kementerian keuangan republik indonesia72~pp~2017.pdf · pelaksana tugas (plt.) atau pelaksana...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 72 /PP/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT/KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang diberi kuasa untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menandatangani surat/keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-52/PP/2017 tentang Penunjukan Para Pejabat Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Menandatangani Surat/Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;
b. bahwa dalam rangka keseragaman mekanisme cuti tahunan secara online, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi penerapan cuti tahunan secara online bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.1/2017 tentang Mekanisme Cuti Tahunan Secara Online di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan tertib administrasi di bidang kepegawaian, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penunjukan para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang diberi kuasa untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menandatangani surat/keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penunjukan Para Pejabat Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Menandatangani Surat/Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1103);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.01/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2151);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 727) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2034);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1854);
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 3 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009
tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT/KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN.
KESATU : Menunjuk para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menandatangani surat/keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
KEDUA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga memiliki kewenangan untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menandatangani surat/keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
KETIGA : Menunjuk para pejabat struktural: a. eselon II; b. eselon III; dan c. eselon IV, di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku atasan langsung untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memberikan cuti tahunan kepada pegawai yang menjadi bawahannya di lingkungan unit kerja masing-masing.
KEEMPAT : Menunjuk: a. Direktur; b. para Ketua Jurusan; c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat; dan d. para Ketua Program Studi, di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN selaku atasan langsung untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memberikan cuti tahunan kepada pegawai yang menjadi bawahannya di lingkungan unit kerja masing-masing.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 - KELIMA : Kewenangan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT mulai berlaku: a. terhitung sejak pelantikan yang bersangkutan guna
menduduki jabatan; dan b. telah menyampaikan spesimen tanda tangan dan paraf
kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
KEENAM : Dalam hal pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT berhalangan sementara atau tetap, kewenangan dimaksud dilaksanakan untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Kementerian Keuangan: a. terhitung sejak berlakunya Surat Perintah penunjukan atau
pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) oleh pejabat yang berwenang;
b. sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya; dan
c. telah menyampaikan spesimen tanda tangan dan paraf kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
KETUJUH : Dalam hal pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT berhalangan sementara atau tetap, dan belum ditunjuk atau diangkat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, kewenangan dimaksud dilaksanakan untuk atas nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan oleh atasan pejabat yang berhalangan sementara atau tetap setelah menyampaikan spesimen tanda tangan dan paraf kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
KEDELAPAN : Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak berwenang untuk: a. mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat
strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian; dan
b. menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 5 - KESEMBILAN : Para pejabat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sampai dengan DIKTUM KEEMPAT, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH harus: a. memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan pelaksanaannya; dan b. melaporkan pelaksanaan penggunaan kewenangan
dimaksud kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
KESEPULUH : Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA sampai dengan Diktum KETUJUH setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
KESEBELAS : Seluruh pejabat yang memangku jabatan sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini tetap dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang baru sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya.
KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-52/PP/2017 tentang Penunjukan Para Pejabat Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGABELAS : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2017.
Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian keuangan;
5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 6. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
8. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terkait;
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
9. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkunganBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
10. Para Bendahara Pengeluaran di lingkungan BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan
u.b. Kepala Bagian Umum
Denny Handoyo S NIP 19731002 199903 1 001
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 72/PP/2017 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT/KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
1. Sekretaris Badan Pendidikandan Pelatihan Keuangan.
1. Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/b s.d Gol. II/c di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Menetapkan Surat Pernyataan Rencana Penempatan sebagai syarat pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
3. Menetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
4. Memindahkan pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pendidikan danPelatihan Keuangan.
5. Memindahkan pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
6. Mengusulkan kenaikan pangkat reguler dan pilihan ke Gol. I/b s.d Gol. II/d Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Politeknik Keuangan Negara STAN,
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.
7. Menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat reguler dan pilihan ke Gol. I/b s.d Gol. II/d.
8. Mengusulkan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d dilingkungan:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Politeknik Keuangan Negara STAN,
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.
