kegiatan masyarakat film indonesia (mfi) … dan vero mendokumentasikan pertemuan. dari bp2n hadir...
TRANSCRIPT
1
KEGIATAN Masyarakat Film Indonesia (MFI) DESEMBER 2006 – AGUSTUS 2007
Cikal Bakal Gerakan MFI (1) 23 Desember 2006 Draft awal pernyataan sikap atas penyelenggaraan FFI 2006 disebarkan ke teman-
teman pekerja film aktif. Draft awal ini disusun oleh Abduh Aziz, Farishad Latjuba, Prima
Rusdi dan Riri Riza.
Perumusan Kesepakatan MFI 29 Desember 2006 1. Perumusan Kesepakatan MFI dan pengumpulan tandatangan dilakukan dalam
pertemuan yang semula diadakan di toko buku aksara, Kemang, tapi kemudian pindah
ke Grand Flora Hotel karena kehadiran teman-teman yang membludak.
2. Pertemuan menghasilkan draft akhir pernyataan yang kemudian kita kenal sebagai
Kesepakatan MFI 3 Januari 2007.
Rapat Menyusun Pernyataan MFI 2 Januari 2007
Pematangan rumusan Kesepakatan MFI yang akan dibacakan di Teater Kecil, Taman
Ismail Marzuki.
2
Pernyataan Masyarakat Film Indonesia 3 Januari 2007
Bertempat di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, pernyataan sikap MFI dibacakan,
diwakili oleh Upi. Masyarakat pun sadar akan keseriusan MFI dalam “menggedor”
pemerintah untuk mengubah iklim perfilman nasional.
Tuntutan Pernyataan Sikap MFI
1. Demi nama baik perfilman Indonesia, segera mencabut anugerah piala Citra film
terbaik dan yang berkaitan dengan film tersebut dalam FFI 2006 dan meminta
penyelenggara FFI 2006 untuk melakukan pertanggungjawaban hasil penilaian terhadap film tersebut secara terbuka kepada publik.
2. Menghentikan sementara penyelenggaraan Festival Film Indonesia.
3. Segera membubarkan lembaga-lembaga perfilman yang ada, dan membentuk sistem
kelembagaan perfilman yang baru, secara demokratis dan transparan, yang sesuai
dengan perkembangan film saat ini dengan melibatkan para pelaku aktif perfilman Indonesia.
4. Mendesak DPR RI untuk segera mencabut Undang Undang No.8 tahun 1992 tentang
Perfilman dan menggantinya dengan Undang-undang baru yang mendukung kemajuan.
5. Segera membuat rancangan kebijakan yang bersifat strategis bagi perkembangan
budaya dan ekonomi perfilman Indonesia, dengan melibatkan para pelaku aktif perfilman Indonesia.
6. Melakukan perubahan mendasar pada peraturan dan penyelenggaraan sensor film dengan mengganti Lembaga Sensor Film menjadi sebuah Lembaga Klasifikasi Film.
3
Rapat Penyerahan Piala Citra 8 Januari 2007
Sebelum piala diserahkan kepada MenBudPar Jero Wacik, rapat lagi, atur strategi
kronologis penyerahan piala. Kali ini rapat dilakukan di Restoran Nebraska, Jalan Barito,
Jakarta Selatan.
Pengembalian Piala Citra 9 Januari 2007
Diwakili oleh Nicholas Saputra sebagai juru bicara, puluhan piala Citra diserahkan kepada MenBudPar Jero Wacik. Sosok di depan dan di belakang kamera bersatu dalam
menuntut perlunya perbaikan sistem dunia perfilman nasional.
4
Pertemuan Volunteer MFI 12 Januari 2007
Sikap sudah dinyatakan. Piala sudah dikembalikan. Kini saatnya mengatur langkah
kongkrit untuk mencapai tuntutan bersama itu. Euforia sudah usai, tiba saatnya bekerja.
