kelembagaan organisasi desa tangguh bencana
DESCRIPTION
Deskripsi tentang Kelembagaan Desa Tangguh Bencana, mencoba memperkuat dan menginisiasi dengan konsep-konsep manaajemen modern.... Disampaikan dalam Pelatihan Penguatan Kelembagaan PRB Desa Tangguh Bencana untuk Forum PRB Desa Karangpakis dan Forum PRB Desa Kalijeruk. kerjasama antara BPBD Kab. Cilacap dengan ALMAS Group Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, bertempat di Gedung kantor BPBD Cilacap.TRANSCRIPT
Wawan Andriyanto, SH
Development Regulation and Policy Specialist
ALMAS Group Yogyakarta
081215526761/081802617725
Pengalaman ORGANISASI PENGALAMAN KHUSUS
PAHAM Indonesia
(2004-sekarang):
Advisor Khusus Regulasi dan Kebijakan
Penanggulangan Bencana dan Pemberdayaan
Masyarakat;
ALMAS Group
Yogyakarta (2006-
sekarang)
•Relawan Pasca Gempa Yogya dan Pemberdayaan
Masyarakat (2006-2009)
•Fasilitator Desa Tangguh Bencana (2010);
•Konsultan Kebijakan Publik Penanggulangan
Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat (2011-
sekarang);
BNPB •Anggota Tim Asistensi Rencana Penanggulangan
Bencana Provinsi (Jambi, Kaltim, Kalteng, Kalbar,
Kalsel, Sulawesi Barat, NTB)
Kemenpora RI •Trainer dan Penyusun Modul Pelatihan
Pengurangan Risiko Bencana Pemuda
Dan lain-lain
Belajar Dari Semut…
KEBERSAMAAN ADALAH KEKUATAN
kekuatan untuk menjaga kebersamaan
Berfikir Besar, Jauh
Melebihi Masa Kini, BERBASIS desa
Asumsi Umumnya DESA adalah:
-Unit Pemerintahan Yang
LANGSUNG berhadapan dengan
dinamika masyarakat;
- Tempat dimana
adat&kebudayaan berkembang
secara hidup dan dinamis;
- Unit paling strategis untuk
“perantara” program pemerintah
(Pusat, Provinsi, Kab/Kota
berinteraksi dengan masyarakat).
Tingkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB 1/2012)
UTAMA (LEVEL
TERTINGGI)
MADYA (LEVEL MEDIUM) PRATAMA (LEVEL
TERENDAH)
a. Perdes atau perangkat
hukum lain tentang PRB;
b. Dokumen perencanaan PB
yang telah dipadukan ke
dalam RPJMDes dan dirinci
ke dalam RKPDes;
c. Forum PRB
desa/Kelurahan
d. Adanya tim relawan PB
Desa/Kelurahan rutin
terlibat aktif dalam kegiatan
peningkatan kapasitas,
pengetahuan dan
pendidikan kebencanaan
a.Kebijakan PRB tengah
dikembangkan;
b.Perencanaan PB telah
tersusun; belum terpadu ke
dalam instrumen
perencanaan desa;
c. Forum PRB belum
berfungsi penuh dan aktif;
d. Adanya tim relawan PB
Desa/Kelurahan yang
terlibat dalam kegiatan
peningkatan kapasitas,
pengetahuan dan
pendidikan kebencanaan
bagi para anggotanya dan
masyarakat pada
umumnya, tetapi belum
rutin dan tidak terlalu aktif;
a.kebijakan PRB di tingkat
desa atau kelurahan baru
upaya awal;
b.Adanya upaya-upaya awal
untuk menyusun dokumen
perencanaan PB;
c.Adanya upaya-upaya
awal untuk membentuk
forum PRB yang
beranggotakan wakil-wakil
dari masyarakat;
d.Adanya upaya-upaya
awal untuk membentuk tim
relawan PB
Desa/Kelurahan;
Tingkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
(Perka BNPB 1/2012) UTAMA MADYA PRATAMA
e.Adanya upaya-upaya
sistematis pengkajian
risiko, manajemen risiko
dan pengurangan
kerentanan, termasuk
kegiatankegiatan
ekonomi produktif
alternatif untuk
mengurangi kerentanan;
dan
f.Adanya upaya-upaya
sistematis meningkatkan
kapasitas kesiapsiagaan
serta tanggap bencana.
