kementerian kesehatan republik indonesia laporan · laporan kinerja biro perencanaan dan anggann...
TRANSCRIPT
7\
LAPORAN KINERJABIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
201 9
))
Lrs
-J ^^
h x,.L. a
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIANKESEHATANREPUBLIKINDONESIA
It
Il, d F A r_-/I :r tt)
I
HtS/
>
-I
I./)
'|t
-lT__-_
I)
\*-r1 \
L] IJ /J
,
E
A J
!.. ir- 'l
trtr, rfflItDt
IDH-TltII /
U
I rli
-r/
\-
E LI
')
ll
\\r
1,.,(.l
tI tli:irlrl'
lr.,
7-tl
+I ;t't
I
.J-/.;;:\ il /t- \--d
\}fi. tt. rl- !
::- r* Li- tai lr
Lapdran Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
KATA PENGANTAR
.3
egala puji dan syukur selalu kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan
dan Anggaran tahun 2019 dapat diselesaikan tanpa
halangan yang berarti. Laporan Kinerja (LKj) Biro
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2019 disusun dalam
rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.
Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Biro Perencanaan dan
Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
dan perencanaan kedepan untuk menjadi lebih baik, sehingga target capaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Kementerian
Kesehatan tahun 2015 - 2019 dapat tercapai.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran ini disusun
agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Januari 2020Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Drs. Bavu Teia Muliawan. M.Pharm. MM. AptNtP.19670605 199303 I 002
SF
I
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
IKHTISAR EKSEKUTIF
I aporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran merupakan suatu
I bentuk pertanggungjawaban yang menyajikan keberhasilan dalam
h mencapai sasaran kinerja yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan
apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama setahun di Biro
Perencanaan dan Anggaran telah sepenuhnya berorientasi pada indikator dan
target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pada tahun 2019 Biro Perencanaan dan Anggaran menetapkan tiga indikator
kinerja yaitu sebagai berikut :
Jika dilihat dari indikator kinerja yang pertama, Biro Perencanaan dan Anggaran
berhasil mencapai target 34 provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan
anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sehingga memeperoleh
persentase capaian 100o/o daritarget yang ditetapkan.
Pada indikator kedua, Biro Perencanaan dan Anggaran telah berhasil
melaksanakan 26 kegiatan yang meniadi core bustness satuan kerja dan
.3
ll
34
1
34
26 26
2 Jumlah dokumen
perencanaan, anggaran dan
evaluasi pembangunan
kesehatan yang berkualitas.
34 34
Jumlah
monitoring
terpadu.
rekomendasi
dan evaluasi
3
No lndikator Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja
Jumlah provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan
anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai
sumber.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
DAFTAR ISI
Kata Pengantar............
lkhtisar Eksekutif....
Daftar lsi ...............
BAB I PENDAHULUAN...........
A. Latar Belakang ..............
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur.................
C. StrukturOrganisasi..
D. Sistematika Laporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA.... .........
A. Perencanaan Kinerja....
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..........
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...
A. Capaian Kinerja.......
B. Analisis Capaian Kinerja 2019..........
1. Definisi Operasional lndikator 2018 ..........
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian lndikator 201 8.
C. Sumber Dayal Realisasi Anggaran.........
1. Sumber Daya Manusia .....................
2. Sumber Daya Anggaran ...................
3. Sumber Daya Sarana Prasarana......
4. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
A. Kesimpulan
B. Tindaklanjut.............
.3
2
6
9
I13
17
24
24
26
26
33
33
37
46
46
48
49
50
iv
Halaman
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
alam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 20'14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 20'14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, Biro
Perencanaan dan Anggaran sebagai entitas satuan kerja Kementerian
Kesehatan diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) setiap tahunnya.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada tahun 2019 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat yang dituangkan dalam
pencapaian sasaran strategis yang diukur keberhasilannya, melalui indikator
kinerja dan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro
Perencanaan dan Anggaran dalam periode 5 tahunan, maupun di dalam
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan
sebagai media untuk mengukur kinerja dan evaluasi internal, agar dapat terus
meningkatkan kinerja secara optimal dengan sumber daya yang memadai serta
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dalam
satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengukuran Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran ini
didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala dengan
tujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja instansi pemerintah, dalam
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan
program. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh masukan dan umpan balik
dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja
instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja secara aktual di
lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran.
.3
I
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggannKementerian Kesehatan TA 2019
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No. 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro
Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi .
1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program
transfer daerah;
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program dan
anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan st6ndar
pelayanan minimal bidang kesehatan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Struktur Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas 4 (empat) Bagian :
1. Bagian Perencanaan Strategis dan Program;
2. Bagian APBN l;
3. Bagian APBN ll;
4. Bagian APBN lll; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
C. STRUKTUR ORGANISAS!
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran
KEPALA BIRO PERENCANAANDAN ANGGARAN
.3
2
KoruSSogAhggoron
XorubbogAaggoron
KorubbogAnggoronXorubbog TU
KorubbogPcrcnconoon
KorubbogPcrcncon€oo
XorubbogParaDconoonKa.ublrog PPTD
xo.ulrbog Evopo,Xorubbog EwoporKorubbog €vdpo.Xo.ubbog PS
f-t'-L Laa-naPaL l
K-''clo ldaloP3P
xo|,-lo a-aLnal'ax llt
X-t'of6 a-tLtarart lt
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
Dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Bagian Perencanaan Strategis dan Program mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis dan
program transfer daerah, pengelolaan system akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta urusan
tata usaha dan rumah tangga Biro. Sedangkan fungsinya adalah
menyelenggarakan:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan
program transfer daerah.
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan
lampiran pidato Presiden.
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal
bidang kesehatan.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
2. Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan evaluasi rencana, program dan anggaran pendapatan dan
belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sedangkan
fungsinya adalah menyelenggarakan.
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Bagian APBN ll mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan
belanja negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, dan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan. Sedangkan fungsinya dalah menyelenggarakan:
a. Penyiapan bahan koordinasidan penyusunan rencana dan program.
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
4. Bagian APBN lll mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan
.3
3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
belanja Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan. Sedangkan fungsinya adalah
menyelenggarakan:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Setiap Bagian dilingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran membawahi tiga
subbagian sebagai berikut yaitu:
1. Bagian Perencanaan Strategis dan Program terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, nota
keuangan dan lampiran pidato Presiden, dan pengelolaan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Subbagian Perencanaan Program Transfer Daerah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana
program transfer daerah dan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan.
c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan
dan barang milik Negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian,
tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan
Biro.
2. Bagian APBN I terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
b. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di
lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
c. Subbagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal
4
.3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit.
3. Bagian APBN ll terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan
Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
b. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di
lingkungan Sekretariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, dan Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
c. Subbagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Jenderal,
lnspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Bagian APBN lll terdiridari.
a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan.
b. Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di
lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan
Pengem bangan Kesehatan.
c. Subbagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
.3
5
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggannKementerian Kesehatan TA 2019
5. Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercatat di dalam
database kepegawaian hingga 31 Desember 2019 adalah sebanyak 76
(tujuh puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut:
. Jabatan Struktural : 17 Orang,
. Jabatan Fungsional : 9 Orang
. Jabatan Pelaksana : 50 Orang
D. SISTEMAT!KA t-APCItAN
1. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) meliputi:
a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendah ataan Negara.
c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah.
e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah.
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi dan lmplementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP).
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya LKj Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2019 adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas sesuai amanah yang telah
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang
.3
6
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggannKementerian Kesehatan TA 2019 a
berkaitan, bahwa setiap lnstansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Kinerja (LKj).
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran
adalah sebagai berikut :
1) Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilaksanakan sesuai tugas
dan fungsi berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015 -2019;
2) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
govemance), serta menuju kawasan penyelenggaraan pemerintah Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan \Mlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3) Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan
berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran.
3. Sistematika Laporan
Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2019 ini berisi: 1)
penjelasan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran selama Tahun
2019:2) evaluasi kinerja; 3) hambatan dan kendala yang terjadi selama tahun
2019 serta solusinya. Capaian kinerja tahun 2019 juga dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran secara keseluruhan dalam periode 5
tahunan. Selain itu, capaian kinerja tahun 2019 juga dapat digunakan sebagai
bahan acuan rumusan strategi dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada
tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian
laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran
adalah sebagai berikut:
a. Executive Summary (lkhtisar Eksekutif).
b. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan gambaran umum satuan kerja
Biro Perencanaan dan Anggaran dan sekilas pengantar lainnya.
c. Bab ll (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal
penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan
kinerja) dan definisi operasional indikator kinerja kegiatan satuan kerja Biro
Perencanaan dan Anggaran.