9. Mengajukan usul permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami(KARIS/KARSU) para Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Politeknik Keuangan Negara STAN,
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
10. Menandatangani surat pernyataan pelantikan pejabat:
a. eselon III;
b. eselon IV; dan
c. fungsional,
di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
11. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas:
a. pejabat eselon III, eselon IV, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan;
danb. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
12. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan:
a. eselon III, eselon IV, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan; dan
b. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
13. Menandatangani surat pernyataan menduduki jabatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan PelatihanKeuangan.
14. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a
s.d. Gol. IV/e dari instansi lain yang melimpah ke Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
15. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Politeknik Keuangan Negara STAN,
yang dinyatakan hilang dan dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya
Manusia serta usul pemberian pensiun janda/dudanya.
16. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan:a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; danc. Politeknik Keuangan Negara STAN,yang meninggal dunia ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
melalui Biro Sumber Daya Manusia serta usul pemberian pensiun janda/dudanya.
17. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan:
a. Sekretariat Badan;b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Politeknik Keuangan Negara STAN,yang akan mencapai batas usia pensiun dan cacat karena dinas ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
18. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Politeknik Keuangan Negara STAN,yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri berusia 56 tahun ke atas ke Gol. I/b s.d.
Gol. IV/b kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro Sumber Daya Manusia.
19. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan didalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
a. eselon III, eselon IV, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan; dan
b. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, eselon IV, fungsional, dan pelaksanadi lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
20. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan:
a. eselon III, eselon IV, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan; dan
b. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, eselon IV, fungsional, dan pelaksanadi lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
21. Memberikan/menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semuagolongan di lingkungan Sekretariat Badan, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
22. Menyampaikan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di lingkungan
Sekretariat Badan.
2. Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan di lingkungan
Badan Pendidikan danPelatihan Keuangan.
1. Memindahkan pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkungan Pusat Pendidikan danPelatihan masing-masing.
2. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas pejabat:a. eselon III;
b. eselon IV;c. fungsional; dan
d. pelaksana,di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
3. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan:
a. eselon III;b. eselon IV;c. fungsional; dan
d. pelaksana,di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
4. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan di
dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
a. eselon III;
b. eselon IV;
c. fungsional; dan
d. pelaksana,
di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
5. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan:
a. eselon III;
b. eselon IV;
c. fungsional; dan
d. pelaksana,
di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
6. Memberikan/menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semua
golongan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing, kecuali apabiladitentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di lingkungan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
3. Direktur Politeknik KeuanganNegara STAN.
1. Memindahkan pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkungan Politeknik Keuangan
Negara STAN.
2. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas pejabat:
a. eselon III;
b. eselon IV;
c. fungsional;
d. fungsional yang diberi tugas tambahan; dan
e. pelaksana,
di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
3. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan:
a. eselon III;
b. eselon IV;
c. fungsional;
d. fungsional yang diberi tugas tambahan; dan
e. pelaksana,
di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
4. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan di
dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
a. eselon III;
b. eselon IV;
c. fungsional;
d. fungsional yang diberi tugas tambahan; dan
e. pelaksana,
di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
5. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan:
a. eselon III;
b. eselon IV;
c. fungsional;
d. fungsional yang diberi tugas tambahan; dan
e. pelaksana,
di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
6. Memberikan/menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semua
golongan di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN, kecuali apabila ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
7. Menyampaikan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di lingkungan
Politeknik Keuangan Negara STAN.
4. Kepala Bagian KepegawaianSekretariat BadanPendidikan dan PelatihanKeuangan.
1. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan di
dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan
Sekretariat Badan.
2. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan.
5. Kepala Bagian Tata Usahamasing-masing PusatPendidikan dan Pelatihan dilingkungan BadanPendidikan dan PelatihanKeuangan.
1. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan didalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
2. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan pelaksana di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
6. Kepala Bagian Keuangan danUmum Politeknik KeuanganNegara STAN.
1. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan di
dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana di lingkunganPoliteknik Keuangan Negara STAN.
2. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan pelaksana di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
7. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
1. Memindahkan pegawai dengan jabatan pelaksana di lingkungan Balai Pendidikan dan
Pelatihan masing-masing.
