kelembagaan ksn perkotaan kedungsepur
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
1/33
WORKSHOP
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
KSN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR
Jakarta, 19 November 2014
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
2/33
Outline
1. Latar Belakang
2. Tujuan, Target, Strategi, dan Ruang Lingkup Kegiatan
3. Dasar Hukum
4. Tinjauan Literatur
5. Tinjauan Kebijakan
6. Tinjauan Kelembagaan pada RTR KSN Lainnya
7. Kondisi Kelembagaan Kedungsepur
8. Usulan Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
3/33
LATAR BELAKANG
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
4/33
KRITERIA KSN DG SUDUT
KEPENTINGAN EKONOMI:
memiliki potensi ekonomi cepat
tumbuh;
memiliki sektor unggulan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan
ekonomi nasional;
memiliki potensi ekspor;
didukungjaringan prasarana dan
fasilitas penunjangkegiatan
ekonomi;
memiliki kegiatan ekonomi yang
memanfaatkan teknologi tinggi;
berfungsi untuk mempertahankan
tingkat produksi pangan nasionaldalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan nasional;
berfungsi untuk mempertahankan
tingkat produksi sumber energi
dalam rangka mewujudkan
ketahanan energi nasional; atau
ditetapkan untuk mempercepat
pertumbuhan kawasan tertinggal.
Amanah dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:Bab V: Penetapan Kawasan Strategis Nasional
Lampiran X dalam UU No. 26/ 2007
Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskankarena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan
dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
ditetapkan sebagai warisan dunia.
Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
nasional meliputi:
a) penetapankawasan strategis nasional;
b) perencanaantata ruang kawasan strategis nasional;
c) pemanfaatanruang kawasan strategis nasional; dan
d) pengendalianpemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
5/33
Adanya peran & kewenangan pemerintah
pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota
Adanya keterbatasan: kapasitasdaerah,
potensi & sumber daya daerah,
pendanaan/ anggaran
Adanya persamaan kondisi dalam hal:
karakteristikwilayah, permasalahanyg
dihadapi
Adanya perbedaan/ kesenjangan:
ketersediaan fasilitas/ infrastruktur, kondisi
ekonomi antar daerah
Adanya kebutuhan yg sama: penyediaan &
pelayanan fasum, peningkatan daya saing
& ekonomi lokal, sinergi dlm
pembangunan daerah
Lembaga pengelola KSN yang ada kurang
berfungsi dengan baik, efektif, & efisien
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
6/33
TUJUAN, TARGET, STRATEGI
& RUANG LINGKUP KEGIATAN
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
7/33
Target:Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan
KSN Perkotaan yang diwujudkan dengan
penandatanganan nota kesepahaman antara
gubernur dan bupati/ walikota.
Tujuan:
Percepatan pembentukan dan legalisasi
lembaga pengelola KSN Perkotaan melalui
peningkatan kapasitas kelembagaan
pengelolaan KSN Perkotaan, dalam rangka
mendukung pelaksanaan perwujudan
pemanfaatan ruang melalui forum-forum
koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang
tercakup dalam KSN Perkotaan.
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
8/33
Lanjutan...
Ruang Lingkup Kegiatan:
Fasilitasi penetapan dan
penyepakatan bentuk
lembaga pengelola KSN
Perkotaan.
Penyusunan dan penetapan
mekanisme tata laksana
lembaga pengelola KSN
Perkotaan.
Perancangan operasionalisasi
lembaga pengelola KSN
Perkotaan
Melakukan koordinasi
dengan Ditjen Penataaan
Ruang
Strategi:
Perumusan draft bentuk dan
mekanisme lembaga pengelolaKSN Perkotaan;
Penyusunan dan penetapan
mekanisme tata laksana
lembaga pengelola KSN
Perkotaan;
Perancangan Operasionalisasi
Lembaga Pengelola KSN
Perkotaan
Koordinasi intensif antar
wilayah dalam upaya mencapai
kesepakatan kepala daerah di
kabupaten/kota dalam
menetapkan bentuk lembaga
pengelola Kawasan Perkotaan;
Melakukan koordinasi secara
regular dengan Ditjen Penataan
Ruang.
