kementerian kesehatan republik indonesia · direktorat jenderal pencegahan dan pengendalian...
TRANSCRIPT
0
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA Jl. Sidoluhur 12, Surabaya Telp. (031)3540189, Fax. (031)3528847, E-mail : [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP Surabaya tahun 2018 ini merupakan pedoman
dasar dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2018 untuk proses pembahasan
selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang mengaturnya.
Dasar penyusunan RENCANA KERJA BBTKLPP SURABAYA TAHUN 2018 ini
adalah draft RAK tahun 2015-2019, Tugas dan Fungsi BBTKLPP Surabaya sebagaimana
Permenkes RI Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit,
Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Output sebagaimana dalam draft
Petunjuk Perencanaan (Jukren) Tahun 2016.
Rencana Kerja BBTKLPP Surabaya tahun 2018 memuat analisis situasi kejadian
penyakit dan masalah kesehatan lainnya, perencanaan kinerja, indikator kinerja, besaran
target yang harus dicapai, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan BBTKLPP Surabaya
selama tahun anggaran 2018.
Kami menyampaikan terima kasih atas segala masukan yang positif dari bidang dan
bagian di lingkungan BBTKLPP Surabaya dalam penyusunan Rencana Kerja BBTKLPP
Surabaya tahun 2018 ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-
Nya kepada BBTKLPP Surabaya. Aamiin.
Surabaya, Januari 2018 Kepala
Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid MH. Kes NIP.195906181983031001
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Tujuan ..................................................................................................... 2
BAB II ANALISIS SITUASI ..................................................................................... 3
A. Masalah Kesehatan di Wilayah Layanan ................................................. 3
B. Ketersediaan Sumber Daya .................................................................... 3
BAB III PERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 7
A. Indikator Kinerja ...................................................................................... 7
B. Rencana Kegiatan .................................................................................. 9
BAB. IV RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ............................................. 10
A. Rencana Pemantauan ............................................................................ 10
B. Rencana Evaluasi ................................................................................... 10
Lampiran ................................................................................................................... 11
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana strategis pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2015 – 2019 telah disusun
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Periode 2015 - 2019. Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan
kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka
pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan.
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu periode 2015 - 2019,
serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders serta jajaran kesehatan baik di pusat maupun daerah
termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha. Selanjutnya renstra Kementerian Kesehatan Tahun
2015-2019 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) di Eselon II.
Dalam Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kesehatan tertuang arah kebijakan, strategi,
tujuan dan sasaran serta program-program dan tata cara penyelenggaraan, pemantauan dan penilaian
yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja Kementerian
Kesehatan. Salah satu programnya adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertujuan untuk
menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit. Program ini diarahkan agar
berbagai penyakit menular, penyakit tidak menular dan faktor risikonya dapat terkendali dan diupayakan
tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.
BBTKLPP Surabaya sebagai unit pelaksana teknis Ditjen P2P, melaksanakan surveilans
epidemiologi berbasis laboratorium dalam program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana Permenkes RI Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit.
Rencana Kerja BBTKLPP Surabaya Tahun 2018 disusun dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana tertuang dalam draft RAK 2015-2019, serta mendukung pencapaian indikator kinerja
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Rencana Kerja BBTKLPP Surabaya Tahun
2018 digunakan sebagai acuan penyusunan rencana tahun 2018 sesuai pagu anggaran indikatif,
sementara, dan definitif
B. Tujuan
Tersusunnya pedoman penyusunan rencana kerja tahun 2018 yang sesuai dengan situasi masalah
kesehatan wilayah layanan dan rencana jangka menengah Satker BBTKLPP Surabaya
4
BAB II
ANALISIS SITUASI
A. Masalah Kesehatan di Wilayah Layanan
Sejalan dengan dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta
kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan
kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan
hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya
perkuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis,
mengingat kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang dijamin dalam peraturan
perundangan maupun konvensi internasional.Beberapa isu strategis yang perlu dicermati oleh BBTKLPP
Surabaya meliputi :
1. Triple Burden Penyakit yaitu penyakit infeksi, penyakit tidak menular, serta munculnya penyakit baru
dan munculnya kembali penyakit endemik lokal (new and re-emerging disease)
2. Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit
3. Situasi matra yang berdampak terhadap kesehatan
4. Potensi rawan bencana baik alam maupun buatan manusia
5. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pola kejadian penyakit.
6. Kualitas kesehatanlingkungan seperti sanitasi dasar dan akses terhadap air minum berkualitas
7. Belum optimalnya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan
8. Keterbatasan kompetensi SDM, sarana, dan prasarana
B . Ketersediaan Sumber Daya
1. Organisasi BBTKLPP Surabaya
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya
merupakan Unit Pelaksana Teknik di bidang teknis kesehatan lingkungan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) yang mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian
dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB di bidang
pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.
Dalam melaksanakan tugasnya, BBTKLPP mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan surveilans epidemiologi
2) Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL)
3) Pelaksanaan laboratorium rujukan
4) Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna
5) Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi
6) Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan
bencana
7) Pelaksanaansurveilans faktor risiko penyakit tidak menular
8) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
5
9) Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan
dan kesehatan matra
10) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP
Struktur organisasi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Surabaya adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BBTKLPP Surabaya
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya yang dimiliki oleh BBTKLPP Surabaya mencakup sumber daya manusia, sarana dan
prasarana dan pembiayaan dengan gambaran sebagai berikut :
Sumber daya manusia BBTKLPP Surabaya tahun 2018 berjumlah 101 orang, dengan kualifikasi/ jenis
pendidikan meliputi; SLTP berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 15 orang, DIII berjumlah 17 orang, S1
berjumlah 50 orang, S2 berjumlah 22 orang yang tersebar pada instansi.Peta jabatan struktural sebanyak
13 orang; jabatan fungsional tertentu 33 orang; jabatan fungsional umum sebanyak 59 orang. Gambaran
selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini :
INSTALASI KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Ka. BBTKLPP Surabaya
Ka. Bagian Tata Usaha
Ka. Sub Bagian Umum Ka. Sub Bagian Program dan
Laporan
Ka. Bidang Surveilans Epidemiologi
Ka. Seksi Lingkungan Biologi
Ka. Bidang Pengembangan Teknologi dan Laboratorium
Ka. Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia
Ka. Bidang Analisis Dampak Kesling
Ka. Seksi Advokasi Kejadian Luar Biasa
Ka. Seksi Pengkajian & Diseminasi
Ka. Seksi Teknologi Laboratorium
Ka. Seksi Teknologi Pengendalian
Penyakit
6
a. PNS diangkat dalam jabatan
b. Peta Jabatan Fungsional Tertentu
c. PNS berdasarkan pendidikan
Grafik 2. Distribusi SDM BBTKLPP Surabaya Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tahun 2016
PNS (105 PEGAWAI)
Struktural (13) Fungsional (92)
Umum (72)Khusus/Tertentu
(33)
Sanitarian 14 Pegawai
Epidemiolog 2 Pegawai
Entomolog 2 Pegawai
Pranata Lab Kes 14 Pegawai
Pranata Humas 1 Pegawai
PNS (105 PEGAWAI)
Magister S2 (24) Sarjana S1 (45)
Diploma (14) SLTA (15)
SMP (1)
7
Distribusi jumlah pegawai BBTKLPP Surabaya berdasarkan golongan antara lain : 2 orang gol IV/b,
11 orang gol IV/a, 15 orang gol III/d, 19 orang gol III/c, 15 orang gol III/b, 21 orang gol III/a, 4 orang gol II/d,
8 orang gol II/c, 8 orang gol II/b, dan 2 orang gol II/a.
IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a
2
11
15
19
15
21
4
8 8
2
Distribusi pegawai BBTKLPP berdasar golongan
IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a
8
BAB III
RENCANA KERJA TAHUNAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi BBTKLPP Surabaya
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang Didukung : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta
meningkatnya kesehatan jiwa
Sasaran Kegiatan yang Didukung : 1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit I yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung
4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan
: 1. Surveilans dan Karantina Kesehatan 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonosis 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9
1 Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan
No. Sasaran Kegiatan ( output) lndikator Kinerja
Kegiatan
Target Tahun
2018
Alokasi 2018
{Rp1.000) 1 Kabupaten/kota yang melakukan
pemantauan kasus penyakit
berpotensi kejadian luar biasa
(KLB) dan melakukan respon
penanggulangan terhadap sinyal
KLB untuk mencegah terjadinya
KLB
1. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan BTKL
90% 229.219.
2. Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi
12.000 sertifikat 324.713
3. Jumlah rekomendasi
surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium
20 rekomendasi
4. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang P2P yang dihasilkan
9 unit 187.858
2 Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vektor
dan zoonotik
5. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
13 rekomendasi 4.443.000
3 Menurunnya penyakit menular
langsung
6. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung
2 rekomendasi 650.000
4 Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
7. Jumlah laporan penilaian implementasi KTR oleh B/BTKLPP
1 laporan 167.940
5 Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
8. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
14 dokumen 17.973.595
9. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
8 jenis 81.056
10. Jumlah pengadaan sarana prasarana
2 pengadaan 5.224.000
1
Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju) No Output/Komponen Tahun 2018 Prakiraan maju
Volume Satuan Alokasi
(000)
Volume Alokasi (000)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
2058
Surveilans dan
Karantina Kesehatan 2.140.070
2058.004
Layanan kewaspadaan
dini penyakit
berpotensi KLB 10 Layanan 1.910.851
9 Layanan 9 Layanan 9 Layanan
2.656.762 2.671.762 2.686.762
2058.005
Layanan Respon KLB
dan Wabah 5 Layanan 229.219.
3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan
476.490 491.490 506.490
2058.007
Layanan
Kekarantinaan
Kesehatan
2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi
723.670 738.670 753.670
2059
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tular Vektor dan
Zoonotik 4.443.000
2059.005
Layanan Pengendalian
Penyakit Malaria 1 Layanan 853.000
2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan
1.314.322 1.329.322 1.344.322
2059.006
Layanan Pengendalian
Penyakit Arbovirosis 1 Layanan 682.649
2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan
1.718.128 1.733.128 1.748.128
2059.007
Layanan Pengendalian
Penyakit Zoonosis 4 Layanan 1.917.351.
2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan
3.773.884 3.788.884 3.803.884
2059.008
Layanan Pengendalian
Penyakit Filariasis dan
Kecacingan 1 Layanan 990.000
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
492.913 507.913 522.913
2059.009
Layanan Pengendalian
Vektor dan Binatang
Pembawa Penyakit
3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan
95.488 110.488 125.488
2060
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung 650.000
2060.502
Layanan Pengendalian
Penyakit TB 1 Layanan 100.000
3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan
427.632 442.632 457.632
2
2060.503
Intensifikasi
Penemuan Kasus
Kusta 1 Layanan 550.000
3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan
318.101 333.101 348.101
2060.506
Layanan Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Penyakit ISP
2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan
606.036 621.036 636.036
2060.508
Norma Standar
Prosedur Kriteria
(NSPK) Penyakit
Menular Langsung
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
84.968 99.968 114.968
2061
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular 167.940
2061.517
layanan pengendalian
konsumsi rokok 1 Layanan 167.940
2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan
223.361
238.361 253.361
299.614 314.614 329.614
2063 Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
pada Program
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
23.278.651
2063.053
Layanan internal (over
head) 2 Layanan
6.564.324.
12
Layanan
12
Layanan
12
Layanan 16.988.452 17.003.452 17.018.452
2063.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 16.714.327
12
Layanan
12
Layanan
12
Layanan 21.763.276 21.778.276 21.793.276
3
B. Sumber Pendanaan
No Output/ Komponen Pendanaan Tahun 2018
Rupiah PNBP PHLN Jumlah Lokasi
2058
Surveilans dan Karantina
Kesehatan 1.240.070.000
900.000.000 2.140.070.000
Surabaya
2058.004
Layanan kewaspadaan dini
penyakit berpotensi KLB 1.010.851.000
900.000.000 1.910.851.000
Surabaya
2058.005
Layanan Respon KLB dan
Wabah
229.219.000
229.219.000
Surabaya
2059
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik 4.443.000.000 4.443.000.000
Surabaya
2059.005
Layanan Capaian Eliminasi
Malaria
853.000.000
853.000.000
Surabaya
2059.006
Layanan Pengendalian Penyakit
Arbovirosis
682.649.000
682.649.000
Surabaya
2059.006.004
Layanan Pengendalian Penyakit
Arbovirosis di BTKL
682.649.000
682.649.000
Surabaya
2059.007
Layanan Pengendalian Penyakit
Zoonosis 1.917.351.000 1.917.351.000
Surabaya
2059.008
Layanan Pengendalian Penyakit
Filariasis dan Kecacingan
990.000.000
990.000.000
Surabaya
2060
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung
650.000.000
650.000.000
Surabaya
2060.502
Layanan Pengendalian Penyakit
TB
100.000.000
100.000.000
Surabaya
2060.503
Intensifikasi Penemuan Kasus
Kusta
550.000.000
550.000.000
Surabaya
2061
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
167.940.000
167.940.000
Surabaya
2061.517
Layanan Pengendalian
Konsumsi Rokok
167.940.000
167.940.000
Surabaya
2063
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
23.278.651.000
23.278.651.000
Surabaya
2063.053 Layanan internal (over head) 6.564.324.000 6.564.324.000 Surabaya
2063.994 Layanan Perkantoran
16.714.327.000
16.714.327.000
Surabaya
4
BAB IV
PERENCANAAN KINERJA
A. Indikator Kinerja
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 2349/PER/MENKES/XI/2011 dan Petikan DIPA Nomor
DIPA-024.05.2.560127/2018 pada tahun anggaran 2018, BBTKLPP Surabaya telah
melaksanakan pokok kegiatan sebagai berikut :
Tabel 1. Indikator Kinerja Berdasarkan RAK 2015 – 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
1 Meningkatnya kinerja surveilans epidemiologi
1. Jumlah kegiatan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan di wilayah layanan
135
2. Jumlah respon kejadian SKD dan KLB Wabah/Bencana dan kondisi matra di wilayah layanan
22
3. Jumlah kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan kajian kesehatan lingkungankesehatan matra, dan pengendalian penyakit
43
4. Jumlah kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, dan pengendalian penyakit
20
5. Jumlah kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan kemitraan dan jejaring kerja bidang surveilans epidemiologi
75
6. Jumlah SDM di wilayah layanan yang ditingkatkan kompetensi tenaganya melalui pendidikan dan pelatihan bidang surveilans epidemiologi.
