kementerian keuangan republik indonesia1. sesuai amanah di dalam uu no. 17 tahun 2003 ttg keuangan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Jakarta, Juli 2013
125-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Lampiran PMK
2
Pokok Bahasan
Beberapa Perubahan Pengaturan
Pendahuluan
2
1
Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK
4
25-Jul-13
3
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN3
Pendahuluan :
a. Latar Belakang;
b. Kerangka Pikir;
c. Tujuan Pengaturan.
1
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 4
1.a. Latar Belakang
Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan terkait petunjukpenyusunan dan penelaahan RKA-K/L antara lain :
1. Menyempurnakan pedoman penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
2. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahanRKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), KementerianPerencanaan sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO).
3. Menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat PengawasanIntern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/Lsebagai quality assurance.
4. Meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang validmelalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan minimalisir blokir.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 5
1.b. Kerangka Pikir…(1/2)
1. Sesuai amanah di dalam UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemisahan peran, tugas, dan tanggung jawab antara Menteri Keuangansebagai CFO, Menteri Perencanaan sebagai CPO dan Menteri/PimpinanLembaga sebagai COO dalam pengelolaan keuangan negara telah diatursecara tegas. Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab di dalam perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaananggaran sesuai kemampuan keuangan negara untuk mendukungpelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing K/L dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
Menteri Perencanaan bertanggung jawab dalam menyusun danmenetapkan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional besertatarget kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam Rencana KerjaPemerintah.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 6
1.b. Kerangka Pikir…(2/2)
2. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalampenerapan kaidah-kaidah penganggaran, maka dipandang perlu untukmelibatkan peran unit Aparat Pengawasan Intern K/L (API K/L) dalam proses perencanaan penganggaran dengan melakukan penelitian RKA-K/L dan dokumen pendukungnya dan berperan sebagai quality assurance.
3. Dengan adanya keterlibatan peran unit API K/L dalam proses perencanaanpenganggaran (melalui penelitian RKA-K/L), maka proses penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan KementerianPerencanaan menjadi lebih sederhana dan bersifat lebih strategisdengan fokus pada level Output dan Outcome.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyusunan danpenelaahan RKA-K/L kepada stakeholder, maka penyederhanaan prosesbisnis dan persyaratan dokumen penelaahan termasuk format-format yang digunakan terus disempurnakan serta diikuti dengan pemanfaatan dukungan IT yang handal dan terintegrasi. Dengan demikian diharapkandapat meniadakan alokasi anggaran yang diblokir dalam DIPA.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 7
1.c. Tujuan Pengaturan
Menyediakan payung hukum sebagai landasan dalam melakukan penyusunandan penelaahan RKA-K/L TA 2014 meliputi :1. Pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan
kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM).2. Penegasan pengaturan bahwa penyusunan RKA-K/L merupakan tugas dan
tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggarandan Chief Operational Officer (COO).
3. Keterlibatan peran unit Aparat Pengawasan Intern K/L dalam reviu RKA-K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjaminkepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance.
4. Penyederhanaan proses penelaahan yang dilaksanakan oleh KementerianKeuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Kementerian Perenca-naan selaku Chief Planning Officer (CPO).
5. Standardisasi format-format yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, dokumen penelaahan, dan dokumen hasil penelaahan RKA-K/L.
25-Jul-13
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN8
Beberapa Perubahan Pengaturan :
a. Sistematika Penyajian;
b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L;
c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro Perencanaan K/L;
d. Penelaahan RKA-K/L.
2
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2.a. Sistematika Penyajian
9
1. Batang Tubuh PMK (20 Pasal);2. Lampiran PMK (3 Lampiran): Lampiran I : Pedoman Umum
RKA-K/L; Lampiran II : Tata Cara
Penyusunan RKA-K/L; Lampiran III : Tata Cara
Penelaahan RKA-K/L;
1. Batang Tubuh PMK (18 Pasal);2. Lampiran PMK (1 Lampiran) : Bab I : Sistem Penganggaran; Bab II : Penerapan PBK; Bab III : Penerapan KPJM; Bab IV : Ketentuan Dalam Pengalokasian
Anggaran; Bab V : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L; Bab VI : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L; Bab VII : Dukungan TI Dalam Penyusunan
dan Penelaahan RKA-K/L; Bab VIII : Standardisasi Format; Bab IX : Penutup.
PMK No. 112/2012 PMK No.94/2013
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2.b. Dokumen yang harus disiapkan oleh K/L
10
1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Pejabatyang ditunjuk;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;
3. RKA-K/L Eselon I;4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per
Satker/eselon I;5. RKA Satker;6. ADK RKA-K/L.
1. Surat pengantar yang ditanda-tangani oleh Pejabat Eselon I/ Penanggung jawab portofolio;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;
3. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;
4. RKA-K/L Eselon I;5. RKA Satker;6. Kertas Kerja Satker;7. TOR/RAB dan dokumen pendukung
terkait lainnya, khusus untukinisiatif baru dan/atau baseline ygberubah pd level komponen.
Penelitian RKA-K/L Penelaahan RKA-K/L
API K/L dan Biro Perencanaan
Kementerian Keuangan dan Bappenas
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2.c. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L
11
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L danRKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi PenyertaanModal Negara (PMN) pada BUMN;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematikAPBN.
Ruang lingkup Penelitian
1. Pagu Anggaran K/L : rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru; dan/atau angka dasar yang mengalami
perubahan pada level tahapan/komponen.
2. Alokasi Anggaran K/L : Penyesuaian RKA-K/L dengan
Alokasi Anggaran; rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru (dari hasilOptimalisasi DPR); dan/atau
angka dasar yang mengalamiperubahan pada level tahapan/ komponen.
Fokus Penelitian
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2.d. Penelaahan RKA-K/L
12
1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
2. Kesesuaian antara Kegiatan –Keluaran - Anggarannya;
3. Relevansi tahapan/komponen denganKeluaran;
4. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.
Ruang lingkuppenelaahan
1. Pagu Anggaran K/L : rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru;
2. Alokasi Anggaran K/L : Penyesuaian RKA-K/L dengan
Alokasi Anggaran; rincian anggaran untuk mendanai
inisiatif baru (dari hasilOptimalisasi DPR);
Persetujuan dari Komisi DPR.
