kementerian kelautan dan perikanan republik ......appendik cites, dan tidak dilarang keluar wilayah...
TRANSCRIPT
Nomor SOP : 2149/BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST., MTNIP. 19790305 200312 1 004
Nama SOP : Pendaftaran dan registrasi pemohon pedagang hiu danpari
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
22
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Komputer Unit / PC/Laptop
2 Printer3 Alat Tulis Kantor
2
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 Surat masuk2 Surat keluar
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Menguasai aplikasi komputer dibidangnyaMengakses basis data daftar perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju
Nomor SOP : 2150/BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST., MTNIP. 197903052003121004
Nama SOP : Permohonan rekomendasi pengedar komoditas hiu danpari
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
22
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Komputer Unit / PC/Laptop
2 Printer3 Alat Tulis Kantor
2
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 Surat masuk2 Surat keluar
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Menguasai aplikasi komputer dibidangnyaMengakses basis data daftar perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju
Nomor SOP : 2151/BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST., MT.NIP. 19790305 200312 1 004
Nama SOP : Penerbitan surat rekomendasi mengedarkan komoditashiu dan pari
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
2
2
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Laptop
2 Komputer Unit / PC3 Printer
2 4 Alat Tulis Kantor
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 1 Surat masuk
2 Surat keluar
2
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Menguasai aplikasi komputer dibidangnyaMengakses basis data daftar perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Jenis ikan hiu and pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikanhiu and pari yang dilarang ekspor dan Jenis ikan hiu dan pari yang masuk dalamappendiks CITES yang perdagangannya mengikuti aturan CITES
Masa berlaku Surat Rekomendasi 14 hari kalender
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju
Nomor SOP : 2152 /BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST, MTNIP. 19790305 200312 1 004
Nama SOP : Pemeriksaan komoditas hiu dan pari utuh
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
2
2
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Alat Tulis Kantor
2 Alat Ukur (Penggaris, Meteran)3 Kamera
2 4 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta5 Peraturan Perundang-undangan di bidang PRL6 Alat Kerja (Sarung tangan, masker)
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 1 Surat masuk
2 Surat keluar
2
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Jenis ikan hiu and pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikanhiu and pari yang dilarang ekspor dan Jenis ikan hiu dan pari yang masuk dalamappendiks CITES yang perdagangannya mengikuti aturan CITES
Masa berlaku Surat Rekomendasi 14 hari kalender
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengenalan Sirip Hiu dan Pari;Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju
Nomor SOP : 2153/BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST, MTNIP. 19790305 200312 1 004
Nama SOP : Pemeriksaan komoditas bagian tubuh hiu dan pari
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
22
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Alat Tulis Kantor
2 Alat Ukur (Penggaris, Meteran)3 Kamera
2 4 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta5 Peraturan Perundang-undangan di bidang PRL6 Alat Kerja (Sarung tangan, masker)
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 1 Surat masuk
2 Surat keluar
2
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengenalan Sirip Hiu dan Pari;Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Jenis ikan hiu and pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikanhiu and pari yang dilarang ekspor dan Jenis ikan hiu dan pari yang masuk dalamappendiks CITES yang perdagangannya mengikuti aturan CITES
Masa berlaku Surat Rekomendasi 14 hari kalender
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju
Nomor SOP : 2154/BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST, MTNIP. 19790305 200312 1 004
Nama SOP : Pemeriksaan Komoditas Hiu dan Pari Olahan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
22
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Alat Tulis Kantor
2 Alat Ukur (Penggaris, Meteran)3 Kamera
2 4 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta5 Peraturan Perundang-undangan di bidang PRL6 Alat Kerja (Sarung tangan, masker)
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 1 Surat masuk
2 Surat keluar
2
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Jenis ikan hiu and pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikanhiu and pari yang dilarang ekspor dan Jenis ikan hiu dan pari yang masuk dalamappendiks CITES yang perdagangannya mengikuti aturan CITES
Masa berlaku Surat Rekomendasi 14 hari kalender
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengenalan Sirip Hiu dan Pari;Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju
Nomor SOP : 2155/BPSPL.02/V/2020
Tanggal Pembuatan : 15 Januari 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal Revisi : 20 Mei 2020
REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif : 26 Mei 2020Disahkan oleh : Kepala BPSPL Denpasar,
Permana Yudiarso, ST, MTNIP. 19790305 201312 1 004
Nama SOP : Pengambilan Sampel DNA Hiu dan PariDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1 1
22
3
4
5
6
7
8
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :1 1 Alat Tulis Kantor
2 Alat Ukur (Penggaris, Meteran)3 Kamera
2 4 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta5 Peraturan Perundang-undangan di bidang PRL6 Alat Kerja (Sarung tangan, masker)
3
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :1 1 Surat masuk
2 Surat keluar
2
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengenalan Sirip Hiu dan Pari;Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi SumberdayaIkan;
SOP tentang Tata Cara Pengambilan Sampel untuk Uji DNA Identifikasi Hiu danPari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalamDaftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara RepublikIndonesiaSOP tentang Tata Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Jenis ikan hiu and pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikanhiu and pari yang dilarang ekspor dan Jenis ikan hiu dan pari yang masuk dalamappendiks CITES yang perdagangannya mengikuti aturan CITES
Masa berlaku Surat Rekomendasi 14 hari kalender
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on Internationalin Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemanfaatanJenis dan Genetik Ikan;Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari MantaPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
SOP tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari yang tidakdilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam daftar appendiksCITES, dan tidak dilarang keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/PER-DJPRL/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari
PEMOHON OPERATOR KEPALA SEKSIKEPALA BALAI
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran melalui aplikasi
10 menitSurat Permohonan Pendaftaran
1. Persyaratan memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 61 Tahun 20182. Permohonan memenuhi ketentuan Perdirjen No. 13 Tahun 2018
2Surat Permohonan Pendaftaran diterima petugas melalui aplikasi
5 menitPemohon terdaftar dalam data aplikasi
Data tersimpan dalam database aplikasi pelayanan
3Verifikasi dokumen melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
30 menitChecklist kelengkapan
Checklist Berupa:1. Akta Pendirian Perusahaan/Kartu Tanda Penduduk2. Nomor Induk Berusaha (NIB)3. Nomor Pokok Wajib Pajak4. SIUP (bila ada)5. Pakta Integritas baru6. Gudang Pemeriksaan
4Surat permohonan pendaftaran disetujui/tidak disetujui melalui aplikasi
Surat Permohonan Pendaftaran
60 menitNotifikasi kepada pemohon
5Permohonan pendaftaran disetujui
Surat Permohonan Pendaftaran
10 MenitSurat Tanda Daftar
Input data ke database
NO URAIAN KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN
TidakLengkap
Lengkap
Setuju
Tidak Setuju