90
2 Meningkatnya kinerja analisi dampak kesehatan lingkungan
1. Jumlah kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia
19
2. Jumlah e kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan analisis dampak lingkungan biologi
22
3. Jumlah kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan
69
4. Jumlah kabupaten/kota di wilayah layanan yang ditingkatkan kompetensi tenaganya melalui pendidikan dan pelatihan di bidang analisis dampak kesehatan lingkungan
47
3 Meningkatnya kinerja pengembangan teknologi dan laboratorium
1. Jumlah pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra;
16
2. Presentase pengembangan laboratorium pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra;
100 %
3. Jumlah Kabupaten/kota di wilayah layanan yang dilaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium
10
4. Jumlah Kabupaten/kota di wilayah layanan yang ditingkatkan kompetensi tenaganya melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan teknologi dan laboratorium bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra
20
4 Meningkatnya dukungan manajemen an pelaksanaan tugas teknis Lainnya
1. Jumlah dokumen program 4
2. Jumlah dokumen laporan 15
3. Jumlah dokumen keuangan 3
4. Jumlah dokumen kepegawaian 3
5. Jumlah dokumen urusan umum 7
5
Pada pelaksanaan kegiatan BBTKLPP Surabaya berpedoman pada tugas pokok dan
fungsi yang terdiri dari fungsi sebagai berikut :
Tabel 3. Indikator Pelaksanaan Berdasarkan Tupoksi (Kepmenkes 266 Tahun 2004)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Tercapainya
peningkatan
kinerjasurveilans
epidemiologi
Meningkatnya KLB yang direspon < 24 jam
10 Kejadian
Meningkatnya kemampuan pengamatan faktor risiko penyakit potensial wabah, penyakit menular/ tidak menular prioritas pada kab/kota
120 Kali
Meningkatnya kemampuan jejaring dan advokasi SKD, penanggulangan KLB dan kejadian bencana pada kab/kota
40 Kali
2 Tercapainya
peningkatan
analisisdampak
kesehatan lingkungan
Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi dampak kesehatan lingkungan pada kawasan
120 Kali
Meningkatnya kemampuan kajian dan evaluasi pengendalian penyakit dan faktor risikonya
28 Kali
3 Tersedianya akses
masyarakat dalam
pemanfaatan
kemampuan uji
laboratorium dan
kalibrasi
Meningkatnya kemampuan uji laboratorium penyakit potensial wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor risikonya
2200 Sampel
Meningkatnya kemampuan uji kendali 160 Jenis
Meningkatnya kemampuan kalibrasi 80 Jenis
Meningkatnya kemampuan rancang bangun model pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
11 Model
Meningkatnya teknologi tepat guna pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
8 Set
4 Terselenggaranya
dukungan administrasi
dan manajemen
Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran
5 Dokumen
Tersusunnya laporan keuangan 3 Dokumen
Tersusunnya laporan BMN 2 Dokumen
Tercapainya layanan administrasi kepegawaian
2 Dokumen
Terselenggaranya kegiatan kehumasan, protokol, dan pemberitaan
2 Laporan
Tersusunnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
2 Laporan
Terselenggaranya tenaga kesehatan terlatih
31 Orang
Terpenuhinya penyelenggaraan layanan perkantoran, peralatan esensial dan sarana penunjang operasional
12 Bulan
Layanan
6
B. Rencana Kegiatan
Dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah layanan sesuai tugas dan
fungsi serta target indikator kinerja tahun 2018, maka disusunlah rencana kegiatan tahunan
yang akan didanai dari anggaran masing-masing direktorat di lingkungan Ditjen
P2P Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 2. Rencana Kegiatan Tahun 2018
NO KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN
1. Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB
10 Layanan 1.910.851.000
2. Layanan Respon KLB dan Wabah 5 Layanan 229.219.000
3. Layanan Capaian Eliminasi Malaria 1 Kab/Kota 853.000.000
4. Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis 1 Layanan 682.649.000
5. Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis 4 Layanan 1.917.351.000
6. Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan
5 Kab/Kota 990.000.000
7. Layanan Pengendalian Penyakit TB 1 Layanan 100.000.000
8. Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta 1 Kab/Kota 550.000.000
9. Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok 1 Kab/Kota 167.940.000
10. Layanan internal (over head) 12 Layanan 6.564.324.000
11. Layanan Perkantoran 12 Bulan 16.714.327.000
Jumlah 30.679.661.000
7
BAB IV
RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. Rencana Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kontinyu selama hari efektif
tahun 2018.
Pemantauan dilaksanakan dengan fokus pada identifikasi hambatan secara dini dan
pemecahan masalah secara cepat dan tepat.
B. Rencana Evaluasi
Evaluasi sumatif dilaksanakan secara berkala setiap bulan, tri bulan, dan semester
sedangkan evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan selama hari efektif tahun
2018.
Evaluasi difokuskan pada pencapaian target kegiatan baik kualitas maupun kuantitas.
8
KERANGKA ACUAN KERJA LAYANAN KEWASPADAAN DINI PENYAKIT BERPOTENSI KLB
TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
2. Prevalensi HIV 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
filariasis 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Kegiatan : Surveilans dan Karantina Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase respon penanggulangan terhadap
sinyal kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
Volume Keluaran (Output) : 8
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
9
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Bidang kesehatan memiliki beban ganda dalam penanggulangan penyakit menular
berpotensi KLB/Wabah dimana penyakit lama muncul kembali (re emerging diseases) dan
penyakit baru (new emerging diseases) mulai bermunculan. Selain munculnya re emerging
diseases dan new emerging diseases, Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap
bencana baik bencana alam maupun akibat ulah manusia. Kejadian bencana selalu
berpotensi menimbulkan krisis kesehatan dan dapat menimbulkan kejadian luar biasa/wabah
penyakit menular karena rusaknya kondisi lingkungan hidup dan menurunnya kualitas
kesehatan lingkungan. Selain itu kejadian bencana dan KLB/Wabah penyakit tidak mengenal
batas wilayah administrasi baik kabupaten / kota, provinsi, maupun negara sehingga jumlah
kerugian yang ditimbulkan sangat besar termasuk adanya korban yang sakit maupun yang
meninggal.
Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini memegang peranan yang penting
karena dapat mencegah atau meminimalisasi terjadinya Kejadian Luar Biasa. Sementara
untuk meminimalisir dampak pasca kejadian bencana, mengurangi angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit berpotensi KLB / wabah perlu penanggulangan saat kejadian
berlangsung maupun pasca kejadian. Respon cepat KLB melalui penyelidikan epidemiologi <
24 jam pada wilayah yang mengalami bencana maupun KLB/wabah penyakit perlu dilakukan
untuk menentukan upaya penanggulangan selanjutnya.
Deteksi dini dan respon cepat KLB merupakan salah satu tugas tugas pokok Balai
Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya dalam
bidang Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan serta Kesehatan Matra.yang
diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 2349/MENKES/SK/III/2010. Tahun 2013 BBTKL
PP Surabaya melakukan deteksi dini dan respon cepat KLB sebayak 31 kejadian, 71%
10
diantaranya disebabkan karena penyakit sedang sisanya karena bencana baik bencana alam
maupun akibat ulah manusia.
