1

PENDAHULUAN

Kecenderungan kecurangan yang terjadi di Timor

Leste,berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Anti Korupsi

(KAK) Timor leste Pada tahun 2013 berhasil mengidentifikasi 30

kasus korupsi dan kasus-kasus tersebut telah diserahkan kepada

jaksa untuk ditindak lanjuti. Dari hasil temuan pemeriksaan

Komisi Anti Korupsi (KAK) Timor Leste tersebut Pengadilan

Distrik Dili telah menetapkan mantan Mentri kehakiman Timor

Leste sebagai tersangka.Kasus korupsi penyalahgunaan

wewenang dalam memanipulasi dokumen tender proyek

pengadaan seragam penjaga penjara. Selain itu juga kepala

bagian procurement kementrian kehakiman juga didakwa ikut

terlibat dalam kasus tersebut.

Kecenderungan kecurangan telah mendapatkan banyak

perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi.Terdapat

opini bahwa kecenderungan kecurangan dapat dikatakan sebagai

tendensi korupsi dalam definisi danterminologi karena

keterlibatan beberapa unsur yang terdiri daripengungkapanfakta-

fakta menyesatkan, pelanggaranaturan atau penyalahgunaan

kepercayaan, dan omisi fakta kritis. Soepardi (2007:24)dalam

Mohammad (2011) indikasi adanya kecenderungan

kecurangandapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja

dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau

manipulasi yang merugikan pihak lain. Kecenderungan

kecurangan meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk

melakukantindak korupsi(corruption), tendensi untuk

2

penyalahgunaan atas aset(Asset Missappropriation), dan tendensi

untukmelakukan kecurangandalam laporan keuangan

(financialstatement fraudulent).

Teori Fraud Triangleyang dijabarkan Cressey (1953) dalam

Tuannakotta (2007: 207) mengatakan bahwa korupsidisebabkan

karena adanya 3 faktor, yaitu tekanan (pressure), peluang

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Tekanan

(pressure) merupakan faktor yang berasal dari kondisi

individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan.

Menurut Salam (2005) tekanan (presure) yaitu insentif yang

mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya

kehidupan, ketidakberdayaan dalam soal keuangan prilaku

gambling, mencoba mengalahkan sistim dan ketidakpuasan kerja.

Tekanan merupakan faktor yang berasal dari individu yang

menyebabkan seseorang melakukan kecurangan tekanan dari

dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan

tempat kerja. Salah satu faktor lingkungan yang menyebabkan

tekanan pada seorang pegawai adalah mengenai keadilan

organisasional dalam pekerjaan.

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud

terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu

organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau

penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen fraud triangle,

opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk

diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control

dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Penelitian ini

3

menggunakan keefektifan sistem pengendalian internal sebagai

suatu peluang bagi pemerintahan atas terjadinya fraud di sektor

pemerintahan.

Rationalization (rasionalisasi)adalah pertimbangan perilaku

kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas

pribadi pegawai atau penalaran moral yang lain.Menurut Skousen

(2009) rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak

kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan

mencaripembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan

bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur. Selain ketiga

factor tersebut budaya organisasi juga merupakansalah satu

faktor yang diduga menjadikan alasan pembenaran mengapa

pegawai melakukan korupsi.

Menurut Jones dan Goerge (2008:105)organizational

culture is the shared set of beliefs, expectations, values, norms,

and work routines that influence the ways in which individuals,

groups, and teams intreract with one another and cooperate to

achieve organizational goals. Jones danGoerge juga mengatakan,

bahwa ketika paraanggota organisasi memiliki komitmen

yangkuat terhadap keyakinan, harapan, nilai-nilai,norma-norma,

dan kebiasaan-kebiasaan yangdigunakannya dalam mencapai

tujuan,menunjukkan budaya organisasi yang kuat.Sebaliknya bila

para anggota organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat,

menunjukkanbudaya organisasinya lemah

4

Penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007) mengatakan

bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur

pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Dalam penelitianya

juga menjelaskan bahwa budaya organisasi yang baik tidak akan

membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan

korupsi, karena budaya organisasi yang baik akanmembentuk

para pelaku organisasi mempunyaisense of belonging (rasa ikut

memiliki) dan sense of identity (rasa bangga sebagai bagian dari

suatu organisasi).

Selain budaya organisasi, variabel lain yang berpengaruh

terhadapkecenderungan korupsi adalah sistem pengendalian

internal.Menurut Tuanakotta(2007) pencegahanfrauddapat

dilakukan dengan mengaktifkanpengendalian internal. Jika

pengendalian internal suatu organisasi lemah makakemungkinan

terjadinya kesalahan dan fraudsangat besar. Menurut

AICPA(American Institute of Certified Pulic Accountant)dalam

Wilopo (2006) adanyasuatu sistem pengendalian internal bagi

sebuah organisasi sangatlah penting,antara lain untuk

memberikan perlindungan bagi entitas terhadap

kelemahanmanusia serta untuk mengurangi kemungkinan

kesalahan dan tindakan yang tidaksesuai dengan peraturan.

Pengendalian internal juga dimaksudkan untukmeningkatkan

kepatuhan karyawan/pegawai terhadap hukum-hukum

danperaturan yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi yang memiliki sistem pengendalian

internal yang lemah, cenderung akan meningkatkan peluang

5

terjadinya fraud di dalam organisasi tersebut. Rae and

Subramaniam (2008) mengatakan bahwa kualitas pengendalian

internal bertindak sebagai suatu ukuran kuasa untuk peluang

terjadinya fraud karena tindakan pengendalian internal yang

berkualitas akan memperkecil frekuensi fraud. Akan tetapi

adanya suatu sistem pengendalian internal saja tidak cukup jika

tidak ada kepatuhan di dalamnya.

Menurut Hartanto dan Indra (2001) tekanan ketaatan

adalah individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu

sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang dengan

perintah yang diberikannya, hal ini disebabkan oleh

keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk

legitimate power atau kemampuan atasan untuk mempengaruhi

bawahan karena ada posisi khusus dalam struktur hierarki

organisasi. Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini

dikembangkan oleh Milgram (2012) yang dikatakan dalam

teorinya bahwa bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari

atasan akan mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang

berperilaku otonomis menjadi perilaku agen. Perubahan

perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi

agen dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung

jawab atas apa yang dilakukannya

Beberapapeniliti telahmenelititentangfaktor-faktor

yangmempengaruhifrauddi sektor pemerintahan, antara lain

penelitianMohamad (2013)menunjukkanbahwa terdapat pengaruh

negatif antara kepatuhan sistem pengendalian intern dengan fraud

6

di sektor pemerintahan, penelitian Wilopo (2006) mengatakan

bahwa variabelkeefektifan pengendalian internal berpengaruh

negatif terhadap fraud, penelitian Sulistyowati pada tahun (2007)

menyatakan hasil bahwa variabel budaya etis organisasi

berpengaruh negatif terhadap frauddanpenelitian Rahmawati dan

Soetikno (2012) menyatakan bahwa variabel keefektifan

pengendalian internal berpengaruh negatif terhadapfraud.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Timor Leste

tentang kecenderungan korupsi dan riset-riset terdahulu yang bisa

menjelaskan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal,

budaya organisasi dan tekanan ketaatan terhadap kecendrungan

korupsipada Kementerian Pekerjaan Umum Timor Leste. Tujuan

dari penelitian iniuntuk memberi bukti empiris mengenai

pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan

tekanan ketatan terhadap kecenderungan korupsi.Manfaat teoritis

penelitian inidiharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan

tentang kecenderungan korupsipada sektor publik. Sedangkan

manfaat praktisinya diharapkan dapat memberikan masukan

kepada pemerintah dalam upaya mencegah korupsi.

TELAAHLITERATURDAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

Kecurangan (fraud)

The ACFE(Association of Certified Fraud Examiner) dalam

Amrizal (2004) membagi kecurangan (fraud) dalam tiga

tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

7

Penylahgunaan atas asset (Asset Misappropriation),

dapat digolongkan dalam: 1) kecurangan kas(cash

fraud),meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran

secara kecurang, sepertipemalsuan cek.2) kecurangan atas

persediaan dan aset lainnya (fraud ofinventory and all other

assets), berupapencurian dan pemakaianpersediaan/aset lainnya

untuk kepentingan pribadi.

Kecurangan laporan keuangan(financialstatement

fraudulent)dikategorikan dalam: 1)timing difference(improper

treatment of sales),mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih

awal dari waktu transaksi yangsebenarnya.2)fictitious revenues,

menciptakan pendapatan yangsebenarnyatidak

pernahterjadi(fiktif).3) Cancealed liabilities

andexpenses,menyembunyikankewajiban-kewajibanperusahaan,

sehingga laporankeuanganterlihat bagus. 4)improper disclosures,

perusahaan tidak melakukanpengungkapanataslaporan keuangan

secara cukupdengan maksud untukmenyembunyikan kecurangan-

kecurangan yang terjadi. 5) improper assetvaluation,penilaian

yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan

prinsipakuntansiberlaku umum atas aset perusahaan dengan

tujuan meningkatkanpendapatan dan menurunkan biaya.

Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini paling sulit

dideteksi karenamenyangkut kerja sama dengan pihak lain

dalam menikmati keuntunganseperti suap dan korupsi. Korupsi

terbagi atas:1) pertentangankepentingan(conflict of interest),

terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan

8

memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang

mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan.

2) suap (bribery), penawaran, pemberian, penerimaan, atau

permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi

pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis. 3)

pemberian illegal (illegal gratuity), pemberian illegal disini

bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, tapi sebuah

permainan. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai. 4)

pemerasan secara ekonomi (economic extortion), pada dasarnya

pemerasan secara ekonomik lawan dari suap. Penjual

menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang

memesan produk dari perusahaan.

Berdasarkan tipologinya fraud yang dibedakan menjadi

tiga maka, pada penelitian ini akan difokuskan pada korupsi

jenis fraud ini paling sulit dideteksi karenamenyangkut kerja

sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntunganseperti

suap dan korupsi.

Menurut Abdullah (1999) korupsi ada “as old as the

organization ofpower”. Inti korupsi adalah menyalahgunakan

kepercayaan yang diberikanpublik atau pemilik untuk

kepentingan pribadi menurut Alatas(1987) dalamSulistiyowati

(2007)koruptor dengansengaja melakukan kesalahan

ataumelalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban,

atautanpa hakmenggunakankekuasaan, dengan tujuan

memperoleh keuntungan pribadi.Sehingga korupsimenunjukkan

fungsi ganda yang kontradiktif, yaitumempunyai

9

kewenanganyang diberikan publik yang seharusnya

untukkesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan

diri sendiri.

Jones dan Bates (1990) aktivitas-aktivitasyang cenderung

ke korupsi antara lain: (1)tender, kontrak, penyelesaian

kontrak, penyewaan konsultan atau staf (2) penjualandengan

tekanan (3) ramah-tamah (4) pemberian ijin, lisensi untuk

rencana perdagangan(5) pembelian barang yang dikirim

langsung ke tempat pembangunan(6) konflik kepentingan (7)

penggunaanperalatan komputer atau kendaraan untukkepentingan

pribadi (8) perusakan danpembuangan terhadap peralatan,

perlengkapan maupun persediaan yang telahusang.

Berdasarkan tipologinya, korupsi dibedakanmenjadi lima,

yaitu (Darsono,2001)1.Korupsi transaksi, merupakan korupsi

yang bersifat timbal balik (mendekati kolusi), sehingga saling

menguntungkan. 2. Korupsi memeras, terjadipadaunbalanced of

power, misalnya pelayanan dibuat sulit sehingga

menciptakanuang sogok. 3. Korupsi investif, berupa pemberian

sekarang untuk menuai dimasa yang akan datang. 4. Korupsi

nepotisme, merupakan pengangkatanjabatan karena

kekerabatan, kecuali yang memenuhi persyaratan teknis

danprosedur yang berlaku. 5. Korupsi dukungan adalah upaya

mendukung satupihak agar dapat didukung balik.

Dalam buku ”Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

(SPKN)” yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangandan

10

Pembangunan (BPKP) pada tahun (1999)telah diidentifikasi

faktor-faktor penyebab kecurangan korupsi diIndonesia terdiri

atas empat aspek, yaitu:

a) aspek perilaku individu, sepertiadanya sifat tamak,

moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilanyang

tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup

konsumtif,malas/tidak mau bekerja keras, serta tidak

mengamalkan ajaran agama secarabenar. b) aspek organisasi,

yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kulturorganisasi

yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak

memadai,kelemahansistempengendalian

manajemen,kecenderungan manajemenmenutupi perbuatan

korupsiyang terjadi dalam perusahaannya, dan

perusahaanmemiliki sejarah/tradisikecurangan. c) aspek

masyarakat, berkaitan denganlingkungan di

manaindividu/organisasi berada, seperti nilai-nilai yang

berlakuyang kondusifuntukterjadinya korupsi, kurangnya

kesadaran bahwa yang palingdirugikan daripraktik korupsi

adalah masyarakat. d) aspek peraturanperundang-undangan,yaitu

terbitnya peraturan perundang undangan yangbersifat

monopolistic yanghanya menguntungkan kerabat dan atau

kronipenguasa negara, kualitasperaturan perundang-undangan

kurang memadai,judicial review yang kurangefektif,

penjatuhansanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak

konsistendan pandang bulu, serta lemahnya bidangevaluasi

dan revisi peraturanperundang-undangan.

11

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut COSO dalam

Sawyer (2006:144) adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh

dewandireksi perusahaan, manajemen, dan karyawan lain, untuk

memberikan keyakinan yang wajar mengenai pancapaian tujuan

dalam kategori berikut: a)efektivitas dan efisiensi operasi

b)keandalan pelaporan keuangan c) ketaatan dengan hukum dan

aturan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian intern

berfungsi untuk: a) preventive, yaitu pengendalian untuk

pencegahan kesalahan-kesalahan baik berupa kekeliruan atau

ketidakberesan. b) detektive, untuk mendeteksi kesalahan,

kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi. c)corrective, untuk

memperbaikikesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang

terdeteksi. d)directive, untukmengarahkan agar pelaksanaan

aktivias dilakukan dengan tepat dan benar. e) compensative,

untuk menetralkan kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

Laporan Committee of Sponsoring of the Tread Way

Commission (COSO) dalamBoynton at al (2002:373)

menekankan konsep fundamental dinyatakan dalam defenisi

berikut: a)pengendalian intern merupakan suatu proses.

Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang

meresap dan terintegrasi dengan tidak ditambahkan ke dalam

infrasruktur suatu entitas. b)pengendalian intern dilaksanakan

oleh orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan

direksi, manajemen dan personel lain. c) pengendalian intern

12

diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai,

bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan

direksi suatu entitas karena suatu keterbatasan yang melekat

dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk

mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan

pengendalian.

Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan

dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan

keuangan, kepatuhan dan operasi. Ciri-ciri pengendalian intern

yang kuat menurut Tunggal (2010: 209), yaitu: a) karyawan

yang kompeten dan jujur, menguasai standar akuntansi,

peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal. b) transaksi

diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. c) transaksi dicatat

dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi). d)

pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu

transaksi, yang mencatat dan yang menyimpan. e) akses terhadap

aset dan catatan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi

karyawan. f)perbandingan secara periodik antara saldo

menurut buku dengan jumlah secara fisik.