Fokus Penelaahan
25-Jul-13
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN13
Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK :a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga;b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan;c. Penanggung Jawab RKA-K/L;d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L dan Biro Perencanaan;e. Penelaahan RKA-K/L;f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN dan Nota Keuangan;g. Penyesuaian RKA-K/L; h. DHP RKA-K/L dan Keppres RABPP;i. Penutup.
3
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.a. Kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga
14
1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya.
2) Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan(BA 015), Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian AnggaranBendahara Umum Negara (BA 999) yang selanjutnya disebut RencanaDana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN).
3) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(1/2)
15
1) RKA-K/L disusun berdasarkan pedoman umum RKA-K/L meliputi:
a. Pendekatan sistem penganggaran terdiri atas:i. kerangka pengeluaran jangka menengah;ii. penganggaran terpadu; daniii. penganggaran berbasis kinerja.
b. Klasifikasi anggaran terdiri atas:i. klasifikasi organisasi;ii. klasifikasi fungsi; daniii. klasifikasi jenis belanja.
c. Instrumen RKA-K/L terdiri atas:i. indikator kinerja;ii. standar biaya; daniii. evaluasi kinerja.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.b. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan ….(2/2)
16
2) RKA-K/L disusun berdasarkan: a. Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L);c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR
dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; d. Standar Biaya; dane. Kebijakan pemerintah lainnya.
Pedoman Umum terkait kaidah-kaidah penganggaran seperti : penerapanpendekatan penganggaran, instrumen dalam penyusunan RKA-K/L, hal-
hal yang dibatasi atau dilarang dan pencantuman tematik APBN, selengkapnya dimuat dalam Lampiran I PMK.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(1/2)
17
1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yg memilikialokasi anggaran (portofolio) dan sbg penanggung jawab program, menyusunRKA-K/L per program/eselon I menggunakan format RKA-K/L dan sistemaplikasi RKA-K/L –DIPA yang memuat rincian alokasi berdasarkan:a. angka dasar; dan/ataub. inisiatif baru.
2) RKA-K/L yang disusun wajib dilengkapi dokumen pendukung antara lain berupa TOR/RAB dan dokumen terkait lainnya untuk:a. inisiatif baru; dan/atau b. rincian angka dasar mengalami perubahan pada level tahapan/komponen.
3) RKA-K/L disusun secara berjenjang terdiri atas :a. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker), danb. RKA-K/L unit eselon I.
4) RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembagac.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran(portofolio) dan sebagai penanggungjawab program.
Tata cara penyusunan RKA-K/L dan format yang digunakan selengkapnyatercantum dalam Lampiran II PMK.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.c. Penanggung Jawab RKA-K/L…(2/2)
18
RKA-K/L dan dokumen pendukung yang disusun harus memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, yaitu:a. mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator
Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L sesuai dengan Sasaran Kinerja dalam RenjaK/L dan RKP;
b. menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L;c. menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana
yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;d. menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah-kaidah
penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak, danpengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; dan
e. memastikan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(1/2)
19
1) Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan dalampenerapan kaidah-kaidah penganggaran, RKA-K/L yang telah ditandatanganidisampaikan kepada unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) dan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L untuk diteliti.
2) Ruang lingkup penelitian RKA-K/L dan dokumen pendukung meliputi:
a. konsistensi pencantuman sasaran kinerja meliputi volume Keluaran dan Indikator Kinerja Keluaran dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang
ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;d. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain:
penerapan SBM dan SBK, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN, BLU, kontrak tahun jamak dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkanmenjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN;
e. ………….
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN20
e. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
f. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
3.d. Penelitian RKA-K/L oleh API K/L…(2/2)
Catatan : Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga melakukanpembahasan RKA-K/L dengan DPR dalam rangka pembicaraanpendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebutdifokuskan pada konsultasi atas usulan inisiatif baru.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
Penelitian RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L)
21
Pagu AnggaranK/L
RKA-Satker & KK Satker
RKA-K/L Eselon I &
dok pndkng
1. Meneliti : total pagu dan rincian sumber dana. alokasi angka dasar dan inisiatif baru. Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek target kinerja (volume Ouputuntuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu per satker : Total pagu dan sumber dana. Target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung : TOR/RAB dan dok. pendukung terkaitlainnya. (inisiatif baru/baseline ygberubah).
Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I
RKA-K/L Eselon I
Biro Perencanaan
RKA-K/L Eselon I
API K/L
Kemkeu1 2 3 4
5
5
CHR (CatatanHasil Reviu)
6
Proses Penelitian
RKA-K/L Eselon I yg
sdh diteliti & dok pndkng
Sekjen/Ses-men/Ses
7
8
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.e. Penelaahan RKA-K/L….(1/2)
22
1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikanRKA-K/L yang telah dibahas dengan Komisi terkait di DPR atau yg telahditeliti kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran danKementerian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara K/L, Kementerian Keuangan dan KementerianPerencanaan.
2) RKA-K/L yang telah diteliti dilengkapi dengan : Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pejabat yang ditunjuk; Surat Pernyataan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab RKA-K/L; Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Satker/eselon I; RKA Satker; Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.
3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah ADK RKA-K/L ke dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk dilakukan validasi.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.e. Penelaahan RKA-K/L….(2/2)
23
4) Dalam hal proses validasi terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN, RKA-K/L dikembalikan kepada K/L untuk dilakukan perbaikan.
5) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk meneliti: Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; Kesesuaian antara Kegiatan-Keluaran-Anggarannya; Relevansi komponen/tahapan dengan Keluaran; dan Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk
prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.
6) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk meneliti rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru.
7) Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan danditandatangani oleh pejabat eselon II dari K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.
Tata cara penelaahan RKA-K/L selengkapnya tercantum dalamLampiran III PMK.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Penelaahan RKA-K/L (Pagu Anggaran K/L)
24
1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
2. Kesesuaian antara Kegiatan-Keluaran-Anggarannya;
3. Kelengkapan dokumen penelaahan meliputi : Surat pengantar yang ditanda-
tangani oleh Menteri/PimpinanLembaga atau pejabat ygditunjuk;
Surat Pernyataan Pejabat EselonI penanggung jawab RKA-K/L;
Daftar Rincian Pagu Anggaranper Satker/eselon I;
RKA Satker; ADK RKA-K/L.; dan
4. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.