Identifikasi adanya ancaman KLB beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko
terjadinya KLB dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiap siagaan menghadapi
kemungkinan terjadi KLB serta respon cepat dalam menanggulangi kejadian KLB sebelum <
24 jam.
Penyebaran penyakit berpotensi KLB/Wabah tidak mengenal batas wilayah
administrasi baik kabupaten / kota, provinsi, maupun negara. Jumlah korban yang ditimbulkan
baik yang sakit maupun yang meninggal juga besar. Untuk menurunkan angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit berpotensi KLB / wabah perlu dilakukan penanggulangan baik pada
saat kejadian berlangsung maupun pasca kejadian.
Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit berpotensi KLB /
wabah perlu dilakukan penanggulangan baik pada saat kejadian berlangsung maupun pasca
kejadian.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Surveilans faktor risiko penyakit berbasis lingkungan
2 Pelatihan/workshop petugas B/BTKL
3 Kajian dampak kesehatan
lingkungan
4 Pelaksanaan Surveilans
kesehatan pada situasi khusus
5 Pelaksanaan Pembuatan Model dan Teknologi Tepat Guna dalam
11
rangka Kewaspadaan Dini dan
Respon KLB
6 Pengadaan alat dan bahan untuk surveilans laboratorium
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya Tahun 2018 sebesar Rp 1.910.851.000,-
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso NIP. 197109251995031001
12
KERANGKA ACUAN KERJA
LAYANAN RESPON KLB DAN WABAH TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
2. Prevalensi HIV 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
filariasis 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Kegiatan : Surveilans dan Karantina Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase respon penanggulangan terhadap
sinyal kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah
terjadinya KLB
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Respon KLB dan Wabah
Volume Keluaran (Output) : 5
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
B. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
13
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Pada tahun 2005, WHO menerapkan International Health Regulation yang mengikat
bagi negara anggotanya. IHR 2005 mengusung issue Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan yg meresahkan dunia, yang
merupakan suatu kondisi luar biasa yang berisiko menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat bagi negara lain melalui penyebaran penyakit, berpotensi menganggu
perdagangan dan perjalanan internasional, dan berpotensi membutuhkan koordinasi respon
internasional. Terhitung tanggal 15 juni 2007 semua negara anggota WHO harus sudah
menerapkan IHR 2005. Setiap negara harus memberi notifikasi kepada WHO jika terjadi
kasus penyakit cacar (variola), poliomielitis yang disebabkan oleh virus polio liar, influenza
yang disebabkan oleh strain virus baru, dan kasus severe acute respiratory syndrome (SARS).
Selain itu, juga dilakukan notifikasi terhadap kasus-kasus yang dianggap berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia, seperti kolera, pes
pneumoniae, demam kuning, ebola, meningococcus, dan lain-lain yang dinilai berdasarkan
suatu algoritme.
Implementasi IHR 2005 ini mensyaratkan setiap negara anggota untuk mampu
melakukan dua fungsi utama, yaitu fungsi surveilans untuk mendeteksi, menilai, mengirimkan
notifikasi dan laporan sesuai dengan tingkatannya dan mampu melancarkan respon yang
tepat dan efektif terhadap risiko kesehatan masyarakat dan kedaruratan kesehatan yang
meresahkan dunia. Untuk itu perlu dikembangkan beberapa kapasitas utama, salah satunya
adalah kesiapsiagaan, yang meliputi pengembangan rencana kontijensi di tingkat nasional,
intermediet, maupun primer untuk bahaya biologis, kimiawi, radiologis, dan nuklir yang
relevan.
14
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) adalah kejadian kesehatan masyarakat
yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian
yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, dan kontaminasi kimia (NUBIKA),
dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah
atau lintas negara. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah suatu kondisi yang dapat
diantisipasi sebelumnya, jika faktor risiko KKM dapat terpantau oleh Sistem Surveilans yang
ada. Oleh karena ancaman terhadap kesehatan masyarakat dapat terjadi dari luar maupun
dalam negeri, surveilans di pintu masuk negara dan program karantina kesehatan merupakan
suatu komponen penting untuk mengantisipasi KKM.
Untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan kedaruratan
kesehatan yang meresahkan dunia khususnya di Indonesia, perlu dilakukan koordinasi dan
kerjasama lintas sektor. Peran BBTKLPP dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
adalah membantu kesiapsiagaan di daerah dengan menyediakan alat untuk mengidentifikasi
dan menilai faktor risiko KKM sehingga dapat dilakukan pemetaan risiko kedaruratan
kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan pemetaan tersebut, daerah dapat
mengembangkan suatu rencana kontijensi yang sesuai dengan potensi bahayanya. Hal ini
sesuai dengan tupoksi BBTKLPP berdasarkan Permenkes RI nomor
2349/Menkes/Per/XI/2011 yaitu pelaksanaan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa,
wabah dan bencana kegiatan deteksi dini dan respon KKM terintegrasi dengan pintu masuk
negara.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
15
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Verifikasi rumor penyakit berpotensi KLB
2 Pelaksanaan respon cepat dan penanggulangan KLB/wabah
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya Tahun 2018 sebesar Rp 229.219.000,-
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso
NIP. 197109251995031001
16
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN CAPAIAN ELIMINASI MALARIA
TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
2. Prevalensi HIV 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
filariasis 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Kegiatan : Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kabupaten/kota dengan API kurang dari 1 per 1000 penduduk
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Capaian Eliminasi Malaria
Volume Keluaran (Output) : 2
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Kabupaten/Kota
C. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
17
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Malaria adalah penyakit yang disebabkan parasit ”Plasmodium” yang menyerang sel
darah merah, ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sampai saat ini penyakit malaria
masih merupakan ancaman di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup
tinggi serta sering menimbulkan KLB.Kelompok yang paling rentan adalah ibu hamil dan
bayi.Malaria menyebabkan anemia berat pada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin,
berat badan lahir rendah dan bahkan kematian.Malaria juga merupakan salah satu yang
menjadi tujuan Millenium Development Goals (MDGs) untuk dikendalikan penyebarannya.
Pengendalian malaria di Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI
nomor 293/MENKES//SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap
sampai tahun 2030. Program pemberantasan penyakit malaria yang dilaksanakan secara
berkesinambungan dan terintegrasi dalam kegiatan terpadu di kabupaten/kota memerlukan
proses perencanaan bersama lintas sector terkait yang tertuang dalam rencana strrategis
Gebrak Malaria.
Sasaran wilayah eliminasi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
1. Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta), Pulau Bali dan Pulau Batam pada tahun 2010.
2. Pulau Jawa, Provinsi NAD dan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015.
3. Pulau Sumatera (kecuali Provinsi NAD dan Provinsi Kepulauan Riau), Provinsi NTB,
Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi pada tahun 2020.
4. Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan
Provinsi NTT pada tahun 2030.
Hulu dari pengendalian malaria adalah melalui pengendalian vektor, dimana salah
satunya menggunakan insektisida. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan
kelambu berinsektisida.Penggunaan kelambu banyak dilakukan karena mudah aplikasinya
dan sekali aplikasi dapat bertahan lama.
