kementerian kesehatan program...
TRANSCRIPT
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Disampaikan pada acara Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2015
Palu, 01 April 2015
OLEH:
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
drg. S.R. Mustikowati, M.Kes NIP. 195628071984032001 Pendidikan : FKG: UPDM (B) Moestopo Program Pasca Sarjana: UGM Jabatan : - Kepala Biro Kepegawaian - Direktur Medik Dasar Ditjen Bina Yan Med - Sekretaris Inspektorat Jenderal No. Telp. (021) 5201589
3
DASAR HUKUM 1. Undang–Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 –
2014.
6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
4
PENGERTIAN KORUPSI (Menurut UU No 31 Tahun 1999Jo.UU No 20 Tahun 2001 )
Pasal 2 (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit
Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-
5
1. Dana Alkes
2. Dana Pembangunan/Rehabilitasi RS
3. Dana Pengadaan Obat
4. Dana PNBP
5. Dana Jaminan Kesehatan
6. Dana Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas
7. Dana Pengadaan Alat Lab
8. Pendapatan Rumah Sakit
OBYEK KORUPSI KESEHATAN
9. Dana Operasional Rumah Sakit
10. Anggaran Pendidikan/Pelatihan
11. Dana Sarpras Puskesmas
12. Dana Posyandu
13. Dana Operasional Dinkes
14. Aset Dinkes
15. Dana Alat KB
16. Dana Sarpras Lab
Lanjutan...
1. Mark Up 2. Penyalahgunaan Anggaran 3. Penggelapan 4. Pengadaan Fiktif/Manipulasi Tender dan Data 5. Penyuapan 6. Penyalahgunaan Wewenang 7. Honor Fiktif 8. Pungutan Liar 9. Penerimaan hadiah
MODUS KORUPSI KESEHATAN
1. Kemenkes 2. Dinkes Kab/Kota/Provinsi 3. Rumah Sakit 4. BPOM dan Lembaga Kesehatan lainnya 5. Puskesmas 6. BUMN/BUMD Kesehatan 7. Ormas/Yayasan
LAHAN KORUPSI KESEHATAN
1. Panitia Pengadaan di Kemenkes dan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov
2. Rekanan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov
3. Kadinkes Kab/Kota/Provinsi
4. Pejabat/Pegawai Dinkes Kab/Kota/Provinsi
5. Direktur Rumah Sakit
6. Pejabat/Pegawai Kemenkes
7. Pejabat/Pegawai RS
PELAKU KORUPSI KESEHATAN
8. Pejabat/Pegawai Pemkab/Pemkot/Pemprov Non Dinkes
9. Pejabat/Pegawai BUMN/BUMD Kesehatan
10. Pimpinan/Anggota DPR/DPRD
11. Kepala Puskesmas
12. Bupati/Walikota/Gubernur
13. Rekanan Rumah Sakit
14. Masyarakat
Lanjutan...
Negara Skor CPI Peringkat
Singapura 86 5
Hong Kong 75 15
Taiwan 61 36
Korea Selatan 55 46
China 40 80
Filipina 36 94
Indonesia 32 114
Vietnam 31 116
Timor Leste 30 119
Myanmar 21 157
POSISI INDONESIA BERDASARKAN IPK DI ASEAN TAHUN 2013
Posisi Indonesia Tahun 2012 : Skor 32, Peringkat 118
12
Problem Korupsi Indonesia: Korupsi Birokrasi dan Korupsi Politik
Med
ia; 2
,4
Lem
bag
a K
eaga
maa
n; 2
,7
Lem
bag
a M
asya
raka
t Si
pil;
2,8
Mili
ter;
3,1
Jasa
Pen
did
ikan
; 3,2
Jasa
Kes
ehat
an; 3
,3
Pen
gusa
ha;
3,4
Pega
wai
Neg
eri S
ipil;
4,0
Part
ai P
olit
ik; 4
,3
Pera
dila
n; 4
,4
Parl
emen
; 4,5
Polis
i; 4
,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Skala 1-5, Skor 1 berarti tidak korup sama sekali, sedangkan Skro 5 berarti sangat korup
Sumber: Global Corruption Barometer (2013)
Jasa Kesehatan dipersepsikan korup oleh masyarakat
13
KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik
Kepentingan
Merugikan Keuangan
Negara
Suap
Perbuatan
Curang
Penggelapan
dalam Jabatan
GRATIFIKASI
Pemerasan
7 Klasifikasi Korupsi
PENGERTIAN GRATIFIKASI
Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12B ayat (1),
Gratifikasi adalah :
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik. 15
Pengertian Gratifikasi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut :
– Nilai Rp. 10.000.000 atau lebih pembuktian bahwa suap
dilakukan oleh penerima
– Nilai kurang Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum
Pasal 12 B – UU No.31/1999 jo UU No.20/2001
TIDAK berlaku bila lapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja
16
KETENTUAN TERKAIT GRATIFIKASI
PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: • Pasal 4
Setiap PNS dilarang: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
• Pasal 13
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan:
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8.
