kementerian dalam negeri republik indonesia ... - …new.pamsimas.org/data/2015/gu pengelolaan...
TRANSCRIPT
GAMBARAN UMUM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
(KAITANNYA DGN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN AMPL DLM APBD)
Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAHTAHUN 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
UU 23/2014Tentang Pemerintahan Daerah
UU 23/2014Tentang Pemerintahan Daerah
PERMENDAGRI 13/06
misal: SAP, dstnya
PP 58/2005(OmnibusRegulation)
PP 58/2005(OmnibusRegulation)
PERMENDAGRI 59/07PP 41/07
PP 38/07
PERMENDAGRI 21/11
PERMENDAGRI 32/11 & 39/12
PERMENDAGRI 64/13PP 71/10
PP 24/05
PP 2/12
LANDASAN KEBIJAKANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LANDASAN KEBIJAKANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 32/2004UU 32/2004
PP
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAMERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN
BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MENYERAHKAN
MEMILIKI
PRESIDEN selaku KP memegang KPKN(Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003
PRESIDEN selaku KP memegang KPKN(Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003
• sbg implikasidesentralisasi
Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 17/2003
3
U R U S A N P E M E R I N TA H A N(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )
U R U S A N P E M E R I N TA H A N(Berdasarkan Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 )
ABSOLUTABSOLUT
1. POLITIK LUAR2. NEGERI3. PERTAHANAN4. KEAMANAN5. YUSTISI6. MONETER & FISKAL
NASIONAL7. AGAMA
(Pasal 9)
1. POLITIK LUAR2. NEGERI3. PERTAHANAN4. KEAMANAN5. YUSTISI6. MONETER & FISKAL
NASIONAL7. AGAMA
(Pasal 9)
PILIHAN(Pasal 12 Ayat 3)
PILIHAN(Pasal 12 Ayat 3)WAJIBWAJIB
DibagiberdasarkankriteriaEksternalitas,Akuntabilitasdan Efisiensi
DibagiberdasarkankriteriaEksternalitas,Akuntabilitasdan Efisiensi
NON YANDASAR (Pasal 12
Ayat 2)
NON YANDASAR (Pasal 12
Ayat 2)
S P MS P M
1. Dilaksanakan sendiri2. Dilimpahkan Wew. Kpd
Ins Vert di DrhAtau Gub sbg WklPem Pus Berd AsasDekon
1. Dilaksanakan sendiri2. Dilimpahkan Wew. Kpd
Ins Vert di DrhAtau Gub sbg WklPem Pus Berd AsasDekon
DESENTRALISASIDESENTRALISASI
KONKURENKONKUREN PEMERINTAHAN UMUM(Pasal 25)
PEMERINTAHAN UMUM(Pasal 25)
YAN DASAR(Pasal 12 Ayat
1 )
YAN DASAR(Pasal 12 Ayat
1 )
4
9. perhubungan;10.komunikasi dan
informatika;11.koperasi, usaha
kecil, danmenengah;
12.penanaman modal;13.kepemudaan dan
olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan18.kearsipan.
9. perhubungan;10.komunikasi dan
informatika;11.koperasi, usaha
kecil, danmenengah;
12.penanaman modal;13.kepemudaan dan
olah raga;14.statistik;15.persandian;16.kebudayaan;17.perpustakaan; dan18.kearsipan.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENURUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PILIHANPILIHAN
1. kelautan danperikanan;
2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan
sumberdayamineral;
6. perdagangan;7. perindustrian;
dan8. transmigrasi
1. kelautan danperikanan;
2. pariwisata;3. pertanian;4. kehutanan;5. energi dan
sumberdayamineral;
6. perdagangan;7. perindustrian;
dan8. transmigrasi
1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum &
penataan ruang;4. perumahan rakyat &
kawasanpemukiman;
5. ketentraman &ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat;
6. sosial.
1. pendidikan;2. kesehatan;3. pekerjaan umum &
penataan ruang;4. perumahan rakyat &
kawasanpemukiman;
5. ketentraman &ketertiban umumserta perlindunganmasyarakat;
6. sosial.
WAJIBWAJIB
Tidak berkaitan dengan pelayanan dasarTidak berkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan dasarBerkaitan dengan pelayanan dasar
1. tenaga kerja;2. pemberdayaan
perempuan danpelindungan anak;
3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi
kependudukan danpencatatan sipil;
7. pemberdayaanmasyarakat dan desa;
8. pengendalianpenduduk dankeluarga berencana;
1. tenaga kerja;2. pemberdayaan
perempuan danpelindungan anak;
3. pangan;4. pertanahan;5. lingkungan hidup;6. administrasi
kependudukan danpencatatan sipil;
7. pemberdayaanmasyarakat dan desa;
8. pengendalianpenduduk dankeluarga berencana;
5
Prinsip ”Money Follows Function”
Urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan pusat
Urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah
A P B N A P B D
didanai dari didanai dari
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dantugas pembantuan
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkanpembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
PENDANAAN PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
(Pasal 282 UU 23/2014)
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas
beban APBN.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaanpenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud padaayat (2).
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
8
PEMEGANG KEKUASAANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Pasal 283 UU 23/2014)
(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan
Urusan Pemerintahan.
