kelembagaan bank sentral dan bank indonesia
DESCRIPTION
KELEMBAGAAN BANK SENTRAL DAN BANK INDONESIA Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (John Singleton, 2011) Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan Menurut Kisch dan Elkin (1932), bank sentral adalah ‘bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi’. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan. Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi: Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasionalTRANSCRIPT
KELEMBAGAAN BANK SENTRAL DAN BANK
INDONESIA
TOPIK BAHASAN2
• Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (John Singleton, 2011)
• Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan
• Menurut Kisch dan Elkin (1932), bank sentral adalah ‘bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi’. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan.
Mengenal Bank Sentral 3
Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi:
1. Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter.3. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga
pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri
4. Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank
5. Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan
6. Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa
7. Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi 8. Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut
kebijakan ekonomi9. Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter
internasional
Mengenal Bank Sentral4
Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005)
1.Pengendalian kebijakan moneter; 2.Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa; 3.Agen fiskal4.Sebagai lender of last resort; 5.Mengawasi dan mengatur perbankan; 6.Mengelola sistem pembayaran;7.Mengelola dan memelihara mata uang;
Menurut Charles Goodhart (1991, p.5), kenapa bank sentral karena posisinya dalam sistem berada di tengah-tengah/sentral, bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai ‘bank-nya bank’, yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami kesulitan.
Mengenal Bank Sentral5
Peran Bank Sentral dalam Aliran Dana
Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi
Sistem KeuanganSistem Keuangan
Rmh Tangga Perush. Pemerintah
Peminjam
Rmh Tangga Perush. Pemerintah
Penabung
Laba/Rugi
Dana
Laba/Rugi
Dana
Dana
Laba/Rugi
Laba/Rugi
Dana
KeterlibatanPemerintah /Bank Sentral
Perantara Keuangan
Pasar Keuangan
Infrastruktur dan Lingkungan
Infrastruktur dan Lingkungan
6
Perbandingan Kedudukan dan Tugas Bank Sentral Di Beberapa NegaraPelaksanaan Tugas Bank Sentral di Beberapa Negara
Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran
Indonesia Ya Tidak Ya Malaysia Ya Ya Ya Selandia Baru Ya Ya Ya Afrika Selatan Ya Ya Tidak Brasil Ya Ya Sebagian India Ya Ya Sebagian Singapura Ya Ya Sebagian Belanda Ya Sebagian Ya Itali Ya Sebagian Ya Jerman Ya Sebagian Ya Amerika Ya Sebagian Sebagian Perancis Ya Sebagian Sebagian Australia Ya Tidak Ya Jepang Ya Tidak Ya Brunei Ya Tidak Tidak Hong Kong Ya Tidak Tidak Inggris Ya Ya Tidak
Sumber : berbagai referensi
7
Kelembagaan Bank Sentral
Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan, sifat pelaksanaan tugas bank sentral dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudensial (macroprudential) dan mikroprudensial (microprudential).
a. Makroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen dan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga khususnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya. Dilakukan melalui peran sebagai lender of last resort dan menerbitkan peraturan kehati-hatian terhadap bank dan lembaga keuangan yang menjadi bidang pengawasannya.
b. Mikroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai supervisor atau pengawas. Bank sentral dapat menerbitkan ketentuan terhadap lembaga yang ada dalam lingkup pengawasannya.
8
Makroprudensial vs Mikroprudensial
Mikroprudensial
Fokus terhadap risiko individual bank atau lembaga keuangan
Fokus terhadap risiko sistemik pada sistem keuangan
Makroprudensial
9
Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen
Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi.
Juga sbg bankers’ bank (lenders of the last resort).
Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas.
Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat.
Kadang masih sbg bank komersial.
Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah.
Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca pembayaran)
Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga, utk pertumbuhan ekonomi.
Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.
Independen dr Pemerintah dg koordinasi.
Penguatan akuntabilitas dan transparansi.
Bank Sirkulasi Bank Sirkulasi & Bankers’ & Bankers’
bankbank
Bank SentralBank Sentral(dahulu)(dahulu)
Bank SentralBank Sentral(dewasa ini)(dewasa ini)
Evolusi Peran Bank Sentral 10
Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dr bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral .......