17
Modus Korupsi Saat Ini : Melibatkan Keluarga !!
Melakukan Korupsi Bersama-sama
Pencucian Uang Melibatkan Keluarga
Mengapa Pendidikan dan Budaya Anti
Korupsi (PBAK) Menjadi PRIORITAS
Kementerian Kesehatan 21
22
23
HASIL ASSESSMENT
PERSEPSI BUDAYA ANTI KORUPSI PEGAWAI
DI 10 SATKER TERPILIH (2013)
Kebutuhan hidup & Persepsi Gratifikasi Skor Nilai Terendah
Rata-rata Pegawai beranggapan bahwa pendapatan belum cukup untuk kebutuhan hidup dan GRATIFIKASI adalah hal wajar
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
77% 80% 84% 94%
85% 83%
64% 68%
24
25
(Kepmenkes No.232 Tahun 2013
tentang Strakom PBAK)
26
27
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES
1. Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kemenkes berdasarkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kemenkes Nomor 01.T.P.S.17.04.215.10.3445 tertanggal 30 Juli 2010.
28
2. PENANDATANGANAN KOMITMEN IMPLEMENTASI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
di Lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Menteri
Kesehatan RI bersama seluruh pejabat Esselon I
pada tanggal 16 Desember 2010
29
3. Tahun 2011 Penandatanganan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Kadinkes Provinsi/ Kab/ Kota, Kepala Satker Daerah dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kemenkes
30
Salah Satu Isi Komitmen Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
• “….. pimpinan serta seluruh pejabat struktural, pegawai fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Berkomitmen untuk tidak meminta atau pun menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, kapanpun, dimanapun dan dari siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung atas nama pribadi atau lembaga dari seluruh stakeholders……”.
31
KOMITMEN
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN
TIPIKOR DENGAN
MITRA KERJA
TANGGAL 2 APRIL
2014
32
11 Stakeholders yang telah menandatangani Komitmen Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tipikor:
1. Perhimpunan Seluruh RS Seluruh Indonesia (PERSI)
2. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI)
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI)
4. PT. Indofarma
5. PT. Biofarma
6. PT. Kimia Farma
7. Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu)
8. Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab)
9. Internasional Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)
10. PT.Phapros
11. PT. Rajawali Nusantara Indonesia
33
ISI KOMITMEN
1 . T I D A K M E M B E R I / M E N E R I M A S U A P,
G R AT I F I K A S I , U A N G P E L I C I N D A N ATA U
FA S I L I TA S YA N G D I A N G G A P S U A P ;
2 . T I D A K M E M B I A R K A N A D A N YA P R A K T I K
S U A P ;
3 . M E L A P O R K A N S E T I A P P E N E R I M A A N
G R AT I F I K A S I YA N G D I A N G G A P S U A P ;
4 . M E N J A G A L I N G K U N G A N P E N G E N D A L I A N
G R AT I F I K A S I ;
5 . M E N D O R O N G U PAYA P E N C E G A H A N K O R U P S I
D I L I N G K U N G A N M A S I N G - M A S I N G ;
6 . M E WA J I B K A N S E M U A A N G G G O TA A S O S I A S I
U N T U K M E L A K U K A N PA K TA I N T E G R I TA S .
