon II
017/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
18. Permohonan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil
018/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
19. Pelaporan Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara
019/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
20. Penerbitan dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan
020/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA
21. Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan yang Berasal dari Kantor Penerbit SPPD
021/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
22. Penerbitan dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
022/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
23. Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah yang Berasal dari Kantor Penerbit SPPD berdasarkan SK Mutasi
023/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
24. Entry Data dan Pengadministrasian Dokumen Kepegawaian
024/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
25. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU)
025/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
26. Penerimaan dan Pengadministrasian Surat/Paket pada Kantor Pusat DJBC
026/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
27. Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen pada Bagian Umum
027/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
28. Penggunaan Auditorium pada Kantor Pusat DJBC
028/SOP-BC/SEKRE/2009 Sekretariat Direktorat Jenderal
29. Pelayanan Permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (Pre-Entry Classification)
0001/SOP-BC/TK/2008
Direktorat Teknis Kepabeanan
30. Pelayanan Permohonan Valuation Ruling 0002/SOP-BC/TK/2008 Direktorat Teknis Kepabeanan
31. Pelayanan Permohonan Customs Advice 0003/SOP-BC/TK/2008 Direktorat Teknis Kepabeanan
32. Pelayanan Atas Permohonan Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian “Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation”
001/SOP-BC/TK/2009 Direktorat Teknis Kepabeanan
33. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
002/SOP-BC/TK/2009 Direktorat Teknis Kepabeanan
34. Pelayanan Atas Penerusan Usulan Peruntukan Barang Milik Negara
001/SOP-BC/TK/2011 Direktorat Teknis Kepabeanan
35. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan Yang Digunakan Untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan
0001/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
36. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan Yang Dibiayai Dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah Yang Diperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat
0002/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
37. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
0003/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
38. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit dan Benih Untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
0004/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
39. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor
0006/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA
40. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi
0007/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
41. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
0008/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
42. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
0009/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
43. Pelayanan Pemberian Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/ Industri Jasa
0010/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
44. Pelayanan Atas Permohonan Perizinan Impor Sementara Khusus Mesin/Peralatan dan Kapal Niaga Yang Digunakan Untuk Kegiatan Pertambangan
0012/SOP-BC/FK/2008
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
45. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
001/SOP-BC/FK/2009 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
46. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
001/SOP-BC/FK/2010 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
47. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum
002/SOP-BC/FK/2010 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
48. Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya
003/SOP-BC/FK/2010 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
49. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
004/SOP-BC/FK/2010 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
50. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh
005/SOP-BC/FK/2010 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
51. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan Darah dan Bahan Penjenisan Jaringan
006/SOP-BC/FK/2010 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
52. Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum (Revisi atas SOP no 007/SOP-BC/FK/2010)
001/SOP-BC/FK/2011 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA
53. Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan
002/SOP-BC/FK/2011 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
54. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
003/SOP-BC/FK/2011 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
55. Pelayanan Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya
004/SOP-BC/FK/2011 Direktorat Fasilitas Kepabeanan
56. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
001/SOP-BC/CUKAI/2009
Direktorat Cukai
57. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
002/SOP-BC/CUKAI/2009
Direktorat Cukai
58. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (CK-1A)
003/SOP-BC/CUKAI/2009
Direktorat Cukai
59. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
004/SOP-BC/CUKAI/2009
Direktorat Cukai
60. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Di Kantor Pusat Yang Diajukan Secara Manual
001/SOP-BC/CUKAI/2011
Direktorat Cukai
61. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Di Kantor Pusat Yang Diajukan Secara Elektronik
002/SOP-BC/CUKAI/2011
Direktorat Cukai
62. Penerbitan NHI Pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan
0001/SOP-BC/P2/2008
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
63. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Berdasarkan Rekomendasi Unit Kerja Terkait
0002/SOP-BC/P2/2008
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
64. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Karena Eksistensi Diragukan
0003/SOP-BC/P2/2008
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
65. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
001/SOP-BC/P2/2009 Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
66. Penerimaan Perkara 001/SOP-BC/P2/2011 Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
67. Penerimaan Dan Registrasi Tahanan 002/SOP-BC/P2/2011 Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
68. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
001/SOP-BC/AUDIT/2009
Direktorat Audit
69. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
001/SOP-BC/KI/2009 Direktorat Kepabeanan Internasional
70. Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
001/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA
71. Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
002/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
72. Penyusunan Rumusan Kebijakan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai
003/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
73. Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
004/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
74. Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
005/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
75. Penyiapan Rumusan Awal Dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai
006/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
76. Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Bilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
007/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
77. Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Multilateral di Bidang Kepabeanan dan Cukai
008/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
78. Finalisasi Rumusan Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Hubungan Kerja Sama Regional di Bidang Kepabeanan dan Cukai
009/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
79. Penyelenggaraan Meeting, Training/ Seminar dan Event Internasional Lainnya di Bidang Kepabeanan
010/SOP-BC/KI/2010 Direktorat Kepabeanan Internasional
80. Proses Pengurusan Perizinan Bagi Calon Peserta Kegiatan Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan Yang Diselenggarakan Di Luar Negeri
001/SOP-BC/KI/2011 Direktorat Kepabeanan Internasional
81. Pelayanan Keberatan Kepabeanan Pada Direktorat PPKC
001/SOP-BC/PPKC/2009 Direktorat PPKC
82. Pelayanan Permohonan Penundaan Atau Pengangsuran Kewajiban Membayar Utang Bea Masuk Dan Denda Administrasi Pada Direktorat PPKC
002/SOP-BC/PPKC/2009 Direktorat PPKC
83. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
003/SOP-BC/PPKC/2009 Direktorat PPKC
84. Tata Cara Pelaksanaan Pameran
001/SOP-BC/PPKC/2010
Direktorat PPKC
85. Pelaksanaan Analisis Berita Media Massa
002/SOP-BC/PPKC/2010
Direktorat PPKC
86. Penyelenggaraan Penyuluhan/ Sosialisasi
003/SOP-BC/PPKC/2010
Direktorat PPKC
87. Penanganan Perkara Permohonan Praperadilan Terhadap Seluruh Unit DJBC Pada Peradilan Umum
001/SOP-BC/PPKC/2011
Direktorat PPKC
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP UNIT KERJA
88. Penanganan Legal Drafting Dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
002/SOP-BC/PPKC/2011 Direktorat PPKC
89. Pelayanan Pengunggahan Informasi Kepabeanan Dan Cukai Ke Website DJBC
003/SOP-BC/PPKC/2011 Direktorat PPKC
90. Pelayanan Permohonan Registrasi Importir
001/SOP-BC/IKC/2009 Direktorat IKC
91. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
002/SOP-BC/IKC/2009 Direktorat IKC
92. Permohonan Pengembangan Sistem Aplikasi
001/SOP-BC/IKC/2011 Direktorat IKC
93. Pengembangan Sistem Aplikasi 002/SOP-BC/IKC/2011 Direktorat IKC
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
DIREKTUR JENDERAL, Ttd AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
1. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
001/SOP-BC/KPU B/2009
2. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
002/SOP-BC/KPU B/2009
3. Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut 003/SOP-BC/KPU B/2009
4. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang
004/SOP-BC/KPU B/2009
5. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan Menggunakan Customs Declaration
005/SOP-BC/KPU B/2009
6. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
006/SOP-BC/KPU B/2009
7. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
007/SOP-BC/KPU B/2009
8. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak
008/SOP-BC/KPU B/2009
9. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)
009/SOP-BC/KPU B/2009
10. Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification)
010/SOP-BC/KPU B/2009
11. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
011/SOP-BC/KPU B/2009
12. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III
012/SOP-BC/KPU B/2009
13. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III
013/SOP-BC/KPU B/2009
14. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon II
014/SOP-BC/KPU B/2009
15. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
015/SOP-BC/KPU B/2009
16. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III
016/SOP-BC/KPU B/2009
17. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan/atau Eselon III
017/SOP-BC/KPU B/2009
18. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon II
018/SOP-BC/KPU B/2009
19. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU) 019/SOP-BC/KPU B/2009
20. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 001/SOP-BC/KPU B/2010
21. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 002/SOP-BC/KPU B/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
22. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan
003/SOP-BC/KPU B/2010
23. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
004/SOP-BC/KPU B/2010
24. Tata Cara Penyegelan 005/SOP-BC/KPU B/2010
25. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan Karena Eksistensi Diragukan
006/SOP-BC/KPU B/2010
26. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 007/SOP-BC/KPU B/2010
27. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)
008/SOP-BC/KPU B/2010
28. Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)
009/SOP-BC/KPU B/2010
29. Pelayanan Keberatan Kepabeanan 010/SOP-BC/KPU B/2010
30. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Kawasan Berikat
011/SOP-BC/KPU B/2010
31. Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)
012/SOP-BC/KPU B/2010
32. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean
013/SOP-BC/KPU B/2010
33. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
014/SOP-BC/KPU B/2010
34. Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package 015/SOP-BC/KPU B/2010
35. Pelayanan Penyelesaian Returnable Package 016/SOP-BC/KPU B/2010
36. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
017/SOP-BC/KPU B/2010
37. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
018/SOP-BC/KPU B/2010
38. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
019/SOP-BC/KPU B/2010
39. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
020/SOP-BC/KPU B/2010
40. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau
021/SOP-BC/KPU B/2010
41. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
022/SOP-BC/KPU B/2010
42. Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor
023/SOP-BC/KPU B/2010
43. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Asil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
024/SOP-BC/KPU B/2010
44. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
025/SOP-BC/KPU B/2010
45. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik
026/SOP-BC/KPU B/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
46. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
027/SOP-BC/KPU B/2010
47. Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala 028/SOP-BC/KPU B/2010
48. Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
029/SOP-BC/KPU B/2010
49. Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat
030/SOP-BC/KPU B/2010
50. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
031/SOP-BC/KPU B/2010
51. Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas
032/SOP-BC/KPU B/2010
52. Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)
033/SOP-BC/KPU B/2010
53. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
034/SOP-BC/KPU B/2010
54. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol
035/SOP-BC/KPU B/2010
55. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
036/SOP-BC/KPU B/2010
56. Pelayanan Pemberian NPPBKC Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
037/SOP-BC/KPU B/2010
57. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
038/SOP-BC/KPU B/2010
58. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik Etil Alkohol 039/SOP-BC/KPU B/2010
59. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
040/SOP-BC/KPU B/2010
60. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) Etil Alkohol
041/SOP-BC/KPU B/2010
61. Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
042/SOP-BC/KPU B/2010
62. Penerbitan Surat Tugas Audit (Umum) 001/SOP-BC/KPU B/2011 63. Penerbitan Surat Tindak Lanjut Audit 002/SOP-BC/KPU B/2011 64. Penyusunan Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) 003/SOP-BC/KPU B/2011 65. Evaluasi Dan Perekaman Hasil Audit Kepabeanan Dan Cukai 004/SOP-BC/KPU B/2011 66. Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai (Audit Umum) 005/SOP-BC/KPU B/2011 67. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 006/SOP-BC/KPU B/2011 68. Pelayanan Pemberian Izin Pemasukan Dan Pengeluaran
Pengemas Yang Dipakai Berulangkali (Returnable Package) 007/SOP-BC/KPU B/2011
69. Pelayanan Pemecahan Pos BC 1.1 008/SOP-BC/KPU B/2011 70. Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) 009/SOP-BC/KPU B/2011 71. Pelayanan Reekspor BC 1.2 010/SOP-BC/KPU B/2011
72. Pelayanan Redress Manifest 011/SOP-BC/KPU B/2011 73. Pelayanan Penutupan Pos BC 1.1 012/SOP-BC/KPU B/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
74. Penerbitan Surat Pemberitahuan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)
013/SOP-BC/KPU B/2011
75. Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Pabean Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Yangtelah Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya Oleh Pemilik
014/SOP-BC/KPU B/2011
76. Pelayanan Penyelesaian Barang Dinyatakan Tidak Dikuasai Dalam Hal BTD Dilelang
015/SOP-BC/KPU B/2011
77. Penerbitan Surat Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) Kepada Direktur Jenderal Untuk Mendapat Persetujuan Peruntukkan BMN Dari Menteri Keuangan
016/SOP-BC/KPU B/2011
78. Pelayanan Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
017/SOP-BC/KPU B/2011
79. Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dengan Tulisan Di Atas Formulir (Manual)
018/SOP-BC/KPU B/2011
80. Pengumpulan, Penilaian Dan Analisis Data Atau Informasi Intelijen
019/SOP-BC/KPU B/2011
81. Penerbitan Nota Hasil Informasi (NHI) 020/SOP-BC/KPU B/2011 82. Penerbitan Rekomendasi Intelijen Lainnya 021/SOP-BC/KPU B/2011 83. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya 022/SOP-BC/KPU B/2011
84. Penyidikan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai 023/SOP-BC/KPU B/2011
85. Pengawasan Pembongkaran Crude Palm Oil Dan Turunannya 024/SOP-BC/KPU B/2011 86. Pengawasan Ship To Ship Dalam Rangka Ekspor 025/SOP-BC/KPU B/2011 87. Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Hasil Penindakan 026/SOP-BC/KPU B/2011 88. Evaluasi Kinerja Di Bidang Pelayanan, Pengawasan Dan
Administrasi Kepabeanan Dan Cukai 027/SOP-BC/KPU B/2011
89. Penanganan Pengaduan Masyarakat 028/SOP-BC/KPU B/2011 90. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan 029/SOP-BC/KPU B/2011 91. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 030/SOP-BC/KPU B/2011 92. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi 031/SOP-BC/KPU B/2011 93. Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor
Melalui Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi 032/SOP-BC/KPU B/2011
94. Pelayanan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Loket)
033/SOP-BC/KPU B/2011
95. Penyetoran PNBP (Bank) 034/SOP-BC/KPU B/2011 96. Penagihan Dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA 035/SOP-BC/KPU B/2011 97. Administrasi Pelayanan Jaminan 036/SOP-BC/KPU B/2011 98. Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) 037/SOP-BC/KPU B/2011 99. Pelayanan Pengembalian Jaminan 038/SOP-BC/KPU B/2011 100. Pelayanan Keberatan Dengan Bukti Penyerahan
Jaminan/Bukti Pelunasan Tagihan 039/SOP-BC/KPU B/2011
101. Penelitian Materiil Atas Keberatan Dengan Menyerahkan Jaminan
040/SOP-BC/KPU B/2011
102. Penolakan Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
041/SOP-BC/KPU B/2011
103. Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan 042/SOP-BC/KPU B/2011 104. Monitoring Penagihan 043/SOP-BC/KPU B/2011 105. Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang
Pajak 044/SOP-BC/KPU B/2011
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
DIREKTUR JENDERAL, Ttd AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
1. Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
0001/SOP-BC/KPP MP/2008
2. Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0002/SOP-BC/KPP MP/2008
3. Pengawasan Larangan dan / atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0003/SOP-BC/KPP MP/2008
4. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0004/SOP-BC/KPP MP/2008
5. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Pabean
0005/SOP-BC/KPP MP/2008
6. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
001/SOP-BC/KPP MP/2009
7. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
002/SOP-BC/KPP MP/2009
8. Pelayanan Penyelesaian Barang Awak Sarana Pengangkut 003/SOP-BC/KPP MP/2009 9. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang
Tiba Bersama Penumpang 004/SOP-BC/KPP MP/2009
10. Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tidak Tiba Bersama Penumpang Dengan Menggunakan Customs Declaration
005/SOP-BC/KPP MP/2009
11. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
006/SOP-BC/KPP MP/2009
12. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
007/SOP-BC/KPP MP/2009
13. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol
008/SOP-BC/KPP MP/2009
14. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
009/SOP-BC/KPP MP/2009
15. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
010/SOP-BC/KPP MP/2009
16. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
011/SOP-BC/KPP MP/2009
17. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
012/SOP-BC/KPP MP/2009
18. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan
013/SOP-BC/KPP MP/2009
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
19. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak
014/SOP-BC/KPP MP/2009
20. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)
015/SOP-BC/KPP MP/2009
21. Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification)
016/SOP-BC/KPP MP/2009
22. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
017/SOP-BC/KPP MP/2009
23. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
018/SOP-BC/KPP MP/2009
24. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III
019/SOP-BC/KPP MP/2009
25. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
020/SOP-BC/KPP MP/2009
26. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
021/SOP-BC/KPP MP/2009
27. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III
022/SOP-BC/KPP MP/2009
28. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU) 023/SOP-BC/KPP MP/2009 29. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 001/SOP-BC/KPP MP/2010 30. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 002/SOP-BC/KPP MP/2010 31. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) Jabatan 003/SOP-BC/KPP MP/2010
32. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
004/SOP-BC/KPP MP/2010
33. Tata Cara Penyegelan 005/SOP-BC/KPP MP/2010 34. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaankarena
Eksistensi Diragukan 006/SOP-BC/KPP MP/2010
35. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 007/SOP-BC/KPP MP/2010 36. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor dengan
Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)
008/SOP-BC/KPP MP/2010
37. Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)
009/SOP-BC/KPP MP/2010
38. Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC
010/SOP-BC/KPP MP/2010
39. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi pemberian Izin Kawasan Berikat
011/SOP-BC/KPP MP/2010
40. Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)
012/SOP-BC/KPP MP/2010
41. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean
013/SOP-BC/KPP MP/2010
42. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
014/SOP-BC/KPP MP/2010
43. Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package 015/SOP-BC/KPP MP/2010 44. Pelayanan Penyelesaian Returnable Package
016/SOP-BC/KPP MP/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
45. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
017/SOP-BC/KPP MP/2010
46. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
018/SOP-BC/KPP MP/2010
47. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
019/SOP-BC/KPP MP/2010
48. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
020/SOP-BC/KPP MP/2010
49. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau
021/SOP-BC/KPP MP/2010
50. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
022/SOP-BC/KPP MP/2010
51. Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor
023/SOP-BC/KPP MP/2010
52. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
024/SOP-BC/KPP MP/2010
53. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
025/SOP-BC/KPP MP/2010
54. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik
026/SOP-BC/KPP MP/2010
55. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
027/SOP-BC/KPP MP/2010
56. Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala 028/SOP-BC/KPP MP/2010 57. Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak
Atau Tidak Dipakai 029/SOP-BC/KPP MP/2010
58. Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat
030/SOP-BC/KPP MP/2010
59. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
031/SOP-BC/KPP MP/2010
60. Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas
032/SOP-BC/KPP MP/2010
61. Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)
033/SOP-BC/KPP MP/2010
62. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
034/SOP-BC/KPP MP/2010
63. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol
035/SOP-BC/KPP MP/2010
64. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
036/SOP-BC/KPP MP/2010
65. Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah 001/SOP-BC/KPP MP/2011
66. Administrasi Surat Keluar 002/SOP-BC/KPP MP/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
67. Administrasi Surat Masuk 003/SOP-BC/KPP MP/2011
68. Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
004/SOP-BC/KPP MP/2011
69. Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
005/SOP-BC/KPP MP/2011
70. Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor
006/SOP-BC/KPP MP/2011
71. Administrasi Barang Contoh 007/SOP-BC/KPP MP/2011
72. Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK 008/SOP-BC/KPP MP/2011
73. Pengembalian Barang Contoh 009/SOP-BC/KPP MP/2011
74. Pelayanan Penyuluhan / Sosialisasi Atas Permohonan Mitra Kerja
010/SOP-BC/KPP MP/2011
75. Pelayanan Sosialisasi Kepada Mitra Kerja 011/SOP-BC/KPP MP/2011
76. Press Release 012/SOP-BC/KPP MP/2011
77. Pelayanan Informasi Dan Bimbingan Kepatuhan Mitra Kerja 013/SOP-BC/KPP MP/2011
78. Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi Kinerja 014/SOP-BC/KPP MP/2011
79. Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan 015/SOP-BC/KPP MP/2011
80. Penerbitan Surat Paksa Dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak
016/SOP-BC/KPP MP/2011
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
DIREKTUR JENDERAL,
Ttd. AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
STANDAR PROSEDUR OPERASI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
1. Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
0001/SOP-BC/KPP MC/2008
2. Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0002/SOP-BC/KPP MC/2008
3. Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0003/SOP-BC/KPP MC/2008
4. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0004/SOP-BC/KPP MC/2008
5. Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai
0005/SOP-BC/KPPMC/2008
6. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)
001/SOP-BC/KPP MC/2009
7. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual
002/SOP-BC/KPP MC/2009
8. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
003/SOP-BC/KPP MC/2009
9. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
004/SOP-BC/KPP MC/2009
10. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol
005/SOP-BC/KPP MC/2009
11. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
006/SOP-BC/KPP MC/2009
12. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol
007/SOP-BC/KPP MC/2009
13. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
008/SOP-BC/KPP MC/2009
14. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak
009/SOP-BC/KPP MC/2009
15. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)
010/SOP-BC/KPP MC/2009
16. Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification)
011/SOP-BC/PKP MC/2009
17. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik
012/SOP-BC/KPP MC/2009
18. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil 013/SOP-BC/KPP MC/2009
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik
19. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik
014/SOP-BC/KPP MC/2009
20. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
015/SOP-BC/KPP MC/2009
21. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
016/SOP-BC/KPP MC/2009
22. Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III
017/SOP-BC/KPP MC/2009
23. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II
018/SOP-BC/KPP MC/2009
24. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV
019/SOP-BC/KPP MC/2009
25. Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III
020/SOP-BC/KPP MC/2009
26. Permohonan Penerbitan Kartu Istri/ Suami (KARIS/KARSU)
021/SOP-BC/KPP MC/2009
27. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 001/SOP-BC/KPP MC/2010 28. Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 002/SOP-BC/KPP MC/2010 29. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) Jabatan 003/SOP-BC/KPP MC/2010
30. Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah
004/SOP-BC/KPP MC/2010
31. Tata Cara Penyegelan 005/SOP-BC/KPP MC/2010 32. Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan Karena
Eksistensi Diragukan 006/SOP-BC/KPP MC/2010
33. Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara 007/SOP-BC/KPP MC/2010 34. Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan
Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)
008/SOP-BC/KPP MC/2010
35. Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)
009/SOP-BC/KPP MC/2010
36. Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC
010/SOP-BC/KPP MC/2010
37. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin Kawasan Berikat
011/SOP-BC/KPP MC/2010
38. Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)
012/SOP-BC/KPP MC/2010
39. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean
013/SOP-BC/KPP MC/2010
40. Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean
014/SOP-BC/KPP MC/2010
41. Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package 015/SOP-BC/KPP MC/2010 42. Pelayanan Penyelesaian Returnable Package 016/SOP-BC/KPP MC/2010
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
43. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
017/SOP-BC/KPP MC/2010
44. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
018/SOP-BC/KPP MC/2010
45. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
019/SOP-BC/KPP MC/2010
46. Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)
020/SOP-BC/KPP MC/2010
47. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau
021/SOP-BC/KPP MC/2010
48. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
022/SOP-BC/KPP MC/2010
49. Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor
023/SOP-BC/KPP MC/2010
50. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik
024/SOP-BC/KPP MC/2010
51. Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala
025/SOP-BC/KPP MC/2010
52. Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
026/SOP-BC/KPP MC/2010
53. Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat
027/SOP-BC/KPP MC/2010
54. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
028/SOP-BC/KPP MC/2010
55. Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas
029/SOP-BC/KPP MC/2010
56. Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)
030/SOP-BC/KPP MC/2010
57. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
031/SOP-BC/KPP MC/2010
58. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol
032/SOP-BC/KPP MC/2010
59. Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
033/SOP-BC/KPP MC/2010
60. Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah 001/SOP-BC/KPP MC/2011
61. Administrasi Surat Keluar 002/SOP-BC/KPP MC/2011
62. Administrasi Surat Masuk 003/SOP-BC/KPP MC/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
63. Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
004/SOP-BC/KPP MC/2011
64. Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA
005/SOP-BC/KPP MC/2011
65. Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor
006/SOP-BC/KPP MC/2011
66. Administrasi Barang Contoh 007/SOP-BC/KPP MC/2011
67. Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK 008/SOP-BC/KPP MC/2011
68. Pengembalian Barang Contoh 009/SOP-BC/KPP MC/2011
69. Penerbitan Surat Tugas Yang Ditandatangani Kepala Kantor
010/SOP-BC/KPP MC/2011
70. Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan 011/SOP-BC/KPP MC/2011 71. Administrasi Daftar Kehadiran Pegawai dan Penyusunan
Laporan Ketertiban Bulanan Pegawai 012/SOP-BC/KPP MC/2011
72. Penatausahaan Berkas Pegawai Masuk (Mutasi) 013/SOP-BC/KPP MC/2011 73. Pengajuan Pensiun Untuk Pegawai yang Mencapai Batas
Usia Pensiun 014/SOP-BC/KPP MC/2011
74. Administrasi mutasi keluar pegawai 015/SOP-BC/KPP MC/2011 75. Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA/KL) 016/SOP-BC/KPP MC/2011
76. Penyusunan Laporan Keuangan 017/SOP-BC/KPP MC/2011 77. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 018/SOP-BC/KPP MC/2011
78. Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 019/SOP-BC/KPP MC/2011 79. Penyusunan Masukan Rencana Strategis (Renstra) 020/SOP-BC/KPP MC/2011 80. Permintaan Barang Persediaan 021/SOP-BC/KPP MC/2011 81. Administrasi BMN Pengadaan atas Beban APBN 022/SOP-BC/KPP MC/2011 82. Administrasi BMN Transfer Masuk 023/SOP-BC/KPP MC/2011 83. Distribusi Barang Persediaan 024/SOP-BC/KPP MC/2011 84. Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai 025/SOP-BC/KPP MC/2011 85. Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara 026/SOP-BC/KPP MC/2011
86. Penerbitan Nota Dinas Jadwal PPKP 027/SOP-BC/KPP MC/2011 87. Laporan Lima Belas Harian 028/SOP-BC/KPP MC/2011 88. Penyusunan Laporan Melanjutkan Pendidikan Di Luar
Kedinasan atas inisiatif sendiri 029/SOP-BC/KPP MC/2011
89. Penyusunan Laporan Selesai Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri
030/SOP-BC/KPP MC/2011
90. Laporan bulanan data Kepegawaian 031/SOP-BC/KPP MC/2011 91. Proses Pengajuan Permintaan Uang Persediaan (UP) 032/SOP-BC/KPP MC/2011 92. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa 033/SOP-BC/KPP MC/2011 93. Pembuatan DP3 Pelaksana dan Eselon V 034/SOP-BC/KPP MC/2011 94. Pembuatan DP3 Eselon IV 035/SOP-BC/KPP MC/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
95. Penyusunan Laporan Bulanan SE-11 036/SOP-BC/KPP MC/2011 96. Penyusunan Summary Report 037/SOP-BC/KPP MC/2011 97. Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi Administrasi
Berupa Denda 038/SOP-BC/KPP MC/2011
98. Pelayanan Pemasukan Barang Kena Cukai (Bkc) Yang Belum Dilunasi Cukainya Yang Akan Digunakan Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Yang Hasil Akhirnya Berupa Bkc Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Ke Pabrik Lainnya
039/SOP-BC/KPP MC/2011
99. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Pelunasan
040/SOP-BC/KPP MC/2011
100. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Tujuan Ekspor
041/SOP-BC/KPP MC/2011
101. Pelayanan Pengeluaran BKC yang Tidak Dipungut Cukai Ke/Dari Pabrik/ Tempat Penyimpanan Lainnya Berada dalam Pengawasan Satu KPPBC
042/SOP-BC/KPP MC/2011
102. Administrasi Pengembalian Pita Cukai Akhir Tahun 043/SOP-BC/KPP MC/2011 103. Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan 044/SOP-BC/KPP MC/2011 104. Penerbitan Surat Pemberitahunan Pengenaan Biaya
Pengganti (SPPBP) 045/SOP-BC/KPP MC/2011
105. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
046/SOP-BC/KPP MC/2011
106. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan Nota pengenaan Sanksi Administrasi (NPSA)
047/SOP-BC/KPP MC/2011
107. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-2) 048/SOP-BC/KPP MC/2011 108. Pelayanan Pendaftaran PMBKC Tujuan Ekspor 049/SOP-BC/KPP MC/2011 109. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1)
berdasarkan CK-1 (Utang cukai) yang Tidak Dibayar pada saat Jatuh Tempo atau Kekurangan Pembayaran Cukai
050/SOP-BC/KPP MC/2011
110. Pelayanan Pembelian Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
051/SOP-BC/KPP MC/2011
111. Administrasi Kedatangan Pita Cukai 052/SOP-BC/KPP MC/2011 112. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai
atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (revisi atas yang sudah ditetapkan)
053/SOP-BC/KPP MC/2011
113. Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Informasi 054/SOP-BC/KPP MC/2011 114. Tatalaksana penindakan Kepabeanan dan Cukai 055/SOP-BC/KPP MC/2011 115. Pelaporan Data Penindakan 056/SOP-BC/KPP MC/2011 116. Tata Laksana Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 057/SOP-BC/KPP MC/2011 117. Tata Laksana Penanganan atas Dugaan Pelanggaran
Administrasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai
058/SOP-BC/KPP MC/2011
118. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan 059/SOP-BC/KPP MC/2011 119. Pelaporan Data Penyidikan dan BHP 060/SOP-BC/KPP MC/2011 120. Penanganan Perkara 061/SOP-BC/KPP MC/2011 121. Penerbitan NHI 062/SOP-BC/KPP MC/2011 122. Penerbitan Rekomendasi Lainnya 063/SOP-BC/KPP MC/2011 123. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya 064/SOP-BC/KPP MC/2011
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
124. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi atas Permohonan Pengguna Jasa/ Stakeholder (sebagai Narasumber/ Pembicara)
065/SOP-BC/KPP MC/2011
125. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Pengguna Jasa/ Stakeholder
066/SOP-BC/KPP MC/2011
126. Press release 067/SOP-BC/KPP MC/2011 127. Up date Web Site 068/SOP-BC/KPP MC/2011 128. Layanan Informasi dan Bimbingan Kepatuhan Pengguna
Jasa 069/SOP-BC/KPP MC/2011
129. Pelaksanaan PKPT Pelayanan dan Administrasi 070/SOP-BC/KPP MC/2011 130. Pelaksanaan PKPT Pengawasan 071/SOP-BC/KPP MC/2011 131. Penanganan Informasi dan Laporan Kinerja 072/SOP-BC/KPP MC/2011 132. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil
Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Manual 073/SOP-BC/KPP MC/2011
133. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Dan Tambahan Secara Elektronik
074/SOP-BC/KPP MC/2011
Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
DIREKTUR JENDERAL,
Ttd
AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 001/SOP-BC/CUKAI/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT
YANG DIAJUKAN SECARA MANUAL
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai dengan diserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C).