?\
7
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
d. Bab lll (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian sasaran-
sasaran satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
e. Bab lV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut), berisi kesimpulan dan tindak lanjut
atas Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Biro Perencanaan dan
Anggaran tahun 2019.
.3
8
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2018
BAB I!
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan
dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam
mencapai sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-
2019 tersebut, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan dalam
rencana kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2019.
Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran
2019 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Perencanaan
dan Anggaran. Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan
janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi
pemerintah atau unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak
yang memberi tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan
kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang
pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.
Penetapan kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan
dan Anggaran tersebut merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari
pimpinan yang didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Biro
Perencanaan dan Anggaran untuk menjalankan amanah yang telah di
berikan Sekretaris Jenderal sebagai atasan langsung dalam rangka
mewujudkan suatu target kinerja.
Penetapan kinerja setiap tahun di tandatangani oleh pimpinan satuan kerja,
organisasi serta kementerian pada hakekatnya merupakan wujud
kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kementerian 2015 - 2019 sesuai Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.0ZMENKES/52I2015 tanggal 6 Februari
2015. Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh
seluruh komponen dalam suatu organisasi ditingkat kementerian.
.3
9
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2018
.3
,l ".ii$l
Visi yang terdapat dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019
tidak terdapat visi dan misi seperti pada Renstra sebelumnya, namun
mengikuti visi dan misi Presiden Republik lndonesia y aitu " Terwuj udnya
lndonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royongl' melalui 7 misi pembangunan.
h, ; f ,
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan
yaitu :
a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian lndonesia
sebagai negara kepulauan.
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat
jati dirisebagai negara maritim.
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera.
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
f. Mewujudkan lndonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat
madani;
2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan
berkeadilan;
2
t0
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggannKementeian Kesehatan TA 2018
.3
3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
dan
4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam
tercapainya seluruh Visi Nawa Cita terutama dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat manusia lndonesia melalui program
lndonesia Sehat dengan tiga pilar yaitu
1) penerapan paradigma sehat;
2) penguatan pelayanan kesehatan;dan
3) jaminan kesehatan Nasional.
Program Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah
Program lndonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Rl dalam
peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pelaksanaan upaya
kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat akan memerlukan ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan, dalam arti
pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah
sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam
memperoleh layanan kesehatan berkualitas.
Sesuai tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam mendukung
pembangunan kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,
yang diajbarkan kedalam program-program pembangunan kesehatan
lt
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2018
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia dibidang
kesehatan. Salah satu programnya adalah "Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya". Program ini
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian kesehatan dengan
sasarannya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan dengan lndikator pencapaian sasaran yaitu: meningkatnya
kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan
kesehatan.
a) Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber.
b) Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas.
c) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasiterpadu.
3. TUiUAN DAhl SASARAI,I
a. Tujuan
Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi diatas maka tujuan
kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran adalah melaksanakan
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara khusus
bertujuan terselenggarakannya :
1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan
program transfer daerah;
2) Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana,
program, dan anggaran pendapatan dan belanja Negara,
3) Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
dan
4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
.3
12
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2018
b. Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program
pembang unan kesehatan.
lndikator pencapaian sasaran hingga tahun 2019 adalah:
1) Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber;
2) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas;
3) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasiterpadu.
Dengan ditetapkannya sasaran strategis serta indikator capaiannya,
maka diharapkan target indikator setiap tahun akan dapat tercapai
setiap tahun dalam lima tahun sesuai rencana strategis
Kementerian Kesehatan 2015 -2019.
B. PERJAN.IIAN KINERJA TAHUI.I 2019
Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Sebagaiwujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Terkait perjanjian kinerja, Biro Perencanaan dan Anggaran akan
melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai target
capaian lndikator Kinerja Kegiatan (lKK), dalam melaksanakan tugas Biro
Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
.3
l3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2018
1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program
transfer daerah;
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program
dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan st6ndar
pelayanan minimal bidang kesehatan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.Sebagai mana
pada table berikut :
Tabel 2.1Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Biro Perencanaan dan Anggaran
.3
Jumlah provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai
sumber
34
Jumlah dokumen perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
26
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan
kesehatan
Jumlah rekomendasi monitoring
dan evaluasiterpadu
34
INDIKATOR KINERJA TARGET2018
SASARAN
t4
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2018
.3
Gambar 2.2Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2019
.3 KEAAENTERIANXESEHATANRtPUEuXINDONESIA
SEKRET.ARI,{T J ENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PERJAITJIA'{ KII{ERJA TAHUN 20I9
Dalam rangka mervujudkan manajemen pemerintahan -l'ang efektif,transparan dan akuntabel serta berorietttasi pada hasil, kami -vangbertanda tangan di bauah ini.
Nama : Drs. Bayu Teja Mulias'an, M.Pharm, MM, AptJabatan : Kepa.la Biro Perencanaan dan Anggaran
Selanjutnva disebut pihak Jrnama
NamaJabatan
drg. Oscar Primadi. MPllSekretaris Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama beqanji akan mervujudkan target kine{a -r'ang seharusnvasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerjaiangka menengah seperti l'ang telah ditetapkan dalam dokumenperencanaan. Keberhasilan dan kegagdan pencapaian tarBet kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supewisi .rang diperlukan serta akarlmelakukan evaluasi terhadap capaian kineda dari pe{anjian danmengambil tindakan .yang diperlukan dalam rangka pemberianpenghargaan dan sanksi.
Pihak kedua.
Jakarta, November 2019
Pihak Pertama,
()y ar Pritttadr. I)r-!r. IJavu Trja Muliawarr, M.Phanrr. MM, AptNtP. 1967(bO5t9q3{)310,02t96l t0201988031o13
t5
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2018
.3
PERJANJIAIY KII{ERJA
Unit Orggnisasi Eselon llTahun
Biro Perencanaan dan Anggaran2019
I Meningkatnr.a provinsi -r,ang 3-lPerencanaan danPenganggaran ProgramPembangunanKesehatan
memiliki rencana limatahun dan anggarankesehatan terintegrasidari berbagai sumber
2. Jumlah dokumenp€nencanaan, anggaran,dan evalusi pembangunankesehatan .vangberkualitas
26
3. Jumlah rekomendasimonitoring dan evaluasiterpa.du
3.1
tr.alrtrnlbrencanaarr dan PenganggaranProgram Pembangu nan Kesehatan
AnttrrraRp, 78.693.049.OoO.
Sekretaris Jenderal
Jakana. November 2Ol9
Kep*rla Biro lrerrncanaan dan Anggir rar r
()sc'ar Prinradi, MPll I )rs. Mrrliarvarr, M.Pharnr, MM, AptNII' l(l(r I lO2Oltl88().i I O l.i \il, I (Xt.to3 I o()2
t6
Target
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
BAB IlI
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
engukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,
atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan
PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 241OIMENKES/PER/X!\|?O11 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui
sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro
Perencanaan dan Anggaran dalam kurun waktu Januari - Desember 2019.
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka penrujudan visi dan misi instansi pemerintah.
Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub
kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
dampak dan manfaat.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator,
sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing
indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi
menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap
program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya
guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran khususnya dibandingkan dengan Tahun 2018.
Manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak
17
.3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
lndikator Kinerja Utama (lKU) dan Penetapan Kinerja.
Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dan
Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja output yaitu.
1. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber;
2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas; dan
3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasiterpadu.
Capaian Kinerja yang telah dibuat semata mata untuk mendukung sasaran dan
tujuan utama dari Biro Perencanaan dan Anggaran yaitu :
Tujuan"terwujudnya peningkatan koordinasi dalam
penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasipembangunan kesehatan yang efektif dan efisien"
Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaranprogram pembangunan kesehatan"
.3
18
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
Berikut adalah Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir Yaitu Tahun 2015 - 2019
Tabel 3.1Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 201 5
Tabel 3.2Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2016
1. Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagai sumber
I 9
2. Jumlah dokumen kebijakan
perencanaan, anggaran dan
evaluasi pembangunan kesehatan
yang berkualitas
25 26
3. Jumlah rekomendasi
monitoring dan evaluasi terpadu34 34
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
!ndikator KinerjaTarget2015
Realisasi
2015Sasaran
16 16
1. Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagaisumber
25 25
2. Jumlah dokumen kebijakan
perencanaan, anggaran dan
evaluasi pembangunan kesehatan
yang berkualitas
34 34
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
3. Jumlah rekomendasi
monitoring dan evaluasi terpadu
lndikator KineriaTarget2016
Sasaran
t9
.(
Realisasi
2016
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
Tabel 3.3Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2017
Tabel 3.4Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2018
Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagai sumber
25 25
Jumlah dokumen perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
25 25
Jumlah rekomendasi monitoring
dan evaluasiterpadu34 34
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
Target2017
Realisasi
2017Sasaran lndikator Kineria
Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagai sumber
30 30
26 26
Jumlah dokumen perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
34Jumlah rekomendasi monitoring
dan evaluasiterpadu34
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
lndikator KinerjaTarget
2018
Realisasi
2018Sasaran
20
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
Tabel 3.5Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2019
a. Terobosan yang Dilakukan
Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2019 Biro Perencanaan dan
Anggaran sebagai berikut:
1. Penambahan Menu Ruang publik pada aplikasi E-Renggar sebagai
sarana publikasi hasil survey kepuasan pelayanan di Biro Perencanaan
dan Anggaran
Gambar 3.1Menu Ruang Publik pada Aplikasi E-Renggar
a?t
.3
SISITM INTORIIASI KIMTNITRIAN KTSTHAIAT{
tilrflvt l -Rtll\l
ry"-E
Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagaisumber
34 34
Jumlah dokumen perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
26 26
Jumlah rekomendasi monitoring
dan evaluasi terpadu34 34
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
Target2019
Realisasi
2019Sasaran lndikator Kinerja
Dnx rP8\
2t
ilrtua
tl
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
.3
2. Mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari lnspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan
Gambar 3.2Piagam WBK Biro Perencanaan dan Anggaran
3. Meningkatkan kompetensi tenaga dengan melakukan diklat jabatan
fungsional perencana (JFP) maupun melalui ln Passing perencana agar
perencanaan pembangunan kesehatan dengan pendekatan semakin
teri ntegrasi peren cana an (i nte g rated p I an n i n g)
4. Memfasilitasi sistem monitoring capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah (AKIP) yang terintegrasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan Republik lndonesia melalui aplikasi E-Performance
b. Perbandingan Kinerja antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019
Pencapaian Kinerja Biro Peren@naan dan Anggaran pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dapat dibandingkan dengan gambaran
sebagaimana tabel berikut.
HAGAII WBK
!II R(} PI'NF:N(-ANAAN DAN AN(X;ARANS }.: KR ETAR I AT., }:N D}:NAL
r.+
LtryMff.{*{ldbro.&br. Drd enrFi (I'En
Trhuo ,19
,, l)rttlrw.r.,,r'\ r.rx^qr,)
22
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
Tabel3.6Tabel Perbandingan Target dan RealisasiCapaian (o/o) Tahun 2015 s.d 2019
TABET PEREANOINGAN CAPAIAiI I(INERJA
TAHUN 2015 - 2019
attu2015 ttru!016 tltul0!7 rtrumlS ltru2019
lt .:':::
.3
tTACG
.:
src!Ail
::
:jIALI
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tiga indikator yang ditetapkan
untuk dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercapai seluruhnya
adalah indikator pertama dan indikator kedua. Pencapaian ini didukung dari
berbagai sumber daya yang ada di Biro Perencanaan dan Anggaran, mulai dari
dukungan sumber daya manusia, sumber dana, kerja sama yang baik dengan
mitra kerja baik lintas sektor maupun lintas program. Biro Perencanaan dan
Anggaran terus berupaya meningkatkan kualitas kerja untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi dalam nawa cita. Untuk indikator yang ketiga telah
tercapai seluruhnya sebanyak 34 laporan monitoring dan evaluasi terpadu.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
HK.O2.O21MENKES/22112016 tentang Pembina, Pendampingan dan
Koordinator, serta Pendukung Pembina Wlayah di Lingkungan Kementerian
23
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
Kesehatan dalam Kepmenkes ketiga poin 8 menyampaikan laporan akhir untuk
mendukung Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2019
Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, dilakukan pengukuran
terhadap indikator - indikator kinerja output kegiatan yang tercantum dalam
dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.
Tabel 3.7Alokasi Anggaran untuk Dukungan lndikator Kineria
Tahun 2019 Tanpa Dana Dekonsentrasi
.3
100 3,043,538,000 1,476,408,000 48,5034 341 Jumlah Provinsi
yang memiliki
rencana lima
tahun dan
anggaran
kesehatan
terintegrasi dari
berbagai sumber
58,123,807,985 82,4526 26 100 70,499,326,000Jumlah dokumen
perencanaan,
anggaran, dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan yang
berkualitas
2
10,004,646,650 87,6134 34 100 1 1 ,419,302,000Jumlah
rekomendasi
monitoring dan
evaluasiterpadu
3
ANGGARAN REALISASI
24
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN %
Laporan Knerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
1. Definisi Operasional lndikator Kinerja 2019
Untuk memberikan kejelasan atas satu sasaran strategis yang akan
dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, maka kami uraikan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Tabel 3.8Definisi lndikator
lndikator yang telah dijabarkan diatas tentu masih berupa narasi yang belum
dapat diukur Secara kuantitas, maka Biro perencanaan menyusun tata cara
perhitungan lndikator Kinerja sebagai berikut
Tabel3.9Keluaran (Output), lndikator Kneria dan Target Kineria di Biro
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2019
Jumlah Provinsi yang memiliki
rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai
sumber
Jumlah provinsi yang mempunyai dokumen
pemetaan anggaran kesehatan di Provinsi
yang sesuai dengan prioritas nasional dengan
menggunakan dana APBN dan APBD
1
Jumlah dokumen perencanaan,
anggaran, dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
Dokumen-dokumen perencanaan strategis,
perencanaan, anggaran, dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang sinkron antara
RPJMN, Renstra, RKP, Renja l(L dan RKA
t(L dan diselesaikan tepat waktu
2
Laporan rekomendasi yang dihasilkan dari
hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu
oleh Binwil
3 Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasiterpadu
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
34Provinsiyang memiliki
rencana dalam kurun waktu
lima tahun dengan anggaran
kesehatan terintegrasi dari
berbagai sumber dana
(APBN dan APBD)
Jumlah Provinsi Yang
memiliki rencana lima
tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi
dari berbagaisumber
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
TARGET
2019CARA PERHITUNGANSASARAN
25
INDIKATOR
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
.3
Jumlah dokumen
perencanaan,
anggaran, dan
evaluasi
pembangunan
kesehatan yang
berkualitas
Jumlah dokumen = Jumlah
dokumen perencanaan +
Jumlah dokumen anggaran +
jumlah dokumen evaluasi
yang dihasilkan dalam 1
tahun anggaran
26
Jumlah rekomendasi
monitoring dan
evaluasiterpadu
Jumlah rekomendasi yang
dihasilkan dari hasil kegiatan
monitoring dan evaluasi
terpadu oleh Binwil
34
2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian lndikator 2019
1. lndikator Pertama
a) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target
lndikator pertama untuk mencapai sasaran kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah
Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber definisi operasional dari indikator
pertama adalah jumlah provinisi yang mempunyai dokumen
pemetaan anggaran kesehatan di provinsi yang sesuai dengan
prioritas nasional dengan menggunakan dana APBN dan APBD.
Cara perhitungan Provinsi yang memiliki rencana dalam kurun
waktu lima tahun dengan anggaran kesehatan terintegrasi dari
berbagai sumber dana (APBN dan APBD). Secara umum, indikator
pertama telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka
mencapai target indikator pertama adalah sebesar Rp.
3,043,538,000 dari total anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran
dengan capaian realisasi Rp. 1,476,408,000 atau 48,51 o/o.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan pencapaian indikator ini, pada umumnya dapat tercapai
seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja jumlah Provinsi
yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
26
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
terintegrasi dari berbagai sumber sejumlah 34 Provinsi sebagai
berikut.
Tabel 3.10Provinsidengan Rencana Lima Tahun dan Anggaran Kesehatan yang Terintegrasi
Pencapaian indikator pertama yang mampu mencapai target yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
1) Undang - Undang Kesehatan.
2) Permenkes Nomor 7 Tahun 2014.
3) Hasil trilateral meeting.
4) Adanya partisipasi aktif dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam
menyusun Rencana Strategis Daerah.
5) Peran serta aktif Pemerintah Daerah dalam mendukung sektor
kesehatan dengan dukungan APBD khususnya untuk anggaran
kesehatan yang terintegrasi dari berbagai sumber.
.3
1 Aceh 18 Nusa Tenggara Timur
2 Sumatera Utara 19 Nusa Tenggara Barat
3 Sumatera Barat 20 Kalimantan Timur
4 Riau 21 Kalimantan Barat
225 Kep. Riau Kalimantan Utara
6 Jambi 23 Kalimantan Tengah
7 Bengkulu 24 Kalimantan Selatan
8 Sumatera Selatan 25 Gorontalo
I Kep. Bangka Belitung 26 Sulawesi Utara
10 Lampung 27 Sulawesi Barat
11 Banten 28 Sulawesi Selatan
2912 Jawa Barat SulawesiTengah
13 DKI Jakarta 30 Sulawesi Tenggara
3114 Jawa Tengah Maluku
15 Dl Yogyakarta 32 Maluku Utara
3316 Jawa Timur Papua
Bali 3417 Papua Barat
27
No Provinsi No Provinsi
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
b) Tantangan
1) Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang
ada di daerah sehingga kehadiran peserta tidak bisa
mencapai 100o/o.
2) Peserta menggunakan dana APBD.
c) Solusi
Pemecahan tantangan yang dilakukan ialah mempersiapkan dan
mensosialisasikan jadwal kegiatan sehingga tidak bersamaan
dengan kegiatan di daerah serta menumpuk di akhir tahun.
d) Rencana Tindak Lanjut
Sebagai upaya yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah
monitoring dan evaluasi secara berkala ke provinsi dan
memberikan feedback laporan ke Provinsi
2. lndikator Kedua
a) Hal-ha! yang Mempengaruhi Pencapaian Target
lndikator kedua untuk mencapai sasaran kinerja Biro Perencanaan
dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah dokumen
kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan
kesehatan yang berkualitas. Deflnisi operasional dari indikator
kedua adalah dokumen-dokumen perencanaan strategis,
perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan kesehatan
yang sinkron antara RPJMN, RKP, Renja KL, dan RKA KL dan
diselesaikan tepat waktu. Cara perhitungan indikator kedua dengan
Jumlah dokumen = Jumlah dokumen perencanaan + Jumlah
dokumen anggaran + jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan
dalam 1 tahun anggaran.Secara umum, indikator kedua telah
tercapai. Biro Perencanaan dan Anggaran menetapkan alokasi
anggaran dalam rangka mencapai target indikator kedua adalah
sebesar Rp. Rp. 70,499,326,000 dengan capaian realisasi Rp.
58,123,807,985 atau 82,Mo/o.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai
seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja sejumlah 26
dokumen yang ditetapkan atau mencapai lOOo/o. Berikut rincian 26
28
.3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi
pembangunan kesehatan
Tabel 3.11Tabel Dokumen Perencanaan, Anggaran, Kebijakan, dan Evaluasi
Kesehatan
A. PERENCANAAN
1. Kegiatan Pendampingan Tata Kelola
2. Trilateral Meeting
3. Penyusunan Dokumen Renja-KL
4. Rakontek DAK - Penilaian Teknis dan
Verifikasi Usulan DAK Bidang Kesehatan
5. Perencanaan Belanja Mengikat
6. Rancangan Teknokratik Renstra 2O2O -
2024
7. Perencanaan Dana Dekonsentrasi
8. Permenkes Standar Teknis Penerapan
SPM
9. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
(Juknis DAK)
10. Rakontek Perencanaan
11. Penyusunan Proposal DAK
12. Dokumen Revisi RKA-KL Kementerian
Kesehatan Tahun Berjalan
13. Penyusunan RKA-ruL Kementerian
Kesehatan Tahun Berikutnya
14. Penyusunan Output
15. Penyusunan dan Revisi RKA-KL Satker
16. RKA DAK
B PENGANGGARAN
17. KSP
18. Evaluasi Program Prioritas (Stunting)
19. Evaluasi PHLN
20. Reviu LKj Unit Organisasi
21. Reviu LKj Kementerian Kesehatan
22. Evaluasi Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) untuk Unit
Organisasidan Satker
23. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan
c EVALUASI
NO PROSES JUMLAH DOKUMEN
29
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
Pencapaian indikator kedua yang mampu mencapai target yang
direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
1) Kegiatan - kegiatan yang menjadi sumber dari dokumen yang
tercantum pada indikator kedua adalah kegiatan yang telah rutin
setiap tahun dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran,
sehingga rata - rata para pegawai telah mengetahui langkah apa
yang perlu disiapkan.
2) Kepala satuan kerja mendukung penuh berjalannya kegiatan -kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya proses
perencanaan, penganggaran dan evaluasi di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang lebih baik sehingga memudahkan
tercapainya indikator kedua.
3) Koordinasi dan komunikasi di tingkat internal dan eksternal
(lintas program dan lintas sektor) yang semakin baik dalam
rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan.
b) Tantangan
1) Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kedua
yaitu belum terstrukturnya proses pengumpulan 26 dokumen
yang menjadi dasar indicator kedua Biro Perencanaan dan
Anggaran
2) Belum optimalnya penggunaan anggaran dikarenakan
banyaknya kegiatan yang berjalan berbarengan di dalam internal
satuan kerja
c) Solusi
1) Menyusun sebuah SOP dalam proses pengumpulan dokumen
sehingga lebih terstruktur
24
25
26
Transfer Daerah
Koordinasi PISPK
Pelaporan dan Pemantauan Program
Laporan DAK
PROSES JUMLAH DOKUMENNO
30
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
2) Mempersiapkan dan mensosialisasikan jadwal kegiatan sehingga
kegiatan bisa berjalan dengan harmonis
3) Melakukan integrasi kegiatan sehingga penggunaan dana lebih
efisien
d) Rencana Tindak Lanjut
1) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan
setiap tahun secara lebih baik dengan komunikasi dan koordinasi
yang lebih erat dengan uniUkementerian/lembaga terkait;
2) Menguatkan teamwork, menganalisis beban kerja,menyusun
SOP, penyiapan penerapan standar mutu (lSO), penyiapan
sarana-prasarana penunjang pencapaian kinerja;
3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan uniUinstansi
terkait di tingkat Pusat dan Daerah untuk mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dihasilkan output yang
lebih baik;
4) lntegrasi kegiatan yang mempunyai tujuan atau target yang
sama;
5) Meningkatkan kapasitas SDM perencana Pusat dan Daerah;
6) Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan, penganggaran, dan pelaporan/evaluasi;
7) Pemanfaatan data-data dan informasi kesehatan serta hasil
kajian, analisis, dan assesment yang tersedia sebagai dasar
penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti
(evidence based);
8) Mengembangkan bank data/informasi kebijakan, perencanaan,
dan anggaran
3. !ndikator Ketiga
a) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target
lndikator ketiga untuk mencapai sasaran kinerja Biro Perencanaan
dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah rekomendasi
monitoring dan evaluasi terpadu. Definisi operasionalnya adalah
laporan rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kegiatan monitoring
dan evaluasi terpadu oleh binwil. Cara perhitungan untuk indikator
ketiga adalah Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari hasil
3l
Laporan Knerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
.3
kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu oleh Binwil. Cara
perhitungan untuk indikator ketiga adalah Jumlah rekomendasi yang
dihasilkan dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu oleh
Binwil. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai target
indikator ketiga adalah sebanyak Rp.10,004,646,650 dari total
anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran dengan realisasi
sebesar Rp.1 1 ,419,302,000 atau 87 ,61 o/o.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat tercapai
seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja sejumlah 34
dokumen yang ditetapkan atau mencapai 100o/o.