Menteri/PimpinanLembaga
RKA-K/L slrhEselon I
Bappenas
1
Forum Penelaahan
RKA-K/L slrhEselon I
Kemkeuc.q. DJA
HimpunanRKA-K/L
2
2
3
Nota Keuangan RUU APBN
Kemkeu c.q. DJA4
Validasi
RKA-K/L Eselon I yg
sdh direviu & dok pndkng
RKA-K/L Eselon I yg
sdh direviu & dok pndkng
Esl. I Esl. I
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Klausul antisipasi penyelesaian :
“Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan antara K/L dg DPR belum diterimaKementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampaidengan akhir bulan Juli, RUU tentang APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan antaraK/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.”
3.f. Himpunan RKA-K/L, RUU APBN, danNota Keuangan
25
1) RKA-K/L hasil penelaahan dihimpun oleh Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Anggaran untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunanRancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN dan Nota Keuangan.
2) RUU tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disampaikanoleh Pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan paling lambatminggu kedua bulan Agustus.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Kondisi I : RKA-K/L Tidak Berubah dan Disetujui DPR
3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(1/3)
26
1) Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antaraPemerintah dengan DPR tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/L dantelah disetujui DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjukmenyampaikan RKA-K/L yang telah disetujui DPR kepada KementerianKeuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunanDaftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga (DHP RKA-K/L).
3) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Kondisi II : RKA-K/L Berubah dan Disetujui DPR
27
1) Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antaraPemerintah dengan DPR mengakibatkan perubahan RKA-K/L, Menteri/ Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memilikialokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungjawab program melakukan penyesuaian RKA-K/L.
2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L digunakan untuk mendanai inisiatif baru, termasuk tambahan yang berasal dari hasil pembahasan dengan Komisi terkait di DPR, K/L wajib melengkapi dengan dokumen pendukung.
3) RKA-K/L yang telah disesuaikan dan dokumen pendukungnya disampaikankepada unit API K/L dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan K/L untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya.
4) Penelitian RKA-K/L difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan.5) RKA-K/L yang telah diteliti selanjutnya dibahas dengan Komisi terkait di DPR
untuk mendapat persetujuan.
3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3)
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Kondisi II : RKA-K/L Berubah dan Disetujui DPR
28
6) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk menyampaikan RKA-K/L yang telah disetujui DPR dan dokumen lainnya kepada KementerianKeuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaanuntuk dilakukan penelaahan.
7) Penelaahan RKA-K/L difokuskan untuk RKA-K/L yang mengalami perubahan.
8) Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-K/L berdasarkan PaguAnggaran K/L berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-K/L bredasarkan Alokasi Anggaran K/L.
9) RKA-K/L yang telah ditelaah sebagai bahan penyusunan DHP RKA-K/L.
10) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember.
3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(2/3)
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Kondisi III : RKA-K/L Berubah tetapi Tidak Disetujui DPR
29
1) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L yang disampaikan kepada DPR, DPR belummenyetujui sampai dengan minggu ketiga bulan Nopember, DHP RKA-K/L disusun mengacu pada penyesuaian RKA-K/L yang telah diteliti oleh unit API K/L dan Biro Perencanaan K/L.
2) DHP RKA-K/L ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III paling lambat minggu ketiga bulan Nopember dengan ketentuan :a. Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional tidak diblokir; b. Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah
ditetapkan dalam pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; danc. Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan
selain huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan dan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir.
3.g. Penyesuaian RKA-K/L dan DHP RKA-K/L …(3/3)
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Proses penelitian RKA-K/L untuk PaguAnggaran K/L berlaku secara mutatis mutandis dalam penelitian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
Penelitian RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L)
30
AlokasiAnggaran K/L
PenyesuaianRKA-Satker
PenyesuaianRKA-K/L Eselon I
1. Meneliti : Penyesuaian total pagu dan rincian
sumber dana. alokasi angka dasar dan inisiatif baru. Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek penyesuaian target kinerja(volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun daftar rincian penyesuaianalokasi pagu per satker : Penyesuaian pagu dan sumber dana. Penyesuaian target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung : TOR/RAB dan dok. pendukung terkaitlainnya.
Unit Eselon I (Portofolio)Satker
Esl. I
PenyesuaianRKA-K/L Eselon I
Biro Perencanaan
PenyesuaianRKA-K/L Eselon I
Itjen/ Inspektorat
Kemkeu1 2
3
4
5
5
CHR (CatatanHasil Reviu)
7 Proses Penelitian
RKA-K/L berubah?
PenyesuaianRKA-K/L
Eselon I ygsdh diteliti & dok pndkng
Setjen K/L3
6
Y
T
25-Jul-13
PenyesuaianRKA-K/L ygtlh diteliti
Komisiterkait DPR
8
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Penelaahan RKA-K/L (Alokasi Anggaran K/L)
31
Menteri/PimpinanLembaga
RKA-K/L slrhEselon I
Bappenas
1
Forum Penelaahan
RKA-K/L slrhEselon I
Kemkeuc.q. DJA
CatatanHasil
Penelaahan
2
2
3
DHP RKA-K/L Keppres
RABPP
Kemkeu c.q. DJA4
Validasi
RKA-K/L Eselon I yg
sdhditeliti, disetujui DPR & dok pndkng
Esl. IRKA-K/L
Eselon I ygsdh diteliti,
disetujuiDPR & dok
pndkng
Esl. I
Ketentuan penelaahan RKA-K/L untuk Pagu Anggaran K/L berlaku
secara mutatis mutandis dalampenelaahan RKA-K/L berdasarkan
Alokasi Anggaran K/L.
RKA-K/L berubah?
Y
T
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.h. Keppres RABPP dan DIPA
32
1) DHP RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menjadidasar penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran BelanjaPemerintah Pusat.
2) Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusatmenjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA).
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3.i. Penutup
33
1) Dalam hal aplikasi SPAN belum dapat diterapkan, validasi dan penelaahan RKA-K/L, penyusunan Himpunan RKA-K/L, pencetakan DHP RKA-K/L, penyusunan Keppres RABPP, penyusunan dan pengesahan DIPA dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi RKA-K/L-DIPA.