UU No. 11 Th 1953 ttg BI sbg pengganti DJB wet 1922.
BI sebagai bank sentral RI. Bagian dr Pemerintah Kebijakan oleh Dewan
Moneter
Pencetakan uang utk defisit fiskal vs. Sanering 1959 dan hyperinflasi 1965/68.
Dominasi politik dan pembiayaan bank sentral.
Pencetakan uang vs. Sanering (Gunting Sjafrudin) 1950.
Bentuk formal bank sentral belum ada.
De Javasce Bank (DJB) vs BNI.
UUD 1945 Pasal 23: BI sbg bank sentral
UU Nasionalisasi DJB
Sta
tus
Lan
dasa
n
Hu
ku
m
Pera
n
Peri
sti
wa
Pen
tin
g
DJB dan BNI sbg bank sirkulasi.
Mata uang Belanda & Jepang vs. ORI.
Tugas: (i) Stabilitas moneter, (ii)Pengedaran uang, (iii) Sistem pembayaran.
Peran sbg: (i) Agen Pemb, (ii) Kasir Pem, (ii) Bankers bank
Masih menjalankan fungsi bank komersial.
1945-19521945-1952 1953-19671953-1967
11Evolusi Peran Bank Indonesia
Sta
tu s
Lan
dasa
n
Hu
ku
m
Pera
n
P
eri
sti
wa
Pen
tin
g
Stabilisasi ekon (1968-72) Hasil minyak (1973-82) & kebijakan
kredit selektif KLBI). Deregulasi (1983-92) dan kebijakan
moneter tidak langsung. Krisis 1997, BLBI, reformasi. Konflik tujuan stabilitas harga dan
kurs rupiah vs. tujuan ekonomi lain.
BI sebagai bank sentral RI Bagian dari Pemerintah Peran dan kebijakan oleh Dewan
Moneter UU No. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral. Tugas: (i) Stabilitas nilai rupiah, (ii)
Mendorong produksi, kesempatan kerja.
Masih berperan sbg: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (ii) Bankers bank.
Fungsi bank komersial tidak ada lagi.
BANK INDONESIA
dewasa ini ...
1968-19981968-1998 1999-1999-SekarangSekarang
12Evolusi Peran Bank Indonesia
1946Pendirian
BNI
sbg bank umum yg berfungsi sbg bank
sirkulasi 1951Nasionalisasi
de Javasche Bankmenggantikan BNI sbg
bank sirkulasi
1997/19981997/1998Krisis1953
Pendirian BI
sbg Bank Sentral
(UU no. 11 Th 1953)1968
Diundangkan
UU no. 13 Th 1968
ttg Bank Sentral
BI sbg bagian Pemerintah,
Setingkat kementerian negara
1999BI sebagai bank sentral
independen
(UU no. 23 Th 1999)
Pasca reformasi terdapat perubahan politik hukum yang cukup mendasar, dengan lingkungan sosial dan politik yang berubah cepat turut menyumbang atas fenomena ditransformasikan-nya BI menjadi bank sentral yang independen.
20082008Krisis
2008PERPPU
amandemen kedua UUBI
Penguatan akuntabilitas, transparansi, dan krediibilitas pembentukan BSBI
Fungsi LOLR pengaturan mengenai FPD
13
Menciptakan stabilitas ekonomi
2004UU 3 Th 2004 amandemen
pertama UUBI
BI sebagai bank komersial dg fungsi bank sirkulasi dan pengawasan bank
BI (sebagai bagian dari pemerintah) diminta untuk membiayai proyek-proyek pemerintah.
BI menjalankan peran sebagai otoritas moneter, pengawasan bank dan kasir pemerintah dan pengedaran uang
Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintahan yang diberikan wewenang mengatur/menerbitkan peraturan.