Keterbatasan pengendalian internal dalam suatu entitas

menurut Boynton, Johson dan Kell (2002:376) yaitu: a)

kesalahan dalam pertimbangan. b) kemacetan. Terjadi ketika

personel salah memahami instruksi dan membuat

kekeliruanakibat kecerobohan, kebingungan dan kelelahan. c)

kolusi merupakan individu yang bekerja sama melakukan

sekaligus menutupi kecurangansehingga tidak dapat dideteksi

13

oleh pengendalian internal. d) penolakanmanajemen. e) biaya

versus manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas

seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk

diperoleh.

Menurut COSO (2004) pengendalian internal terdiri dari

lima komponen yang saling terkait berikut ini:

Lingkungan Pengendalian(Control Environment)

Lingkungan pengendalianmencakup seluruh tindakan,

kebijakan, dan prosedur yangmencerminkan ataumenggambarkan

seluruh sikap manajemen, direktur, dan pemiliksatuan

usahatentang pengendalian internal yang dapat menimbulkan

kesadaran bagi paraanggota organisasi tersebut mengenai

pentingnya pengendalian semacam itubagi satuanusaha yang

bersangkutan.

Sebagian dari lingkungan pengendalianini dapat

dikendalikan oleh manajemen denganmenggunakan kebijakan-

kebijakan dan prosedur tertentu, seperti:1) penggunaananggaran

dan laporanlaporan keuangan sebagai sarana untuk

memformulasikan danmengkomunikasikan, tujuan, perencanaan,

dan kegiatan perusahaan yangbersangkutan 2) penggunaan

pegawai yang saling menguji (check andbalance) untuk

memisahkankegiatan-kegiatan yang tidak boleh digabung(tidak

kompatibel) serta untuk mengadakansupervise oleh

tingkatanmanajemen yang lebih tinggi3) adanya serta

sampaiseberapajauhpengendalianterhadappenggunaanmetodepen

14

golahan data serta a) terhadappegembangan dan pemeliharaan

sistem oleh perusahaan tersebut.Untuk tujuan pemahaman dan

penetapan lingkungan pengendalian, berikut ini adalah subelemen

terpenting yang harus dipertimbangkan oleh auditor:a) integritas

dan nilai-nilai etika b) komitmenterhadap kompetensic)

partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Filosofi dan gaya

operasi manajemen. Struktur organisasi. Pemberian wewenang

dan tanggung jawab. Kebijakan dan praktik sumber daya

manusia.

Penaksiran Risiko (risk assessment)

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan

merupakan pengidentifikasian, analisisolehmanajemen atas

risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan

keuanganyang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Risikoyang relevan dengan

pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal

dan eksternal yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak

terhadap kemampuan entitasuntuk mencatat, mengolah,

meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten

denganasersi manajemen dalam pelaporan keuangan.

Manajemen dapat membuat rencana, program atau

tindakan yang ditujukan keresikotertentu atau dapat memutuskan

untuk menerima suatu resiko karena pertimbangan biayaatau lain.

Resiko yang dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti

perubahan dalamlingkup operasi, personel baru, sistem informasi

baru atau yang diperbaiki, pertumbuhanyang pesat, teknologi

15

baru dan muncul competitor baru, eksternal yang mungkin terjadi

dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitasuntuk

mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan

konsisten denganasersi manajemen dalam pelaporan keuangan.

Manajemen dapat membuat rencana, program atau

tindakan yang ditujukan ke risikotertentu atau

dapatmemutuskanuntuk menerima suatu risiko karena

pertimbangan biayaatau lain. Risiko yang dapat timbul atau

berubah karena keadaan seperti perubahan dalamlingkup operasi,

personel baru, sistem informasi baru atau yang diperbaikin,

pertumbuhanyangpesat, teknologi baru dan muncul competitor

baru.

Aktivitas pengendalian (control activities)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur

yang membantu bahwa tindakanyang diperlukan telah

dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian

tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalianmemilikiberbagaitujua

ndanditerapkandi berbagaitingkat organisasi dan fungsi.

Umumnya aktivitas pengendalian yang relevan dengan

audit dapat digolongkan sebagaikebijakan dan prosedur yang

berkaitan dengan berikut ini:1) pemisahan tugas yang memadai,

empat pedoman umum dalam pemisahan tugas untukmencegah

salah saji, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja

yangmempunyai kepentingan khusus bagi auditor, yaitu: a)

pemisahan pemegang (custody) aktiva dari akuntansi. b)

16

pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang

bersangkutan. c) pemisahan tanggungjawab operasional dari

tanggung jawab pembukuan. d) pemisahan tugas dalam PDE 2)

otorisasi yang memadai atas transaksidanaktivitas, setiap

transaksi harus diotorisasi memadai jika ingin pengendalian

tersebutmemuaskan. Otorisasi dapatdibedakan menjadi dua yaitu

otorisasi umum (general authorization) dan otorisasi khusus

(specific authorization).

Manajemen menyusunotorisasi umum bagi perusahaan

untuk ditaati bawahan diinstruksikan untukmenerapkan otorisasi

umum dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batasyang

ditentukan oleh kebijakan. Contoh otorisasi umum adalah

penerbitan daftar harga pasti untuk penjualan barang, batasan

kredit untuk pelanggan, titik pemesanan kembaliyang pasti untuk

melakukan pembelian. Otorisasi khusus dilakukan terhadap

transaksiindividual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusun

kebijakan umum otorisasiuntuk beberapa transaksi. Sehingga

manajemen lebih memilih membuat

otorisasiberdasarkankasusdemikasus.

Misalnyaadalahotorisasitransaksipenjualan olehmanajer

penjualan atas mobil perusahaan yang telah dipakai. Kebijakan

otorisasi baikumum maupun khusus harus dibuat oleh manajemen

puncak.3) dokumendan catatan yang memadai, dokumen

merupakan bukti terjadinya transaksi berikut harga, sifat, dan

syarat-syarattransaksi. Contoh dokumen yang banyak dijumpai

adalah faktur, cek, dan kontrak.Dokumen berfungsi sebagai

17

penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi kliendan

antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus memadai untuk

memberikankeyakinan memamdai bahwa seluruh aktiva

dikendalikan dengan pantas dan seluruhtransaksi tercatat dengan

benar.Prinsip-prinsip relevan tertentu dalam membuat rancangan

dan penggunaan dokumendan catatan yang pantas.

Dokumen dan catatansebaiknya:a)berseri dan

prenumbereduntukmemungkinkan pengendalian atas hilangnya

dokumen dan sebagai alat bantu dalam penempatan dokumen jika

diperlukankembali. b)disiapkan pada saat terjadi atau sesudah.

c)cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan

dapat dimengertidengan jelas. d) dirancang sedapat mungkin

untuk multiguna sehingga meminimalkan bentukdokumen dan

catatan yang berbeda-beda4) pengendalian fisik atas aktiva dan

catatan, pengendalian fisikberhubungan dengan perbatasan dua

jenis akses terhadap aktiva dancatatan penting 5) penilaian

independent terhadap kinerja,kategori terakhir prosedur

pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati

danberkesinambunganataske empatproseduryanglain,yangseringk

ali disebutpengecekan indepenatauverifikasiinternal.

Kebutuhanpengecekan independenmeningkat karena

struktur pengendalianinternalcenderung untuk berubah setiap saat

jikatidak terdapat mekanisme penelaahan yang sering.

Karakteristik utama orang yangmelakukanprosedur verifikasi

internal adalah orang tersebut harus independen

danbertanggungjawab menyiapkan data.Sistemakuntansiyangterk

18

omputerisasidapatdirancangsehingga membuat banyak prosedur

verifikasi interndiotomatisasisebagai bagian dari sistem.

Informasi dan komunikasi (information and communication)

Sisteminformasi relevan dengan tujuan pelaporan keuangan,

yang mencakupsistemakuntansi, terdiri dari metode dan catatan

yang dibangun untukmencatat, mengolah,meringkas, dan

melaporkan transaksi entitas danuntuk menyelenggarakan

akuntabilitasterhadap aktiva, utang, ekuitas

yangbersangkutan.Komunikasimeliputiluasnya pemahaman perso

neltentangbagaimanaaktivitas merekdalam sistem informasipelap

orankeuanganberkaitandenganpekerjaanoranglaindancarapelapora

npenyimpangankepadatingkatyangsemestinya dalam entitas.Kom

unikasidapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan

manajemen. Pembukaan salurankomunikasi membantu

memastikan bahwa penyimpangan dilaporakandan

ditindaklanjuti.