2) Escape clause :a. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara
dan/atau efisiensi belanja yang anggaran kegiatannya telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan harus segera dilaksanakan, namun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, pelaksanaan kegiatan dimaksud dapatdiusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk anggaran kegiatan dalam RKA-K/L TA 2013 yang disusun berdasarkan PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L.
3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sbgmn diatur dalamPMK ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahanrevisi RKA-K/L.
4) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK No. 112/PMK.02/ 2012 tentangPetunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan perubahannya, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
5) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
25-Jul-13
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN34
Lampiran PMK:
a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L;
b. Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L;
c. Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L;
4
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 35
4.a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L…(1/2)
Lampiran I PMK memuat informasi terkait hal-hal yang bersifat umum dan kaidah-kaidah penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA-K/L meliputi :1. Pendahuluan, mencakup : pendekatan dalam sistem penganggaran dan
klasifikasi anggaran.2. Penerapan Sistem Penganggaran, mencakup : penerapan penganggaran
berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).3. Proses Penganggaran, mencakup : siklus perencanaan dan penganggaran,
proses penetapan pagu belanja K/L (pagu Indikatif, pagu Anggaran, dan AlokasiAnggaran).
4. Ketentuan dalam pengalokasian anggaran, mencakup : penghitungan alokasibelanja pegawai, pengalokasian anggaran pembangunan bangunan/gedungnegara, penerapan bagan akun standar, penyusunan RKA-K/L pada SatkerPerwakilan di Luar Negeri, penyusunan RKA-K/L pada Satker KementerianPertahanan, pengalokasian anggaran yang bersumber dari PHLN, PHDN, PNBP, penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU, Anggaran Responsif Gender, KegiatanDekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, pengalokasiananggaran Swakelola, dan alokasi anggaran terkait kontrak tahun jamak.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 36
4.a. Lampiran I : Pedoman Umum RKA-K/L…(2/2)
5. Hal-hal baru dan/atau yang disempurnakan, mencakup : PenataanArisitektur Program (Logic Model) dalam Evaluasi Kinerja RKA-K/L danpenerapan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK).
6. Daftar istilah, mencakup : istilah-istilah atau terminologi yang digunakandalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 37
4.b. Lampiran II : Tata Cara Penyusunan RKA-K/L
Lampiran II PMK memuat informasi terkait mekanisme penyusunan RKA-K/L, unit-unit yang terlibat, dan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh K/L meliputi :1. Persiapan penyusunan RKA-K/L, mencakup : hal-hal baru dalam penyusunan
RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA-K/L beserta tugasperannya, dokumen yang harus dipersiapkan dalam penyu-sunan RKA-K/L, danhal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L.
2. Mekanisme penyusunan RKA-K/L, mencakup : mekanisme penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L (penyusunan Kertas Kerja Satker, RKA Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L) dan mekanisme penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L (penyesuaian Kertas Kerja Satker, RKA Satker, RKA-K/L Eselon I, dan RKA-K/L).
3. Tindak lanjut hasil penyusunan RKA-K/L, mencakup : tindak lanjut penyu-sunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan tindak lanjut penyesuaianRKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
4. Format-format yang digunakan, mencakup : format RKA-K/L, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB. Gender Budget Statement, Daftar Pagu Anggaran per Satker, Surat Pernyataan Hasil Pembahasan dan Persetujuan DPR, dan surat pengantarRKA-K/L.
25-Jul-13
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 38
4.c. Lampiran III : Tata Cara Penelaahan RKA-K/L
Lampiran III PMK memuat informasi terkait perubahan dalam mekanismepenelaahan, baik penelaahan berdasarkan Pagu Anggaran K/L maupunberdasarkan Alokasi Anggaran K/L dan tindak lanjut dari hasil penelaahanmeliputi :1. Persiapan penelaahan RKA-K/L, mencakup : hal-hal baru dalam penelaahan
RKA-K/L, pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RKA-K/L beserta tugas-perannya, dokumen yang harus dipersiapkan dalam penelaahan, dan hal-halyang harus diperhatikan dalam penelaahan RKA-K/L.
2. Mekanisme penelaahan RKA-K/L, mencakup : mekanisme penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L, dan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
3. Tindak lanjut hasil penelaahan RKA-K/L, mencakup : perubahan akibatpenelaahan, output cadangan, dan blokir, tindak lanjut hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan berdasarkan Alokasi Anggaran K/L.
4. Format-format yang digunakan , mencakup : Catatan Hasil Penelaahan, Himpunan RKA-K/L, Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L, dan Rincian AlokasiAnggaran per Unit.
25-Jul-13 38
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 39
Terima Kasih
25-Jul-13
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN40
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Pokok Bahasan Lampiran I
41
1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran;
2. Penerapan Sistem Penganggaran :
a) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);
b) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);
3. Proses Penganggaran :
a) Siklus Penganggaran;
b) Tahapan Dalam Proses Penetapan Pagu Belanja K/L;
4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran;
5. Hal-hal Baru dan/atau yang Disempurnakan.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1. Pendekatan Dalam Sistem Penganggaran
42
1. Pendekatan Penganggaran Terpadu (PT) :→ Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L
dengan klasifikasi anggaran;→ Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi,
fungsi, dan jenis belanja (ekonomi).2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) :
→ Pengalokasian anggaran berorientasi pada menghasilkan/mencapai tingkat kinerjatertentu (output and outcome oriented);
→ Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerjayang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function);
→ Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsipakuntabilitas (let the manager manages).
3. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) :→ Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana
belanja pemerintah (pendekatan top-down);→ Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai
tingkat kinerja yang telah ditargetkan (pendekatan Bottom-Up); → Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal diatas, yaitu antara proyeksi
ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on-going policies).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
2. Penerapan Sistem Penganggaran...(1/3)
43
1. Tingkatan Penerapan PBK
a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja....(1/2)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 44
2. Struktur Anggaran Penerapan PBK :
3. Instrumen Penerapan PBK :a) Indikator Kinerja;b) Standar Biaya; danc) Evaluasi Kinerja.
a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja ….(2/2)
2. Penerapan Sistem Penganggaran...(2/3)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 45
1. Penerapan KPJM Pada Tingkat Nasional :a) Reviu terhadap Kebijakan Kegiatan Prioritas;b) Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju.