Perlunya langkah responsif dalam membendung dampak krisis
Menjaga kepercayaan masy. thd perbankan
Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank
Mengubah ketentuan kriteria agunan FPJP
Sejarah Singkat Bank Indonesia13
Bank Indonesia dalam Konstitusi14
fiscal policy monetary policy controlling
Materi Pokok UU Bank Indonesia
15
Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
UU BI
Status, Tempat Kedudukan, & Modal (Pasal 4-6)
Tujuan Dan Tugas (Pasal 7-9)
Dewan Gubernur (Pasal 36-51)
Hubungan Dengan Pemerintah (Pasal 52-56)
Tugas Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter
(Pasal 10-14)
Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
(Pasal 15-23)
Tugas Mengatur & Mengawasi Bank (Pasal 24-35)
Hubungan Internasional (Pasal 57)
Akuntabilitas Dan Anggaran (Pasal 58-64)
Ketentuan Pidana & Sanksi Adm(Pasal 65-72)
Ketentuan Peralihan (Pasal 73-78)
Ketentuan Penutup (Pasal 79)
- Uang Rupiah (Ps. 2-3)
- Status (Ps. 4)
- Modal (Ps. 6)
- Tujuan (Ps. 7)- Tugas (Ps. 8)
- Kebijakan Moneter (Ps. 10)- Fungsi LOLR (Ps. 11)- Kebijakan nilai tukar (Ps. 12)- Pengelolaan cadev (Ps. 13)- Penyelenggaraan survei (Ps. 14)
- Kewenangan di bidang SP (Ps. 15)- Kliring & Setelmen (Ps. 16-18)
- Dialihkan menjadi kewenangan OJK- UU BI (UU No. 23 Th 1999) ditetapkan tanggal 17 Mei 1999, (13 Bab, 79 Pasal)- Dua kali perubahan, yaitu UU No. 3 Th, 2004 dan UU No. 6 Th. 2009)
Korelasi UU BI dengan UU Lain
Kewenangan Mikroprudensial perbankan oleh OJK. Makroprudensial perbankan oleh BI.
Koordinasi bauran kebijakan BI-OJK (pengaturan dan pengawasan).
Sistem informasi yang terintegrasi.
Kewenangan BI dalam pengelolaan Rupiah
Perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah.
Cakupan Sistem Pembayaran (tunai dan non tunai).
Pengalihan perizinan, pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJK
Kewenangan BI dalam memberikan izin, mengatur, dan mengawasi, serta mendapat laporan dari penyelenggara transfer dana.
16
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
17
Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009•BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia•BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang•Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi.
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
18
Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang :•Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara•Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter•Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran•Menjaga stabilitas sistem keuangan •Menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort”
19
Meyampaikanlaporan keuanganBI yang telahdiperiksa
Memeriksa laporan keuangan
BI
-Laporan Tahunan, triwulanan/ sewaktu-waktu
- persetujuan ATBI (operasional)
Laporan triwulanan/
sewaktu-waktu, Tahunan
Mengambil sumpah dan janji anggota
Dewan Gubernur
Hasil telaah
Menteri
Kementerian
PUBLIK(Informasi Tahunan)
DPR
Presiden
Kepala Negara
Kepala Pemerintaha
nBPK MA
BADAN SUPERVISI
oMenetapkan UU BI
o Pemilihan Pimpinan BI
Koordinasi
Primary Constitutional Organs: Presiden, DPR, MPR, BPK, MK, DPD, MAAuxiliary Institutions: BI, KPK, KY
Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan
Visi, Misi, dan Nilai Strategis BI 20
Tujuan Bank Indonesia 21
terhadap mata uang negara
lain
Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
terhadap barang & jasa
(harga)
Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan Bank Indonesia adalah
- mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
- serta ikut mendorong terpeliharanya kestabilan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Wacana perubahan Tujuan BI (dual objectives) *:
*Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI
*Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI
Keterkaitan Tugas Pokok BI 22
Keterkaitan Tugas Pokok BI 23
• Karena pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui sistem keuangan, khususnya lembaga perbankan, maka sistem keuangan sehat serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran merupakan prasyarat efektivitas suatu kebijakan moneter.
• Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem keuangan
• Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan efektivitas kebijakan moneter.
