kedaulatan atas wilayah
TRANSCRIPT
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 1/45
HUKUM INTERNASIONAL
KEDAULATAN ATAS WILAYAH
(Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional)
Disusun oleh :
Armi Anggara
Liely Noor Qadarwati 110110080092
Lasma Natalia H. P. 110110080096
Mayang Kemulandari Yamin 110110080122
Vicky Veronika Aruan 110110080128
Gita Santika Amalia 110110080131
Trie Nurul Widia W. 110110080134
Saskia Wahyu Riani 110110080135
Mulyana 110110080138
Pembimbing :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJAJARAN
2010
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 2/45
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Putusan Mahkamah Internasional, International Court of Justice (ICJ)
tanggal 17 Desember 2002 yang telah mengakhiri rangkaian persidangan
sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan
Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Betapa tidak, karena keputusan
ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia.
Disebutkan dari 17 orang juri yang bersidang hanya satu orang yangberpihak kepada Indonesia. Hal ini telah memancing suara-suara sumbang
yang menyudutkan pemerintah khususnya Deplu dan pihak-pihak yang
terkait lainnya. Dapat dipahami munculnya kekecewaan di tengah-tengah
masyarakat, hal ini sebagai cermin rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah
air.
Pasca-kehilangan Sipadan-Ligitan, perhatian publik dan Pemerintah
Indonesia pada nasib pulau-pulau terluar lainnya meningkat pesat.
"Pencaplokan" dua pulau di sisi timur Pulau Kalimantan itu oleh Malaysia jadi
pelajaran penting bagi Pemerintah Indonesia, yang dituding tak sanggup
menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Tak jarang trauma Sipadan-Ligitan membuat isu pencaplokan pulau
terluar bergerak bak bola liar. Inilah yang terjadi pada isu pencaplokan Pulau
Miangas oleh Filipina yang beredar di publik sepanjang pekan lalu. Desakan
agar pemerintah bertindak cepat dan tegas pun mengemuka dari banyak
kalangan, mulai wakil rakyat, pengamat politik, hingga masyarakat.
Kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang
dipersatukan oleh lautan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah
melahirkan suatu budaya politik persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dalam usaha mencapai kepentingan, tujuan dan
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 3/45
cita-cita nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan, ancaman,
hambatan dan gangguan yang harus ditanggulangi. Salah satu bentuk
ancaman tersebut adalah masalah perbatasan NKRI yang mencuat beberapa
pekan terakhir ini yaitu klaim Negara Philipina atas pulau Miangas yang
secara posisi geografis kedudukannya lebih dekat dengan negara tetangga
yang diindikasikan memiliki keinginan memperluas wilayah.
Hal-hal yang pada dasarnya melatarbelakangi terjadinya tindakan
klaim wilayah Indonesia oleh Negara lain pada dasarnya dilatar belakangi
oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Letak geografis di persimpangan jalan antara Samudra Pasifik dengan
Samudra Hindia dan Benua Asia dan Australia sehingga sering dilewatipelayaran Internasional.
2. Struktur negeri yang berbentuk kepulauan dengan panjang pantai lebih
dari 80.000 km terpanjang didunia yang pada umumnya terbuka di
kawasan sekitar 8 juta km 2 yang tersebar secara tidak teratur yang
didiami oleh penduduk secara tiadak merata bahkan masih banyak pulau-
pulau yang tak berpenduduk.
3. Isu-isu globalisasi terutama yang menyangkut demokratisasi hak asasi
manusia ,liberalisasi ekonomi dan informasi telah meningkatkan
kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan.
4. Masih ada batas-batas laut negara yang sudah dirundingkan dan
disepakati secara bilateral ,belum memiliki pengakuan secara
Internasional dikarenakan batas-batas laut tersebut belum didepositkan di
PBB.
Kedaulatan territorial sangat penting bagi suatu negara, karena
sebagaimana memiliki arti yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara
dalam melaksanakan jurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Didalam wilayah inilah
negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.1
1Hans Kelsen, Principles of International Law, New York : Rinehart & Co .,1956, hlm.212. Dikutip dari
Huala Adolf Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional ; Jakarta,2002,hlm 111.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 4/45
Hakim Huber dalam kasus yang terkenal The Island of Palmas
mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan
mempunyai dua ciri yang sangat penting :2
1. Kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara
2. Kedaulatan menunjukan negara tersebut merdeka yang sekaligus
juaga merupakan fungsi dari suatu negara.
Sehingga apabila kita melihat pentingnya kedaulatan yang ada di suatu
negara menjelaskan bahwa suatu negara tidak dapat melaksanakan
yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu
kedaulatan wilayah negara lain. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk
mencari dan memahami teori-teori yang berkaitan dengan kedaulatan,terutama kedaulatan territorial perairan.
Wilayah kedaulatan suatu negara mencakup pula ruang udara diatas
wilayahnya, juga meliputi ruang angkasa. Hal ini menjadi penting sebab,
sering terjadi pelanggaran-pelanggara terhadap kedua hal tersebut, seperti
masuknya pesawat udara ke dalam suatu negara tanpa izin ke dalam
wilayahnya, karena alasan itulah negara-negara menjadi semakin sadar akan
peranan ruang udara dan ruang angkasa terhadap setiap pelanggaran
terhadap kedua hal tersebut. Hal ini dapat berakibat fatal bagi negara
tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam membuat makalah ini, kami membatasi rumusan masalah yang
menjadi kajian landasan teori dan pembahasan kelompok kami yaitu pada
hal-hal berikut :
1. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah :
a. Laut territorial
b. Zona tambahan
c. Zona Ekonomi Ekslusif
2Opcit. hlm 112
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 5/45
d. Laut Lepas
e. Antartica dan Artic
2. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan atas ruang udara dan
angkasa?
3. Apakah hubungan antara teori kedaulatan dan cara pendudukan
wilayah jika dihubungkan dengan kasus :
a. Island of Palmas Case (1928)
b. Western Sahara Case (1975)
1.3. Tujuan pembahasan
Tujuan dibuatnya makalah ini adalah :1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami teori ± teori mengenai :
y Kedaulatan atas wilayah
y Kedaulatan atas ruang udara dan angkasa
y Hubungan antara teori-teori kedaulatan tersebut dengan
kasus Island of Plamas Case (1928) & kasus Western
Sahara Case (1975).
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 6/45
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1. Kedaulatan Atas Wilayah Laut
Laut Teritorial
Pasal 2 konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai
meliputi laut teritorialnya , termasuk ruang udara diatasnya dab dasar laut
serta tanah dibawahnya. Dalam hukum laut baru ini pun kedaulatan negara
tetap dibatasi dengan hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 7 dst).Disamping ketentuan mengenai garis pangkal untuk mengukur lebar
laut territorial (garis air rendah, garis pangkal lurus dan garis penutup)
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, konvensi memuat ketentuan
yang lebih terperinsi mengenai beberapa keadaan khusus yang dapat
memengaruhi penetapan garis pangkal, seperti instalasi pelabuhan, tempat
berlabuh di tengah laut dan elevasi surut (pasal 11,12, dan 13).
Dalam hal ini adalah adanya kenyataan dimana telah dicapai
kesepakatan mengenai batas terluar laut territorial , yaitu 12 mil laut diukur
dari garis pangkal (pasal 4) . dengan demikian, hal ini merupakan
pemecahan terhadap suatu masalah yang belum terselesaikan pada
konferensi hukum laut. Yang pertama dan kedua , yang diadakan pada tahun
1958 dan 1960. Untuk beberapa negara tertentu , batas 12 mil ini merupakan
perluasan laut teritorialnya, sedangkan untuk beberapa negara lainnya hal ini
diartikan sebagai kegagalan konvensi untuk mengesahkan tuntutan mereka
yang lebih luas. Belanda termasuk kelompok pertama dan peraturan
perundang-undangan yang memperluas laut teritorialnya hingga 12 mil telah
disahkan dan mulai berlaku pada tahun 1958
Lebih jauh lagi , lebar laut territorial 12 mil ini mengakibatkan beberapa
selat yang menurut hukum laut klasik termasuk pengaturan laut lepas, kini
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 7/45
tunduk pada pengaturan laut territorial; kebebasan berlayar yang dahulu
dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh lagi di selat-selat tersebut .
menegani hal ini , konvensi mencanntumkan beberapa ketentuan khusus
untuk selat-selat tertentu , dimana hak lintas damai dianggap tidak
mencukupi lagi . hal ini akan dibahas lebih lanjut secara terinci dalam
hubungannya dengan rezim hukum tentang pelayaran.
Akhirnya , konvensi memuat ketentuan-ketentua untuk penetapan
batas laut territorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan dan
berdampingan , apabila tidak ada persetujuan yang menyatakan sebaliknya,
tidak satu negarapun yang berhak menetapkan batas laut teritorialnya
melebihi garis tengah , yaitu suatu garis yang titik-titiknya sama jarak darititik-titik terdekat pada garis-garis pangkal yang digunakan untuk mengukur
lebar laut territorial masing-masing negara.
Zona Tambahan
Pada suatu jalur yang lebarnya tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal
yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial, negara pantai dapat
berusaha mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan pada wilayahnya atau pada laut teritorialnya sekaligus dapat
menerapkan hukumnya (pasal 33). Dengan demikian, lebar jalur tambahan
ini juga telah diperluas apabila dibandingkan dengan jalur tambahan ini juga
telah diperluas apabila dibandingkan dengan jalur tambahan menurut hukum
laut klasik. Dalam pasal 33 yang dibandingkan dengan pasal 24 konvensi
1958), menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut dapat
melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran
peraturan perundang-undangannya menyangkut bea cukai, fiscal, imigrasi,
dan saniter di dalam wilayahnya atau laut teritorialnya , dan menghukum
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 8/45
setiap pelanggran demikian. Namun demikian , zona tambahan tidak boleh
melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur .3
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zee diartikan sebagai suatu daerah diluar laut territorial yang lebarnya
tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk
mengukur lebar laut territorial (pasal 55 dan 57). Menurut pengertian pasal
56, negara pantai di zee dapat menikmati beberapa hal berikut.4
1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi , konservasi , dan
pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanahdibawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap
semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona
tersebut (seperti produksi energy dari air, arus, dan angin).
2. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas
pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan,
serta perlindungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam
konvensi.
Indonesia meratifikasi konvensi Hukum laut internasional (UU nomor 17
tahun 1985) 5:
y Sebagian merupakan terkodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut
lepas dan hak lintas damai laut internasional.
y Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada ,
misalnya ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum
12 mil laut dengan kriteria landas kontinen.
3J.G Starke Pengantar Hukum Internasional Sinar grafika, jakarta 1997. Hal. 351
4Hlm.11 Heru Prijanto Hukum Laut Internasional Bayumedia publishing. 2007 Malang
5P Joko Subagyo ,SH. Hukum laut Indonesia 1993, jakarta halm. 58
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 9/45
y Sebagian merupakan rejim-rejim hukum baru , seperti asas negara
kepulauan , ZEE dan penambangan di dasar laut internasional.
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)6
Wilayah perekonomian yang merupakan zoa laut dengan kewenangan
sebatas di bidang perekonomian saja masing-masing memberikan
kemudahan-kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai.
ZEEI sebagai perkembangan pengaturan maslaah kelautan yang erat
kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumber daya alam
hayati maupun non hayati.
Lahirnya UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi
dalam pengelolaan , pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber
daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
ZEE peraturan yang dalam UU No. 5 tahun 1983, sebagai tibdak lanjut
atas peluang yang diberikan oleh konvensi tahun 1982 dimana rejim hukum
laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan
secara internasional. Rejim hukum internasional tentang ZEEI yang telah
dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk :
1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya
sumber daya alam hayati di dekat pantainya oelh kegiatan negara-
negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang
pelestarian lingkunagn laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan
upaya pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.
Definisi ZEE dalam pasal 55 dan 57 sebagai suatu wilayah diluar dan
beradampingan dengan laut territorial, yang tidak melebihi jarak 200 mil laut
6P Joko Subagyo; Hukum., Op.cit.. Hlm 62
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 10/45
dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur (yaiut , 200 mil laut
yang diukur dari batas laut terluar dari laut territorial).
Kedua di dalam zona ini, negara yang berdampingan tidak mempunyai
kedudukan yang sama dengan kedaulatan territorial , tetapi hak-hak
berdaulat untuk tujuan eksplorasi.
Laut Lepas
Ketentuan mengenai laut lepas dalam konvensi Jenewa 1958 berlaku
pada semua bagian laut yang tidak termasuk Zona ekonomi ekslusif, laut
territorial, perairan pedalaman, maupun perairan kepulauan (pasal 86) .Dengan demikian ketentuan ini menunjukan bahwa zee tidak termasuk rezim
laut lepas . Namun demikian, pasal 86 juga mengatakan bahwa ketentuan ini
tidak mempengaruhi beberapa kebebasan yang dinikmati oleh negara-negara
di zee sesuai dengan pasal . Oleh karena itu , hal ini tampaknya bukan
merupakan alasan yang cukup untuk menegaskan bahwa zee membentuk
bagian dari laut lepas . Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa
mungkin lebih baik jika zee dianggap sebagai rezim yang sui generis, dimana
hanya beberapa aspek tertentu saja dari kebebasan di laut lepas yang
diterapkan . Selain itu, peristilahan laut lepas diartikan sebagai perairan yang
berada diluar batas 200 mil laut zee.
Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai
maupun yang tidak berpantai. Kebebasan dilaut lepas ini antara lain (a)
kebebasan berlayar ; (b) kebebasan untuk terbang diatasnya ; (c) kebebasan
meletakan kabel dan pipa di bawah laut ; (d) Kebebasan membuat pulau-
pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya. ; (e) Kebebasan menangkap ikan
dan (f) kebebasan melakukan riset ilmiah.
Kebebasan-kebebasan ini harus dilaksanakan oleh negara-negara
dengan mempertmbangkan kepentingan-kepentingan negara lain, serta hak-
hak yang tercantum dalam konvensi mengenai eksploitasi kawasan dasar
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 11/45
laut dalam (pasal 87) . Laut lepas harus digunakan hanya untuk maksud-
maksud damai dan tidak ada satu negara pun dapat menyatakan
kedaulatannya terhadap bagian dari laut lepas ini ( pasal 88 dan 89)
Secara material konvensi hukum laut tahun 1982 dengan konvensi
sebelumnya ada beberapa perbedaan:7
y Tentang landas kontinen
Dimana pada konvensi hukum laut di Jenewa tahun 1958 dalam
penentuan landas kontinen adalah kedalaman air 200 meter atau
kemampuan dalam melakukan eksplorasi , sedang dalam konvensi
hukum laut tahun 1982 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
1. Jarak sampai 200 mil laut , jika tepian laut kontinen tidak tercapai jarak 200 mil laut.
2. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar
kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut, diukur dari
garis dasar laut territorial jika diluar 200 mil laut masih terdapat daerah
dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan.
Dan jika memenuhi kriteria kedalaman sendimentasi yang ditetapkan
dalam konvensi.
3. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobat) 2500
meter.
y Tentang laut territorial
Dalam konvensi hukum laut tahun 1958 dan tahun 1960 tidak
dapat memcahkan persoalan lebar laut territorial yang dapat
digunakan sebagai patokan secara umum karena tidak ada
keseragaman penentuan lebar laut territorial dan masing-masing
negara memperhatikan kepentingannya sendiri ,, sedang dalam
konvensi hukum laut tahun 1982 ditentukan lebar laut territorial
7P Joko Subagyo; Hukum., Op.cit.. Hlm 60
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 12/45
maksimum 12 mil laut dan untuk tambahan maksimum 24 mil laut yang
diukur dari garis dasar territorial.
y Tentang laut lepas
Dalam konvensi Jenewa tahun 1958 wilayah laut lepas dimulai
dari batas terluar laut territorial , sedangkan dalam konvensi tahun
1982 bahwa laut lepas tidak mencakup zee, laut territorial perairan
pedalaman dan perairan kepualauan . dalam konvensi tahun 1958
masalah ekses negara tanpa pantai diatur dalam salah satu passal
sdangkan dalam konvensi tahun 1982 diatur lebih terinci dalam satu
bab tersendiri.Mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kebebasan ±
kebebasan yang melekat di laut lepas. Demikian pula masalah
konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas.
Dengan adanya konvensi hukum laut III tahun 1982 selain mempunyai
dampak positif terutama bagi negara-negara yang memperoleh
kepentingan dari konvensi tersebut, juga mempunyai dampak negative
bagi negara yang berunding dengan konvensi tersebut untuk negara-
negara yang tidak berpantai. Mengingat konvensi ini bersifat
internasioanal, keberadaan maupun berlakunya telah menjadi
kesepakatan oleh negara-negara yang hadir pada konvensi itu , maka
segala konsekuensi yang timbul dengan segala dampaknya menjadi
tanggung jawab bersama.
Antartica dan Artic
a. Antartica
Antartica atau Kutub Selatan banyak diperebutkan oleh negara-negara
yang mengklaim kedaulatannya atas wilayah ini. Antartika adalah wilayah
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 13/45
yang luas dan tidak ada penduduk aslinya. Berbagai landasan yang
digunakan dalam mengklaim :
y Pendudukan(Occupation)
y Kontiguitas (Contiguity)
Suatu kedaulatan negara dibenarkan untuk menduduki suatu wilayah
karena negara tersebut adalah negara yang secara geografis berada
paling dekat dengan wilayah yang diklaimnya itu.
y Kontinuitas (Continuity)
Suatu pendudukan di suatu wilayah (antartica) dibenarkan guna
memperluas kedaulatan negara yang mendudukinya sepanjang
diperlukan untuk pengembangan alam dan keamanannyay Teori Sektor
Teori ini mirip dengan teori kontiguitas , tetapi teori ini khusus
diterapkan untuk wilayah kutub . Menurut teori ini negara yang terletak
dekat dengan wilayah kutub memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan
atas wilayah tersebut.8
Wilayah Antartica diklaim oleh Argentina, Australia,Inggris, dan Chili,
Perancis,Selandia Baru, dan Norwegia.
Menghadapi banyaknya klaim tsb, atas inisiatif Amerika Serikat,
negara-negara yang berkepentingan dengan antartica mengadakan
perjanjian Antartica tahun 1959. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh semua
negara yang berkepentingan langsung dengan antartica. Ada tiga prinsip
yang mendasari perjanjian Antartica :9
1. Bahwa segala kegiatan yang dilakukan di Antartica hanya untuk
maksud-maksud damai saja (pasal 1)²antartica shall be used for
peacefull purpose only´ .
8Parry and Grant, E ncyclopedia Dictionary of International Law , New York : Oceana,1986,hlm 360.
Dikutip dari Huala Adolf Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional ; Jakarta,2002,hlm 157. 9
Huala Adolf Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional ; Jakarta,2002,hlm 159.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 14/45
2. Berlakunya kebebasan untuk melekukan penelitian dan kerjasama
ilmiah di antartica (pasal 2).
3. Pemeliharan lingkungan antartica (pasal 9)
Selain itu para pihak juga sepakat tidak menggunakan antartica untuk
maksud-maksud militer, didalamnya dilaang segala macam peledakan bom
nuklir dan pembuangan sampah-sampah radioaktiff . Perjanjian inipun tidak
mengakui klaim-klaim kedaulatan terhadap antartica.
b. Artic (Kutub Utara)
Artic adalah Kutub Utara , dimana sebagaimana mempunyai
kesamaan dengan kutub selatan , sehingga teori yang digunakan sama
sebagaimana teori-teori yang dijelaskan di atas , artic diklaim antara lain oleh
Uni Soviet dan Kanada.