34
Penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi antara Kemenkes dengan Mitra disaksikan Pimpinan KPK Jakarta, 02/04/2014
MENKES MENERBITKAN PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN:
1. PERMENKES NO 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENKES
2. KEPMENKES No. HK.02.02/MENKES/ 306/2014 TENTANG JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
36
HAL-HAL YANG DIATUR DALAM
PERMENKES NO.14 TAHUN 2014
KATEGORI GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
KETENTUAN LAINNYA
1
3
2
4
37
KATEGORI GRATIFIKASI
38
TIDAK DIANGGAP
SUAP
TERKAIT KEDINASAN
TIDAK TERKAIT KEDINASAN
DIANGGAP SUAP
...Lanjutan Kategori Gratifikasi
• Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima
• Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima
39
GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP
Meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:
1. Marketing fee atau imbalan terkait pemasaran produk;
2. Cash back yang diterima instansi digunakan untuk kepentingan pribadi ;
3. Gratifikasi terkait pengadaan barang/jasa, pelayanan publik atau proses lainnya;
4. Sponsorship terkait pemasaran atau penelitian suatu produk.
40
PENJELASAN JENIS GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP MENURUT
KEPMENKES NO.
HK.02.02/MENKES/306/2014
JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
41
MARKETING FEE
42
Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ lainnya :
1. Sebelum jenis obat tertentu diresepkan atau alat direkomendasikan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Karena meresepkan obat atau mengusulkan/ menetapkan merk atau jenis alat tertentu untuk digunakan
3. Proses pemasukan jenis obat/ alkes ke dalam daftar obat/formularium
4. Karena penetapan jenis dan merk alkes sehubungan KSO
Cashback
43
Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ bank/ hotel/lainnya terkait:
1. Pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai
2. Penginapan/ hotel/ biro travel terkait kontrak atau pelaksanaan pertemuan atau perjadin
Pengadaan Barang/Jasa
44
Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja/ rekanan/lainnya terkait:
1. Pada saat sebelum/ sesudah proses pengadaan barang/ jasa
2. Pemeriksaan laboratorium, radiologi, pengiriman resep keluar rumah sakit, dll
Sponsorship
45
Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ rekanan/lainnya terkait:
1. Menghadiri penelitian baik sebagai peserta/ narasumber
2. Keperluan pribadi/ dinas tanpa melalui institusi
3. Pembiayaan short course kesehatan di dalam/luar negeri kepada individu atau pribadi
Layanan Publik
46
Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari perusahaan/ rekanan/lainnya terkait, a.l :
1. Pasien didahulukan dalam pelayanan/ mendapatkan fasilitas ruang rawat inap
2. Penetapan kelas dan/ atau akreditasi rumah sakit
3. Pengujian laboratorium (pengaturan jadwal pemeriksaan sampel, pengaturan petugas sampling dll)
4. Pengaturan jadwal uji kalibrasi, permintaan tambahan layanan
GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP
1. Gratifikasi Tidak dianggap suap Terkait Kedinasan:
Meliputi gratifikasi yang diperoleh namun tidak terbatas pada:
Cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan (rapat, seminar, workshop, konfrensi pelatihan dll)
Kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu ysng dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel
Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan.
47
PENJELASAN JENIS GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP
TERKAIT KEDINASAN MENURUT KEPMENKES NO.