2. Penerapan KPJM Pada Tingkat Kementerian Negara/Lembaga :a) Reviu terhadap Kebijakan Program/Kegiatan;b) Penghitungan Proyeksi Prakiraan Maju untuk Kegiatan/Output Layanan
Perkantoran, Kegiatan /Output Multiyears, Kegiatan/Output Non-Multiyears;c) Penerapan Indeksasi.
3. Angka Dasar dan Ruang Fiskal :a) Reviu dan pemuktahiran Angka Dasar;b) Perbaikan Angka Dasar;c) Penyesuaian Angka Dasar.
4. Penyusunan dan Penetapan Inisiatif Baru.
b. Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
2. Penerapan Sistem Penganggaran...(3/3)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3. Proses Penganggaran….(1/4)
46
a. Siklus Penganggaran
Unit terkait
Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Jan-Des)
Perencanaan (Jan-Apr) Penyusunan (Mei-Jul)
Pembahasan (Agt-Okt) Penetapan (Nov-Des)
DPR
Presiden
Kemkeuc.q. DJA
Bappenas
K/L
Penyusunanresource
envelope & usulan
kebijakan APBN
Arah Kebijakan& Prioritas
Pembangunan
1
2
PembicaraanPendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP)
PenyusunanKEM, PPKF danPembi-caraanPendahuluan
PembahasanRAPBN, RUU APBN, Nota
Keu, DHP RKA-K/L dan DHP
RDP-BUN
PengesahanUU APBN
PenetapanAlokasi
AnggaranK/L
PenyusunanKeppres
Rincian ABPP
Penetapan KeppresRincian ABPP & DHP RDP BUN
PembahasanRAPBN, RUU APBN, Nota
Keuangan , DHP RKA-K/L dan DHP
RDP-BUN
PersetujuanRUU APBN
5
4
8 9
1112
13
Penyusunan & Pengesahan
DIPA
10
14PelaksanaanTrilateral Meeting
PenyusunanRAPBN, RUU
APBN, NK, DHP RKA-K/L dan
DHP RDP-BUN
3
6
7
Penyusunan RKA-K/L & Reviu RKA-K/L oleh
API-K/L
PenyesuaianRKA-K/L
5a11a
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 47
1. Pagu Indikatif : Proses penyusunan pagu indikatif adalah sbb:
b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(1/3)
Presidenmenetapkan
arah kebijakandan prioritas
pembangunannasional.
K/L mengevaluasiAngka Dasar
dan dapatmenyusun
rencana inisiatifbaru.
KementerianPPN/Bappenasdan Kemenkeumengevaluasi
angka dasar danmengkaji
usulan inisiatifbaru.
Kementeriankeuanganmenyusunperkiraan
kapasitas fiskal.
MenteriKeuangan dan
MenteriPPN/Kepala
Bappenasmenetapkan
Pagu Indikatif.
3. Proses Penganggaran….(2/4)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 48
2. Pagu Anggaran : Proses penyusunan pagu anggaran adalah sbb:
Menteri/ PimpinanLembaga
menyusun RenjaK/L.
Pelaksanaanpertemuan tiga
pihak(trilateral meeting).
K/L menyampaikan
Renja K/L kepada
KemenPPN/ Bappenas dan
Kemenkeu.
Pemerintahmenetapkan
RKP dankemudian
menyampaikanpokok-pokokpembicaraan
RAPBN.
MenteriKeuangan
Menetapkanpagu
anggaran K/L
3. Proses Penganggaran….(3/4)
b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(2/3)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 49
3. Alokasi Anggaran K/L : Proses penetapan alokasi anggaran K/L sbb:
Menteri/ PimpinanLembaga
menyusunRKA-K/L.
K/L melakukanpembicaraanpendahuluan
RKA-K/L dengan DPR
sertamelakukan
penyesuaianatas usulan
inisiatif baru.
Prosespenelaahan
RKA-K/L
Kemenkeumenghimpun hasil
penelaahansebagai bahan
untuk penyusunanNK, RAPBN, RUU
APBN sertasebagai dokumen
pendukungpembahasan
RAPBN.
K/L melakukan
penyesuaianatas hasil
penelaahan.
Pemerintahmenetapkan
alokasianggaranK/L dan
Kemenkeuselaku BUN.
3. Proses Penganggaran….(4/4)
b. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L…(3/3)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
4. Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran
50
1. Penghitungan alokasi belanja pegawai pada Satker;2. Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/Gedung Negara;3. Penerapan Bagan Akun Standar (BAS);4. Penyusunan RKA-K/L pada Satker Perwakilan R.I. di Luar Negeri;5. Penyusunan RKA-K/L pada Kementerian Pertahanan;6. Pengalokasian anggaran dengan Sumber Dana PHLN;7. Pengalokasian anggaran dengan Sumber Dana PDN;8. Pengalokasian anggaran dengan sumber dana HDN;9. Pengalokasian anggaran dengan sumber dana PNBP;10. Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU;11. Anggaran Responsif Gender;12. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama;13. Pengalokasian anggaran swakelola;14. Pengalokasian Anggaran terkait kontrak tahun jamak (multiyears contract).
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
5. Hal-hal Baru dan/atau Yang Disempurnakan
51
NO. HAL BARU/YANGDISEMPURNAKAN PENJELASAN/KETERANGAN
1. Pengalokasian anggaran terkaitkontrak tahun jamak (multiyearscontract)
Pengajuan usul persetujuan kontrak tahun jamak(multiyears contract) oleh K/L disampaikanbersamaan dengan penyampaian RKA-K/L keKementerian Keuangan.
2. Penataan arsitektur program (logicmodel) dalam evaluasi kinerja RKA-K/L
Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Program (logic model) dalam evaluasi kinerjasehingga Outcome maupun Output terukur danadanya relevansi antara Output dengan Outcome dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Penerapan standar biaya masukandan standar biaya keluaran
→ Penggunaan SBM diluar ketentuan yang telahdiatur pada PMK SBM didasari:a. Harga pasar dari satuan biaya berkenaanb. Satuan harga diluar SBM ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Instansi teknisyang berwenang.
→ K/L bertanggung jawab atas kesesuaian dankebenaran formal atas satuan biaya diluar SBM sehingga tidak diperlukan lagi SPTJM.