Ruang Lingkup Kebijakan Moneter meliputi:
Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan
Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan.
24Stabilitas MoneterRuang Lingkup Kebijakan Moneter
25
25
Keseimbangan NP
PENDEKATAN
SISTEM OPERASI
Pendekatan Harga
Variabel-variabel Informasi
• Langsung • Sk.bunga PUAB
• Stabilitas harga
• Tidak langsung
Pendekatan Kuantitas
- Langsung - Monetary base - Agregat moneter Stabilitas harga - Tidak langsung seperti: seperti: Pertumbuhan ekonomi . Uang primer/M0 . M1, M2 Kesempatan kerja . Reserve bank . Kredit pbk . Sk.bunga
Sumber: Junggun Oh. “Inflation Targeting, Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules in Korea”,
Economic Pap er, Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea (dimodifikasi).
Instrumen
Sasaran Operasional
SasaranAkhir
Sasaran Operasional
Sasaran Antara
Sasaran Akhir
Instrumen
Stabilitas MoneterPendekatan Kebijakan Moneter
Stabilitas Sistem PembayaranRuang Lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran
26
Ruang Lingkup Sistem Pembayaran meliputi:
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan
Menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.
Stabilitas Sistem Pembayaran Instrumen Sistem Pembayaran
27
Instrumen sistem pembayaran secara umum terdiri dari:
a. Instrumen tunai : uang kertas uang logam
b. Instrumen non-tunai : paper based: cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain electronic based: RTGS card based: kartu debet, ATM, kartu kredit
Stabilitas Sistem Pembayaran Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran
Pembeli (Payor)
Penjual (Payee)
Flow pembayaran
Flow barang/jasa
Bank BBank A
Settlementdi Bank Sentral
RpInstrumen
Pengirim Penerima
Kliring
Tunai
Non- Tunai
28
Stabilitas Sistem Keuangan 29
(Dukungan) berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional
(Dukungan) berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional
Sasaran
Prinsip
KegiatanUtama
Penguatan Resilience, Intermediasi dan Efisiensi Sistem Keuangan melalui Surveillance, Kebijakan Makroprudensial, Financial Development dan Koordinasi
Penguatan Resilience, Intermediasi dan Efisiensi Sistem Keuangan melalui Surveillance, Kebijakan Makroprudensial, Financial Development dan Koordinasi
Strategi
Research & Surveillance based
Forward Looking (Long Term Horizon)
System wide perspective
Governance and Coordination
FungsiKebijakan
MakroprudensialSystemic
SurveillanceCrisis Mgt & Kerjasama
LembagaPengembangan
Sektor Keuangan
Riset & Analisis sistem keuangan (institusi & pasar), rumah tangga, korporasi, sektoral
Riset & Analisis sistem keuangan (institusi & pasar), rumah tangga, korporasi, sektoral
Surveillance Sistemik SIFIsSurveillance Sistemik SIFIs
Pemeriksaan Bank dan LKBB berpotensi sistemik (SIFIs)
Pemeriksaan Bank dan LKBB berpotensi sistemik (SIFIs)
Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan & Regulasi Makroprudensial
Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan & Regulasi Makroprudensial
Pengembangan tools, indikator dan model
Pengembangan tools, indikator dan model
Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Riset, Analisis dan
Pendalaman Sektor Keuangan :•Lembaga•Pasar•Infrastruktur•Produk dan Instrument
Riset, Analisis dan Pendalaman Sektor Keuangan :•Lembaga•Pasar•Infrastruktur•Produk dan Instrument
Mendorong EfisiensiMendorong Efisiensi
Financial InclusionFinancial Inclusion
Koordinasi Kebijakan Sektor KeuanganKoordinasi Kebijakan Sektor Keuangan
Kerjasama Internasional Sektor Keuangan (a.l. FSB& BIS)
Kerjasama Internasional Sektor Keuangan (a.l. FSB& BIS)
Komunikasi Kebijakan Komunikasi Kebijakan
Protokol Manajemen Krisis (incl. LOLR)Protokol Manajemen Krisis (incl. LOLR)
Balanced Financial Intermediation
Strengthened FS Resilience
Enhanced Financial Efficiency
Elemen
Outlook Stabilitas Sistem Keuangan Outlook Stabilitas Sistem Keuangan
Stabilitas Sistem KeuanganKebijakan Makroprudensial
30
Kebijakan
Moneter
Stabilitas Sistem Keuangan
Pengaturan dan Pengawasan SIBs
Pengaturan dan Pengawasan non-SIBs
makro mikro
Kebijakan Makroprudential
Kebijakan Mikroprudential
Kerangka kebijakan makroprudensial adalah:• Tujuan: memelihara kestabilan sistem keuangan dg membatasi potensi meningkatnya risiko sistemik.• Cakupannya: seluruh potensi risiko sistemik• Issue: Fokus pada risiko yang meningkat di dalam dan/atau karena sistem keuangan• Instrumen: kehati-hatian (prudential ), yang diukur dan digunakan untuk khususnya risiko sistemik dan
diterapkan pada sistem keuangan secara luas.
Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, BI berwenang:a.Menetapkan kebijakan makroprudensial;b.Melakukan pemantauan sistem keuangan (surveillance);c.Mengembangkan pasar dan akses keuangan;d.Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan; dane.Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang sistemically important bank dan/atau bank lainnya, serta lembaga keuangan bukan bank yang sistemik.
Framework Kebijakan Bank Indonesia
31
SEKTOR EKSTERNAL
Transaksi BerjalanEksporImpor
TransferPenghasilan (Income)
Transaksi Modal dan KeuanganInvestasi Langsung
Aliran Keuangan– Pemerintah
– SwastaCadangan Devisa
SEKTOR RIIL
KonsumsiInvestasiEksporImpor
SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL)
Anggaran Negara (APBN)Penerimaan, termasuk hibahPengeluaranKeseimbangan (overall)Pembiayaan– Dalam Negeri– Luar Negeri
SEKTOR MONETER
Otoritas MoneterAktiva Luar Negeri BersihAktiva Domestik BersihNet Claim on Government
Bank UmumAktiva Luar Negeri BersihAktiva Domestik Bersih
Uang Primer
Uang Beredar
Keterkaitan Tugas Bank Sentral dengan Sektor Lain
32
1. Kebijakan moneter tidak terlepas dari kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal.
2. Keterkaitan antara sektor ekonomi berdasarkan 4 pilar IMF, yaitu sektor riil, sektor fiskal (keuangan negara), sektor eksternal, dan sektor moneter.
3. Perlu koordinasi yang ketat antara agen pemerintah, lembaga tinggi pemerintah (mis : Kemenkeu, OJK, BKPM, Bappenas) dengan BI.
33Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia
Independensi
1. Institutional
2. Goal3. Instrumen
t4. Personal5. Budget
Independensi
1. Institutional
2. Goal3. Instrumen
t4. Personal5. Budget
AkuntabilitasAkuntabilitas
Audit Kinerja1. Penyampaian laporan tugas2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI
dan Dewan Gubernur oleh DPR3. DPR meminta penjelesan pelaks
tugas & wewenang BI
Audit Kinerja1. Penyampaian laporan tugas2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI
dan Dewan Gubernur oleh DPR3. DPR meminta penjelesan pelaks
tugas & wewenang BI
Audit Anggaran• Penyampaian anggaran operasional
& kebijakan khusus ke DPR• Pemeriksaan keuangan oleh BPK• Penyampaian laporan keuangan
tahunan ke masyarakat
Audit Anggaran• Penyampaian anggaran operasional
& kebijakan khusus ke DPR• Pemeriksaan keuangan oleh BPK• Penyampaian laporan keuangan
tahunan ke masyarakat
Bank IndonesiaUU No.23/1999sbgmn diubah Terakhir dgnUU No.6/2009
Bank IndonesiaUU No.23/1999sbgmn diubah Terakhir dgnUU No.6/2009
Pengawasan LainBadan Supervisi
Pengawasan LainBadan Supervisi
Transparansi• Informasi evaluasi pelaks kebijakan• Komunikasi keputusan RDG• Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah• Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah• Kurikulum kebanksentralan
Transparansi• Informasi evaluasi pelaks kebijakan• Komunikasi keputusan RDG• Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah• Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah• Kurikulum kebanksentralan
Hubungan dengan Pemerintah
• Counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN
• Sebagai pemegang kas pemerintah• Dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan
dengan pihak creditor luar negeri• Memberikan masukan kepada pemerintah (pusat
dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah)
34
Badan Supervisi Bank Indonesia
Membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap BI, yaitu berupa:
1.Telaah atas laporan keuangan tahunan BI
2.Telaah atas anggaran operasional dan investasi BI
3.Telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI
BSBI dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, maupun makroprudensial.