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
9/33
DASAR HUKUM
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
10/33
Regulasiterkait Pengelolaan Kawasan Perkotaan
UNDANG-UNDANG
UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Peraturan pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan
antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota
UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
PERATURAN PEMERINTAH
PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
PP No. 50 tahun 2007 tentang tatacara kerjasama antar daerah
PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN
PP No. 34 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan
PERATURAN MENTERI
Permendagri No. 69 tahun 2007 tentang kerjasama pembangunan perkotaan;
Permendagri No. 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah;
Permendagri No. 23 tahun 2009 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama antardaerah
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
11/33
TINJAUAN LITERATUR
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
12/33
Pengertian Kelembagaan
Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat
atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar
manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan
ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan
formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk
bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
(Djogo, et al; 2003)
Kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat
untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang
bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang
diinginkan.
Kelembagaan disamping dalam pengertian lembaga/organisasi atau perangkat keras, juga termasuk
perangkat lunak seperti: aturan main, norma, budaya-kognitif, serta besaran dan distribusi kewenangan
dan otoritas yang berjalan (Scott, 2008).
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
13/33
Menurut Pakpahan 1990 dalam Nasution, 2002 :
1. Batas kewenangan (jur isd ic t ional bo undar y), merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang
dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa.
2. Hak Kepemilikan (Property right), mengandung makna sosial yang berimpiklasi ekonomi. Konsep property right
atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) dari semua masyarakat perserta
yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur
hubungan antar anggota masyarakat.
3. Aturan representasi (Rule of representat ion), mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan. Keputusan
Komponen Kelembagaan
a. Komponen person, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
b. Komponen kepentinganyaitu orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga
diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
c. Komponen aturandimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara
bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
d. Komponen struk turdimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang
tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.
Sumber: Syahyuti, 2003
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
14/33
TINJAUAN KEBIJAKAN
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
15/33
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PASAL 142
Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dapat dilakukan melalui kerja sama
antar wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangPASAL 47
1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
kabupaten/ kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan diatur dengan
peraturan pemerintah.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
BAB XV DALAM PASAL 355 : PERKOTAAN
Ayat (4)
Penyelenggaraan pemerintahan p ada kawasan p erkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
16/33
TINJAUAN KELEMBAGAAN
PADA KAWASAN LAINNYA
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
17/33
Badan Pengelolaan KAPET(Keppres No. 150 Th. 2000)
Lingkup Pengaturan:
- Diketuai oleh Gubernur di KAPET
- Tugas Badan diatur dlm keppres
- Ada Tim Teknis (dalam menjalankan tugas)- Pembiayaan : APBN, APBD Prov, APBD Kab., & Sumber-sumber dana lain yg sah
l h iliki
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
18/33
PENETAPAN KSN PERENCANAAN TATA RUANG KSN
1. Perpres No. 45/2011 tentang RTR
Kawasan Perkotaan Denpasar,
Badung, Gianyar, Dan Tabanan
Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga
pengelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perpres No.55/ 2011 tentang RTR
Kawasan Perkotaan Makassar,
Maros, Sungguminasa, Dan Takalar
Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga
pengelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Perpres No.62/ 2011 Tentang RTR
Kawasan Perkotaan Medan, Binjai,Deli Serdang, Dan Karo
Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga
pengelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Perpres No. 86/ 2011 Tentang
Pengembangan Kawasan Strategis
Dan Infrastruktur Selat Sunda
dibentuk Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan
Infrastruktur Selat Sunda, yang selanjutnya disebut Badan
Pengembangan. Lembaga Pemerintah yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
5. Perpres No. 87/ 2011 TentangRencana Tata Ruang Kawasan
Batam, Bintan, Dan Karimun
Pengelolaan Kawasan BBK dilaksanakan oleh Menteri,Gubernur, Bupati/Walikota, serta Badan Pengusahaan KPBPB
Batam, Badan Pengusahaan KPBPB Bintan dan Badan
Pengusahaan KPBPB Karimun sesuai dengan kewenangannya
6. Perpres No. 58/ 2014 tentang RTR
Kawasan Borobudur dan Sekitarnya
Pengelolaan dilaksanakan Menteri urusan pemerintahan di
bidang kebudayaan, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan
badan/lembagaberdasarkan ketentuan perundang-undangan
KSN Yang Telah Memiliki Perpres...