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN52
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Pokok Bahasan Lampiran II
1. Hal-hal Baru dalam Penyusunan RKA-K/L;
2. Persiapan Dalam Penyusunan RKA-K/L;
3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
4. Mekanisme Penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran;
5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L.
53
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1. Hal-hal Baru dalam Penyusunan RKA-K/L
1. Satker harus menyiapkan dokumen RKA Satker untuk mencantumkansasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat Komponen.
2. RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran disampaikan oleh K/L kepadaKementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran setelah diteliti olehAparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) danSekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L.
3. RKA-K/L berdasarkan alokasi anggaran K/L disampaikan oleh K/L kepadaKementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran setelah diteliti olehAparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L) danSekjen/Sestama c.q Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Anggaran K/L sertatelah dibahas dan disetujui oleh DPR.
54
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per progam per jenis belanja berdasarkan PaguAnggaran K/L;
b. Menetapkan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker mengacu pada Dokumen RKP danRenja K/L tahun berkenaan:1) volume output kegiatan dalam kerangka
Angka Dasar; dan2) volume output kegiatan dalam kerangka
Inisiatif Baru.c. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing
Satker:1) alokasi anggaran dalam kerangka Angka
Dasar; dan2) alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif
Baru.d. Menyiapkan Daftar Pagu Rincian per Satker yang
berfungsi sebagai batas tertinggi pagu satker.e. Menyusun dokumen pendukung (TOR, RAB
dan GBS) beserta dokumen teknis lainnya.
2. Persiapan Dalam Penyusunan RKA-K/L
55
a. Menyiapkan dokumen baik sebagai acuan maupunsebagai dasar pencantuman sasaran kinerjakegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkatoutput kegiatan dalam RKA Satker, meliputi: 1) informasi kinerja yang terbagi dalam alokasianggaran jenis angka dasar dan inisiatif baru; 2) peraturan perundangan mengenai strukturorganisasi K/L dan tusi-nya; 3) dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan; 4) petunjuk penyusunanRKA-K/L; 5) Standar Biaya tahun berkenaan.
b. Meneliti dan memastikan kesesuaian dengankebijakan unit eselon I dalam hal: 1) Besaran alokasi anggaran Satker;2) Besaran Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru
c. Menyusun KK Satker dan RKA Satker sertamenyimpan datanya dalam Arsip Data Komputer-nya (ADK);
d. Menyusun dokumen pendukung, khususnyaRencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) dariSatker BLU;
e. Menyampaikan dokumen pendukung teknis.
Unit Eselon I Satker
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkanPagu Anggaran K/L
56
Satker• Login aplikasi RKA-K/L DIPA;• Menuangkan alokasi anggaran
angka dasar;• Menuangkan alokasi anggaran
inisiatif baru;• Meyakini kebenaran isian
penuangan anggaran Angka Dasar(AD) dan Inisiatif baru (IB); dan
• Mencetak KK Satker dan RKA Satker;
• melengkapi data dukung.
Eselon I• Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dlm lingkup unit eselon I
berkenaan;• Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang dalam aplikasi
RKA-K/L DIPA;• Memvalidasi kinerja dan anggaran program (apabila terdapat
ketidaksesuaian, unit Eselon I melakukan koordinasi dgn Satker untukperbaikan pada KK Satker & RKA Satker);
• Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output; • Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L;• Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3);• Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kpd Biro
Perencanaan dan API K/L untuk diteliti.
1
Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L3
2
• Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan dokumen penelaahan lainnya;
• Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah.
Sekjen/Sestama K/L1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L
dengan Renja K/L dan RKP; 2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-
K/L dengan Pagu Anggaran K/L 3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
Surat Pengantar Eselon I, Surat Pernyataan Pejabat Eselon I, DaftarRincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB beserta dokumen pendukung.
KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung
Surat Pengantar RKA-K/L, Surat Pernyataan PejabatEselon I, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian PaguAnggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.
4
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
4. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkanAlokasi Anggaran K/L
57
Satker Eselon I• Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dlm lingkup unit eselon I
berkenaan yg telah disesuaikan;• Me-restore ADK yang disampaikan satker-satker yang dalam aplikasi
RKA-K/L DIPA;• Memvalidasi kinerja dan anggaran program (apabila terdapat
ketidaksesuaian, unit Eselon I melakukan koordinasi dgn Satker untukperbaikan pada KK Satker & RKA Satker);
• Meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan output; • Mengisi informasi pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L;• Mencetak RKA-K/L unit eselon I (formulir 2 dan 3);• Menyampaikan RKA-K/L unit eselon I beserta data dukung kpd Biro
Perencanaan dan API K/L untuk diteliti.
1
Biro/Unit Perencana K/L dan API K/L3
2
• Menghimpun RKA-K/L unit eselon I dan dokumen pendukung lainnya;
• Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepada Komisi terkait DPR unt dibahas dan mendapt persetujuan.
Sekjen/Sestama K/L
1. Meneliti RKA-K/L dan dokumen pendukung yg mengalami perubahan/penyesuaian.
2. Menyampaikan hasil penelitian kpd unit eselon I untuk dihimpun dan dibahas dg Komisi terkait DPR.
Surat Pengantar Eselon I, Surat Pernyataan Pejabat Eselon I, DaftarRincian Pagu Anggaran Per Satker, RKA-k/L Eselon I, RKA Satker, KK Satker, TOR/RAB beserta dokumen pendukung.
4
• Login aplikasi RKA-K/L DIPA;• Mengidentifikasi dan meneliti
perubahan belanja sesuaidengan alokasi anggaran;
• Melakukan penyesuaian pada KK Satker dan RKA Satker sesuaidengan alokasi anggaran;
• Mencetak dan MenyampaikanKK Satker & RKA Satker besertadata dukung kpd eselon I.
KK Satker, RKA Satker, & Data Dukung
• Menyampaikan RKA-K/L yg telah disetujui DPR beserta dokumen penelaahan lainnya kepada DJA dan Bappenas untuk ditelaah.
Surat Pengantar RKA-K/L, Surat Pernyataan PejabatEselon I, RKA-K/L Eselon I, Daftar rincian PaguAnggaran Per Satker, RKA Satker, ADK RKA-K/L.