Kutub Utara memiliki berbagai keunikan, dan kekayaan alam yang
diperebutkan , terutama yang secara jelas menginginkannya adalah Rusia
yang pada tahun 2007 yang lalu menyatakan ingin menguasai wilayah
Kutub Utara. Pada kedalaman sekitar empat kilometer di bawah Kutub
Utara, ditanam bendera Rusia dan Rusia juga mengambil contoh tanah
wilayah itu. Menurut pakar hukum laut Belanda Alex Oude Elferink,
tuntutan Rusia ini tidak banyak berarti. Menurut Amerika Serikat,
menanam bendera di dasar laut sama sekali tidak ada artinya. Selama ini
sudah ada prosedur mengenai tata-cara pengakuan wilayah laut, yang
terletak di luar zone 200 mil negara yang bersangkutan.
Menurut teori, dasar laut Kutub Utara mengandung kekayaan
berlimpah: minyak, gas dan berbagai bahan tambang lainnya. Dengan
demikian, pengakuan Rusia sebagai pemilik kekayaan tersebut, tentu saja
membuat marah banyak pihak. Beberapa waktu lalu, telah terjadi tarik-
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 15/45
menarik geo-politik untuk memperebutkan minyak dan gas di Kaukasus dan
Asia Tengah.
c. Kasus Klaim Artic dan Antartica
Berapa bulan teraknir, media massa internasional membicarakan
tentang klaim berbagai negara terhadap Kutub Utara maupun Kutub Selatan
(Antartika). Isu ini mencuat ketika Rusia melakukan ekspedisi ke Kutub Utara
pada bulan Juli-Agustus 2007. Rusia memberangkatkan puluhan ilmuwannya
ke Kutub Utara untuk melakukan penelitian perihal klaimnya atas wilayah ³tak
bertuan´ ini, termasuk menempatkan kapsul dengan bendera Rusia di dasar
laut.
Aksi yang dilakukan oleh Rusia ini tentu saja menimbulkan reaksi yangberagam. Sebagian besar menilai bahwa tindakan ini merupakan langkah
kontroversial. Sementara itu, keempat negara Kutub Utara lainya yaitu
Denmark, Kanada, Norwegia dan tentu Saja Amerika Serikat tidak
ketinggalan. Kanada bahkan sudah menyatakan niatnya untuk mengklaim
sebagian wilayah dasar laut Kutub Utara.
Sementara itu untuk Antartika, Australia sudah menyatakan klaimnya
tahun 2004. Kini Inggris dan Argentina juga menyusul dengan keingingannya
untuk mengusai sebagian dasar laut Antartika. Tidak ketinggalan, Chile pun
meununjukkan niat yang sama. Beberapa negara memang sedang berlomba-
lomba untuk menguasai Kutub Utara dan Antartika.
Reaksi yang muncul dari berbagai kalangan terutama di luar negara
yang melakukan klaim bisa diduga, umumnya tidak setuju. Cukup masuk akal
jika mereka tidak membiarkan Kutub Utara dan Antartika menjadi milik
beberapa negara saja. Reaksi negatif muncul di mana mana, terutama di
Amerika. Misalnya, ada yang memprediksi ini adalah langkah nyata dari
Rusia untuk membangun kembali kejayaannya. Apakah memang benar ini
akan berujung pada perang dingin seperti masa lalu? Apapun alasannya,
satu hal yang bisa disimpulkan bahwa sumberdaya alam laut merupakan
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 16/45
alasan utama klaim ini. Dugaan cadangan migas di Kutub Utara yang
berlimpah salah satu motivasi bagi negara-negara ini.
Apa sesungguhnya yang terjadi dengan klaim wilayah ini? Benarkah
seperti yang diberitakan media bahwa beberapa negara tersebut memang
mengklaim Kutub Utara dan Antartika? Jika ya, apakah ini benar-benar
adalah tindakan expansif dan tanpa dasar atau didasari atas keserakahan
semata? Mari kita lihat duduk perkaranya dari sudut pandang yang lain.
Apa yang sedang dibicarakan di berbagai media, terutama luar negeri,
adalah klaim yurisdiksi maritim oleh suatu negara pantai yang diatur dalam
Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Conventions on the
Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sampai saat ini terdapat 154 negara pantai(termasuk Indonesia) dan satu Uni Eropa yang meratifikasi UNCLOS 1982.
Dalam UNCLOS dinyatakan bahwa negara pantai berhak atas laut territorial
(12 mil laut, M), zona tambahan (24 M), zona ekonomi eksklusif (200 M) dan
landas kontinen (LK). LK adalah wilayah dasar laut yang padanya sebuah
negara berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam (hak
berdaulat, sovereign right), tetapi tidak menguasai secara penuh (kedaulatan,
sovereignty).
Setiap negara pantai berhak atas LK hingga ujung terluar tepian
kontinennya (continental margin) atau hingga 200 M diukur dari garis pangkal
(biasanya garis pantai) jika ujung terluar tepian kontinen tidak mencapai 200
M. Selain itu, UNCLOS (pasal 76) juga memberi peluang bagi negara pantai
untuk memberlakukan hak berdaulatnya terhadap LK lebih dari 200 M dari
garis pangkal yang dikenal juga dengan landas kontinen ekstensi (LKE).
Untuk ini negara pantai tersebut harus mengajukan batas terluar LK kepada
Commission on the Limits of Continental Shelf (CLCS) dengan semua data
pendukung. Dengan kata lain, LK melebihi 200 mil laut perlu mendapat
rekomendasi dari Komisi PBB sebelum ditetapkan oleh sebuah negara yang
akhirnya bersifat tuntas dan mengikat. Komisi ini terdiri dari 21 orang ahli di
bidang geodesi, geologi, hydrografi, dan geofisika yang keanggotaannya
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 17/45
merupakan representasi negara anggota UNCLOS yang terdisitribusi adil
secara geografis. Anggota terbaru CLCS terpilih bulan Juni 2007 lalu.
Pengajuan LKE ini tentu saja bukan hal yang mudah. Klaim yang
memenuhi syarat harus menyertakan setidaknya data yang menunjukkan
posisi kaki lereng dasar laut (foot of the continental slope) dan ketebalan
batuan endapan (sedimentary rock thickness) di dasar laut yang dimaksud.
Tepi terluar landas kontinen yang diajukan harus mengikuti ketebalan
sediment 1% dari kaki lereng atau mengikuti garis berjarak 60 mil laut dari
kaki lereng. Selain itu, UNCLOS juga menyatakan bahwa tepi terluar ini tidak
boleh melebihi jarak 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi
jarak 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter isobath. Gambar 1mungkin bisa membantu pembaca dalam memahami ini secara teknis.
Bagi yang tidak menekuni bidang keilmuan terkait, mungkin tidak
mudah memahami ini. Meski demikian, setidaknya bisa dimengerti bahwa
untuk bisa mengajukan LKE, diperlukan pembuktian yang tidak sederhana.
Menancapkan bendera titanium di dasar laut jelas tidak ada kaitannya
dengan penguasaan atas LK, walaupun bukan berarti tidak boleh dilakukan.
Hal ini sama halnya dengan pengibaran bendera Amerika di Bulan Tahun
1969 yang tidak serta merta berarti Amerika memiliki Bulan.
Bagi yang tidak menekuni bidang keilmuan terkait, mungkin tidak
mudah memahami ini. Meski demikian, setidaknya bisa dimengerti bahwa
untuk bisa mengajukan LKE, diperlukan pembuktian yang tidak sederhana.
Menancapkan bendera titanium di dasar laut jelas tidak ada kaitannya
dengan penguasaan atas LK, walaupun bukan berarti tidak boleh dilakukan.
Hal ini sama halnya dengan pengibaran bendera Amerika di Bulan Tahun
1969 yang tidak serta merta berarti Amerika memiliki Bulan.
Kembali ke kasus kasus Klaim atas Kutub Utara dan Antartika, negara-
negara itu, dalam perspektif UNCLOS, sedang mencoba mengajukan LKE.
Secara legal, usaha ini memang dibenarkan oleh UNCLOS. Rusia sendiri
sudah pernah melakukan pengajuan tahun 2001 tetapi nampaknya tidak
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 18/45
mendapat rekomendasi positif dari CLCS karena dianggap tidak memenui
ketentuan UNCLOS. Sementara itu, pengajuan LKE juga sudah dilakukan
oleh Brazil; Australia; Irlandia; Selandia Baru; Norgwegia; Prancis dan
pengajuan bersama oleh Inggris, Irlandia Utara, Prancis dan Spanyol.
Pengajuan LKE yang hingga Kutub Utara dan Antartika, secara ilmiah dan
teknis harus didukung dengan data dan bukti yang memadai. Peran ilmu
kebumian (geodesi, geofisika, geologi dan hidrografi) sangat penting dalam
hal ini. Intinya, negara-negara tersebut harus berhasil menunjukkan bukti
seperti yang dijelaskan sebelumnya. Meski demikian, tentu saja masih ada
hal lain yang harus dipertimbangkan seperti adanya ketentuan hukum
tertentu seperti Traktat Antartika, misalnya, yang tidak memungkinkan suatunegara melakukan klaim.
Seperti halnya berbagai negara yang ingin melebarkan wilayah
maritimnya hingga Kutub Utara dan Selatan, Indonesia pun berpeluang untuk
memberluas landas kontinennya di beberapa wilayah. Tenggat waktu untuk
Indonesia adalah 13 Mei 2009. Sementara itu, isu klaim atas Kutub Utara dan
Antartika setidaknya merangsang kesadaran di kalangan politisi Amerika
untuk segera menandatangani UNCLOS. Amerika memang belum
meratifikasi UNCLOS. Walaupun Bill Clinton dan George W. Bush telah
menyetujui ratifikasi ini, Senat belum merestui. Seorang senator yang
menyetujui ide ratifikasi, Richard Lugar, menyatakan bahwa dengan menjadi
anggota UNCLOS, setidaknya Amerika, akan bisa berkata ?gtidak?h secara
legal atas klaim yang dipandang eksesif oleh negara lain.
