Kementerian KeuanganDirektorat Jenderal Pajak

KONDISI EKONOMI GLOBALMODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL

PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK

KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER

HARGA KOMODITAS MENURUN

RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT

DAMPAKPERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA

BAGIINDONESIA

DAMPAK DEFISIT NERACA PERDAGANGAN

DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR

PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTORINDUSTRI/ MANUFAKTUR

INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI

AKIBAT KONDISI TERSEBUT

PENGANGGURAN

MAKIN

MENINGKAT

KEMISKINAN

KESENJANGAN

MAKIN

MENINGKAT

SUMBERPERTUMBUHAN

EKONOMIBARU!

KITA HARUS

TEMUKAN!

PERTUMBUHAN

EKONOMIMENURUN

Indonesia mencarisumber investasi dariLUAR NEGERI

Peluang INVESTASI diIndonesia TERBUKALEBAR

DENGANCARA

REPATRIASI

KITA HARUS

TEMUKAN!

HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA

WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!

“Negara ini membutuhkanbanyak dana untukpembangunan yang inklusif”

MENGAPA SEKARANG?

MENGAPA SEKARANG?

AUTOMATICEXCHANGE

OF INFORMATION(AEOI)

PALING LAMBAT MULAI 2018REVISI UU PERBANKANUNTUK KETERBUKAAN

DATA BAGI PERPAJAKAN

MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:

AUTOMATICEXCHANGE

OF INFORMATION(AEOI)

PALING LAMBAT MULAI 2018REVISI UU PERBANKANUNTUK KETERBUKAAN

DATA BAGI PERPAJAKAN

WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya(di mana pun) dari otoritas pajak

MANFAAT DAN TUJUAN AMNESTI PAJAK

Meningkatkan PERTUMBUHAN EKONOMI melaluiRepatriasi Aset, yang ditandai: Peningkatan likuiditas domestik; Perbaikan nilai tukar Rupiah; Penurunan Suku Bunga; Peningkatan investasi

Bagian dari Reformasi Perpajakan menuju sistem yangberkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan

Meningkatkan Penerimaan Pajak

KETENTUAN

UMUMKETENTUAN

UMUM

“ penghapusan pajak yangseharusnya terutang, tidakdikenai sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidanadi bidang perpajakan, dengancara mengungkap Harta danmembayar Uang Tebusan

Pengampunan Pajak

PENGERTIAN

“ penghapusan pajak yangseharusnya terutang, tidakdikenai sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidanadi bidang perpajakan, dengancara mengungkap Harta danmembayar Uang Tebusan

Pasal 1 Angka 1.

“ Wajib Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Wajib Pajak

PENGERTIAN

“ Wajib Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 1 Angka 2.

Harta adalah akumulasi tambahankemampuan ekonomis berupa seluruhkekayaan, baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupuntidak bergerak, baik yang digunakanuntuk usaha maupun bukan untukusaha, yang berada di dalam dan/ataudi luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia

Harta

“

PENGERTIAN

Harta adalah akumulasi tambahankemampuan ekonomis berupa seluruhkekayaan, baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupuntidak bergerak, baik yang digunakanuntuk usaha maupun bukan untukusaha, yang berada di dalam dan/ataudi luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia

“

Pasal 1 Angka 3.

Utang adalah jumlah pokok utang yangbelum dibayar yang berkaitan langsungdengan perolehan Harta

Utang

“

PENGERTIAN

Utang adalah jumlah pokok utang yangbelum dibayar yang berkaitan langsungdengan perolehan Harta

“

Pasal 1 Angka 4.

Uang Tebusan adalah sejumlah uangyang dibayarkan ke kas negara untukmendapatkan Pengampunan Pajak

Uang Tebusan

“

PENGERTIAN

Uang Tebusan adalah sejumlah uangyang dibayarkan ke kas negara untukmendapatkan Pengampunan Pajak

“

Pasal 1 Angka 7.

Surat Pernyataan Harta untukPengampunan Pajak yang selanjutnyadisebut Surat Pernyataan adalah suratyang digunakan oleh Wajib Pajakuntuk mengungkapkan Harta, Utang,nilai Harta bersih, serta penghitungandan pembayaran Uang Tebusan

Surat Pernyataan Harta

“

PENGERTIAN

Surat Pernyataan Harta untukPengampunan Pajak yang selanjutnyadisebut Surat Pernyataan adalah suratyang digunakan oleh Wajib Pajakuntuk mengungkapkan Harta, Utang,nilai Harta bersih, serta penghitungandan pembayaran Uang Tebusan

“

Pasal 1 Angka 9.