e.upaya pengkajian
risiko, manajemen risiko
dan pengurangan
kerentanan, termasuk
kegiatankegiatan
ekonomi produktif
alternatif untuk belum
terlalu teruji; dan
f. Upaya-upaya untuk
meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan serta
tanggap bencana yang
belum teruji dan
sistematis.
e.awal untuk
mengadakan pengkajian
risiko, manajemen risiko
dan pengurangan
kerentanan; dan
f. adanya upaya-upaya
awal untuk
meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan serta
tanggap bencana.
Fungsi LEGALISASI Kelembagaan
Destana (1) Pembudayaan partisipasi warga dan para pemangku
kepentingan.
Menjamin keberlanjutan Destana pasca program.
Membangun dukungan politis penentu kebijakan di
level komunitas (desa/kelurahan/negeri/kampung).
Kelembagaan yang jelas dan dilindungi sistem
regulasi memberikan dasar hukum bagi lembaga untuk
melakukan pengerahan sumber daya.
Teranggarkannya dana penanggulangan bencana
dalam anggaran pemerintah di level komunitas,
misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)
Fungsi Kelembagaan Destana (2)
Adanya landasan yuridis untuk memasukkan
rencana-rencana aksi dan kebutuhan ke dalam
perencanaan pembangunan pemerintah maupun
non pemerintah,.
Wadah untuk melestarikan kegotongroyongan
untuk pengurangan risiko bencana di level
komunitas.
Adanya pencegahan dan koreksi institusional
atas pembangunan yang meningkatkan kerawanan
bencana di tingkat desa.
Adanya wadah rembugan antarpihak dalam
penanggulangan bencana di level komunitas.
SISTEM
INTEGRASI
DESTANA DALAM
REGULASI /
PERENCANAAN
DESA
Jenis Pelembagaan Destana
Forum PRB Desa
Tim Relawan
MANAJEMEN
STRATEGIS
ORGANISASI
DESTANA
POSISI FORUM PRB DESA
9/25/2013 14
POSISI FORUM PRB DESA DALAM KEPEMIMPINAN MASYARAKAT
JAJARAN PIMPINAN
JAJARAN SUPERVISOR
JAJARAN OPERASIONJAL
PERENCANAAN STRATEGIS
PERENCANAAN OPERASIONAL
PEMIMPIN PERUBAHAN
PERENCANAAN JANGKA PANJANG 25 15 10
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH 15 10 8
PERENCANAAN JANGKA PENDEK 5 3-5 1-3
PERENCANAAN TAHUNAN 1 1 1
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN
DLM BULAN
Sumber:
Modifikasi Materi: Meth. Kusumahadi, “Materi Pelatihan ISFPP” 2010
Syarat Lembaga Destana Yang
Berkelanjutan: Menjadi Lembaga
yang Berposisi STRATEGIS untuk
pembangunan desa, dengan
syarat:
Penerimaan oleh Publik
Ketahanan Proses
Kemandirian
Penerimaan Oleh Publik : Kuncinya IKHLAS
INTEGRITAS Sikap‐sikap individu dalam masyarakat yang
tergerakkan oleh tujuan bersama untuk
membangun budaya aman dari ancaman bencana
DUKUNGAN Kebijakan public yang mendukung penanggulangan
bencana di semua sector
BERSATU Penggalangan, perencanaan dan praktek manajemen
sumber daya penanggulangan bencana oleh semua
pihak;
MAU BELAJAR Keterbukaan untuk menerima perubahan positif dari
pihak eksternal;
SINERGI/
KERJASAMA
Adanya interaksi yang saling membangun antara
pemerintah, masyarakat dan swasta.