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).
3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC.
PERSYARATAN:
1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi.
2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :
a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan
3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC.
4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.
5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.
6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi
7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.
8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai :
a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar.
11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10.
12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:
Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:
1. Penerimaan P3C sampai dengan penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari.
2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NO. AKTIVITAS DIREKTUR CUKAIKASUBDIT PITA CUKAI
DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA
CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA
PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN
TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC
PENCETAK PITA CUKAI KPPBC/KPU
1. Direktur Cukai menerima P3C lembar ke-2 dariKPPBC kemudian memberikan disposisi untukdiproses lebih lanjut kepada Kasubdit Pita Cukaidan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
2 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan CukaiLainnya menerima P3C lembar ke-2 kemudianmendiposisikan kepada Kepala SeksiPenyediaan Pita Cukai dan Tanda PelunasanCukai Lainnya
3 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan TandaPelunasan Cukai Lainnya menerima danmendisposisikan P3C kepada pelaksana untukditeliti dan dibukukan
4 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menerimadisposisi dan P3C kemudian membukukandalam buku bambu P3C
5 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya melakukanperekaman P3C ke dalam komputer sertamenyimpan berkasnya
6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menelitiulang kembali data P3C yang telah disimpandalam komputer dengan berkas hard copy P3Ckemudian membuat usulan pesanan pita cukai(konsep OBC) asal impor berdasar P3Csecara berjenjang diserahkan kepada KasubditPita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan TandaPelunasan Cukai Lainnya meneliti danmembubuhkan paraf pada konsep OBC
8 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan CukaiLainnya meneliti dan menandatangani OBC
9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan TandaPelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yangtelah ditandatangani Kasubdit Pita Cukai danTanda Pelunasan Cukai Lainnya kemudianmendisposisikan kepada pelaksana untukmelakukan pengecekan ulang, mengarsip uruttanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukai
10 Pelaksana menerima OBC,mengadministrasikan dan mengirimkan OBCkepada Pencetak Pita Cukai
11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pitacukai sesuai dengan OBC, Setelah selesaikemudian mengirimkan pita cukai ke SeksiPenyediaan Pita Cukai dan Tanda PelunasanCukai Lainnya dengan Berita Acara SerahTerima
12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai,Berita Acara dan mendisposisikan kepadapelaksana untuk memeriksa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT CUKAI
HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA MANUAL
STANDAR PROSEDUR OPERASI
MULAI
MENERIMA DAN
MENDISPO-SISI
MENERIMA DAN
MENDISPO-SISI
KONSEP OBC
MENELITI ULANG &
MEMBUAT OBC
MENERIMA DAN
MENDISPO-SISI
2 P3C MMEA
MENERIMA DAN
MEMBUKU-KAN
BUKU BAMBU
P3C MMEA
2 P3C MMEA
D
DATA BASE
MEREKAM DATA P3C MMEA
MENELITI DAN
MEMPARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
D
OBC
MENERIMA DAN
MENDISPOSISI
MENERIMA DAN
MENGAD-MINISTRA-
SIKAN
BAST DARI PENYEDIA PC
OBC
PITA CUKAI
MENERIMA, MEMERIKSA
PC & MEMBUAT
BAST
1
2
NOMOR : 001/SOP-BC/CUKAI/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. AKTIVITAS DIREKTUR CUKAIKASUBDIT PITA CUKAI
DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA
CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA
PELUNASAN CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN
TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC
PENCETAK PITA CUKAI KPPBC/KPU
13 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BAST disesuaikan- dalam hal sesuai, meneruskan kepada Kepala Seksi penyediaan
14 Kepala seksi penyediaan menandatangani BASTdan menyampaikan pita cukai disertai BAkepada Kepala Seksi Penyimpanan danpendistribusian Pita Cukai dan TPCL (KepalaSeksi Penyimpanan)
15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukaidan BA
16 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BA disesuaikan- dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SAC
17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerimadan memeriksa disposisi, BA, pita cukaikemudian mengirim tembusan BA ke SeksiPenyediaan, dan menyimpan pita cukai diGudang Pita Cukai. Pita Cukai yang diterimaakan direkam di komputer untuk diperhitungkandengan CK-1A yang diajukan oleh importir
- Dalam hal penyediaan kantor Pita Cukai disimpan di gudang pita cukai
- dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukai dikirimkan ke KPPBC yang bersangkutan dengan disertai DP2C
Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
MEREKAM
PEMISAHAN LOKASI
PENYEDIAAN
END
MENERIMA, MEMERIKSA & MENANDA
TANGANI
MENANDA- TANGANI
BAST
BA
BAST DARI PENYEDIA PC
PITA CUKAI
BA
MENERIMA, MEMERIKSA
PC & MEMBUAT
BAST
SESUAI?
MEMBUAT BA HASIL
PEMERIKSAAN
BA
PITA CUKAI
Y
N
MENERIMA & MEMERIKSA,
SESUAI?
Y
N
MEMBUAT BA HASIL
PEMERIKSAAN
BA
PENYEDIAAN KPPBC
PENYEDIAAN KP
MENYIMPAN PC
MEMBUAT DP2C DAN MENGIRIM KAN PC
DP2C
PITA CUKAI
DP2C
PITA CUKAI
SELESAI
1 2
Nomor : 002/SOP-BC/CUKAI/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT CUKAI
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT
YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan di Kantor Pusat DJBC yang diajukan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari tambahan oleh Direktur Cukai sampai dengan diserahkannya siap dikirimkannya pita cukai disertai Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C).
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).
3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Direktorat Cukai Kantor Pusat DJBC.
PERSYARATAN:
1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi.
2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :
a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan
3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC.
4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.
5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.
6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi
7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.
8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai :
a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar.
11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10.
12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:
Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:
1. Penerbitan Order Bea Cukai (OBC) paling lama 2 (dua) hari.
2. Pencetakan Pita Cukai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Penerimaan dan penyiapan pita cukai untuk dikirim ke KPPBC dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NO. AKTIVITAS SISTEM APLIKASI CUKAI (SAC)
KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA
CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN
TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC
PENCETAK PITA CUKAI KPPBC/KPU
1. Sistem Aplikasi Cukai (SAC) meneruskan dataP3C dari KPPBC
6 Pelaksana pada Seksi Penyediaan Pita Cukaidan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menelitiulang kembali data P3C kemudian membuatusulan pesanan pita cukai (konsep OBC) asalimpor berdasar P3C secara berjenjangdiserahkan kepada Kasubdit Pita Cukai danTanda Pelunasan Cukai Lainnya
7 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan TandaPelunasan Cukai Lainnya meneliti danmembubuhkan paraf pada konsep OBC
8 Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan CukaiLainnya meneliti dan menandatangani OBC
9 Kepala Seksi Penyediaan Pita Cukai dan TandaPelunasan Cukai Lainnya menerima OBC yangtelah ditandatangani Kasubdit Pita Cukai danTanda Pelunasan Cukai Lainnya kemudianmendisposisikan kepada pelaksana untukmelakukan pengecekan ulang, mengarsip uruttanggal, dan mengirim ke penyedia pita cukai
10 Pelaksana menerima OBC, mengadministrasikan dan mengirimkan OBC kepada Pencetak PitaCukai
11 Pencetak Pita Cukai menerima, mencetak pitacukai sesuai dengan OBC, Setelah selesaikemudian mengirimkan pita cukai ke SeksiPenyediaan Pita Cukai dan Tanda PelunasanCukai Lainnya dengan Berita Acara SerahTerima
12 Kepala Seksi Penyediaan menerima pita cukai,Berita Acara dan mendisposisikan kepadapelaksana untuk memeriksa
13 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BAST disesuaikan- dalam hal sesuai, meneruskan kepada Kepala Seksi penyediaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTORAT CUKAI
HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN DI KANTOR PUSAT YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK
STANDAR PROSEDUR OPERASI
MULAI
KONSEP OBC
MENELITI ULANG &
MEMBUAT OBC
MENELITI DAN
MEMPARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
D
OBC
MENERIMA DAN
MENDISPOSISI
MENERIMA DAN
MENGAD-MINISTRA-
SIKAN
BAST DARI PENYEDIA PC
OBC
PITA CUKAI
MENERIMA, MEMERIKSA
PC & MEMBUAT
BAST
MENERIMA, MEMERIKSA
PC & MEMBUAT
BAST
SESUAI?
MEMBUAT BA HASIL
PEMERIKSAAN
BA
Y
N
MENERUSKAN P3C SECARA
ELEKSTRONIK
DATA P3C
1
NOMOR : 002/SOP-BC/CUKAI/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. AKTIVITAS SISTEM APLIKASI CUKAI (SAC)
KASUBDIT PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
KASI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN PITA
CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYIMPANAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI
LAINNYA
KASI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN
CUKAI LAINNYA
PELAKSANA PADA SEKSI PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN
TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA/SAC
PENCETAK PITA CUKAI KPPBC/KPU
14 Kepala seksi penyediaan menandatangani BASTdan menyampaikan pita cukai disertai BAkepada Kepala Seksi Penyimpanan danpendistribusian Pita Cukai dan TPCL (KepalaSeksi Penyimpanan)
15 Kepala Seksi Penyimpanan menerima pita cukaidan BA
16 pelaksana melakukan pemeriksaan- dalam hal tidak sesuai, pelaksana membuat BA hasil pemeriksaan agar BA disesuaikan- dalam hal sesuai, merekam BA ke dalam SAC
17 Pelaksana pada Seksi Penyimpanan menerimadan memeriksa disposisi, BA, pita cukaikemudian melakukan perekaman pada SACSAC akan melakukan pemisahan lokasipenyediaan
- Dalam hal penyediaan kantor Pita Cukai disimpan di gudang pita cukai
- dalam hal penyediaan KPPBC, pita cukai dikirimkan ke KPPBC yang bersangkutan dengan disertai DP2C
Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
MEREKAM
PEMISAHAN LOKASI
PENYEDIAAN
END
MENERIMA, MEMERIKSA & MENANDA
TANGANI
MENANDA- TANGANI
BAST
BA
BAST DARI PENYEDIA PC
PITA CUKAI
BA
PITA CUKAI
MENERIMA & MEMERIKSA,
SESUAI?
Y
N
MEMBUAT BA HASIL
PEMERIKSAAN
BA
PENYEDIAAN KPPBC
PENYEDIAAN KP
MENYIMPAN PC
MEMBUAT DP2C DAN MENGIRIM KAN PC
DP2C
PITA CUKAI
DP2C
PITA CUKAI
SELESAI
1
Nomor : 001/SOP-BC/TK/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ATAS PENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang ........................................................................ 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menjelaskan proses penerusan usulan peruntukan Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat
Penindakan dan Penyidikan / Kantor Wilayah DJBC / KPU BC / KPPBC kepada Menteri Keuangan, dimulai sejak penerimaan usulan peruntukan BMN sampai dengan terbitnya surat usulan peruntukan BMN dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai siap didistribusikan;
2. Penerusan usulan peruntukan BMN adalah penyampaian daftar BMN beserta usulan peruntukan antara lain : dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannnya, dan/atau dihapuskan kepada Menteri Keuangan;
3. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Impor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERSYARATAN :
1. Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kanwil DJBC / Kepala KPU BC / Kepala KPPBC mengajukan surat usulan peruntukan BMN yang dilengkapi dengan daftar BMN beserta usulan dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannya, dan/atau dihapuskan;
2. Surat usulan dilampiri dengan Surat Keputusan Penetapan BMN serta perkiraan nilai barang.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Usulan peruntukan BMN diselesaikan selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja sejak usulan diterima lengkap
dan benar.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd. Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sekretaris Direktorat Jenderal,
ttd,-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
TU Direktur Teknis Kepabeananmengadministrasikan surat penerusan usulanBMN
Kasubdit Impor meneliti dan memaraf konsepsurat penerusan usulan BMN kemudianmenerukan ke Direktur Teknis Kepabeanan
Direktur Teknis Kepabeanan meneliti danmemaraf konsep surat penerusan usulan BMNdan menandatangani nota dinas ke DirekturJenderal kemudian diteruskan ke DirekturJenderal untuk keputusan lebih lanjut
Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukanpenelitian atas surat usulan BMN dan dokumenlampirannya,- dalam hal usulan belum lengkap dan benar,membuat konsep surat permintaan dokumen ataudata yang dibutuhkan kepada Kantor Pabean- dalam hal usulan sudah lengkap, melakukanupdate database .
Pelaksana Seksi TPS dan TPP melakukanupdate database aplikasi BMN dan membuatkonsep surat penerusan dan surat usulan BMN
Kasi TPS dan TPP meneliti dan memaraf konsepsurat penerusan usulan BMN kemudianmeneruskan ke Kasubdit Impor
Direktur Teknis Kepabeanan menerima danmendisposisikan kepada Kasubdit Impor
TU Subdit Impor menerima danmengadministrasikan surat usulan BMN yangtelah didisposisi oleh Direktur Teknis Kepabeanan
DIREKTUR JENDERALPELAKSANA SEKSI TPS dan TPPKASI TPS DAN TPP TU SUBDIT IMPOR
TU DIREKTUR TEKNIS
KEPABEANANAKTIVITAS
TU Direktur Teknis Kepabeanan menerima danmengadministrasikan surat usulan peruntukanBMN yang dilengkapi dengan SKEP BMN dandokumen pendukung lainnya dari Kantor Pabean
Kasi TPS dan TPP menerima dan mendisposisikepada pelaksana Seksi TPS dan TPP untukdilakukan update pada sistem aplikasi BMN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERUSAN USULAN PERUNTUKAN BMN
NO DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN KASUBDIT IMPOR
Kasubdit Impor menerima dan mendisposisikepada Kasi TPS dan TPP
SOP ADM. SURAT MASUK
SKEP BMN, SURAT USULAN
TELITI & DISPOSISI
SOP ADM. SURAT MASUK
TELITI & DISPOSISI
TELITI & DISPOSISI
LENGKAP?
TELITI & DISPOSISI
PERMINTAAN DOKUMEN
T
DATABASE
Y
KONSEP SURAT PENERUSAN & USULAN BMN
TELITI & PARAF
TELITI & PARAF
TELITI & PARAF
SOP ADM. SURAT KELUAR
SELESAI
MULAI
KONSEP SURAT PENERUSAN & USULAN BMN
BUAT KONSEP
UPDATE DATABASE
ADA?
CEK DATABASE
T
Y
BUAT KONSEP SURAT
PENERUSAN
NOTA DINAS DIREKTUR
NOMOR : 001/SOP-BC/TK/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 001/SOP-BC/P2/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007. 3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan
Cukai. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang
Kepabeanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di
Bidang Kepabeanan dan Cukai. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,
Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan tentang tata cara penerimaan Laporan Pelanggaran (LP) dari Unit Penindakan atau
laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya, hasil tertangkap tangan atau penyerahan dari instansi lain, dimulai sejak diterimanya LP / laporan dugaan tindak pidana dari unit lainnya / surat pelimpahan perkara dari instansi lain oleh Kasubdit Penyidikan sampai dengan penunjukan dan penyampaian Lembar Penerimaan Perkara (LPP) kepada Tim Peneliti.
2. Tindak pidana Kepabeanan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan LP oleh Unit Penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya.
4. Pelaksanaan penerimaan perkara meliputi kegiatan : a. penerimaan LP dari unit penindakan atau instansi lain; b. penyampaian tanda terima atau respon elektronis; c. penuangan dalam LPP.
5. Unit Pelaksana SOP ini adalah Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERSYARATAN :
1. Laporan Pelanggaran dari unit penindakan diterima dalam hal dilengkapi dengan : a. Surat Bukti Penindakan, b. Laporan Tugas Penindakan, c. Dokumen lain yang terkait.
2. Laporan dugaan tindak pidana dari hasil pengembangan penyidikan, hasil penelitian dari unit lainnya dan hasil tertangkap tangan oleh Pejabat diterima dalam hal dilengkapi dengan sekurang-kurangnya dokumen hasil penelitian atau pemeriksaan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pidana;
3. Surat pelimpahan perkara dari instansi lain diterima dalam hal dilengkapi dengan : a. Laporan Kejadian / Laporan Polisi, b. Hasil pemeriksaan (dituangkan dalam BAW) c. Terdapat kelengkapan / keberadaan barang hasil penindakan, dokumen / surat terkait saksi-saksi.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Proses penghitungan waktu penerimaan perkara memerlukan waktu 1 (satu) hari.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Kasubdit Penyidikan menerima dan mendisposisi LaporanPelanggaran (LP) dari unit penindakan / penelitian unit lain /tertangkap tangan / instansi lain kepada Kasi Penyidikan
Lamp. LP dari unit penindakan :- Surat Bukti Penindakan- Laporan Tugas Penindakan- Dokumen terkait penindakan lainnya
Lamp. Laporan tindak pidana lainnya- Dokumen hasil penelitian / pemeriksaan terkait dugaan TP
Lamp. Pelimpahan perkara dari instansi lain- Laporan Kejadian / Laporan Polisi- Hasil pemeriksaan awal (BAW)- Resume Perkara / Hasil Penindakan
2 Kasi Penyidikan menerima dan mendisposisi LP dari unit lainkepada Peneliti Perkara
3 Peneliti Perkara menuangkan LP dari unit lain kedalam LembarPenerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk melakukanpenelititan pendahuluan serta membuat tanda terima penerimaanperkara / respon elektronik
4 Kepala Seksi Penyidikan meneliti dan menandatangani LPP danmenyampaikannya kepada Kasubdit Penyidikan
5 Kasubdit Penyidikan meneliti dan menandatangani LPP kemudianmendisposisikannya kepada Kasi Penyidikan
6 Kasi Penyidikan menerima LPP, menunjuk Tim Peneliti danmendisposisi LPP kepada Tim Peneliti melalui Peneliti Perkara
7 Peneliti Perkara menerima dan meneruskan LPP kepada TimPeneliti disertai berkas-berkas kemudian mengarsipkan LPP.
Sekretaris Direktorat Jenderal,
ttd,-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KASI PENYIDIKANAKTIVITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURTATA CARA PENERIMAAN PERKARA
PENELITI PERKARA TIM PENELITI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
NO KASUBDIT PENYIDIKAN
MULAI
TERIMA & DISPOSISI
LP / Laporan dari Unit Lain + Lampiran
TERIMA & DISPOSISI
LPP, TANDA TERIMA / RESPON
ELEKTRONIK
TELITI, TANDA
TANGAN
TELITI, TANDA
TANGAN, DISPOSISI
TERIMA, TUNJUK
TIM, DISPOSISI
TERIMA, TERUSKAN LPP, ARSIP
N
LPP + BERKAS-BERKAS
SELESAI
BUAT & TANDA
TANGAN LPP
LPP
LPP
NOMOR : 001/SOP-BC/P2/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 002/SOP-BC/P2/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANAN
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007. 3. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan
Cukai. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,
Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,
Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Penindakan.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.10-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan Pada Kantor Pusat DJBC Departemen Keuangan RI Sebagai Cabang Rutan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan tentang proses penerimaan dan registrasi tahanan dimulai dari penerimaan berkas
permohonan penitipan tahanan dari PPNS DJBC sampai dimasukkannya tahanan ke ruang sel tahanan cabang Rutan.