PENGERTIAN

Surat Keterangan Pengampunan Pajakyang selanjutnya disebut SuratKeterangan adalah surat yangditerbitkan oleh Menteri sebagai buktipemberian Pengampunan Pajak

Surat KeteranganPengampunan Pajak

“ Surat Keterangan Pengampunan Pajakyang selanjutnya disebut SuratKeterangan adalah surat yangditerbitkan oleh Menteri sebagai buktipemberian Pengampunan Pajak

“

Pasal 1 Angka 11.

ASAS DANASAS DAN

TUJUAN

Asas Pengampunan Pajak:

ASAS & TUJUAN

Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan KepentinganNasional

Pasal 2 Ayat (1)

ASAS & TUJUAN

Tujuan Pengampunan Pajak:

MempercepatPertumbuhan Ekonomi

MendorongReformasi Perpajakan

MeningkatkanPenerimaan Pajak

Pasal 2 Ayat (2)

“Setiap Wajib Pajakyang wajibmenyampaikan SPTTahunan PPh berhakmendapatkanPengampunan Pajak”

SUBYEK & OBYEK

Pasal 3 Ayat (1)

“Setiap Wajib Pajakyang wajibmenyampaikan SPTTahunan PPh berhakmendapatkanPengampunan Pajak”

kecuali…

Wajib Pajak yang sedang:

P21

BUKAN SUBYEK

dilakukan penyidikan &berkas penyidikannya

telah dinyatakanlengkap oleh Kejaksaan

dalam prosesperadilan

menjalani hukumanpidana

…atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan!

Pasal 3 Ayat (3)

Jenis Pajak yang mendapat pengampunan:

SUBYEK & OBYEK

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPN/PPnBM)

Cut Here..

Pasal 3 Ayat (5)

TARIFTARIF

2%

3%

5%

01 Juli-30 Sept 2016

01 Okt-31 Des 2016

01 Jan-31 Mar 2017

Harta yang berada di dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia

“

TARIF

Harta yang berada di dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia

“

Pasal 4 Ayat (1)

4%

6%

10%

01 Juli-30 Sept 2016

01 Okt-31 Des 2016

01 Jan-31 Mar 2017

Harta yang berada di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dantidak dialihkan ke dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia

“

TARIF

Harta yang berada di luarwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia dantidak dialihkan ke dalamwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia

“

Pasal 4 Ayat (2)

REPATRIASI

Harta yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yangdialihkan ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia

“

TARIF

Harta yang berada di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia yangdialihkan ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia

“Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitungsejak diinvestasikan

“

Pasal 4 Ayat (1)

2%

3%

5%

01 Juli-30 Sept 2016

01 Okt-31 Des 2016

01 Jan-31 Mar 2017

LUAR NEGERI

TARIF

LUAR NEGERI

DALAM NEGERI

Pasal 4 Ayat (1)

TARIF KHUSUS

TARIF

TARIF KHUSUS

DENGAN PEREDARANUSAHA SAMPAI DENGAN

Rp4,8 M

PELAKU USAHA

Pasal 4 Ayat (3)

WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. 4,8MILIAR

2%0,5%JIKA PENGUNGKAPAN

HARTA LEBIH DARI10 MILIAR

JIKA PENGUNGKAPANHARTA SAMPAI DENGAN

10 MILIAR

TARIF

JIKA PENGUNGKAPANHARTA LEBIH DARI

10 MILIAR

JIKA PENGUNGKAPANHARTA SAMPAI DENGAN

10 MILIAR

1 JULI 2016 S.D. 31 MARET 2017

Pasal 4 Ayat (3)

CARA MENGHITUNG

UANG TEBUSAN

TARIF X DASAR PENGENAANUang Tebusan

“

UANG TEBUSAN

“ Dasar pengenaan Uang Tebusandihitung berdasarkan nilai Harta bersihyang belum atau belum seluruhnyadilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Pasal 5 Ayat (1), (2)