JELAS Legalitas Kelembagaan Destana
Ketahanan Lembaga Destana,
ditentukan oleh: Kepemimpinan yang efektif, dibuktikan dengan keaktifan para dewan
pemimpin forum;
Kapasitas penggalangan dana, dibuktikan dengan pencatatan /
pemetaan jaringan donatur;
Perencanaan strategis yang efektif, dibuktikan dengan adanya RPB,
RAKPRB, Renkon, dan mekanisme monitoring;
Alur informasi yang efektif, dengan tatacara yang jelas;
Manajemen dan Administrasi keuangan dan Logistik yang baik;
Tingkat partisipasi yang tinggi, dan terekam dengan baik dalam
presensi administratif;
Cita‐cita dan tujuan yang jelas, tertulis dalam statuta/ AD-ART
lembaga;
Dokumentasi yang baik (persuratan, perencanaan, proses ;
audiovisual, foto-foto, dll);
Publikasi kelembagaan;
Pembinaan SDM dan Mekanisme Regenerasi yang baik
Mandiri, yang dilihat dari: Menghasikan pendapatan lokal untuk menutupi biaya operasi
inti dan biaya kegiatan, (adanya aktivitas marketing);
Mampu untuk menggalang dana dari luar bagi proyek yang
lebih besar, (keaktifan divisi Penggalangan Dana);
Didorong oleh tujuan bukan didorong oleh lembaga dana;
Mampu untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi
program (dengan metode dan tatacara yang benar);
Keuangan yang sehat dan transparan (dibuktikan dengan
adanya pembukuan keuangan, dll);
Mampu mengambil keputusan yang independen;
Manajemen yang baik;
Mampu mengakses narasumber teknis ketika dibutuhkan;
Mampu membentuk dan memelihara hubungan kerjasama.
Cara Berpikir Lembaga Destana
yang Berkelanjutan, Kuncinya
adalah mengkombinasikan
(mengkompakkan) 3 (tiga) cara
berpikir pelaku pembangunan
menjadi kekuatan yang terpadu
untuk memecahkan persoalan
strategis paling mendasar yang
dialami dalam perkembangannya.
Cara Berpikir Pelaku Desa
Tangguh Bencana
Mekanistis : Kata Kuncinya
“berdasarkan Prosedur......”, contoh:
aparat pemerintah.
Intuitif : Kata Kuncinya “mbuh piye
carane.....”, contoh : pengusaha
Strategis : Kata Kuncinya “terima dulu,
entar gampang diolahnya....” contoh :
perencana, akademisi (dosen, peneliti)
9/25/2013 21
BERFIKIR MEKANISTIS BERFIKIR INTUITIF BERFIKIR STRATEGIS
MASALAH MASALAH MASALAH
S O L U S I
P R O S E S B E R F I K I R
Ohmae, Kenishi: The Mind of the Strategist (1982)
M A S A L A H
Kalau Gak Ngompak.......
Source: www.google.com
Akhirnya Semua Pihak
Jalan Sendiri-Sendiri; Semua Tindakan Penanggulangan
Bencana jadi terkesan
SERBA SALAH
KOMUNIKASI KEPENTINGAN MASYARAKAT KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PENGURANGAN
RISIKO BENCANA
9/25/2013 24
ENAM ELEMEN KINERJA TINGGI
HASIL KINERJA STABIL TINGGI (Lebih 10 tahun)
CITA-CITA JELAS DAN MENANTANG
KEPEMIMPINAN TERFOKUS DAN BERDEDIKASI
STAF BERSEMANGAT PRODUKTIF DAN BELAJAR TERUS
KEUNGGULAN KOMPETITIF BERSUMBER KEAHLIAN
KOMUNIKASI TERBUKA DAN ADA MANAJEMEN PENGETAHUAN
Sumber:
Modifikasi
Materi: Meth.