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
19/33
Kota Metropolitan MAMMINASATA yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar di Sulawesi
Selatan
BKSPMM diketuai oleh Gubernur
Terdapat lembaga SNVT (Satker Non Vertikal Tertentu) di Kementerian untuk peningkatan pelaksanaan
program-program prioritas
Pola pengelolaan kawasan : struktural (hirarkis-koordinatif)
Memiliki UPT. Sebagai pelaksana teknis yg membantu BKSPMM
BKSPMM (Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata)(KSN Metropolitan Mamminasata: Perpres 55/2011)
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
20/33
KONDISI
KELEMBAGAAN KEDUNGSEPUR
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
21/33
Kawasan
Perkotaan
Kedungsepur :
Wilayah mencakup
perkotaan 4
kabupaten dan 2
kota
OVERVIEW
KAB. KENDAL
KAB.
SEMARANG
KOTA
SALATIGA
KOTA
SEMARANG
KAB. DEMAK
KAB.
GROBOGAN
KAB. KENDAL
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
22/33
Perkembanganjumlah penduduk perkotaan yg
semakin meningkat
Aktivitas perkotaan yang semakin berkembang pesat
vs keterbatasan lahan
Pengembangan pertanian sebagai ketahanan pangan
Pengembangan permukiman perkotaan yang
berkelanjutan
Pertumbuhan kegiatan industri
Kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana
dasar (persampahan, air minum, pengolahan limbah,
dll)
Optimalisasi budidaya perkotaan sesuai kapasitas
ruang
Kebutuhan pengembangan transportasi dan prasarana
regional
Isu Strategis Pengembangan KSN Kedungsepur
B k K l b S I i
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
23/33
Bentuk Kelembagaan Saat IniKSN Kedungsepur (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab.
Kendal, Kab. Demak & Kab. Purwodadi)
Bentuk Kelembagaan saat ini di KSN Kedungsepur adalah:Sekretariat B ersama (Sekber)
Pada Hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, diselenggarakan Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Serah Terima Sekretariat Bersama ( Sekber ) Kedungsepur
Dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Kabupaten Demak
Periode 2014
2017.
Beberapa bidang yang mendesak dan perlu dikerjasamakanmeliputi :
Transportasi
Air minum
Persampahan Pariwisata
Pengelolaan Lingkungan
Ketahanan pangan
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
24/33
Kondisi saat ini...
Ketua Sekber dijabat secara bergilir oleh Bupati/ Walikota
Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan antardaerah
Belum ada dukungan dana dari APBN untuk operasional, sehingga menjadi beban
APBD Kabupaten / kota.
Kerjasama antardaerah masih kurangbentuk kerjasama tiap sektor/ bidang
pembangunan masih rendah
Kepemimpinan secara bergantian/ bergulir oleh kepala daerah mengakibatkan
kecenderungan pembangunan pada daerahnya sendiri (sesuai masa kepemimpinan)
Masih cenderung sebatas koordinatif, belum sampai pelaksanaan programpembangunan/ implementatif
Belum di-Perpres-kannya RTR Perkotaan Kedungsepur, sehingga mempersulit
implementasi program khususnya yg bersifat regional
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
25/33
USULAN KELEMBAGAAN
KSN PERKOTAAN KEDUNGSEPUR
Dasar Pembent kan l b d l d
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
26/33
Dasar Pembentukan Kelembagaan dalam Raperpres KSN Kedungsepur
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
27/33
Lampiran surat Gubernur Jawa Tengah No. 650/009669 tentang Penyampaian Naskah
Kesepakatan dan Dukungan Prooses Penetapan Raperpres RTR Perkotaan Kedungsepur,
terutama pada lampiran surat: Bahan Pertimbangan Kembali Dalam Rangka
Penyempurnaan Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Kedungsepur ada angka 8.