18
Penggunaan yang terus menerus dapat menimbulkan terjadinya kekebalan nyamuk terhadap
insektisida tersebut. Alternatip pemechan masalah :
1) Melakukan monitoring efektifitas kelambu berinsektisida .
2) Merekomendasi penggunaan insektisida yang akan digunakan
Menurut data Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013, di NTTkasus malaria
termasuk tinggi walaupun terjadi penurunan jumlah penderita.Kasus malaria hampir terdapat
disemua kabupaten/kota. Angka malaria berdasarkan jumlah positif parasit malaria yang
diperiksa dari sediaan darah (API) adalah 16,37 per seribu penduduk, atau tiga kali dari
standar maksimal nasional yaitu 5 per seribu penduduk. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur menginformasikan tiga kabupaten dengan kasus malaria tertinggi
diantaranya adalah Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba
Tengah.
Progam pemberantasan penyakit malaria yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan
terintregrasi memerlukan proses perencanaan bersama. Pada tahap pra eliminasi diharapkan
semua unit pelayanan kesehatan sudah mampu memeriksa kasus malaria secara
mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis merupakan gold standard dalam penegakan diagnosis
malaria, oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan serta
para pelaksana tenaga mikrokopis di unit pelayanan kesehatan, Selain itu juga diperlukan
pengawasan (assessment) terhadap surveilan malaria, sehingga diharapkan lebih
meningkatkan akselerasi pencapaian eliminasi malaria di wilayah endemis malaria. Salah
satu bentuk kegiatan tersebut berupa peningkatan pengelolaan laboratorium mikroskopis
serta monitoring pelaksanaan program eliminasi malaria..
BBTKL PP Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan antara
lain mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan surveilans berbasis laboratorium, akan
melakukan kegiatan yang bertujuan dalam menunjang program Eliminasi Malaria.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
19
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Monitoring resistensi dan uji efikasi obat anti malaria
2 Pemetaan luas wilayah Reseptifitas daerah malaria
3 Evaluasi PKMF (Pekan Kelambu Massal Fokus) dan Pekan Kelambu Massal
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
E. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya
Tahun 2018 sebesar Rp. 853.000.000,- Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso NIP. 197109251995031001
20
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT ARBOVIROSIS
TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Hasil (Outcome) : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase kabupaten/kota dengan IR DBD kuranang dari 49 per 100.000 penduduk
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
Volume Keluaran (Output) : 2
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
D. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Infeksi virus Dengue termasuk dalam Jenis penyakit menular tertentu yang dapat
menimbulkan wabah (Permenkes No.1501 Tahun 2010) dan merupakan masalah
21
kesehatan dunia termasuk Indonesia. Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah
endemis DBD, termasuk Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan angka
kejadian di Indonesia pada kurun waktu 2011-2014 rata-rata 92.208/ tahun. Urutan
jumlah tertinggi pada tahun 2016 pada provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa
Tengah, namun urutan angka kematian tertinggi pada provinsi Maluku, Gorontalo dan
Banten.
Surveilans Epidemiologi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus
menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan masyarakat dan kondisi yang
mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan
tersebut. Surveilans Dengue sudah dilakukan sejak 1968 sejak kasus pertama ditemukan
di Jakarta dan Surabaya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan surveilans dapat menjadi dasar
untuk melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Indikator
keberhasilan pengendalian DBD adalah meningkatnya persentase kabupaten/kota
dengan IR < 49.100.000 penduduk pada tahun 2019.
Beberapa tantangan dalam menghadapi penyakit menular antara lain adanya faktor
risiko yang semakin kompleks baik dari host, vektor, agent maupun lingkungan.
Perubahan agent bisa disebabkan oleh adanya mutasi, resistensi, atau adanya agent
baru yang menyebabkan penyakit dengan gejala klinis yang sama. Faktor perubahan
iklim juga mempengaruhi vektor pembawa agent dan secara tidak langsung berpengaruh
terhadap perubahan yang terjadi pada agent yang dalam hal ini adalah virus Dengue.
Gambaran tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan surveilans epidemiologi terhadap
penyakit DBD secara mendasar dan berbasis laboratorium sehingga bisa dilakukan
pengendalian terhadap penyakit tersebut dengan lebih tepat dan akurat.
Tujuan dari kegiatan Surveilans Arbovirosis berbasis Laboratorium adalah untuk
mendapatkan informasi epidemiologi dan virologi infeksi virus Dengue dan Arbovirosis
lainnya sebagai dasar penentuan kebijakan dalam pengendakian penyakit terkait. Hasil
dari kegiatan tersebut diharapkan dapat diketahui gambaran epidemiologi, gambaran
serotipe virus, gambaran klinis kasus Dengue, proporsi infeksi Dengue dari kunjungan
rawat jalan, dan diketahuinya Arbovirosis lain yang beredar termasuk patogen lain yang
baru muncul.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
22
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Surveilans Arbovirosis Berbasis laboratorium
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya
Tahun 2018 sebesar Rp 682.649.000
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso NIP. 197109251995031001
23
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS
TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
2. Prevalensi HIV 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
filariasis 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis
Volume Keluaran (Output) : 3
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
E. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
24
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Saat ini penyakit rabies telah tersebar di 24 provinsi, dengan jumlah gigitan hewan
penular rabies dan kasus kematian karena rabies cukup tinggi. Sembilan provinsi yang
dinyatakan bebas rabies adalah NTB, Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau,
DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyakit ini bila sudah menunjukkan gejala
klinis pada hewan dan manusia selalu diakhiri dengan kematian, sehingga mengakibatkan
timbulnya rasa cemas dan takut bagi orang-orang yang terkena gigitan dan kekhawatiran
serta keresahan bagi masyarakat pada umumnya. Salah satu tindakan preventif yang
dilakukan yaitu dengan memberikan Vaksin anti rabies (VAR). VAR dapat mencegah
kematian pada manusia bila diberikan secara dini pasca gigitan.
Penyimpanan vaksin membutuhkan suatu perhatian khusus karena vaksin merupakan
sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan. Vaksin Anti Rabies
harus disimpan pada suhu 2 – 8 ºC. Cara penyimpanan untuk vaksin sangat penting karena
menyangkut potensi dan daya antigennya. Beberapa faktor yang mempengaruhi
penyimpanan vaksin adalah antara lain suhu, sinar matahari dan kelembaban. Penyimpangan
dari ketentuan yang ada dapat mengakibatkan kerusakan vaksin sehingga menurunkan atau
menghilangkan potensinya bahkan bila diberikan kepada sasaran dapat menimbulkan
kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang tidak diinginkan.
Sebagai salah satu upaya untuk memantau kualitas rantai dingin (cold chain)
penyimpanan Vaksin anti Rabies, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya melakukan Kajian Kualitas Rantai Dingin di
wilayah kerja BBTKLPP Surabaya yang belum dinyatakan bebas rabies, yaitu Provinsi Bali
dan Nusa Tenggara Timur (NTT)
Penyakit pes (Plague) hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan nasional
maupun internasional. Pes merupakan penyakit menular potensial wabah yang termasuk
25
dalam International Health Regulation (2005) sebagai re-emerging desease atau penyakit
lama yang muncul kembali dan berpotensi KLB. Kebijakan Pemerintah dalam pengendalian
penyakit pes adalah mengupayakan agar tidak ada lagi kematian akibat pes, dan mencegah
penyebaran pes keluar wilayah atau sebaliknya.