Kusumahadi,
“Materi Pelatihan
ISFPP” 2010
FAKTOR ANALISIS STRATEGIS DARI
KEGIATAN FORUM PRB DESA
9/25/2013
1.Target Groups: pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai prioritas dampingan, Adakah kemungkinan terjadi dampak jangka panjang, jika ada seperti apa?. 2. Factor Lingkungan: sosial, ekonomi, budaya, tata pemerintahan, politik, pengaruh luar lannya. Bagaimana mengadaptasikannya, perlukah rencana kontijensi?. Adakah usaha sejenis: waspadai, kolaborasi, cuekin? 3.Sumberdaya: kecukupan sumberdaya (dana minimum yg dibutuhkan). Personil & peralatan yg memadai baik jumlah & kapasitasnya. Apa Jenis dan kwalitas training yang dibutuhkan staff?. 4.Kapasitas Organisasi: Kapasitas lembaga (kekuatan dan kelemahan), Apa keahlian yg ada di dlm lembaga. Apakah lembaga memiliki pengalaman? Adakah sumber2 rujukan yang dapat dimintai bantuan? 5.Kecocokan: Apakah rencana kompatibel dg Visi, Misi, Nilai, Goal. Apakah rencana didukung mayoritas masyarakat, Pengurus, eksekutif? 6.Potensi: Apakah semua potensi kita optimalkan? Apakah sumberdaya dan Keahlian telah benar2 terfokus untuk mencapai dampak maksimal? Bagaimana agar tindakan2 kita benar2 effektif di semua tingkat?
25
LEGALISASI DAN ADMINISTRASI
ORGANISASI
Legalisasi dan Administrasi
Organisasi, dilakukan dengan :
Diakui keberadaannya, dengan adanya pengaturan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana dalam Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana (opsional);
Pengurus, serta AD-ART/Statuta Disahkan dengan SK Kepala Desa;
Ada administrasi lembaga yang tercantum dalam Tatacara Administrasi yang disahkan dengan Keputusan (SK tertulis) Dewan Pengurus Forum PRB Desa; misal: Surat Masuk-Surat Keluar, Dokumen Folder, dll
Ada mekanisme regenerasi SDM yang baik,
yang tertulis dalam AD-ART/Statuta;
Ada Standar Prosedur keuangan, disahkan
dengan Keputusan (SK tertulis) Dewan
Pengurus;
Ada Standar Inventarisasi Logistik, disahkan
dengan Keputusan (SK tertulis) Dewan
Pengurus;
Ada SK Pengangkatan dan Database
Relawan Penanggulangan Bencana Desa
(identitas, golongan darah, jumlah keluarga,
dll);
Inventarisasi Pengetahuan, misalnya dengan perpustakaan PRB Desa;
Sosialisasi Peta/hasil kajian Risiko Bencana; dengan penyimpanan database terpusat dan tetap;
Rencana Strategis Forum PRB Desa (RPB, RAK PRB, Ren-kontinjensi), disahkan dengan peraturan di desa (Perdes, SK Kepala Desa), dijadikan dokumen semua pihak (Pemerintah Desa, BPBD & BAPPEDA, Forum PRB Desa, dll);
Standar Prosedur Operasional Kerjasama dengan pihak luar disahkan dengan Keputusan (SK tertulis) Dewan Pengurus; (misal MoU, Perjanjian/Kontrak, mekanisme Bagi Hasil/Bagi Sumber Daya)
“Tidak harus sekali langsung jadi...
Tapi,
Sekali jadi Jangan Berhenti
Kembangkan terus
Hingga bisa menjadi contoh dunia ini...
Dan jangan lupa...
Keberhasilan Desa Tangguh Bencana, dilihat ketika saat
dan pasca bencana terjadi...
Makin kecil dampak bencana, makin berhasil kita...”