Salinan surat Gubernur:
Pasal 118
Badan / Lembaga Pengelolaan
Ayat (2) agar dihapus, Karena dapat menimbulkan kerancuan-kerancuan, (terutama pada huruf a).
Pembentukan dan pengaturan agar dilaksanakan oleh pemerintah (pusat). Hal ini untuk memastikan agar
kepentingan pemerintah terhadap kedungsepur dapat terwujud.
Hasil Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KSN Kedungsepur
Tahun 2014
Pengkajian/ Telaah Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Literatur, & Bentuk-
bentuk Kelembagaan yg Telah Ada
KSN KEDUNGSEPUR
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
28/33
KSN KEDUNGSEPUR...(Usulan Pengembangan Kelembagaan)
Usulan Bentuk
AlternatifKelembagaan
Instansi Vertikal
Vs
Otonom
Instansi VERTIKAL
Lembaga Struktural
Vs
Lembaga Fungsional
Lembaga STRUKTURAL
Lembaga bersifat ad hoc
Vs
Lembaga bersifat permanen
Lembaga bersifatPERMANEN
Usulan Ideal
Pembentukan:
Badan Pengelola Kawasan Perko taan
Kedungsepur (BPKPK)
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
29/33
PembentukanBadan Pengeloladilaksanakan
oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian atau Menteri yang
Membidangi, dan/ atau dapat dilaksanakan
oleh Gubernur melalui dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan, dengan
personil dapat berasal dari pemerintah /
kementerian, dan/atau dari SKPD di Provinsi
Jawa Tengah, dan/ atau SKPD Kabupaten/
Kota.
Anggota Badan / lembaga adalah unsur
unsur dari pemerintah provinsi dan
kabupaten/ kota yang terkait dengan
pengelolaan KSN Perkotaan Kedungsepur
Lanjutan... TUPOKSI:a. Melaksanakan fasilitasidalam usulan
perencanaan, sinkronisasi, dan
keterpaduan program;b. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan
pelaksanaan program guna mewujudkan
Kawasan perkotaan kedungsepur
sebagaimana tujuan penataan ruang;
c. Menjaga konsistensi RTR Kedungsepur
dengan RTR Provinsi, Kabupaten/ Kota
dan RRTR Provinsi, Kabupaten / kota
pada kawasan perkotaan kedungsepur;
d. Melaksanakan kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruangbersama-sama
dengan pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten / kota sesuai
dengan kewenangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
S O i i
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
30/33
Susunan Organisasi
Penanggung Jawab
Kepala Badan
Sekretariat
Anggota
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
Pemkab. Kendal
Pemkab. Demak
Pemkab. Semarang
Pemkab. Grobogan
Pemkot. Semarang
Pemkot. Salatiga
Penanggung Jawab :
Presiden
Kepala Badan :
Pejabat Pemerintah/ Pemerintah Daerah
Yg Ditunjuk oleh Pemerintah
Sekretariat :
Pejabat Pemerintah/ Pejabat Dinas Teknis
di Pemprov. Jawa Tengah yg Ditunjuk
Anggota :
Unsur Pemprov. Jateng & Unsur Pemkab./
kota di lingkup KSN Kedungsepur
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
31/33
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
32/33
Tata Kerja & Alternatif Pembiayaan
Mekanisme Pelaksanaan/ Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Kedungsepur:
a. Badan pengelola Bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi
b. Melaksanakan tugas kesekretariatan/ harian
c. Fasilitasi dan Rapat Koordinasi dilaksanakan secara rutindan/ atau dapat dilakukan sesuai
dengan kebutuhan
SUMBER PEMBIAYAAN:
Pemb iayaan untuk p engelo laan dan pembangun an di KSN Kedun gsepur:
APBN;
APBD Provinsi Jawa Tengah;
APBD Kab./ kota di lingkup KSN Perkotaan; dan
Sumber-sumber dana lain yg sah.
Pemb iayaan un tuk penyelenggaraan badan p engelo la dibebankan kepada APBN.
-
8/10/2019 Kelembagaan KSN Perkotaan Kedungsepur
33/33