Faktor yang mendukung pencapaian indikator ketiga adalah
monitoring program yang menggunakan pendekatan binwil dengan
melibatkan peran serta dari seluruh unit utama, serta konfirmasi
pimpinan untuk melaksanakan program secara terpadu.
b) Tantangan
Kendala yang dihadapi untuk mencapai target indikator ketiga ialah
hasil akhir laporan wilayah binaan dari unit utama membutuhkan
waktu dan koordinasi untuk menyampaikan ke Biro Perencanaan
dan Anggaran.
c) Solusi
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia
Nomor HK.02.0ZMENKES/22112016 tentang Pembina,
Pendampingan dan Koordinator, serta Pendukung Pembina
Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Kepmenkes
ketiga poin I menyampaikan laporan akhir untuk mendukung
Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan. Biro Perencanaan dan
Anggaran sudah membuatkan surat dan telah mengingatkan ke unit
utama melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Nomor. PS.04.01/4.31422512019 tanggal 1 Oktober 2019 Perihal
Permintaan Laporan Pembinaan Wilayah 2019 dan melalui
whatsapp group evaluasi dan pelaporan Kementerian Kesehatan
sehingga indikator ketiga berhasil tercapai sesuai dengan target
yang telah ditentukan, yaitu 34 laporan monev terpadu. Selain itu,
faktor yang mendukung pencapaian indikator ketiga adalah
32
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
monitoring program yang menggunakan pendekatan binwil dengan
melibatkan peran serta dari seluruh unit utama, serta konfirmasi
pimpinan untuk melaksanakan program secara terpadu.
d) Rencana Tindak Lanjut
a. Meningkatkan kualitas melalui penyempurnaan sistem metode,
instrumentasi dan analisis;
3) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program;dan
4) Tetap berkoordinasi dengan unit utama pada Januari 2019 untuk
menyampaikan data terkait laporan monev terpadu
C. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN
Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain Sumber Daya
Manusia dan Anggaran.
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercatat di
dalam database kepegawaian hingga 31 Desember 2019 adalah
sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut
a. Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan
Diagram Pegawai Biro Perencanaan dan AnggaranBerdasarkan Jabatan Tahun 2019
Jabatan Strukural22.4%
Jabatan Fungsion al Tertentu11.8%
Jabatan Fungsional Umum
65.8%
Jabatan Srukural : 17 Orang
Jabalan Fungsional Tertentu : I Orang
Jabatan Fungsional Umum : 50 Orang
33
.3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
b. Kondisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin :
Diagram Pegawai Biro Perencanaan dan AnggaranBerdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
PEREMPUAN53.9%
Diagram Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran
Berdasarkan PangkaUGolongan Tahun 2019
LAKI . LAKI46.L9b
Laki - lak'
Perempuan
OrangOrang
3541
c. Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan:
25
20
15
10
\..P \.9 -.! .{? -)-\i^rs +\
Qo' xloeo'
.C"cs'^
"'eQo
34
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
d. Kondisi Pegawai berdasarkan Pendidikan
1 Sekolah Menengah Atas 5
2 SMEA 1
3. D.lll Kesehatan Lingkungan 1
4 D.lllAnalis Kesehatan 1
5 D.lll Kesehatan Gizi 1
6 D.lll Teknik lnformatika 1
7 D.lll Teknik Komputer lnformatika 1
I D.lllAkuntansi 2
S.1 Psikologi 1
10 S.1 Keperawatan 1
11 S.1 Kesehatan Masyarakat 13
12 S.1 Gizi 1
13. S.1 Teknik lnformatika 1
14. S.1 Sosial Politik 1
15. S.1 Ekonomi Manajemen 1
16. S.1 Ekonomi 1
17 S.1 Ekonomi Manajemen Keuangan 2
18. S.1 EkonomiAkutansi 2
19 S.1 Statistik 1
20 S.1 Administrasi 1
21 S. 1 Administrasi Negara 1
22 S. 1 Administrasi Publik 1
23 Dokter Umum 2
24 S.2 Kesehatan Masyarakat I125 S.2 Magister Administrasi Rumah Sakit
126 S.2 Magister Epidemiologi
127 S.2 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
128 S.2 Magister Biostatistik
129 S.2 Magister Ekonomi Kesehatan
330 MPH
131 S.2 Magister llmu Kesehatan
532 S.2 Magister of Public HealthI33 S.2 Magister llmu Kesehatan Masyarakat
1S.2 Ekonomi34135. S.2 Magister Ekonomi Pembangunan & Perencanaan
2S.2 Mgister Manajemen36.137 S.2 Perencanaan dan Kebijakan Publik
No Pendidikan Jumlah
35
9.
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
38 S.2 Manajemen Keuangan 1
39 S.2 Manajemen SDM 1
40 S.2 Public Administration 1
Total 75
Sepanjang tahun 2019, terdapat beberapa perubahan kondisi pegawai
karena pergantian, perpindahan, penambahan dan pengurangan
pegawai baik dari dalam maupun luar Satker Biro Perencanaan dan
Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Ke Luar Satker: 2 orang
(Hendra Gunawan, Rahmat Kurniadi)
2. Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Ke Dalam Satker: 1 orang
(MalikiArif Budianto)
3. Promosi Pejabat Struktural lnternal Satker: 1 orang (Handry
Mulyawan)
4. Rotasi Pejabat Struktural lnternal Satker: 3 orang (Nurhadi Raharjo,
Risca Ardhyaningtyas, \Mndu Kusumo)
5. Mutasi Pegawai Ke Dalam Satker: 1 orang (Dena Risty Lestari)
6. Pegawai mencapai Batas Usia Pensiun 2019: 1 orang (Teguh
\Mnarno)
Dari segi pengembangan pegawai di tahun 2019, maka ada beberapa
jenis pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu:
1. Diklat Kepemimpinan Tk. lll: 1 orang (Susiyo Luchito)
2. Diklat Kepemimpinan Tk. lV: 1 orang (Levi Dhynianti)
3. Diklat Jabatan Fungsional Perencana Muda : 3 orang (Munim Fauzi,
Yulius Widiyantoro, Roni Razali)
4. Diklat Jabatan Fungsional Perencana Pratama : 1 orang (Efraim
Mudumi)
5. Pelatihan Public Speaking Batch 1 . 17 orang (Susiyo Luchito, Dwi
Rini Setyawati, Budi Perdana, Risca Ardhyaningtyas, Ermawan, Okta
lskandaria, Andrayanto, Sukrisno, Catur lndah Kusumawati, Aris
Diyanto, Roni Razali, Duwi Nuryani, Amira Putri Dewi, Renatta Mega
Putri, Efraim Mudumi, Nurul lndria sari, Mohammad Hadi subrata)
6. Pelatihan Public speaking Batch 2: 20 orang (Djembar \Mbowo,
Anita Amiratih, lsmail lmaduddin, Suparmo, Munim Fauzi, Triyas
Pramesti, Anita Dwi lngati, Tutut Arifatul Khoirida, Aswin Dwiyono,
36
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
Sonik Dwi Ardianto, Saptono, Dena Risty Lestari, Marliana, Julia
Rahmadona, Galih PutriY, Fahlepi lndriansyah, Desyana, Deasy Eka
Saputri)
7. Training Effective Leadership : 20 orang (Bayu Teja Muliawan,
Halimatussa'diah, Maliki Arif Budianto, Susiyo Luchito, Ermawan,
Mutiyarsih, Dwii Rini Setyawati, lda Farida, Mahmud Fauzi, Handry
Mulyawan, Levi Dhynianti, Nurhadi Raharjo, Roni Razali, Budi
Perdana, Risca Ardhyaningtyas, Munim Fauzi, Okta lskandaria,
Andrayanto, Yulius Widiyantoro, Efraim Mudumi)
8. Pelatihan Evaluasi Program Kesehatan: 20 orang (Windu Kusumo,
Deasy Eka Saputri, Tina Safaria, Saptono, Dian Shinta F, Catur
lndah Kusumawati, Candra Sagita Zulnawa, Mahmud Fauzi, Galih
Putri Y, Handry Mulyawan, Kurniati, Nurhadi Raharjo, Levi Dhynianti,
Sonik Dwi Ardianto, lsmail lmaduddin, Okta lskandaria, Renatta
Mega Putri, Yulius \Mdiyantoro, Dena risty Lestari, Muhammad Hadi
Subrata)
9. Pegawai yang Selesai Tugas Belajar: 3 orang (Galih Putri Yunistria,
lda Farida, Ayu Kurniawati)
10. Pegawai yang memperoleh izin belajar: 2 orang (Arief Priyono dan
Nur Auliah)
11. Pegawai yang cuti di luar tanggungan negara 1 orang (Lusi Afriani)
2. Sumber Daya Anggaran
Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dariAPBN.
Sesuai DIPA Tahun 2019, anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal sebesar Rp84,962,166,000 (Delapan Puluh Empat
Miliar Sembilan Rafus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
a. RealisasiAnggaran
Untuk tahun 2019, Biro Perencanaan dan Anggaran mendapat
dukungan anggaran sesuai DIPA Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-
024.01.1.465915t2019 Tanggal 31 Desember 2019 dengan pagu
sebesar Rp84,962,166,000 (Delapan Puluh Empat Miliar sembilan
Ratus Enam Putuh Dua Juta Rupiah). Pada tahun 2019 terdapat 7
37
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
.3
1) Revisi ke-1 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp.