Manuver berbagai negara yang menginginkan Kutub Utara dan
Antartika ini, dalam beberapa hal, bisa memotivasi Indonesia untuk
mempercepat pengajuan dokumen kepada PBB. Meskipun tidak untuk
menunjukkan kejayaan, setidaknya ada potensi ekonomi dan penegasan hak
berdaulat bagi Indonesia di masa depan yang menjadi pertimbangan. Kita
tunggu apa yang akan terjadi. (Penulis: I Made Andi Arsana. Sumber:
www.beritaiptek.com)
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 19/45
2.2. Kedaulatan atas Ruang Udara dan Ruang Angkasa
Kedaulatan Negara atas Ruang Udara
Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara diatas
wilayahnya. Sebelum abad ke-19, perhatian negara terhadap wilayah praktis
belum ada sama sekali. Namun, setelah berhasil ditemukannya pesawat
terbang oleh Wright, ruang udara mulai diperhitungkan dalam masyarakat
internasional. Pada masa permulaan perkembangannya, wilayah udara
belum begitu penting. Pada masa sekarang pun, konsep kedaulatan negara
di ruang udara belum begitu penting. Pesawat-pesawat terbang yang cukup
banyak pada waktu itu, yaitu balon-balon udara, bebas diterbangkan dari satunegara dan mendarat di negara lain atau kemana saja pesawat tadi
kebetulan terbawa oleh angin. Misalnya, seorang penerbang bangsa
Perancis, yaitu Bleroit yang telah melakukan penerbangan yang
menggemparkan pada tahun 1909, Bleroit dari Perancis menyebrang melalui
selat Calais untuk kemudian mendarat di Inggris tanpa adanya keberatan
apapun dari pihak Inggris.
Namun, pada waktu meletusnya Perang Dunia I yang melibatkan pula
pesawat-pesawat udara dengan teknik yang lebih maju, pesawat ini telah
membuat keamanan negara terancam melalui pemboman udara dan
spionase oleh musuh. Karena itu pula, negara-negara secara sepihak mulai
menerapkan kedaulatannya di ruang udara diatas wilayahnya. Tindakan-
tindakan negara ini ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Paris (Convention
Relating to t he Regulation of Aerial Navigation) yang ditandatangani tanggal
13 Oktober 1919 yang memberikan kepada suatu negara ³kedaulatan komplit
dan eksklusif´ di atas wilayahnya, termasuk perairan teritorialnya. Pasal 1
Konvensi Paris 1919 itu berbunyi sebagai berikut :
³ The Hig h Contracting States recognise t hat every Power has complete and
exclusive sovereignty over t he air space above its territory«and t he territorial
waters adjacent t hereto´
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 20/45
Konvensi Paris tahun 1919 ini diganti oleh konvensi Chicago tahun
1944 (Convention on International Civil Aviation) yang diterima secara
universal. Dalam pasal 1 konvensi ini ditegaskan kembali bahwa setiap
negara memiliki juridiksi eksklusif dan wewenang untuk mengontrol ruang
udara diatas wilayahnya. Kapal-kapal negara lain, baik pesawat sipil ataupun
militer tak punya hak untuk memasuki ruang udara atau mendarat di
wilayahnya tanpa persetujuannya. Pada waktu itu, negara-negara telah
masuk dalam Perang Dunia II. Dalam masa itu, negara-negara menyaksikan
serangan-serangan pesawat udara, salah satunya adalah pemboman nuklir
melalui pesawat-pesawat bomber Amerika Serikat atas Hiroshima dan
Nagasaki pada tahun 1945. Sejak peristiwa itu, negara-negara menjadisemakin sadar akan peranan ruang udara terhadap setiap pelanggaran
terhadapnya, seperti masuknya pesawat udara tanpa izin ke dalam
wilayahnya. Hal ini dapat berakibat fatal. Sebagai contoh adalah ditembaknya
pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat RB-47 oleh Uni Soviet
pada Juli 1960 diaas daerah lepas pantai sejauh 3 mil dari pantai Uni Soviet
sebelah utara.
Hal yang cukup penting diutarakan disini yaitu diaturnya tentang
adanya hak lintas damai ( The rig ht of innocent passage) sebagaimana diatur
dalam pasal 5 Konvensi Chocago 1944. Akan tetapi, ketentuan itu tidak
diterima oleh banyak negara, karena sensitifnya wilayah ruang udara yang
dari hari ke hari dengan kemajuan teknologi pesawat udara, wilayah udara
menjadi sasaran peka dari pihak lawan. Namun demikian, masuknya
pesawat asing tanpa izin kedalam wilayah suatu negara tidak selalu bersifat
fatal, jika masuknya pesawat asing tersebut disebabkan karena kehabisan
bahan bakar, kerusakan mesin, cuaca buruk atau karena adanya
pembajakan, maka hal tersebut biasanya tidak membawa masalah
keamanan atau pelanggaran yang signifikan.
Di Konverensi Chicago tahun 1944, beberapa negara mengusulkan
memasukkan ³lima kebebasan udara´ (Five Freedoms of The Air) di dalam
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 21/45
konvensi. Namun, usul ini ditolak oleh beberapa negara. Oleh sebab itu, ada
dua perjanjian yang ditandatangani di Chocago pada 7 Desember 1944, yaitu
International Air Services T ransit Agreement dan International Air T ransport
Agreement . Kelima kebebasan udara tersebut diatur dalam perjanian yang
kedua, kelima kebebasan tersebut adalah sebagai berikut :
y Fly across foreign territory without landing atau terbang melintasi wilayah
negara asing tanpa mendarat
y Land for non-traffic purpose atau mendarat untuk tujuan komersial
y Disembark in a foreign country traffic orginating in the state of origin of the
aircraft atau menurunkan penumpang di wilayah negara asing yang
berasal dari negara asal pesawat udaray Pick-up in a foreign country traffic destined for the state of origin of the
aircraft atau mengangkut penumpang pada lalu-lintas negara asing yang
bertujuan ke negara asal pesawat udara
y Carry traffic between two foreign countries atau mengangkut angkutan
udara dua negara asing
Perjanjian yang pertama, yaitu International Air Services T ransit
Agreement hanya memasukkan kebebasan pada pin a dan b saja. Pada
kenyataannya, praktek negara-negara menunjukkan bahwa hanya sedikit
negara yang mau menerapkan kebebasan ini. Negara-negara lebih suka
untuk mengadakan perjanjian bilateral atau perjanjian khusus dengan
negara-negara lain.
Kedaulatan Negara atas Ruang Angkasa
Meskipun Konvensi Paris 1915 dan Konvensi Chocago 1944 mengatur
tentang kedaulatan negara di ruang udara, namun batasan ruang udaranya
serta ketinggiannya tidaklah dapat ditentukan. Beberapa sarjana
mendefinisikan ruang udara sebagai bagian dari ruang yang berada diatas
permukaan bumi yang berisi udara untuk mengangkat pesawat udara.
Sarjana lainnya mendefinisikan ruang udara sebagai ruang udara yang berisi
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 22/45
gas. Ada pula sarjana lainnya yang tidak memberikan batasannya karena
kesulitan praktis dalam menetapkan batas atap ruang udara. Akibatnya,
batas-batas antara ruang udara dan ruang angkasa tidak berhasil ditentukan.
Sekedar untuk membedakannya saja, definisi ruang angkasa adalah ruang
yang berada diatas ruang udara. Satelit pertama Sputnik diluncurkan pada 4
Oktober 1957. Sejak saat itu, ruang angkasa menjadi subur untuk satelit-
satelit lainnya, terutama milik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Samapai tahun
1985, tercatat bahwa 12000 satelit telah diluncurkan.
Dewasa ini, frekuensi peluncuran-peluncuran satelit semakin
meningkat. Negara-negara bersaing keras meluncurkan satelit-satelit ke
angkasa. Indonesia dengan bantuan Amerika Serikat telah meluncurkansatelit komunikasi pertamanya, yaitu PALAPA A-1 pada tahun 1970-an. Hal
ini menandakan bahwa Indonesia sejak tahun 1970-an telah turut serta
dalam era serta pemanfaatan ruang angkasa.
PBB adalah badan yang berkepentingan serta berperan banyak dalam
perkembangan hukum angkasa. Melalui organnya, yaitu Majelis Umum PBB
telah mengembangkan bidang hukum angkasa ini dengan dibentuknya
Komisi Pemanfaatan Damai Ruang Angkasa (Committee on Peaceful Uses of
Space). Hasil karya penting dari Majelis Umum PBB adalah dikeluarkannya
Resolusi Nomor 1962 (XVIII) pada tanggal 13 Desember 1963 yang diterima
oleh negara-negara dengan suara bulat. Resolusi ini mengandung beberapa
prinsip penting dalam pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip-prinsip tersebut
adalah sebagai berikut :
y Eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk semua umat manusia
berdasarkan kesamaan (equality)
y Benda-benda ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh sesuatu negara
y Setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus sesuai
dengan Hukum Internasional dan Piagam PBB
y Negara bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan ruang angkasa, baik
negara-negara sponsor ataupun sebaliknya
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 23/45
y Pelaksanaan yuridiksi terhadap pesawat ruang angkasa adalah oleh
negara tempaat pesawat itu didaftarkan
y Kewajiban negara-negara untuk menolong dan menyelamatkan astronot
yang berada dalam keadaan bahaya
Majelis Umum juga mengeluarkan Resolusi Nomor 1884 (XVIII) pada
tanggal 17 Oktober 1962 yang melarang penempatan senjata nuklir di
pesawat angkasa. Resolusi penting lainnya yaitu Resolusi Majelis Umum
Nomor 2222 (XXI) pada tanggal 14 Desember 1966 yang melahirkan suatu
perjanjian terpenting dalam Hukum Angkasa yang ditandatangani secara
serentak di London, Moscow, dan Whashington pada tanggal 27 Januari
1967. Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian tentang Prinsip-Prinsiptentang Kegiatan-Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Pemanfaatan
Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Angkasa Lainnya ( T reaty
on Principles Governing The Activities of States in The Exploration and Use
of Outer Space, Including t he Moon and ot her Celestial Bodies). Perjanjian ini
memuat 17 pasal. Pasal-pasal terpenting dari perjanjian tersebut adalah
sebagai berikut :
Pasal 1, menyatakan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa
harus menguntungkan dan untuk kepentingan semua negara. Ruang
Angkasa bebas untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh semua negara,
tanpa memandang tingkat perkembangan ekonominya.
Pasal 2, menyatakan bahwa benda-benda angkasa tidak untuk dimiliki oleh
suatu negara.
Pasal 3, menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan ruang angkasa harus sesuai
dengan hukum internasional dan Piagam PBB, serta harus selalu memelihara
perdamaian dan keamanan internasional dan memajukan kerja sama dan
saling pengertian internasional.
Pasal 4 membatasi pasal-pasal diatas, yaitu bahwa negara-negara dilarang
untuk menempatkan senjata-senjata nuklir di pesawat atau stasiun ruang
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 24/45
angkasa. Disebutkan pula bahwa bulan dan benda-benda angkasa lainnya
harus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai saja.
Pasal 6 dan pasal 7, menetapkan bahwa negara peluncur dan negara
sponsor bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan di angkasa dan
setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut.
Perjanjian ini diikuti dan dilengkapi oleh perjanjian Internasional lainnya.
Kelima perjanian itu adalah sebagai berikut :
y Rescue Agreement tahun 1968
y Liability Convention tahun 1972
y Registration Convention tahun 1975
y Moon Agreement tahun 1980
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 25/45
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Island of Palmas Case (1928)
Pulau Miangas ini adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang
memiliki luas 3, 15 km2 dan masuk dalam desa Miangas, Kecamatan Nanusa
Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Palmas atau yang biasa dikenal
sebagai Pulau Miangas, adalah sebuah pulau yang bernilai ekonomis dan
berlokasi strategis. Pulau ini memiliki panjang 2 mil, dengan lebar ¾ mil, dan
berpopulasi sekita 750 jiwa pada saat keputusan arbitrase mengenaisengketa perebutan pulau ini diturunkan. Pulau ini terletak diantara
Mindanao, Filipina dan yang paling utara yaitu pulau Nanusa.
Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat
dalam sebuah Perjanjian Paris (1898) dan Palmas ikut diserahkan ke
Amerika Serikat. Pertikaian perebutan status kepemilikan pulau ini muncul
pada tahun 1906 antara Amerika Serikat dan Belanda. Amerika Serikat
beranggapan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari Kepulauan
Filipina (t he P hillippine Arc hipelago) yang diserahkan oleh Spanyol
kepadanya berdasarkan perjanjian Paris tersebut seusai pengakhiran perang
kedua negara. Sedangkan pihak Belanda mengklaim kepemilikan atas pulau
tersebut berdasarkan pendudukan atau pelaksanaan otoritas (pemerintahan)
yang terus menerus, berlangsung lama dan selama itu tidak ada gangguan
atau klaim dari pihak lain.
Demi menyelesaikan kasus ini, kedua pihak setuju untuk tunduk
kepada keputusan arbitrase yang mengikat pada 23 Januari 1928. Arbitrator
dalam kasus ini adalah Max Huber, seseorang yang berwarga Negara Swiss.
Persoalan yang ingin diselesaikan oleh arbitrator adalah untuk
menyelesaikan apakah Pulau Miangas secara keseluruhan merupakan
bagian dari wilayah Amerika Serikat atau Belanda.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 26/45
Masalah hukum yang hadir adalah apakah wilayah tersebut dimiliki
oleh si Penemu pertama walaupun mereka tidak menjalankan wewenangnya
atas wilayah tersebut atau dimiliki oleh Negara yang secara nyata
menjalankan kedaulatan atas Negara tersebut.
Proses Arbitrase
Amerika dalam argumennya menyatakan Pulau Palmas adalah
miliknya berdasarkan perjanjian yang sah dari ³penemu pertamanya´ yakni
Spanyol. Amerika Serikat menyatakan bahwa Spanyol memiliki wewenang
yang sah atas Palmas karena Palmas ditemukan oleh Spanyol ketika pulau
tersebut dalam keadaan terra nullius yaitu wilayah yang tidak dikuasai olehpihak manapun. Spanyol menyatakan memiliki wewenangnya atas pulau
tersebut dikarenakan pulau tersebut adalah bagian dari Filipina dan telah
diserahkan kepada Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris (1898) setelah
Spanyol kalah dalam Perang antara Spanyol dan Amerika. Arbitrator
mencatat bahwa tidak ada hukum internasional yang baru yang menyatakan
tidak berlakunya penyerahan legal suatu wilayah dengan cara penyerahan.
Bagaimanapun juga, arbitrator mencatat bahwa Spanyol tidak dapat
memberikan apa yang tidak ia miliki dan Perjanjian Paris kepada Amerika
Serikat jika Spanyol tidak memiliki wewenang yang sah atasnya. Arbitrator
menyimpulkan bahwa Spanyol sebagai pihak penemu memiliki kedaulatan
sah atas pulau Palmas bahkan dengan cara yang sederhana seperti sekedar
menancapkan benderanya di pantai. Akan tetapi klaim yang diberikan
Spanyol atas Palmas memang merupakan klaim yang lemah karena ia tidak
pernah mengelola pulau tersebut, hanya menemukannya saja.
Argument kedua dari Amerika Serikat adalah ia menyatakan bahwa
dirinya memiliki wewenang atas Palmas karena letak Palmas lebih dekat
dengan Filipina (yang saat itu dimiliki oleh Amerika Serikat) daripada dengan
Indonesia (yang saat itu dijajah Belanda). Max Huber menyatakan bahwa
tidak ada satupun hukum positif Internasional pada saat itu yang mendukung
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 27/45
pendekatan terra firma yang didkemukakan Amerika Serikat, dimana status
kepemilikan suatu pulau/wilayah diberikan kepada daerah yang terdekat
dengan pulau/wilayah tersebut.
Di lain pihak, Belanda dalam pendiriannya menyatakan memiliki
kedaulatan atas Palmas Karena ia telah menjalankan kewenangannya di
pulau tersebut semenjak tahun 1677. Belanda berhasil membuktikan bahwa
Dutc h East India Company telah melakukan negosiasi dengan Pemimpin
Lokal pulau tersebut sejak abad ke-17 atas kedaulatannya termasuk dalam
bentuk mengembangkan agama Protestan dan melarang kebangsaan lain di
pulau tersebut. Arbitrator mencatat bahwa Amerika gagal membuktikan
kedaulatan Spanyol atas pulau tersebut kecuali dokumen yang secaraspesifik menyebutkan bahwa Spanyol adalah pihak penemu tersebut.
Keputusan Arbitrase
Akhirnya, menurut kajian Weter (1979), DR. Max Huber
memperkenalkan konsep ³hukum intertemporal´ dalam menangani sengketa
dimana kaidah-kaidah hukum internasional diterapkan berdasarkan periode
dan kasus tertentu, yaitu klaim dari pihak lawan harus dinyatakan sesuai
dengan hukum yang berlaku ketika wilayah tersebut di temukan. Dalam hal
ini bukanlah menyangkut pilihan hukum melainkan karena tidak adanya
penerapan secara historis.
Arbitrator, Max Huber. Mendukung posisi Belanda dan menyatakan
bahwa Pulau Palmas secara nyata adalah milik Belanda. Untuk alasan ini,
arbitrator sesuai dengan Pasal 1 dari Sebuah Perjanjian Khusus pada
tanggal 23 Januari 1928 memutuskan bahwa Pulau Palmas atau Miangas
secara keseluruhan adalah bagian dari wilayah Negara Belanda.
Kasus Island of Palmas saat ini
Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara P.
Miangas (Indonesia) dengan pantai Mindanao (Filipina) serta dasar laut
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 28/45
antara P. Balut (Filipina) dengan pantai Laut Sulawesi yang jaraknya kurang
dari 400 mil. Disamping itu letak P. Miangas (Indonesia) di dekat perairan
Filipina, dimana kepemilikan P. Miangas oleh Indonesia berdasarkan
Keputusan Peradilan Arbitrage di Den Haag tahun 1928. Setelah Indonesia
merdeka, kehidupan di Kepulauan Nanusa ini tidak berubah. Di masa
Soekarno menjadi Presiden, hampir tak ada pembangunan di daerah itu.
Terutama untuk fasilitas umum, seperti sekolah. Sekolah di pulau-pulau ini
paling banyak dijalankan Yayasan Pendidikan Kristen. daerah perbatasan
tampaknya selalu berarti wilayah terisolasi, tertinggal. Ini merupakan dampak
kebijakan pembangunan nasional di masa lalu. Potensi sumber daya laut
yang dapat menjadi sumber kemakmuran masyarakat kepulauan, tidakmendapat perhatian. Sebanyak 16 pulau di Talaud sendiri telah membentuk
kabupaten. Dari jumlah itu, sembilan pulau belum didiami dan tujuh pulau
lainnya sudah berpenghuni. Pembentukan kabupaten ini tidak lepas lantaran
rendahnya tingkat pengembangan daerah perbatasan selama ini.
Analisis Kasus
Salah satu kriteria utama dari kedaulatan adalah dimilikinya suatu
wilayah yang dapat diidentifikasikan dengan jelas. Wilayah yang dimiliki oleh
negara sehingga secara ekslusif tata aturan dan tindakan kepemerintahan
lainnya dapat dijalankan. Melihat dari kasus Island of Palmas, maka ada
beberapa istilah-istilah berikut yang berhubungan dengan cara-cara
tradisional mendapatkan wilayah Palmas melaui sengketa yang terjadi antara
Amerika Serikat dan Belanda.
Occupation/Pendudukan
Occupation adalah cara memperoleh suatu wilayah yang tidak pernah
dikuasai oleh negara lain atau ditelantarkan oleh penguasa sebelumnya.
Untuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 29/45
1. Wilayah tersebut harus terra nullius, yaitu wilayah yang tidak dikuasai
oleh pihak manapun. Pada masa kolonialisme, penguasa asli
seringkali diabaikan sehingga penguasa di sini lebih diartikan sebagai
bangsa Eropa saja
2. Kekuasaan terhadap wilayah tersebut harus berada dalam posisi
³terbuka, terus menerus, efektif dan damai´. Lihat kasus Island of
Palmas Case (1928) 2 RIAA 829. Disebutkan pula bahwa kekuasaan
terhadap wilayah tersebut haruslah aktual/nyata dan bukan hanya
nominal/klaim saja.