Dalam pertemuan di West Pacific, Jalan Thamrin ini tercatatlah 60an orang relawan dan pemilihan anggota Presidium yang akan menggerakkan roda MFI mewakili 300an
konstituen MFI.
Rapat Presidium MFI 9 Februari 2007 Presidium memutuskan untuk mengundang Arya Agni dan Tino Saroengallo untuk
bergabung dalam keanggotaan Presidium MFI.
Pleno II 19 Februari 2007
Tanda awal mengendornya semangat perjuangan. Jangankan 300 konstituen, 60an
relawan yang mau menjadi “pekerja harian” hanya muncul sebagian dalam pertemuan pleno kedua di Gedung Manggala Wana Bhakti ini. Padahal, dalam pertemuan ini
dibahas pentingnya workshop pengkajian Undang-Undang karena Pokja Kajian belum
memasukkan laporan kerja mereka. Penambahan anggota Presidium juga diumumkan
dalam pertemuan ini.
5
Workshop Kajian MFI I 21-23 Februari 2007
Workshop mengkaji Undang-undang Perfilman maupun UU terkait untuk mempelajari
kemungkinan pencabutannya sesuai dengan tuntutan dalam Kesepakatan MFI. Saat ini suara sumbang di kalangan konstituen MFI sudah mulai bermunculan, meragukan
komitmen kerja Presidium maupun anggota masing-masing Pokja.
Workshop Kajian MFI II 16-17 Maret 2007
Workshop II mempertajam kajian atas Undang-undang Perfilman. Para peserta semakin
paham tentang UU Perfilman dan mencoba membenturkannya dengan pasal-pasal
dalam UUD 1945, pasal demi pasal. Hasil workshop diajukan ke IMLPC untuk dipelajari kemungkinannya diajukan ke Mahkamah Konstitutsi.
6
Aksi Damai Hari Film Nasional 30 Maret 2007
Rencana pengajuan Judicial Review (JR) ke MK pada Hari Film Nasional ini diundurkan
karena materi pengajuan belum siap. MFI melakukan aksi damai di bundaran Hotel Indonesia untuk mengingatkan masyarakat umum bahwa kita masih terus
memperjuangkan perbaikan iklim perfilman nasional.
Booth MFI di Taman Panarukan 31 Maret 2007
Masih dalam rangka sosialisasi perjuangan, MFI membuka booth dalam acara Hari Film
Nasional di Taman Panarukan, Menteng, membagikan buklet dan menjual pin yang
bertuliskan slogan-slogan MFI.
Pernyataan Sikap MFI terhadap BP2N 5 April 2007
Menyikapi pelantikan anggota BP2N periode 2006-2007, MFI mengadakan jumpa pers di West Pacific Restaurant, Jalan Thamrin, dan mengumumkan penolakan pelantikan
oleh tiga anggota MFI (John Badalu, Joko Anwar dan Paquita Widjaja) serta sikap MFI
terhadap BP2N yang baru tersebut.
7
Rapat Presidium MFI 10 April 2007
Ketika semangat terasa semakin mengendor, Presidium mengadakan rapat dengan
menghadirkan beberapa teman dari Pokja Kajian. Dalam rapat ini diputuskan perubahan
struktur tim kelompok kerja, strategi kerja baru, dan juga pemberian peringatan keras bagi anggota Presidium yang sama sekali tidak pernah hadir dalam rapat-rapat
sebelumnya ataupun menjawab undangan melalui e-mail maupun sms..
Sikap Terhadap BP2N Periode 2006-2009
1. Dalam rapat Presidium 10 April 2007 juga diputuskan sikap MFI terhadap konstituen yang menerima pengangkatan sebagai anggota BP2N periode 2006-2009.
2. Pada 13 April 2007 dikirim surat kepada Chand Parwez Servia, Deddy Mizwar, Enison Sinaro, Hadi Artomo dan Raam Punjabi yang isinya ucapan selamat berjuang di
dalam sistem kenegaraan sementara MFI tetap berjuang di luar sistem.
Panel MFI di Festival Sinema Perancis 16 April 2007
Eksistensi MFI sudah mulai diakui masyarakat. Anggota MFI seringkali diundang
sebagai pembicara dalam acara-acara diskusi tentang film di Jakarta maupun di luar
Jakarta.
8
Pertemuan dengan Mahasiswa FKUI 20 April 2007
•Jumat, 20 April 2007, Biro Film Kedokteran UI mengadakan acara Filmologic-Photology.
•Alex Sihar dan Prima Rusdi hadir selaku wakil MFI dalam segmen diskusi mengenai
deregulasi perfilman Indonesia. •Pemutaran film dan diskusi tersebut dihadiri sekitar 100 mahasiswa. Topik diskusi yang
berjudul ‘berat’ itu, diakui penyelenggara, karena dipicu oleh ketertarikan mereka pada
MFI yang mempersoalkan UU no. 8 tahun 92, lalu ketidaksetujuan MFI pada BP2N baru
serta lembaga film pemerintah lainnya
Pertemuan dengan BP2N 23 April 2007
1. MFI diundang oleh BP2N Periode 2006-2009. Wakil yang datang adalah Abduh Azis,
Alex Sihar, Ody CH, Mira Lesmana, Riri Riza, Salman Aristo, dan Tito Saroengallo. Ucu
Agustin dan Vero mendokumentasikan pertemuan. Dari BP2N hadir Bakrie, Deddy
Mizwar, El Manik, Irfan Wahid, JB Kristanto, Rudi Sunyoto, Slamet Rahardjo dan Zairin Zain.
2. MFI menegaskan bahwa akan melanjutkan perjuangan di luar sistem.
Film dan Anak Muda 5 Mei 2007
Rebel of The Year Award 7 Mei 2007 Pada Senin, 7 Mei 2007, perwakilan MFI menerima penghargaan dari majalah The
Rolling Stone edisi Indonesia yang merayakan hari jadinya yang kedua.
Jajaran editor majalah itu menganugerahi MFI sebuah piala untuk kategori “Rebel of the
Year” berdasarkan niat dari gerakan ini untuk melakukan perbaikan di bidang perfilman Indonesia.
9
Audiensi ke Mahkamah Konstitusi 8 Mei 2007
Audiensi wakil-wakil MFI ke Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH.
MFI diwakili oleh Abduh Aziz, Alex Sihar, Dian Sastrowardoyo, Mira Lesmana, Nia
diNata, Oddy C. Harahap, Edna C. Pattisina, Riri Riza, Sastha Sunu, Tino Saroengallo dan Tito Imanda
Iklan MFI di H.U. Kompas 20 Mei 2007
Berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, MFI memasang iklan yang
intinya adalah kebangkitan masyarakat peduli film nasional.
SK BP2N Tentang Ekskul 15 Juni 2007 Deddy Mizwar menandatangani SK No. 06/KEP/BP2N/2007 yang isinya mencabut
penganugerahan Film Terbaik maupun Sutradara Terbaik untuk film “Ekskul” dan Nayato Fionuala. Copy SK ini baru sampai ke tangan Presidium MFI pada tanggal 21
Juni 2007 siang.
Juli – Agustus 2007
Pengumpulan data dan penyusunan Draft Judicial Review usulan MFI.
10
Target dan Objektif MFI
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa relawan bingung karena kita masih tidak
tegas dalam merumuskan target dan objektif setiap tahapan kerja.
Sudah Efektifkah sistem kerja MFI?
Pertanyaan susulan yang muncul:
Apakah struktur organisasi “cair” yang menjunjung tinggi asas demokrasi seperti
sekarang ini masih efektif untuk perjuangan MFI?
Pandangan Umum Kegiatan Kelompok Kerja MFI
Pertemuan Rutin
Masing-masing Pokja
•Selain peristiwa di atas, setiap kelompok kerja juga memiliki agenda pertemuan rutin masing-masing.