Pemantauan (monitoring)

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja

pengendalian intern sepanjangwaktu. Pemantauan mencakup

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktudan

tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan

melalui

aktivitaspemantauansecaraterusmenerus,evaluasisecaraterpisah,at

ausuatukombinasidiantara keduanya. Informasi untuk penilaian

dan perbaikan dapat berasal dari berbagaisumber meliputi studi

atas struktur pengendalianinternal yang ada, laporan audit

19

intern,laporan penyimpanganatas aktivitaspengendalian, laporan

dari bank, umpan balik dari pegawai, dan keluhan dari pelanggan

atas tagihan.Agar pengendalian intern (internal control) berjalan

dengan efektif, maka 5 (lima) komponen tersebut harus

diimplementasikan secara integral dan berkesinambungan.

Budaya Organisasi

Menurut Jones dan Goerge (2008:105)organizational

culture is the shared set of beliefs, expectations, values, norms,

and work routines that influence the ways in which individuals,

groups, and teams intreract with one another and cooperate to

achieve organizational goals.Jones dan Goerge (2008) juga

mengatakan, bahwa ketika paraanggota organisasi memiliki

komitmen yangkuat terhadap keyakinan, harapan, nilai-

nilai,norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yangdigunakannya

dalam mencapai tujuan,menunjukkan budaya organisasi yang

kuat.Sebaliknya bila para anggota organisasi tidak memiliki

komitmen yang kuat, menunjukkanbudaya organisasinya lemah.

Setiap organisasi memiliki budaya, tetapi budaya organisasi

yangsatu dengan organisasi yang lain belum tentusama.

Menurut Buchanan dan Huczyski (1997:518) elemen-

elemen budaya organisasi atau perusahaan adalah nilai-nilai,

kepercayaan-kepercayaan, pendapat-pendapat, sikap-sikap dan

norma-norma. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang

tentunya berbeda-beda dalam bentuk perilakunya. Dalam

organisasi implementasi budaya dirupakan dalam bentuk perilaku

artinya perilaku individu dalam organisasi akan diwarnai oleh

20

budaya organisasi yang bersangkutan. Arnold dan Feldman

(1986:24) perilaku individu berkenaan dengan tindakan yang

nyata dilakukan oleh seseorang dapat diartikan bahwa dalam

melakukan tindakan seseorang pasti akan tidak terlepas dari

perilakunya.

Budaya organisasi menurut McShane dan Von Glinow

(2008:460)organizational culture is the basic pattern of shared

values and assumptions governing the way employees within an

organization think about and act on problems and opportunities.

McShane dan Von Glinow (2008) juga mengatakan, bahwa

budaya organisasi yang kuat memiliki potensi meningkatkan

kinerja, dan sebaliknya bila budaya organisasinya lemah

mengakibatkan kinerja menurun. Budaya organisasimemiliki tiga

fungsi penting yaitu sebagai sistempengawasan, perekat

hubungan sosial, dansaling memahami.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli tersebut

di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa budaya organisasi

merupakan pola dasar nilai-nilai, harapan, kebiasaan-kebiasaan

dan keyakinan yang dimiliki bersama seluruh anggota organisasi

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas untuk mencapai

tujuan organisasi.

Tekanan Ketaatan

Menurut Agoes (2009:49)ketaatan sebagai pemeriksanaan

untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah

ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel

21

diorganisasi tersebut. Menurut Agoes (2009) audit ketaatan

(compliance audit)harus dilakukan di dalam perusahaan

terhadap: a) kebijakan dan prosedur tertulis tentang kelengkapan

transaksi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan adanya ketaatan

terhadap kelengkapan transaksi yang dilakukan dalam

perusahaan, pelaksanaan transaksi tersebut sejak transaksi

dimulai sampai dengan selesai. b) ketaatan terhadap perundang-

undangan. Dalam setiap aspek operasional perusahaan atau

bagian organisasi perusahaan harus memenuhi setiap peraturan

perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan.

Praditaningrum dan Januarti (2011) mendefinisikan

tekanan ketaatansebagai tekanan yang umumnya dihasilkan

oleh individu yang memiliki kekuasaan. Tekanan ketaatan ini

diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior

yang dihasilkan olehauditor senior atau atasan dan entitas

yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang

dari standar etika dan profesionalisme. Tekanan ketaatan adalah

jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu

dengan perintah langsung dariperilaku individu lain.

Menurut Hartanto dan Indra (2001) mengatakan bahwa

tekanan ketaatan adalah individu yang memiliki kekuasaan

merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku

orang dengan perintah yang diberikannya, hal ini disebabkan

oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan

bentuk legitimate power atau kemampuan atasan untuk

mempengaruhi bawahan karena ada posisi khusus dalam

22

struktur hierarki organisasi. Menurut Milgram (1974) auditor

baru (junior) dari auditor senior atau atasan dan entitas yang

diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari

standar profesionalisme. Menurut Gredani dan Slamet (2007)

instruksi atasan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi

perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas.

Menurut Jamilah et al (2007) tekanan ketaatan merupakan

kondisi dimana seorang auditor dihadapkan pada sebuah

dilema penerapan standar profesi auditor. Klien atau pimpinan

dapat saja menekan auditor untuk melakukan pelanggaran standar

profesi auditor. Bahkan kadangkala tekanan dihasilkan oleh

manajemen internal, dimana atasan ingin melakukan rekayasa

terhadap hasil auditnya, baik karena adanya unsur

kekerabatan, menjaga nama baik klien ataupun kerja sama

dengan pihak-pihaktertentu.

Hal ini tentunya akan menimbulkan tekanan pada diri

auditor dan terjadi dilema untuk menuruti atau tidak

menuruti kemauan klien maupun pimpinannya. Oleh sebab

itu, seorang auditor seringkali dihadapkan kepada situasi

dilema penerapan standar profesi auditor dalam pengambilan

keputusannya. Kekuasaan klien dan pemimpin menyebabkan

auditor tidak independen lagi, karena telah menimbulkan

tekanan dalam menjalankan pekerjaannya. Biasanya tekanan

ketaatan ini timbul karena adanya kesenjangan ekspektasi

yang terjadi antara entitas yang diperiksa dengan auditor

telah menimbulkan suatu konflik tersendiri bagi auditor.

23

Dalam beberapa situasi sosial, seseorang memandang

orang lain atau kelompok sebagai pemilik otoritas yang sah

untuk mempengaruhi perilaku orang tersebut. Norma sosial

membolehkan pihak yang memiliki otoritas untuk mengajukan

permintaan dan memaksa agar bawahan mematuhinya.Menurut

Taylor et al. (2009) ketaatan didasarkan pada keyakinan bahwa

otoritas memiliki hak untuk meminta. Menurut Hartanto dan

Indra (2001) mengatakan bahwa tekanan ketaatan adalah individu

yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat

mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang

diberikannya, hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan

atau otoritas yang merupakan bentuk legitimate power atau

kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena ada

posisi khusus dalam struktur hierarki organisasi.

Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan

oleh Milgram(1974) yang dikatakan dalam teorinya bahwa

bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan

mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku

otonomis menjadi perilaku agen. Perubahan perilaku ini terjadi

karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber

kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab atas apa

yang dilakukannya. PenelitianHartanto dan Indra (2001)

menemukan bukti yang menunjukkan bahwa orang normal

dapat melakukan tindakandestruktif jika menghadapi tekanan

besar dari otoritas yang sah. Orang yang dalam kehidupan sehari-

harinya bertanggung jawab dan terhormat bisa jadi tertekan

24

oleh otoritas dan mau saja melakukan tindakan kejam dalam

situasi tertekan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli tersebut

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan ketaatan pada

atuaran merupakan sebuah perintah atasan melakukan perbuatan

yang tidak sesuai norma, etika pekerjaan, maka seorang

profesional cenderung tidak bertanggung jawab atas keputusan

yang diambil.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Persepsi atas sistem pengendalian internal berpengaruh

tehadap kecenderungan korupsi.