(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
KEUANGANDAEARAH
semua hak dan kewajiban daerahdalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapatdinilai dengan uang
semua hak dan kewajiban daerahdalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapatdinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD1. Disusun sesuai kebutuhan dan
penyelenggaraan pemerintahdaerah
2. Berpedoman pada RKPD dalamrangka Mewujudkan PelayananKepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi,perencanaan, pengawasan,alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA
AZAZ UMUM APBD1. Disusun sesuai kebutuhan dan
penyelenggaraan pemerintahdaerah
2. Berpedoman pada RKPD dalamrangka Mewujudkan PelayananKepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi,perencanaan, pengawasan,alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD(Rencana Keuangan
Tahunan Daerah yangDitetapkan dengan Perda)
APBD(Rencana Keuangan
Tahunan Daerah yangDitetapkan dengan Perda)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RPJMD RKPD KUA &PPAS APBD
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 310
10
RPJMDRenstraSKPD
RenjaSKPD RKPD
KUA PPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
TAPD
RKA-SKPD
DibahasbersamaDPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINANDPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN20 tahun 20 tahun
RenstraK/L
RenjaK/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan Umum APBDPPAS = Prioritas & Plafon Anggaran SementaraTAPD = Tim Anggaran Pemda
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedomanpedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dgMusrenbang
Diacu
Diperhatikan
RKA-SKPD= Rencana kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
PERDAAPBD
dievaluasi Dibahas dandisetujui olehDPRD
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIPROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARANPROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupunbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaandianggarkan secara bruto;
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dptdicapai serta berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
Penganggaran pengeluaran harus didukung denganadanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahcukup dan harus didukung dengan dasar hukum yangmelandasinya.
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupunbarang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaandianggarkan secara bruto;
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dptdicapai serta berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
Penganggaran pengeluaran harus didukung denganadanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahcukup dan harus didukung dengan dasar hukum yangmelandasinya.
PRINSIP PENGANGGARANPRINSIP PENGANGGARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan……Lanjutan……
Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,
Akuntabilitas, dan Partisipasi;
Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;
Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang
menjadi Kewenangan Daerah;
Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD.
Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,
Akuntabilitas, dan Partisipasi;
Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan;
Disesuaikan dengan TUPOKSI SKPD dan Urusan yang
menjadi Kewenangan Daerah;
Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD.
Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBDJadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD
NO URAIAN WAKTU KET1. Penyusunan RKPD Awal Bulan Mei2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh TAPD kpd
KDHMinggu I Bulan Juni 1 Minggu
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH kpdDPRD
Awal Minggu ke-2 (dua) Bulan Juni 6 Minggu
4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD Akhir Bulan Juli
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Awal Bulan Agustus 1 Minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Agustus s/d September 7 Minggu
7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama Bulan Oktober8 Minggu8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH) Paling lama 1 (satu) Bulan sebelum TA
yang bersangkutan (tgl 30 Nopember)9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttgPenjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
Akhir Desember (31 Desember)
BELANJA DAERAH(Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2005
BELANJA DAERAH(Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP 58 Tahun 2005
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsiatau kab/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,fungsi, program dan kegiatan (disesuaikan dg urusan),serta jenis belanja.
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikandengan susunan organisasi pemerintah daerah.
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsiatau kab/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Daerah diklasifikasikan menurut organisasi,fungsi, program dan kegiatan (disesuaikan dg urusan),serta jenis belanja.
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikandengan susunan organisasi pemerintah daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANAPBD TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Pembangunan Nasional, dijabarkan ke dalam Isu-IsuStrategis Pembangunan Nasional Tahun 2016, antara lain:
Bidang Pembangunan Nasional, dijabarkan ke dalam Isu-IsuStrategis Pembangunan Nasional Tahun 2016, antara lain:
I. Pengurustamaan dan Pembangunan Lintas Bidanga. Pengurustamaan:
1) Pembangunan berkelanjutan2) Pengurustamaan tata kelola pemerintahan3) Pengurustamaan gender
b. Pembangunan Lintas Bidang:1) Pemerataan dan penanggulangan kemiskinan;2) Perubahan iklim;3) Revolusi mental
Lanjutan ......Lanjutan ......IX. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasaranadilaksanakan dalam rangka:
pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui:peningkatan akses terhadap layanan air minum dansanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjaminketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasineraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi;
menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkanmanajemen aset baik pada tahapan perencanaan,penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergipembangunan air minum dan sanitasi;
Lanjutan ......Lanjutan ...... pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi
masyarakat berpendapatan rendah, denganmeningkatkan peran fasilitasi pemerintah danpemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru(sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yangdidukung peningkatan tata kelola dan keterpaduanantara para pemangku kepentingan pembangunanperumahan, mengembangkan sistem karirperumahan (housing career system) sebagai dasarpenyelesaian backlog kepenghunian danpengembangan industrialisasi perumahan, sertameningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemenlahan dan hunian perkotaan.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN, ANTARA LAIN:PENGELUARAN PEMBIAYAAN, ANTARA LAIN:
Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s(SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaansebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemda perlu memperkuatstruktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan strukturpermodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modalpemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian lababersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan,peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, sertapeningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
Pemda dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkankualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untukmencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakansebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaanmodal tsb agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturanperundang-undangan
Lanjutan .....Lanjutan .....
PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerahsebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untukitu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahanpenyertaan modal kepada PDAM dalam rangkamemperbesar skala usaha PDAM.
Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai denganfungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah,agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabunganPDAM dimaksud.
DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAMDAN KEGIATAN
Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekeningdan kode rekening yang tidak merupakan acuan bakudalam penyusunan kode rekening yang pemilihannyadisesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuaikarakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuatprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Jika nomenklatur program dan kegiatan belum terdapatdalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006(Lampiran kode Program dan Kegiatan) daerah bolehmenambah sesuai dengan kebutuhan.
TerimaKasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan