Nama: Aini Nurul Iman Hukum Diplomatik dan Konsuler

NPM: 110111090068 Kekebalan terhadap gedung diplomatik

Awalnya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip

kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian

pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya

berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan

yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional

yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat

internasional.1

Semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka diperlu untuk membuat suatu

peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga

akhirnya Komisi Hukum Internasional (International Law Comission) menyusun suatu rancangan

konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di

bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan Viena Convention on Diplomatic

Relation 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Konvensi Wina 1961 adalah

sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah

ada sejak dahulu.

Dalam menjalankan tugas nya sebagai Diplomatik kita mengenal konsep kekebalan

terhadap yurisdiksi suatu negara mau tidak mau menjadi kebutuhan tersendiri dalam hukum

internasional. Pengecualian terhadap hukum negara setempat terhadap diplomat asing yang

bertugas di negara tersebut merupakan suatu kebutuhan yang seringkali susah untuk

dikompromikan atau dimengerti oleh mahasiswa hukum mengingat prinsip fiksi hukum yang

menghendaki semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Di sisi lain, tanpa

adanya kekebalan terhadap yurisdiksi suatu negara, maka tugas seorang diplomat tidak akan

bisa dilaksanakan secara sempurna.

1 Sigit Fahrudin, dalam Artikel, “Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional”Law Online Library.

a. Sovereign Immunity (Kekebalan karena Kedaulatan)

Suatu negara tak dapat memaksakan kedaulatannya terhadap negara berdaulat lainnya.

Prinsip ini dikenal dengan istilah par in parem non habet imperium-jika kedudukannya sama

maka tidak dapat saling memaksakan yurisdiksinya. Berdasar prinsip inilah maka prinsip

kekebalan terhadap yurisdiksi suatu negara dimunculkan.

b. Kekebalan terhadap Diplomat

Dalam US Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (1980) ICJ Reports, hal 3 dan hal 40

menyatakan bahwa kekebalah terhadap diplomat adalah “...constitute a slef-contained regime,

which on the one hand, lays down the receivingstate’s obligation regarding the facilities,

privileges, and immunities to be acorded to diplomatic missions and, on the onthe, foresees

their possible abuse by members of the mission and specifies the means at the disposal of the

receiving state to counter any such abuses”

Sejak tahun 1961, masyarakat internasional telah menyepakati beberapa kekebalan untuk

anggota misi diplomatik dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, antara lain

yaitu:

1) Kekebalan terhadap gedung diplomatik (Diplomatic premises, Pasal 22)

“The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter

them, except with the consent of the head of the mission”. Hal ini dilandasi oleh tiga teori yang

berbeda:

a) The Extraterritorial Theory, yang menganggap bahwa gedung kantor diplomatik adalah

perpanjangan wilayah negara pengirim

b) The Representative Character Theory yang menganggap bahwa perwakilan dalah merupakan

cerminan dari kehadiran kekuasaan asing yang harus dihormati oleh negara lain sebagaimana

negara itu menghormati negara aslinya.

c) The Functional Necessity Theory, yang menganggap bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi itu

perlu dimiliki agar fungsi perwakilan diplomatik dapat dijalankan dengan baik.

2) Kekebalan terhadap surat-surat diplomatik (Diplomatic Correspondence, Pasal 27) termaktub

dalam pasal ini adalah:

a) negera penerima harus mengijinkan dan melindungi kebebasan berkomunikasi antara kantor

perwakilan dan negara pengirim

b) Korespondensi Resmi tidak boleh diganggu gugat

c) Kantong Diplomatik (Diplomatic bag) tidak boleh ditahan atau dibuka

3) Kekebalan terhadap anggota diplomatik dan kebebasan dari proses penangkapan dan

penahanan (Pasal 29)

Setiap anggota misi diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh negara penerima.

Termasuk dalam pengertian itu adalah kewajiban dari negara penerima untuk melindungi

anggota misi diplomatik dari serangan terhadap diri pribadi, kebebasan maupun martabatnya.

Hak kekebalan bagi anggota diplomatik ini semakin ditegaskan dalam The Convention on the

Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including

Diplomatic Agents 1973.

4) Kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal dan tuntutan perdata (Pasal 31) dituangkan sebagai

berikut: “...A diplomatic agent shall enjoy imunity from the criminal jurisdiction of the receiving

state. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction (subject to

exeptions)” . Lebih lanjut disebutkan bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal adalah

absolut sementara perkecualian terhadap tuntutan perdata terkait dengan kepemilikan pribadi

(private real property), pengalihan dan aktivitas komersial (succesion and commercial activity)

di luar kewenangan dan tugas diplomatiknya. Seorang diplomat juga tidak bisa dipaksa untuk

bersaksi dalam persidangan (Pasal 31 ayat 2)

Disini saya akan membahas mengenai perlindungan terhadap gedung-gedung

perwakilan. Menurut Satow, baik gedung perwakilan maupun rumah kediaman diplomat,

keduanya menurut hukum internasional diperlakukan sama.2 Sehingga keduanya berhak untuk

mendapatkan perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan,

kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang

cepat.3 Maksud perlindungan khusus ini menyangkut dua aspek yaitu:

1. Mengenai kewajiban Negara penerima untuk memberikan perlindungan

sepenuhnya sebagai perwakilan asing Negara tersebut dari setiap gangguan

2. Kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan

termasuk barang-barang dan arsip yang ada didalamnya 4

3. Teori Exterritoriality ialah bahwa seorang wakil diplomatik itu karena Eksterritoriality

dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi di wilayah negara

pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah neghara penerima. Oleh sebab itu,

maka dengan sendirinya wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara

penerima. Begitun pula ia tidak dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak

takluk pada segala peraturan negara penerima.

4. Bahwa hak kekebalan ini tidak ditunjukan kepada pihak individu melainkan untuk

menjamin efisiensi dan pelaksanaan tugas dan fungsi diplomatic.5

5. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan

beserta arsip-arsip, kita jumpai pada pasal 22, 24 dan 30 Vienna Convention 1961.

Pasal 22 menyebutkan bahwa:

1. Gedung-gedung perwakilan asing tidak boleh diganggu-gugat. Alat-alat negara dari negara

penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut kecuali dengan izin kepala

perwakilan;

2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah

seperlunya guna melindungi perwakilan tersebut dari setiap gangguan atau kerusakan dan

2 Satow`s, Guide to Diplomatic Pactice, 5th ed. (London: Longman Group Ltd, 1979). Hal 2133 Wiliam L. Tung, Internastional Law in an Organizing World, (New York: Thomas Y. Cromwell Company, 1968). Hal 2644 Pasal 45 Vienna Convention 19615 Grant V. Mclanahan, Diplomatic immunity principles, practices, problems, (New York, ST Martin Press,1989). Hal 45

mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan-perwakilan atau yang menurunkan harkat

dan martabatnya;

3. Gedung-gedung perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang berada di dalam

gedung tersebut serta kendaraan dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan,

penuntutan, pengikatan atau penyitaan.

Pasal 24 menyebutkan bahwa:

Arsip dan dokumen dari misi tidak dapat diganggu gugat setiap saat dan di mana pun

Pasal 30 menyebutkan bahwa:

Kediaman pribadi diplomatik akan mendapatkan perlindungan dan tidak dapat di ganggu gugat

dimana ia bertempat menjalankan misi nya

Adapun kronologis kasus ini terjadi berawal dari Inggris membantu secara terbuka kebijakan AS

terhadap Iran, termasuk sanksi Ekonomi yang diterapkan oleh AS yang diumumkan oleh

Menkeu dan Menlu AS pada 22 Nopember lalu saat penetapan kebijakan ekstrim terhadap Iran

dengan menerapkan UU Patriot AS. Sanksi AS yang dibantu Inggris terbaru itu memang sangat

keras dan tajam untuk memberi pelajaran keras terhadap Iran. Diprediksikan oleh berbagai

kalangan sanksi baru AS tersebut bisa jadi sebagai cikal bakal terbitnya resolusi terbaru PBB

terhadap Iran. Resolusi terbaru tersebut tersebut adalah representasi dunia internasional atas

akumulasi kekecewaan AS dibantu Inggris dan sekutunya terhadap kebijakan garis keras Iran

dalam bernegosiasi dengan Barat.

Akhirnya ketegangan itu memuncak setelah Parlemen Iran (pada tanggal 27/11) menyetujui

RUU pengurangan hubungan diplomatik dengan Inggris sebgaimana yang telah diumumkan

oleh Parelemen Iran dua hari lalu, seperti dilaporkan oleh kantor berita Iran. Dalam serbuan

kali ini para pelajar dan mahasiswa pada siang hari tadi waktu Iran menyerbu kedutaan Inggris

dengan melemparinya dengan batu dan melemparkan bom molotov ke dalam kedutaan dari

luar pagar. Mereka melawan barikade Polisi keamanan Iran. Entah benar-benar terjaga

kedutaan itu apa tidak nyatanya dalam tempo 2 jam setelah berdesak-desakan para pelajar dan

mahasiswa berhasil menembus barikade polisi.

Perlindungan memang diperlukan bagi kedutaan besar Inggris dari pemerintah Iran, karena

dalam ini adanya kewajiban perlindungan di dalam atau lingkungan gedung perwakilan asing

(Interna Rationae) dan perlindungan di luar gedung perwakilan asing (Externa Rationae).

Kegiatan yang terjadi diluar gedung perwakilan asing tersebut dalam hal ini unjuk

rasa/demonstrasi yang merusak gedung kedutaan besar Inggris, hal itu merupakan gangguan

terhadap ketenangan perwakilan dalam menjalankan misinya atau dapat menurunkan harkat

dan martabat perwakilan asing di suatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan

arti dan makna dari Pasal 22 (2) Konvensi Wina 1961. Pasal 22 (2) ini mengakibatkan suatu

tingkat perlindungan yang khusus di samping kewajiban yang sudah ada guna menunjukkan

kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada di suatu negara.

Dalam kasus perusakan Kedutaan Besar Inggris untuk Iran ini, negara Iran telah lalai melindungi

perwakilan asing (perwakilan dari negara Inggris) di wilayah negaranya sekaligus melanggar

pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961. Akan tetapi perlu kita perhatikan disini yang berhubung

dengan materi Hukum Pidana Internasional, pelaku yang merusak Kedutaan besar adalah para

mahasiswa (kelompok) warga negara Iran, dan bukan di bawah kebijakan

pemerintah/organisasi di Iran, sehingga kejahatan ini bukanlah kejahatan transnasional akan

tetapi merupakan kejahatan internasional, karena merupakan perbuatan dianggap sebagai

kejahatan internasional baik yang diatur dalam konvensi internasional (Konvensi Wina) maupun

dalam hukum kebiasaan internasional.

Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang perlu diambil adalah :

1. Karena ini merupakan tindak kejahatan yang bukan termasuk yurisdiksi ICC (Mahkamah

Internasional), maka para pelaku perusakan ini ditindak dengan menggunakan hukum nasional

Iran atas permintaan negara Inggris, selain itu penindakan terhadap para pelaku ini merupakan

kewajiban dari negara Iran.

2. Apabila negara Iran unwillingness atau unable, maka wewenang yurisdiksi terhadap para pelaku

dapat dialihkan kepada hukum nasional negara Inggris berdasarkan asas teritorial, karena

berdasarkan asas ekstrateritorial para pelaku yang merusak kedutaan besar Inggris dianggap

melakukan kejahatan di atas wilayah teritorial negara Inggris.

3. Selain itu negara Iran wajib memberi kompensasi berdasarkan prinsip ex gratia kepada negara

Inggris sebagai bentuk pertanggungjawaban negara Iran terhadap negara Inggris.

Apabila negara Iran tidak beritikad baik menunjukkan pertanggungjawabannnya untuk

melaksanakan hal tersebut, maka negara Inggris berhak menarik perwakilan diplomatiknya dari

negara Iran sebagai bentuk protes tertinggi suatu negara pengirim terhadap negara penerima.

KASUS DEMONSTRASI DI DEPAN KEDUTAAN BESAR INDONESIA DI CANBERRA TAHUN 1992

Kasus unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, Australia pada tahun 1992.