2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP);
3. Cabang Rumah Tahanan Negara DJBC adalah cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba);
4. Tahanan yang dapat ditempatkan di Cabang Rutan DJBC adalah tersangka tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai;
5. Penerimaan dan registrasi tahanan ini merupakan bagian dari tata cara penatausaan tahanan; 6. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Tempat Tahanan Subdirektorat Penyidikan Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
PERSYARATAN :
1. Penahanan dilakukan oleh PPNS DJBC sesuai Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dari atasannya; 2. Penempatan Tahanan pada Cabang Rutan DJBC, dilakukan oleh PPNS DJBC berdasarkan surat perintah
penahanan dan dituangkan dalam Berita Acara; 3. Permohonan dilampiri :
a. Surat Perintah Tugas Penyidikan b. Surat Perintah Penangkapan c. Berita Acara Penangkapan d. Surat Perintah Penahanan e. Berita Acara Penahanan f. Laporan Kejadian (LK) g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN : Sejak permohonan diterima sampai tahanan dimasukkan ke ruang sel tahanan cabang Rutan, memerlukan waktu
selama-lamanya 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd,- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Penyidik (PPNS DJBC) KWBC atau KPPBC mengajukan suratpermohonan penitipan tahanan kepada Kasi Tempat Tahanan
2 Kasi Tempat Tahanan meneliti dan mendisposisi surat permohonankepada Pelaksana untuk melakukan penelitian berkas.
3 Pelaksana melakukan penelitian berkas, dalam hal berkas belumlengkap melakukan konfirmasi ke Penyidik, dalam hal berkas telahlengkap melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Tahanan,membuat dan/atau menandatangani Berita Acara Penerimaan danPenitipan tahanan
4 Kepala Cabang Rutan meneliti BA Penerimaan dan Penitipan sertaberkas kelengkapan,- dalam hal setuju memerintahkan pelaksana membawa danmemasukkan tahanan ke ruang sel tahanan- dalam hal tidak setuju berkas dikembalikan kepada PPNS DJBC
5 Pelaksana menempatkan dan menerima tahanan.
Sekretaris Direktorat Jenderal,
ttd,-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERIMAAN DAN REGISTRASI TAHANAN
AKTIVITAS PPNS DJBC KASI TEMPAT TAHANAN (KEPALA CAB. RUTAN)
PELAKSANA SEKSI TEMPAT TAHANANNO
MULAI
TELITI & DISPOSISI
TELITI BERKAS
LENGKAP?
T
Y
MENCATAT, MEMBUAT
BA, MELAPOR
BA PENITIPAN
BERKAS PERMOHONAN
MENEMPATKAN
TAHANAN
MENERIMA
MNELITI
SETUJU? T
Y
MEMERINTAHKAN
DATABASE TAHANAN
SELESAI
NOMOR : 002/SOP-BC/P2/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 001/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.
DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tugas Audit yang dimulai sejak
adanya perintah untuk menyusun Surat Tugas Audit sampai dengan pengarsipan dan distribusi Surat Tugas Audit.
2. Penerbitan Surat Tugas Audit adalah pemberian penugasan kepada tim audit untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan/cukai.
3. Penerbitan Surat Tugas Audit Umum bertujuan untuk menunjuk pelaksana audit kepabeanan dan audit cukai sesuai Daftar Rencana Obyek Audit (DROA) yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan memperhatikan beban kerja dan ketersediaan dana perjalanan dinas.
4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
PERSYARATAN : Adanya DROA yang telah mendapat Nomor Penugasan Audit (NPA) dari Direktorat Audit.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Kepala Seksi Pelaksanaan AuditMemerintahkan Pelaksana untuk membuatKonsep Surat Tugas Audit sesuai DROAyang telah mendapatkan NPA dari DirekturAudit.
2 Pelaksana menyusun Konsep Surat TugasAudit dan Nota Dinas Pengantar ke KepalaKantor.
3 Kepala Seksi Pelaksanaan Audit meneliti danmemaraf.
4 Kepala Bidang Audit meneliti dan memarafkonsep Surat Tugas serta menandatanganiNota Dinas Pengantar.
5 Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Konsep Surat Tugas Audit.
6 Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan Surat Tugas Audit, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal2. Direktur Audit3. Auditee
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
NO. AKTIVITAS KEPALA BIDANG AUDIT KASI PELAKSANAAN AUDIT PELAKSANAKEPALA KANTOR
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT (UMUM)
MULAI
MENYUSUN KONSEP ST
SELESAI
MEMERINTAHKAN MENYUSUN
KONSEP ST
KONSEP ST
KONSEP ND
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI, MEMARAF ST,
MENANTANGANI ND
KONSEP ST
NOTA DINAS
MENELITI DAN MENANTANGA
NI ST
ST
MENGARSIP DAN
MENDISTRIBUSIKAN
N
NOMOR : 001/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 002/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDIT
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tindak Lanjut yang dimulai sejak
adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut sampai dengan pengarsipan dan pendistribusian Surat Tindak lanjut.
2. Penerbitan Surat tindak lanjut dilakukan dalam hal:
a. Tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
b. Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit;
c. Nilai Pabean tidak dapat diterima berdasarkan Nilai Transaksi dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali nilai pabean kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;
d. Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada Direktur Teknis Kepabeanan untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit; dan/atau
e. Terdapat perbedaan penafsiran tentang tarif dan diajukan penelitian ulang untuk penetapan kembali tarif kepada unit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama; dan/atau
f. Terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B
PERSYARATAN : Adanya Laporan Hasil Audit yang memerlukan penerbitan Surat Tindak Lanjut.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Tim audit berdasarkan rekomendasi LHAyang bersangkutan menyiapkan konsepsurat tindak lanjut
2 Kepala Seksi Pelaksanaan Audit Menelitidan Memaraf Konsep Surat Tindak Lanjut.
3 Kepala Bidang Audit Meneliti dan MemarafKonsep Surat Tindak Lanjut.
4 Kepala Kantor Meneliti dan MenandatanganiKonsep Surat Tindak Lanjut.
5 Pelaksana mengarsip dan mendistribusikan Surat Tindak Lanjut, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal2. Direktur Audit3. Auditee
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT AUDIT
NO. AKTIVITAS KEPALA BIDANG AUDIT
KASI PELAKSANAAN AUDIT PELAKSANAKEPALA KANTOR TIM AUDIT
MULAI
MEMBUAT KONSEP SURAT
TL
KONSEP SURAT TL
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI DAN MENANDATANG
ANI
SURAT TL
MENGARSIP DAN
MENDISTRIBUSIKAN
SELESAI
N
NOMOR : 002/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 003/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai. 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar
Audit Kepabeanan dan Cukai. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana
Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses penyusunan DROA yang dimulai sejak adanya Surat
Tugas dari Kepala Bidang Audit sampai dengan dikirimkannya DROA kepada Direktur Audit.
2. Penyusunan DROA adalah proses penyusunan Obyek Audit yang diusulkan kepada Direktur Audit berdasarkan Database Obyek Audit yang disusun secara selektif untuk periode 6 (enam) bulan berdasarkan manajemen risiko.
3. Penyusunan DROA bertujuan untuk merencanakan audit terhadap obyek audit tertentu disertai alasan dan rencana waktu pelaksanaannya.
4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN : Adanya Surat Tugas Penyusunan DROA.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Tugas Penyusunan DROA.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Kepala Bidang Audit menerbitkan SuratTugas (ST) Penyusunan DROA
2 Kepala Seksi Perencanaan Audit menerimamendisposisikan ST Penyusunan DROA kepelaksana
3 Pelaksana menganalisa Database ObjekAudit berdasarkan manajemen risiko, danmenyusun konsep DROA, Konsep SuratPenyampaian DROA ke Direktur Audit danKonsep Nota Dinas Ke Kepala Kantor.
4 Kepala Seksi Perencanaan Audit meneliti,menganalisa, memaraf konsep DROA, SuratPenyampaian DROA dan Nota Dinas.
5 Kepala Bidang Audit meneliti dan memarafKonsep DROA dan Surat PenyampaianDROA, serta meneliti dan menandatanganiNota Dinas.
6 Kepala Kantor Meneliti dan menandatangani Konsep DROA dan Surat Penyampaian DROA.
7 Pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikan DROA dan Surat Penyampaian DROA kepada Direktur Audit dengan tembusan Direktur Jenderal.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
PELAKSANA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPENYUSUNAN DAFTAR RENCANA OBYEK AUDIT (DROA)
NO. AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG AUDIT
KASI PERENCANAAN AUDIT
MULAI
MENERBITKAN SURAT
TUGAS PENYUSUNA
N DROA
SURAT TUGAS
MENGANALISA DATABASE
OBYEK AUDIT & KONSEP DROA
KONSEP DROA
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI, MEMARAF, DAN MENANDATANG
ANI
MENERIMA DAN
MENDISPO-SISI
KONSEP SURAT
KONSEP ND
MENELITI, DAN MENANDATANG
ANI
DROA SURAT
PENYAMPAIAN DROA
MENGARSIP DAN
MENDISTRIBUSIKAN
SELESAI
N
NOMOR : 003/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 004/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses evaluasi dan perekaman hasil audit kepabeanan dan
cukai yang dimulai sejak adanya Laporan Hasil Audit (LHA) sampai dengan penyampaian Laporan Perekaman kepada Kepala Bidang Audit.
2. Evaluasi Hasil Audit merupakan proses evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Evaluasi Hasil Audit bertujuan untuk :
a. menilai pemenuhan prosedur pelaksanaan audit sesuai tata laksana audit di bidang kepabeanan dan cukai.
b. menilai pemenuhan pelaksanaan audit sesuai standar audit dan program audit di bidang kepabeanan dan cukai.
c. menilai kinerja pegawai yang melaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
d. membuat profil auditee yang telah diaudit.
4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN : Adanya Laporan Hasil Audit.
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya LHA sampai dengan penyampaian laporan hasil perekaman ke Kepala Bidang Audit.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Pelaksana menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA)kepada Kasi Evaluasi Audit
2 Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasikelengkapan Kertas Kerja Audit (KKA) dan lampiran-lampiran LHA berdasarkan kesesuaian denganperaturan yang digunakan
3 Pelaksana melakukan perekaman data LHA ke dalamaplikasi SIMAUDI, termasuk menscanning bagianLHA tertentu untuk di upload ke dalam aplikasiSIMAUDI dan membuat konsep laporan perekamandata dan menyerahkannya kepada Kasi Evaluasi Audit
4 Kasi Evaluasi Audit meneliti dan mengevaluasikemudian menandatangani konsep laporanperekaman, dan memerintahkan pelaksana untukmengarsipkan dan menyerahkan laporan perekamankepada Kepala Bidang Audit
5 Pelaksana mengarsipkan dan menyampaikan LaporanPerekaman kepada Kepala Bidang Audit.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUREVALUASI DAN PEREKAMAN HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
NO. AKTIVITAS KEPALA BIDANG AUDIT
KASI EVALUASI AUDIT PELAKSANA
MULAI
TELITI & EVALUASI
MELAKUKAN PEREKAMAN
DAN MEMBUAT KONSEP
LAPORAN
DATA BASE
KONSEP LAPORAN
PEREKAMAN
TELITI & EVALUASI
LAPORAN PEREKAMAN
LAPORAN PEREKAMAN
LHA
MENGARSIP DAN
MENDISTRIBUSIKAN
SELESAI
N
NOMOR : 004/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 DESEMBER 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 005/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2008 tentang Standar Audit Kepabeanan dan Cukai.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2011.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2008 tentang Uraian Tugas Auditor, Ketua Auditor, PTA dan PMA Bea dan Cukai.
DESKRIPSI : 1. SOP ini menggambarkan proses pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai yang dimulai
sejak adanya Surat Tugas Audit sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Hasil Audit.
2. Pelaksanaan Audit merupakan proses kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan/cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan/cukai.
3. Pelaksanaan Audit bertujuan untuk menguji kepatuhan:
a. Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan/atau pengusaha pengangkutan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan/atau
b. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan/atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
4. Unit Pelaksana Standar Prosedur Operasi ini adalah Bidang Audit pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama Tipe B.
PERSYARATAN : Adanya Surat Tugas Audit
BIAYA : Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat tugas/surat perintah dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Kantor.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 a. Tim Audit menerima Surat Tugas Audit, kemudianmendatangi lokasi auditee.
b. Tim Audit melakukan penyampaian surat tugasdan observasi.
c. Tim Audit membuat dan menyampaian suratpermintaan data dan informasi sesuai ruang lingkupaudit.
d. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelahlewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak SuratPermintaan Data diterima Auditee maka Tim Auditmembuat Surat Peringatan (SP) I.
e. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelahlewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat PeringatanI diterima Auditee maka Tim Audit membuat SuratPeringatan II.
f. Dalam hal data belum dapat diserahkan setelahlewat waktu 3 (hari) hari kerja sejak Surat PeringatanII diterima Auditee maka Tim Audit membuat BeritaAcara Penghentian Audit (BAPA) dan membuatkonsep Surat Permintaan Blokir kepada Bidang P2.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR PROSEDUR OPERASIPELAKSANAAN AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI (AUDIT UMUM)
NO. AKTIVITAS TIM AUDITAUDITEE KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG AUDIT
MULAI
SURAT TUGAS
MEMBUAT SP I
SURAT PERINGATAN II
PENYAMPAIAN ST DAN
OBSERVASI
MEMBUAT DAN MENYAMPAIKA
N SURAT PERMINTAAN
DATA
SURAT PERMINTAAN DATA
SURAT PERMINTAAN DATA
LEWAT WAKTU?
SURAT PERINGATAN I
LEWAT WAKTU?
MEMBUAT SP II
SURAT PERINGATAN I
SURAT PERINGATAN II
LEWAT WAKTU?
MEMBUAT BAPA DAN KONSEP
PERMINTAAN BLOKIR
4
KONSEP PERMINTAAN
BLOKIR
BAPA
1
2
3
1
Y
Y
Y
N
N
N
NOMOR : 005/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
2 Kepala Bidang Audit meneliti dan menandatanganiPermintaan Blokir untuk disampaikan kepada BidangPenindakan dan Penyidikan (P2)
3 a. Apabila data telah diserahkan auditee, Tim Auditmenganalisa, mengolah data, melakukan stock opname barang dan menyusun kertas kerja auditberdasarkan program audit yang telah ditetapkanserta membuat Daftar Temuan Sementara (DTS)
b. Tim Audit membuat bahan presentasipelaksanaan audit untuk Kepala Kantor disertaidengan Konsep Surat Pengantar (SP) DTS
4 Kepala Kantor mendengarkan presentasi dari TimAudit, dan menandatangani SP DTS. Untukselanjutnya DTS diserahkan kepada auditee.
5 Auditee menganalisa DTS dan membuat tanggapanatas DTS tersebut.
6 a. Tim Audit menganalisa tanggapan DTS danmembuat undangan untuk pembahasan akhir
ANALISA , OLAH DATA,
MEMBUAT KKA DAN DTS
KKA
DTS
MEMBUAT BAHAN PRESENTASI DAN KONSEP SURAT
PENGANTAR DTS
BAHAN PRESENTASI
KONSEP SP DTS
MENDENGARKAN PRESENTASI DAN MENANDATANGAN
I SP DTS
DTS
SP DTS DTS
SP DTS
TELITI DAN TANDA TANGAN
PERMINTAAN BLOKIR
MENGIRIMKAN KE BIDANG P2
END
DTS
TANGGAPAN DTS
MENGANALISA DAN MEMBUAT
UNDANGAN PEMBAHASAN
AKHIR
UNDANGAN PEMBAHASAN
AKHIR
UNDANGAN PEMBAHASAN
AKHIR
1
2
3
2
1
b. Apabila Auditee tidak dapat memenuhiundangan pembahasan akhir, maka auditeedianggap menyetujui seluruh isi DTS dan Tim Auditdapat langsung membuat Berita Acara Hasil Audit(BAHA)
c. Apabila auditee dapat memenuhi undanganpembahasan akhir, maka dilakukan pembahasanakhir sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
d. Berdasarkan pembahasan dengan Auditee,maka Tim Audit membuat BAHA dan lampiran BAHAkemudian menandatanganinya bersama denganauditee.
e. Tim Audit menyusun dan menandatanganiLaporan Hasil Audit (LHA) berdasarkan BAPA atauBAHA
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
HADIR?
MENYUSUN BAHA
BAHA
PEMBAHASAN PEMBAHASAN
MEMBUAT RPA, BAHA DAN
DAFTAR HADIR
LAMPIRAN BAHA
BAHA
MENYUSUN LHA
LHA
SELESAI
5
4
5
2
Y
N
1
Nomor : 006/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
STANDAR OPERASI PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA
DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Impor Sementara.
DESKRIPSI:
1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin impor sementara yang dimulai sejak sejak pemohon mengajukan permohonan izin impor sementara sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin Impor Sementara.
2. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas dan Seksi Pabean dan Cukai.
PERSYARATAN: Pemohon mengajukan surat permohonan izin Impor Sementara yang memuat: a) rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai Barang Impor Sementara; b) pelabuhan tempat pemasukan Barang Impor Sementara; c) lokasi penggunaan Barang Impor Sementara; d) tujuan penggunaan Barang Impor Sementara; dan e) jangka waktu Impor Sementara.
Permohonan izin Impor Sementara harus dilampiri dengan: 1. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, spesifikasi dan/atau identitas
barang, dan jangka waktu Impor Sementara; 2. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau perjanjian sewa (leasing
agreement) atau dokumen semacam itu yang masih berlaku; 3. pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan Diekspor Kembali; 4. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai
dengan aslinya; 5. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara; dan 6. dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan.
BIAYA: Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya.
2
NORMA WAKTU LAYANAN: Pelayanan fasilitas izin Impor Sementara ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
STANDAR PROSEDUR OPERASIIZIN IMPOR SEMENTARA
NO. PEMOHON KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI FASILITAS
PFPD PELAKSANA
1
2
3
4
5a. apabila tidak lengkap,
mengkonfirmasikan kepadapemohon untuk melengkapipermohonan.
b. apabila lengkap, meneruskanberkas permohonan kepada PFPDdengan Nota Dinas (ND) untukdilakukan penetapan Nilai Pabeandan Klasifikasi Barang.
6
7a. menerima dan meneliti disposisi
Kepala Seksi Fasilitas PC sertapenetapan NP dan Klasifikasi dariPFPD.
b. membuat Nota Pendapat (NP) dankonsep surat keputusanpersetujuan impor sementara(SKEP) serta menyerahkan kepadaKepala Seksi Fasilitas PC.
c. menerima kembali NP dan konsepsurat keputusan persetujuan imporsementara yang tidak disetujui dandiajukan kembali kepada KepalaSeksi Fasilitas PC.
AKTIVITAS
Pemohon mengajukan permohonanimpor sementara secara tertulis kepadaDirektur Jenderal melalui KepalaKantor dilampiri dengan persyaratanimpor sementara, dan menyampaikankepada Petugas Pelaksana di FrontDesk.
Petugas Pelaksana di Front Deskmeneruskan berkas permohonan imporsementara kepada Kepala BidangPFPC serta membuat danmenyerahkan tanda terima kepadapemohon.
Kepala Bidang PFPC menerima berkaspermohonan impor sementara, menelitidan mendisposisikan kepada KepalaSeksi Fasilitas PC untuk diteliti dandiproses lebih lanjut.
Kepala Seksi Fasilitas PC menerimapermohonan impor sementara danmenugaskan pelaksana pada SeksiFasilitas PC untuk memeriksa danmeneliti persyaratan pengajuan imporsementara.
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PCi ik d liti
PFPD menerima berkas permohonandan melakukan penelitian danpenetapan Nilai Pabean dan KlasifikasiBarang, dan selanjutnyamengembalikan berkas permohonanbeserta hasil penetapan Nilai Pabeandan Klasifikasi Barang kepada SeksiFasilitas PC.
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC :
MULAI
BERKAS PERMOHONAN
TELITI & DISPOSISI
BERKAS PERMOHONAN
TANDA TERIMA
TELITI & DISPOSISI
TELITI KELENGKAP
AN
LENGKAP ?
SURAT KONFIRMASI
T
Y
TELITI & TETAPKAN
NILAI PABEAN
KONSEP NOTA DINAS KE
TELITI DISPOSISI & PENETAPAN N. PABEAN
1
KONSEP NOTA PENDAPAT & KONSEP SKEP/ PENOLAKAN
TANDA TANGAN
NOMOR : 006/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. PEMOHON KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI FASILITAS
PFPD PELAKSANAAKTIVITAS
8
9
10
11
12
13
12
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Kepala Bidang PFPC menerima surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PCmenerima surat keputusan persetujuanimpor sementara, mengadministrasikandan mendustribusikan kepadaPengguna Jasa.
Pemohon menerima surat keputusanpersetujuan impor sementara.
Kepala Seksi Fasilitas PC menerimasurat keputusan persetujuan/ suratpenolakan impor sementara, kemudianmenugaskan pelaksana pada SeksiFasilitas PC untuk mendistribusikan.
Kepala Seksi Fasilitas PC menandatangani konsep NP serta memaraf konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara.
Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa, meneliti NP dari Kepala Seksi Fasilitas PC memaraf NP, konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara dan mengajukannya ke Kepala Kantor
Kepala Kantor menerima, memeriksa, meneliti NP dari Kepala Bidang PFPC, menandatangani konsep surat keputusan persetujuan/ surat penolakan impor sementara, serta menyampaikan kepada Kepala Bidang PFPC.
TELITI, TANDA
TANGANI/ PARAF
TELITI, PARAF
SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN
ADMINSTRASI &
DISTRIBUSI
SKEP IMPOR SEMENTARA
SELESAI
1
SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN
TELITI, TANDA
TANGANI
SKEP IMPOR SEMENTARA/ SURAT PENOLAKAN
N
1
Nomor : 007/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANGKALI (RETURNABLE PACKAGE)
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
3. Surat Edaran Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor SE-516/KPU.02/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) dan Petikemas Kosong (Empty Container) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam;
DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan permohonan izin penggunaan returnable
package yang dimulai sejak sejak eksportir/pengirim barang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) sampai dengan pemohon menerima Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package).
2. Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas Yang Dipakai Berulang-Ulang (Returnable Package) Ke dan Dari Kawasan Bebas Batam
3. Karena pengemas tersebut akan digunakan berulangkali, maka eksportir/pengirim barang mengajukan permohonan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) dalam kualitas dan jumlah yang sama.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai, Seksi Administrasi Manifest dan Seksi Pabean dan Cukai.
PERSYARATAN: Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package paling sedikit harus memuat:
a. Jumlah dan jenis pengemas. b. Asal barang. c. Jangka waktu pemakaian barang.
Permohonan untuk memperoleh izin Returnable Package harus dilampiri: a. Fotocopy NPWP. b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Registrasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Fotocopy Angka Pengenal Impor- Umum. d. Fotocopy Persetujuan Ekspor(PPFTZ-01). e. Fotocopy Pemberitahuan Pabean(PPftz-01). f. Fotocopy Invoice/Packing List. g. Foto Barang.
2
BIAYA: Pelayanan fasilitas ini tidak di pungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN: Pelayanan fasilitas persetujuan izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali (returnable package) ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B BATAM
STANDAR PROSEDUR OPERASIIZIN PENGGUNAAN RETURNABLE PACKAGE
NO. PEMOHON KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI FASILITAS
KEPALA SEKSI INTELIJEN PELAKSANA
INSTANSI TERKAIT/KP
DJBC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerima,memeriksa, dan meneliti kelengkapan berkaspermohonan penggunaan returnable package.Apabila tidak lengkap, mengkonfirmasikankepada pemohon untuk melengkapi permohonan.Apabila lengkap diproses lebih lanjut.
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC membuat konsep Nota Dinas (ND) Penelitian Profil Importir/Pemohon dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Fasilitas
Kepala Seksi Intelijen menerima berkaspermohonan dan melakukan penelitian profilpemohon, dan selanjutnya mengembalikanberkas permohonan beserta Nota Dinas HasilPenelitian Profil Importir kepada Kepala SeksiFasilitas PC.
Kepala seksi Fasilitas menandatangani konsep ND Penelitian profil Importir/ Pemohon dan menyampaikan kepada pelaksana untuk meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.
Pelaksana Pemeriksa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Intelijen disertai dengan Nota Dinas (ND) untuk dilakukan penelitian profil importir/pemohon.
Kepala Seksi Fasilitas menerima ND Hasil Penelitian dari Kepala seksi Intelijen beserta berkas permohonan untuk selanjutnya diteliti dan didisposisikan kepada pelaksana pemeriksa untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
Kepala Seksi Fasilitas PC menerima permohonanpenggunaan returnable package dan menugaskan pelaksana pada Seksi Fasilitas PC untukmemeriksa dan meneliti persyaratan penggunaanreturnable package.
AKTIVITAS
Pemohon mengajukan permohonan penggunaanreturnable package secara tertulis kepadaDirektur Jenderal melalui Kepala Kantor dilampiridengan persyaratan permohonan penggunaanreturnable package, dan menyampaikan kepadaPetugas Pelaksana di Front Desk.
Petugas Pelaksana di Front Desk meneruskanberkas permohonan penggunaan returnablepackage kepada Kepala Bidang PFPC sertamembuat dan menyerahkan tanda terima kepadapemohon.
Kepala Bidang PFPC menerima berkaspermohonan penggunaan returnable package,meneliti dan mendisposisikan kepada KepalaSeksi Fasilitas PC untuk diteliti dan diproses lebihlanjut.
MULAI
BERKAS PERMOHONAN
BERKAS PERMOHONAN
TANDA TERIMA
TELITI & DISPOSISI
TELITI & DISPOSISI
TELITI KELENGKA
PAN
LENGKAP ?
SURAT KONFIRMASI
T
Y
BUAT ND PENELITIAN
PROFIL
KONSEP ND PENELITIAN
TANDA TANGANI
ND PENELITIAN IMPORTIR
TERUSKAN ND KE SEKSI
INTELIJEN
TELITI PROFIL
IMPORTIR
ND HASIL PENELITIAN IMPORTIR
TELITI & DISPOSISI
1
NOMOR : 007/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. PEMOHON KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI FASILITAS
KEPALA SEKSI INTELIJEN PELAKSANA
INSTANSI TERKAIT/KP
DJBCAKTIVITAS
11a. menerima dan meneliti disposisi Kepala
Seksi Fasilitas PC serta hasil penelitianprofil dari Keala Seksi Intelijen.
b. membuat konsep surat keputusanpersetujuan penggunaan returnablepackage (SKEP) serta menyerahkankepada Kepala Seksi Fasilitas PC.
12
13
14
15
a. Direktur Teknis Kepabeanan;
b. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
c. Direktur Audit.
16
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Kepala Bidang PFPC menerima, memeriksa, meneliti konsep SKEP dari Kepala Seksi Fasilitas PC, dan menandatangani konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package yang disetujui, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk didistribusikan
Kepala Seksi Fasilitas PC menerima suratkeputusan persetujuan penggunaan returnablepackage, kemudian menugaskan pelaksana padaSeksi Fasilitas PC untuk mendistribusikan.
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC menerimasurat keputusan persetujuan penggunaanreturnable package, mengadministrasikan,memberikan SKEP kepada Petugas Pelaksana diFront Desk (untuk diberikan kepada pemohon)serta mendistribusikan kepada :
Pemohon menerima surat keputusan persetujuanpenggunaan returnable package.
Pelaksana pada Seksi Fasilitas PC :
Kepala Seksi Fasilitas PC meneliti konsep SKEP dari Pelaksana dan memaraf konsep surat keputusan persetujuan penggunaan returnable package
KONSEP NOTA PENDAPAT
TELITI & BUAT
KONSEP SKEP
KONSEP SKEP PERSETUJUAN/ SRT
TELITI & PARAF
TELITI & TANDA
TANGANI
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
ADMINSTRASI &
DISTRIBUSI
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
SELESAI
N
SKEP PERSETUJUAN/ SRT PENOLAKAN
1
Nomor : 008/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses Pemecahan Pos adalah perincian lebih lanjut atas
Inward Manifes yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari barang yang dikirim secara konsolidasi.
2. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis
3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk.
4. Unit pelaksana administrasi pada SOP pemecahan pos BC 1.1 ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest
5. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan pemecahan pos, PNBP dan copy berkas dokumen, dan dokumen pelengkap.
6. Dokumen pelengkap terdiri dari House Bill of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1
7. SOP pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dimulai sejak diterimanya berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data elektronik sub pos manifes dan berakhir dengan pengembalian Media Penyimpan Data Elektronik dan copy berkas dokumen sebagai tanda terima pemecahan pos.
PERSYARATAN 1. Pengangkut atau pihak lain yang bertanggungjawab atas barang (konsolidator)
mempunyai Modul Pengangkut versi 4.07. 2. Surat permohonan pemecahan pos beserta dokumen pelengkap antara lain House Bill
of Lading/Airway Bill, Invoice, Packing List, dan data pendukung lainnya dalam hal diperlukan.
BIAYA PNBP sejumlah Rp.50.000,00
JANJI LAYANAN Pelayanan pemecahan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 49 menit terhitung sejak berkas dokumen dan Media Penyimpan Data Elektronik diterima dengan lengkap dan benar serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP&Manifes.
Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NO AKTIVITAS PENGANGKUT/IMPORTIR/ PJT PELAKSANA
1 Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipan mengajukan berkas permohonan yang terdiri dari:- surat permohonan pemecahan pos- PNBP - Dokumen Pelengkap - Copy berkas dokumen - Media Penyimpan Data Elektronik (berisi data elektronik sub pos manifes)
2 Pelaksana Administrasi menerima berkas dokumen dan melakukan penelitian.Jika terdapat kesalahan maka dokumen dikembalikan kepada Importir/Perusahaan Jasa Titipan untuk diperbaiki
3 Jika berkas dokumen benar dan lengkap maka pemecahan pos pada Sistem Aplikasi RKSP dan Manifes dilakukan
4 Pengangkut/Importir/ Perusahaan Jasa Titipan menerima kembali Copy surat permohonan, dokap dan PNBP yang telah diparaf oleh Pelaksana Pemeriksa dan Media Penyimpan Data Elektronik
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1
MULAI
MDPE
PNBP
DOKAP & COPY
SURAT PERMOHONAN &
COPY
MDPE
COPY BERKAS PERMOHONAN YG DINYATAKAN PECAH POS
SESUAI ?
T
Y
TELITI KELENGKAP
AN
PECAH POS
SISTEM APLIKASI RKSP &
MANIFEST
A
SELESAI
PERBAIKI/ LENGKAPI?
NOMOR : 008/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 009/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2003 tentang Tatakerja Penatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara.
DESKRIPSI
1. SOP ini menggambarkan penetapan BCF 1.5 ini dimulai sejak pelaksana pemeriksa melakukan pengecekan dan pencetakan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes dan berakhir dengan Kasi Tempat Penimbunan menerima Nota Dinas Penetapan BCF 1.5 dari Kasi Administrasi Manifes
2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun
untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis
4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR
PENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)
seperti disket, flashdisk. 5. Unit pelaksana administrasi pada SOP Penetapan Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) ini
adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Administrasi Manifest dan Seksi Pabean serta berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan dan Penyidikan.
6. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah : a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di
dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya; b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di
luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya; c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut
izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau d. Barang yang dikirim melalui Pos :
1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak dapat diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.
7. Daftar BCF 1.5 adalah daftar Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai. 8. Tim Pengawalan BCF 1.5 adalah kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari petugas Bea
dan Cukai Bidang Pabean dan Fasilitas Pabean dan Cukai serta Bidang Penindakan dan Penyidikan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas guna melakukan pengawalan barang-barang yang terdaftar pada daftar BCF 1.5 dari TPS menuju TPP.
PERSYARATAN Sistem browse menu pos terbuka pada Aplikasi Manifes dapat dijalankan
BIAYA Tidak dipungut Biaya
JANJI LAYANAN Pelayanan penetapan BCF 1.5 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengecekan Pos Terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes pada minggu pertama tiap bulan.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENETAPAN BARANG TIDAK DIKUASAI (BCF 1.5)
NO AKTIVITAS KABID PFPC KASI ADM. MANIFES
KASI PENINDAKAN
SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA PEMERIKSA
TIM PENGAWALAN
BCF 1.5
1 Pelaksana Pemeriksa melakukan pengecekan Pos terbuka pada Sistem Aplikasi Manifes, dan mencetak daftar Pos Terbuka serta membuat konsep Nota Dinas kepada Kasi Penindakan untuk pengecekan fisik barang.
2 Kasi Adm. Manifes menandatangani konsep nota dinas
3 Nota Dinas dan Daftar Pos Terbuka dikirim kepada Kasi Penindakan untuk diteliti keberadaan barang.
4 Hasil pengecekan fisik: - Kedapatan ada, Kasi Penindakan mengirim Nota Dinas dan data keberadaan fisik pada Daftar Pos Terbuka. -Kedapatan tidak ada, Kasi Penindakan melakukan meneruskan ke seksi penyidikan untuk proses lebih lanjut.
5 Kepala seksi administrasi manifes menerima nota dinas pengecekan fisik barang dan mendisposisi ke pelaksana
6 Pelaksana Pemeriksa menerima data keberadaan fisik pada pos terbuka dari Kasi Penindakan dan membuat konsep Surat Tugas Pengawalan BCF 1.5
7 Kasi Adm. Manifes memberi paraf pada Surat Tugas Tim Pengawalan BCF 1.5 ke TPP
CEK POS TERBUKA
MASUKKAN PARAMETER POS
TERBUKA
TAMPILAN
MULAI
KONSEP NOTA DINAS
DAFTAR POS TERBUKA
TANDA TANGAN
NOTA DINAS
DAFTAR POS TERBUKA
TELITI KEBERADAAN
BARANG
FISIK BARANG ADA?
N
TELITI
ND HASIL CEK FISIK
KEBERADAAN BARANG
MEMBUAT KONSEP ST
PENGAWALAN
KONSEP ST PENGAWALAN
BCF 1.5
TELITI, & PARAF
Y
TELITI DISPOSISI
1
NOMOR : 009/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO AKTIVITAS KABID PFPC KASI ADM. MANIFES
KASI PENINDAKAN
SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PELAKSANA PEMERIKSA
TIM PENGAWALAN
BCF 1.5
8 Kabid PFPC memberi tanda tangan pada Surat Tugas Tim Pengawalan BCF 1.5 ke TPP
9 Tim Pengawalan BCF 1.5 melakukan pengawalan BCF 1.5 ke TPP dan membuat Berita Acara Serah Terima
10 Pelaksana Pemeriksa menerima Berita Acara Serah Terima dan membuat konsep Daftar Barang BCF 1.5
11 Kasi Adm. Manifest meneliti dan menandatangani Daftar Barang BCF 1.5
12 Pelaksana Pemeriksa menutup pos terbuka pada Sistim Aplikasi RKSP dan Manifes dengan daftar barang BCF 1.5 yang telah ditanda tangani Kasi Adm. Manifest
13 Kasi Tempat Penimbunan menerima Daftar Barang BCF 1.5
Mengetahui
-ttd-
Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
TELITI, & TANDA
TANGAN ST
ST PENGAWALAN
BCF 1.5
KAWAL & BUAT BA SERAH TERIMA
BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERIMA BA ST & BUAT KONSEP DAFTAR
BRG BCF 1.5
KONSEP DAFTAR BRG
BCF 1.5.
TERIMA KONSEP
DAFTAR BRG BCF 1.5
DAFTAR BRG BCF 1.5.
Penutupan Pos
Data Base
A
TUTUP POS
DAFTAR BRG BCF 1.5.
SELESAI
1
Nomor : 010/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..
DESKRIPSI 1. SOP menggambarkan pelayanan reekspor BC 1.2 yang dimulai sejak diterimanya
berkas permohonan reekspor dan berakhir dengan penomoran dokumen pabean untuk reekspor dan Nota Dinas Pemeriksaan dan Pemuatan.
2. Reekspor adalah kegiatan pengeluaran kembali barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dikarenakan: a. tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis.
3. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REEKSPOR BC 1.2
elektronik, seperti disket, flashdisk. 4. Unit pelaksana pada SOP pelayanan pemberitahuan manifes ini adalah Bidang
Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest.
PERSYARATAN 1. Importir memiliki ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam 2. Barang tidak dapat diimpor dikarenakan:
a tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis.
BIAYA Tidak dikenakan biaya
NORMA WAKTU LAYANAN -
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PERMOHONAN IZIN RE EKSPOR BC 1.2
NO PENGANGKUT/ IMPORTIR
KABID PFPCKASI
ADMINISTRASI MANIFES
KASI PENINDAKAN KASI INTELIJEN PELAKSANA
1
2
3
4
5
a. Apabila barang impor belum diajukan PIB, dibuatkan konsep nota dinas ke kepala seksi intelejen terkait masalah lartas dan pemblokiran
b. Apabila barang impor telah diajukan PIB, dibuatkan konsep nota dinas ke kepala seksi pabean untuk proses lebih lanjut
6
7
8 Kasi Administrasi Manifest meneliti dan menandatangani konsep nota pendapat kepada Kabid PFPC
Pelaksana pemeriksa pada seksi Administrasi Manifest menerima disposisi dari Kasi Administrasi Manifes dan melakukan penelitian.
Kepala Seksi Administrasi Manifes menandatangani nota dinas ke kepala seksi intelejen atau ke kepala seksi pabean
Kepala seksi manifes menerima nota dinas jawaban dari kepala seksi intelejen dan mendisposisi ke pelaksana
Pelaksana pemeriksa pada seksi Administrasi Manifest menerima, disposisi Kepala seksi Manifes dan melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya membuat konsep nota pendapat atas permohonan untuk dipertimbangkan/ ditolak.
AKTIVITAS
Petugas penerima dokumen menerima, merekam ke dalam aplikasi penerimaan surat, membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon.Petugas penerima dokumen mengirimkan permohonan Reekspor kepada Kabid PFPC
Pengangkut/Importir Mengajukan Permohonan Reekspor disertai alasan reekspor dan membuat dan mengisi Pemberitahuan Pabean berupa BC 1.2 (3 lembar) dalam hal barang impor belum diajukan PIB atau BC 3.0 dalam hal barang impor telah diajukan PIB Kepada Kepala Kantor melalui petugas penerima dokumen di Front Desk
Kabid PFPC menerima berkas permohonan reekspor dan meneliti, memberi disposisi kepada Kasi Administrasi Manifest
Kasi Administrasi Manifest menerima berkas permohonan reekspor, memberi disposisi kepada Pelaksana Pemeriksa untuk meneliti lebih lanjut
MULAI
BERKAS PERMOHONAN &
BC 1.2/ BC 3.0
TANDA TERIMA
TELITI & DISPOSISI
TELITI & DISPOSISI
REKAM
MEREKAM KE DALAM APLIKASI
TELITI & BUAT
KONSEP ND
SUDAH AJU PIB?
T
Y
KONSEP NOTA DINAS/
TELITI, TANDATAN
GANI
TELITI & TANDATAN
GAN
DISPOSISIND
JAWABAN
TELITI
KONSEP NP SETUJU/ TIDAK
1
1
1
NOMOR : 010/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO PENGANGKUT/ IMPORTIR
KABID PFPCKASI
ADMINISTRASI MANIFES
KASI PENINDAKAN KASI INTELIJEN PELAKSANAAKTIVITAS
9
10
a. membukukan BC 1.2 ke dalamBCP- BC 1.2 dan memberikannomor pendaftaran pada BC1.2;
b. meneliti BC 1.2 serta mencocokkannya dengan BC 1.1 apabila kedapatan sesuai menutup pos BC 1.1; apabila kedapatan tidak sesuai dikembalikan kepada importir atau pengangkut untuk diperbaiki
c. Konsep Nota Dinas ke Kasi Penindakan untuk Pengawsan Pemuatan
11
12
13
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Kabid PFPC memberi persetujuan pada nota pendapat bahwa permohonan ybs dapat dipertimbangkan; atau menandatangani konsep surat pemberitahuan bahwa permohonan reekspor ybs tidak dapat dipertimbangkan.
Petugas administrasi pada seksi administrasi manifest menerima persetujuan reekspor serta:
Kasi Administrasi Manifest memberikan persetujuan pemuatan pada BC 1.2
Petugas administrasi pada seksi administrasi manifest menadministrasikan dan mendistribusikan :- BC 1.2 lbr 1 peruntukkan bersama barang- BC 1.2 lbr 2 peruntukkan Kantor Pabean Tujuan- BC 1.2 lbr 3 Kantor Pabean Asal (arsip)
Kasi Penindakan memproses NP Persetujuan Pengawasan Pemuatan BC 1.2 dan menerbitkan salinan - BA Penyegelan- BA Pemuatan- BC 1.2 (3 Lembar)
TELITI, TANDATAN
GANI
NP PERSETUJUAN/ S.
P'BERITAHU TOLAK
ADMINISTRASI &
DISTRIBUSI
MEMBUKUKAN DALAM BCP BC1.2
SESUAI BC 1.1
T
Y
PERBAIKI
KONSEP NP PERSETUJUAN PENGAWASAN
PEMUATAN
TANDA TANGANI
NP PERSETUJUAN PENGAWASAN
TINDAK LANJUT
NP PERSETUJUAN PENGAWASAN
ADMINISTRASI &
DISTRIBUSI
SELESAI
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN BC 1.1 (RE DRESS MANIFEST )
NO PEMOHON(PENGANGKUT) KABID PFPC
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI
MANIFEST
KEPALA SEKSI TERKAIT
PELAKSANA SEKSI ADMINISTRASI
MANIFEST
PELAKSANA SEKSI PERBEND/ BANK
DEVISA
1
2
a. Jika terdapat tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
b. Jika terdapat lengkap maka pelaksana seksi manifets merekam ke dalam aplikasi penerimaan surat, membuat dan menyerahkan tanda terima kepada pemohon. Selanjutnya menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala seksi Administrasi Manifest
4
5
a. meneliti kesesuaian berkas permohonan re dress BC 1.1 terkait kelebihan/ kekurangan bongkar atau hal - hal lain yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Jika terdapat kondisi dimaksud, dibuat nota dinas permintaan masukan dari seksi terkait sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan persetujuan/ penolakan re dress manifes
b. membuat konsep nota pendapat dan konsep surat persetujuan/ penolakan re dress dan menyampaikannya ke Kepala seksi Administrasi Manifest
6
AKTIVITAS
Pelaksana seksi Administrasi Manifest menerima, dan meneliti kelengkapan permohonan re dress manifest.
Pemohon Mengajukan Permohonan perbaikan BC 1.1 beserta dokumen pendukung lainnya termasuk bukti pembayaran PNBP.
Kepala seksi Administrasi Manifest meneliti dan mendisposisikan berkas permohonan kepada pelaksana pemeriksa seksi Administrasi Manifest.
Pemeriksa seksi Administrasi Manifest menerima disposisi dari Kepala seksi Administrasi Manifest dan melakukan penelitian atas berkas permohonan yang diajukan
Kepala seksi Administrasi Manifest menerima, meneliti dan menandatangani konsep nota pendapat serta memaraf konsep surat persetujuan/ penolakan re dress manifes
KONSEP SPSA
MULAI
BERKAS PERMOHONAN
BUKTI PEMBAYARA
N PNBP
AJU DOKUMEN,
BAYAR PNBP
TERIMA PNBP,
MENERBITKAN SSPCP
TELITI KELENGKAP
AN
LENGKAP ?
T
Y
TANDA TERIMA
TELITI DAN DISPOSISI
TELITI KEBENARAN
PRTMBNGN TERTENTU
Y
T
KONSEP NOTA DINAS
MASUKAN
TANDA TANGAN
KONSEP ND MASUKAN
NOTA DINAS MINTA
MASUKAN
NOTA DINAS JAWABAN TELITI & BERI
MASUKAN
TELITI DAN DISPOSISI
TELITI, PARAF/ TANDA
TANGANI
NOTA PENDAPAT
KONSEP SURAT SETUJU/ TOLAK
REDRESS
1
SOP SPSA
KONSEP NP
KONSEP SURAT SETUJU/ TOLAK
REDRESS
NOMOR : 011/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO PEMOHON(PENGANGKUT) KABID PFPC
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI
MANIFEST
KEPALA SEKSI TERKAIT
PELAKSANA SEKSI ADMINISTRASI
MANIFEST
PELAKSANA SEKSI PERBEND/ BANK
DEVISAAKTIVITAS
7
8
9
10
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Pemohon menerima surat keputusan persetujuan re dress BC 1.1
Kepala seksi Administrasi Manifest menerima surat persetujuan/ penolakan re dress manifest kemudian menugaskan pelaksana seksi administrasi manifes untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan
Kepala Bidang PFPC menerima, meneliti dan memaraf nota pendapat serta menandatangani konsep surat persetujuan/ penolakan re dress manifes serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Fasilitas PC untuk didistribusikan
Pelaksana seksi Administrasi Manifest menerima surat persetujuan/ penolakan re dress manifes dan mengadministrasikannya ke dalam sistem, serta menyampaikannya kepada pemohon
TELITI, PARAF/ TANDA
TANGANI
SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS
ADMINSTRASI &
DISTRIBUSI
SKEP IMPOR SEMENTARA
SELESAI
N
SURAT SETUJU/ TOLAK REDRESS
1
Nomor : 011/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan re dress manifes, yang dimulai sejak
pemohon mengajukan permohonan perbaikan (re dress) BC 1.1 beserta dokumen pelengkap dan SSPCP sebagai bukti pembayaran PNBP sampai dengan pemohon menerima surat persetujuan/ penolakan perbaikan BC 1.1.
2. Redres manifes adalah perbaikan terhadap kesalahan data pada manifes. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau
dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan computer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis
4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk.
5. Unit pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa pada SOP pelayanan redress manifes ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifest
6. Berkas dokumen terdiri dari surat permohonan redress manifes, PNBP, dan dokumen pelengkap.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REDRES MANIFES
7. Dokumen pelengkap terdiri dari Bill of Lading atau Airway Bill, Invoice, Packing List, surat pernyataan, dan dokumen pendukung lainnya.
PERSYARATAN 1. Importir/pengangkut mengajukan berkas dokumen yang terdiri dari surat permohonan
redress, dokumen pelengkap dan PNBP. 2. Redres manifes dapat dilakukan sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen
pendukung dan disetujui oleh Kepala Kantor Pabean.
BIAYA PNBP sejumlah Rp.50.000,00
NORMA WAKTU LAYANAN -
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 012/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai P-06/BC/2007 tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tantang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tanggal 07 November 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas..
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan pelayanan penutupan pos BC 1.1 ini dimulai sejak diterimanya
berkas dokumen dan berakhir dengan penyerahan kembali berkas dokumen . 2. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. 3. Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau
dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan,diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.
4. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik, seperti disket, flashdisk.
5. Unit pelaksana pemeriksa pada SOP penutupan pos BC 1.1 ini adalah Bidang Fasilitas Pabean dan Cukai Seksi Administrasi Manifes.
6. Berkas dokumen terdiri dari SPPB, dokumen pabean terdaftar, dan dokumen pelengkap.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1
7. SPPB adalah tanda bukti bahwa barang diberi ijin untuk dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
8. Dokumen pabean terdaftar adalah dokumen pabean yang telah diisi dengan lengkap dan benar dan telah mendapatkan nomor pendaftaran dari petugas Bea dan Cukai.
9. Dokumen pelengkap antara lain adalah Bill of Lading/Airways Bill, Invoice, Packing List, dan dokumen lainnya.
PERSYARATAN 1. Importir/PPJK telah menyelesaikan pengurusan dokumen pabean, dibuktikan dengan
SPPB dan/atau dokumen pabean terdaftar. 2. Penutupan pos BC 1.1 dapat dilakukan apabila data pada berkas dokumen dengan data
elektronik manifes pada Sistem Aplikasi RKSP Manifes benar dan relatif sama.
BIAYA Tidak dipungut biaya JANJI LAYANAN Pelayanan penutupan pos BC 1.1 dilaksanakan dalam jangka waktu 15 menit terhitung sejak berkas dokumen diterima serta tidak ada kendala pada Sistem Aplikasi RKSP dan Manifes.. Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NO AKTIVITAS PENGANGKUT/IMPORTIR PELAKSANA
1 Importir/PPJK menyerahkan berkas dokumen yang terdiri dari: - berkas dokumen penyelesaian pabean yang telah mendapat nomor pendaftaran;-dokumen pelengkap;-SPPB.
2 Pelaksana Administrasi Manifest menerima berkas dokumen dan melakukan pencocokan dengan data elektronik manifest pada Sistem Aplikasi Manifest & RKSP.Jika hasil pencocokan data adalah tidak sesuai maka berkas dikembalikan untuk diproses lebih lanjut.Jika hasil pencocokan data adalah sesuai, maka dilakukan penutupan pos dan berkas dokumen dikembalikan kepada Importir/PPJK.
3 Importir/PPJK menerima kembali berkas dokumen
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPELAYANAN PENUTUPAN POS BC 1.1
SPPB
DOKAP
DOK. PABEAN TERDAFTAR
MULAI
SESUAI ?
MENCOCOKKAN BERKAS DOKUMEN
PENUTUPAN POS
SISTEM APLIKASI RKSP &
MANIFEST
PERBAIKI/ LENGKAPI?
SPPB
DOKAP
DOK. PABEAN TERDAFTAR
SELESAI
T
Y
NOMOR : 012/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFES KEPALA BIDANG PFPC KEPALA SEKSI TEMPAT
PENIMBUNAN PELAKSANA PADA SEKSI TP PEMERIKSA PADA SEKSI TP PEMILIK BARANG
1 Kepala Seksi Administrasi Manifest menyampaikan Daftar Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BCF 1.5) dengan tembusan Kepala Seksi Penindakan.