Di Indonesia, wabah pes pernah muncul di Boyolali Jawa Tengah tahun 1960, Ciwidey
Kabupaten Bandung Jawa Barat, Cangkringan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian surut
dan muncul kembali tahun 1987 di Nongkojajar kabupaten Pasuruan Jawa Timur,dimana dari
25 penderita 21 orang meninggal dunia (CFR : 83,3%). Sejak kejadian tersebut pengamatan
/ surveilans epidemiologi terus dilakukan terhadap manusia, rodent maupun pinjalnya di
daerah-daerah yang pernah terjangkit sebagai upaya kewaspadaan.
Kejadian luar biasa (KLB) pes di Kabupaten Pasuruan terjadi pada tahun 1987 yang
memakan korban 21 orang meninggal, dan kejadian kembali terulang pada tahun 1997
dengan 1 korban jiwa. Oleh karena itu, kegiatan pengamatan/surveilans epidemiologi
terhadap pes baik pada rodent dan manusia terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya
kejadian pes. Status wilayah pengamatan pes dibagi atas 3 wilayah yaitu wilayah fokus,
terancam dan wilayah bebas. Wilayah fokus adalah wilayah dimana ditemukannya penderita
pes, wilayah terancam adalah wilayah di sekitar wilayah fokus yang mempunyai kemungkinan
untuk penyebaran pes dan wilayah bebas adalah wilayah di luar kedua wilayah tersebut yang
tidak ditemukan penderita pes.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
3. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
4. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Kajian kualitas rantai dingin penyimpanan vaksin anti rabies
2 Surveilans penyakit zoonosa
26
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya
Tahun 2018 sebesar Rp. 1.917.351.000,-
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso
NIP. 197109251995031001
27
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT FILARIASIS DAN KECACINGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Hasil (Outcome) : Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kabupaten/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi 1 %
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan
Volume Keluaran (Output) : 1
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
F. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
28
2. Gambaran Umum
Kecacingan merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama dikalangan anak sekolah dasar dan balita.
Kecacingan dapat mengakibatkan menunrunnya kondisi kesehatan, gizi, keceerdasan dan
produktifitas penderitanya sehingga secara ekonomi banyak menyebabkan kerugian.
Kecacingan menyebabkan kehilangan karbohidrat dan protein serta kehilangan darah,
sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan kebijakan otonomi
daerah dimana pelaksanaan dari berbagai program kesehatan adalah pemerintah daerah
kabupaten /kota, maka Program pengendalian kecacingan termasuk program yang
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kebijakan program pengendalian
kecacingan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. BBTKLPP sebagai UPT Kemenkes
Pusat dibawah Direktorat Pengendalian Penyakit akan melakukan kajian surveilans faktor
risiko penyakit kecacingan.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
5. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
6. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Surveilans Evaluasi Pasca POPM Filariasis dan kecacingan Pre TAS Terpadu
2 Survei Cakupan POPM Filariasis dan Kecacingan Terpadu
3 Desiminasi Hasil Survey
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
29
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya Tahun
2018 sebesar Rp. 990.000.000,-
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso NIP. 197109251995031001
30
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT TB
(Kajian Penemuan Kasus dan Pemantauan Pengobatan TB Di Tempat Khusus) TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
2. Prevalensi HIV 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
filariasis 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Langsung
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Pengendalian Penyakit TB
Volume Keluaran (Output) : 1
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
G. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana
4. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
31
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian Luar Biasa Keracunan Pangan.
6. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
7. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
8. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
9. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
10. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Indonesia menduduki peringkat ke tiga dalam daftar High Burden Countries. Insidens
TB diperkirakan (laporan WHO 2005) sekitar 623.000 kasus ‘semua dianosis’
(285/100.000), sedangkan prevalensi semua kasus diperkirakan sekitar 1.4 juta pasien
dimana 282,000 kasus baru BTA positif (Perkiraan insidensi 128/100.000). Tuberkulosis
juga menduduki peringkat 3 daftar 10 penyebab kematian di Indonesia, yang
menyebabkan 146,000 kematian setiap tahun (10% mortalitas total).
Insidens TB terus meningkat dari tahun ke tahun. Faktor pengetahuan sikap dan
perilaku masyarakat menjadi sebab terjadinya peningkatan insiden TB. Penderita yang
tidak displin untuk berobat secara teratur, lamanya pengobatan serta intensitas
pengobatan yang terus menerus, disertai dengan kurangnya kesadaran untuk perilaku
aman baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat sekitarnya menyebabkan
meningkatnya penularan peyakit TB kepada anggota masyarakat lainnya, terutama pada
orang orang yang kontak erat dengan penderita TB tersebut.
Sulitnya penanganan TB menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat
serius di Indonesia. Karenanya, segala upaya harus dilakukan untuk mencegah
penularan dan perkembangan kasus. Salah satu caranya adalah melaksanakan
tatalaksana pasien TB yang berkualitas dengan tetap menggunakan strategi DOTS
(Directly Observed Treatment Short Course) atau dikenal dengan strategi pendampingan
minum obat. Tujuannya supaya paling sedikit 95 persen pasien TB yang diobati bisa
disembuhkan dan pasien TB yang drop out pengobatan dapat dicegah atau dikurangi
sehingga tidak melaju menjadi TB MDR.
32
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Koordinasi
2 Pelaksanaan
3 Monitoring
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya
Tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso
NIP. 197109251995031001
33
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA (Workshop Peningkatan Kapasitas BTKL dalam Program P2P Kusta)
TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/Satker
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit /
BBTKLPP Surabaya
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program : Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak
menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
Indikator Kinerja Program : 1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
2. Prevalensi HIV 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi
malaria 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi
filariasis 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang
Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakn kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
Sasaran Kegiatan : Menurunnya Penyakit Menular Langsung
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase cakupan penemuan kasus kusta baru tanpa cacat
Keluaran (Output) : Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta (Surveilans
Laboratorium Kusta)
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah layanan intensifikasi penemuan kasus kusta
Volume Keluaran (Output) : 1
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
34
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang – Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular b. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bencana d. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Kejajian
Luar Biasa Keracunan Pangan. f. Permenkes RI No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) g. Permenkes RI No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular
Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. h. Kepmenkes RI Nomor 2349/MENKES/SK/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
i. Kepmenkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
j. Kepmenkes RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. Gambaran Umum
Kusta merupakan salah satu penyakit yang banyak menimbulkan kecacatan
permanen pada penderita jika tidak segera ditangani dengan benar. Kusta disebabkan
oleh Mycobacterium leprae yang menular melalui kondisi hygiene sanitasi lingkungan
yang buruk. Jawa Timur merupakan provinsi kasus kusta tertinggi di Indonesia. Di Jawa
Timur angka prevalensi adalah 1.12 dan daerah endemis kusta tersebar di 12 kab/kota
Sepanjang tahun 2013, tercacat 16.825 kasus kusta baru, dengan angka kecacatan
6,82 per 1.000.000 penduduk yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia
dengan kasus baru kusta terbanyak setelah India (134.752 kasus) dan Brasil (33.303
kasus).(http://www.depkes.go.id/hari-kustasedunia-2015). Tahun 2014 dilaporkan 17.025
kasus kusta baru dimana diantaranya 879 merupakan kasus baru pada anak-anak dan
kasus kecacatan tingkat II sebanyak 1.596. Pada eliminasi kusta di tahun 2013, 20
provinsi berhasil mencapai eliminasi.