1 2.066.331.000 (untuk buka blokir);
2) Revisi ke-2 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 28 Agustus 2019 (revisi penarikan
halaman lll DIPA)
3) Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 19 September 2019 (Pergeseran
Anggaran sebesar Rp6.234.569.000 ke Biro Kepegawaian);
4) Revisi ke-4 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 30 Oktober 2019 (Penambahan
dana lnsentif sebesar Rp500.000.000).
5) Revisi ke -5 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 28 November 2019 (Perubahan
halaman lll DIPA)
6) Revisi ke-6 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 31 Desember 2019 (Penambahan
Penerimaan Hibah berupa hibah uang sebesar Rp5.516.788.000)
7) Revisi ke-7 Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.46591512019 tanggal 31 Desember 2019 (Penambahan
Penerimaan Hibah berupa hibah uang sebesar Rp779,329,000)
Sesuai dengan DIPA revisi terakhir tanggal 31 Desember 2019, Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan mengelola
anggaran sebesar Rp84,962,166,000 dengan rincian sebagai berikut:
38
1 APBN-P 2019 Rp.78,693,049,000
Hibah (WHO, CDC, UNICEF)2 Rp.6,269,1 17,000
No Sumber Dana Nilai
Total Rp. 84,962,166,000
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
SumberTabel 3.12
Biro Perencanaan dan 2019
Pada tahun 2019 Realisasi yang dapat dicapai Biro Perencanaan dan
Anggaran berdasarkan data OM-SPAN Kementerian Keuangan
tanggal 13 januari 2020 sebesar Rp63,336,005,999 atau 80,48% untuk
realisasi dana yang bersumber dari APBN-P 2019 dan
Rp6,286,856,636 atau 100% untuk realisasi dana yang bersumber dari
Hibah Luar Negeri (PHLN) sehingga realisasi total sebesar Rp
69,604,862,635 atau 81,92o/o.
Hal-hal yang mempengaruhi realisasi anggaran tahun 2019 adalah
menumpuknya kegiatan di akhir yang menyebabkan kegiatan satu
dengan yang lain tidak berjalan harmonis sehingga tidak maksimalnya
realisasi anggaran pada tahun 2019
Tabel3.13Alokasi Dan Realisasi APBN-P Tahun 2019
DJA25 Januari202O
53,739,265,300,000 4,978,510,6532036.501 Pendampingan Tata Kelola
Program Kesehatan (10 Lokasi)
52,8/,6,342,000 48,938,345,817 78,52Layanan Perencanaan Bidang
Kesehatan (1 Layanan)
2036.952
7L,3L11,419,302,000 9,405,893,855Layanan Pemantauan dan
Evaluasi Bidang Kesehatan (1
Layanan)
2036.953
79,99'1,649,400,000 1,319,332,700Layanan Dukungan Manajemen
Satker (1 Layanan)
2036.970
3,192,869,162 90,893,512,705,000Layanan Perkantoran (12 Bulan)2036.994
OUTPUT PAGU REVISI REALISAS' %
TOTAL 79,693,049,000 63,336,005,999 80,48
KODE
AKUN
Sumber: data OM-SPAN dan E-Monev
39
.3
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementeian Kesehatan TA 2019
Tabel 3.14Alokasi Dan Realisasi Hibah Tahun 2019
Sumber : data OM-SPAN dan E-Monev DJA 25 Januari 2019
b. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi
Sama seperti tahun 2018 Biro Perencanaan dan Anggaran menerima
dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan (Dekonsentrasi-O1)
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan
Kesehatan. Satuan Kerja Dekon di bawah Biro Perencanaan dan
Anggaran mencapai 34 Provinsi di seluruh lndonesia.
Alokasi anggaran dan realisasi penggunaan dana dekonsentrasi Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.15Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Dekosentrasi
Tahun 2019
.3
2036.952 Layanan Perencanaan Bidang
Kesehatan (1 Layanan)
4,4es,041,0001 4,498,946,188 toj%
2036.952 Layanan Perencanaan Bidang
Kesehatan (1 Layanan)
1,770,076,0001 1,769,910,448 100%
OUTPUT
TOTAL
PAGU REVISI REALISASI O/O
6,269,117,000 6,269,956,636 100%
KODE
AKUN
396,944,000 365,181,350 92.00521811 Belanja Barang
Persediaan
Barang Konsumsi
521211 Belanja Bahan 676,894,000 637,200,500 94 14
Belanja Honor
Operasional
Satuan Kerja
2,390,160,000 2.358.514.000 98.68521115
13,884,984,000 12,330,041,480 88.80Belanja
Perjalanan Dinas
Paket Meeting
Luar Kota
524119
DetailAkun Alokasi Realisasi Yo
40
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
17,206,624,000524114 Belanja Perjadin
Paket Meeting
Luar Kota
14,982,141,816 87.O7
522151 Belanja Jasa
Profesi
1 ,210,900,000 1,067,690,000 88 17
Belanja
Perjalanan Dinas
Dalam Kota
146,700,000 138,900,000 94.68524113
521213 Belanja Honor
Output Kegiatan
358,090,000 347,330,000 97.00
3,597,347,000 3,287,790,385 91.39524111 Belanja
Perjalanan Biasa
522141 Belanja Sewa 1,500,000 900,000 60.00
39,870,143,000 3s,515,689,531 89.00TOTAL
Hambatan yang mempengaruhi realisasi dana dekonsentrasi antara lain:
1. Selisih antara besaran biaya transport (tiket pesawat) antara yang
dialokasikan dengan realisasi. Rencana tindak lanjut dengan
mengevaluasi dana biaya transport ketika menyusun usulan anggaran
tahun 2020 sehingga anggaran dapat terserap dengan baik.
2. Jumlah orang yang hadir dalam kegiatan dengan sumber pembiayaan
dana dekonsentrasi kurang dari yang teralokasi di menu dana
dekonsentrasi. Rencana tindak lanjut dengan cara koordinasi antara
Biro Perencanaan dan Anggaran (selaku penyelenggara kegiatan dana
dekonsentrasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi selaku pengguna
anggaran.
3. Adanya sebagian daerah yang mengunakan dana APBD untuk
menghadiri kegiatan yang diselenggarakan pusat, sehingga serapan
anggaran dana dekonsentrasi tidak maksimal. Rencana tindak lanjut
dengan cara membuat kesepakatan/komitmen dengan Dinas
Kesehatan Provinsi untuk mendukung pencapaian realisasi Dana
Dekonsentrasi dengan pemanfataan Dana Dekonsentrasi untuk
41
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
kegiatan yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Anggaran yang
dialokasikan dana dekonsentrasinya.
c. Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan AnggaranTriwulanan
42
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
Tabel3.12 RekapitulasiPencapaian lndikator Sandingan Renstra, Renja, dan RKPTriwulan lTahun 2019
.3
{-Ie-o-reo:-EddF-6E!??=ar==e.6F--<-23!Ji=<E=Fo=-4o2@c65=Ft-UG
T
'E sE= EHB EEE
ssEia$EtaBes
€EEEic
ABF$=
eI:16gi
E,Ie
5E
Fsa
gt
'.
a
a
aa
I
at
Ex9
:3
atE
8_ E
E EE: *E Ese *rBfuEEssEPg
E!
,,I
B
3aE
€sEE*E$eeEE
EEEE
a
EE
€P;sBEgB
E:.a
E
Er
a
g
=E!e-
FEe
5IIc
5
r a a a
aZ€&.t
r5-EBEEE"E.EESEEEEgE&EAla EcEs
9agEE
5iE
t
E
gEsBE
EEgEg EeEtuEEe
€
42
pEEera-la-:8fi
IE€ EEEE
t-
No P.mstrEn RnhCr.u cln P.finune.n IrO.t lddillor I!,en lndlfur Ir0.r hdlhtor &lgernnC.ea$ !a t( C.D.[n t CaDai.i !a
I ,ou selkeJmlrh P0ru yang
momilikr r€llcena Imlahun d8n mggaenkglahdrn lslrtlcAraa
defl b€{tt0a $mbar
PromyslcmrlilrGnt 0lilnourundan€nggdan krlatt€k$iorriagag darbcrb48r surt€r dil8
u 15 44'.t2 Jmldl Provmiylle tnsirlfirrima hmttahun dsn
sleafurIlaatl8tmlofrfilrsr(brbctoger sumber
3,4 44 12 Jfiddr P0nslyrlg mamlfirromna limlCuda.lil9(prmkelohabn
lffrnagrardrntarteg.rlu,rtaa
{ 130833 000 205 5il m0 498 .C+8ra Nlpri dar'persn akld sxPDdalan moriyamperkrn
m!trik3 rmffada dxmggr,| irshdrlbfr&9r8tr. Rashlaar enegarrm3fi rmoCl kmprola! pal*saand[Bmnd(tr rular
akhr Iw ll lmperdoryan TW lV
P.ds TW lll
rrrtdrlrltr*ank glllrltmdotropraotm yang
ml0afrrrLS/IP,
drha.apfIrcapSrfirodr$3r 8l8nbcdrtr$eh
Jumhh&tulrnh.q*xlparficauan
ry96rar dan
evalul6rpcribanguntt
lclrhatrn yrleborkualilea
Dotumn{oflffidfiolompotkan
br(dartrt.n lu0,3 dan
l$g!r uni kcqi
26 7 2692 Irnlrh dokfn.nrabrplspcfilclruanmoca8n dsrwalu8gr
pambangrntt
k.tclEtm yang
brluslda!
2e I 2692 Jwlrhdolunxo
kob{*rnpartE non,leaan d{]avaluatrparnb{t$rt8n
kalahafi ysro
b.rtualilas
'm 94i 626 000 33 987 126 138 31 20 - ornB/l nsthronddl knnabcbnapo dokurmymg loldr lclasar
sulpatm ddum€n
a,alusi hh,llaodrmyr daal
boocrerdolmnp6fdlct|g$- RoalB.! Ar0granbdm nHrcspol 50*!€,rlm doigan
olloil y$gdrc+orkc0rdrr dang.n
tleorrr !at6rrtfr,ltdl*!{*an p.d,TW lll dt' TW lV
lr€mfilupclrhilSenkaglrtan yeng
dtrorEdlalan
D.d8 Tw lll
d.n TW lV
(kc9trtan
ptfledr906r8n
d$ ovalBr)
Jumlah re*mdasrmonrldrng da)trol0i l$pldr
Rekmnd8sl mon{o0g
dan ovel(a$ lfrpaduy8n0 drh8!ill8n
34 JumldlroldMd$rnmlo.rlg dan
ovaluetr Lrptdu
34 Jumlah
rokdtFnda!r
monlonne On&al$r tspadu
r1 219302000 41 43 Tr!61 atan tfi3parpa&Twlvmn !euFo!o3mo(B lrpadu ymg
bru slxl poda
TW IV
Iotap
bo*oo(dimlrdr{rr nddmuil*[lmt&DO$3rffitoQadu
Ponngtalan Tals(€lola layanm0asar
10 0 000 Pada TW ll msrh
dalam proles
p€qq8ke ko !0lotas lorootakan
tsEp& pada a*hrt$m2019
Eorkoordrn€sr
donorn bogrrAP8il llstulmman&FOgr3lpeftsparan
l&0or
REXAPITULASI PENCAPAIAI{ II'IDIIUTOR SAIiIDINGAN RENSTRA, REI{JA DAiI RKP
TRtWULAil il TAt{Uil 2019
0sdq=qi6.f=.xO) =:>\.o' q)
EEil:dBTf,E<GlBNOof,qQ)(oq)
a_o)f,
fQQa)d5
irCFq!.)_r,G)
Doxo)E
o)Q.!oo
:18=. 0)sts'\J
3s=Sdssos\5 (/)rr 0)o:J-\ !l65'a
0)5DoStt)
$-
;osi.0)toIxt
5(,
1l
12
a7!
RENJA
-r--T--t
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
Tabel3.14 Rekapitulasi Pencapaian lndikator Sandingan Renstra, Renja, dan RKPTriwulan lll Tahun 2019
s. I a
.3
aeI E
E
€slT5
6E
sBIE 2
e-E,2ct
-u&,dd.Fo-UE6itZ-o=--6Fc,=9-E5--o==G1ts
=Go-Ec6J
=EG
-Uc,
istuEsfi;
!
,E
aaE$Effise, ir;l;ligriseEg
4EoiEt{3ld!
giEe=siil
e-ia=a5eitt
a a
tE5
:
gtI
!ItE
tE
g
:-?iEtrE SrraEi€998
5e
E
EEE
gs
:--s{
teErlElEEE!
!
a
a EEE:asEs*I
r
BII
!Fl
5iBlrFgE
?
,e !
tt
E -' sF
E*Ea;FiE
BIE
*tFSEE!t
!gpf;
a5E F4E;IIiEE
elBEEEE
a
It2
I;
ITtI
rEefpE-!a
FE$EE
E, i,E$EI
FE:
E5*EETp5t
ErEEsflE
EEIEg
E rt :EEsEi-StEETIFI€E;
sEP9E:E!F9
aa9
&e
,
44
lEits'
l,t
r
l'f-
No hflm!.hMn RITlndihto( Crn Paftlui!.n lidhlor hdlkrtor Aq!,nn
x
tls LA|NN'
C{.hr I CT.li t cfltl
lm.ss{.i32
t
81 68
11 Jmld Provmyang
mefiilt( roncsla hma
tslun dil snggaran
le$ttdtlterr@as'dar babaga surnba
frovfB yalgmomrlili
roncaa Ima tehun &rarwan kilohalan
lulnlsya$&lb€6a$ sumhr drr6
34 34 1mm lunhh Povmsr
Iae momil*i
tgnctE hma
dulddlanegrdr
ko!6hatdr
tornlograor dar
babogar sur$er
34 v 1mm lmhh Provnsi
yan! mililikr
roncana lima
tdrndf,img0rokos€hArn
l0fmt0g0$ dal
babegr
sutcr
3 043 538 0m 1476{8.0m 48 51 .Srs anggaan
mfiipd(f,i$$frokugu kogtal$
y$g ldak fr*sanadrtdkffis*anp$ona yang hadrr
tl(hil menc4ar 100!6
.llor,rulRFO ddlsrlobh bsri
sdlnr[A8
sgrua
kegi8tdl d4at
ldl*!&a
12 Julldr &kifl'en
k$il*anpo(d)clll8ilr
angran drr
eYsluar
pofibsn$ner
ke$dmyagbo.tualilas
odunon-doluion
dfiolompotk$
bodssailan t'r0&9 dsl
frr$' untkuF
m r! lmm Juilsh dofurnon
kob{8h{t
p0fErc&88n.
agosran dm
evCuesl
pqr$on$nan
keschrlm yang
b€rlualrtas
6 6 lmmII
I
l
l
Jmhh
eknonhb{*anpafgraB{'
r[ga.$ dm
ovahl8!l
pornharstrlsn
korohdn yrpbGrtualIas
104lm352frto 88 912 &39 882 85 4r . Srs aggararrll€lwdfiSEa
k0krxrrkogrs*r
,Ergtd*H*stsh'1dtron*anpossrla ysng hsdr
ldak menc4ar 1(10{i
. lGg'al& yang lld€*
ledc$,na pada
tahun 2019
.tloyrlrlRP[)dd[cr
h|bih bs|t
sCtln0gr
!.llrra
kogratan d4€l
led*sdlit
13 Jumlah r*ofl'ronda$
mmioffud$eralua$ lorpedr
Rolomonda$ rllonflorq
(,alovalua$ lsrpadJ
yaQdfiasrlk n
34 34 lmm Junhh
l*omsd6rmonitorno d8n
svelussl torpadu
34 34 lmm lmhhr*orondsr
lllmrtofiqdm
rYaltla3rtdpadu
11 419 302 m0 10 004 646 650 87 61 Sso r6aanmenpSkal Stsa
holuon$ kog0tsr
yero tdat ldlaksna
d& dtrilakao
F30i' Imo hadr
tdal mencoar 100%
.thnyu*ur
RPD dongfi
bhh bat
soh'l19ga
iallla
resdrdqdlffl*sau
REXAPIIULASI PEIICAPAIAN INI)IKAIOR SNDIilGAN RENSTRA, REIIJA I)AN RKP
nrwulAr{ tv TAHUil 2019
Xr-s'8dq5o)6.f,:.xO) =:\J{O
dtEgil-dgB-..d>BNa)o5{0)(o0)
o_0)f,
Q(oq)
oi5
ir5os^)-r,Or
Io>rO)ESo)u)
!oJo
-l O)
=:Eco0)!
J
\ =,:{O)$'=
S cr:N,Eqd_6E
0)
Do5(t)
oi
;oq.o)t0)
Txt
s(i
a7!