Menurut Arens (2008) adalah: a) lingkungan pengendalian

terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan

sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari

suatu entitas mengenai pengendalian internal dan pentingnya

komponen bagi entitas itu. b) penilaian resiko adalah identifikasi

manajemen dan analisis resiko yang relevan dengan persiapan

laporan keuangan yang seuai dengan prinsip berlaku umum. c)

aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat

untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh

manajemen dilaksanakan. d) informasi dan komunikasi, sistem

informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang

meliputi sistem akuntansi. e) pemantauan adalah proses penilaian

kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu.

Kecenderungan

kecurangan

Akuntansi

25

Penelitian Lisa(2013) menyimpulkan bahwa sistem

pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap

kecurangan. Penelitian Aditya(2013) menyimpulkan bahwa

terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian

internal dengan frauddi sektor pemerintahan. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian

internalberpengaruh terhadap kecenderungan

korupsi.Berdasarkan argumentasi dan hasil riset terdahulu maka

diusulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H1:Persepsi atas sistem pengendalian internal

berpengaruh terhadapkecenderungan korupsi.

Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan

korupsi.

Menurut Jones danGoerge (2008:105) organizational

culture is the shared set of beliefs, expectations, values, norms,

and work routines that influence the ways in which individuals,

groups, and teams intreract with one another and cooperate to

achieve organizational goals. Jonesdan Goerge(2008:105) juga

mengatakan, bahwa ketika paraanggota organisasi memiliki

komitmen yangkuat terhadap keyakinan, harapan, nilai-

nilai,norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yangdigunakannya

dalam mencapai tujuan,menunjukkan budaya organisasi yang

kuat.Sebaliknya bila para anggota organisasi tidak memiliki

komitmen yang kuat, menunjukkanbudaya organisasinya lemah.

Setiap organisasi memiliki budaya, tetapi budaya organisasi

yangsatu dengan organisasi yang lain belum tentusama.

26

Dalam penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007)

mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap

persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak

korupsi.Penelitian Aditya. (2013)menyimpulkan bahwa terdapat

pengaruh negatif antara budaya etis organisasi dengan fraud di

sektor pemerintahan. Penelitian Pristianti (2012) menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh negatif antara budaya etis organisasi

dengan kecurangan (fraud). Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwabudaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan

korupsi. Berdasarkan argumentasi dan hasil riset terdahulu maka

diusulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H2:Budayaetisorganisasi berpegaruh

terhadapkecenderungan korupsi.

Tekanan ketaatan untuk melakukan kecurangan

berpengaruh terhadap kecenderungan korupsi.

Tekanan ketaatan (obedience pressure) adalah tekanan

yang diterima oleh bawahan dalam menghadapi atasan untuk

melakukan tindakan menyimpang dari standar yang berlaku.

Tekanan ketaatan muncul dari perintah yang dibuat oleh individu

yang berada pada posisi otoritas. Dalam beberapa situasi sosial,

seseorang memandang orang lain atau kelompok sebagai pemilik

otoritas yang sah untuk mempengaruhi perilaku orang tersebut.

Norma social membolehkan pihak yang memiliki otoritas untuk

mengajukan permintaan dan memaksa agar bawahan

mematuhinya.

27

Menurut Hartanto dan Indra, (2001)mengatakan bahwa

tekanan ketaatan adalah individu yang memiliki kekuasaan yang

dapat mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang

diberikannya, hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau

otoritas yang merupakan bentuk legitimate power atau

kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena ada

posisi khusus dalam struktur hierarki organisasi. Paradigma

ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh Milgram (1974)

mengatakan bahwa bawahan yang mengalami tekanan ketaatan

dari atasan akan mengalami perubahan psikologis dari seseorang

yang berperilaku otonomis menjadi perilaku agen. Perubahan

perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen

dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab

atas apa yang dilakukannya. Penelitian Hartanto dan Indra (2001)

memberi tekanan pada pengaruh normative dari tekanan

ketaatannya. Hartanto dan Indra (2001) menemukan bukti yang

menunjukkan bahwa orang normal dapat melakukan tindakan

destruktif jika menghadapi tekanan besar dari otoritas yang sah.

Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya bertanggung jawab

dan terhormat bisa jadi tertekan oleh otoritas dan mau saja

melakukan tindakan kejam dalam situasi tertekan.

Penelitian Muhammad (2013) menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh negatif antara kepatuhan sistem pengendalian internal

dengan fraud di sektor pemerintahan.PenelitianAditya (2006)

menunjukkan bahwaterdapat pengaruh negatif antara kepatuhan

sistem pengendalian intern dengan kecurangan di sektor

28

H1

H2

H3

pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tekanan ketaatan berpengaruh terhadap

kecenderungankorupsi.Berdasarkan argumentasi dan hasil riset

terdahulu maka diusulkan hipotesisnya sebagai berikut

H3: Tekanan ketaatan berpengaruhterhadap

kecenderungan korupsi.

Model Penelitian

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk

menjelaskan dan mengungkapkan katerkaitan antara variabel

yang akan diteliti, berdasarkan latar belakang dan kajian teori

yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk

mengurangi tindakankorupsi yang terjadi pada suatu organisasi,

penerapan sistem pengendalian internal harus efektif. Selain itu

menciptakan kondisi kerja yang kondusif melalui penerapan

keadilan secara merata kepada seluruh karyawan juga dapat

menurunkan motivasi untuk berbuat korupsi.Karena

ketidakadilan yang dirasakan karyawan akan menjadi sebuah

tekanan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

Sistem

pengendalian

internal

X1 Budaya

Organisasi

X2

Tekanan Ketaatan

X3

Kecenderungan

Korupsi

Y

Variabel Independen X Variabel Dependen (Y)

29

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitianini adalahpegawai yang bekerja

pada Dinas Kementerian Pekerjaan Umum sedangkan

sampeladalah pegawai yang bekerja pada bagiandireksi

Keuangan Anggaran dan Perencanaan, Direksi Sumber Daya

Manusia, Administrasi Umum, Direksi Perencanaan Tata Kota

dan Perumahan dan Direksi Pembangunan Jalan dan

Jembatanyang menerima delegasi wewenang dan tanggung jawab

untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan di

Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dengan ditentukan

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling).

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

berupa pengumpulan data yang dilakukan dari penyebaran

kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan

dengan diberi penjelasan untuk setiap pertanyaan agar

mempermudah responden dalam menjawab. Kuesioner dalam

penelitian ini disusun menggunakan skala Likert 1-5 dengan

rincian sebagai berikut: (1) Sangat tidak setuju (2) Sangat setuju

(3) Setuju (4) Ragu-ragu dan (5) Sangat tidak setuju.

Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel, variabel

pertama adalahpengendalian internal yang dinyatakan dalam

COSO (1992) adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan

Komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain

30

untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian

tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporankeuangan,

efektivitas dan efisien operasi, dan ketaatan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku. Instrumen yang digunakan untuk

mengukur sistem pengendalian internal terdiri dari sembilan

indikator pertanyaanyang dikembangkan oleh Wilopo (1992)

jawaban responden diukurdengan sembilan point skala Likert,

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem

pengendalianinternal yang baik akan berpengaruh terhadap

kecenderungan korupsi.