35
Hubungan Internasional
Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional :
Bidang Moneter IMF, G-20 Bidang Keuangan Perbankan BIS, EMEAP Bidang Perdagangan dan Investasi WTO,
GATS Bidang Pembangunan World Bank, ADB,
IDB Kerjasama antar bidang yang berbasis
kesamaan daerah (regionalism) APEC, ASEAN
36
Struktur Organisasi Bank Indonesia
37
STABILITAS MONETER
GubernurDeputi Gubernur Senior
STABILITAS SISTEM KEUANGAN & SISTEM
PEMBAYARANMANAJEMEN INTERN JARINGAN KANTOR
1. Departemen Komunikasi (DKom)
2. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST)
3. Departemen Hukum (DHk)4. Departemen Sumber Daya
Manusia (DSDM)5. Departemen Pengelolaan Sistem
Informasi (DPSI)6. Departemen Keuangan Intern
(DKI)7. Departemen Pengelolaan
Logistik, Arsip dan Pengamanan (DLP)
8. Departemen Audit Intern (DAI)9. Departemen Pengelolaan Aset
(DPA)
1. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
2. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)
3. Departemen Pengelolaan Devisa (DPD)
4. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)
5. Departemen Statistik (DSta)6. Departemen Pengelolaan dan
Kepatuhan Laporan (DPKL)7. Departemen Internasional (DInt)
STABILITAS SISTEM KEUANGAN1.Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP)2.Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK)3.Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU)
SISTEM PEMBAYARAN1.Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP)2.Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)3.Departemen Pengelolaan Uang (DPU)4.Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah (DPTP)
REGIONAL-9 Kantor Perwakilan BI Wilayah-32 Kantor Perwakilan BI Provinsi/Kota/Kabupaten
INTERNASIONAL1.Kantor Perwakilan BI New York2.Kantor Perwakilan BI London3.Kantor Perwakilan BI Tokyo4.Kantor Perwakilan BI Singapore
DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
4 s.d 7 Deputi Gubernur
Asisten Gubernur
Struktur Organisasi Bank Indonesia
38
Dewan Gubernur Bank Indonesia
Asisten Gubernur
- DG dipimpin oleh Gubernur dan DGS sebagai wakil;
- 4 -7 org Deputi Gubernur.*
Asisten Gubernur
Asisten Gubernur
Asisten Gubernur
DPR RI
BSBI
Menilai kinerja DG dan ADG Menyetujui/menolak calon anggota DG yang
diajukan Presiden Menerima laporan tahunan dan triwulanan BI
mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang
Membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur
Dewan Gubernur Bank Indonesia
39
Persyaratan Dewan Gubernur:warga negara Indonesia;memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
Pengisian Jabatan Anggota Dewan Gubernur:Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pemberhentian Anggota Dewan Gubernur dalam Masa Jabatan:mengundurkan diri; terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atauberhalangan tetap.
Dewan Gubernur Bank Indonesia
40
Gubernur, DGS, DpG, dan/atau pejabat BI tdk dpt dihukum krn telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam UUBI sepanjang dilakukan dengan itikad baik
Dalam hal anggota DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden
Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:a.dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;b.dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;c.diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;d.dilengkapi dengan sistem pemantauan.
Terima KasihTerima Kasih