HARTA UTANG

DIKURANGI

“ “

HARTA BERSIH

Nilai Harta tambahan yangbelum atau belum seluruhnyadilaporkan dalam SPT PPhTerakhir

nilai Utang yang berkaitandengan Harta tambahan

“ “Pasal 5 Ayat (3)

NILAI UTANG

UTANGNilai Utang yang berkaitan secara langsung denganperolehan Harta tambahan, paling banyak yang dapatdiperhitungkan sebagai pengurang:“

50%50% 75%75%

ORANG PRIBADI BADAN

50%50% 75%75%

Pasal 7 Ayat (2)

CARA PENYAMPAIAN

SURAT PERNYATAANHARTA

Pasal 8

CARA PENYAMPAIAN

SURAT PERNYATAAN HARTA

Surat Pernyataan ditandatangani oleh:a) Wajib Pajak orang pribadi;b) pemimpin tertinggi berdasarkan

akta pendirian badan ataudokumen lain yang dipersamakan,bagi Wajib Pajak badan; atau

c) penerima kuasa, dalam halpemimpin tertinggi berhalangan

“ Surat Pernyataan ditandatangani oleh:a) Wajib Pajak orang pribadi;b) pemimpin tertinggi berdasarkan

akta pendirian badan ataudokumen lain yang dipersamakan,bagi Wajib Pajak badan; atau

c) penerima kuasa, dalam halpemimpin tertinggi berhalangan

Pasal 8 Ayat (2)

SYARATSYARAT PENGAJUANUntuk memperoleh Pengampunan Pajak, WajibPajak harus menyampaikan Surat Pernyataandengan memenuhi persyaratan:“

MEMILIKINPWP

BAYARUANG

TEBUSAN

LUNASTUNGGAKAN

PAJAK

LAPOR SPTTAHUN

TERAKHIR

CABUTUPAYA

HUKUM

LUNAS PAJAKATAS BUKTI

PERMULAAN/PENYIDIKAN

Apabila Syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib PajakTidak dapat penyampaian pernyataan Pengampunan Pajak

Pasal 8 Ayat (3)

SYARATCABUT UPAYA HUKUMUpaya Hukum yang dicabut permohonannyaadalah:

Pengembalian Kelebihan Pajak(termasuk Pbk)

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adm

Pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar dalam hal Wajib Pajak sedangmengajukan permohonan danbelum diterbitkansurat keputusan atau putusan

“Keberatan

Pembetulan atau SKP dan Surat Keputusan

Banding

Gugatan dan/atau Peninjauan Kembali

dalam hal Wajib Pajak sedangmengajukan permohonan danbelum diterbitkansurat keputusan atau putusan

“

Pasal 8 Ayat (3)

SYARATLAMPIRAN SURAT PERNYATAANSurat Pernyataan harus dilampiri dengan:

Bukti Pembayaran Uang Tebusan

Bukti lunas Tunggakan

Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan

Daftar Utang serta dokumen pendukung

Bukti lunas pajak bagi WP yang sedang dilakukanBukti Permulaan/penyidikan

Fotokopi SPT PPh terakhir

Surat Pernyataan mencabut permohonan

Pasal 9 Ayat (2)

SYARATSYARAT TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataanmengalihkan dan menginvestasikan Harta kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiapaling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak dialihkan

“

Wajib Pajak yang melakukanRepatriasi“

Pasal 9 Ayat (3)

“

SYARATSYARAT TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataantidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia paling singkat selamajangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejakditerbitkannya Surat Keterangan

“WP yg mengungkapHarta yang beradadi dalam Indonesia

“Pasal 9 Ayat (4)

SYARATSYARAT TAMBAHANWajib Pajak harus melampirkan surat pernyataanmengenai besaran peredaran usaha“

Wajib Pajak yang peredaranusahanya sampai dengan

4,8 M“Pasal 9 Ayat (5)

JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

SURAT PERNYATAAN

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Surat Keterangan harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimaSurat Pernyataan beserta lampirannya

“HARI KERJA

Surat Keterangan harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak tanggal diterimaSurat Pernyataan beserta lampirannya

“

Pasal 10 Ayat (5)

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas namaMenteri dapat menerbitkan surat pembetulanatas Surat Keterangandalam hal terdapat:

“ PEMBETULAN

Kesalahan tulis dalam SuratKeterangan; dan/atau

Kesalahan hitung dalam SuratKeterangan

Pasal 10 Ayat (6)