2. Mengusulkan kenaikan pangkat reguler dan pilihan ke Gol. I/b s.d Gol. II/d Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing kepada Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara kecuali kenaikan pangkat pilihan karena prestasi luar
biasa baiknya dan karena penemuan baru.
3. Mengusulkan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di
lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Mengajukan usul permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami
(KARIS/KARSU) para Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing kepada Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.
5. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas pejabat:
a. eselon IV;
b. fungsional; dan
c. pelaksana,
di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
6. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan:
a. eselon IV;
b. fungsional; dan
c. pelaksana,
di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
7. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BalaiPendidikan dan Pelatihan masing-masing yang dinyatakan hilang dan dianggap meninggal
dunia pada akhir bulan ke 12 ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara serta usul pemberian pensiun janda/dudanya.
8. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BalaiPendidikan dan Pelatihan masing-masing yang meninggal dunia ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b
kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara serta usul pemberian pensiunjanda/dudanya.
9. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai
Pendidikan dan Pelatihan masing-masing yang akan mencapai batas usia pensiun dan cacatkarena dinas ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
10. Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai
Pendidikan dan Pelatihan masing-masing yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri
berusia 56 tahun ke atas ke Gol. I/b s.d. Gol. IV/b kepada Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.
11. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan didalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
a. eselon IV;
b. fungsional; dan
c. pelaksana,
di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
12. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan:
a. eselon IV;
b. fungsional; dan
c. pelaksana,
di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
13. Memberikan/menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semuagolongan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan masing-masing, kecuali apabila
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
NO. JABATAN KEWENANGAN
(1) (2) (3)
14. Menyampaikan surat keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di lingkungan Balai
Pendidikan dan Pelatihan masing-masing.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan
u.b. Kepala Bagian Umum
Denny Handoyo S NIP 19731002 199903 1 001
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 72/PP/2017 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT/KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
KEWENANGAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
JABATAN KEWENANGAN
(1) (2)
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
1. Memberikan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting yang dijalankan di dalam
negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
b. eselon IV;
c. fungsional; dan
d. pelaksana,
di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
2. Memberikan cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan:
a. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
b. eselon IV;
c. fungsional; dan
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
JABATAN KEWENANGAN
(1) (2)
d. pelaksana,
di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
3. Memberikan/menunda kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di
lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, kecuali apabila ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan
u.b. Kepala Bagian Umum
Denny Handoyo S NIP 19731002 199903 1 001
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 72/PP/2017 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT/KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
FORMAT SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
NO. NAMA/NIP SPESIMEN TANDA TANGAN SPESIMEN PARAF
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN
SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
NO. URAIAN
1. Diisi dengan nomor urut dengan menggunakan angka arab.
2. Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat yang bersangkutan.
3. Diisi dengan spesimen tanda tangan pejabat yang bersangkutan.
4. Diisi dengan spesimen paraf pejabat yang bersangkutan.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan
u.b. Kepala Bagian Umum
Denny Handoyo S NIP 19731002 199903 1 001
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 72/PP/2017 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT/KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DAN LAIN SEBAGAINYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
FORMAT SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PARA PEJABAT YANG DITUNJUK ATAU DIANGKAT SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT.) ATAU PELAKSANA HARIAN (PLH.)
NO. NAMA/NIP SPESIMEN TANDA TANGAN SPESIMEN PARAF
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PARA PEJABAT YANG DITUNJUK ATAU DIANGKAT SEBAGAI PELAKSANA
TUGAS (PLT.) ATAU PELAKSANA HARIAN (PLH.)
NO. URAIAN
1. Diisi dengan nomor urut dengan menggunakan angka arab.
2. Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat yang bersangkutan.
3. Diisi dengan spesimen tanda tangan pejabat yang bersangkutan.
4. Diisi dengan spesimen paraf pejabat yang bersangkutan.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
Ttd.
ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Badan
u.b. Kepala Bagian Umum
Denny Handoyo S NIP 19731002 199903 1 001
www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id