2 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Tempat Penimbunan untuk: - membukukan kedalam Buku Catatan Pabean BTD.- membuat Surat Tugas Penarikan BTD kedalam TPP
3 Pelaksana Pada Seksi Tempat Penimbunan :- melakukan pembukuan ke BCP BTD;- membuat konsep Surat Tugas Pemindahan BTD
4 Kepala Seksi meneliti dan memaraf Konsep ST
5 Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai meneliti dan menandatangani ST
6 Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Tempat Penimbunan melakukan pencacahan dan menuangkan dalam Nota Hasil Pencacahan, kemudian :- dalam hal jumlah dan jenis barang sesuai dengan BCF1.5, memindahkan BTD ke TPP;- dalam hal tidak sesuai, melaporkan kepada Kasi Tempat Penimbunan untuk dikonfirmasi kepada Kasi Administrasi Manifest
7 Kepalas Seksi Tempat Penimbunan menerima nota hasil pencacahan :- dalam hal sesuai, menugaskan Pelaksana pada Seksi tempat Penimbunan untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang;- dalam hal tidak sesuai, menugaskan Pelaksana pada Seksi tempat Penimbunan untuk membuat konsep Nota Dinas Konfirmasi kepada Kepala Seksi Administrasi Manifest.
8 Pelaksana Pada Seksi TP membuat :- Konsep ND Konfirmasi kepada Kasi Administrasi Manifest, atau- konsep Surat Pemberitahuan kepada Pemilik Barang
9 Kepala Seksi TP :- meneliti dan menandatangani ND Konfirmasi; atau- meneliti dan memaraf Surat Pemberitahuan BTD
10 Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan BTD (u.b Kepala kantor) dan menugaskan pelaksana untuk mengirim kepada pemilik barang.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
PENATAUSAHAAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BCF 1.5
MULAI
MENDISPOSISI
MEMBUKUKAN
MEMBUAT ST
KONSEP ST
MENELITI DAN
MEMARAF
SURAT TUGAS
MENELITI &
MENANDATANGANI
PENCACAHAN
MENUANGKAN
NHA
MENELITI DAN
MENDISPO
MENELITI DAN
MENDISPO
KONSEP ND/ SP
MENELITI DAN
MEMARAF/MENANDATAN
GANI
NOTA DINAS KONFIRMASI
MENELITI DAN
MEMARAF/MENANDATAN
GANI
SURAT PEMBERITAHUAN
NOTA DINAS KONFIRMASI
SURAT PEMBERITAHUAN
SELESAI
NOMOR : 013/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 013/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN BARANG YANG
DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (BTD)
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan
Tempat Penimbunan Sementara. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat pemberitahuan barang yang dinyatakan
barang tidak dikuasai kepada consignee/pemilik barang, dimulai sejak penerbitan daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala Seksi Administrasi Manifest sampai dengan diterbitkannya kepada consignee/importer/pemilik barang.
2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD:
a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang; b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang,
dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN.
5. Buku Catatan Pabean Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barang-barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan
dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh
pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini
adalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai.
PERSYARATAN 1. Adanya daftar barang-barang impor yang dinyatakan tidak dikuasai (BCF 1.5) dari Kepala
Seksi Administrasi Manifest 2. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 3. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan
Tidak Dikuasai (BTD). BIAYA
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan paling lama tiga hari kerja.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 014/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANGTELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH
PEMILIK
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan
Tempat Penimbunan Sementara.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran Barang yang Dinyatakan Tidak
Dikuasai (BTD) dimulai dari Tempat Penimbunan Pabean yang sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya dimulai dari diajukannya permohonan pembatalan terhadap BTD ke Kepala Kantor oleh pemilik barang sampai dengan barang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Pabean (TPP).
2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
4. Menunggu penyelesaian/penetapan lebih lanjut atas BTD:
a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari BTD dapat diselesaikan oleh pemilik barang; b. Dalam hal tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dapat dilelang,
dimusnahkan, atau ditetapkan sebagai BMN.
5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barang-
barang yang dinyatakan tidak dikuasai. 6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan
dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini
adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Manifes.
PERSYARATAN 1. Adanya permohonan pembatalan BTD ke Kepala Kantor dari pemilik barang. 2. Adanya bukti penyelesaian kewajiban pabean yang berupa dokumen penyelesaian BTD
(PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll.).
3. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB). 4. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD). 5. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan
Tidak Dikuasai (BTD). BIAYA
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : Norma waktu layanan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : 1. sejak diterimanya permohonan pembatalan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)
s.d. penerbitan nota dinas konfirmasi kepada Kepala Seksi Penindakan paling lama 2 (dua) hari
2. sejak diterimanya nota dinas konfirmasi dari Kepala Seksi penindakan sampai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD paling lama 2 (dua) hari kerja.
3. Sejak diterimanya dokumen penyelesaian BTD sampai dengan diterbitkannya SIPB: 3 (tiga) hari
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
No AKTIVITAS PEMILIK BARANG KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
KEPALA SEKSI ADM MANIFEST
PELAKSANA PADA SEKSI TP
PELAKSANA PEMERIKSA PADA TPP
1 Pemilik Barang mengajukan surat permohonan pembatalan BTD beserta dokumen pendukung kepada Kepala Kantor u.p. Kepala Bidang PFPC
2 Kepala Bidang PFPC menerima surat permohonan pembatalan dari Pemilik Barang kemudian meneliti dan mendisposisi ke Kepala Seksi Tempat
3 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerima dan meneliti surat permohonan beserta dokumen pendukung :
4 a. Dalam hal dokumen belum lengkap, Kepala Seksi Tempat Penimbunan menugaskan Pelaksana Pada Seksi TP untuk membuat Surat Permintaan
5 b. dalam hal dokumen telah lengkap, namun memerlukan konfirmasi mengenai pemenuhan kewajiban pabean dan tanggung jawab lain yang harus dipenuhi dari Seksi Penindakan diperlukan, menugaskan Pelaksana Pada Seksi TP untuk membuat konsep Nota Dinas konfirmasi
6 Pelaksana Seksi TP membuat konsep Nota Dinas Konfirmasi atau konsep Surat Permintaan Kelengkapan
7 Kepala seksi :- meneliti dan memaraf konsep Surat; atau-meneliti dan menandatangani ND konfirmasi kepada Seksi Penindakan
8 Kepala Bidang PFPC meneliti dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen, dan menugaskan pelaksana untuk mengirimkan kepada pemilik barang.
9 Kepala Seksi penindakan menerima, meneliti dan menyampaikan nota dinas konfirmasi status BTD kepada Kasi TP
10 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menerbitkan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Administrasi Manifes untuk pembukaan pos BC 1.1. Kepala Seksi Administrasi Manifes memberikan konfirmasi atas pembukaan pos BC 1.1
11 Kepala Seksi Tempat Penimbunan menugaskan pelaksana pada Seksi TP untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.
12 Pelaksana pada Seksi TP membuat konsep Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGELUARAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI YANG TELAH DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA OLEH PEMILIK BARANG
MULAI
SURAT PERMOHONAN DAN
MENERIMA
DAN MENELITI
lengkap?
konfirmasi
KONSEP SURAT/ND
MENERIMA DAN MENDISPOSISI
N
N
Y Y
MEMBUAT KONSEP
MEMARAF/
MENANDATANGANI
NOTA DINAS KONFIRMASI
MENELITI
DAN MENANDATA
NGANI
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN
NOTA DINAS KONFIRMASI
MENERBITKA
N
ND BUKA POS BC 1.1 ND BUKA POS BC 1.1
1
1
MENDISPOSI
SIKAN
MENDISPOSI
SIKAN
KONSEP SURAT PERSETUJUAN
1
NOMOR : 014/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
No AKTIVITAS PEMILIK BARANG KEPALA BIDANG PFPC
KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
KEPALA SEKSI PENINDAKAN
KEPALA SEKSI ADM MANIFEST
PELAKSANA PADA SEKSI TP
PELAKSANA PEMERIKSA PADA TPP
13 Kasi TP meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD.
14 Kepala Bidang PFPC meneliti dan mendandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembatalan BTD dan meminta pelaksana untuk menyampaikan kepada Pemilik Barang
15 Pemilik barang mengurus dokumen penyelesaian barang BTD (PPFTZ, invoice, packing lis, B/L, SPPB, dll) kepada Kasi Pabean, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Tempat Penimbunan
16 Kepala Seksi TP menerima dan meneliti :-dalam hal dokumen tidak lengkap (tidak menunjukkan pemenuhan kewajiban pabean) dikembalikan kepada Pemilik Barang untuk dilengkapi;-dalam hal dokumen telah lengkap (menunjukkan pemenuhan kewajiban pabean) :i. Kepala Seksi Tempat Penimbunan menutup / membatalkan status BTD dimaksud dengan menggunakan dokumen penyelesaian BTD kemudianii. menerbitkan Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB), kemudian menyerahkan kepada Pemilik barang
17 Pemilik Barang menyerahkan SIPB kepada Pemeriksa yang bertugas pada TPP sebagai bukti pengeluaran barang
Petugas Pemeriksa di TPP mengawasi Pengeluaran Barang dengan membandingkan dengan dokumen SIPB.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
18
MENELITI
DAN MEMARAF
MENELITI
DAN MENANDATA
NGANI
SURAT PERSETUJUAN
Dokumen Impor dan kelengkapannya
MENELITI
lengkap? N N
Y
MENUTUP BCP BTD
MENERBITKA
N SIPB
SIPB
MENGAWASI
PENGELUARAN BARANG
SELESAI
1
PELA
YAN
AN P
ENYE
LESA
IAN
BAR
ANG
DIN
YATA
KAN
TID
AK D
IKU
ASAI
(BTD
)
No.
A
KTI
VITA
S K
EPA
LA K
AN
TOR
KEP
ALA
BID
AN
G P
FPC
KEP
ALA
SEK
SI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PEJA
BA
T FU
NG
SIO
NA
LPE
MER
IKSA
DO
KU
MEN
PELA
KSA
NA
PEM
ERIK
SA
PAD
A S
EKSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PELA
KSA
NA
A
DM
INIS
TRA
SI P
AD
A
SEK
SI T
EMPA
T PE
NIM
BU
NA
N
PAN
ITIA
LEL
AN
GK
PKN
L PE
SER
TA L
ELA
NG
PE
LAK
SAN
A P
EMER
IKSA
PA
DA
SE
KSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
1Ke
pala
Sek
si m
enug
aska
n Pe
laks
ana
Pem
erik
sa u
ntuk
mel
akuk
an p
enca
caha
n at
as B
TD y
ang
ditim
bun
di T
PP
2.Pe
laks
ana
Pem
erik
sa m
elak
ukan
pe
ncac
ahan
dan
men
uang
kann
ya d
alam
N
ota
Has
il Pe
ncac
ahan
dan
dis
erah
kan
kepa
da K
epal
a Se
ksi P
enim
buna
n
3.Ke
pala
Sek
si T
empa
t Pen
imbu
nan
men
erim
a da
n m
enug
aska
n pe
laks
ana
untu
k m
embu
at n
ota
dina
s pe
rmin
taan
pe
nila
ian
BTD
kep
ada
Peja
bat
Fung
sion
al P
emer
iksa
Dok
umen
5.Pe
laks
ana
pada
Sek
si T
P m
embu
at
kons
ep N
D
6.Ke
pala
Sek
si T
P :
- men
eliti
dan
men
anda
tang
ani N
D d
an
men
yam
paik
an k
epad
a PF
PD- m
enug
aska
n pe
laks
ana
untu
k m
engi
rimka
n pe
rmin
taan
pen
ilaia
n BT
D
kepa
da P
FPD
7.PF
PD m
elak
ukan
pen
ilaia
n at
as B
aran
g Ya
ng D
inya
taka
n Ti
dak
Dik
uasa
i, ke
mud
ian
men
yam
paik
an h
asil
peni
laia
n ke
pada
Kep
ala
Seks
i TP
KEM
ENTE
RIA
N K
EUAN
GAN
REP
UB
LIK
IND
ON
ESIA
DIR
EKTO
RAT
JEN
DER
AL B
EA D
AN C
UK
AIK
ANTO
R P
ELAY
ANAN
UTA
MA
BEA
DAN
CU
KAI
TIP
E B
ST
AND
AR O
PER
ASIO
NAL
PR
OSE
DU
R
DAL
AM H
AL B
TD D
ILEL
ANG
MU
LAI
PE
NC
AC
AH
AN
HA
SIL
P
EN
ILA
IAN
B
TD
KO
NS
EP
P
ER
MIN
TAA
N
PE
NIL
AIA
N
BTD
PE
RM
INTA
AN
P
EN
ILA
IAN
BTD
PR
OS
ES
P
EN
ILA
IAN
ME
NU
GA
SK
AN
ME
NU
AN
GK
AN
HA
SIL
P
EN
CA
CA
HA
N
N
HP
ME
NU
GA
SK
AN
ME
MB
UAT
K
ON
SE
P
ME
NE
LITI
D
AN
M
EN
AN
DA
TA
NG
AN
I
1
NO
MO
R: 0
15/S
OP-
BC/K
PU B
/201
1TA
NG
GAL
: 28
Dese
mbe
r 201
1RE
VISI
:TA
NGG
AL:
No.
A
KTI
VITA
S K
EPA
LA K
AN
TOR
KEP
ALA
BID
AN
G P
FPC
KEP
ALA
SEK
SI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PEJA
BA
T FU
NG
SIO
NA
LPE
MER
IKSA
DO
KU
MEN
PELA
KSA
NA
PEM
ERIK
SA
PAD
A S
EKSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PELA
KSA
NA
A
DM
INIS
TRA
SI P
AD
A
SEK
SI T
EMPA
T PE
NIM
BU
NA
N
PAN
ITIA
LEL
AN
GK
PKN
L PE
SER
TA L
ELA
NG
PE
LAK
SAN
A P
EMER
IKSA
PA
DA
SE
KSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
8. K
epal
a Se
ksi T
empa
t Pen
imbu
nan
men
erim
a da
n m
enug
aska
n pe
laks
ana
untu
k :
- men
gom
pila
si H
asil
Penc
acah
an d
an
hasi
l pen
ilaia
n BT
D
- mem
buat
kon
sep
nota
din
as u
sula
n le
lang
BTD
yan
g di
serta
i den
gan
Kons
ep
SKEP
BTD
Unt
uk D
ilela
ng b
eser
ta
nila
inya
kep
ada
Kepa
la B
idan
g PF
PC
untu
k m
enda
patk
an k
eput
usan
9.Pe
laks
ana
: - m
engo
mpi
lasi
Has
il Pe
ncac
ahan
dan
ha
sil p
enila
ian
BTD
- mem
buat
kon
sep
usul
an le
lang
BTD
da
n ko
nsep
SKE
P BT
D L
elan
g
10.
Kepa
la S
eksi
men
eliti
dan
mem
araf
ko
nsep
ND
usu
lan
lela
ng d
an k
onse
p SK
EP B
TD;
10.
Kepa
la B
idan
g PF
PC m
enel
iti d
an
men
anda
tang
ani u
sula
n le
lang
BTD
, m
emar
af k
onse
p SK
EP B
TD;
11.
Kepa
la K
anto
r men
eliti
dan
M
enan
data
ngan
i SKE
P BT
D le
lang
dan
m
enye
rahk
an k
epad
a K
12.
Berd
asar
kan
SKEP
BTD
Unt
uk D
ilela
ng,
Kepa
la B
idan
g PF
PC m
enga
juka
n us
ulan
da
ftar n
ama
Pani
tia L
elan
g ke
pada
Ke
pala
Kan
tor
yang
dis
erta
i kon
sep
SKEP
Pen
unju
kan
Pani
tia L
elan
g BT
D
ME
NG
OM
PIL
AS
I
ME
NE
LITI
D
AN
M
EM
ER
IKS
A
SK
EP
BTD
LE
LAN
G
KO
NS
EP
SK
EP
P
AN
ITIA
LE
LAN
G
ME
NE
LITI
,M
EN
AN
DA
TAN
GA
NI,
ME
MA
RA
F
ND
US
ULA
N
KON
SEP
USU
LAN
LE
LAN
G B
TD D
AN
KON
SEP
SKEP
BTD
LE
LAN
G
ME
NE
LITI
D
AN
M
EM
AR
AF
ME
NE
LITI
D
AN
ME
NU
GA
SK
AN
ME
MB
UA
T K
ON
SE
P
ME
NG
AJU
KA
N U
SU
LAN
1
2
No.
A
KTI
VITA
S K
EPA
LA K
AN
TOR
KEP
ALA
BID
AN
G P
FPC
KEP
ALA
SEK
SI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PEJA
BA
T FU
NG
SIO
NA
LPE
MER
IKSA
DO
KU
MEN
PELA
KSA
NA
PEM
ERIK
SA
PAD
A S
EKSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PELA
KSA
NA
A
DM
INIS
TRA
SI P
AD
A
SEK
SI T
EMPA
T PE
NIM
BU
NA
N
PAN
ITIA
LEL
AN
GK
PKN
L PE
SER
TA L
ELA
NG
PE
LAK
SAN
A P
EMER
IKSA
PA
DA
SE
KSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
13.
Kepa
la K
anto
r men
eliti
dan
m
enan
data
ngan
i usu
lan
dafta
r pan
itia
lela
ng:
14Pa
nitia
Lel
ang
mem
buat
dan
m
enan
data
ngan
i Sur
at P
erm
ohon
an
Pela
ksan
aan
Lela
ng B
TD y
ang
ditu
juka
n ke
pada
Kep
ala
KPKN
L se
tem
pat
15KP
KNL
mem
pros
es p
erm
ohon
an
pela
ksan
aan
lela
ng B
TD
Pani
tia le
lang
mel
akuk
an p
ersi
apan
le
lang
yai
tu:
a. P
enun
juka
n Ba
lai L
elan
g;
b. P
engu
mum
an L
elan
g;
c. M
empe
rsia
pkan
BTD
lela
ng;
17Pe
laks
anaa
n L
elan
g / P
enge
saha
n Pe
men
ang
Lela
ng (s
ebel
umny
a pe
serta
le
lang
men
yeto
r jam
inan
yan
g te
lah
dite
tapk
an k
epad
a KP
KNL/
Bala
i Lel
ang)
18Pe
men
ang
Lela
ng m
emba
yar /
mel
unas
i ua
ng le
lang
kep
ada
KPKN
L / B
alai
Lel
ang
19KP
KNL
men
yera
hkan
has
il le
lang
kep
ada
Pani
tia L
elan
g se
tela
h di
kura
ngi B
ea
Lela
ng P
enju
al
16
ME
NE
LITI
DA
N
ME
NA
ND
ATA
NG
AN
I
SK
EP
P
AN
ITIA
LE
LAN
G
PE
RM
OH
ON
AN
P
ELA
KS
AA
AN
LE
LAN
G
PE
RS
ETU
JUA
N
PE
LAK
SA
NA
AN
LE
LAN
G
HA
SIL
LE
LAN
G
ME
MB
UA
T P
ER
MO
HO
NA
N L
ELA
NG
B
TD
ME
NYI
AP
KA
N
LELA
NG
BTD
M
ELA
KS
AN
AK
AN
P
ELE
LAN
GA
N
ME
LAK
SA
NA
KA
N
PE
LELA
NG
AN
ME
LAK
SA
NA
KA
N
PE
LELA
NG
AN
2
3
No.
A
KTI
VITA
S K
EPA
LA K
AN
TOR
KEP
ALA
BID
AN
G P
FPC
KEP
ALA
SEK
SI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PEJA
BA
T FU
NG
SIO
NA
LPE
MER
IKSA
DO
KU
MEN
PELA
KSA
NA
PEM
ERIK
SA
PAD
A S
EKSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
PELA
KSA
NA
A
DM
INIS
TRA
SI P
AD
A
SEK
SI T
EMPA
T PE
NIM
BU
NA
N
PAN
ITIA
LEL
AN
GK
PKN
L PE
SER
TA L
ELA
NG
PE
LAK
SAN
A P
EMER
IKSA
PA
DA
SE
KSI
TEM
PAT
PEN
IMB
UN
AN
20Pa
nitia
Lel
ang
:
a. M
enye
tork
an B
ea M
asuk
, Cuk
ai, P
PN,
PPnB
M, d
an P
Ph P
asal
22
ke K
as
Neg
ara;
b. M
emba
yar s
ewa
guda
ng s
erta
bia
ya-
biay
a ya
ng d
ikel
uark
an;
c. M
enge
mba
likan
sis
a ha
sil p
elel
anga
n se
tela
h di
kura
ngi B
M d
an P
DR
I, se
wa
guda
ng d
an b
iaya
-bia
ya la
in y
ang
dike
luar
kan
kepa
da c
onsi
gnee
(pem
ilik
bara
ng)
21Pe
men
ang
lela
ng m
enye
rahk
an b
ukti
pem
enan
g le
lang
(kui
tans
i lel
ang,
ku
itans
i pem
baya
ran
lela
ng, k
onfir
mas
i pe
neta
pan
pem
enan
g le
lang
, dan
pe
rsya
rata
n im
por)
kep
ada
Kepa
la S
eksi
Te
mpa
t Pen
imbu
nan
22Ke
pala
Sek
si T
empa
t Pen
imbu
nan
men
eliti
kel
engk
apan
buk
ti pe
men
ang
lela
ng:
a. D
alam
hal
buk
ti pe
men
ang
lela
ng y
ang
dila
mpi
rkan
tida
k le
ngka
p, K
epal
a Se
ksi
Tem
pat P
enim
buna
n m
enge
mba
likan
bu
kti p
emen
ang
lela
ng u
ntuk
dile
ngka
pi
b. D
alam
hal
buk
ti pe
men
ang
lela
ng
leng
kap,
Kep
ala
Seks
i Tem
pat
Peni
mbu
nan
men
yera
hkan
SIP
B ke
pada
pe
men
ang
lela
ng s
ebag
ai b
ukti
peng
elua
ran
bara
ng d
ari T
PP
23Pe
men
ang
lela
ng m
enye
rahk
an S
IPB
kepa
da P
emer
iksa
yan
g be
rtuga
s p
ada
TPP
seba
gai b
ukti
peng
elua
ran
bara
ng
24Pe
mer
iksa
men
eliti
SIP
B da
n m
enga
was
i pe
ngel
uara
n BT
D d
ari T
PP.
Men
geta
hui
Sek
reta
ris D
irekt
orat
Jen
dera
l
-
ttd-
Azh
ar R
asyi
diN
IP 1
9630
321
1991
03 1
002
BU
KTI
P
EM
EN
AN
G
LELA
NG
ME
NE
LITI
B
UK
TI
PE
ME
NA
NG
LE
LAN
G
LEN
GK
AP
?
SIPB
SIPB
N
ME
NYE
TOR
B
M, P
PnB
M,
dan
PP
h P
AS
AL
22
M
EM
BA
YAR
S
EW
A
GU
DA
NG
ME
NG
EM
BA
LIK
AN
SIS
A
HA
SIL
LE
LAN
G
Y
ME
NE
RB
ITK
AN
S
IPB
SE
LES
AI
ME
NE
LITI
D
AN
M
EN
GA
WA
SI
EN
D
3
Nomor : 015/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI
DALAM HAL BTD DILELANG
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak
Dikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang, dimulai dari dibuatnya surat tugas pencacahan BTD tersebut sampai dengan diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB).
2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disingkat dengan BTD adalah Barang yang tidak dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari dari TPS di dalam area pelabuhan sejak penimbunannya, 60 (enam puluh hari) dari TPS diluar area pelabuhan sejak penimbunannya, 30 (tiga puluh) hari dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sejak pencabutan izin TPBnya, dan barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di Luar Daerah Pabean (LDP) atau tujuan LDP yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan pada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
3. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
4. Dapat dilakukan lelang terhadap BTD yang :
a. tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari; atau
b. karena sifatnya:
1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar;
2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan daftar barang-barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
6. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dalam hal BTD tersebut dilelang adalah Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai yaitu Seksi Tempat Penimbunan.
PERSYARATAN 1. Adanya Surat Keputusan Lelang atas BTD dan Surat Penunjukan Panitia Lelang dari
Kepala Kantor Pabean;
2. Adanya Surat Keputusan Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh KPKNL.
3. Adanya bukti pemenang lelang (kuitansi lelang, kuitansi pembayaran lelang, konfirmasi penetapan pemenang lelang, dan persyaratan impor).
4. Diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang (SIPB).
5. Buku Catatan Pabean Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD).
6. Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk menimbun Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD)
BIAYA
1. Uang jaminan pelaksanaan lelang, disetor kepada KPKNL/Balai Lelang.
2. Jasa Pra Lelang, disetor kepada Balai Lelang oleh Pemenang Lelang.
3. Uang lelang berdasarkan harga yang terbentuk pada saat lelang, disetor ke kas negara.
4. Bea lelang dan uang miskin, untuk disetor ke kas negara.
5. Sewa gudang serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan dengan 4 (empat) tahap : 1. Sejak diterbitkannya Surat Tugas pencacahan hingga dikirimkannya nota dinas
permintaan penilaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 2. Sejak diterimanya hasil penilaian hingga dikirimkannya usulan lelang paling lama 5 (lima)
hari kerja. 3. Penyiapan lelang paling lama 5 (lima) hari kerja; 4. Sejak diterimanya hasil lelang hingga diterbitkannya Surat Izin Pengeluaran Barang : 5
(lima) hari kerja.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
No AKTIVITAS KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG PFPC KEPALA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN PELAKSANA PADA SEKSI TEMPAT PENIMBUNAN
PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DOKUMEN
DIREKTUR JENDERAL U.B DIREKTUR TEKNIS KEPABENAN
1. Kepala Seksi Tempat Penimbunanmenerima Surat Keputusan PenetapanBMN dari Kepala Kantor melalui KepalaBidang PFPC kemudian mendisposisikepada Pelaksana untuk : - membukukan SKEP BMN dalam BCPBMN;- membuat konsep ND permohonanpenilaian BMN kepada PFPD
2. Pelaksana pada Seksi TP :- membukukan SKEP BMN dalam BCPBMN;- membuat konsep ND permohonanpenilaian BMN kepada PFPD (kepalabidang PFPC ub kepala seksi TP)
3 Kepala Seksi TP meneliti danmenandatangani ND permohonanpenilaian
4 Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumenmemberikan hasil penilaian BMN kepadaKepala Bidang PFPC up Kasi TP)
5 Kepala Seksi TP menerima danmendisposisi kepada pelaksana padaSeksi TP untuk membuat konsep SuratUsulan peruntukan BMN kepada Menkeumelalui Direktur Jenderal
6 Pelaksana pada Seksi TP membuatkonsep surat Usulan peruntukan BMNkepada Menkeu melalui Direktur Jenderal
7 Kepala Seksi Tempat Penimbunanmeneliti dan memaraf konsep suratUsulan peruntukan BMN kepada Menkeumelalui Direktur Jenderal
8 Kepala Bidang PFPC meneliti danmemaraf konsep surat Usulan peruntukanBMN kepada Menkeu melalui DirekturJenderal
9 Kepala Kantor meneliti menandatanganiSurat Usulan Peruntukan BMN ke MenteriKeuangan melalui Dirjen BC
10 Surat Usulan Peruntukan BMN dikirimkanke Dirjen BC u.p. Dir. Teknis Kepabeanan, untuk kemudian diteruskan kepadaMenteri Keuangan untuk mendapatpersetujuan
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
MENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG
SKEP BMN
MENDISPOSISI
MULAI
MEMBUKUK
AN
MEMBUAT KONSEP
KONSEP ND
MENELITI &
MENANDATANGANI
ND PENILAIAN
ND PENILAIAN
MENDISPOSI
SI
MEMBUAT KONSEP
KONSEP USULAN
MENELITI & MEMARAF
MENELITI & MEMARAF
MENELITI &
MENANDATANGANI
USULAN PERUNTUKAN
USULAN PERUNTUKAN
SELESAI
NOMOR : 016/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 016/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG
MENJADI MILIK NEGARA (BMN) KEPADA DIREKTUR JENDERAL UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKKAN BMN DARI MENTERI
KEUANGAN
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan
Tempat Penimbunan Sementara. DESKRIPSI 1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat usulan peruntukan barang yang menjadi
milik Negara (BMN) kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan peruntukkan BMN dari Menteri Keuangan, dimulai sejak diterimanya Surat Keputusan BMN dari Kepala Kantor hingga diterbitkannya surat usulan peruntukan BMN kepada Menteri Keuangan.
2. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah: a. BMN yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali
terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. BMN yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
d. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
3. Penetapan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan menerbitkan keputusan
mengenai penetapan BMN.
4. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri daftar mengenai BMN beserta usulan penyelesaian BMN untuk dilelang, dihibahkan,
dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya. 5. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta
yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara
6. Unit pelaksana pada SOP Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) ini adalah Seksi Tempat Penimbunan Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai
PERSYARATAN 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan BMN dari Kepala Kantor; 2. Buku Catatan Pabean Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN). 3. Adanya penilaian BMN dari PFPD atau instansi terkait/penilai independen. BIAYA
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU : SOP ini dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu penilaian PFPD atau instansi terkait/ penilai independen)
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA :DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B ::
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1 Pengusaha mengajukan Pemberitahuan Pabean (PPFTZ -03) dengan mengisi formulir secara lengkap, beserta dokumen pelengkap pabean (invoice, P/L, Faktur Pajak, B/L) kepada pelaksana penerima dokumen di seksi pabean
2 Pejabat penerima dokumen menerima dan meneliti :- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapi atau dibenarkan.
- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap, memberikan nomor pendaftaran padadokumen PPFTZ 03
3 Pengusaha menerima dokumen PPFTZ 03 yang telah diberi nomor pendaftaran untuk selanjutnya diajukan kepada petugas pajak untuk diendorse.
4 Petugas Pajak melakukan endorsement atas dokumen PPFTZ 03, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana penerima dokumen untuk dilakukan pengarsipan dan petugas gate untuk pengawasan pengeluaran barang
5 Petugas penerima dokumen menerima PPFTZ 03 yang telah diendorse oleh Petugas Pajak kemudian dilakukan pengarsipan
Mengetahui,
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Sekretaris Direktorat Jenderal
PELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
PETUGAS GATEKANTOR PAJAKNO AKTIFITAS Pengusaha PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADA SEKSI PABEAN
MENERIMA
DAN MENELITI
Lengkap
PPFTZ 03 DAN DOKUMEN PENDUKUNG
MULAI
MEMBERIKAN
NOMOR PENDAFTARA
N
PPFTZ - 03, DOKAP,B/L, BC 1.1
PPFTZ 03 DAN DOKUMEN PENDUKUNG
PPFTZ 03 DAN DOKUMEN
PENDUKUNG
SELESAI
N
NOMOR : 017/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
1
Nomor : 017/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
DASAR HUKUM: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006). 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.
DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pemasukan barang dari tempat lain di
dalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 03 sampai dengan diberikannya nomor pendaftaran atas dokuemen tersebut.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai.
3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ - 03 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai.
2
PERSYARATAN: Pengusaha mengajukan formulir PPFTZ – 03 dengan dengan dokumen pelengkap seperti B/L atau AWB, Invoice, Packing List dan Faktur Pajak, Copy BC 1.1
BIAYA: Pelayanan pemberitahuan pemasukan Barang Asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN:
Sejak diterima dokumen PPFTZ – 03 dengan lengkap sampai dengan penyerahan berkas dokumen kepada pengusaha paling lama 1 (satu) jam kerja.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1
Nomor : 018/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN TULISAN
DI ATAS FORMULIR (MANUAL)
DASAR HUKUM: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006). 2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang – Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor dengan Nomor 240/PMK.03/2009.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
DESKRIPSI: 1. SOP ini menggambarkan proses pelayanan pengeluaran barang dari kawasan bebas
ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual), dimulai dari penerimaan dokumen PPFTZ 01 sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai.
3. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ – 01 adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
4. Penggunaan PPFTZ – 01 dengan kode PPFTZ – 01 dalam rangka Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dibuat oleh pengusaha berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri Bea
2
Masuk, Cukai dan pajak yang seharusnya dibayar. 5. Konversi adalah uraian bahan baku yang menjadi elemen dasar barang yang
diproduksi meliputi asal barang, jenis barang, jumlah unit satuan, harga barang, Nilai Pabean, jumlah Bea Masuk, jumlah pungutan pajak, Harmonized System dan ketentuan barang larangan/pembatasan (lartas)
6. Unit pelaksana SOP adalah Seksi Pabean dan Cukai.
PERSYARATAN: 1. Pemberitahuan Pabean PPFTZ – 01 dengan tulisan di atas formulir diajukan dengan
persyaratan sebagai berikut: a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
dengan melampirkan Surat Jalan dari Kepolisian, bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (kendaraan bermotor fasilitas FTZ), BPKB dan STNK;
b. Barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan melampirkan Invoice/Packing List dan konversi yang telah mendapat persetujuan Badan Pengusahaan Kawasan dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari Luar Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat dan/atau Kawasan Bebas Lain;
c. Barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang akan dikeluarkan kembali ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean lainnya dengan melampirkan Invoice/Packing List dan pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas;
d. Barang yang diajukan oleh perorangan dengan melampirkan faktur pembelian dan dokumen pemasukan barang tersebut.
2. Dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas, barang yang akan dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Bebas lain, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
3. Atas pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain di dalam daerah pabean dengan menggunakan tulisan diatas formulir (manual) dikenakan pungutan negara (bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BIAYA: Pelayanan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan tulisan di atas formulir ini dipungut biaya PNBPsebesar Rp. 50.000,-
NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap: - Sejak diterimanya dokumen kepabenanan secara lengkap s.d. terbitnya Instruksi
Pemeriksaan (IP), paling lama 2 (dua) jam kerja. - Pemeriksaan fisik dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya IP. - Sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) s.d. diterbitkannya SPPB paling
lama 8 (delapan) jam kerja dengan ketentuan jumlah item barang tidak melebihi 10 jenis tiap dokumennya
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1 Pemilik barang mengajukan dokumen PPFTZ- 01 (man ual), dan buktipembayaran pungutan negara (SSPCP, dan SSP), beserta dokumen pendukung kepada penerima dokumen
2 Pelaksana Penerima dokumen menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dan pengisian data yang meliputi : a. Ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha dan PPJK; b. Kelengkapan pengisian data PPFTZ - 01; c. Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam hal terdapat pungutan negara; d. Kesesuaian PPFTZ - 01 dengan pemberitahuan pabean pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas; e. Bukti Penerimaan Jaminan dalam hal memerlukan jaminan; f. Kode dan nilai tukar valuta asing dalam data NDPBM; g. Nomor pokok PPJK (NP-PPJK), dalam hal menggunakan PPJK h. Pembayaran PNBP ,
dengan hasil penelitian :
- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen tidak lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemilik barang untuk dilengkapi atau dibenarkan.
- apabila pengisian data atau kelengkapan dokumen telah lengkap : i) apabila barang bukan merupakan kendaraan bermotor atau barang eks Tempat lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) maka dokumen diteruskan kepada Petugas Analizing Point.
3 Petugas Analyzing Point melakukan penelitian Abarang yang diajukan termasuk barang larangan atau pembatasan:
- apabila termasuk barang larangan pembatasan (lartas), meneliti kelengkapan dokumen lartas atas barang tersebut : i) apabila lengkap, dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikan nomor pendaftaran,ii) apabila tidak lengkap, menerbitkan nota pemberitahuan barang larangan (NPBL) kepada pemilik barang untuk pemenuhan dokumen lartas dengan tembusan unit pengawasan (bidang P2)
- apabila bukan termasuk barang larangan pembatassan (lartas), dikembalikan kepada petugas penerima dokumen untuk diberikan nomor pendaftaran.
4 Petugas Penerima dokumen memberikan nomor pendaftaran kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pabeam
Kepala Seksi pabean mengeluarkan Instuksi Pemeriksaan (IP) yangberfungsi untuk memberi tugas kepada Pelaksana Pemeriksa untukmemeriksa barang.
Pemeriksa barang menerima IP dan invoice/packing list ,melakukan pemeriksaan fisik barang kemudian menuangkan hasilpemeriksaan kedalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) danmenyerahkan IP dan LHP kepada Kasi Pabean.
6 Kepala Seksi Pabean dan Cukai menerima berkas PPFTZ - 01 yang telah dilengkapi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian meneliti : - Apabila telah sesuai dengan pemberitahuan, maka diterbitkan SPPB atas dokumen PPFTZ - 01 tersebut.
- Apabila tidak sesuai dengan pemberitahuan maka dokumen tersebut diterbitkan Surat Penteapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) kepada pemilik barang untuk dilakukan pembayaran.
7 Pengusaha menerima SPPB untuk pengeluaran barang.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
5
PEMERIKSA BARANGNO AKTIFITAS PEMILIK BARANG PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN PADA SEKSI PABEAN ANALYZING POINT UNIT PENGAWASANKEPALA SEKSI PABEAN DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PELAYANAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN SECARA DENGAN TULISAN DI ATAS FORMULIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE BDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PPFTZ 0I, BUKTI BAYAR, DOKUMEN PENDUKUNG
MULAI
MENERIMA DAN MENELITI
LENGKAP?
T
MEMBERIKAN NOMOR
LARTAS?
PENELITIAN
LENGKAP?
ANALYZIN G POINT?
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
MENERBITAKAN NPBL
NPBL NPBL
MENERBIITKAN IP
MEMERIKSA
IP
MENUANGKAN
PADA LHP
LHP
MENELITI
SESUAI?
MENERBITKAN
SPPB
SPTNP
SPPB
SELESAI
NPBL
NOMOR : 018/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG P2 KEPALA SEKSI INTELIJEN PELAKSANA (ANALIS INTELIJEN) PENERIMA NHI
1 Pelaksana (Analis Intelijen) menerimaLKAI yang telah mendapat persetujuanpenerbitan NHI.
Menyajikan hasil analisis kedalam NHIsesuai petunjuk pengisian NHI
2 Kasi Intelijen meneliti dan memaraf NHI
3 Kabid P2 meneliti dan menandatanganiNHIMenyerahkan NHI kepada Kasi Intelijenuntuk ditindaklanjuti
4 Kasi Intelijen menugaskan pelaksanauntuk menindaklanjuti NHI
5 -
-
-
Pelaksana memberi nomor urut dantanggal pada NHIMengirimkan NHI kepada Penerima NHIsecara manual dan elektronik, sertatembusan kepada Kepala KantorPelaksana membukukan NHI dalam LMI
MengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
PENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)
AKTIVITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MULAI
TELITI & TANDA TANGAN
TELITI & PARAF
LKAI-NHI
TERIMA & SUSUN NHI
KONSEP NHI
NHI
TUGASKAN
NOMORI, SAMPAIKAN &
BUKUKAN DALAM LMI
NHI
SELESAI
NHI
NOMOR : 020/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 020/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana
Pengawasan.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan Nota Hasil Informasi, dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya NHI ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI).
2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen.
3. NHI memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pelayanan.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan.
PERSYARATAN :
Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan NHI dari Kepala Seksi Intelijen.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampai dengan dibukukannya NHI ke dalam LMI.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN NOTA HASIL INFORMASI (NHI)
NO. KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG P2 KEPALA SEKSI INTELIJEN PELAKSANA UNIT PENERIMA INFORMASI
1 Pelaksana (Analis Intelijen) menerimaLKAI yang telah mendapat persetujuanpenerbitan rekomendasi lainnya.
Dalam hal rekomendasi laindiperuntukkan bagi unit internal di dalamsatu kantor pelayanan, maka menyusunkonsep Nota Dinas Kasi Intelijen danPenindakan
dalam hal rekomendasi lainnya ditujukanbagi unit eksternal (Kanwil), makamenyusun konsep Surat Kepala Kantor
2 Kepala Seksi Intelijen meneliti danmemaraf Konsep Nota Dinas atauKonsep Surat
3 Kepala Bidang P2 meneliti dan:a. menandatangani ND; ataub. memaraf dan menyampaikan konsep surat kepada Kepala Kantor
4 Kepala Kantor meneliti danmenandatangani Surat rekomendasiintelijen lainnya
5 Pelaksana memberi nomor urut dantanggal pada ND/Surat RekomendasiIntelijen lainnya
Mengirimkannya kepada unit penerimainformasi secara manual dan elektronik
Pelaksana membukukan rekomendasilainnya ke dalam LMI
MengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
PENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYA
AKTIVITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MULAI
TELITI & TANDA TANGAN
PENELITIAN
TELITI & PARAF
LKAI-REKOMENDASI LAINNYA
SUSUN NOTA DINAS
KONSEP NOTA DINAS
NOTA DINAS
NOMORI, SAMPAIKAN &
BUKUKAN DALAM LMI
ND/SURAT ND/SURAT
SELESAI
INTERNAL?
SUSUN SURAT
KONSEP SURAT
TELITI & PARAF
TELITI & TANDA TANGAN
SURAT
Y
T
NOMOR : 021/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 021/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana
Pengawasan.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan rekomendasi intelijen lainnya yang dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya rekomendasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI).
2. SOP ini merupakan langkah tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen.
3. Rekomendasi Intelijen Lain dapat berupa rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penindakan dan Penyidikan.
PERSYARATAN :
Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan rekomendasi lainnya dari Kepala Seksi Intelijen
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak diterimanya LKAI sampai dengan dibukukannya ke dalam LMI.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI INTELIJEN LAINNYA
Nomor : 022/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana
Pengawasan.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan informasi intelijen lainnya yang dimulai sejak diterimanya Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI) oleh pelaksana analis intelijen sampai dengan dibukukannya informasi lainnya ke dalam Lembar Monitoring Informasi (LMI).
2. SOP ini merupakan tindak lanjut atas SOP Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Data atau Informasi Intelijen.
3. Informasi Intelijen Lain meliputi kecenderungan pelanggaran yang bersifat umum atau peta kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Penyidikan dan Penindakan.
PERSYARATAN :
Diterimanya LKAI yang mendapat persetujuan penerbitan informasi lainnya dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:
Proses penerbitan informasi intelijen lainnya memerlukan waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya LKAI.
Mengetahui, . Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYA
NO. KEPALA KANTOR KEPALA BIDANG P2 KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEPALA SEKSI INTELIJEN PELAKSANA
1 Pelaksana (Analis Intelijen) menerima LKAI yang telahmendapat persetujuan penerbitan informasi lainnyadan menyusun konsep Nota Dinas Kepala SeksiIntelijen
2 Kepala Seksi Intelijen meneliti dan membubuhkanparaf pada konsep Nota Dinas
3 Kepala Bidang P2 meneliti dan menandatangani
4 Pelaksana memberi nomor urut dan tanggal padaNota Dinas
Mengirimkannya kepada unit penerima informasi(diantaranya adalah unit penindakan) secara manualdan elektronik, dan menyampaikan tembusan kepadaKepala Kantor
Pelaksana membukukan informasi lainnya ke dalamLMI
MengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
AKTIVITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI INTELIJEN LAINNYA
START
TELITI & TTD
LKAI-INFORMASI LAINNYA
NOMORI, SAMPAIKAN & BUKUKAN DLM
LMI
END
SUSUN NOTA DINAS
KONSEP NOTA DINAS
NOTA DINAS
NOTA DINAS
TELITI & TTD
NOTA DINAS
NOMOR : 022/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 023/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 201 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/2009 tentang tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, dimulai sejak diterimanya SPTP oleh Tim Penyidik dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran pidana sampai dengan diserahkannya berkas perkara ke Kejaksaan
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
4. Tindak pidana Kepabenan dan Cukai adalah setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai.
5. Pelaksanaan penyidikan meliputi kegiatan :
a. pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007;
b. penelitian dan analisis terhadap pelanggaran
c. pelaksanaan gelar perkara untuk memperoleh pendapat secara lebih komprehensif
d. pengajuan permintaan audit investigasi dalam rangka mendukung proses penyidikan dalam hal diperlukan
e. pembuatan resume perkara dengan kesimpulan, dan
f. penyampaian usulan alternatif penyelesaian perkara.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANGERANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
6. Kesimpulan hasil penelitian berupa :
a. unsur-unsur tindak pidana terpenuhi b. unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
7. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
9. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
10. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai Bea Cukai tentang terjadinya suatu tindak pidana kejahatan baik yang diketahui langsung maupun karena adanya laporan yang kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan
11. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan. Dasar pelaksanaan pemberkasan ini adalah Petunjuk Pelaksanaan Nomor KEP-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai
12. Pemberkasan alat bukti (Pasal 185 KUHAP), ialah :
a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
d. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
f. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (sesuai KUHAP)
13. Yang dimaksud alat bukti Surat dalam pemberkasan, adalah :
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
14. Pemberkasan untuk Petunjuk ( Pasal 188 KUHAP ):
a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
b. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi; surat; keterangan terdakwa.
c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
d. Untuk menjadikan petunjuk tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana, maka petunjuk tersebut harus dirangkaikan dengan alat bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sehingga dengan petunjuk tersebut semakin jelas tindak pidananya dan siapa pelakunya
15. Keterangan terdakwa ( Pasal 189 KUHAP )
a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
16. Penyusunan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan (penyusunan isi berkas disusun sesuai urutan di bawah ini dikurangi lembaran yang tidak ada, atau yang tidak diperlukan) yang merupakan berkas perkara disusun sesuai urutan sebagai berikut :
Sampul Berkas Perkara Daftar Isi Berkas Perkara Resume Laporan Kejadian SPTP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Berita Acara / B.A. Pemeriksaan Saksi/ahli B.A. Pemeriksaan Tersangka B.A. Penyumpahan Saksi/ahli Surat/Berita Acara hasil pemeriksaan oleh saksi/ahli B.A. Konfrontasi B.A. Penangkapan B.A. Penahanan B.A. Penangguhan Penahanan B.A. Pengalihan jenis penahanan B.A. Perpanjangan Penahanan B.A. Pengeluaran dariTahanan B.A. Penggeledahan B.A. Penyerahan Barang Bukti B.A. Penerimaan Hasil Lelang B.A. Penyisihan Barang Bukti B.A. Pengembalian Barang Bukti B.A. Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti B.A. Pemeriksaan Surat B.A. Penyitaan Surat B.A. Tindakan-Tindakan Lain Surat Perintah / S.P. Penahanan S.P. Perpanjangan Penahanan S.P. Penangguhan Penahanan S.P. Pengalihan Jenis Penahanan Surat permohonan Perpanjangan Penahanan S.P. Pengeluaran Tahanan Surat Panggilan Surat Perintah Membawa Surat Izin Penggeledahan/Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat S.P. Penangkapan S.P. Penggeledahan S.P. Penyitaan Dokumen-dokumen bukti Daftar Tersangka Daftar Saksi Daftar Barang Bukti Petikan Surat Putusan Pemidanaan
14 Pelaksanaan pembuatan Resume pada dasamya berupa pengisian materi ke dalam kerangka yang urut-urutannya disusun sebagai berikut.
a. Dasar
Dasar disini disampaikan atas dasar apa dilakukan penyidikan tersebut. Dalam dasar penyidikan sekurang-kurangnya ditulis Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Undang-Undang yang dilanggar dan Aturan lain yang terkait dngan Tindak Pidana tersebut.
b. Perkara
Berisi uraian secara singkat tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan :
~ Pasal yang dipersangkakan. ~ Pelakunya. ~ Tempat dan waktu kejadian. ~ Tafsiran Belum Terpenuhinya Hutang Negara / Kerugian Negara (bila ada).
c. Fakta-fakta.
~ Pemanggilan Tersangka / Saksi ~ Penangkapan. ~ Penahanan. ~ Penangguhan Penahanan. ~ Pengalihan jenis penahanan. ~ Perpanjangan Penahanan. ~ Pengeluaran Tahanan. ~ Penggeledahan. ~ Penyitaan. ~ Keterangan Saksi. ~ Keterangan Tersangka. ~ Barang Bukti.
Memuat nomor dan tanggal Surat Panggilan serta nama yang dipanggil dan kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan.
17. Kesimpulan Resume Hasil Penyidikan.
a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dijadikan satu berkas perkara, akan tetapi dapat pula masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkara sendiri.
b. Dalam hal-masing-masing tersangka dibuatkan berkas perkaranya sendiri-sendiri (Splitsing) maka mereka yang pada mulanya tersangka dijadikan saksi terhadap tersangka yang lain.
c. Cara pembuatan Resume untuk tiap-tiap berkas, sistematikanya sesuai dengan ketentuan pembuatan Resume di atas.
d. Pada penguraian fakta-fakta hanya memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses penyidikannya.
18. Gelar perkara ini untuk dapat diketahui adanya peristiwa yang terjadi, waktu terjadinya tindak pidana, tempat kejadian perkara, pasal yang dilanggarnya, uraian singkat perkara yang terjadi, pelaku, korban, saksi, barang bukti, modus operandi yang sering disebut sebagai motif perbuatan pidana, wilayah hukum terjadinya tindak pidana.
19. Unit pelaksana SOP ini adalah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.
PERSYARATAN :
1. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan dari atasan penyidik
2. Atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan adalah Kepala Kantor selaku Penyidik. Dalam hal Kepala Kantor bukan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh salah satu Penyidik berpangkat tertinggi dengan diketahui Kepala Kantor.
3. Terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
4. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berkas Perkara, dan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan disampaikan /diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan di wilayah kerja Penyidik.
5. Penyidik menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana, dalam hal :
a. tidak terdapat cukup bukti untuk melakukan penyidikan; atau b. perkara yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau c. demi hukum.