JUMLAH PENYAMPAIAN

Wajib Pajak dapat menyampaikan SuratPernyataan paling banyak 3 (tiga) kalidalam jangka waktu terhitung sejakUndang-Undang ini mulai berlaku sampaidengan tanggal 31 Maret 2017

“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan

kedua atau ketiga sebelum atau setelah SuratKeterangan atas Surat Pernyataan yang pertama

atau kedua diterbitkan

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataankedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat

Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertamaatau kedua diterbitkan

K A L I

Wajib Pajak dapat menyampaikan SuratPernyataan paling banyak 3 (tiga) kalidalam jangka waktu terhitung sejakUndang-Undang ini mulai berlaku sampaidengan tanggal 31 Maret 2017

“Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan

kedua atau ketiga sebelum atau setelah SuratKeterangan atas Surat Pernyataan yang pertama

atau kedua diterbitkan

Pasal 10 Ayat (7)

Apabila terdapat Kelebihan bayarkarena Salah hitung dan/atau adaSurat Pernyataan ke-2/ke-3Terhitung sejak diterbitkannya:1. Surat Pembetulan atau disampaikannya2. Surat Pernyataan kedua atau ketiga.Harus:

“KELEBIHAN BAYAR

Dikembalikan

B U L A N

Diperhitungkan dengan kewajibanPajak lainnya

Pasal 10 Ayat (10)

FASILITASAMNESTI PAJAK

FASILITAS

FASILITASAMNESTI

PAJAK4 PENGHENTIAN

PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTIPERMULAAN DAN PENYIDIKANTINDAK PIDANA PERPAJAKANSAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR

3 TIDAK DILAKUKAN

PENGHAPUSAN 2PAJAK TERUTANG YANG BELUMDITERBITKAN KETETAPAN, TIDAKDIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASIDAN PIDANA SAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR

PENGHAPUSAN 1

FASILITAS

FASILITASAMNESTI

PAJAKPEMERIKSAAN PAJAK, BUKTIPERMULAAN DAN PENYIDIKANSAMPAI DENGAN AKHIR TAHUNPAJAK TERAKHIR YANGSEBELUMNYA DITANGGUHKAN

4 PENGHENTIAN

PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTIPERMULAAN DAN PENYIDIKANTINDAK PIDANA PERPAJAKANSAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR

SANKSI ADMINISTRASI BERUPABUNGA, ATAU DENDA SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR

PAJAK TERUTANG YANG BELUMDITERBITKAN KETETAPAN, TIDAKDIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASIDAN PIDANA SAMPAI DENGAN AKHIRTAHUN PAJAK TERAKHIR

Pasal 11 Ayat (5)

KEWAJIBANINVESTASIATAS HARTA YANG

DIUNGKAPKAN

KEWAJIBANINVESTASI

INSTRUMEN INVESTASI

• Surat berharga Negara RepublikIndonesia

• Obligasi BUMN;• Obligasi lembaga pembiayaan

milik Pemerintah;• Investasi keuangan pada Bank

Persepsi;• Obligasi perusahaan swasta

yang OJK;

• Investasi infrastruktur melaluikerja sama Pemerintah denganbadan usaha;

• Investasi sektor riil berdasarkanprioritas yang ditentukan olehPemerintah;

• Bentuk investasi lainnya yangsah sesuai UU.

• Surat berharga Negara RepublikIndonesia

• Obligasi BUMN;• Obligasi lembaga pembiayaan

milik Pemerintah;• Investasi keuangan pada Bank

Persepsi;• Obligasi perusahaan swasta

yang OJK;

• Investasi infrastruktur melaluikerja sama Pemerintah denganbadan usaha;

• Investasi sektor riil berdasarkanprioritas yang ditentukan olehPemerintah;

• Bentuk investasi lainnya yangsah sesuai UU.