T[F +hffio. lr*Irrlll i
iPrIl.'!!91lrx!!l
lpcnn*a I ro I ro Jrmmlnlds I I I
irru. 1 | I
lrry", I I I
loagE i I I
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Berdasarkan neraca Barang Mllik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2019,
tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Perencanaan
dan Anggaran sebagai berikut.
Tabel 3.16Neraca BMN Satker Biro Perencanaan dan Anggaran
Per 31 Desember 2019 (rupiah)
Sumber :Hasil Rekonsiliasi Data BMN per 25 Januari 2O2O
4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Biro
Perencanaan dan Anggaran sampai dengan 31 desember 2019 bernilai
Rp4,415,749,776 Rincian Sumber Daya dan Prasarana dapat tampak
pada tabel berikut :
Tabel3.17Sumber Daya Sarana dan Prasarana Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2019
1 Barang Konsumsi 1 15,880,289
14,144,710,9802 Peralatan Dan Mesin
3 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (10,018,052,513)
Aset Tetap Lainnya 12,650,0004
3.440.918.9265 Software
Akumulasi Amortisasi Software (3,344,731,676)6
1 15,956,0007Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam OperasiPemerintah
(1 15,956,000)8Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang TidakDigunakan dalam Operasi Pemerintah
73,911,4009. BMN Ekstrakomptabel
(28,556,780)10 Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel
TOTAL ASET 4,415,749,776
NO AKUN NERACASALDO
PER 31 DES 2019
1 15,880,2891 Barang Konsumsi
14,144,710,980Peralatan Dan Mesin2.
(10,018,052,513)3 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
12,650,000Aset Tetap Lainnya4
3.440.918.9265 Software
SALDOPER 31 DES 2019AKUN NERACANO
46
Laporan Knerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
,?La
(3,344,731,676)6. Akumulasi Amortisasi Software
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam OperasiPemerintah
1 15,956,0007
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasi Pemerintah
(1 15,956,000)8.
73,911,400L BMN Ekstrakomptabel
Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel (28,556,780)10.
TOTAL ASET
Sumber: Hasil Rekonsiliasi Data BMN per 31 Desember 2019
Dalam hal mengukur efisiensi pengelolaan sumber daya BMN di Biro
Perencanaan dan Anggaran digunakan rumus Kinerja Pengelolaan BMN
Rata-rata dengan rumus
Rasio Pengelolaan BMN = Nilai Penqelolaan BMNNilai rata-rata total BMN
Nilai Pengelolaan BMN = Jumlah nilai BMN yang dipindahtangankan,
dimanfaatkan, digunakan atau dihapuskan dalam satu periode tertentu
Nilai Rata2 Total BMN = (Total BMN Awal Periode + Total BMN Akhir oeriode)2
Hasil dari rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa tinggi persentase BMN
yang memiliki nilai tambah/manfaat bagi satuan kerja yang mengelola,
persentase yang tinggi menandakan pengelolaan BMN yang baik, namun jika
persentase yang dihasilkan rendah maka dapat diartikan bahwa pengelolaan
BMN belum maksimal sehingga perlu dievaluasi lagi kedepannya.
Rasio Pengelolaan BMN = 2.954.014.5494,674,607,364
= 0,63
Nilai Pengelolaan BMN =16,175, 148+2,917,1 1 1 ,864+1 2,296,802+8,430,735
= 2,954,014,549
Nitai Rata2 Total BMN = @,933.4U.951+4.415.749.776\2
= 4,674,607,364
47
4,415,749,776
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
BAB IV
KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Anggaran
tahun 2019 merupakan penutup sekaligus Laporan Kinerja
pamungkas dalam rangkaian Rencana Strategis tahun Kementerian
Kesehatan tahun 2015 - 2019 yang dipertanggung jawabkan secara
langsung kepada Sekretaris Jenderal, dan seluruh pemangku kepentingan
dalam kurun waktu satu tahun serta sebagai instrumen evaluasi dan
informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Di tahun 2019 Biro Perencanaan dan Anggaran telah berhasil
menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan dengan persentase
keberhasilan 100%, hal ini tidak terlepas dari dukungan penuh kepala satuan
kerja serta komitmen yang tinggi dari para pegawai untuk mencapai target
yang telah dibuat
Pencapaian tersebut diharapkan mendorong Biro Perencanaan dan
Anggaran untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerjanya.
Ke depan, akan semakin banyak tantangan dalam proses perencanaan dan
anggaran yang membutuhkan respon yang lebih cepat dan cerdas dari Biro
Perencanaan dan Anggaran. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi
internal di Biro Perencanaan dan Anggaran, lintas program di Unit Utama
Kementerian Kesehatan dan lintas sektor dengan seluruh instansi terkait
harus terus ditingkatkan.
Laporan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana capaian indikator
kinerja satker Biro Perencanaan dan Anggaran dan keberhasilan apa saja
yang diperoleh serta permasalahan apa saja yang terjadi dalam kurun waktu
satu tahun. Keberhasilan dan capaian kinerja tersebut tentunya didukung
oleh semua komponen yang ada di lingkungan Biro Perencanaan dan
Anggaran baik dari aspek SDM, pendanaan/anggaran, maupun fasilitas
penunjang kerja serta pola kepemimpinan dalam suatu organisasi.
48
I
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
Dari uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan
dan tindaklanjut sebagai berikut :
A. KESIMPULAN
1. Sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran yang dituangkan
melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian
kinerja tahun 2019 seluruhnya tercapai 100o/o.
2. Pada tahun 2019 Biro Perencanaan telah berhasil mendapatkan
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari lnspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan
3. Pada tahun 2019 Biro Perencanaan dan Anggaran mengelola
anggaran sebesar Rp.84,962,166,000 (sudah termasuk dana hibah)
dengan realisasi sebesar Rp.68,852,793,999 atau sebesar 81,760/o
4. Pada tahun 2019 Biro Perencanaan dan Anggaran menerima Hibah
yang berasal dari WHO, UNICEF dan CDC yang semuanya
berjumlah Rp.6,269,117,000 yang dimana angka tersebut sesuai
dengan yang tercatat dalam revisi DIPA Vll tanggal 31 Desember
2019.
5. Terdapat Dana Dekonsentrasi yang disebar ke 34 Provinsi di
lndonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp39,870,143,000
yang kemudian terealisasi sebesar Rp35,515,689,531 atau 89%
6. Biro Perencanaan dan Anggaran berinovasi dengan menambah
menu Ruang Publik yang bertujuan sebagai sarana publikasi hasil
survey kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh
satker.
7. Dalam meningkatkan kompetensi pegawai di bidang perencanaan,
Biro Perencanaan dan Anggaran telah mengikutsertakan
pegawainya untuk mengikuti diklat Jabatan Fungsional Perencana
(JFP) baik tingkat pertama maupun muda, serta melalui pelatihan
yang lainnya.
.3
49
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranKementerian Kesehatan TA 2019
.3
B. TINDAK LANJUT
Sebagai upaya tindak lanjut serta perbaikan untuk pencapaian kinerja
yang lebih baik di tahun berikutnya maka terdapat langkah - langkah
yang perlu dilakukan yaitu :
1. Perlunya indikator kinerja yang dapat lebih terukur dan lebih sesuai,
dengan memperhatikan kesesuaian antara proses bisni yang
dimiliki Biro Perencanaan dan Anggaran dengan indikator yang
dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
2. Perlunya penjadwalan kegiatan yang lebih terstruktur, baik kegiatan
perencanaan, anggaran dan evaluasi agar semua kegiatan dapat
berjalan dengan harmonis sehingga penyerapan anggaran dapat
maksimal
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan
penanggungjawab dana dekosentrasi di dinas kesehatan provinsi
dalam upaya penyerapan anggaran dana dekon dan lndikator
Kinerja Kegiatan.
4. Berkoordinasi dengan unit utama untuk Bersama sama
melakukan monitoring dan evaluasi terpadu
5. Terus mengembangkan aplikasi E-Renggar agar dapat lebih
maksimal penggunaannya dalam hal perencanaan, penganggaran
dan evaluasi.
6. Mempertahankan predikat \Mlayah Bebas Korupsi (WBK) dengan
cara terus mempertahankan budaya kerja yang telah terbangun
dengan baik dan mengawasi segala celah munculnya KKN.
Demikian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan ini dibuat, Semoga laporan ini dapat
bermanfaat sebagai bahan evaluasi ditahun mendatang.
50