kelompok kepentingan tugas politik 2

5/11/2018 Kelompok Kepentingan Tugas Politik 2 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kelompok-kepentingan-tugas-politik-2 1/6

Indonesian Political System

Annisa Dewi Yustita 2009130269

Carissa Listya Nurina 2009130156

Fisel Anggela 2009130184Ingge Avlin Elexsin 2009130262

Laksmi Sukma Sari 2009130324

Melisa Wijaya 2009130084

Yulia Rachmawati 2009130235

MC 13-2B

Kelompok Kepentingan

y Definisi Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (Interest groups) adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat,

sikap, kepercayaan dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan

mencapai tujuan.

Kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond adalah suatu organisasi yang bertujuan dan

berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan

publik.

y Tugas dan Fungsi Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan

tertentu yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah menyusun kebijakan

yang memihak kelompoknya.

Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dengan

mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan

atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk

menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup

mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun

menteri yang berwenang.

y Mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota-anggota

kelompoknya.



y Berupaya agar Pemerintah menyusun kebijakan yang juga memihak dan memikirkan

kelompoknya.

y Memiliki tujuan akhir yaitu memperbaiki nasib dari anggota-anggota kelompok

kepentingan.

y Menginginkan desentralisasi kekuasaan dan partisipasi pemerintah dalam peningkatan

swadaya masyarakat.

y Penyampaian artikulasi kepentingan dari kelompok ini disampaikan dengan cara

interaksi dengan eksekutif dan legislatif seperti hubungan ke dalam (l obbying) serta

jaringan kerja ( networking) yang intensif tetapi persuasive.

y Kelompok kepentingan juga bisa berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan

pemerintah. Juga dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi bagi masyarakat ataupun

alat control bagi pemerintah.

Kadangkala apabila pendekatan persuasive tersebut tidak membuahkan hasil kelompok

kepentingan ini akan bergerak dengan melakukan cara-cara yang lebih keras seperti demo,

unjuk rasa, ataupun mogok kerja. Namun, apabila kelompok kepentingan sudah melakukan

hal-hal tersebut (cara-cara yang keras) maka lebih tepat bila disebut dengan kelompok

penekan.

y Bentuk-Bentuk Kelompok Kepentingan

Menurut Gabriel Almond terdapat 4 bentuk kelompok kepentingan yaitu:

1. Kelompok kepentingan Anomik

Berasal dari kata anomie yang artinya terasing. Kelompok anomik muncul secara

kebetulan (incidental / temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu

tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak

teratur.

Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur

dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.

2. Kelompok kepentingan Non- Asosiasional

Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga

atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor



keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini,

muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu

saja, memiliki kepemimpinan yang relative longgar, bersifat sukarela seperti

paguyuban, dan kurang begitu efektif.

Contoh : Persatuan wargaB

atak di Jakarta.

3. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan)

Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang

teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan

yang terseleksi. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya

terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan

pemerintah.

Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

4. Kelompok Kepentingan Asosiasional

Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau

spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga professional,

memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan,

kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus. Efektif

mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat

pengusaha.

y Contoh Kasus

Profil Lembaga

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah sebuah organisasi perjuangan, profesi dan

ketenagakerjaan bersekala nasional yang anggotanya terdiri dari para guru dan tenaga

kependidikan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Nopember 1945 dalam acara kongres

guru Indonesia pertama di Surakarta, Jawa Tengah. Organisasi PGRI berasaskan Pancasila dan

UUD 1945, terdaftarkan di Departemen Kehakiman berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman

tanggal 20 September 1954, Nomor : 1.A.5/82/12.

PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi, dan tenagakerjaan, berskala nasional yang bersifat:

1. Unitaristik , tanpa memandang perbedaan ijzah, tempat bekerja, kedudukan,suku, jenis

kelamin, agama, dan asal usu



2. i ndependent , yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan

mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai fiha

3. non partai politik , bukan partai politik, tidak terkait dan atau mengikat diri pada

kekuatan organisasi/partai politik manapun.

Visi PGRI " Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan

diakui perannya oleh masyarakat". PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan,

mengisi kemerdekaan dengan program utamadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.

Misi PGRI

a. Mewujudkan Cita-cita Proklamasi

PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang, yaitu berusaha secara konsisten

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

b. Mensukseskan Pembangunan Nasional

PGRI bersama komponen bangsa malaksnakan pembangunan bangsa khususnya dibidang

pendidikan.

c. Memajukan Pendidikan Nasional

PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya system penddikan nasional, berusaha selalu

memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Departemen

Pendidikan Nasional.

d. Meningkatkan Profesionalitas Guru

PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehingga pembangunan

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik, adaperlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman, Ada pembinaan karir

yang jelas. Guru harus sejahtera, Porfesional, dan terlindungi.



Analisis

PGRI adalah sebuah kelompok kepentingan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita

Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan, mengamankan, serta

mengamalkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berperan aktif mencapai tujuan

nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berperan

serta mengembangkan system dan pelaksanaan pendidikan nasional, mempertinggi kesadaran

dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan

lainnya, dan menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru

melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi.