HK.02.02/MENKES/306/2014
JUKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
48
CINDERAMATA
49
Pemberian yang berbentuk barang sebagai penghargaan atas keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu yang ditujukan kepada instansi atau wakil instansi yang berlaku umum, mis :
1. Seminar kit
2. Plakat
3. Cindera mata kunjungan
KOMPENSASI
50
Pemberian kompensasi yang diterima terkait kedinasan, mis :
1. Honor sebagai pembicara/ kegiatan mengajar
2. Penerimaan honor yang tidak terdapat konflik kepentingan dalam rangka peresmian pembukaan sarana/ institusi baru
3. Penerimaan pembiayaan ganda pada komponen kegiatan pelatihan berupa transportasi, akomodasi dan uang saku
4. Kompensasi dalam rangka promosi produk yang diberikan melalui kepada satuan kerja untuk kepentingan pengembangan institusi
SPONSORSHIP
51
Sponsorship diberikan pada organisasi terkait pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel :
1. Dalam rangka perayaan/ hari besar institusi (Doorprize, event, olahraga dsb) oleh sponsor, produsen, distributor obat/ alkes
2. Penerimaan dari Bank pengelola dana APBN yang diberikan melalui Kepala Satuan Kerja dalam rangka pengembangan institusi
3. Penerimaan dari sponsor untuk penelitian kepentingan pengembangan formularium, pengembangan alkes dsb.
…….LANJUTAN GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP
2. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap Tidak Terkait Kedinasan :
a. Diberikan orang lain yang memiliki hubungan keluarga (kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dg penerima gratifikasi.
b. Diberikan orang lain dalam acara pernikahan, keagamaan, adat yang tidak ada konflik kepentingan yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap.
c. Pemberian instansi berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kemenkes selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;
d. Pemberian dari atasan kepada bawahan sepanjang tdk menggunakan anggaran negara;
52
…….LANJUTAN GRATIFIKASI TIDAK DIANGGAP SUAP
e. Pemberian dari sesama aparatur terkait acara perayaan menyangkut kedudukan/jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, pensiun yang dilaporkan ke KPK dan setelah diverifikasi KPK dinyatakan tidak dianggap suap;
f. Pemberian dari sesama aparatur terkait musibah/bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan;
g. Hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir yang berlaku umum;
h. Hidangan, sajian yang berlaku umum;
i. Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan/kompetisi.
j. Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, saham pribadi yang berlaku umum;
k. Kompensasi/pengahasilan/jasa profesi saat jam kerja yg mendapat ijin tertulis atasan langsung/pihak lain yang berwenang.
53
Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG)
UPG adalah Unit pelaksana program pengendalian gratifikasi
54
….Lanjutan UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Unit Pengendalian
Gratifikasi
(UPG)
UPG Unit Utama : Penerima laporan dari aparatur
Kemenkes, klarifikasi dan mengumpulkan berkas terkait
gratifikasi
UPG Kemenkes : Analisa, pelaporan, monev ke KPK
terkait Gratifikasi
UPG Unit Pelaksana Teknis : Penerima laporan dari aparatur
Kemenkes, klarifikasi dan mengumpulkan berkas terkait
gratifikasi
55
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
Aparatur Kemenkes wajib lapor gratifikasi ke KPK
Untuk mempermudah koordinasi, pelaporan gratifikasi di lingkungan Kemenkes dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada UPG Kemenkes, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG UPT disertai bukti tanda terima dari UPG Kemenkes.
Dalam hal Aparatur Kemenkes melaporan gratifikasi kepada KPK, harus memberitahukan kepada UPG Kemenkes disertai bukti tanda terima dari KPK.
Ketentuan pelaporan gratifikasi dikecualikan bagi gratifikasi yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau sedang dalam proses hukum
56
PELAPORAN GRATIFIKASI
57
Aparatur Kemenkes
UPG Unit Pelaksana Teknis
UPG Unit Utama
UPG Kemenkes
KPK
5 hari
5 hari
30 hari
5 hari
15 hari
UPG KEMENKES MEMPEROLEH PENGHARGAAN UPG TERBAIK YANG TELAH MENERAPKAN PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA
ON LINE DARI KPK
58
PELAPORAN GRATIFIKASI ONLINE
• DAPAT DIAKSES PADA WEBSITE www.itjen.kemkes.go.id
• DIGUNAKAN KHUSUS BAGI PEGAWAI/ APARATUR KEMENKES
59
SANKSI TIDAK MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI :
Dapat diancam dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan
pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah)
60
KETENTUAN LAIN
Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra Kementerian Kesehatan wajib menandatangani pakta integritas
61