BIAYA :
Tidak dikenakan biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN:
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga disampaikannya berkas penyidikan kepada Kejaksaan.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA
1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumen pelengkapnya dari agen pelayaran, kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:
- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambu
- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. dan dokumen pelengkapnya dengan membandingkan data yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumen pelengkap antara lain Stowage Plane, loading list
- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan oleh pihak surveyor (sounding before discharging )
- melakukan pengawasan pembongkaran CPO dan/atau produk turunannya dari atas sarana pengangkut dan mengikuti kegiatan sounding (sounding after discharging)
- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan
2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan meneliti laporan pengawasan pembongkaran dan mendisposisi kepada Pelaksana Staf untuk meneruskan kepada Pelaksana Analis sebagai bahan data analisa, memerintahkan staf untuk membuat konsep Radiogram ke Kantor asal dan mengarsipkan.
3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan serta mengarsipkan laporan sesuai dengan disposisi Kepala Seksi Penindakan
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
- ttd -
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
MULAI
PENELITIAN BC 1.1 DAN DOK.
KAP
MENERIMA; MENELITI DAN MENDISPOSISI
BC 1.1
LAPORAN
MENERIMA; MENERUSKAN;
MENGARSIPKAN
SELESAI
D
MENGIKUTI SOUNDING
PENGAWASAN PEMBONGKARA
N
DOK. PENDUKUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYA
PENCATATAN PD BUKU BAMBU
MEMBUAT LAPORAN
DISPOSISI
NOMOR : 024/SOP-BC/KPU B/2011
TANGGAL : 28 Desember 2011
REVISI :
TANGGAL :
DASAR HUKUM : 1.
Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-2/BC/2011 tentang Optimalisasi Pengawasan Pengangkutan Ekspor Dan/Atau Antar Pulau Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) Dan Produk Turunannya.
DESKRIPSI : 1. Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya adalah minyak dan/atau komoditi lain yang
dihasilkan oleh buah kelapa sawit. 2. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya merupakan proses penelitian terhadap
kebenaran jumlah dan jenis CPO dan Produk Turunannya yang diberitahukan dengan yang dibongkar.
3. Pengawasan Pembongkaran CPO dan Turunannya dimulai pada saat Pelaksana Lapangan menerima BC 1.1 dari pengangkut dan berkahir pada saat Pelaksana Staf mengarsipkan Laporan pengawasan sesuai disposisi Kepala Seksi Penindakan.
PERSYARATAN : Dokumen BC 1.1
BIAYA : Tidak Dipungut Biaya
NORMA WAKTU LAYANAN: Sejak diperolehnya BC 1.1 sampai dengan selesainya kegiatan pembongkaran. Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 024/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : …………… Tanggal : ……………
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PEMBONGKARAN CRUDE PALM OIL DAN TURUNANNYA
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA
1 Pelaksana menerima BC. 1.1 beserta dokumen pelengkapnya dari agen pelayaran, kemudian melakukan kegiatan sebagai berikut:
- Melakukan pencatatan ke dalam buku bambu
- Melakukan penelitian terhadap BC 1.1. dan dokumen pelengkapnya dengan membandingkan data yang terdapat pada BC 1.1 dan dokumen pelengkap antara lain Stowage Plane, loading list
- Mengikuti kegiatan sounding yang dilakukan oleh pihak surveyor (sounding before discharging )
- melakukan pengawasan pembongkaran CPO dan/atau produk turunannya dari atas sarana pengangkut dan mengikuti kegiatan sounding (sounding after discharging)
- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan
2 Kepala Seksi Penindakan menerima dan meneliti laporan pengawasan pembongkaran dan mendisposisi kepada Pelaksana Staf untuk meneruskan kepada Pelaksana Analis sebagai bahan data analisa, memerintahkan staf untuk membuat konsep Radiogram ke Kantor asal dan mengarsipkan.
3 Pelaksana Staf menerima, meneruskan serta mengarsipkan laporan sesuai dengan disposisi Kepala Seksi Penindakan
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
- ttd -
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
MULAI
PENELITIAN BC 1.1 DAN DOK.
KAP
MENERIMA; MENELITI DAN MENDISPOSISI
BC 1.1
LAPORAN
MENERIMA; MENERUSKAN;
MENGARSIPKAN
SELESAI
D
MENGIKUTI SOUNDING
PENGAWASAN PEMBONGKARA
N
DOK. PENDUKUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMBONGKARAN CPO DAN TURUNANNYA
PENCATATAN PD BUKU BAMBU
MEMBUAT LAPORAN
DISPOSISI
NOMOR : 024/SOP-BC/KPU B/2011
TANGGAL : 28 Desember 2011
REVISI :
TANGGAL :
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA
1 Pelaksana (Staf) menerima permohonan kegiatan ship to ship dalam rangka ekspor dari Agen Pelayaran, mengagendakan surat permohonan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penindakan
2 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti dan mendisposisi permohonan kepada Staf untuk membuat konsep Surat Tugas
3 Pelaksana (Staf) menerima disposisi Kepala Seksi Penindakan dan membuat konsep Surat Tugas untuk ditandatangani Kepala Seksi Penindakan
4 Kepala Seksi Penindakan menerima, menandatangani konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Pelaksana Lapangan yang ditunjuk melalui Staf
5 Pelaksana (Lapangan) menerima surat Tugas dan melaksanakan tugas pengawasan meliputi:
- Melakukan pengawasan terhadap jumlah dan jenis kemasan yang akan dimuat.
- Melakukan pengawasan pemuatan barang ke atas sarana pengangkut serta membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yang ditandatangani Nakhoda atau Agen Pelayaran
- Melakukan pengawalan pengiriman barang ekspor dari sarana pengangkut yang mambawa barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean (LDP).
- Melakukan pengawasan pemuatan dari sarana pengangkut yang mambawa barang ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke Luar Daerah Pabean.
- membuat Berita Acara Pengawasan Pemuatan yang ditandatangani Nakhoda atau Agen Pelayaran sarana pengangkut yang akan berangkat ke LDP
- Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis dan menyerahkan laporan dilampiri dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Penindakan
PENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPOR
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAPORAN
MULAI
PERMOHONAN
MENERIMA; MENGAGENDAK
AN; MENERUSKAN
MENERIMA; MENELITI DAN
DISPOSISI
KONSEP ST
MENERIMA DAN MEMBUAT
KONSEP ST
MENERIMA DAN MENANDATANG
ANI
SURAT TUGAS
MENERIMA SURAT TUGAS
BA PENGAWASAN PEMUATAN
1
PENGAWASAN JUMLAH/JENIS
PENGAWASAN PEMUATAN
BA PENGAWASAN PEMUATAN
PENGAWALAN
DISPOSISI
PENGAWASAN PEMUATAN
MEMBUAT BA & LAPORAN
NOMOR : 025/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
No AKTIVITAS KEPALA SEKSI PENINDAKAN PEMERIKSA PELAKSANA
6 Kepala Seksi Penindakan menerima, meneliti dan mendisposisi laporan pelaksanaan tugas kepada Staf untuk diarsipkan
7 Staf menerima laporan yang telah didisposisi Kepala Seksi Penindakan dan mengarsipkan laporan tersebut
Mengetahui :Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
SELESAI
MENERIMA, MENELITII DAN
DISPOSISI
MENERIMA DAN MENGARSIPKAN
D
1
DISPOSISI
Nomor : 025/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM : 1.
Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.04/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2011.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
DESKRIPSI : 1. 2.
SOP ini menggambarkan kegiatan pengawasan ship to ship, dimulai sejak saat Pelaksana menerima permohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan. Ship to ship adalah kegiatan pemuatan barang dari satu kapal ke kapal lain dengan tujuan ekspor yang dilakukan di luar kawasan pabean yang telah ditetapkan dikarenakan kapal dengan tujuan ekspor tersebut tidak dapat sandar di pelabuhan tempat pemuatan barang
PERSYARATAN : 1. Surat Permohonan; 2. Surat Tugas.
BIAYA : Tidak Dipungut Biaya
NORMA WAKTU LAYANAN: SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama……, terhitung sejak diterimanya permohonan dari pengangkut sampai dengan selesainya kegiatan pemuatan dan permohonan diarsipkan. Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN SHIP TO SHIP DALAM RANGKA EKSPOR
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 17 tahun 2006; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakukan
Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
DESKRIPSI:
1. SOP ini menggambarkan proses penetapan barang yang dikuasai negara hasil penindakan, dimulai sejak penerimaan berkas penindakan dari Seksi Penindakan kepada Seksi Penyidikan sampai dengan ditetapkannya sebagai barang yang dikuasai negara.
2. Barang yang Dikuasai Negara adalah a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk dimasukkan atau dikeluarkan yang tidak
diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang
tidak dikenal. 3. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi
pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasarkan peraturan larangan dan / atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.
4. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Penyidikan pada Bidang Penindakan dan Penyidikan.
PERSYARATAN:
1. Berkas penindakan telah diterima secara lengkap oleh seksi penyidikan yang meliputi Laporan Pelanggaran (LP), Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Tugas Penindakan (LTP), dan dokumen lain terkait penindakan (LPHP).
2. Telah dilakukan penerimaan berkas penindakan dengan dibuatkan Laporan Penerimaan Perkara (LPP) dan Lembar Penelitian Formal (LPF);
3. Barang hasil penindakan telah diserahkan kepada Seksi Penyidikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang hasil Penindakan;
4. Telah diterbitkan surat perintah penelitian (SPLIT) apabila diduga terjadi pelanggaran atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran. Hasil penelitian dituangkan dalam lembar resume penelitian (LRP-1);
5. Barang hasil penindakan telah dilakukan pencacahan bersama-sama antara petugas seksi penindakan dan seksi penyidikan dengan dibuatkan berita acara pencacahan;
BIAYA:
Tidak dipungut biaya.
Nomor : 026/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA
HASIL PENINDAKAN
NORMA WAKTU:
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas penindakan diterima secara lengkap dan benar, sampai dengan penerbitan surat penetapan sebagai Barang yang Dikuasai Negara oleh Kepala Kantor. Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 027/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011
Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
STANDARD PROSEDUR OPERASI
EVALUASI KINERJA DI BIDANG PELAYANAN, PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian hasil kerja menurut indikator tertentu atas dasar target hasil kerja yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang dievaluasi kinerjanya meliputi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;
b. Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;
c. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun;
d. Pelaksanaan tugas yang terget kinerjanya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Road Map, dan Rencana Kerja Tahunan;
e. Pelaksanaan tugas yang target kinerjanya telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan manajemen kinerja berbasis balanced score card.
3. SOP evaluasi kinerja dimulai sejak petugas melakukan pengumpulan data-data dan informasi kinerja sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN :
1. Data base telah tersedia dan dapat diunduh untuk diolah.
2. Tersedianya laporan secara periodik dari masing-masing unit kerja (bidang/bagian).
BIAYA :
Tidak dipungut biaya
NORMA WAKTU :
- Evaluasi kinerja berdasarkan Balanced Scorecard diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Evaluasi kinerja lainnya diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah data diterima lengkap.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 028/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.4/2008 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penanganan pengaduan masyarakat, dimulai sejak petugas yang mengelola pengaduan menerima laporan atau pengaduan masyarakat sampai dengan tindak lanjut hasil penelitian dan pemeriksaan pengaduan (tanggapan/respon) disampaikan kepada masyarakat.
2. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat secara lisan, tertulis, atau elektronik kepada pejabat bea dan cukai berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
3. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
4. Pengaduan berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
5. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah laporan atau pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan/atau tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
6. Investigasi internal adalah serangkaian tindakan pejabat pada Bidang Kepatuhan Internal untuk melakukan penyelidikan dalam bentuk meminta keterangan dari pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dan sumber-sumber lainnya serta mengumpulkan data dan fakta-fakta guna menemukan ada tidaknya indikasi pelanggaran Kode
Etik Pegawai dan/atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pegawai terkait menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pelanggaran yang terjadi beserta identitas pegawai yang melakukan pelanggaran.
7. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN :
1. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui petugas front desk pengaduan pada Bidang Kepatuhan Internal, telepon, pesan layanan singkat (short message service), laman (website), pos-el (email), kotak pengaduan, atau pemberitaan mass media dengan memenuhi unsur-unsur materi sebagai berikut:
a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor; dan c. Bentuk kasus yang diadukan, waktu dan tempat kejadian kasus.
2. Jenis kasus yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
a. Ketidakberadaan pegawai di tempat tugas pelayanan; b. Sikap dan perilaku pegawai tidak simpatik atau tidak responsif; c. Penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang pegawai yang merugikan
masyarakat dan negara; d. Penyelesaian pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai yang berbelit-belit,
tidak jelas, dan/atau tidak pasti; e. Penyelesaian pengurusan perizinan dan/atau pemberian fasilitas yang berbelit-belit, tidak
memberikan kepastian, dan/atau tidak transparan; f. Pungutan liar, penyuapan, kolusi, dan/atau pemerasan dalam pelayanan atau penindakan
di bidang kepabeanan dan cukai; g. Penatausahaan dan pengelolaan barang inventaris atau barang bukti yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan; h. Kebocoran dalam penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya; i. Penyelundupan impor dan ekspor; j. Penyimpangan atau manipulasi dalam pelayaanan atau pengelolaan fasilitas di bidang
kepabeanan dan cukai, seperti Tempat Penimbunan Berikat dan lain-lain; k. Penyimpangan dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa; l. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian; m. Masalah dalam kehidupan rumah tangga pegawai; n. Masalah sikap, perilaku, dan perbuatan serta gaya hidup pegawai yang tidak sesuai
dengan norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma hukum; dan/atau o. Bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pelapor dapat melampirkan bukti/dokumen yang berkaitan dengan hal yang dilaporkan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak berkas pengaduan diterima sampai dengan tanggapan/respon disampaikan kepada pelapor.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 029/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pelayanan, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor
2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundang-undangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai.
4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN :
1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan:
a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;
b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas;
c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;
d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya
NORMA WAKTU:
Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :
- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.
- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.
Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 030/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) pengawasan, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor
2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundang-undangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai.
4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN :
1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan:
a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;
b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas;
c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;
d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya
NORMA WAKTU:
Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :
- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.
- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.
Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 031/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kapatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses Pengawasan Kepatuhan Pelaksanan Tugas (KPT) administrasi, dimulai sejak petugas melakukan tugas pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sampai dengan konsep laporan berupa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan tugas disampaikan kepada Kepala Kantor
2. Pengawasan KPT dilakukan terhadap kegiatan unit kerja dan/atau sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas yang terdiri dari atas pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas administrasi di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
3. Tujuan KPT adalah untuk memastikan, menjamin, atau memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian proses pelaksanaan tugas dengan prosedur, tata kerja, dan peraturan perundang-undangan dan kesesuain sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dengan kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai.
4. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pemantauan, pemeriksaan, peninjauan, dan/atau penilaian.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Kepatuhan Internal.
PERSYARATAN :
1. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal berdasarkan:
a. Analisis manajemen risiko atas data-data kegiatan atau kinerja pelaksanaan tugas menunjukkan adanya potensi penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara;
b. Laporan atau pengaduan masyarakat tentang terjadinya penyimpangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan/atau yang merugikan masyarakat dan negara dalam pelaksanaan tugas;
c. Perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B;
d. Permintaan dari Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas, tim atau petugas yang ditunjuk pada Bidang Kepatuhan Internal berwenang untuk meminta data, informasi dan bukti-bukti yang diperlukan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya
NORMA WAKTU:
Norma waktu pelaksanaan SOP ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu :
- Pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dimulai saat surat tugas diterbitkan sampai dengan berakhirnya peroide surat tugas.
- Nota dinas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas disampaikan ke Kepala Kantor / unit terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dilakukan.
Mengetahui Sekretraris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 032/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.04/2009.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 43/BC/2011.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan tata cara pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi oleh Petugas Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak Pemohon mengisi formulir SSPCP sampai dengan perekaman formulir SSPCP.
2. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
Pemohon mengajukan permohonan perekaman dengam melampirkan SSPCP sebagai bukti pembayaran dari Bank Devisa Persepsi Atau Pos Persepsi.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
- Sejak diterimanya formulir SSPCP dari pemohon dan KPPN sampai dengan penelitian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) menit.
- Pencocokan antara formulir SSPCP dengan dokumen pabean terlampir dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.
- Perekamana SSPCP dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 033/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (LOKET)
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (loket), dimulai sejak Pemohon yang menyerahkan SSPCP, Dokumen Pelengkap dan uang PNBP sampai dengan Penyerahan kembali SSPCP kepada pemohon;
2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai.
3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas :
a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor;
b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat;
c. Jasa pelayanan inward dan outward manifes;
d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar;
e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai;
f. Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;
g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/2004 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;
2. Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;
3. Uang PNBP.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) menit, terhitung sejak diterimanya uang PNBP disertai dengan SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 034/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYETORAN PNBP (BANK) DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Caukai Nomor P- 20/BC/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 43/BC/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan pelayanan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke bank, dimulai sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP sampai dengan diadministrasikannya SSPCP yang telah divalidasi bank beserta bukti penyetoran.
2. PNBP di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Penerimaan Negara atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan kegiatan Impor, Ekspor dan Cukai.
3. Pembayaran PNBP dilaksanakan atas :
a. Jasa pelayanan impor untuk barang impor yang tidak dikenakan pungutan impor;
b. Jasa pelayanan dari kawasan bebas ke kawasan bebas/kawasan berikat;
c. Jasa pelayanan inward dan outward manifes;
d. Jasa pelayanan ekspor untuk barang ekspor yang tidak dikenakan bea keluar;
e. Pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai;
f. Pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan;
g. Jasa lainnya sesuai KMK Nomor 118/KMK.04/2004 4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. SSPCP rangkap 4 yang telah di isi secara lengkap dan benar;
2. Copy dokumen pabean sebagai dasar pembuatan SSPCP;
3. Uang PNBP.
4. Laporan Rekapitulasi Penyetoran SSPCP Harian Rangkap 3 (kecuali untuk hari jumat sabtu dan minggu direkap ke hari senin) yang terdiri dari :
a. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-01
b. Penyetoran SSPCP untuk PNBP PPFTZ-02
c. Penyetoran SSPCP untuk PNBP Manifest
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
JANJI LAYANAN :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, terhitung sejak pelaksana membuat konsep rekapitulasi SSPCP, sampai dengan disetorkannya uang PNBP ke bank.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal ttd
Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 035/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGIHAN DENGAN SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor
7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
DESKRIPSI :
1. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.
2. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihan administratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. Sedangkan Penagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
3. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi : a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008
tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
4. Standard Prosedur Operasi Administrasi Penagihan dengan SPKTNP/SPTNP/SPP/SPSA ini dimulai sejak diterimanya SPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP sampai dengan penerbitan Surat Paksa.
5. Unit pelaksana Standard Prosedur Operasi Administrai Penagihan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
PERSYARATAN : Tidak ada Persyaratan
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU: Proses penagihan administratif sejak diterbitkannya SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA dalam jangka waktu paling lama 60 hari; Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Teguran paling lama 7 hari sejak tanggal jatuh tempo SPP, SPTNP, SPKTNP, SPSA; Proses penagihan aktif dengan penerbitan Surat Paksa paling lama 21 hari sejak tanggal jatuh tempo surat teguran. Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 036/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PELAYANAN JAMINAN
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka mempertaruhkan jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
2. SOP ini dimulai sejak pengajuan permohonan mempertaruhkan Jaminan diterima secara lengkap sampai dengan terbitnya Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada pemohon.
3. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
2. Pengajuan jaminan ini dilampiri dengan : a. Surat Keputusan tentang pemberian fasilitas dengan menggunakan Jaminan (jika ada). b. Draft Dokumen Pabean yang akan diajukan. c. Jaminan Asli.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN :
Pelayanan atas SOP ini :
a. Sejak pengajuan permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya tanda terima dokumen jaminan dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.
b. Sejak konfirmasi dari pihak penjamin diterima sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) jam.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 037/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENCAIRAN JAMINAN (SPJ)
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pencairan jaminan yang jatuh tempo tidak diselesaikan oleh pengguna jasa dengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
2. Standar Operasional Prosedur ini dimulai sejak jatuh temponya dasar pencairan jaminan sampai
dengan menerbitkan Surat Pencairan Jaminan. 3. Unit pelaksana Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Pencairan Jaminan ini adalah
Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
Dasar pencairan jaminan yang jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh pihak terjamin.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
Penerbitan Surat Pencairan Jaminan (SPJ) dilaksanakan sejak dasar pencairan jaminan jatuh tempo sampai dengan penerbitan surat permintaan pencairan jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 038/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGEMBALIAN JAMINAN DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan
DESKRIPSI :
1. Standar Operasional Prosedur ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembalian jaminan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan permohonan Penarikan Jaminan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan kepada yang bersangkutan.
2. Unit pelaksana Standard Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. Permohonan pengembalian jaminan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
2. Permohonan pengembalian jaminan dilampiri dengan : a. Bukti penerimaan jaminan lembar ke-1. b. Dokumen pabean terkait penyelesaian jaminan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
Pelayanan pengembalian jaminan, sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan pengembalian jaminan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
ka Nomor : 039/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KEBERATAN DENGAN BUKTI PENYERAHAN JAMINAN/BUKTI PELUNASAN TAGIHAN
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan ketentuan tertib administrasi yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan.
2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.
2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan :
a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan
b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan
keberatan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
Pelayanan keberatan, sejak pengajuan keberatan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 040/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN MATERIIL ATAS KEBERATAN DENGAN MENYERAHKAN JAMINAN
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan penelitian materiil yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan Keputusan atas keberatan.
2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai yang meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.
2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan : a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan;
dan b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai.
3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
JANJI LAYANAN :
Penelitian Materiil atas keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 041/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi serta penetapan direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan penolakan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengajuan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, dimulai sejak konfirmasi atas jaminan diterima dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan Direktur Jenderal atas keberatan
2. Keberatan diajukan atas penetapan pejabat bea dan cukai meliputi : a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; atau c. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
3. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.
PERSYARATAN :
1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Kepabeanan. 2. Pengajuan keberatan dilampiri dengan :
a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan
b. Fotokopi surat penetapan pejabat bea dan cukai. 3. Pengajuan keberatan dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan
keberatan.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU:
Pelayanan keberatan, sejak diterimanya konfirmasi dari Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian sampai dengan penerbitan keputusan atas keberatan, dilaksanakan dalam jangka waktu selama lamanya 55 (lima puluh lima) hari.
Mengetahui, Sekretaris Direktorat Jenderal Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1
2
3
4
5
6
MengetahuiSekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSA PK
Kepala Seksi Keberatan menerimajaminan Tidak Valid dan/ataupersyaratan formal lainnya tidakdipenuhi dari Kepala Seksi PP yangtelah dikonfirmasi serta menugaskanPelaksana Pemeriksa untuk penelitianlebih lanjut
PELAKSANA PKAKTIVITAS PEMOHONKEPALA BIDANG
PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN
KEPALA KANTOR DIREKTUR JENDERAL
Kepala Bidang PK meneliti, menandatangani Nota Pendapat dan memaraf konsep keputusan direktur jenderal tentang penolakan atas keberatan.
Kepala Kantor Meneliti dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal tentang Penolakan atas Keberatan. Selanjutnya diserahkan kepada pelaksana untuk diadministrasi dan didistribusi.
Pelaksana Bidang PK Mengadministrasi dan Mendistribusi Keputusan Direktur Jenderal tentang Penolakan atas Keberatan yang telah ditandatangani oleh kepala kantor
Kepala Seksi Keberatan meneliti danmemaraf konsep nota pendapat dankonsep keputusan Direktur Jenderaltentang penolakan atas keberatan.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
PENOLAKAN KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL
Pelaksana Pemeriksa pada SeksiKeberatan meneliti dan membuatkonsep Nota Pendapat serta KonsepKeputusan Direktur Jenderal tentangpenolakan atas keberatan.
KEPALA SEKSI KEBERATANNO
KONSEP NOTA PENDAPAT
MULAI
BERKAS KEBERATAN DAN
HASIL KONFIRMASI
MENERIMA DAN
DISPOSISI
MENELITI DAN
MEMBUAT
MENELITI DAN MEMARAF
MENELITI, MEMARAF DAN TANDATANGAN
NOTA PENDAPAT
MENELITI DAN TANDATANGAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
MENGADMINISTRASI DAN MENDISTRIBUSI
kEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
D
SELESAI
KONSEP KEPUTUSAN
NOMOR : 041/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Page 1 of 1
1 Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ),yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempodan tidak sedang dalam proses pengajuankeberatan atau banding, dan membuat KonsepSurat Teguran
2 Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Teguran (ST).
3 Kepala Bidang Perbendaharaan danKeberatan meneliti dan memaraf konsep SuratTeguran (ST).
4 Kepala Kantor meneliti dan menandatanganiSurat Teguran.
5 Pelaksana mengarsip dan mengirimkan SuratTeguran Kepada Penanggung Pajak dengantembusan Direktur Jenderal dan Eselon II yangmenerbitkan Surat Penetapan.