Untuk menganalisa mengenai bagaimana PGRI dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai

kelompok kepentingan dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari PGRI sendiri

dalam memperjuangkan hak-hak guru khususnya di Indonesia. Seperti apa bentuk tuntutannya,

seperti apa cara mereka menyampaikan tuntutan mereka tersebut, termasuk juga sekuat apadan seloyal apa para anggota kelompok kepentingan tersebut terhadap kepentingan kelompok

mereka.

Arus birokrasi dalam penyampaian tuntutan, dukungan, ataupun keinginan dari anggota PGRI

adalah sebagai berikut; yaitu

Yang pertama PGRI tingkat kota atau kabupaten mengusulkan suatu kebijakan atau keinginan,

lalu kemudian disampaikan kepada PGRI tingkat provinsi. Namun, apabila suatu aspirasi dengan

skala kepentingan local mampu diselesaikan oleh PGRI tingkat kab/kota, mereka tidak akan

meneruskan aspirasi tersebut kepada PGRI tingkat provinsi. PGRI tingkat provinsi merupakanpenjembatan bagi PGRI kab/kota dalam menyalurkan aspirasinya terhadap PGRI pusat. PGRI

Provinsi juga harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai aspirasi yang

disampaikan untuk diteruskan kepada PGRI pusat, namun sekali lagi apabila aspirasi telah

berhasil diselesaikan oleh PGRI provinsi, ia pun tidak akan meneruskannya kepada PGRI pusat.

Setelah itu barulah PGRI pusat akan menyalurkannya kembali langsung ke legislative ataupun

melalui partai politik.

PGRI dewasa ini secara rutin telah menjalin komunikasi politiknya dengan legislatif maupun

partai politik, komunikasi politik itu khususnya mengenai tuntutan-tuntutan dan keinginan

kaum guru dan juga dalam bidang pendidikan Indonesia, walaupun masih dalam frekuensi yang

tidak terlalu besar. Pemikiran, tuntutan, dukungan, dan keinginan kaum guru disampaikan pada

partai politik ataupun disampaikan langsung kepada legislatif. Setelah itu legislatif akan

mengolah input tersebut.

Namun, pada perkembangannya secara luas PGRI belum bisa menjadi wadah yang sempurna

untuk memperjuangkan hak-hak yang semestinya diterima oleh guru-guru diseluruh pelosok



bumi Indonesia. Dalam kenyataannya, yang menyuarakan aspirasi guru adalah guru-guru itu

sendiri. PGRI kadang kala kurang memberikan sokongan yang semestinya untuk

memperjuangkan hak-hak guru. Contohnya, saat guru-guru honorer menuntut pemenuhan

pendapatan mereka yang tertunda, PGRI tidak terdengar gaungnya dalam memperjuangkan

hak-hak para guru honorer. Para guru honorer harus memperjuangkan haknya sendiri dengancara berdemo. Contoh lainnya dalam ketidakmampuan PGRI dalam memperjuangkan hak guru

adalah guru-guru daerah terpencil yang hingga saat ini masih dibayar dengan upah yang sangat

murah.

PGRI sebenarnya memang sebuah organisasi yang prakteknya memperjuangkan hak-hak guru,

namun sayangnya praktek mereka dalam perjuangan hak guru belumlah merata. Maksudnya,

kegiatan-kegiatan keanggotaan PGRI sekarang ini baru sampai apada level keanggotaan yang

diikuti oleh guru-guru yang sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru-guru dari

sekolah-sekolah swasta yang sudah memiliki nama besar saja. Guru-guru dari sekolah-sekolah

kecil di daerah-daerah tertentu di Indonesia khususnya yang seharusnya menjadi perhatian

masih kurang dilibatkan.

Namun, dilain pihak PGRI telah berhasil dalam upaya memperjuangkan beberapa hal yang juga

menjadi kepentingan dunia pendidikan dan guru, seperti permohonan mengenai anggaran

pendidikan 20% di APBN dan APBD yang akhirnya dikabulkan oleh MK (walaupun tidak

seluruhnya). PGRI sempat terlihat mandiri maksudnya tidak terlihat berpihak terhadap partai

politik tertentu, tapi terkadang hal tersebut menyulitkan pihak PGRI dalam menyampaikan

aspirasinya atau saat memperjuangkan tuntutannya.

Sumber:

http://adityobudiatno.blogspot.com/2010/05/kelompok-kepentingan-dan-kelompok.html

http://rahmaanindya.blogspot.com/2009/12/kelompok-kepentingan-interest-group.html

http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/fungsi-artikulasi-kepentingan/

http://www.pgri.or.id/Jati-diri.html

http://www.pgri.or.id/berita-144-tuntutan-pgri-dikabulkan-menteri-agama.html

http://www.indosiar.com/fokus/mk-kabulkan-sebagian-tuntutan-pgri-dan-ispi_50056.html

kelompok kepentingan tugas politik 2

Documents