Suatu kelompok orang Timor-Timur yang sudah lama bermukim di Australia yang berjumlah

sekitar 100 orang telah mengadakan unjuk rasa di depan KBRI di Canberra pada tanggal 2

Januari 1992 sebagai rentetan aksi terjadinya insiden Dili 12 November 1991. Beberapa hal

yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam unjuk rasa tersebut adalah didirikannya

tenda-tenda, pemasangan plakat-plakat dan lentera pemasangan salib-salib sejumlah 102 buah

di depan KBRI yang seakan-akan melambangkan jumlah korban penembakan yang terjadi di

Dili. Kelompok pengunjuk rasa tersebut membentuk semacam penjagaan secara bergantian di

tenda yang berada di luar gedung KBRI untuk selama beberapa waktu lamanya.6

Mereka juga mempertontonkan spanduk-spanduk yang bernada anti Indonesia dan meneriakan

yel-yel yang menyerang Pemerintah Indonesia serta kegiatan lainnya, seperti pembakaran dua

bendera merah putih yang dibawa mereka di depan gedung KBRI. Dengan adanya unjuk rasa

tersebut Pemerintah RI telah mengajukan protes dan meminta agar Pemerintah Australia

mencabut salib-salib, termasuk plakat-plakat, tenda-tenda dan kegiatan lainnya yang

mengganggu dan menurunkan harkat martabat misi perwakilan RI, karena hal itu bertentangan

dengan Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961. Berdasarkan peristiwa ini Menteri Luar Negeri

6 Canberra Times, 31 januari 1992 dalam Sumaryo Suryokusumo, hlm 87

Australia menyampaikan surat kepada Kedutaan Besar RI di Canberrra dan menyatakan

penyesalan atas terjadinya unjuk rasa tersebut, dan berjanji bahwa Pemerintah Australia akan

mengambil langkah-langkah seperlunya guna memberikan perlindungan terhadap misi

perwakilan RI.7

Tindakan yang kemudian dilakukan Pemerintah Australia dalam mengatasi pelanggaran

tersebut adalah pada tanggal 16 Januari 1992 telah mengeluarkan sertifikat yang menyatakan

bahwa pemindahan salib-salib yang berada dalam kedekatan atau kejarakan 50m dari batas

gedung KBRI di Canberra merupakan langkah yang layak sesuai dengan Pasal 22 dan 29

Konvensi Wina 1961. Pada hari itu juga sertifikat disahkan, dan Pemerintah Federal

memberikan kuasa kepada kepolisian untuk memindahkan salib-salib tersebut. Pada tanggal 22

Maret 1992 terjadi lagi unjuk rasa dari 40 orang Timor-Timur di depan KBRI di Canberra yang

menyatakan protes dengan tindakan Indonesia tersebut da kemudian bubar dengan tenang.8

Tanggal 5 April 1992 terjadi kembali unjuk rasa dari orang–orang Australia yang berjumlah 25

orang di depan KBRI di Canberra yang juga telah meneriakan yel-yel yang bernada anti

Indonesia, tetapi polisi datang tepat pada waktunya dan suasana akhirnya dapat dikendalikan.

Pada tanggal 17 April 1992 terjadi unjuk rasa kembali yang diikuti oleh 90 orang, 60 orang

diantaranya berasal dari Timor-Timur dan 30 orang lainnya adalah orang-orang Australia

dengan menancapkan kembali tanda-tanda salib yang berjumlah 125 buah. Di samping itu,

pengunjuk rasa juga memampangkan satu plakat dari logam yang bertuliskan “In memory of

the brave young men and women who die for the liberation of their country, East timor, on

November 1991, at Santa Cruz Cemetery”.9

Pemerintah Australia segera mengirimkan empat orang polisi pengaman dalam rangka

melindungi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan telah mengadakan penjagaan terus-

menerus selama 24 jam. Atas kejadian ini, Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar RI di

Canberra menyatakan protes dan ketidaksenangannya atas pemasangan kembali tanda-tanda

salib dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar gedung KBRI karena hal itu sangat mengganggu

7 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hlm 868 Sumaryo Suryokusumo, Ibid, hlm 879 Sidney Morning Herlad, 18 april 1992 dalam Sumaryo Suryokusumo, Ibid, hlm 87

ketenangan dan menurunkan kehormatan misi perwakilan RI. Atas terjadinya hal tersebut