Komitmen Relawan dan Kenyataan
Dalam pertemuan rutin Pokja seringkali timbul pertanyaan: Apakah komitmen selama ini sudah ditunjukkan dalam kenyataan kerja oleh para relawan?
11
Fluktuasi Keterlibatan Konstituen MFI
12
Image MFI di Masyarakat
Eksistensi MFI sudah diakui oleh masyarakat umum. Tapi, apakah image MFI sesuai dengan keinginan kita bersama?
13
1. Hasil analisa publik terhadap MFI masih berupa rekaan, belum ada tolak ukur yang pasti sampai saat ini.
2. Turun ke jalan pada hari film nasional, 30 Maret 07, diliput oleh beberapa media dan tetapi tidak dijadikan momentum untuk menggulirkan terus bunyi perlawanan. Tidak
adanya gayung bersambut setelah itu oleh para media. Tuntutan MFI masih tetap sama.
3. Pada acara konperensi pers penolakan BP2N yang baru, kembali media tidak mengupas lebih jauh. Media elektronik macam detik.com tidak mengulas acara ini.
4. Audiensi dengan MK, Dian Sastrowardoyo tampil seperti individu yang mempertanyakan hak-nya. Kompas memuatnya lebih di kolom apa & siapa.
5. Tawaran acara ke MFI oleh beberapa pihak seperti sekolah atau universitas maupun institusi komersial, berkesan kalau kita diminta untuk memberikan nama-nama
primadona MFI(selebriti) untuk mengisi acara mereka.
6. Karena banyaknya pertanyaan ‘ Lalu kami bisa berbuat apa untuk MFI, atau “ Bagaimana agar kami bisa berpartisipasi lebih lanjut mendukung MFI’ dalam tiap-tiap
diskusi yang diadakan dengan masyarakat, Pokja Kampu berusaha membuat situs
terpisah yang bisa membuat publik lebih terlibat langsung dengan MFI. Telah dirancang judul situs ‘Sahabat MFI’. Namun sampai saat ini belum terealisasikan sehingga agak
sulit mengukur respon langsung masyarakat atas kegiatan MFI.
7. Kelihatan sekali bahwa media Main Stream masih setengah hati memuat
keseluruhan substansial kegiatan MFI. Walaupun Kompas dengan Kompas Mudanya
14
memberikan kesempatan bekerja sama dan acara cukup besar di Istora, ini harus kita
hargai. Namun acara ini tidak dilihat oleh para ‘descision maker’ di negeri ini.
8. Namun, media yang bukan Main Stream mulai memperhatikan pentingnya
memperjuangkan film Indonesia. Contoh: Majalah Soap yang memberikan halaman
gratisnya utk iklan, majalah- majalah khusus film yang memuat lebih tajam tentang MFI, termasuk majalah musik Rolling Stone, serta Jak TV yang menyadari pentingnya
edukasi bagi wartawan film.
9. Namun, media yang bukan mainstream mulai memperhatikan pentingnya
memperjuangkan film Indonesia. Contoh: Majalah Soap yang memberikan halaman
gratisnya utk iklan, majalah- majalah khusus film yang memuat lebih tajam tentang MFI, termasuk majalah musik Rolling Stone, serta Jak TV yang menyadari pentingnya
edukasi bagi wartawan film.
10. Secara umum Kampanye Publik MFI tidak hanya harus mengedukasi masyarakat, namun juga harus mengedukasi para wartawan film dan budaya, beserta jajaran
manajemennya.
Evaluasi Pencapaian MFI 1. Tuntutan pertama berkaitan dengan “Ekskul” sudah terpenuhi. 2. Tuntutan berkaitan dengan pencabutan UU Perfilman (Tuntutan Kesepakatan MFI no.
4) tampaknya harus ditunda dan mendahulukan tuntutan berkaitan dengan Lembaga
Sensor Film (Tuntutan Kesepakatan MFI no. 6) melalui Mahkamah Konstitusi sudah dalam proses.