Pada eliminasi kusta di tahun 2013, masih terdapat 14 provinsi yang belum berhasil
melaksanakan eliminasi dan diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur
angka prevalensi adalah 1.12 dan daerah endemis kusta tersebar di 12 kab/kota. Provinsi
Jawa timur ditargetkan eliminasi kusta pada tahun 2017 dengan kriteria angka prevalensi
<1 per 10.000 penduduk. Antara lain dengan strategi penemuan kasus dan pengobatan
dini (data Subdit Kusta dan Frambusia, Kemenkes RI pada Pertemuan Advokasi,
35
Sosialisasi, dan Pelatihan Singkat Kegiatan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta, April
2016)
Untuk mencegah penularan penyakit ini lebih lanjut, BBTKLPP Surabaya yang
memiliki tupoksi antara lain melaksanakan surveilans epidemiologi, kewaspadaan dini
dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit
menular, dipandang perlu melakukan kegiatan kajian faktor pendukung keberhasilan
program eliminasi kusta untuk mengetahui pola penularan dan faktor risiko potensial
penularan kusta pada anak sekolah dasar.
B. PENERIMA MANFAAT
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat di wilayah layanan 4
provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
Kegiatan Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Persiapan
2 Pelaksanaan
3 Monev
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018
36
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya
Tahun 2018 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso NIP. 197109251995031001
37
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE LAYANAN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK
TAHUN ANGGARAN 2020
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Unit Eselon I/Satker
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / BBTKLPP Surabaya
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hasil (Outcome) : Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan
Kecacatan Akibat Penyakit Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan
Implementasikan KTR Di 50% Sekolah
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok Volume Keluaran (Output) : 3 Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi
Kesehatan
c. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
d. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
e. Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/53/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 -2020.
f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sisitim Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular
Dan Penyakit Tidak Menular
g. Rencana Aksi Program Dirjen PPPL tahun 2015 – 2020
h. Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Surabaya tahun 2015 – 2020
2. Gambaran Umum
Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2009 menunjukkan bahwa 20,3%
remaja 13-15 tahun merokok. Perokok pemula remaja usia 10-14 tahun naik 2 kali lipat
dalam 10 tahun terakhir dari 9,5% pada tahun 2001 menjadi 17,5% pada tahun 2010
(SKRT, 2001; RISKESDAS, 2010). Hasil Survei Jajak Pendapat Siswa Sekolah
Menengah Terhadap Larangan Iklan Dan Sponsor Rokok Tahun 2013 Dit PPTM
KEMENKES RI dengan PUSLITKES UI juga menunjukkan usia pertama kali merokok
38
sejak usia dibawah lima tahun sebanyak 2-7,5% dan mulai merokok pada usia 6-12
tahun sebanyak 27-68,5%. Siswa yang merokok kurang dari 7 hari dalam sebulan (72-
94%). Merokok lebih dari 20 hari dalam sebulan berkisar antara 2,713%. Sebanyak
75-88% siswa menghisap rokok kurang dari 12 batang. Yang mengaku menghisap
rokok 100 batang, 0,7-8%.
Dalam hal pencegahan, upaya yang dapat dilakukan di antaranya yaitu:
dengan menjauhkan anak dari akses rokok, perlindungan dari sasaran marketing
industri rokok (dengan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok), pemberian
informasi yang benar tentang bahaya rokok (edukasi, peringatan kesehatan
bergambar) dan perlindungan dari terpapar asap rokok, penerapan Kawasan Tanpa
Rokok, termasuk ketentuan bahwa tempat khusus untuk merokok harus merupakan
terbuka dan berhubungan langsung dengan udara luar (untuk tempat kerja dan tempat
umum), larangan iklan, promosi dan sponsorship, perlindungan pada anakanak dan
ibu hamil, serta mengatur penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18
tahun. Pelarangan ini dimaksudkan sebagai upaya dalam penanggulangan masalah
tembakau sebagai akibat tingginya dampak penyakit yang ditimbulkan karena produk
tembakau / rokok dengan mempersempit
Undang undang Kesehatan no 36 tahun 2009 telah memuat aturan yang
mengatur lingkungan yang bebas rokok untuk semua fasilitas sesuai dengan kawasan
KTR yang termuat dalam Perda KTR, diantaranya tempat proses belajar mengajar.
Sejalan dengan Indikator kinerja utama program Direktorat PPTM tentang prevalensi
merokok pada usia < 18 tahun dimana Pelaksanaan Penetapan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) selama ini telah diupayakan oleh berbagai pihak, baik di lembaga atau
instansi pemerintah maupun swasta serta masyarakat bertujuan untuk mempersempit
area bagi perokok khusunya pada anak sekolah, sehingga generasi sekarang maupun
akan datang dapat terlindungi dari bahaya rokok. Data tahun 2014 menunjukkan 103
kabupaten/kota di 24 provinsi telah memiliki perda/pergub/perwali/surat edaran
tentang kebijakan KTR. Dan pemerintah berupaya mendorong daerah lainnya untuk
menerapkan kebijakan tersebut.
Dalam rangka upaya pelaksanaan kebijakan tersebut maka BBTKLPP sebagai
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit melakukan kegiatan Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di
kawasan pendidikan pada daerah yang telah menerapkan PERDA KTR berkoordinasi
dengan instansi terkait antara lain : Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah kerja
BBTKLPP Surabaya, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten terpilih serta Dinas
Pendidikan wilayah sasaran.
39
B. Penerima Manfaat
1. Dinas Kesehatan Provinsi/ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta dinas terkait (
Instansi Kerja dan Fasyankes ) .
2. Siswa sekolah.
3. Masyarakat Umum
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah swakelola
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Untuk tahap pencapaian keluaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran
2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan
Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Persiapan dan koordinasi
2 Pelaksanaaan kajian faktor risiko
4 Penyusunan laporan & konsultasi
5 Diseminasi informasi
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan yaitu dari bulan Januari
sampai bulan Desember 2018.
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari DIPA BBTKLPP Surabaya Tahun 2018 sebesar Rp. 167.940.000,- Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bidang SE
Budi Santoso NIP. 197109251995031001
40
KERANGKA ACUAN KEGIATAN LAYANAN INTERNAL (OVER HEAD)
TA 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Unit Eselon I/II
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ BBTKLPP Surabaya
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hasil (Outcome) : Menurunnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah sarana prasarana perkantoran di Satker Pusat, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL)
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Internal (Over Head) Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Volume Keluaran (Output) : 1 Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
b. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/ Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun
2010 ;
c. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
d. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional ;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 ;
f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 266/Menkes/SKlIII/2004 tentang
Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PERIXI/2011 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ;
h. Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019.