Pemerintah Australia melakukan upaya-upaya pembenahan dan langkah-langkah untuk

mengatasi hal tersebut. Akhirnya pada tanggal 3 Mei 1992 polisi federal Australia telah

mengangkat salib-salib dan lentera-lentera di depan KBRI di Canberra. Tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh Pemerintah Australia adalah sebagai pemenuhan atas kewajiban negara

penerima dalam melindungi perwakilan-perwakilan asing, dalam hal ini adalah perwakilan

diplomatik Indonesia sesuai Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961

B.2 ANALISA KASUS

Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 memberikan kewajiban khusus kepada negara penerima

untuk mengambil semua tindakan yang patut untuk melindungi kantor, gedung, wisma

perwakilan dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan

perwakilan atau hal yang menurunkan martabatnya. Tidak diganggu gugatnya gedung

perwakilan asing sesuatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama

adalah mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya

sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Aspek kedua adalah

kedudukn perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaaan termasuk

barang-barang milikmnya dan semua arsip yang didalamnya.

Di dalam konvensi wina 1961, secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan

merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan,

tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara

asing tersebut rumah kediaman kepala perwakilan. Meskipun demikian, kantor perwakilan

asing tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tugas-tugas diplomatik

serta tempat berlindung pelaku tindak pidana kriminal, seperti ditentukan oleh konvensi wina

dan hukum internasional.10

10 Sumaryo Suryokusumo, Loc.Cit, hlm 71

Perlindungan terhadap gedung perwakilan asing yang diberikan di negara penerima dapat

dilakukan dalam dua hal, yaitu perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing (Interna

Rationae) dan perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan asing (Externa Rationae).

Gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat negara

setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilan. Namun apabila negara

mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing ternyata

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, pemerintah negara

penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki gedung perwakilan tersebut.11 Di samping

itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (extreme emergency), gedung perwakilan dapat

dimasuki oleh petugas atau alat negara setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang

perlu guna menjamin atau menyelematkan nyama manusia yang terancam oleh musibah

maupun bencana alam lainnya.

Hal yang menyangkut situasi di luar lingkungan gedung perwakilan asing dimana gangguan

terjadi ditempat yang berada diluar tetapi di sekitar gedung perwakilan tersebut, dimana

pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain di luar gedung

perwakilan suatu negara, semuanya itu dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan

asing di suatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan arti dan makna dari pasal

22 ayat (2) konvensi wina 1961. Pasal 22 ayat (2) ini mengakibatkan suatu tingkat perlindungan

yang khusus disamping kewajiban yang sudah ada guna menunjukkan kesungguhan dalam

melindungi perwakilan asing yang berada di suatu negara.12 seperti dalam kasus demonstrasi di

depan kedutaan Indonesia di Australia.

Pasal 22 Konvensi Wina mengatur tentang tidak diganggu gugatnya kantor perwakilan

diplomatik dan kewajiban negara untuk melindungi kantor tersebut dari setiap gangguan atau

kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan

martabatnya, serta kekebalan dari penggeledahan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.

Sedangkan Pasal 41 ayat 3mengatur bahwa kantor perwakilan tidak boleh digunakan dengan

11 Sumaryo Suryokusumo, Op Cit hlm 7312 Ibid. hlm 80-81

cara apapun yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam

Konvensi Wina 1961.13

Hukum diplomatik mengenal adanya prinsip ex gratia, yaitu suatu asas yang dipakai oleh negara

penerima dalam menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan kerusakan gedung

perwakilan asing termasuk mobil-mobil dan harta milik lainnya yaitu dengan memberikan

kompensasi baik berupa penggantian maupun perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian

yang diakibatkan oleh kelalaian negara penerima Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat 3

Konvensi Wina 1961, yaitu penggunaan gedung perwakilan untuk hal-hal yang tidak sesuai

dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 dalam

memberikan perlindungan dan pencegahan. Menurut praktik-praktik yang ada selama ini,

kompensasi atas dasar ex gratia bukan saja diberikan atas gangguan secara langsung tetapi juga

yang terjadi sebagai akibat gangguan lain yang tidak disengaja. 14

13 Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961, yaitu penggunaan gedung perwakilan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 196114 Sumaryo Suryokusumo, Op. Cit hlm78-79