Variabel kedua penelitian ini adalahbudaya organisasi

merupakan norma, nilai dan konsep dasar yang dianut oleh

anggota organisasi kepada pemimpin yang dapat mempengaruhi

perilaku dan cara kerja anggota organisasi. Menurut Steers (1985)

komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan

terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk

berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan

loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang

bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap

organisasinya.

Variabel ketiga penelitian ini tekanan ketaatan (obedience

pressure) adalah tekanan yang diterima oleh bawahan dalam

menghadapi atasan untuk melakukan tindakan menyimpang dari

standar yang berlaku. Tekanan ketaatan muncul dari perintah

yang dibuat oleh individu yang berada pada posisi otoritas.

Dalam beberapa situasi sosial, seseorang memandang orang lain

31

atau kelompok sebagai pemilik otoritas yang sah untuk

mempengaruhi perilaku orang tersebut. Norma social

membolehkan pihak yang memiliki otoritas untuk mengajukan

permintaan dan memaksa agar bawahan mematuhinya. Instrumen

yang digunakan untukmengukur ketaatan terdiri dari lima item

pertanyaan.Tekanan ketaatan dapatdiukur menggunakan 6

pertanyaan dengan 5 poin skala likert. Dengan demikian dapat

dsimpulkan bahwa,tekanan ketaatan yang tinggi akan

berpengaruh ketaatan terhadap pertimbangan.

Variabel terakhir, kecenderungan korupsi adalah

menyalahgunakankepercayaan yang diberikan publik atau

pemilikuntuk kepentingan pribadimenurut Jones dan Bates

dalam Sulistyowati (2007) aktivitas-aktivitas yangcenderung ke

korupsi antara lain: (1) tender, kontrak, penyelesaian

kontrak,penyewaan konsultan atau staf (2) penjualan dengan

tekanan (3) ramah-tamah(4) pemberian ijin, lisensi untuk

rencana perdagangan; (5) pembelian barangyang dikirim

langsung ke tempat pembangunan(6) konflik kepentingan

(7)penggunaan peralatan komputer atau kendaraan untuk

kepentingan pribadi (8)perusakan dan pembuangan terhadap

peralatan, perlengkapan maupun persediaanyang telah

usang.Instrumen yang digunakan untuk mengukur

kecenderungankorupsi terdiri dari empat belas item

pertanyaan yang dikembangkanoleh Aranta (2013).

Teknik Analisis data dan Pengujian Hipotesis

32

Teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitupurposive sampling dikarenakan jumlah

sampel yang digunakan tetap dan memenuhi kriteria-kriteria

sebagai berikut pimpinan yang memiliki otoritas dalam

pengambilan keputusan dan pegawai yang bekerja pada bagian-

bagian tertentu.

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis regresi berganda dengan kriteria pengujian

sebagai berikut: jika t hitung > t tabel atau tingkat signifikan < α

= 0,05 atau tingkat signifikansi > α = 0,05 dan koefisien regresi

(β) positif maka hipotesis diterima. Namun jika t hitung < t tabel

atau tingkat signifikan > α = 0,05 dan koefisien regresi (β)

negatif maka hipotesis ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskripstif

Ada empat variabel pokok dalam penelitian ini, yaitu

Sistim pengendalian internal, budaya organisasi, tekanan ketaatan

dan kecenderungan korupsi pada Kementerian Pekerjaan Umum

Timor Leste. Sebelum menyebar kuesioner ke responden, peneliti

terlebih dahulu menyampaikan surat izin yang ditujukan kepada

Kementerian Pekerjaan Umum, penyebaran kuesioner

dilakukan melalui bantuan bagian pengembangan sumber daya

manusia Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya

peneliti mendistribusikan kuestioner kepadasetiap

responden.Suratpermohonan izin untuk melakukan penelitian di

Kementerian Pekerjaan Umum Timor Leste, pada tanggal05

33

December 2014. Pengambilan kuesioner dilakukan secara

bertahap dansecara keseluruhan berakhir pada tanggal 28

Januari 2015.

Responden pada penelitian ini adalah sebagian dari

pegawai yang bekerja pada Kementerian Pekerjaan Umum Timor

Leste terutama direksi-direksi yang dijadikan sebagai sampel

dalam penelitian ini antara lain, bagian direksi Keuangan

Anggaran dan Perencanaan, Direksi Sumber Daya Manusia,

Administrasi Umum, Direksi Perencanaan Tata Kota dan

Perumahan dan Direksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. Hasil

pengumpulan kuesioner yang disebarkan pada dinas pekerjaan

umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah Kuesioner

Kuesioner yang disebarkan 130

Kuesioner yang tidak kembali 10

Kuesioner yang kembali 120

Kuesioner yang gugur 2

Kuesioner yang memenuhi syarat 118

sumber data yang diolah 2015

Deskripsi Responden

Berikut ini merupakan data demografi responden yang

terdiri dari: jenis kelamin, pendidikan, umur dan masa kerja.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

34

Tabel 2

Data Demografi Responden

Keterangan Jumlah Responden

Jenis kelamin Laki-laki 55

Permpuan 65

Pendidikan SMA 38

D3 14

S1 64

S2 4

Umur 25-30 85

31-40 34

> 51 1

Masa Kerja 1-5 60

6-10 49

>11 11

sumber data yang diolah 2015

Uji Validitas.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item

kuesioner, digunakan Corrected Item. Total Correleration.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai

Corrected Item, untuk masing-masing item variable sistem

pengendalian internal, budaya organisasi tekanan ketaatan dan

korupsi semuanya berada di atas rtabel, maka dapat dikatakan

bahwa semua item kuesioner dapat dinyatakan valid. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3,4,5,6 pada lampiran.

Uji Reliabilitas.

Uji Reliabilitas Pengujian ini dilakukan terhadap

pernyataan-pernyataan yang sudah memiliki validitas.

Kegunaannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali

35

atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan

dengan menggunakan koefisienCronbach Alpha lebih besar 0,60.

Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang sesuai

dengan kondisi sesungguhnya. Hasil analisis SPSS untuk uji

reliabilitas terhadap instrumen pada empat variabel yang terdapat

pada kuesioner dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Standard N of

Items

Hasil

SPI 0,760

0,60

9 Reliabel

BO 0,733 5 Reliabel

TK 0,689 6 Reliabel

KP 0,816 14 Reliabel

Keterangan:

SPI =Sistem Pengendalian Internal

BO = Budaya Organisasi

TK = Tekanan Ketaatan

sumber data yang diolah 2015

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai

Cronbach’s Alpha untuk semua pernyataan variabel sistim

pengendalian internal, budaya organisasi, tekanan ketaatan dan

kecenderungan korupsi > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa semua instrumen dalam variabel pengendalian internal,

budaya organisasi, tekanan ketaatan dan kecenderungan korupsi

pada kuesioner tersebut bersifat reliabel.

36

Statistik Deskriptif.

Tabel 4

Descriptive Statistics

Item N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

SPI 9 118 11 45 30,2797 7,00047

BO 5 118 12 25 20,9153 3,22802

TK 6 118 8 30 25,3136 3,79991

KP 14 118 14 55 31,0169 9,28926

sumber data yang diolah 2015

Dari statistik deskriptif pada Tabel 4 dapat diketahui

bahwa nilai sistim pengendalian internal untuk minimum

memperoleh 11 dan nilai maksimum mencapai 45 dengan nilai

mean sebesar 30,2797 dan standar deviation 7,00047yang

berarti bahwa sistimpengendalian internal masuk dalam kategori

sedang.Nilai budaya organisasi untuk minimum memperoleh 12

dan nilai maksimum mencapai 25 dengan nilai mean sebesar

20,9153 dan standar deviation 3,22802 yang berarti bahwa

budaya organisasi masuk dalam kategori sedang. Nilai mean

tekanan ketaatan untuk minimum memperoleh 8 dan nilai

maksimum mencapai 30 dengan nilai mean sebesar 25,3136

dan standar deviation 3,79991 yang berarti bahwa tekanan

ketaatan masuk dalam kategori sedang. Nilai kecenderungan

korupsi untuk minimum memperoleh 14 dan nilai maksimum

mencapai 55 dengan nilai mean sebesar 31,0169 dan standar

deviation 9,28926 yang berarti bahwa kecenderungan korupsi

masuk dalam kategori sedamg.