3. Negara yang menduduki wilayah tersebut harus menunjukkan adanya
niatan untuk melakukan penguasaan atau animus occupandi (t he
intention and will to act as sovereign). Hal ini biasanya ditunjukkan
dengan melakukan tindakan-tindakan administratif terhadap wilayah
tersebut. Lihat the Legal Status of Eastern Greenland Case (1933)
PCIJ Reports, Series A/B, No. 53 disebutkan bahwa:
³ A claim to sovereignty based ...upon a continued display of aut hority,
involves two elements eac h of w hic h must be shown to exist; t he
intention and will to act as a sovereign; and some actual exercise or
display of suc h aut hority ́.
Dari sisi lain, bagi negara yang merelakan wilayahnya diambil oleh
negara lain harus menunjukkan animus relinquendi (wit h intention to
return).
Prescription/Preskripsi
Metode ini adalah proses perolehan wilayah yang tadinya dikuasai oleh
negara lain namun karena satu dan lain hal maka penguasaan tersebut
menjadi tidak efektif atau daluwarsa. Ada dua cara untuk memperoleh
wilayah melalui metode ini:
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 30/45
1. Immemorial Possession: dimana negara mendapatkan kedaulatannya
atas suatu wilayah setelah menguasainya sampai sangat lama
sehingga penguasa sebelumnya tidak bisa diketahui lagi.
2. Adverse Possession: kondisi dimana penguasa sebelumnya diketahui
namun, karena penguasa baru telah secara efektif melakukan
pemerintahannya sehingga penguasa lama seperti telah kehilangan
kekuasaan untuk menjalankan fungsinya di wilayah tersebut.
Penguasa baru dalam hal ini harus mendapatkan semacam
³pembiaran´ atas tindakan dan kebijakan yang dilakukan dari
penguasa sebelumnya. (acquiescence principle). Hal ini terjadi dalam
kasus Palmas. Akan tetapi dalam praktek sangat susah membedakanantara occupation dan prescription sehingga biasanya hanya
mengandalkan putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrasi atau
badan pengadilan internasional lainnya.
Cession
Metode ini adalah pengalihan kedaulatan suatu wilayah dari satu
negara ke negara lainnya dengan melalui suatu perjanjian. Dalam perjanjian
itu disebutkan secara tegas, adanya satu negara sebagai pihak yang
melepaskan kedaulatan dan pihak negara lainnya menerima kedaulatan atas
suatu wilayah tertentu. Jika akibat dari penyerahan kedaulatan tersebut
berimbas kepada pihak ketiga, maka hak yang selama ini dinikmati oleh
pihak ketiga harus dipertahankan sampai kemudian terjadi perjanjian baru
antara pihak ketiga dan pihak penguasa baru tersebut. Contoh Cession yaitu
penyerahan atas Palmas Island dari Spanyol ke Amerika Serikat melalui
perjanjian Paris (1898).
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 31/45
Doktrin ³Intertemporal Law´
Dalam Island of Palmas Arbitration (1928) menyatakan bahwa klaim
dari pihak lawan harus dinyatakan sesuai dengan hukum yang berlaku ketika
wilayah tersebut di temukan.
Melalui kasus Palmas tersebut, maka 3 aturan utama dalam
menyelesaikan perkara sengketa wilayah dalam Hukum Internasional adalah:
1. Klaim wilayah berdasarkan jarak dekat suatu wilayah dengan wilayah
lain tidak memiliki legal standing di hukum Internasional.
2. Klaim wilayah atas dasar penemuan (discovery) hanyalah suatu
kedaulatan yang tidak lengkap.3. Klaim wilayah berdasarkan wewenang nyata yang dijalankan lebih
kuat daripada hanya berdasarkan dasar penemuan.
3.2. Western Sahara Case (1975)
Sahara Barat merupakan sebuah daerah di bagian barat laut Afrika di
tepi pantai Atlantik. Wilayah Sahara Barat adalah bekas wilayah koloni
Spanyol yang berbatasan dengan Aljazair di sebelah timur laut, Maroko di
sebelah utara dan dengan Mauritania di sebelah timur dan selatan. Luas
wilayah Sahara Barat adalah 284.000 km2. Tanahnya kaya akan fosfat
terutama di Bou Craa. Penduduk asli daerah ini menamakan diri Sahrawi.
Daerah ini menjadi sengketa antara tiga Negara tetangganya, Maroko,
Aljazair, dan Mauritania, sementara rakyat Sahrawi sendiri melalui gerakan
pembebasan Polisario berjuang untuk mendirikan Negara merdeka dan
independen.
Seperti wilayah lain di benua Afrika, konflik Sahara Barat atau Western
Sahara juga dianalisa sebagai masalah peninggalan kolonialisme. Sahara
Barat adalah kasus decolonisasi yang terakhir di Afrika, namun sampai saat
ini peace-building, peace-making, dan peace-keeping masih menjadi wacana
yang terus diperjuangkan sehubungan dengan territorial dispute atas wilayah
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 32/45
tersebut yang belum menemukan titik akhir. Territorial Dispute adalah konflik
yang terjadi ketika kedua belah pihak/negara/kelompok mengklaim
wilayahnya atau bagian dari wilayahnya, biasanya berdasarkan sejarah atau
kepentingan geografis, seperti keamanan nasional. Territorial dispute atas
Sahara Barat melibatkan tiga pihak yaitu Maroko, Aljazair, dan front Polisario.
Polisario dideklarasikan pada 10 Mei tahun 1973. Organisasi ini
adalah gerakan pembebasan Sahara Barat yang bertujuan untuk
memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol.
Gerakan polisario mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat
setempat. Kuatnya dukungan masyarakat atas organisasi ini menyebabkan
tentara Spanyol angkat kaki dari Sahara Barat dua tahun berikutnya, yaitutahun 1975. Pada Desember 1975, Spanyol mengumumkan untuk
meninggalkan Sahara Barat, daerah jajahannya sejak tahun 1884. Dengan
demikian, berakhir sudah perjuangan kaum gerilyawan Sahara Barat yang
tergabung dalam gerakan pembebasan Polisario. Polisario kemudian
memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahara atau
Sahrawi(SADR). Sahara Barat sebagai territorial dispute antara Maroko,
Aljazair, dan front Polisario Dengan berdirinya SADR, ternyata belum
mengakhiri masalah yang harus dihadapi Sahara Barat. Sebab dalam masa-
masa genting itu, rezim diktator Spanyol mengadakan kesepakatan rahasia
dengan tetangga koloni yang ditinggalkan. Spanyol yang telah terusir dari
Sahara Barat menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania
dengan imbalan tertentu termasuk mengeksploitasi ikan di lepas pantai dan
menambang fosfat. Rakyat yang tidak mau bergabung dengan Maroko
kemudian terpaksa mengungsi di area yang dikuasai Polisario, tentara gerilya
pengungsi. Mereka adalah orang-orang Sahrawi. Penduduk asli yang selama
puluhan tahun menjadi warga kelas dua di tanahnya sendiri. Kesepakatan
rahasia tersebut menjadi alasan Maroko menganeksasi Sahara Barat dan
mengklaim bahwa kawasan itu adalah bagian dari wilayahnya. Meskipun
Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa invasi
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 33/45
Maroko itu melanggar hukum, namun Maroko tetap tidak bersedia mundur
dari wilayah itu. Akhirnya kembali pecah perang di Sahara Barat. Puluhan
ribu orang melarikan diri dari kekerasan perang. Bahkan 170 ribu orang
Sahrawi, sampai kini masih tinggal di kamp pengungsi di Aljazair dalam
kondisi buruk. Pada 1991, sebagian besar kawasan ini dikuasai oleh kerajaan
Maghribi(Maroko), dan SADR di bagian-bagian yang lain. Kemudian apakah
daerah ini merupakan bagian dari Maroko atau milik Republik Demokratis
Arab Sahrawi masih dipertentangkan. Saat ini Sahara Barat diduduki oleh
Maroko, namun klaim ini tidak diakui secara global. Organisasi pembebasan
Polisario masih berjuang untuk kemerdekaan daerah ini. Adapun Mauritania,
akibat tekanan sejumlah pihak luar menarik diri dari Sahara Barat pada tahun1979. Sedangkan Aljazair yang juga tertarik atas Sahara Barat mulai melihat
kemungkinan intervensi ketika banyaknya pengungsi daerah itu yang
mengungsi ke wilayah Aljazair. Aljazair memberikan dukungan pada SADR
namun tetap menghindari konflik dengan Maroko, Walaupun selanjutnya
hubungan Aljazair dan Maroko menjadi cukup tegang.
Upaya resolusi konflik, misi perdamaian dan kemanusiaan
Tahun 1991, PBB datang menengahi konflik antara Maroko dan Polisario,
dan kedua pihak sepakat untuk menyerahkan nasib kawasan Sahara Barat
pada sebuah referendum. Akan tetapi, kesepakatan itu juga tidak bisa
diimplementasikan karena kedua pihak berselisih pendapat secara tajam
mengenai syarat-syarat peserta referendum. Hingga kini, referendum itu
masih belum bisa dilaksanakan. Status Sahara Barat pun masih
mengambang, meskipun sejumlah besar negara mengakui kemerdekaan
Sahara Barat dan menyebut Polisario sebagai representasi sah rakyat di
kawasan itu.