Sekjen/Sestama K/L5
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L…(1/2)
58
Terdiri atas: Formulir 1 – Rencana Pencapaian Strategis Pada Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran direncanakan (ditandatangani olehMenteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran);
Formulir 2 – Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi Tahun Anggarandirencanakan (ditandatangani oleh Eselon I/Penanggung Jawab);
Formulir 3 – Rincian Biaya Pencapaian Hasil Unit Organisasi TahunAnggaran direncanakan (ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan untukRKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L ditambahkan tandatangan persetujuan Komisi di DPR).
RKA-K/L
Terdiri atas: Bagian A – Rencana Kinerja Satuan Kerja TA direncanakan; Bagian B – Rincian Belanja Satuan Kerja TA direncanakan (sampai dengan
level Komponen); Bagian C – Target Pendapatan Satker TA direncanakan; Bagian D – Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan
Kerja Tahun Anggaran 20XX+1, 20XX+2, 20XX+3.
RKA Satker
KK Satker merupakan “Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun AnggaranDirencanakan” sampai dengan level detil.
KK Satker
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 59
Ada 2 jenis peruntukan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR), yakni untuk output kegiatan dalam kerangka angka dasar dan untukoutput dalam kerangka inisiatif baru;
KAK/TOR ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana unit Eselon I.
KAK/TOR
Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumenpendukung KAK/TOR yang menjelaskan besaran total biaya tiapkomponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan;
RAB ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana Eselon I.
RAB
Merupakan daftar yang menunjukan alokasi anggaran dari Eselon I kepada Satker-satker yang ada dibawahnya;
Daftar Pagu Anggaran Per Satker ditandatangani oleh Eselon I K/L.
Daftar PaguAnggaranPer Satker
Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (GBS) padatingkat output disusun apabila berkenaan dengan anggaran ResponsifGender (ARG);
GBS ditandatangani oleh Penanggung jawab Unit Perencana Eselon I.
GBS
5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L…(2/2)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 60
Merupakan surat yang ditandatangani oleh Eselon I yang menyatakanbahwa: RKA-K/L yang disusun telah sesuai dengan PMK tentang Tata Cara
Penyusunan Anggaran; Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap
dan benar, diteliti Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga (API K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
Suratpernyataan
Eselon I
Surat Pengantar RKA-K/L ditandatangani oleh Menteri/PimpinanLembaga atau Pejabat Yang Ditunjuk;
Surat Pengatar RKA-K/L dilampiri RKA Satker, ADK RKA-K/L DIPA, SuratPernyataan Eselon I dan Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I.
SuratPengantarRKA-K/L
5. Format-format dalam Penyusunan RKA-K/L…(3/3)
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN61
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
Pokok Bahasan Lampiran III
1. Hal-hal Baru Dalam Penelaahan RKA-K/L;
2. Persiapan Dalam Penelaahan RKA-K/L;
3. Dokumen Dalam Penelaahan RKA-K/L;
4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penelaahan RKA-K/L;
5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran K/L;
6. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L;
7. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/L;
8. Format-format dalam Penelaahan RKA-K/L.
62
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
1. Hal-hal Baru dalam Penelaahan RKA-K/L
1. Validasi ADK RKA-K/L oleh DJA (SPAN systems).2. Dokumen penelaahan :
a. Surat pengantar dari Menteri/Pimpinan Lembaga;b. Surat Pernyataan pejabat eselon I /pejabat lain yang memiliki alokasi
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggungjawab program;c. RKA-K/L yang telah “diteliti “;d. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;e. RKA Satker; f. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.
3. Fokus penelaahan oleh Kemenkeu c.q DJA tidak lagi ke level detil atau item biayatetapi pada :a. kesesuaian data RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;b. kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya; c. relevansi Komponen/Tahapan dengan Keluaran;
4. Fokus penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada konsistensi sasarankinerja dalam RKP dengan RKA-K/L, serta (jika ada) meneliti kualitas GBS;
5. Tidak ada lagi pemblokiran atas alokasi anggaran oleh Kementerian Keuanganc.q Ditjen Anggaran.
63
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 64
2. Persiapan Dalam Penelaahan RKA-K/L
a. Menyusun jadwal dan menyampaikan undangan penelaahan.b. Mengunggah ADK RKA-K/L untuk divalidasi (by SPAN system).c. Dalam proses penelaahan, DJA meneliti :
1) kelengkapan dokumen penelaahan;2) kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;3) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya;4) relevansi Komponen/tahapan dengan Keluaran; 5) prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penelaahan.b. Menjaga konsistensi sasaran kinerja K/L dalam RKA-K/L dengan
RKP.c. Meneliti kualitas GBS (jika ada).
a. Mengikuti jadwal penelaahan.b. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.c. Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.
Kemenkeu c.q DJA
KementerianPPN/Bappenas
Setjen K/L
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 65
3. Dokumen Dalam Penelaahan RKA-K/L
1. KMK tentang Pagu Anggaran K/L;2. PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L;3. RKA-K/L yang disampaikan K/L;4. Hasil reviu angka dasar;5. Peraturan terkait pengalokasian anggaran;6. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;7. Hasil kesepakatan Trilateral Meeting.
1. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; 2. Hasil kesepakatan Trilateral Meeting;3. Hasil pembahasan proposal anggaran IB yang disetujui;4. GBS (jika ada).
1. Surat tugas penelaahan;2. RKA-K/L yang telah diteliti oleh API K/L dan Rocan K/L;3. RKA Satker; 4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I;5. Target dan pagu PNBP (jika ada); 6. GBS (jika ada); dan7. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L.
Kemenkeu Cq. DJA
Kemen PPN/Bappenas
Setjen K/L
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
4. Hal-hal Yang Harus DiperhatikanDalam Penelaahan RKA-K/L
1. Kelengkapan dokumen penelaahanKelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggungjawab Eselon I K/L dan Satker.
2. Validasi ADK RKA-K/LValidasi ADK RKA-K/L yang disampaikan oleh K/L untuk memastikankesesuaian dengan kaidah-kaidah SPAN. Dalam hal hasil validasi tidaksesuai maka ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama2 (dua) hari setelah diperbaiki harus disampaikan kembali ke DJA.