37

Hasil Uji Regresi Berganda.

Hasil analisis regresi linear berganda dilakukan untuk

mengetahui pengaruh sejumlah variabel bebas terhadap variabel

terikat. Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian

internal,budaya organisasi, dan tekanan ketaatan terhadap

kecenderungan korupsi.

Uji Model (Goodness Fit Of Model).

Tabel 5

Hasil uji statitstik

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

1 0,352a

0,124 0,101 8,80865

a. Predictors: (Constant), TK, SPI, BO

b. Dependent Variable: KP

sumber data yang diolah 2015

Hasil uji statitstik menunjukkan nilai signifikansi

adalah 0,000< 0,05) dan R square sebesar 0,124. Hal ini berarti

bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau

model yang digunakan sudah fix dan dapat digunakan untuk

memprediksi secara simultan pengaruh variabel sistem

pengendalian internal (SPI), budaya organisasi (BO) dan

tekanan ketaatan (TK) terhdap variabel dependen

Kecenderungan korupsi (KP).

Nilai Adjusted R Square menunjukkan 0,101. Hal ini

mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen yaitu

sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan tekanan

ketaatan terhadap variabel dependen yaitu kecenderungan

38

korupsi adalah sebesar 10,1% sedangkan 89,9% ditentukan

oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Hasil penelitian dan Pembahasan.

Tabel 6

Hasil Pengujian Hipotesis

Model Unstandardized

Coefficients

Stand.

Coeff t tabel

t

statist

ics

Sig

.

B

Std.

Error Beta

(Const) 49,922 7,785

1,6706

6,412 0,000

SPI -0,267 0,122 -0,201

-

2,183 0,031

BO 0,559 0,273 0,194 2,050 0,043

TK -0,890 0,235 -0,364

-

3,790 0,000

sumber data yang diolah 2015

Hasil analisis regresi linear berganda dilakukan untuk

mengetahui pengaruh sejumlah variabel bebas terhadap variabel

terikat. Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian

internal, budaya organisasi dan tekanan ketaatan terhadap

kecenderungan korupsi. Seluruh hipotesis diuji pada α=0,05.

Hasil pengujian Hipotesis 1 dan pembahasan.

Hasil uji regresi berganda pada Tabel 5 menunjukkan nilai

signifikansi sistimpengendalian internal terhadap kecenderungan

korupsi yang diperoleh lebih kecil dari α yaitu0,031 lebih kecil

dari 0,05 dan bernilai koefisien negatif sebesar 0,267. Hasil

tersebutmenunjukkan bahwa sistim pengendalian internal

39

berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan korupsi.

Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini didukung.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bukti

empiris bahwa sistim pengendalian internal berpengaruh

signifikan negatif terhadap kecenderungan korupsi. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik sistim pengendalian internal

maka akan mampu menurunkan kecenderungan korupsi pada

Kementerian Pekerjaan Umum Timor Leste. Hasil pengolahan

data menunjukkan nilai t hitung untuk variabel sistim

pengendalian internal (2,183 > 1,6706) signifikansi (0,031 < α

0,05).Artinya bahwa sistim pengendalian internal

berpengaruhsignifikan negatif terhadap kecenderungan korupsi.

Dengan demikian hipotesis pertama (H1) didukung.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Teori Gone dalam

Simanjuntak (2008:122), bahwa seseorang selalu mempunyai

kesempatan (oppurtunity) untuk melakukan kecurangan. Akan

tetapi, dengan memperkecil kesempatan dapat menurunkan

kecurangan, kesempatan dapat ditekan melalui sistem

pengendalian internal yang efektif.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan

Wilopo (2006) yang menemukan bahwa semakin baik dan

semakin efektif suatu pengendalian internal maka akan semakin

rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Hal ini

mendukung pendapat Wilopo (2006) bahwa adanya suatu sistem

pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting,

antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap

40

kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan

kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan

peraturan,sehingga fraud dapat ditekan dengan adanya penerapan

sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi

pemerintahan.

Hasil pengujian Hipotesis 2 pembahasan.

Nilai signifikansi budaya organisasi adalah 0,043.Nilai

signifikansiinilebih kecil dari α=0,05 dan bernilai koefisien

positif sebesar 0,559. Hasil inimenunjukkanbahwa budaya

organisasi berpengaruh signifikan positif terhadapkecenderungan

korupsi. Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian

iniditolak.

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bukti

empiris bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan dan

positif terhadap kecenderungan korupsi. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin baik budaya organisasi maka tidak akan mampu

menurunkan kecenderungan korupsi pada dinas Pekerjaan Umum

Timor Leste. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai t hitung

untukvariabel budaya organisasi (2,050 > 1,6706) signifikansi

(0,043 < α 0,05).Artinya bahwa budaya organisasi berpengaruh

terhadap kecenderungan korupsi. Dengan demikian hipotesis

pertama (H2) didukung.

Hal ini juga dapat disebabkan karena terdapat dua faktor

yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam berperilaku,

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal

dari rangsangan atau pengaruh factor lingkungan. Sedangkan

41

faktor internal berasal dari faktor-faktor yang ada dalam diri

individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir,

kerangka acuan, dan motivasi. Pengaruh terbesar dalam diri

seorang individu berasal dari dalam diri individu tersebut

(internal). Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pegawai untuk

melakukan tindak korupsi, seperti keserakahan, keinginan

bergaya hidup mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja. Hal-

hal seperti itu merupakan pengaruh terbesar untuk melakukan

tindakan korupsi. Berdasarkan analisis pada hipotesis 2,

diperoleh hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap

kecenderungan korupsi.

Hasil analisis ini mendukung pernyataan Arifin (2000)

bahwa budaya organisasi yang baik tidak akan membuka

peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi,

karena budaya organisasi yang baik akan membentuk para

pelaku organisasi mempunyai sense of belonging (rasa ikut

memiliki) dan sense of identity (rasa bangga sebagai bagian

dari suatu organisasi). Variabel budaya organisasi dalam

penelitian ini menunjukkan hubungan yang tidak searah

dengan kecenderungan korupsi. Sehingga dalam hal ini

semakin baik budaya organisasi dalam suatu instansi, maka

persepsi aparatur pemerintah dan pegawai untuk tidak setuju

dengan tindak korupsi semakin rendah. Sebaliknya semakin

buruk budaya organisasi tempat persepsi tersebut berlangsung,

maka persepsi aparatur pemerintah dan pegawai tersebut untuk

tidak setuju dengan tindak korupsi semakin tinggi.

42

Hasil ini sejalan dengan penelitian Dinanti (2012)

mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara budaya organisasi, kepemimpinan dan kinerja

karyawan.Ratnawati at al (2012) budaya organisasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan budaya

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

komitmen organisasional.

Hasil pengujian Hipotesis 3 pembahasan.

Nilai signifikansi tekanan ketaatan lebih kecil dari α

yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan bernilai koefisien negatif

sebesar 0,890. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tekanan

ketaatan berpengaruhsignifikan dan negatif terhadap

kecenderungan korupsi. Dengan demikian hipotesis ketiga pada

penelitian ini didukung.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bukti

empiris bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan negatif

terhadap kecenderungan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi tekanan ketaatan maka akan mampu menurunkan

kecenderungan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Timor

Leste. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai t hitung untuk

variabel tekanan ketaatan (3,790 > 1,6706) signifikansi (0,000 <

α 0,05).Artinya bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan

negatif terhadap kecenderungan korupsi. Dengan demikian

hipotesis ketiga (H3) didukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan

berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan korupsi.