Mengetahui:Kepala Kantor
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
NO. AKTIVITAS PENANGGUNG PAJAK KEPALA KANTOR PELAKSANA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN KEBERATAN
KEPALA SEKSI PENAGIHAN
MULAI
SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG
JATUH TEMPO
MENELITI & BUAT
KONSEP
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
MENGARSIP DAN
MENGIRIM-KAN SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
N
SELESAI
KONSEP SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
NOMOR : 042/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 042/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran.
2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.
3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan
PERSYARATAN :
Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
Nomor : 043/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENAGIHAN
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor
7. Peraturan Pemerinah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang Kepabeanan
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses monitoring surat penagihan, baik berupa SPTNP, SPP, SPKTNP atau SPSA, dimulai sejak diterimanya tembusan surat tagihan dimaksud sampai dengan perekaman bukti pelunasan dalam hal penagihan dilunasi.
2. Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan.
3. Penagihan tersebut meliputi Penagihan Administratif dan Penagihan Aktif. Penagihan administratif dilakukan dengan menerbitkan SPTNP, SPP, SPKTNP, SPSA. Sedangkan Penagihan Aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
4. Penagihan sebagaimana pada uraian diatas meliputi : a. Surat Penetapan Tarip dan Nilai Pabean / SPTNP (sesuai pasal 5 PMK No. 51 Tahun 2008
tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
b. Surat Penetapan Pabean / SPP (sesuai pasal 6 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi / SPSA (sesuai pasal 8 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
d. Surat Penetapan Kembali Tarip dan/atau Nilai Pabean / SPKTNP (sesuai pasal 10 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
e. Surat Teguran (sesuai pasal 16 ayat 1 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
f. Surat Paksa (sesuai pasal 16 ayat 2 PMK No. 51 tahun 2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai)
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan
PERSYARATAN : Tidak ada Persyaratan
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak diterimanya bukti pelunasan sampai dengan selesainya perekaman bukti pelunasan, dalam hal penagihan dilunasi.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
1
2
3
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
Pelaksana menerima tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dariunit terkait dan melakukan monitoring: - dalam hal tidak diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditetapkan, maka akan diterbitkan surat teguran, yang prosesnya lebih lanjut akan dijelaskan dalam SOP PENERBITAN SURAT TEGURAN. - dalam hal surat di atas diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, dibuktikan dengan diterimanya bukti pelunasan atas SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP dari pihak Penanggung Bea dan Cukai, maka Pelaksana akan melakukan penelitian dengan mencocokan antara bukti pelunasan dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP.
MONITORING PENAGIHAN
PELAKSANA
Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan tidak sesuai dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksana mengembalikan bukti pelunasan kepada penanggung.
Dalam hal penelitian menunjukkan bukti pelunasan sesuai dengan tembusan SPTNP, SPP, SPSA dan SPKTNP, maka pelaksana melakukan perekaman dan menyatukan berkas.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NO AKTIVITAS PENANGGUNG BEA DAN CUKAI
MULAI
TEMBUSAN SPTNP, SPP,
SPSA DAN SPKTNP
TERIMA & MONITOR
TELITI
SESUAI ?
T
SATUKAN BERKAS
REKAM BUKTI PELUANASAN
LUNAS DALAM 60
T Y
BUKTI PELUNASAN
SPTNP
SOP PENERBITAN
SURAT TEGURAN
D
BUKTI PELUNASAN
SPTNP
Y
SELESAI
NOMOR : 043/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Page 1 of 1
1 a. Pelaksana meneliti Surat Teguran yangtelah melewati jangka waktu 21 hari sejaktanggal Surat Teguran dan Penanggung Pajakbelum melunasinya.
b. Pelaksana membuatkan konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP). Selanjutnyamengajukan konsep Surat Paksa (yangdilampiri Surat Teguran (ST) danSPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKasubsi Penagihan dengan.
2 Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Paksa (SP) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
3 Kepala Bidang Perbendaharaan danKeberatan meneliti dan memaraf konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).
4 Kepala Kantor meneliti dan menandatanganiSurat Paksa (SP) dan Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).
5 a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa(SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak(SPPP).b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksakepada Juru Sita, tembusan Surat Paksadikirimkan kepada Direktur Jenderal danEselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.
c. Pelaksana mengirimkan asli SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah domisili Penanggung Pajak, tembusanSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP)dikirimkan kepada Direktur Jenderal danEselon II yang menerbitkan Surat Penetapan.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN KEBERATAN
KEPALA SEKSI PENAGIHANNO. AKTIVITAS KEPALA KANTOR PELAKSANA
KANTOR PELAYANAN
PAJAKJURU SITA
MULAI
SURAT TEGURAN JATUH TEMPO
MENELITI
MEMBUAT KONSEP SP
& SPPP
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
MENGARSIP DAN
MENGIRIM-KAN
SPPP
N
SELESAI
KONSEP SPPP
KONSEP SP DILAMPIRI ST &
SPTNP/SPP/SPSA/
SPPP
SURAT PAKSA
SURAT PAKSA
NOMOR : 044/SOP-BC/KPU B/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 044/SOP-BC/KPU B/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa.
2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.
3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.
PERSYARATAN :
Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PIUTANG PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran.
2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.
3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN :
Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
1 Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ),yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempodan tidak sedang dalam proses pengajuankeberatan atau banding, dan membuat KonsepSurat Teguran
2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Teguran (ST).
3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Teguran (ST).
4 Kepala Kantor meneliti dan menandatanganiSurat Teguran.
5 Pelaksana mengarsip dan mengirimkan SuratTeguran Kepada Penanggung Pajak dengantembusan Direktur Jenderal, Eselon II yangmenerbitkan Surat Penetapan dan KepalaKantor Wilayah
Mengetahui:Kepala Kantor
ttd
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN KASUBSI PENAGIHANNO. AKTIVITAS PENANGGUNG
PAJAK KEPALA KANTOR PELAKSANA
MULAI
SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG
JATUH TEMPO
MENELITI & BUAT
KONSEP
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
MENGARSIP DAN
MENGIRIM-KAN SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
N
SELESAI
KONSEP SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
NOMOR : 015/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 016/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa.
2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.
3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN :
Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PIUTANG PAJAK
1 a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan menelitiSurat Teguran yang telah melewati jangkawaktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran danPenanggung Pajak belum melunasinya.
b. Pelaksana membuatkan konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP). Selanjutnyamengajukan konsep Surat Paksa (yangdilampiri Surat Teguran (ST) danSPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKasubsi Penagihan dengan.
2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Paksa (SP) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsepSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
4 Kepala Kantor meneliti dan menandatanganiSurat Paksa (SP) dan Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).
5 a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa(SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak(SPPP).b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksakepada Juru Sita, tembusan Surat Paksadikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.
c. Pelaksana mengirimkan asli SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah domisili Penanggung Pajak, tembusanSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP)dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN KASUBSI PENAGIHANNO. AKTIVITAS KEPALA KANTOR PELAKSANA
KANTOR PELAYANAN
PAJAKJURU SITA
MULAI
SURAT TEGURAN JATUH TEMPO
MENELITI
MEMBUAT KONSEP SP
& SPPP
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
MENGARSIP DAN
MENGIRIM-KAN
SPPP
N
SELESAI
KONSEP SPPP
KONSEP SP DILAMPIRI ST &
SPTNP/SPP/SPSA/
SPPP
SURAT PAKSA
SURAT PAKSA
NOMOR : 016/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- /BC/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor : 073/SOP-BC/KPP MC/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal dan tambahan secara manual, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon.
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).
3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
PERSYARATAN:
1. KPPBC belum memiliki SAC Sentralisasi.
2. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :
a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan
3. P3C pengajuan awal dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk kebutuhan 1 bulan berikutnya kepada Kepala KPPBC.
4. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.
5. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.
6. Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada Kepala KPPBC dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi
7. P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat pada tanggal 20 pada bulan pengajuan CK-1.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)
HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUAL
8. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan, sama dengan jenis pita cukai pada P3C pengajuan awal untuk periode yang sama.
9. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai :
a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
10. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar.
11. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus dalam kelipatan 10.
12. Jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C pengajuan tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN :
Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja, yang terbagi dalam dua tahapan, yaitu:
1. Penerimaan P3C sampaid dengan pengiriman P3C secara manual kepada Direktur Cukai u.p. Kasubdit Pita Cukai dan TPCL paling lama 1 (satu) hari kerja.
2. Penerimaan dan pemeriksaan pita cukai yang dikirim dari Kantor Pusat DJBC paling lama 1 (satu) hari kerja.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN/
KASUBSI PERBENDAHARAAN DAN
PELAYANAN
KASUBSI PERBENDAHARAAN DAN
PELAYANAN/ PELAKSANA
KANTOR PUSAT (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBDIT PITA CUKAI
DAN TANDA PELUANASAN CUKAI
LAINNYA
1. Pengusaha mengisi dengan lengkap danmengajukan P3C kepada Kantor Bea dan Cukai.
2 Kepala Seksi menerima dan mendisposisi P3C
3 pelaksana menerima dan meneliti P3C
dalam hal tidak sesuai, membaut konsep notapenolakan
4 Kepala Seksi meneliti dan menandatangani notapenolakan, dan menyampaikannya kepadapengusaha
5 dalam hal P3C sesuai, pelaksana menomori danmembukukan
6 kepala Seksi meneliti dan menandatangani P3C
7 pelaksana mengarsipkan dan mendistribusikanP3C kepada pengusaha dan menyampaikan keKantor Pusat
PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA MANUAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA CUKAI
MULAI
MENGISI & MENGAJU-KAN P3C
MEMBUAT KONSEP
NOTA PENOLA-
KAN
KONSEP NOTA PENOLAKAN & P3C
MENELITI & MENANDA-TANGANI
MENOMORI &
MEMBUKUKAN
SESUAI ? Y
N
N
P3C
MENERIMA & DISPOSISI
MENERIMA DAN
MENELITI
NOTA PENOLAKAN &
P3C
NOTA PENOLAKAN &
P3C
TELITI & TTD
P3C
ARSIP & DISTRIBUS
IKAN P3C P3C
1
NOMOR : 073/SOP-BC/KPP MC/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN/
KASUBSI PERBENDAHARAAN DAN
PELAYANAN
KASUBSI PERBENDAHARAAN DAN
PELAYANAN/ PELAKSANA
KANTOR PUSAT (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBDIT PITA CUKAI
DAN TANDA PELUANASAN CUKAI
LAINNYA
8 P3C diterima di kantor pusat dan lebih lanjutdijelaskan ke dalam SOP Pelayanan P3C diKantor Pusat
Kantor Pusat mengirimkan pita cukai disertaidengan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DP2C)
9 kepala Kantor menerima pita cukai dan DP2C,serta mendisposisikan kepada Kepala Seksi
10 kepala Seksi menerima dan mendisposisikan pitacukai dan DP2C kepada pelaksana
11 pelaksana meneliti jumlah dan jenis pita cukaiserta DP2C
dalam hal sesuai, menandatangani DP2C,menyampaikannya kembali ke kantor pusat, danmenyimpan pita cukai
dalam hal tidak sesuai, membuat konsep suratpemberitahuan dan berita acara ke Kantor Pusat
12 Kepala Seksi meneliti dan membubuhkan parafpada surat pemberitahuan
13 kepala kantor menerima dan menandatanganisurat pemberitahuan
14 Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuanbeserta seluruh pita cukai dalam hal terjadikekurangan dan atau ketidaksesuaian jenis, atausisa pita cukai dalam hal hanya terjadi kelebihanjumlah.
Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd
Azhar Rasyidi
SOP P3C KANTOR PUSAT
DP2C
PITA CUKAI
TERIMA & DISPOSISI
TERIMA & DISPOSISI
TELITI
SESUAI ? N
Y
TTD DP2C
DP2C DP2C
SIMPAN PITA
CUKAI
SELESAI
MEMBUAT KONSEP SURAT
PEMBERITAHUAN & BA
BERITA ACARA
TELITI & PARAF
TELITI & TTD
SURAT PEMBERITAHUAN
SURAT PEMBERITAHUAN DISTRIBUS
I
SELESAI
PITA CUKAI
KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN
1
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN/
KASUBSI PERBENDAHARAAN DAN
PELAYANAN
KASUBSI PERBENDAHARAAN DAN
PELAYANAN/ PELAKSANA
KANTOR PUSAT (DIREKTUR CUKAI U.P. KASUBDIT PITA CUKAI
DAN TANDA PELUANASAN CUKAI
LAINNYA
NIP 19630321 199103 1 002
Nomor : 074/SOP-BC/KPP MC/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan pelayanan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal secara elektronik, dimulai sejak diterimanya dokumen P3C Pengajuan Awal dari pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau sampai dengan diserahkannya tanda terima P3C Pengajuan Awal kepada pemohon.
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai yang selanjutnya disingkat P3C adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1).
3. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau.
4. Terhadap pita cukai yang disediakan berdasarkan P3C Pengajuan Awal yang tidak direalisasikan dengan CK-1, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
5. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai.
PERSYARATAN:
1. P3C Pengajuan Awal hanya dapat diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir HT dalam hal :
a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan/atau
c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan
2. Selain persyaratan tersebut pada Butir 1, juga ditambahkan ketentuan harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Harga Jual Eceran yang masih berlaku.
3. P3C Pengajuan Awal hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya.
4. Dikecualikan dari batas waktu P3C Pengajuan Awal : a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC; b. pengusaha mengalami kenaikan golongan; c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah pembekuannya dicabut; d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.
5. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C Pengajuan Awal untuk setiap jenis pita cukai :
a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal, dengan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI
STANDAR PROSEDUR OPERASI PELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C)
HASIL TEMBAKAU PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIK
memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik; atau
b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C Pengajuan Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.
6. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C Pengajuan Awal kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai dalam P3C Pengajuan Awal adalah 10 (sepuluh) lembar.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU LAYANAN :
Pelayanan P3C Pengajuan Awal Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) menit.
Mengetahui : Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA PEJABAT PENERIMA DOKUMEN
SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI
KASI PERBENDAHARAAN PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN
1. Pengusaha mengisi dengan lengkap danmengajukan P3C Pengajuan Awal kepadaKantor Bea dan Cukai.
2 Pejabat Penerima Dokumen menerima P3CPengajuan Awal dari pengusaha, menelitikelengkapan pengisian P3C Pengajuan Awal
3 Dalam hal lengkap Pejabat Penerima Dokumenmerekam data P3C Pengajuan Awal di aplikasicukai, dalam hal tidak lengkap Pejabat PenerimaDokumen mengembalikan hard copy P3CPengajuan Awal kepada pengusaha denganNota Penolakan
4 Pejabat Penerima Dokumen merekam data P3CPengajuan Awal di aplikasi cukai danmembandingkan pengisian hard copy P3CPengajuan Awal dengan data P3C PengajuanAwal yang telah direkam, sistem aplikasi cukaiakan meneliti dan memberi respon menerimaatau menolak data P3C Pengajuan Awal. Dalamhal berkas permohonan diterima, sistem aplikasicukai mengirimkan respons tanda terima danmemberikan nomor P3C Pengajuan Awal, dalamhal tidak diterima sistem aplikasi cukaimengirimkan respon penolakan dan PejabatPenerima Dokumen mengembalikan hard copyP3C Pengajuan Awal kepada pengusahadengan nota penolakan
5 Pejabat Penerima Dokumen membuat konsepnota penolakan dan menyampaikan KonsepNota Penolakan beserta P3C Pengajuan Awalkepada Kepala Seksi Perbendaharaan untukditandatangani
6 Pejabat Penerima Dokumen mengembalikanhard copy P3C Pengajuan Awal kepadapengusaha dengan nota penolakan
7 Pengusaha mengajukan kembali P3CPengajuan Awal setelah dilengkapi/diperbaiki
PENGAJUAN AWAL DAN TAMBAHAN SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PROSEDUR OPERASIPELAYANAN PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIKPPBC TIPE MADYA CUKAI
MULAI
MENGISI & MENGAJU-KAN P3C
PENGAJUAN AWAL
MENERIMA DAN
MENELITI
DITERIMA ?
N
Y
MEMBUAT KONSEP
NOTA PENOLA-
KAN
KONSEP NOTA PENOLAKAN & P3C PENGAJUAN AWAL
MENELITI & MENANDA-TANGANI
SETU JU ?
N
Y
NOTA PENOLAKAN DAN P3C
PENGAJUAN AWAL
NOTA PENOLAKAN DAN P3C
PENGAJUAN AWAL
MELENG-KAPI DAN MENGAJU-
KAN
MEREKAM DATA P3C PENGAJUAN
AWAL
MONITOR
MENELITI DAN MERESPON
RESPON PENOLAKAN
LENGKAP ? N
Y
NOTA PENOLAKAN DAN P3C
PENGAJUAN AWAL
N
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
1
NOMOR : 074/SOP-BC/KPP MC/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
NO. AKTIVITAS PENGUSAHA PEJABAT PENERIMA DOKUMEN
SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI
KASI PERBENDAHARAAN PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN
8 Sistem aplikasi cukai mengirimkan respon tandaterima
9 Pejabat Penerima Dokumen meneruskan hardcopy P3C Pengajuan Awal ke Kepala SeksiPerbendaharaan
10 Kasi Perbendaharaan menerima hard copy P3CPengajuan Awal dari Pejabat PenerimaDokumen dan mendisposisi kepada pelaksana
11 Pelaksana pada Seksi Perbendaharaanmenerima P3C Pengajuan Awal danmembandingkan pengisian hard copy P3CPengajuan Awal dengan data P3C PengajuanAwal yang telah direkam, kemudian mencetaktanda terima untuk diberrikan kepada pengusahauntuk ditandatangani apabila data P3CPengajuan Awal telah lengkap
12 Pengusaha menerima respons berupa tandaterima P3C Pengajuan Awal dalam hal data telahlengkap, memeriksa dan mencocokkan dataP3C Pengajuan Awal dengan data yang terterapada tanda terima, menandatangani tanda terimadalam hal data P3C Pengajuan Awal dan datayang tertera pada tanda terima telah sesuai dankemudian menyerahkan kembali tanda terimauntuk mendapatkan nomor P3C Pengajuan Awal
13 Sistem aplikasi cukai memberi nomor P3CPengajuan Awal. SAC Sentralisasi akanmeneruskan data P3C Pengajuan Awal yangtelah diberi nomor secara elektronik ke kantorPusat.
14 Pelaksana pada Seksi Perbendaharaanmenerima tanda terima dan P3C PengajuanAwal, memberi nomor P3C Pengajuan Awal,kemudian menyerahkan kepada KasiPerbendaharaan untuk ditandatangani
15 Kasi Perbendaharaan menandatangani P3CPengajuan Awal, kemudian menyerahkankembali kepada pelaksana
16 Pelaksana pada Seksi Perbendaharaanmembukukan P3C Pengajuan Awal dalam bukubambu P3C Pengajuan Awal dan mengarsipkanhard copy P3C Pengajuan Awal, sertamenyerahkan tanda terima dan P3c lembarkedua kepada pemohon/pengusaha
Mengetahui:Sekretaris Direktorat Jenderal
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
MERESPON TANDA TERIMA
RESPON TANDA TERIMA
MEMBAN-DINGKAN & MENCETAK
TANDA TERIMA
TANDA TERIMA
MENERIMA&
MENANDATANGANI
MEMBERI NOMOR
TANDA TERIMA
RESPON TANDA TERIMA
MENERUS-KAN KE
KASI
MENERIMA DAN
MENDISPOSISI
DISPOSISI
TANDA TERIMA
MEMBERI NOMOR P3C PENGAJUAN
AWAL NOMOR P3C PENGAJUAN
AWAL
TANDA TERIMA
MENANDATANGANI
TANDA TERIMA
MEMBUKU KAN DAN
MENYERAHKAN TANDA
TERIMA
BUKU BAMBU
P3C PENGAJUA
N AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
N
SELESAI
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
P3C PENGAJUAN AWAL
1
Nomor : 015/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat teguran, dimulai sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu, sampai dengan diterbitkannyanya Surat Teguran.
2. Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana disebut pada butir (1) bukan merupakan Keputusan Direktur Jenderal terkait keputusan atas keberatan.
3. Surat teguran diterbitkan dalam hal orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN :
Adanya Surat SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Keputusan Direktur Jenderal, yang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari ditambah 7 (tujuh) hari namun belum dilunasi kewajiban pembayaran oleh Penanggung Pajak dan tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atau banding.
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
SOP ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak adanya SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP atau Keputusan Direktur Jenderal yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya Surat Teguran.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal ttd Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
1 Pelaksana meneliti SPTNP, SPP, SPSA,SPKTNP, Keputusan Direktur Jenderal (KDJ),yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempodan tidak sedang dalam proses pengajuankeberatan atau banding, dan membuat KonsepSurat Teguran
2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Teguran (ST).
3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Teguran (ST).
4 Kepala Kantor meneliti dan menandatanganiSurat Teguran.
5 Pelaksana mengarsip dan mengirimkan SuratTeguran Kepada Penanggung Pajak dengantembusan Direktur Jenderal, Eselon II yangmenerbitkan Surat Penetapan dan KepalaKantor Wilayah
Mengetahui:Kepala Kantor
ttd
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
PENANGGUNG PAJAK KEPALA KANTOR PELAKSANA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT TEGURAN DALAM RANGKA PENAGIHAN
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN KASUBSI PENAGIHANNO. AKTIVITAS
MULAI
SPTNP, SPP, SPSA, SPKTNP, KDJ, YANG
JATUH TEMPO
MENELITI & BUAT
KONSEP
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
MENGARSIP DAN
MENGIRIM-KAN SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
N
SELESAI
KONSEP SURAT TEGURAN
SURAT TEGURAN
NOMOR : 015/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :
Nomor : 016/SOP-BC/KPP MP/2011 Tanggal : 28 Desember 2011 Revisi : Tanggal :
DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.
DESKRIPSI :
1. SOP ini menggambarkan proses penerbitan surat paksa, dimulai sejak adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya sampai dengan penerbitan Surat Paksa.
2. Apabila orang yang berutang sebagaimana tercantum dalam surat penetapan atau surat keputusan tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Teguran.
3. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran orang yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan Surat Paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada orang yang berutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah orang yang berutang.
4. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Perbendaharaan.
PERSYARATAN :
Adanya Surat Teguran yang jatuh tempo dan Penanggung Pajak belum melunasi Kewajibannya
BIAYA :
Tidak dipungut biaya.
NORMA WAKTU :
Norma waktu layanan SOP ini adalah 1 (Satu) hari kerja sejak Surat Teguran jatuh tempo.
Mengetahui :
Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttd- Azhar Rasyidi NIP 19630321 199103 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PIUTANG PAJAK
1 a. Pelaksana Sub Seksi Penagihan menelitiSurat Teguran yang telah melewati jangkawaktu 21 hari sejak tanggal Surat Teguran danPenanggung Pajak belum melunasinya.
b. Pelaksana membuatkan konsep SuratPaksa (SP) dan konsep Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP). Selanjutnyamengajukan konsep Surat Paksa (yangdilampiri Surat Teguran (ST) danSPTNP/SPP/SPSA/SPKTNP/Keputusan Direktur Jenderal) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKasubsi Penagihan dengan.
2 Kasubsi Penagihan meneliti dan memarafkonsep Surat Paksa (SP) dan konsep SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
3 Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti danmemaraf konsep Surat Paksa (SP) dan konsepSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP).
4 Kepala Kantor meneliti dan menandatanganiSurat Paksa (SP) dan Surat PemberitahuanPiutang Pajak (SPPP).
5 a. Pelaksana mengarsip copy Surat Paksa(SP) dan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak(SPPP).b. Pelaksana mengirimkan asli Surat Paksakepada Juru Sita, tembusan Surat Paksadikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.
c. Pelaksana mengirimkan asli SuratPemberitahuan Piutang Pajak (SPPP) kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah domisili Penanggung Pajak, tembusanSurat Pemberitahuan Piutang Pajak (SPPP)dikirimkan kepada Direktur Jenderal, Eselon IIyang menerbitkan Surat Penetapan danKepala Kantor Wilayah.
Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttd-
Azhar RasyidiNIP 19630321 199103 1 002
KEPALA KANTOR PELAKSANAKANTOR
PELAYANAN PAJAK
JURU SITA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIPENERBITAN SURAT PAKSA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN KASUBSI PENAGIHANNO. AKTIVITAS
MULAI
SURAT TEGURAN JATUH TEMPO
MENELITI
MEMBUAT KONSEP SP
& SPPP
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MEMARAF
MENELITI DAN
MENANDA-TANGANI
MENGARSIP DAN
MENGIRIM-KAN
SPPP
N
SELESAI
KONSEP SPPP
KONSEP SP DILAMPIRI ST &
SPTNP/SPP/SPSA/
SPPP
SURAT PAKSA
SURAT PAKSA
NOMOR : 016/SOP-BC/KPP MP/2011TANGGAL : 28 Desember 2011REVISI :TANGGAL :