Jangka investasipaling singkat 3tahun

Pasal 12 Ayat (3)

WAJIB PAJAK

LAPORAN INVESTASI

“ Ditjen PajakWajib Pajak atau kuasa yangditunjuk harus menyampaikanlaporan Mengenai:“ Realisasi pengalihan dan Investasi

Penempatan Harta yang tidakboleh dialihkan ke luar negeri

Pasal 13 Ayat (1)

Ditjen Pajak

LAPORAN INVESTASI

SURATPERINGATAN

WAJIB PAJAKDitjen Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak melakukanrepatriasi (Pasal 8 ayat (6)) daninvestasi sesuai ketentuan (Pasal 8ayat ())“ SURAT

TANGGAPAN

Pasal 13 Ayat (2),(3)

SANKSI ADMINISTRASI

Apabila Wajib Pajak melanggar atautidak sesuai dengan ketentuan terkaitPasal 8 ayat (6) dan (7) Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta(SPH)

“Harta bersih tambahan diperlakukan

sebagai penghasilan pada Tahun Pajak2016 dan dikenakan tarif umum

Pasal 13 Ayat (4)

Uang Tebusan yang telah dibayaroleh Wajib Pajak diperhitungkan

sebagai pengurang pajak

PERLAKUANPERPAJAKAN

PERLAKUAN

Wajib Pajak yang telahmemperoleh Surat Keterangan danmembayar Uang Tebusan atas:“ BALIK NAMA

Harta tidak bergerak berupatanah dan/atau bangunan Harta berupa saham

yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak,harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak

Pasal 15 Ayat (1)

Harta tidak bergerak berupatanah dan/atau bangunan

BALIK NAMA

Dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalamhal:a) permohonan pengalihan hak; ataub) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua

belah pihak di hadapan notaris yang menyatakanbahwa Harta tersebut benar milik Wajib Pajak yangmenyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Hartadimaksud belum dapat diajukan permohonanpengalihan hak,

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017

Dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalamhal:a) permohonan pengalihan hak; ataub) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua

belah pihak di hadapan notaris yang menyatakanbahwa Harta tersebut benar milik Wajib Pajak yangmenyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Hartadimaksud belum dapat diajukan permohonanpengalihan hak,

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017

DESEMBER 2017

Pasal 15 Ayat (2)

BALIK NAMA

Pengalihan hak atas Harta tersebut dibebaskandari pengenaan Pajak Penghasilan dalam halterdapat perjanjian pengalihan hak dalamjangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017

Harta berupa saham Pengalihan hak atas Harta tersebut dibebaskandari pengenaan Pajak Penghasilan dalam halterdapat perjanjian pengalihan hak dalamjangka waktu paling lambat tanggal 31Desember 2017

DESEMBER 2017

Pasal 15 Ayat (3)

BALIK NAMA

Harta tidak bergerak berupatanah dan/atau bangunan

Harta berupasaham

“DESEMBER 2017

Apabila sampai dengan tanggal 31Desember 2017, Wajib Pajak tidakmengalihkan hak, akan dikenakan tarifumum sesuai dengan Undang-undangPPh

“Pasal 15 Ayat (4)

WAJIB PAJAKTIDAK BERHAK

ATAS

4 PEMBETULANKELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPhDAN PPN/PPnBM SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR

3 PENGEMBALIAN

KOMPENSASI 2RUGI FISKAL DALAM SPT SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR KE TAHUN PAJAKBERIKUTNYA

KOMPENSASI 1

KONSEKUENSI

WAJIB PAJAKTIDAK BERHAK

ATASSPT PPh DAN PPN/PPnBM SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR

KELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPhDAN PPN/PPnBM SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKDALAM SPT ATAS PPh DANPPN/PPnBM UNTUK MASA PAJAKPADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIRKE MASA PAJAK BERIKUTNYA

RUGI FISKAL DALAM SPT SAMPAIDENGAN AKHIR TAHUN PAJAKTERAKHIR KE TAHUN PAJAKBERIKUTNYA

Pasal 16 Ayat (1)

PRODUK HUKUM

SKP

SKPPKPP

S.KEP PEMBETULAN

S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN GUGATAN

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Produk Hukum yang terbit sebelumWajib Pajak menyampaikan SuratPernyataan, tetap dijadikan dasarbagi:“

TINDAKAN PENAGIHAN

SKP

SKPPKPP

S.KEP PEMBETULAN

S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN GUGATAN

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

KOMPENSASI RUGI FISKAL

KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR

Pasal 17 Ayat (1)

PRODUK HUKUM

SKP

SKPPPKP

S.KEP PEMBETULAN

S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN GUGATAN

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Produk Hukum yang terbit setelahWajib Pajak menyampaikan SuratPernyataan, tidak dapat dijadikandasar bagi:“