Dengan didukungnya hipotesis ketiga pada penelitian ini,

43

maka menyediakan bukti empiris bahwasemakin tinggi tekanan

ketaatan pada pada Dinas Pekerjaan Umum Timor Leste maka

akan mampu menurunkan kecenderungan korupsi.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan teori yang

dinyatakanPraditaningrum dan Januarti (2011) mendefinisikan

tekanan ketaatan sebagai tekanan yang umumnya dihasilkan

oleh individu yang memiliki kekuasaan. Tekanan ketaatan ini

diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior

yang dihasilkan olehauditor senior atau atasan dan entitas

yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang

dari standar etika dan profesionalisme. Taylor et al.

(2009)mendefinisikan tekanan ketaatan sebagai individu yang

memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat

mempengaruhi perilaku orang dengan perintah yang

diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan

atau otoritas yang merupakan suatu bentuk legitimasi power

atau kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena

ada posisi khusus dalam struktur hierarki organisasi.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Wilopo (2006) yang meneliti analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan

akuntansi pada BUMN dan perusahan terbuka di Indonesia.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa ketaatan aturan

akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi. Demikian juga Faisal

(2013) memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh

44

negatif antara penegakan hukum terhadap fraud di sektor

pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian

hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan

negatif terhadap kecenderungan korupsi. Hal ini berarti

bahwa semakin baik sistim pengendalian internal maka

akan mampu menurunkan kecenderungan korupsi.

2. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan

korupsi. Hal ini berarti bahwa semakin baik budaya

organisasi belum tentu akan mampu menurunkan

kecenderungan korupsi.

3. Tekanan ketaatan berpengaruhsignifikan negatif terhadap

kecenderungan korupsi. Hal ini berarti bahwa semakin

tinggi tekanan ketaatan maka akan mampu menurunkan

kecenderungan korupsi.

Keterbatasan Penelitian.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti

menemukan beberapa keterbatasanyang antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan

data berupa kuesioner saja tidak wawancara.

2. Riset ini menggunakan kecenderungan korupsisebagai

aspek fraud sementara fraud itu sendiri meliputi

45

penylahgunaan atas asset (Asset Missappropriation)dan

kecurangan laporan keuangan (financialstatement

fraudulent).

3. Penelitian ini menggunakan sistem pengendalian internal

sebagai pengukuran persepsidan tidak mengukur nilai

sistem pengendalian internal, fenomena yang diuji dari

persepsi individu bisa berpotensi memiliki bias.

Saran.

1. Penelitian selanjutnya untuk memperhatikan pengalaman

kerja dan usia responden sehingga hasil penelitian

menjadi lebih representatif

2. Penelitian selanjutnya untukmenggunakan metode

pengunpulan data yang lebih akurat seperti data

wawancara.

3. Penelitian selanjutnyauntuk meneliti kembali

kecenderungan korupsi dengan pengukuran

penylahgunaan atas asset (Asset Missappropriation) dan

kecurangan laporan keuangan (financialstatement

fraudulent).

46

REFERENSI

Arens et al. 2008. Auditing dan jasa Assurance Pendekatan

Terintegrasi. Penerbit Erlangga

Agoes, Sukrisno. 2009 Auditing (Pemeriksaan Akuntan), Oleh

Kantor Akuntan Publik Jilid II. Jakarta : Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Aditya. 2013 Analisis Frauddi Sektor Pemerintahan Kota

Salatiga Accounting Analysis Journal Vol. 2 No. 1

Bucahanan, et al. 1997. Organizational Behavior an Introductory

Text. Third Edition, Europe : Prentice Hall.

Campbell, J. D dan P. J. Fairey. 1989. Informational and

Normative Routes to Conformity: The Effect of Faction Size

as a Function of Norm Extremity and Attention to the

Stimulus. Journal of Personality and Social

Psychology.Journal Vol. 57. 457-468.

Cressey, D. R. 1953. Others people money, A study in the social

psychology of Embezzlement. Montclair: Patterson

Smith.Accounting, Organizations and Society Journal Vol.

39 No. 170-194

DeZoort, F. T. and A. T. Lord. 1994. An investigation of

obedience pressure effects on auditors judgments.

Behavioral Research in Accounting journal. Vol, 16. no 1-

2.

Faisal, M. 2013. Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan

Kabupaten Kudus Accounting Analysis Journal. Vol. 2. No

1.

Fauwzian. M. G. H. 2011 Alisis pengaruh keefektifan

pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi

,moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan

kecenderungan kecurangan akuntansi. Skripsi Universitas

Diponegoro

Ghozali. I. 2009. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.

cetak ke IV. Semarang: Undip.

47

Gusnardi. 2012. Peran Forensic Accounting dalam Pencegahan

Fraud. Pekbis Jurnal. Vol. 4.No.1.

Hartanto et al. 2001. Analisis Pengaruh Tekanan Ketaatan

Terhadap Judgment Auditor. Jurnal Akuntansi

Manajemen. Edisi Desember. STIE YKPN: 1-14

http://diliagora.blogspot.com/2012/05/ministeriu-publiku-akuza-

komadre-pm.html.

Milgram, S. 1974. Obedience to Authority. Harper and Row.

New York

Jamilah, et al. 2007. Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan

Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment. Skripsi

Undip.

Jones, G. R. & J. M. George, 2008. Contemporary

management(fifth edition). USA: McGRAWhill-

International

Lisa. A. H. 2013 Pengaruh Keadilan Organisasi Dan Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan. Jurnal

Akuntansi Vol. 1 .No. 1

Mustikasari, D. P. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang.

Accounting Analysis Journal. Vol 2, No 3

Mohammad, 2011. Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian

Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Dan Moralitas

Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Skripsi Universitas

Diponegoro.

Mulyadi. 2002. Auditing. Yogyakarta: Salemba Empat.

McShane, et al (2008). Organizational behavior (fourth edition).

USA : McGRAW hill-International

Norbarani, L. 2012. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan

Dengan Analisis Fraud Triangle Yang Diadopsi Dalam Sas

No.99. Skripsi Universitas Diponegoro.

48

Najahningrum, A. F. 2013 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai

Dinas Provinsi DIY. Skripsi Universitas Diponegoro.

Nur, A. A. L. 2014. Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas

Tugas Dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap

Pertimbangan Audit. Skripsi Unhas.

Otley, D.T dan B. J. Pierce 1996. The Operation of Control

Systems in Large audit Firms. Auditing: A Journal of

Practice & Theory. Vol. 15. 65-84.

Rae and Subramaniam. 2008. Quality Of Internal Control

Procedures Antecedents And Moderating Effect On

Organisational Justice And Employee Fraud. Managerial

Auditing Journal Vol. 23 No. 2.

Rahmawati, A. P. 2012. Analisis Faktor Internal dan Moralitas

Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan

Akuntansi. Skripsi: Universitas Diponegoro.

Sawye, et al. 2005. Sawyer,s Internel Audit, Audit Internal

Sawyer. Buku 1: Salemba.

Sulistiyowati. F. 2007. Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur

Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah

tentang Tindak Korupsi. JAAI Vol. 11. No. 1: 4766

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Hal.

380. Bandung: Alfabeta

Sukirno, H. A. A. 2012. Pengaruh Pengendalian Intern,

Kepatuhan Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku

Etis Karyawan. Jurnal nominal Vol. 1 No.1.

Siti, T. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap

Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan

Akuntansi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 16. No. 2.

Skousen, et al. 2009. Detecting and Predicting Financial

Statement Fraud : The Effectiveness of The Fraud Triangle

and SAS no. 99. “Journal of Corporate Governance and

Firm Performances, Vol 13, h. 53-81

49

Tuanakotta. T. M. 2007. Akuntansi Forensik and audit

investigatif. Edisi ke dua Jakarta: Selemba Empat

Vani, A. dan F. Eka. 2013 Pengaruh Pengendalian Internal,

Ketaaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan

Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis. jurnal WRA. FE

UNP. Vol. 1 No. 2.

Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh

Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi

pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di

Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang, 23-

26 Agustus 2006.