Minurso adalah misi perdamaian pertama dibawah PBB yang masuk
ke Sahara Barat. The United Nations Mission for the Referendum in Western
Sahara (MINURSO) atau misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
Referendum di Sahara Barat (MINURSO) dibentuk oleh resolusi Dewan
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 34/45
Keamanan no.690 pada 29 April 1991, saat pertama kali PBB masuk ke
Sahara Barat guna menengahi sengketa antara Maroko dan front Polisario
atas Sahara Barat. Kedatangan PBB dan MINURSO atas undangan kedua
pihak yang bertikai yang menginginkan penyeleseian konflik secara damai
disamping misi perdamaian dan kemanusiaan PBB sendiri Mandat yang
diemban MINURSO di Sahara Barat antara lain :
y Mengawasi berjalannya gencatan senjata
y Melakukan verifikasi atas kesepakatan pengurangan pasukan Maroko
di wilayah sengketa
y Mengawasi pembatasan pasukan Maroko dan Polisario di lokasi-lokasi
yang telah ditentukany Memastikan pelepasan tahanan-tahanan politik Sahara Barat
y Mengatur pertukaran tawanan perang yang ditentukan oleh
International Commetee of The Red Cross (ICRC)
y Memulangkan pengungsi-pengungsi Sahara Barat
y mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk Sahara Barat untuk
persiapan referendum
y mengorganisir dan memastikan sebuah referendum adil dan bebas
dan mengumumkan hasilnya
y mengurangi ancaman dari ranjau-tambang serta ranjau dan artileri-
artileri yang belum meledak.
Dalam masalah Sahara Barat, terdapat pihak asing yang juga ikut
mempengaruhi kelanjutan nasib wilayah tsb. Terkait dengan upaya
penyelesaian konflik beberapa negara seperti Perancis, Spanyol, AS,
Italia, meksiko dan Portugal telah mendukung upaya mencari solusi dari
konflik berkepanjangan itu dalam kerangka kerja PBB. Negara besar
seperti Amerika Serikat memainkan peran yang cukup penting dibalik misi
perdamaian yang dibawa bersama PBB. Apapun itu, PBB atau pihak
asing yang masuk ke Sahara Barat menyerukan kepada kedua pihak
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 35/45
yang bertikai untuk mengatasi konflik secara diplomatik. SADR mendapat
dukungan dari 45 negara dan Kesatuan Afrika, sementara Maroko
didukung oleh 25 negara, termasuk Liga Arab.
Sejak masuknya PBB dan dalam masa gencatan senjata telah
dilakukan beberapa perundingan yang belum mampu membuahkan hasil
yang berarti. Namun semangat dan keinginan penyeleseian konflik secara
damai tidak pernah padam. Di tahun 2007, dibawah kontrol PBB diadakan
perundingan lagi yang berlangsung di Manhasset, New York, AS. Dalam
putaran kelima perundingan Manhasset tsb, Maroko mengajukan usulan
yaitu rencana untuk memberikan otonomi luas kepada Sahrawi atau
Sahara Barat (West Sahara). Maroko menegaskan rencana itumerupakan salah satu upaya menyelesaikan perselisihan panjang yang
terjadi antara Aljazair dan Maroko secara damai dan politik. Usulan
otonomi itu termasuk ³win-win solution´. Pemerintah Maroko tidak
memberikan kemerdekaan dan tidak pula memaksakan integrasi. Dalam
usulan Maroko itu, Sahara Barat boleh membentuk pemerintahan mandiri
lengkap dengan parlemen yang dipilih rakyat. Amerika Serikat (AS) dan
Prancis mendukung usulan pemerintah Maroko ini. Pemerintah AS
berharap Front Polisario dapat menerima usulan otonomi luas bagi
wilayah Sahara Barat sesuai usulan pemerintah Kerajaan Maroko guna
mengakhiri konflik yang telah terjadi selama 32 tahun di wilayah tersebut.
Namun, Aljazair dan Polisario menolak usulan otonomi dan tawaran
negosiasi Maroko. Sejauh ini, Maroko bersikeras pada pendiriannya
bahwa Sahara Barat berstatus otonom di bawah pemerintahan Maroko. Di
lain sisi, Aljazair yang mendukung front Polisario bersikeras untuk
diadakannya referendum apakah memilih Maroko atau independen.
Sehingga untuk saat ini gencatan senjata masih menjadi pilihan terbaik.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 36/45
Analisis Kasus
Dari beberapa artikel yang kami temukan, artikel tersebut secara nyata
mengungkapkan bahwa Maroko tidak menyetujui dan tetap bersikukuh
menyatakan Sahara Barat adalah bagian dari Negara mereka. Dalam hukum
Internasional, kedaulatan Negara untuk dapat dinyatakan berdaulat harus
memiliki faktor territorial dan yuridiksi. Maroko melihat sisi historis Negara
mereka pada saat sebelum kolonisasi Spanyol, Sahara Barat adalah wilayah
Maroko. Untuk menguji kedaulatan secara yuridiksi yang dimiliki Maroko,
Maroko mengutip pada saat penjajahan Spanyol, beberapa suku Sahrawi
dibayar untuk setia kepada tahta Maroko
Atas dasar ini, Maroko mengklaim bahwa bukan Spanyol yang memiliki klaimyang sah untuk kedaulatan atas wilayah Sahara Barat. Selain itu mengkalim
bahwa prinsip possidetis iuris ISK yang menyatakan batas colonial tidak
dapat diubah pada kemerdekaan atau dekolonisasi, berlaku untuk wilayah
tersebut.
Mahkamah Internasional telah mempelajari dokumen yang diserahkan
Maroko, Mauritania, Spanyol dan Aljazair namun, Sahrawis tidak dijinkan
untuk muncul karena Mahkamah Internasional (ICJ) hanya dapat mendengar
bukti dari serikat. Dan pada hasilnya, Mahkamah Internasional memutuskan
bahwa Sahara Barat tidak nullius tera saat Spanyoln menyatakan prorektorat
di atasnya pada tahun 1884 karena dihuni oleh orang-orang Nomaden,
secara sosial dan politik terorganisir dalam suku dan dibawah pimpinan yang
kompeten mewakili mereka. Dan pengadilan member kesimpulan mengenai
hubungan hukum antara Sahara barat, Maroko dan Mauritania:
Material dan informasi yang disajikan tidak membuat atau menjelaskan
kedaulatan territorial Sahara Barat kepada Maroko atau Maurtitania.
Pengadilan tidak menemukan hubungan hukum seperti alam sebagai mana
mungkin mempengaruhi aplikasi resolusi 1514 (XV) dalam dekolonisasi
Sahara Barat dan khususnya, prinsip penentuan nasib sendiri melalui
ekspresi bebas dan asli dari kehendak bangsa-bangsa yang ada pada
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 37/45
wilayah tersebut. Jadi, keputusannya adalah populasi Sahrawi berhak untuk
menentukan nasib sendiri dalam batas-batas dari entitas colonial yang ada.
Maka dari itu, keputusan ICJ adalah penolakan atas klaim kedaulatan Maroko
atas Sahara Barat. Namun demikian, upaya perdamaian yang diajukan yang
awalnya disetujui Maroko melalui OAU-PBB yang mana member referendum
atas pemberian hak kepada populasi Sahrawi untuk menentukan nasib
sendiri dengan cara yang bebas dan adil ternyata prosesnya rapuh. Hal ini
dikarenakan pihak Maroko yang sepertinya tetap tidak rela atas keputusan
Mahkamah Internasional. Hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri
tertuang dalam deklarasi PBB dan organisasi Kesatuan Afrika. Putusan
Mahkamah Internasional ditegakkan bahwa orang-orang Sahrawi berhakuntuk melaksanakan hak ini. Oleh karena itu, invasi dan pendudukan Sahara
Barat sejak 1975 adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.
Sayangnya, agresi maroko tidak menarik masyarakat internasional untuk
menghadapinya, sama halnya dengan invasi Irak ke Kuwait atau perang di
Kosovo.
Apa yang dilakukan Mahkamah Internasional dan putusannya untuk
membebaskan Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri dan tidak
menyetujui klaim Maroko atas wilayah territorial Sahara Barat sangatlah
penting dan sangat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun
demikian, usaha tersebut telah gagal dalam usahanya karena kurangnya
kekuatan utama di masyarakat internasional politik dan terbuka mendukung
referendum. Hal ini bertolak belakang dengan apaa yang pernah terjadi di
Indonesia mengenai referendum pembebasan Timor timur, yang telah
memetik manfaat dari keterlibatan actor regional maupun internasional.
Rencana perdamaian Sahara belum menarik perhatian masyarakat
Internasional. Kecuali ada tekanan internasional di Maroko, yang
memungkinkan referendum di Sahara Barat menjadi sangat tipis.
Hingga saat ini kontroversi atas perdamaian Sahara Barat masih
dipermasalahkan dan belum menemukan titik terang. Semakin banyaknya
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 38/45
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Setiap laporan tahunannya,
Amnesty Internasional mencatat bahwa beberapa anggota pasukan
keamanan Maroko di Sahara Barat yang terlibat dalam beberapa kasus
penyiksaan ditangkap dan diadili. Namun, organisasi juga mencatat bahwa
dalam sebagaian besar kasus investigasi yang baik tidak dibuka ke
pengadilan dan adanya dukungan penyiksaan atau dibuka tapi dipecat tanpa
investigasi yang memadai. Sejumlah Sahrawis pun disiksa dan ditangkap
oleh pihak pemerintahan Maroko karena mereka mendukung aksi
perdamaian. Para penjajah telah menyerang rakyat, mencuri kekayaan alam
negeri tersebut serta memisahkan banyak keluarga dengan membangun
tempok pasir sepanjang 2700 km. dan disekitar tembok tersebut terdapatranjau dan pos tentara. Dan banyak orang-orang dinyatakan hilang karena
melawan pemerintahan Maroko karena memilih untuk mendukung aksi
referendum perdamaian yang mulanya telah dijadwalkan.
Hingga saat ini diperlukannlah tugas masyarakat internasional untuk
memastikan proses dekolonisasi abadi dan hasil dicapai di Sahara Barat.
Sangat diperlukannya alternative solusi damai akan kembalinya permusuhan
dan destabilisasi seluruh wilayah, sesuatu yang populasi Sahwaris ingin
hindari. Bagaimana cara mendorong rasa kepercayaan bagi bangsa
Sahwaris untuk berani menentukan masa depan mereka sendiri.