41
2. Gambaran Umum
Perencanaan merupakan tahap awal dari fungsi-fungsi manajemen suatu
program/kegiatan. Perencanaan yang disusun mengacu pada hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan sebelumnya sebagai dasar penentuan tujuan/sasaran dan
strategi mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan/sasaran
satker secara kontinyu. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses yang sangat
menentukan keberhasilan suatu program/kegiatan.
3. Analisa Situasi
BBTKLPP Surabaya mempunyai wilayah layanan yang mencakup 4 provinsi yaitu
Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, dengan perbedaan berbagai karakter geografis, sosial,
ekonomi, maupun budaya. Diantara wilayah tersebut merupakan daerah prioritas
pembangunan kesehatan yaitu tertinggal, perbatasan, kepulauan, kumuh dan miskin.
Berbagai macam penyakit yang harus dikendalikan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia masih banyak dijumpai baik new emerging diseases, re emerging diseases serta
penyakit tidak menular. Masing-masing wilayah memiliki dinamika pola kejadian penyakit
dan kualitas lingkungan yang berbeda dipengaruhi karakter geografis, alam, sosial,
ekonomi dan budaya. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan
optimalisasi sumber daya dan berorientasi pada tujuan, sehingga efektif dan efisien dalam
mencapai prioritas sasaran pembangunan kesehatan.
4. Permasalahan
Permasalahan dalam perencanaan BBTKLPP Surabaya antara lain kurang
optimalnya sinergi rencana kegiatan dengan kabupaten/kota serta kurang optimalnya
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditentukan.
42
5. Alternatif Pemecahan Masalah
Upaya yang dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah adalah :
1. Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kabupaten/kota;
2. Peningkatan efetivitas melalui penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan
permasalahan kesehatan wilayah layanan dan berorientasi pada tujuan/sasaran
prioritas nasional pembangunan kesehatan;
3. Peningkatan efisiensi kegiatan melalui optimalisasi sumber daya yang ada serta
mengurangi kegiatan dan belanja anggaran yang kurang mempunyai daya ungkit
besar terhadap kinerja satker.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah BBTKLPP Surabaya, masyarakat
jasa layanan laboratorium BBTKLPP, dan para pemangku kebijakan di daerah.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Strategi atau langkah kegiatan yang diupayakan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan layanan internal dengan menggunakan metode pelaksanaan swakelola
dan kontrak.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan layanan internal yang
terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
b. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
c. Penyusunan Rencana Program
d. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
e. Penyusunan Laporan Keuangan
f. Pengelola Perbendaharaaan
g. Pengelolaan Kepegawaian
h. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
i. Pelayanan Rumah Tangga
j. Pelayanan Humas
k. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
43
Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2019,
pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
No Kegiatan Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pengadaan Bahan dan alat kesehatan
2 Penyusunan Rencana Program
3 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi
4 Penyusunan Laporan Keuangan
5 Pengelola Perbendaharaaan
6 Pengelolaan Kepegawaian
7 Pelayanan Umum dan Perlengkapan
8 Pelayanan Rumah Tangga
9 Pelayanan Humas
10 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan ini harus dicapai dalam waktu satu tahun anggaran, yakni
Bulan Januari hingga Desember 2018.
E. Biaya yang Diperlukan
Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pencapaian output kegiatan ini yang bersumber dari DIPA Satker BBTKLPP Surabaya TA. 2019 sebesar Rp 6.564.324.000,- ,-
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Siswati kesumawardhani
NIP. 196102011987032002
44
KERANGKA ACUAN KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN
TA 2018
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan RI Unit Eselon I/II
: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ BBTKLPP Surabaya
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hasil (Outcome) : Menurunnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah bulan layanan kantor pada Satker Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Jenis Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran Volume Keluaran (Output) : 1 Satuan Ukur Keluaran (Output) : Layanan
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ; b. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/ Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ;
c. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
d. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 ;
f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 266/Menkes/SKlIII/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PERIXI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ;
h. Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
2. Gambaran Umum
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
(BBTKLPP) Surabaya merupakan UPT Kementerian Kesehatan yang bertanggung
jawab kepada Dirjen P2P sesuai dengan Kepmenkes 266 Tahun 2004 Tentang
Organisasi dan Tatakerja UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pemberantasan Penyakit Menular. BBTKLPP Surabaya dalam pengelolaan organisasi
45
dan tata kerja sebagai UPT di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit diatur
dalam Permenkes No. 2349 Tahun 2011.
Organisasi di bawah naungan Direktorat Jenderal P2P, BBTKLPP Surabaya
melaksanakan program di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan
menyelenggarakan layanan publik sebagai lembaga penerima PNBP sesuai dengan
peraturan perundangan di bidang layanan laboratorium dan jasa pendidikan pelatihan
teknis.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari output layanan perkantoran ini adalah seluruh pegawai
BBTKLPP Surabaya.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Strategi atau langkah kegiatan yang diupayakan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan operasional kantor baik itu untuk belanja pegawai maupun belanja
operasional perkantoran dengan menggunakan metode pelaksanaan swakelola.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan operasional
perkantoran yang terdiri dari :
a. Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pemenuhan hak-hak pegawai berupa
pembayaran hak pegawai, lembur, honor dan vakasi yang terdiri dari :
1) Belanja gaji pokok PNS (termasuk gaji pokok PNS ke-13 dan ke-14)
2) Belanja pembulatan gaji pokok PNS
3) Belanja tunjangan suami/istri PNS
4) Belanja tunjangan anak PNS
5) Belanja tunjangan struktural PNS
6) Belanja tunjangan fungsional PNS
7) Belanja tunjangan kinerja PNS
8) Belanja tunjangan PPh PNS
9) Belanja tunjangan beras PNS
10) Belanja uang makan PNS
11) Belanja tunjangan umum PNS
12) Belanja uang lembur
46
13) Belanja tunjangan perbaikan penghasilan PNS
14) Belanja tunjangan kinerja
b. Kegiatan Operasional Perkantoran
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran, antara lain :
1) Keperluan sehari-hari perkantoran
2) Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/uang
makan PNS
3) Pengadaan pakaian dinas pegawai
4) Pengadaan pakaian kerja pengemudi/pramubakti/satpam/tenaga teknis
lainnya
5) Perawatan gedung kantor
6) Perbaikan peralatan kantor
7) Perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4
8) Langganan daya dan jasa
9) Jasa pos/giro/sertifikat
10) Penunjang kegiatan operasional perkantoran
11) Blanko/kop surat keperluan perkantoran
12) Sewa rumah dinas
13) Pemeriksaan Risiko Kesehatan
14) Jamuan tamu
15) Pemeliharaan Lift
16) Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
17) Pemeliharaan Alat Laboratorium
Untuk rencana pelaksanaan output layanan perkantoran pada tahun
anggaran 2018, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
No Kegiatan Bulan
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan
2 Kegiatan Operasional Perkantoran
3 Penyusunan laporan
47
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan layanan perkantoran ini harus dicapai dalam waktu satu tahun
anggaran Januari hingga Desember 2018.
E. Biaya yang Diperlukan
Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini bersumber dari DIPA Satker
BBTKLPP Surabaya TA. 2018 sebesar Rp. 16.714.327.000,-
Penanggung jawab a.n. Kepala Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Siswati kesumawardhani
NIP. 196102011987032002