TINDAKAN PENAGIHAN

SKP

SKPPPKP

S.KEP PEMBETULAN

S.KEP PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

S.KEP KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN GUGATAN

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

KOMPENSASI RUGI FISKAL

KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR

Pasal 17 Ayat (2)

Produk Hukum yang terbit sebelum WajibPajak menyampaikan SuratPernyataan yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban pembayaran imbalan bungabagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban

dimaksud menjadi hapus

“PRODUK HUKUM

Produk Hukum yang terbit sebelum WajibPajak menyampaikan SuratPernyataan yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban pembayaran imbalan bungabagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban

dimaksud menjadi hapus

Pasal 17 Ayat (3)

PERLAKUAN ATASHARTA

YANG BELUM ATAU KURANGDIUNGKAP

PERLAKUAN ATASHARTA

WAJIB PAJAKSurat

Keterangan

HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (1)

KantorPelayanan

PajakDATA BARU

“

WP yangmengajukan

PengampunanPajak

Harta yang belum di ungkapdianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak padasaat ditemukannya datatersebut

“Pasal 18 Ayat (1)

Atas tambahan penghasilandikenai PPh secara umumditambah sanksi administrasiberupa kenaikan 200% (duaratus persen) dari PPh yangtidak atau kurang dibayar

WAJIB PAJAK

HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (2)

Ditjen Pajak

Tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai PeriodePengampunan Pajak berakhir, dan

Menemukan data dan/atau informasi mengenai Hartayang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPTTahunan PPh

Harta yang belum di ungkapdianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak padasaat ditemukannya datatersebut

“ Harta yang belum di ungkapdianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterimaatau diperoleh Wajib Pajak padasaat ditemukannya datatersebut

“

Pasal 18 Ayat (2)

Atas tambahan penghasilandikenai PPh secara umum

UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM

“ Segala sengketa yang berkaitandengan pelaksanaan Undang-Undang

ini hanya dapat diselesaikanmelalui pengajuan gugatan.

Sengketa

Gugatan hanya dapat diajukan

pada badan peradilan pajak“Pasal 19

MANAJEMEN

DATA DANINFORMASI

MANAJEMEN

DATA DANINFORMASI

“ Data dan informasi yang bersumber dari Surat

Pernyataan tidak dapat dijadikansebagai dasar penyelidikan,penyidikan, dan/atau penuntutanpidana terhadap Wajib Pajak

Data dan Informasi

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi yang bersumber dari Surat

Pernyataan tidak dapat dijadikansebagai dasar penyelidikan,penyidikan, dan/atau penuntutanpidana terhadap Wajib Pajak

Pasal 20

SuratKeterangan

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

“MEMBOCORKAN

RahasiaSemua pihak yang berkaitan denganpelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang:

MENYEBARLUASKAN

MEMBERITAHUKAN

Pasal 21 Ayat (2)

SuratKeterangan

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

“RahasiaData dan informasi yang disampaikan WajibPajak dalam rangka Pengampunan Pajaktidak dapat diminta oleh siapapun

atau diberikan kepada pihak manapunberdasarkan peraturan perundang-undangan lain

KECUALI ATAS PERSETUJUAN WAJIB PAJAK SENDIRI.

Pasal 21 Ayat (3)

“ Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pengampunan Pajak, tidak dapatdilaporkan, digugat, dilakukanpenyelidikan, dilakukan penyidikan,atau dituntut, baik secara perdatamaupun pidana

Iktikad baik

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pengampunan Pajak, tidak dapatdilaporkan, digugat, dilakukanpenyelidikan, dilakukan penyidikan,atau dituntut, baik secara perdatamaupun pidana

Pasal 22

KETENTUAN

PIDANA

PIDANA

(1) Setiap orang yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun“

“ (2) Penuntutan terhadap tindakpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dilakukan atas pengaduan orang yang

kerahasiaannya dilanggar“

Pasal 23

SEGERA!SAMPAIKAN SURAT PERNYATAANHARTA UNTUK PENGAMPUNANPAJAK BESERTA PERSYARATANKE KPP TERDAFTAR

sebelumperiode

pengampunanpajak

berakhir

UNGKAP

TEBUSTEBUS

LEGA

Terima Kasih.