Dalam menangani penyalahgunaan hak asasi manusia yang terjadi di Sahara
Barat, beberapa diplomat menyatakan bahwa Dewan keamanan PBB
mungkin akan mengubah mandate MINURSO yang didalamnya mencakup
pengawasan hak asasi manusia.
Namun, pada akhir desemberr 2009, sekjen PBB beserta Menteri Luar
Negeri Amerika Serikat bermaksud mengadakan kembali referendum
perdamaian untuk Maroko dan Sahara barat. Hal ini dimaksudkan untuk
member kemerdekaan Sahara Barat dari kecaman politik pemerintahan
Maroko. Semoga saja, titik terang ini berbuah manis untuk Sahara barat.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 39/45
Walaupun kasus Western Sahara diatas belum selesai hingga saat ini,
namun dapat kita lihat lagi-lagi tindakan klaim wilayah terjadi. Biasanya
alasan yang mendasar yang menunjang terjadinya tindakan klaim wilayah
adalah dikarenakan factor sejarah ataupun letak territorial yang dekat.
Meskipun begitu mendapat banyak tekanan dari Mauritania, Maroko, dan
Aljazair, termasuk Spanyol yang kerap berusaha menduduki penuh wilayah
Sahara Barat, namun masyarakat melalui gerakan Front Polisario tidak
gentar berusaha untuk kemudian memproklamirkan berdirinya Republik
Demokratik Arab Sahara atau Sahrawi (SADR).
Self Determination yang merupakan salah satu prinsip dalam
Declaration of principles of international law concerning friendly relations andcooperation among state in accordance with the charter of united nations
(PERNYATAAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL
TENTANG HUBUNGAN FRIENDLY DAN CO-OPERASI DI ANTARA
NEGARA sesuai dengan Piagam OF THE UNITED NATIONS) merupakan
hak dan kewajiban Setiap Negara untuk mempromosikan, melalui tindakan
bersama dan terpisah, realisasi dari prinsip persamaan hak dan penentuan
nasib sendiri rakyat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam, dan
untuk memberi bantuan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
melaksanakan tanggung jawab dipercayakan kepadanya oleh Piagam
mengenai pelaksanaan prinsip, dalam rangka:
(a) Untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara
Serikat; dan
(b) Untuk membawa cepat mengakhiri kolonialisme, setelah memperhatikan
dengan kehendak bebas dari orang-orang yang bersangkutan;
Hal diatas terlihat jelas dalam tindakan yang diambil masyarakat
Syahrawi demi mendapatkan kemerdekaan atas negaranya yang independen
tanpa ada tekanan dari Negara manapun. Namun hingga saat ini Sahara
masih berjuang mempertahankan negaranya dari Maroko. Sebab meskipun
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 40/45
rakyat Sahara tunduk dan percaya pada pemerintahan SADR namun Maroko
tetap tidak mau meninggalkan wilayah tersebut yang telah berusaha
didudukinya sejak lama. Dan pengakuan dari Negara-negara lain belum
cukup untuk menyelesaikan perkara ini.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 41/45
BAB IV
PENUTUP
4.1. Simpulan
Kedaulatan wilayah atas laut merupakan hal yang penting, terutama
untuk negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan.
Sebagaimana ketentuan dalam kedaulatan wilayah laut yang sudah
dijelaskan sebelumnya, perlulah kiranya kita menjaga kekayaan laut dengan
kedaulatan yang dimiliki sehingga negara lain tidak dapat dengan mudah
mengklaim wilayah perairan Indonesia yang terkenal kaya sebagai negara
Zamrud khatulistiwa.Kedaulatan wilayah atas ruang udara dan ruang angkasa dirasa
sangat penting bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan, pelanggaran yang
menyangkut kedaulatan wilayah atas ruang udara dan ruang angkasa akan
berakibat fatal bagi negara itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap negara memberi
pengaturnnya mengenai ruang udara dan ruang angkasa.
4.2. Saran
Masalah klaim bagian wilayah oleh Negara lain hendaknya disikapi
serius, mengingat kerentanan dan kompleksitas tantangan yang ada. Untuk
mencegah terjadinya kehilangan wilayah Indonesia seperti Sipadan-Ligitan,
dan demi memperkuat kedudukan dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia maka diperlukan :
1. Sekolah Menegah Atas dan Sekolah Kejuruan. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Potensi Akademi
Maritim Indonesia di Bitung dan Sekolah Tinggi Kelautan dan
Perikanan di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan harus
ditingkatkan dengan membuka kelas bagi para pelajar dan siswa-
siswa di daerah perbatasan. Hal ini telah menjadi Program Menteri
Negara PPKTI (Kabinet Pemerintahan yang lalu) dalam membuka
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 42/45
sekolah kejuruan di Perbatasan NTT±Timor Leste demikian juga
Sarana Perpustakaan Budaya dan Pengetahuan yang akan
dikembangkan di Sekolah-Sekolah Perbatasan Papua dan Papua New
Guinea. Di samping itu, di wilayah Barat terutama di Batam
rencananya akan dibangun Universitas Maritim Indonesia yang
berkelas internasional dengan 16 program studi tentang kelautan,
navigasi, hukum laut dan sebagainya. Hal ini belum terlihat di bagian
Timur Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan usaha
Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud untuk
merealisasi hal tersebut, setidaknya pembangunan SekolahMenengah Umum dan Sekolah Kejuruan Maritim.
2. Kebijakan regulasi yang tumpang-tindih harus diwaspadai sebagai
kelemahan hukum nasional. Apabila terjadi perbenturan Undang-
Undang Perairan Nasional dengan Undang-Undang Otonomi Daerah
tentang hak Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten tentang
pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil maka disarankan kepada DPR
Kabupaten Talaud untuk membuat Ranperda dan nantinya dijadikan
Perda diantaranya mengatur tentang hak-hak nelayan lokal di daerah
perbatasan laut dan di wilayah ZEE. Hal ini berfungsi ganda yakni
sebagai kekuatan politis-administratif dan yurisdiksi pengamanan di
laut. Mengapa hal ini berfungsi sebagai kekuatan politis-administratif?
Dalam konteks pengelolaan pemerintahan di daerah perbatasan,
harus diberlakukan asas efektivitas dan uti-posidetis. Sebagaimana
kasus Pulau Sipadan-Ligitan, Mahkamah Hukum Internasional lebih
menerima klaim Malaysia berdasarkan pemberlakuan kewenangan
dan pengelolaan terus menerus sehingga walaupun Indonesia
berpatokan pada 13 peta kuno tentang wilayah tersebut, tetap klaim
Malaysia yang dimenangkan. Hal lainnya adalah yurisdiksi keamanan
di laut, apabila telah disusun Peraturan Daerah Tentang Pemanfaatan
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 43/45
dan Pengelolaan Lingkungan Laut, maka akan lebih mudah
menertibkan nelayan asing dan meningkatkan kebutuhan ekonomi
nelayan lokal.
3. Pembangunan landasan pacu saat ini pada tahap pembayaran ganti
rugi kepada hak tanah adat dan tanah milik rakyat. Apabila
pembangunan instalasi pendukung militer ini selesai, apakah akan
membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat?
Sesungguhnya, penyediaan sarana-prasarana umum sangat
dibutuhkan masyarakat daerah tersebut berupa dermaga untuk
menunjang lalu-lintas jasa kapal dan tempat penjualan hasil bumi.
Disarankan apabila dibangun sarana militer sebaiknya didahului olehsarana fasilitas umum berupa Tempat Pelelangan Ikan, Jalur Jasa
Laut dan moda angkutan laut. Hal ini untuk menjaga kesenjangan
sosial yang nanti akan timbul manakala pembangunan dilaksanakan
dan rakyat tak dapat menikmati pertumbuhan ekonomi sesudahnya.
4. Sebagai kawasan transit point yang diduga menjadi jalur kelompok
teroris, satuan pengamanan di laut harus ditingkatkan dengan
mengadakan tindakan polisional berupa sweeping laut. Hal ini harus
didukung oleh sarana yang canggih berupa satelit yang mampu
memancarkan sonar ke radar yang mendeteksi kapal-kapal asing atau
lokal yang secara khusus telah dipasang pin untuk pelayaran
internasional. Hal demikian telah dilakukan dalam pemantauan satelit
di Kepulauan Arafura. Apabila sistem penginderaan jarak jauh tersebut
berfungsi maka alasan ketersediaan kapal patroli akan berkurang
karena dengan mengetahui titik kapal yang melewati batas perairan
tanpa ijin, dokumen tidak lengkap dan tidak memiliki pin register, akan
dengan mudah dapat ditangkap berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Penyediaan fasilitas militer di perbatasan dapat didukung dengan
Pembentukan Koramil di Pulau Miangas dan Marore mengingat pada
hasil Sidang Sub Komite antara Delegasi Indonesia dan Delegasi
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 44/45
Filipina pada 27-30 September 2004 di Hotel Gran Puri Manado,
dalam Sidang Sub. Komite A banyak membahas tentang Pos Lintas
Batas (PLB) dan Patroli selain kegiatan intelejen. Penempatan fasilitas
militer tersebut sangat strategis mengingat situasi dan kondisi Pulau
Marore dengan Tabukan Utara tempat kedudukan Koramil 1301-07
sekitar 69 mil dengan jarak tempuh angkutan laut sekitar 7 s/d 8 jam.
Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa tempat kedudukan
Koramil 1301-15/Nanusa sekitar 75 mil, dengan jarak tempuh
angkutan laut sekitar 8 s/d 9 jam.
6. Koordinasi pengamanan di laut hendaknya ditingkatkan. Menyangkut
pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut dilakukan oleh pihakberwenang sesuai undang-undang, maupun kewenangan menjaga
yurisdiksi dan kedaulatan di laut demi tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
5/13/2018 kedaulatan atas wilayah - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/kedaulatan-atas-wilayah 45/45
DAFTAR PUSTAKA
http://bennysetianto.blogspot.com/2006/04/kedaulatan-wilayah.html.
http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1881037-sengketa-pulau
miangas-bagian/.
http://imran.ngeblogs.com/2009/12/20/544/.
http://www.sulutlink.com/mar%2028d.htm.
www.wikipedia.com