66
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 67
5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkanPagu Anggaran K/L…(1/2)
Setjen K/L1
Bappenas2
Kemenkeu c.q DJA3
RKA-K/L Validasi ADK RKA-K/L
Dokumen Penelaahan Instrumen
Penelaahan
Instrumen Penelaahan
1. Memeriksa kelengkapan administratif.
2. Kementerian Keuangan c.q. DJA :a. Meneliti kesesuaian alokasi pagu baseline dan new initiative dalam RKA-
K/L dan RKA Satker dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan termasukkesesuaian pencantuman sumber dana.
b. Memeriksa Pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.c. Memastikan relevansi SubKeluaran (apabila ada) dengan Keluaran.d. Memastikan relevansi Komponen/tahapan dengan Keluarannya.e. Memeriksa ADK RKA-K/L.
3. Kementerian Perencanaan/Bappenas meneliti kriteria substantif berupakonsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP:a. Meneliti Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Outcome K/L.b. Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas nasional,
prioritas bidang, atau prioritas K/L.c. Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/L
dengan Keluaran yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP.d. Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/L dengan
dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.e. Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerja kegiatannya
(dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP).f. Meneliti kualitas GBS (jika ada)
Forum Penelaahan
Tindak Lanjut Penelaahan
Catlah
Himpunan RKA-KL
Nota Keuangan dan RAPBN
4
5
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
b. Ketentuan Khusus Penelaahan Satker BLU dan ARG :1) Penelaahan Satker BLU
• Meneliti Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA Satker BLU apakah merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk.
• Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu Kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
• Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan Ikhtisar RBA.
• Keluaran yang tercantum dalam RKA Satker BLU mengacu pada tabel referensi program aplikasi RKA-K/L.
• Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU. • Dalam proses penelaahan RBA, DJA dapat mengikutsertakan DJPB.
2) Penelaahan ARG• Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat Keluaran yang dikategorikan
sebagai ARG dilengkapi dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS).• Petugas penelaah Bappenas meneliti kualitas dokumen GBS.• Petugas penelaah DJA, memastikan pada tema Keluaran butir ketiga (peningkatan
persamaan gender dan pemberdayaan perempuan/ARG) pada aplikasi RKA-K/L telah dicentang (√).
68
5. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkanPagu Anggaran K/L…(2/2)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 69
6. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L
Setjen K/L1
Bappenas2
Kemenkeu c.q DJARKA-K/L yg
telah disetujui
DPR
Validasi ADK RKA-K/L
Dokumen Penelaahan
Instrumen Penelaahan
Instrumen Penelaahan
1. Memeriksa kelengkapan dokumen penelaahan.2. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih besar dari Pagu
Anggaran K/L maka penelaahan difokuskan pada penambahan:a. Jenis Keluaran (jenis dan volumenya bertambah); b. Komponen yang relevan untuk menghasilkan
Keluaran. 3. Jika Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu
Anggaran K/L maka penelahaan difokuskan pada pengurangan :a. Keluaran (jenis dan volumenya berkurang) selain
Keluaran dalam rangka penugasan;b. Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang
sudah ada selain Komponen Gaji dan Operasional Perkantoran.
Forum Penelaahan4
Tindak Lanjut Penelaahan5
CatatanHasil
PenelaahanDHP RKA-
K/L KeppresRABPP
DIPA
3
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(1/3)
Perubahan Akibat Penelaahan
70
RumusanKeluaran (Jenis
dan Satuan)
Rumusan diluar Keluaran
1. Telah disepakati dalam proses penelaahan;2. Tidak mengubah Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional;3. Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang
ditetapkan;4. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang
bersangkutan;5. Adanya tambahan penugasan.
1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugasdan fungsi serta struktur organisasi;
2. Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti(Perpres, Persetujuan Menpan dan RB, KeputusanMenteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
3. Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam Trilateral Meeting;
4. Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR.
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 71
Keluaran/Output Cadangan…(1/2)
1. Anggaran yang belum mendapatkan persetujuan DPR,2. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran
untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan MenPAN dan RB,
3. Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan RKA-K/L, tapi telah direncanakan akan dilakukan.
4. Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya, hasil dari penelaahan berdasarkan alokasi anggaran, dan/atau
5. Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan dengan Keluaran yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Keluaran dengan SubKeluaran/ komponen.
7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(2/3)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 72
“Output/Keluaran Cadangan baru bisa dilaksanakan setelah dilakukan revisi denganberpedoman pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.”
Hal-hal yang harus dilakukan :1. Untuk yang disebabkan tidak adanya persetujuan DPR:
a. Rincian alokasi anggaran untuk biaya operasional, tidak diblokir; b. Rincian alokasi anggaran untuk biaya non operasional yang telah ditetapkan dalam
pagu anggaran dan tidak berubah, tidak diblokir; danc. Penyesuaian alokasi anggaran berupa tambahan pagu yang digunakan selain untuk
huruf a dan huruf b, dapat dituangkan dalam output cadangan dan/atau diberikan catatan rincian alokasi tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan DPR, dan tidak diblokir.
2. Untuk yang disebabkan selain tidak adanya persetujuan DPR:Memindahkan alokasi anggaran pada Keluaran/SubKeluaran/Komponen yang tidak sesuai tersebut ke “Output/Keluaran Cadangan”, dan alokasi dananya tidak diblokir.
7. Hal-hal Khusus dalam Penelaahan RKA-K/L...(3/3)
Keluaran/Output Cadangan…(1/2)
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 73
Ditandatangani oleh: Pejabat Eselon II, Eselon III, & Eselon IV K/L c.q Biro Perencanaan; Pejabat Eselon II, Eselon III, & Eselon IV Kemenkeu c.q DJA ; Pejabat Eselon II, Eselon III, & Staff Bappenas.
8. Format-format dalam Penelaahan RKA-K/L
Menurut BA, Unit Organisasi, Program, Kegiatan & Jenis Belanja; Menurut Fungsi, Subfungsi & Jenis belanja; Menurut Fungsi, Subfungsi, BA & Jenis Belanja; Menurut BA, Fungsi, Subfungsi, & Jenis Belanja; Menurut BA,Unit Organiasi, Program, Kegiatan, Keluaran & Sumber
Dana; Menurut BA, Unit Organisasi, Program, Kegiatan & KPJM.
DHP RKA-K/L per Unit Organisasi, lampiran alokasi per propinsi. DHP RKA-K/L ditandatangani oleh Direktur Anggaran I/II/III
atas nama Menteri keuangan.
Catatan Penelaahan
Himpunan RKA-K/L
DHP RKA-K/L